penegakan hukum lingkunganblh.pemkomedan.go.id/website-2013/file_download/46_17-10-03-10-44... ·...

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

WILAYAH SUMATERA

Oleh :

Edward Sembiring S.Hut, M.Si

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera

Medan , 3 Oktober 2017

Penegakan Hukum Lingkungan

BIODATANama : Edward Sembiring, S.Hut. M.Si

Jabatan : Ka. Balai Gakkum Wilayah Sumatera

HP/Email : 081262174715/ [email protected]

RIWAYAT PEKERJAAN :

1 1999 – 2004 Calon Jagawana pada Balai KSDA Irja II di Sorong

2 2004 – 2005 Kasi Konservasi Wilayah II pada TN. Wasur, Merauke

34

567

8

2005 – 20072007-2008

2008-20102010-20142014- 2015

2015-2017

Kasubag Tata Usaha pada Balai TN. Wasur, MeraukeKabid Teknis pada Balai TN. Teluk Cenderawasih di ManokwariTugas Belajar di IPBKabid KSDA Wilayah I pada Balai Besar KSDA SumutKasubdit Penyidikan dan Pengamanan Wil I, Dit. PPH-Ditjen PHKAKasubdit Penyidikan Perambahan Hutan Dit. PHP Ditjen Gakkum

9 2017-skrg Ka Balai Gakkum Wil Sumatera

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

WILAYAH SUMATERA

Latar Belakang

Perpres No 16 Thn 2015 tgl 21 Jan 2015, telah dibentuk Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Perpres tsb terdapat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK)

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen PHLHK dibentuk Unit Pelaksana

Teknis (UPT) bernama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai GAKKUM LHK).

Tugas dan Fungsi Balai Gakkum LHK

TUGAS :

Melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaranhukum lingkungan hidupdan kehutanan.

FUNGSI :

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaranhukum lingkungan hidup dan kehutanan;

2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkanganggungan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;

3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman danpelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguandan ancaman kerusakan lingkungan;

4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;

5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dankehutanan;

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BALAI GAKKUM

KLHK SUMATRA

BALAI GAKKUM KLHK

JAWA BALI NUSRA

BALAI GAKKUM KLHK

KALIMANTAN

BALAI GAKKUM

KLHK SULAWESI

BALAI GAKKUM KLHK

MALUKU PAPUA

LOKASI KANTOR BALAI GAKKUM

16 BRIGADE SPORC

530 PERSONIL

147 PPNS

40 PPNS5 PPLH

138 SPORC 30 PPNS0 PPLH

126 SPORC

25 PPNS

4 PPLH

100 SPORC

27 PPNS

9 PPLH

84 SPORC

12 PPNS15 PPLH GAKKUM KLHK

PUSAT

13 PPNS0 PPLH

82 SPORC

33 PPLH

Seksi Wil. 2 Ambon

Seksi Wil. 3 Jayapura

Seksi Wil. 1 Manokwari

Seksi Wil. 3 Manado

Seksi Wil. 1 Makassar

Seksi Wil. 2 Palu

Seksi Wil. 3 Kupang

Seksi Wil. 2 Surabaya

Seksi Wil. 1 Jakarta

Seksi Wil. 2 Samarinda

Seksi Wil. 1 Palangkaraya

Seksi Wil. 3 Pontianak

Seksi Wil. 1 Medan

Seksi Wil. 2 Pekanbaru

Seksi Wil. 3 Palembang

LOKASI KANTOR

BALAI GAKKUM LHK Wil SUMATERA

Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera

Jl. Ringroad Kel. Tanjung Sari Kec Medan Selayang

Kantor Seksi Wilayah I MedanJl. Karya Kec Patumbak Medan

Kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru

Jl. H.R. Soebrantas Km. 8,5 Pekanbaru

Kantor Seksi Wilayah III Palembang

Jl. Srijaya Km. 5,5 RT. 21 RW. 7 Kel Srijaya Kec Alang-Alang Lebar Palembang

STRUKTUR ORGANISASI BALAI GAKKUM LHK WIL. SUMATERA

Keamanan

Lingkungan

dan Hutan

Dukungan Staf dan Anggaran

Penguatan PPLH, Polhut, dan PPNS

Penguatan Jaringan Kerja

Penguatan Kebijakan, SOP, Sarana dan Prasarana

Pe

nc

eg

ah

an

Pe

ng

ad

ua

n

Pe

ng

aw

as

an

Pid

an

a

Pe

ng

am

an

an

Hu

tan

Sanksi

Administrasi

Penyelesaian

Sengketa

PENERAPAN MULTI INSTRUMEN

SanksiAdministrasi

PenyelesaianSengketa

PenegakanHukumPidana

Melalui Pengadilan(Perdata)

Di Luar Pengadilan Terintegrasi

Multidoor

PeringatanPaksaan

Pemerintah

Pencabutan Pemberhentian

MAINSTREAM PENEGAKAN HUKUM LHK

Penerapan berbagaiUU

di bidang LHK

Penerapan HukumAdministrasi

PenegakanHukum Pidana

Penegakan HukumPerdata

1. UU NO. 41/99 tentang

Kehutanan


KSDAE


PPLH

4. UU No.18 Tahun 2008

tentang Sampah

5. UU No. 18 Tahun 2013

tentang P3H

6. UU No. 37 Tahun 2014

ttg KTA

MULTIDOOR MULTI REZIM

Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009

PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN

Pencegahan dan penanggulangan

Efek Jera dan Efek Derita

Ganti Rugi danPemulihan Lingkungan

ADMINISTRASI

(Pasal 76 sd 83)PIDANA

(pasal 93 sd 120)

PERDATA(pasal 83 sd 93)

FUNGSIFUNGSI FUNGSI


PENGAWASAN(pasal 71 – pasal 75)

Wewenang

Melakukan Pengawasan thd kegiatan &/atau usaha :

- Peraturan PUU dibidang PPLH- Izin Lingkungan

Menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional

•Menteri

•Gubernur

•Bupati/Walikota

(sesuai kewenangannya)

dapat mendelegasikan kewenangannya pada pejabat/instansi teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup


PENGAWASAN LAPIS KEDUA

(second line inspection) psl 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin

lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika

Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di

bidang perlindungan dan pengelolaan LH

PENGUATAN PENGAWASAN :

Kewenangan PPLH untuk menghentikan pelanggaran

tertentu di lapangan(pasal 74 ayat (1) huruf J)

kewenangan

Meminta Keterangan

Membuat Catatan

Membuat Salinan Dokumen

Memasuki tempat tertentu

Memotret

Membuat rekaman audio visual

Mengambil sampel

Memeriksa peralatan

Memeriksa instalasi/Alat Transportasi

Pemantauan

Menghentikan pelanggaran tertentu

PEJABAT PENGAWASLINGKUNGAN

HIDUP



SANKSI ADMINISTRASI

(pasal 76 sd pasal 83)

1. Teguran

2. Paksaan Pemerintah

3. Pembekuan izin

4. Pencabutan izin

1. Menteri

2. Gubernur

3. Bupati/walikota

Sesuai kewenangannya

Pembekuan izin, pencabutan izin,

denda keterlambatan, dijatuhkan

apabila paksaan pemerintah

tidak dilaksanakan

Second Line EnforcementMenteri dapat menerapkan sanksi adm, jika pemerintah menganggap Pemda secara sengaja tdk menerapkan

sanksi adm thd pelanggaran yang serius


Paksaan

Pemerintah

(pasal 80)

Dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan:1. Ancaman yg sangat serius bagi

manusia & LH2. Dampak yg lebih besar & lebih luas3. Kerugian yg lebih besarbagi LH

1. Penghentian sementara kegiatan

produksi

2. Pemindahan srana produksi

3. Penutupan saluran pembuangan

air limbah atau emisi

4. Pembongkaran

5. Penyitaan

6. Penghentian sementara seluruh

kegiatan

7. Tindakan lain untuk

menghentikan pelanggaran dan

pemulihan.


PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

(pasal 84 – pasal 92)

MELALUI PENGADILAN

Gugatan Perbuatan melawan

Hukum

Legal Standing LSM – telah

melaksanakan kegiatan nyata 2

thn

Legal standing Pem & Pemda

Class actions

Strict liability – tanpa

pengecualian

DILUAR

PENGADILAN

Secara sukarela

utk mencapai

kesepakatan

Mediasi, negosiasi,

arbitrase

Pemerintah

menfasilitasi

pembentukan

Lembaga

Penyedia Jasa

Penyelesaian

sengketa

Kedaluarsa

ajukan

gugatan: sejak

diketahuinya

penc/kerusak

Tdk berlaku

utk B3/LB3

HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN

(Pasal 92)


NGOs- TINDAKAN TERTENTU

- PENGELUARAN RIIL

a. BERBENTUK BADAN HUKUM

b. ANGGARAN DASAR ORGANISASI TERSEBUT

DIDIRIKAN UNTUK KEPENTINGAN

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

c. KEGIATAN NYATA DENGAN ANGGARAN

DASAR PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN

GUGATAN TATA USAHA NEGARA

(Pasal 93)


SETIAP

ORANG

MENGAJUKAN

GUGARAN TUN

PEJABAT

NEGARA

MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL TETAPI TIDAK

DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN

MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA KEGIATAN

YANG WAJIB UKL/UPL TETAPI TIDAK DILENGKAPI

DENGAN DOKUMEN

MENERBITKAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG

TIDAK DILENGKAPI DENGAN IZIN LINGKUNGAN

PENYELESAIANSENGKETA LH DI LUAR

PENGADILANPasal 85 s.d pasal 86

MENCAPAI KESEPAKAT-AN MENGENAI :1. BENTUK DAN BESARNYA

GANTI KERUGIAN DAN/ATAU

2. MENGENAI TINDAKANTERTENTU GUNA MEN-JAMIN TIDAK AKANTERJADI/TERULANG-NYA DAMPAK NEGATIFTERHADAP LH.

TUJUAN CARA

1. NEGOSIASI2. MEDIASI4. ARBITRASI

JASA PENYELESAIANSENGKETA LH

PEMERINTAH/ MASYARAKAT MEMFASILITASI/ MEMBENTUK LPJPPSLH

1. TERJADI PENC/PERUSAKAN LINGK

2. TIMBUL KERUGIAN LH/ORANG

3. ADA SENGKETA PARA PIHAK

4. PARA PIHAK SEPAKAT BERMUSYAWARAH

KAPAN

20Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009

JENIS TINDAK PIDANA

Perlu dibuktikan:

1.Lingkungan telah tercemar/rusak

2.Hubungan sebab akibat antara lingkungan yg tercemar/rusak dengan kegiatan yg didakwa mencemari/merusak

Tidak perlu dibuktikan lingkungan telah tercemar, cukup dibuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan pelanggaran

MATERIIL FORMIL

21


PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Tindak pidana lingkungan adalah kejahatanSanksi dan denda maksimum dan minimumkorporasi

ULTIMUM REMIDIUM

Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan satu kali

PREMIUM REMIDIUM

Pencemaran dan perusakan LHSanksi administrasi tidak dipatuhiPelanggaran dilakukan lebih dari satu kaliMemasukkan B3 yg dilarangMemasukkan LB3 di NKRIMemasukkan limbah di NKRIMembuang limbah Membuang B3 dan LB3Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)Melakukan pembukaan lahan dengan membakarMenyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensiMemberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar


Jaksa

Penuntut

Umum

Penyidik

POLRI

PPNS LHK

SPDPBERKAS PENYIDIKAN

Kewenangan

lainnya

Menangkap dan menahan

penyitaan

penggeledahan

Menghentikan penyidikan

pemeriksaan

KOORDINASI


PIDANA TAMBAHAN:

a. PERAMPASAN KEUNTUNGAN

YANG DIPEROLEH DARI TINDAK

PIDANA

b. PENUTUPAN SELURUH ATAU

SEBAGIAN TEMPAT USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN

c. PERBAIKAN AKIBAT TINDAK

PIDANA

d. KEWAJIBAN MENGERJAKAN APA

YANG DILALAIKAN TANPA HAK

e. PENEMPATAN PERUSAHAN

DIBAWAH PENGAMPUNAN

PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

TINDAK PIDANA KORPORASI

(Pasal 116 - 120)


TINDAK

PIDANA

BADAN

USAHA

PIDANA,

DENDA

DIPERBERAT

1/3

PEMBERI

PERINTAH/

PEMIMPIN

TINDAK PIDANA

PENGURUS

DIPIDANA SEBAGAI PELAKU

FUNGSIONAL KARENA:

•MEMILIKI KEWENANGAN

TERHADAP PELAKU FISIK

• MENERIMA TINDAKAN PELAKU

FISIK : MENYETUJUI, MEMBIARKAN,

TIDAK CUKUP MELAKUKAN

PENGAWASAN, MEMILIKI KEBIJAKAN

YG MEMUNGKINKAN TERJDNYA TP


PelanggaranPidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Memasukkan B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar

Membakar lahan 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar

Melakukan usaha dan/atau kegiatan

tanpa izin1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar

Menyusun AMDAL tanpa memiliki

sertifikat kompetensi penyusun AMDAL

- 3 tahun - 3 miliar

Menerbitkan izin lingkungan tanpa

dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL

- 3 tahun - 3 miliar


PelanggaranPidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin

lingkungan- 3 tahun - 3 miliar

Dengan sengaja Tidak melakukan pengawasan

yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan yg mengakibatkan hilangnya

nyawa manusia

- 1 tahun -Atau

500 juta

Memberikan informasi palsu - 1 tahun - 1 miliar

Tidak melaksanakan perintah paksaan

pemerintah- 1 tahun - 1 miliar

Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau

PPNS- 1 tahun - 500 juta

26

FUNGSI IZIN LINGKUNGAN

Instrumen pemerintahan

Yuridis preventif

Pengendalian

Koordinasi

Pengawasan publik

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib

Amdal

UKL-UPL

Analisis risiko lingkungan hidup

OBJEK IZIN LINGKUNGAN

Pasal 36 ayat (1)

Pasal 47 ayat (1)

Pemberian Izin Lingkungan

Menteri

Gubernur

Bupati/walikota

KEWENANGAN

Izin lingkungan diberikansetelah memenuhi

Persyaratan administrasi

Persyaratan yuridis

Persyaratan teknis

PERSYARATAN

Persyaratan biaya & waktu

Anti SLAPP: Anti Strategic Law Suit Against Public Participation

(pasal 66)


Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Jl. Ringroad Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang – MEDANEMAIL : [email protected]

mailto:[email protected]

penegakan hukum lingkunganblh.pemkomedan.go.id/website-2013/file_download/46_17-10-03-10-44... ·...

Documents