i karya muk a rencana -...

RYA MA U K KI TT ITRA AK MA AM

PUSAT PERENCANAAN TENAGA KERJASekretariat Jenderal

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.Tahun 2013

RENCANATENAGA KERJA NASIONALTAHUN 2013-2014

ISBN : 978-602-7536-16-6

RYA MA U K KI TT ITRA AK MA AM

PUSAT PERENCANAAN TENAGA KERJASekretariat Jenderal

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.Tahun 2013

ISBN : 978-979-19291-1-0

PERENCANAANTENAGA KERJA NASIONALTAHUN 2013-2014

PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL TAHUN 2013-2014

ISBN : 978-979-19291-1-0

Diterbitkan oleh :

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja

Sekretariat Jenderal

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5270944

Fax : 021-5270944

Website : http://www.nakertrans.go.id

SAMBUTAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk

memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan

daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam

mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga

kerja dan keluarganya, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlunya Perencanaan Tenaga Kerja

sebagai pedoman penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan

program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan

sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tantangan ketenagakerjaan ke depan tidak semakin ringan, selain

masih tingginya jumlah penganggur terbuka, kualitas angkatan kerja yang

relatif rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyaknya

pemogokan kerja dan perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja,

kesejahteraan pekerja yang masih relatif rendah serta permasalahan

ketenagakerjaan lainnya. Dengan diterbitkannya Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 akan

berdampak terhadap penciptaan kesempatan kerja serta akan

diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015 akan menjadi

peluang dan tantangan bagi dunia ketenagakerjaan.

Untuk itu, perlunya disusun suatu rencana tenaga kerja yang

sistematis dan komprehenship. Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN)

iv Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014

Tahun 2013 – 2014, merupakan track strategy pro-job pembangunan

ketenagakerjaan yang akan datang, yang akan memberikan arah

penyelesaian permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan di masa yang

akan datang, seperti menyelesaikan masalah pengangguran, penciptaan

kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Namun demikian, mengingat permasalahan ketenagakerjaan merupakan

permasalahan bersama, maka diperlukan upaya kolektif dari seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada, khususnya instansi

pembina sektor dengan melalui penyusunan regulasi serta formulasi

berbagai kebijakan dan program yang berorientasi kepada perluasan dan

penciptaan kesempatan kerja.

Saya mengharapkan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN)

Tahun 2013-2014 yang telah tersusun ini dapat dijadikan acuan oleh setiap

instansi sektoral, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam

merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, strategi, dan

programnya, sehingga selaras dengan pembangunan ketenagakerjaan dan

pada gilirannya dapat mewujudkan akselerasi pencapaian tujuan

pembangunan ketenagakerjaan berupa perluasan dan penciptaan

kesempatan kerja yang produktif dan remuneratif, peningkatan kualitas

angkatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas

terbitnya buku Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2013-2014.

Jakarta, Desember 2012

Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

SEKRETARIAT

JENDERAL Paraf Tanggal

Pembuat Draft

(Eselon II)

Penanggung

Jawab Materi

(Eselon I)

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2013-

2014 merupakan amanat dan implementasi dari Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah RI

Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi

Ketenagakerjaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga

Kerja yang mengamanatkan agar Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi RI melakukan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional.

Buku RTKN Tahun 2013-2014 memuat data dan informasi dari

kecenderungan pertumbuhan selama 2008-2011, data Tahun 2012 dan

perkiraan tahun 2013-2014 dari penduduk usia kerja, angkatan kerja,

kesempatan kerja sektoral, produktivitas tenaga kerja, penganggur

terbuka, pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan

tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Angka-

angka dalam buku ini telah disesuaikan dengan data dan informasi terkini,

dengan menggunakan berbagai asumsi termasuk perkiraan pertumbuhan

ekonomi nasional. RTKN 2013-2014 ini merupakan rencana indikatif yang

digunakan untuk pembinaan ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi

dan unit teknis ketenagakerjaan. Oleh karena itu, variabel, koefisien, dan

angka-angka yang terdapat di dalamnya dapat dievaluasi dan disesuaikan

dengan perkembangan yang terjadi.

RTKN Tahun 2013-2014 diharapkan dapat menjadi

pedoman/acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan

program pembangunan ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi baik di

pusat maupun daerah. Juga RTKN ini diharapkan dapat menjembatani

kerjasama lintas sektor perekonomian pusat dan daerah untuk

vi Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I


menanggulangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Buku ini juga

dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ketenagakerjaan

umum dan bidang pelatihan, penempatan, perlindungan, hubungan

industrial serta jaminan sosial tenaga kerja.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam buku ini,

yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu, kami

mengharapkan saran konstruktif dari seluruh pihak untuk penyempurnaan

buku ini di masa datang. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan

penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Staf Pusat

Perencanaan Tenaga Kerja dan anggota Tim RTKN serta seluruh pihak

yang terlibat dalam proses penyusunan RTKN Tahun 2013-2014 ini.

Jakarta, Desember 2012

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Muchtar Luthfie, MMA

NIP 19541204 198212 1 001

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I vii


RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2012, terus menunjukan

kearah perbaikan. Berdasarkan data Sakernas Februari 2012 tercatat

jumlah penganggur di Indonesia sebanyak 7,24 juta orang atau sebesar

6,14 persen terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan bulan Agustus

2011 yaitu sebanyak 7,70 juta orang atau sebesar 6,56 persen. Untuk

jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu (setengah

penganggur) juga terjadi penurunan yaitu dari bulan Agustus 2011 ke

bulan Agustus 2012 dari 34,59 juta orang menurun menjadi sebanyak

34,29 juta orang.

Berdasarkan sumber yang sama, jumlah angkatan kerja

berdasarkan Sakernas Agustus 2012 mencapai 118,04 juta orang

bertambah sebanyak 0,67 juta orang dibandingkan angkatan kerja Agustus

2011. Sementara itu kesempatan kerja yang tercipta cukup signifikan

jumlahnya, yakni dari 109,67 juta orang pada Agustus 2011 meningkat

menjadi 110,80 juta orang pada Februari 2012 atau bertambah sebanyak

1,13 juta orang.

Penduduk Usia Kerja (PUK) pada periode tahun 2010-2011

berkurang sebanyak 0,31 juta orang yakni dari 172,07 juta orang pada

tahun 2010 menjadi 171,76 juta orang pada tahun 2011. Sedangkan

Angkatan Kerja (AK) mengalami penambahan sebanyak 0,84 juta orang

pada periode tahun tersebut. Pada tahun 2010 jumlah AK sebanyak

116,53 juta orang dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak

117,37 juta orang. Dari data tersebut, terdapat peningkatan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2010-2011 yakni dari yang

sebesar 67,72 persen meningkat menjadi sebesar 68,34 persen.

Kualitas PUK dan AK pada tahun 2010-2011 masih didominasi

yang berpendidikan rendah. Pada tahun 2010, PUK yang berpendidikan

Maksimum SD sebanyak 84 juta (48,82%), berkurang menjadi sebanyak

82,01 juta (47,75%) pada tahun 2011. Untuk angkatan kerja, yang

berpendidikan Maksimum SD pada tahun 2010 sebanyak 56,67 juta

viii Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I


(48,63%), menurun menjadi 56,17 juta (47,86%) pada tahun 2011.

Sedangkan PUK untuk yang berpendidikan SMTP keatas jumlahnya

mengalami kenaikan kecuali pada tingkat pendidikan SMTA Kejuruan

mengalami penurunan sebanyak 0,11 juta orang. Pada periode 2010-2011

jumlah kenaikan terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan SMTA Umum

sebanyak 1,12 juta orang yakni dari 26,26 juta orang pada tahun 2010

meningkat menjadi sebanyak 27,38 juta orang pada tahun 2011. Begitu

juga dengan angkatan kerja, SMTA Umum penambahannya merupakan

yang terbanyak. Pada tahun 2010 jumlah AK yang berpendidikan SMTA

Umum sebanyak 18,06 juta orang meningkat menjadi sebanyak 19,16 juta

orang pada tahun 2011.

Jumlah penduduk yang bekerja pada periode 2010-2011

bertambah sebanyak 1,46 juta orang. Sektor pertanian masih merupakan

penyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebanyak 41,49 juta orang pada

tahun 2010 dan menurun menjadi 39,33 juta orang pada tahun 2011.

Sektor perdagagan, jasa dan industri merupakan tiga sektor penyerap

tenaga kerja terbanyak selanjutnya setelah sektor pertanian. Sektor

perdagangan menyerap tenaga kerja sebanyak 22,49 juta orang pada

tahun 2010 meningkat menjadi 23,4 juta orang pada tahun 2011. Sektor

jasa menyerap tenaga kerja sebanyak 15,96 juta orang pada tahun 2010

dan meningkat menjadi 16,65 juta orang pada tahun 2011. Dan sektor

industri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13,82 juta orang pada

tahun 2010 kemudian meningkat menjadi 14,54 juta orang pada tahun

2011. Pada tahun 2010, penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak

35,78 juta orang (33,07%), meningkat pada tahun 2011 menjadi 41,49 juta

orang (37,83%). Pada tahun 2010-2011, jumlah yang bekerja penuh

mengalami penurunan sebanyak 0,01 juta orang yakni dari 72,46 juta pada

tahun 2010 menurun menjadi 72,45 juta pada tahun 2011. Sementara itu,

jumlah penganggur juga mengalami penurunan dari yang sebanyak 8,32

juta orang (7,14%) pada tahun 2010 menurun menjadi 7,70 juta orang

(6,56%) pada tahun 2011.

Berdasar hasil perkiraan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN)

Tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa jumlah PUK dan AK pada periode

tersebut diperkirakan bertambah berturut-turut sebanyak 2,60 juta orang

dan 2,25 juta orang. Secara kualitas, PUK dan AK pada periode 2013-2014

diperkirakan masih didominasi oleh yang berpendidikan Maksimum SD.

Jumlah PUK pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 81,14 juta orang,

menurun menjadi sebanyak 80,74 juta orang pada tahun 2014. Jumlah AK,

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I ix


pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 55,38 juta orang, menurun

menjadi 54,80 juta orang pada tahun 2014. Dari tambahan jumlah PUK

dan AK pada periode 2013-2014, tingkat pendidikan SMTA Kejuruan

diperkirakan memiliki jumlah tambahan terbanyak. Jumlah PUK dengan

tingkat pendidikan SMTA Kejuruan diperkirakan bertambah sebanyak 980

ribu orang dan jumlah penambahan AK-nya diperkirakan bertambah

sebanyak 880 ribu orang.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 diperkirakan

mampu tumbuh sebesar 6,8 persen dan 7,2 persen. Pertumbuhan ekonomi

yang positif tersebut diperkirakan akan mendorong penciptaan kesempatan

kerja, sehingga jumlah kesempatan kerja pada tahun 2013 diperkirakan

akan bertambah sebanyak 2,5 juta orang menjadi 113,3 juta orang dan

pada tahun 2014 diperkirakan akan bertambah sebanyak 2,56 juta orang

menjadi 115,86 juta orang. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja ini

juga berdampak positif terhadap penurunan tingkat dan jumlah

pengangguran terbuka. Pada tahun 2013, Tingkat Penganggur Terbuka

(TPT) nasional diperkirakan menurun menjadi 5,78 persen atau sebanyak

6,96 juta orang. Sedangkan pada tahun 2014, Tingkat Penganggur

Terbuka (TPT) nasional diperkirakan juga menurun menjadi 5,43 persen

atau sebanyak 6,65 juta orang.

Agar angkatan kerja yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal

dan mempunyai kemampuan, maka diperlukan kebijakan, program dan

strategi yang sesuai dengan perkiraan persediaan dan kebutuhan tenaga

kerja. Kebijakan, strategi dan program yang akan dilaksanakan meliputi

perekonomian, ketenagakerjaan, penciptaan kesempatan kerja,

pengendalian tambahan angkatan kerja, pelatihan tenaga kerja,

penempatan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Kebijakan,

strategi dan program pelatihan tenaga kerja difokuskan pada dua jenis

pelatihan, yaitu kewirausahaan untuk mengisi kesempatan kerja dengan

status berusaha sendiri tanpa bantuan serta berusaha dengan dibantu dan

pekerja/buruh/karyawan. Jumlah angkatan kerja yang perlu dilatih pada

tahun 2013 dan 2014 dengan fokus kewirausahaan adalah sebanyak 378

ribu orang dan 389 ribu orang. Untuk menjadi pekerja/buruh/karyawan

sebanyak 818 ribu orang dan 866 ribu orang. Di bidang penempatan

tenaga kerja, diprioritaskan lima lapangan usaha yang menjadi sektor

prioritas dan ditetapkan sebagai target utama penempatan tenaga kerja

pada tahun 2013-2014 yakni Sektor Industri, Sektor Konstruksi, Sektor

Perdagangan, Sektor Jasa, dan Sektor Keuangan.

x Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I


Kebijakan strategi dan program pemerataan kesempatan kerja

meliputi kebijakan sektoral yang berisi berbagai kebijakan dari sembilan

sektor dalam penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya.

Kebijakan perlindungan tenaga kerja meliputi bidang pengawasan dan

hubungan industrial. Pada tahun 2013 ditargetkan jumlah perusahaan yang

melapor sebanyak 231.665 perusahaan dan pada tahun 2013 sebanyak

252.117 perusahaan. Sementara jumlah pegawai pengawas

ketenagakerjaan ditargetkan pada tahun 2013-2014 sebanyak 2.451

orang. Di bidang hubungan industrial pada tahun 2013-2014 ditargetkan

terdapat penambahan jumlah Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja

Bersama, dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Untuk itu, jumlah

tenaga Mediator pada tahun 2013-2014 ditargetkan bertambah sebanyak

1.178 orang. Kebijakan kesejahteraan pekerja meliputi peningkatan

kepesertaan jamsostek aktif baik perusahaan maupun tenaga kerja. Pada

tahun 2013 ditargetkan jumlah perusahaan yang aktif menjadi peserta

jamsostek sebanyak 176.253 perusahaan dan pada tahun 2014

ditargetkan meningkat menjadi 189.667 perusahaan. Dan untuk

kepesertaan tenaga kerja aktif ditargetkan pada tahun 2013 berjumlah

11.348.501 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11.866.901

orang. Demikian juga dengan tingkat upah diharapkan setiap tahunnya

meningkat disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I xi


DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I ..................................................... ............ iii

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMNAKERTRANS ..................................................................... v

EXECUTIVE SUMMARY ................................... ......................... vii

DAFTAR ISI .............................................. ................................. xi

DAFTAR TABEL ............................ ............................................ xvii

DAFTAR GAMBAR .................................. ................................. xxi

Bab I PENDAHULUAN ................................. ....................... 1

1.1. Latar Belakang .......................... .......................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan .............. ................................ 4

1.3. Hasil yang Diharapkan ............ .............................. 4

1.4. Kerangka Pikir Perencanaan Tenaga Kerja Nasional ............................. ................................... 5

1.4.1. Permintaan dan Penawaran ........................ 5

1.4.2. Kebijakan Tenaga Kerja............................... 7

1.5. Metodologi dan Sumber Data ................................. 11

1.5.1. Metodologi ................................................... 11

1.5.2. Sumber Data ................................................ 11

1.6. Pengertian Dasar, Konsep, dan Definisi ................ 11

1.7. Kerangka Isi ............................. ............................. 13

Bab II KONDISI KETENAGAKERJAAN .................................. 15

2.1 Kondisi Ekonomi .…………………………………… 15

2.2. Penduduk Usia Kerja …………………………………. 17

2.2.1. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan

Umur ................................................................ 18

xii Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I


2.2.2. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat

Pendidikan ................................................. 19

2.2.3. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis

Kelamin ....................................................... 20

2.2.4. Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi ..... 21

2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .......... 23

2.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut

Golongan Umur ............................................ 23


Tingkat Pendidikan .................................... 24


Jenis Kelamin ............................................. 26


Provinsi ...................................................... 27

2.4. Angkatan Kerja ..................................................... 29

2.4.1. Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur .... 29

2.4.2. Angkatan Kerja Menurut Tingkat

Pendidikan ................................................... 30

2.4.3. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin ....... 32

2.4.4. Angkatan Kerja Menurut Provinsi ................. 33

2.5. Penduduk yang Bekerja ....................................... 35

2.5.1. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan

Usaha .......................................................... 35

2.5.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Golongan

Umur ............................................................ 36

2.5.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat

Pendidikan ................................................... 37

2.5.4. Penduduk yang Bekerja Jenis Kelamin ....... 39

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I xiii


2.5.5. Penduduk yang Bekerja Menurut Status

Pekerjaan Utama ......................................... 40

2.5.6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jabatan ... 41

2.5.7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja 42

2.5.8. Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi ... 43

2.6. Penganggur Terbuka ............................................ 45

2.6.1. Penganggur Terbuka Menurut Golongan

Umur ............................................................ 45

2.6.2. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat

Pendidikan ................................................... 47

2.6.3. Penganggur Terbuka Menurut Jenis

Kelamin ........................................................ 49

2.6.4. Penganggur Terbuka Menurut Provinsi ...... 51

2.7. Produktivitas Tenaga Kerja .................................. 54

Bab III PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN

AKAN TENAGA KERJA …………….............................. 57

3.1. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Tahun 2013-2014 57

3.1.1. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut

Golongan Umur ........................................... 58


Tingkat Pendidikan ..................................... 59


Jenis Kelamin ............................................ 60


Provinsi ...................................................... 61

3.2. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ....... 63

3.2.1. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja Menurut Golongan Umur .................... 63

xiv Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I



Kerja Menurut Tingkat Pendidikan ............. 64


Kerja Menurut Jenis Kelamin .................... 66


Kerja Menurut Provinsi ............................... 67

3.3. Perkiraan Angkatan Kerja ....................................... 69

3.3.1. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut

Golongan Umur ............................................ 69

3.3.2. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat

Pendidikan ................................................. 70

3.3.3. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis

Kelamin ...................................................... 71

3.3.4. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Provinsi 71

Bab IV PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN

AKAN TENAGA KERJA…………… 75

4.1. Perkiraan Perekonomian Tahun 2012-2013 .......... 76

4.2. Perkiraan Kesempatan Kerja ................................. 81

4.2.1. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut

Lapangan Usaha .......................................... 82


Golongan Umur .......................................... 83


Tingkat Pendidikan .................................... 83

4.2.4. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis

Kelamin ........................................................ 84


Status Pekerjaan ........................................ 85


Jabatan ........................................................ 86

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I xv


4.2.7. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam

Kerja .......................................................... 87


Provinsi ...................................................... 88

4.3. Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja .................... 90

Bab V PERKIRAAN DAN PERENCANAAN

KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN

KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA ……………...... 91

5.1. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut

Golongan Umur ...................................................... 92

5.2. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat

Pendidikan ............................................................. 93

5.3. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis

Kelamin ................................................................ 95

5.4. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Provinsi .. 96

Bab VI ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN ..................... 101

6.1. Kebijakan, Strategi dan Program Perekonomian .... 102

6.2. Kebijakan, Strategi dan Program Umum

Ketenagakerjaan .................................................... 108

6.3. Kebijakan, Strategi dan Program Penciptaan

Kesempatan Kerja .................................................. 111

6.3.1. Sektor Pertanian .......................................... 111

6.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian ........ 112

6.3.3. Sektor Industri Pengolahan ........................ 113

6.3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih ................ 115

6.3.5. Sektor Bangunan ....................................... 116

6.3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran .. 117

6.3.7. Sektor Angkutan dan Komunikasi .............. 120

xvi Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I


6.3.8. Sektor Lembaga Keuangan, Sewa

Bangunan, Jasa Persewaan dan Jasa

Perusahaan ................................................ 122

6.3.9. Sektor Pemerintah, Pertahanan dan Jasa &

Kemasyarakatan ........................................ 123

6.4. Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian

Tambahan Angkatan Kerja ..................................... 123

6.5. Kebijakan, Strategi dan Program Pelatihan

Tenaga Kerja .......................................................... 127

6.5.1. Pelatihan Berdasarkan Status Pekerjaan

Utama ........................................................ 131

6.5.2. Pelatihan Berdasarkan Jenis Pekerjaan ...... 133

6.6. Kebijakan, Strategi dan Program Penempatan

Tenaga Kerja .......................................................... 135

6.7. Kebijakan, Strategi dan Program Perlindungan

Tenaga Kerja .......................................................... 141

6.7.1. Pengawas Ketenagakerjaan ...................... 142

6.7.2. Hubungan Industrial ..................................... 146

Bab VII PENUTUP ………….....................................................… 155

DAFTAR PUSTAKA

TIM PENYUSUN

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I xvii


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Dalam Triliun Rupiah). .................................................................. 17

Tabel 2.2. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .................................................... 18

Tabel 2.3. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ......................................... 20

Tabel 2.4. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .................................................... 20

Tabel 2.5. Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ............................................................. 22

Tabel 2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Persen) ...................................... 24

Tabel 2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Persen) ............................. 25

Tabel 2.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Persen) .................................. 26

Tabel 2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Persen) ................................................ 28

Tabel 2.10. Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ............................................................. 30

Tabel 2.11. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .................................................... 32

Tabel 2.12. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ............................................................. 33

Tabel 2.13. Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ...................................................................... 34

Tabel 2.14. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ......................................... 36

Tabel 2.15. Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ......................................... 37

Tabel 2.16. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ......................................... 39

Tabel 2.17. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .................................................... 40

xviii Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I


Tabel 2.18. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .............................. 41

Tabel 2.19. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 42

Tabel 2.20. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 43

Tabel 2.21. Penduduk Yang Bekerja Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 44

Tabel 2.22. Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 46

Tabel 2.23. Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2009-2011 (Persen) ...................................... 47

Tabel 2.24. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .......................................... 48

Tabel 2.25. Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2011(Persen) ............................... 49

Tabel 2.26. Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Juta Orang) ..................................................... 50

Tabel 2.27. Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2011 (Persen) ................................................ 50

Tabel 2.28. Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Juta Orang) .............................................................. 52

Tabel 2.29. Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2009-2011 (Persen) ........................................................... 53

Tabel 2.30. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Juta.Rp/Tenaga Kerja) ......................... 54

Tabel 3.1 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ................................ 58

Tabel 3.2 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ....................... 60

Tabel 3.3 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .......................................... 60

Tabel 3.4 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .......................................... 62

Tabel 3.5 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Persen) ...................... 64

Tabel 3.6 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Persen) ................. 65

Tabel 3.7 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Persen) ......................... 66

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I xix

Tabel 3.8 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Persen) .................................. 68

Tabel 3.9 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... 69

Tabel 3.10 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... 70

Tabel 3.11 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... 71

Tabel 3.12 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .................................................... 72

Tabel 4.1 Perkiraan Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2013-2014 (Persen) ....................... 78

Tabel 4.2 Perkiraan Produk Domestik Bruto Tahun 2013-2014 (Miliar Rupiah) ................................................................... 80

Tabel 4.3 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .............................. 82

Tabel 4.4 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... 83

Tabel 4.5 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ....................... 84

Tabel 4.6 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... 85

Tabel 4.7 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................... 86

Tabel 4.8 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .................................................... 87

Tabel 4.9 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... 87

Tabel 4.10 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang) .................................................... 89

Tabel 4.11 Perkiraan produktivitas Tahun 2013-2014 (Juta Rp./Tenaga Kerja) ............................................................. 90

Tabel 5.1 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ................................ 93

Tabel 5.2 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ....................... 95

Tabel 5.3. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... 96

Tabel 5.4. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 (Juta Orang) ......................................... 98

xx Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I


Tabel 6.1 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 ........................................................................ 129

Tabel 6.2 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 ........................................................................ 130

Tabel 6.3 Perkiraan Tambahan Instruktur Menurut di Lembaga Latihan Pemerintah Tahun 2013-2014 ............................... 131

Tabel 6.4 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2013................................................................................... 137

Tabel 6.5 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2014................................................................................... 138

Tabel 6.6 Perusahaan, Tenaga Kerja, Audit SMK3 dan Pengurangan Pekerja Anak Secara Nasional Tahun 2010-2014.......................................................................... 142

Tabel 6.7 Kondisi dan Perkiraan Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 ..... 143

Tabel 6.8 Perangkat Hubungan Industrial .......................................... 147

Tabel 6.9 Kondisi dan Perkiraan Kebutuhan Tenaga Mediator Menurut Provinsi Tahun 2013-2014 ................................... 149

Tabel 6.10 Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga Kerja Aktif Jamsostek Secara Nasional Tahun 2006-2011 ................. 151

Tabel 6.11 Upah Minimum Provinsi dan Kebutuhan Hidup Layak Menurut Provinsi Tahun 2011-2012 ................................... 152

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I xxi


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Ketenagakerjaan............. ................................... 5

Gambar 1.2 Arus pergerakan Angkatan Kerja di Pasar Kerja. ............. 6

Gambar 1.3 Konsep Pasar Kerja. ........................................................ 7

Gambar 1.4 Kebijakan Pengembangan Pasar Kerja. .......................... 8

Gambar 6.1 Pengendalian Angkatan Kerja. ........................................ 124

Perencanaan Tenaga Kerja Nasional

2013 - 2014

BAB IPENDAHULUAN

Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I 1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia Pada Tahun 2011 menunjukan daya

tahan yang sangat kuat pada situasi ketidakpastian perekonomian global,

karena adanya dampak memburuknya krisis yang terjadi di kawasan dan

Eropa dan Amerika serikat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai

6,50 persen, besarnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar itu

merupakan terbesar selama 10 tahun terakhir dan merupakan terbesar di

kawasan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu, mampu mendorong

penciptaan keserja sebanyak 1,46 juta orang, yakni dari 108,21 juta pada

ahun 2010 menjadi 109,67 juta pada tahun 2011, sehingga jumlah

penganggur terbuka juga mengalami penurunan, yakni dari 8,32 juta (7,14

%) menurun menjadi 7,70 juta ( 6,56 %) pada periode yang sama.

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2012, terus menunjukan

kearah perbaikan. Berdasarkan data Sakernas Februari 2012 tercatat

jumlah penganggur di Indonesia sebanyak 7,24 juta orang atau sebesar

6,14 persen terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan bulan Agustus

2011 yaitu sebanyak 7,70 juta orang atau sebesar 6,56 persen. Untuk

jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu (setengah

penganggur) juga terjadi penurunan yaitu dari bulan Agustus 2011 ke

bulan Agustus 2012 dari 34,59 juta orang menurun menjadi sebanyak

34,29 juta orang.

2 Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans R.I


Berdasarkan sumber yang sama, jumlah angkatan kerja

berdasarkan Sakernas Agustus 2012 mencapai 118,04 juta orang

bertambah sebanyak 0,67 juta orang dibandingkan angkatan kerja Agustus

2011. Sementara itu kesempatan kerja yang tercipta cukup signifikan

jumlahnya, yakni dari 109,67 juta orang pada Agustus 2011 meningkat

menjadi 110,80 juta orang pada Februari 2012 atau bertambah sebanyak

1,13 juta orang.

Secara kualitas, penduduk yang bekerja di Indonesia juga masih

rendah. Ini terlihat dari data Sakernas Agustus 2012 yang menunjukan

penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah

masih cukup tinggi yaitu sebanyak 53,88 juta orang atau sebesar 48,59

persen. Selain itu sebanyak 44,16 juta orang (39,86%) bekerja pada

kegiatan formal dan 66,64 juta orang (60,14%) bekerja pada kegiatan

informal, dan penduduk dengan status pekerja tidak dibayar mencapai

17,90 juta orang (16,16%). Kondisi ini tentu saja sangat memperihatinkan

karena akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja itu

sendiri.

Selain permasalahan ketenagakerjaan diatas, permasalahan

ketenagakerjaan masih banyak, seperti kualitas angkatan kerja yang

rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, masih tingginya

perselisian hubungan industrial, tingkat kecelakaan kerja yang relatif tinggi,

kurangnya kesejahteraan para pekerja, banyaknya lembaga latihan yang

kurang difungsikan secara maksimal, banyaknya bursa kerja kurang

mampu menempatkan tenaga kerja serta permasalahan ketenagakerjaan

lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan penganggur terbuka dan

rendahnya kualitas tenaga kerja diperlukan berbagai upaya dari berbagai

pihak baik itu pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat. Peran

serta sektor mempunyai peran besar dalam penciptaan kesempatan kerja

untuk mengurangi penganggur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja

kita. Khusus di bidang pendidikan perlu dibuka peluang yang seluas-

luasnya bagi penduduk usia kerja untuk melanjutkan pendidikan dengan

menerapkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah berjalan dan

apabila memungkinkan ditambah menjadi wajib belajar 12 tahun. Wajib

belajar 12 tahun sudah menjadi program beberapa pemerintah daerah,

sepert Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.



Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat dan memperluas

perekonomian dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun

2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. MP3EI ini merupakan terobosan

pemerintah untuk mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga

BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan

memperluas perekonomian nasional.

Kebijakan baru ini adalah langkah terobosan strategis, untuk

melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional,

yang kita jalankan selama ini. Dalam rancang bangun MP3EI itu kita

gunakan tiga strategi besar, yaitu: Pertama, mengembangkan enam

koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku;

Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal

dan terhubung secara internasional; dan Ketiga, mempercepat

kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program

utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.

Pengembangan keenam koridor ekonomi itu diharapkan mampu

menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan

kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Untuk itu,

maka pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8

persen (dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono penyampaian

keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN 2013 beserta Nota

Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (16/08))

Dalam mendukung kebijakan baru serta mendukung pertumbuhan

ekonomi yang relatif besar, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM)

dalam jumlah yang relatif banyak dan berkwalitas untuk mewujudkan

percepatan dan perluasan perekonomian sebagaimana yang diamanatkan

Presiden melalui Perpres MP3EI tersebut. Untuk menyediakan SDM yang

berkwalitas dalam jumlah yang besar diperlukan suatu rencana yang

konfrehenship baik dari dunia pendidikan, dan pelatihan, serta penempatan

tenaga kerja. Selain itu, guna menjamin kelangsungan usaha, diperlukan

hubungan industrial yang kondusif serta terjaminnya keselamatan dan

kesejahteraan pekerja. Hal ini semua bisa berjalan dengan baik bila



tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja yang dapat dijadikan pedoman

seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Tenaga Kerja merupakan salah satunya pedoman

Pemerintah dalam menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan,

atau Growth with Equity dengan mempertimbangkan pelestarian,

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

secara berkelanjutan sesuai dengan fokus pembangunan nasional yaitu

Progrowth, Pro-poor, Pro-Job serta Pro-environment, terutama pro-job.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-

2014 ini adalah memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang

diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan strategi,

kebijakan dan program ketenagakerjaan.

Secara rinci tujuan dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Nasional 2013-2014 ini adalah :

1. Memperkirakan ketersediaan secara kuantitatif jumlah tenaga kerja

dengan berbagai karakteristiknya tahun 2013-2014.

2. Memprediksi kebutuhan tenaga kerja tahun 2013-2014 yang diturunkan

berdasarkan permintaan output nasional dan sektoral.

3. Memprediksi angka pengangguran yang dihitung berdasarkan

perbedaan antara kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja

pada periode yang sama.

4. Menyusun rekomendasi kebijakan dan program terkait masalah

ketenagakerjaan secara nasional dan sektoral.

1.3. Hasil Yang Diharapkan

RTKN 2013-2014 ini menjadi signal bagi semua sektor dalam

perumusan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berbasis

empiris, program pembangunan nasional, serta sebagai acuan bagi

penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan sektoral.



1.4. Kerangka Pikir Rencana Tenaga Kerja Nasional

1.4.1. Pemintaan dan Penawaran

Meskipun dalam beberapa literatur, ekonom seringkali

mengganggap bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi

(production factor). Namun pengertian ini sedikit berbeda dengan

International Labour Organization (ILO) yang menegaskan bahwa tenaga

kerja bukanlah suatu komoditi. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk

yang tergolong dalam usia kerja. Berdasarkan klasifikasi ILO ini, kelompok

pendudukan usia kerja terdiri dari mereka yang bekerja (working) dan tidak

bekerja (not working). Mereka yang tidak bekerja terdiri dari mereka yang

sedang mencari pekerjaan dan yang tidak sedang mencari pekerjaan.

Secara diagramatis, struktur ketenagakerjaan dapat dilihat pada Gambar

1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Struktur Ketenagakerjaan



Dinamika kependudukan (kelahiran, kematian, dan perpindahan)

menyebabkan statistik jumlah angkatan kerja (Labour Force) akan

mengalami perubahan. Hal ini tercermin dari statistik penduduk usia kerja

yang bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. Pertumbuhan penduduk

yang cepat selama periode (t0 – t+1) akan menambah stok dan flow

jumlah angkatan kerja pada t0 menjadi t+1. Selama periode t t+1,

sebagian dari angkatan kerja selanjutnya memasuki pasar kerja (entering),

namun sebagian lagi meninggalkan pasar kerja (leaving), dan sebagian

masih tetap berada di dalam pasar kerja (staying).

Gambar 1.2

Arus pergerakan Angkatan Kerja di Pasar Kerja

Gambar segitiga dalam gambar di atas menunjukkan pasar kerja.

Pasar kerja merupakan pertemuan antara penawaran (supply) dan

permintaan (demand) tenaga kerja. Dalam pasar kerja, pekerja (worker

dan potential worker) bersedia menawarkan jasa tenaga kerja (dalam unit

waktu atau jumlah pekerja) pada tingkat upah tertentu. Sementara dari sisi

permintaan, pengusaha (employer atau employment opportunitiy)

membutuhkan jasa tenaga kerja (dalam unit waktu dan jumlah pekerja)

pada tingkat upah tertentu.

Interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam

pasar kerja meliputi terjadinya tiga proses yaitu : produksi (production),

pertukaran (exchange) dan penggunaan (utilisation).



Gambar 1.3 Konsep Pasar Kerja

Di Negara berkembang termasuk Indonesia, pasar kerja ditandai

oleh rendahnya jumlah permintaan tenaga sementara pasokan tenaga

kerja tersedia dalam jumlah besar dengan beragam kualitas pendidikan.

Selain itu, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, tenaga kerja di

Indonesia tersegmentasi menurut berbagai karakteristik seperti gender,

jenis, sektor/lapangan usaha, geografis, formal dan informal, dll.

1.4.2. Kebijakan Tenaga Kerja

Secara konseptual kebijakan tenaga kerja secara umum dibutuhkan

untuk mengurangi terjadinya distorsi (penyimpangan) dalam pasar kerja

yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah secara nasional.

Perumusan kebijakan ketenagakerjaan tersebut umumnya

mempertimbangkan tiga masalah utama yakni (1) kepada siapa suatu

kebijakan ketenagakerjaan ditujukan, (2) siapa yang memperoleh

keuntungan dari kebijakan tersebut, dan (3) kelompok mana yang akan

diintervensi.

Melalui model perencanaan ketenagakerjaan, salah satu alternatif

pendekatan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan

pengembangan pasar kerja adalah dengan mengindentifikasi masalah

ketenagakerjaan baik dari sisi kebutuhan maupun dari persediaan. Seperti

telah dijelaskan di seksi sebelum ini, terdapat 3 (tiga) jenis kebijakan terkait

dengan pengembangan pasar tenaga kerja di Indonesia yaitu kebijakan



yang berhubungan dengan sisi penawaran (sisi supply atau disebut juga

sebagai sisi produksi), kebijakan terkait dengan pertukaran (exchange),

dan terakhir adalah kebijakan pemerintah terkait dengan sisi pengunaan

tenaga kerja.

Gambar 1.4

Kebijakan Pengembangan Pasar Kerja

Terdapat 3 instrument kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk

mencapai tujuan diatas yaitu :

a. Pelayanan umum terkait bidang ketenagakerjaan

b. Program Pelatihan tenaga kerja

c. Program Penciptaan lapangan kerja langsung.

Contoh :

Memfasilitasi kontak (komunikasi) antara pekerja dan

pengusaha (employer) misalnya : memberikan bantuan

informasi kepada pencari kerja, memberikan insentif agar

pekerja bersedia bekerja di daerah-daerah yang terpencil atau

kurang disukai;

Meningkatkan keahlian atau keterampilan pekerja sesuai

dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja (pengusaha)

sehingga memperbesar pekerja yang bersangkutan bisa

diterima di pasar kerja (contoh : memberikan pelatihan khusus

produksi penggunaanpertukaran

permintaanpersediaan



kepada para pencari kerja/penganggur dengan keahlian

tertentu);

Meningkatkan kebutuhan kerja melalui program penciptaan

lapangan kerja secara langsung (bekerja sama dengan

pengusaha dengan memberikan insentif kepada pengusaha

agar bersedia membuka lapangan kerja);

a. Kebijakan Pelayanan umum terkait bidang ketenagakerjaan

1. Mengembangkan database pencari kerja dengan

terstruktur dan terus menerus diperbaharui sehingga

mudah digunakan baik bagi pencari kerja maupun

pengusaha untuk mencari pekerja dengan keahlian sesuai

dengan kebutuhan;

2. Memfasilitasi dengan sebaik-baiknya agar apa yang

dibutuhkan oleh pengusaha dan kebutuhan pencari kerja

dapat terpenuhi;

3. Membuat database/mencatat para pencari kerja

(penganggur) beserta fasilitas yang mereka peroleh (bila

ada – misal penerima BLT, PKH, bantuan-bantuan

pemerintah yang lain, beasiswa, dll).

b. Kebijakan terkait dengan Program Pelatihan tenaga kerja

1. Meningkatkan produktivitas pekerja (mereka yang telah

bekerja);

2. Meningkatkan kesempatan kerja bagi para penganggur

(pencari kerja), dengan memperhatikan sasaran prioritas,

misalnya :

Usia muda (angkatan kerja muda)

Perempuan

Penganggur, terutama yang telah lama menjadi

penganggur

Pekerja yang memiliki keterbatasan fisik (cacat, dst)



Bantuan kepada para pekerja antara lain dapat berupa:

1. Penciptaan kesempatan kerja di sektor swasta

2. Penciptaan Kesempatan kerja di sektor pemerintah

3. Bantuan kepada pekerja mandiri

Bantuan kepada kelompok yang dianggap rentan (misal

pekerja anak, wanita, penyandang cacat, dst)

c. Kebijakan Program Penciptaan lapangan kerja langsung.

Di sektor swasta, dapat berupa :

1. Memberikan insentif kepada pihak - pihak yang telah

mengadakan proses perekrutan;

2. Memberikan subsidi kepada sektor swasta yang bersedia

melakukan atau membuka lapangan kerja dengan upah

yang disubsidi oleh pemerintah;

3. Memberikan insentif dalam pengurangan pajak

perusahan yang bersedia membuka/lapangan kerja;

Di sektor Pemerintah, misal, dapat dilakukan dengan cara

membangkitkan perekonomian agar dapat berkembang atau

tumbuh. Dalam bentuk yang lebih kongkrit misalnya :

1. Memelihara infrastruktur publik (jalan, pasar, penerangan,

komunikasi, ditingkat lokal)

2. Meneruskan program pekerja sosial untuk memelihara

fasilitas publik.

3. Memberikan bantuan kredit kepada kelompok pekerja

mandiri bekerja sama dengan UKM yang telah terbukti

berhasil mengembangankan usahanya. Seperti Grameen

bank di Bangladesh, atau kredit-kredit yang telah

dilakukan oleh sejumlah bank untuk mengembangkan

pertanian rakyat.



1.5. Metodologi dan Sumber Data

1.5.1. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam menyusun Rencana Tenaga

Kerja Nasional 2013-2014 ini adalah dengan menggunakan model

ekonometrika persamaan simultan untuk tiap-tiap sektor. Parameter

persamaan simultan selanjutnya diestimasi dengan TSLS. Hasil estimasi

parameter persamaan simultan untuk tiap-tiap sektor selanjutnya

digunakan untuk mengestimasi parameter persamaan kebutuhan tenaga

kerja.

1.5.2. Sumber Data

Data kependudukan dan statistik ketenagakerjaan yang digunakan

dalam penelitian ini bersumber dari publikasi hasil survei yang telah

dilakukan oleh BPS. Data tersebut antara lain: sakernas, susenas, supas

dan sensus. Data upah bersumber dari data statistik pengupahan nasional

yang telah dipublikasi BPS. Selain data kependudukan dan

ketenagakerjaan, penelitian ini juga menggunakan beberapa data

keuangan dan moneter sumber SEKI Bank Indonesia, CEIC, dan beberapa

publikasi internasional terutama untuk data harga minyak.

1.6. Pengertian Dasar, Konsep, dan Definisi

1. Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah

lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh

seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam arti

yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut

jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau

keahliannya).

2. Persediaan Tenaga Kerja

Persediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sudah

siap untuk bekerja, disebut angkatan kerja (labour force) yang

dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas.



3. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun

ke atas.

4. Angkatan Kerja (AK)

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun

ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja

atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja; dan

mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

5. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu

memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam

(tidak terputus) dalam seminggu yang lalu

6. Penganggur Terbuka (PT)

Penganggur Terbuka terdiri dari :

a. Mereka yang mencari pekerjaan

b. Mereka yang mempersiapkan usaha

c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak

mungkin dapat pekerjaan

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai

bekerja.

7. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

Tingkat Penganggur Terbuka merupakan rasio jumlah

Penganggur Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja.

8. Setengah Penganggur

Setengah Penganggur adalah kegiatan seseorang yang

bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara

jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia

kerja



10. Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha

Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari

pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang

bekerja seperti digolongkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha

Indonesia(KLUI)/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLUI).

11. Produk Domestik Bruto (PDB)

a. Menurut Pendekatan Produksi, PDB adalah jumlah nilai

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi

di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu

(biasanya 1 tahun)

b. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDB merupakan jumlah

balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang ikut

serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka

waktu tertentu.

1.7. Kerangka Isi

Penulisan Rencana Tenaga Kerja Nasional 2013-2014 ini dibagi

dalam 7 (tujuh) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI KETENAGAKERJAAN NASIONAL

BAB III : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN

TENAGA KERJA

BAB IV : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN

AKAN TENAGA KERJA

BAB V : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN

KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN

KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

BAB VII : PENUTUP


2013 - 2014

BAB IIKONDISI KETENAGAKERJAAN



BAB II

KONDISI KETENAGAKERJAAN

2.1 Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia menunjukkan kinerja

perekonomian yang lebih baik dari tahun 2010, hal tersebut terlihat dari

pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6.50 persen dibanding tahun

sebelumnya yang mencapai sebesar 6.10 persen.

Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, Produk Domestik Bruto

tahun 2011 naik sebesar Rp 990,8 triliun, yaitu dari Rp6.436,3 triliun pada

tahun 2010 menjadi sebesar Rp 7.427,1 triliun pada tahun 2011.

Peningkatan tersebut didukung oleh semua sektor ekonomi yang

mengalami pertumbuhan selama tahun 2011. Pertumbuhan tertinggi terjadi

pada Sektor pengangkutan dan komunikasi, yang diikuti oleh pertumbuhan

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Kinerja sektor industri pengolahan berada dalam trend yang

meningkat Sektor industri pengolahan tumbuh 6,2 persen. Perkembangan

tersebut cukup menggembirakan mengingat pada tahun sebelumnya

sektor ini hanya tumbuh sebesar 4,48 persen. Pada sektor yang tidak

diperdagangkan (non-tradable), perbaikan pertumbuhan terjadi pada sektor

perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 9,2 persen; serta sektor

keuangan, persewaan, dan jasa tumbuh sebesar 6,8 persen. Peningkatan

pertumbuhan sektor perdagangan terkait dengan aktivitas perekonomian

domestik yang diiringi oleh peningkatan impor. Sementara itu, perbaikan




sektor keuangan lebih terkait dengan peningkatan pemberian kredit, baik

dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Perbaikan

kinerja ketiga sektor tersebut cukup berperan besar terhadap aktivitas

ekonomi keseluruhan karena memiliki pangsa yang besar. Di sektor

pertanian, permasalahan seperti penurunan produktivitas dan luas lahan,

disertai anomali cuaca yang terjadi sepanjang tahun 2011 menyebabkan

capaian pertumbuhan di sektor ini lebih rendah dibandingkan dengan

sektor lainnya, yakni hanya tumbuh sebesar 3,0 persen. Demikian halnya

dengan kinerja sektor pertambangan yang relatif terhambat akibat

terjadinya berbagai gangguan produksi minyak seperti kerusakan

beberapa kilang, selain juga faktor cuaca yang kurang mendukung bagi

aktivitas kegiatan produksi, sehingga sektor ini tumbuh sebesar 1,4

persen. Sedangkan sektor lainnya seperti; sektor bangunan tumbuh

sebesar 6,7 persen, sektor angkutan tumbuh sebesar 10,7 persen dan

sektor jasa tumbuh sebesar 6,7 persen.

Membaiknya kondisi perekonomian domestik memberi dampak

yang positif bagi penyerapan tenaga kerja. Data ketenagakerjaan terakhir

menunjukkan tingkat pengangguran berada dalam trend menurun, disertai

adanya pergeseran struktur tenaga kerja yang kembali kepada sektor

formal, dan membaiknya kualitas pendidikan tenaga kerja. Angka

pengangguran terbuka tahun 2011 tercatat sebesar 6,56 persen, lebih

rendah dibanding periode tahun sebelumnya yang sebesar 7,14 persen.

Sementara itu, komposisi partisipasi angkatan kerja pada sektor formal

meningkat dari 33.07 persen pada tahun 2010 menjadi 37.83 persen pada

tahun 2011. Peningkatan pada sektor formal dalam penyerapan tenaga

kerja diharapkan berdampak positif pada kesinambungan konsumsi rumah

tangga, terutama dengan lebih terjaminnya tingkat pendapatan yang

memadai. Perkembangan positif lainnya juga terlihat pada kualitas tenaga

kerja yang membaik. Pada tahun 2011 komposisi tenaga kerja yang

berlatar belakang pendidikan dasar berada dalam trend yang menurun,

sebaliknya komposisi tenaga kerja dengan jenjang pendidikan yang lebih

tinggi mengalami peningkatan. Program wajib belajar 9 tahun merupakan

salah satu faktor yang turut mempengaruhi perbaikan kualitas pendidikan

tenaga kerja tersebut. Secara keseluruhan kondisi ketenagakerjaan terlihat

berada dalam trend yang membaik, namun persoalan terkait tingginya

pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan daya serap

perekonomian terhadap tenaga kerja tetap perlu menjadi perhatian.

Sementara itu, persoalan tingginya angka pengangguran pada jenjang

pendidikan diploma dan perguruan tinggi juga menjadi salah satu agenda



penting yang perlu memperoleh prioritas penanganan. Gejala ini di satu

sisi merupakan indikasi dari kurangnya ketersediaan lapangan kerja di

sektor formal untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja berlatar belakang

pendidikan tinggi. Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan adanya

pandangan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang lebih mementingkan

bekerja di sektor formal. Meskipun perkembangan lapangan kerja sektor

formal sudah membaik namun masih perlu dipacu lebih cepat agar

pengangguran yang berpendidikan tinggi ini dapat berkurang disertai

upaya meningkatkan paradigma kewirausahaan.

Tabel 2.1

Produk Domestik Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2009-2011 (Dalam Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha 2009 2010 2011

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 295.88 304.74 313.73

2. Pertambangan & Penggalian 180.20 186.64 189.18

3. Industri Pengolahan 570.10 597.14 634.25

4. Listrik, Gas, Air Bersih 17.14 18.05 18.92

5. Bangunan 140.27 150.02 160.09

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 368.46 400.48 437.25

7. Pengangkutan & Komunikasi 192.20 217.98 241.29

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 209.16 221.02 236.08

9. Jasa-jasa 205.43 217.78 232.47

Jumlah 2,178.9 2,313.8 2,463.2

Sumber : BPS

2.2 Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) tahun 2009-2011 mengalami

pertumbuhan sebesar 0,71 persen, yakni dari 169,33 juta orang pada

tahun 2009 menjadi sebanyak 171.76 juta orang pada tahun 2011.

Sedangkan pada tahun 2010 pertumbuhan PUK sebesar 1,62 persen

sehingga menjadi sebanyak 172.07 juta orang. Pada tahun 2010 ke tahun

2011 mengalami pertumbuhan sebesar -0,18 persen, yakni dari sebanyak

172,07 juta orang pada tahun 2010 turun menjadi 171,76 juta orang, hal

tersebut terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor demografis seperti

tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Pertambahan penduduk




usia kerja dengan berbagai karakteristik seperti pada jenis kelamin,

golongan umur, tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Penduduk usia kerja pada tahun 2009-2011 dilihat dari

golongan umur terlihat mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Pada tahun 2010 sebagian besar masing-masing kelompok umur

mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2011 mayoritas

kelompok umur mengalami penurunan.

Tabel 2.2

Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Tahun 2009-2011 (Juta Orang)

Golongan Umur 2009 2010 2011

15-19 23.67 22.77 22.44

20-24 19.49 18.29 19.02

25-29 20.76 20.97 20.78

30-34 19.99 20.75 21.06

35-39 17.92 18.56 18.56

40-44 16.30 17.12 17.04

45-49 13.67 14.17 14.00

50-54 11.38 12.05 11.99

55-59 8.19 8.72 8.57

60+ 17.95 18.68 18.29

Jumlah 169.33 172.07 171.76

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2009,2010,2011

Pada tahun 2010 PUK yang paling besar pertumbuhannya

pada golongan umur 55-59 tahun yaitu mencapai 6,41 persen,

disusul golongan umur 50-54 tahun yaitu sebesar 5,90 persen,

sedangkan yang mengalami pertumbuhan paling minus pada

golongan umur 20-24 tahun mencapai -6,20 persen dan disusul

golongan umur 15-19 tahun mencapai sebesar -3,78 persen.

Sedangkan untuk proporsi PUK yang terbesar pada golongan

umur 15-19 tahun yaitu mencapai sebesar 13,23 persen, disusul

golongan umur 25-29 tahun yaitu mencapai sebesar 12.19

persen. Sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan PUK rata-rata

mengalami penurunan, kecuali golongan umur 20-24 tahun



mengalami pertumbuhan sebesar 4.01 persen dan golongan umur

30-34 tahun sebesar 1.52 persen. Adapun golongan umur lainnya

mengalami pertumbuhan negatif antara -0.02 s.d -2,06 persen.

Sedangkan proporsi yang terbesar pada golongan umur 15-19

tahun sebesar 22.44 juta orang atau 13,06 persen dan disusul

umur 30-34 tahun sebesar 21.06 juta orang atau 12,26 persen,

sedangkan yang terkecil proporsinya adalah usia 55-59 tahun

sebesar 8.57 juta orang atau 4.99 persen.

2.2.2 Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan pada tahun

2009-2011 secara nasional sebagian besar masih didominasi

yang berpendidikan Sekolah Dasar. Proporsi penduduk yang

berpendidikan maksimum SD sebesar 50,09 persen pada tahun

2009, menurun menjadi sebesar 48,82 persen pada tahun 2010,

dan menurun lagi menjadi 47,75 persen pada tahun 2011.

Penurunan proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini

mendorong peningkatan proporsi PUK yang berpendidikan di

atasnya (SMTP s/d Universitas). Dengan masih besarnya proporsi

PUK yang berpendidikan maksimum SD ini menunjukkan tingkat

kualitas penduduk usia kerja masih sangat rendah.

Untuk tahun 2010 maupun 2011 PUK yang berpendidikan

SMTP ke atas semuanya mengalami kenaikan, kecuali pada

tahun 2011 untuk PUK yang berpendidikan SMTA Kejuruan

mengalami sedikit penurunan sebanyak 0,11 juta menjadi 12.63

juta orang, yang pada tahun sebelumnya sebesar 12.74 juta

orang. Sedangkan untuk Maksimum SD mengalami penurunan

sebesar -1,99 persen. Adapun PUK yang mengalami

pertumbuhan terbesar pada tahun 2011 adalah yang

berpendidikan SMTA Umum sebesar 4,28 persen sehingga

jumlahnya mencapai 27,38 juta orang, sedangkan yang

berpendidikan universitas tumbuh sebesar 3,94 persen menjadi

6,93 juta orang.




Tabel 2.3

Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan


Tingkat Pendidikan 2009 2010 2011

SD 84.82 84.00 82.01

SMTP 37.08 38.30 38.67

SMTA Umum 25.13 26.26 27.38

SMTA Kejuruan 12.38 12.74 12.63

Diploma 3.88 4.11 4.14

Universitas 6.04 6.66 6.93

Jumlah 169.33 172.07 171.76 Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2009,2010,2011

2.2.3 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk usia kerja menurut jenis kelamin

pada tahun 2009-2011 terlihat fluktuatif dan jumlahnya lebih

didominasi oleh perempuan. Pada tahun 2009 penduduk usia kerja

laki-laki sebanyak 84.17 juta orang dan perempuan sebanyak 85,15

juta orang, tahun 2010 penduduk usia kerja laki-laki meningkat

menjadi sebanyak 85,82 juta orang atau naik sebesar 1.96 persen

dan kelompok perempuan menjadi sebanyak 86,25 juta orang atau

naik sebesar 1,29%. Sedangkan tahun 2011 penduduk usia kerja

yang berjenis kelamin laki-laki menurun menjadi sebanyak 85,71

juta orang atau berkurang sebesar 0,11 juta orang, begitu pula yang

berjenis kelamin perempuan menurun menjadi sebanyak 86,05 juta

orang atau turun 0,20 juta orang.

Tabel 2.4

Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin


Jenis Kelamin 2009 2010 2011

Laki-Laki 84.17 85.82 85.71

Perempuan 85.15 86.25 86.05




2.2.4 Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi

Penduduk usia kerja menurut provinsi pada tahun 2009-

2011 secara nasional sebagian besar terdapat pada provinsi Jawa

Barat. Proporsi penduduk usia kerja di provinsi Jawa Barat sebesar

17,82 persen pada tahun 2009, menurun menjadi sebesar 17,60

persen pada tahun 2010, dan mengalami peningkatan menjadi

sebesar 18,10 persen pada tahun 2011. Disusul oleh provinsi Jawa

Timur yang mempunyai proporsi penduduk usia kerja terbesar

kedua yakni sebesar 17,35 persen pada tahun 2009, menurun

menjadi sebesar 16,43 persen pada tahun 2010, dan pada tahun

2011 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 16,56

persen.

Penduduk usia kerja yang terendah selama tahun 2009-

2011 terdapat pada provinsi Papua Barat yakni sebanyak 0,51 juta

orang pada tahun 2009, menurun menjadi 0,49 juta orang pada

tahun 2010, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan

sehingga menjadi sebanyak 0,52 juta orang. Provinsi Maluku Utara

merupakan provinsi yang mempunyai penduduk usia kerja terendah

kedua setelah provinsi Papua Barat yakni sebanyak 0,66 juta orang

pada tahun 2009, meningkat menjadi 0,67 juta orang pada tahun

2010 dan terus meningkat lagi sehingga menjadi sebanyak 0,69

juta orang pada tahun 2011.




Tabel 2.5

Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi


Provinsi 2009 2010 2011

NAD 3.04 3.07 3.14

Sumatera Utara 9.11 9.52 8.76

Sumatera Barat 3.38 3.31 3.34

R I A U 3.64 3.73 3.86

J A M B I 2.00 2.35 2.21

Sumatera Selatan 5.07 5.22 5.30

Bengkulu 1.18 1.19 1.21

Lampung 5.35 5.82 5.44

Bangka Belitung 0.83 0.93 0.89

Kepulauan Riau 1.06 1.20 1.26

DKI Jakarta 7.04 7.77 7.42

Jawa Barat 30.18 30.29 31.08

Jawa Tengah 24.67 23.87 23.91

D.I. Yogyakarta 2.87 2.70 2.72

Jawa Timur 29.37 28.27 28.44

B A N T E N 6.84 8.13 7.69

B A L I 2.73 2.90 2.95

Nusa Tenggara Barat 3.06 3.38 3.13

Nusa Tenggara Timur 3.12 2.93 3.00

Kalimantan Barat 3.00 3.00 3.02

Kalimantan Tengah 1.47 1.53 1.56

Kalimantan Selatan 2.54 2.58 2.63

Kalimantan Timur 2.27 2.48 2.58

Sulawesi Utara 1.69 1.64 1.66

Sulawesi Tengah 1.75 1.76 1.80

Sulawesi Selatan 5.66 5.57 5.62

Sulawesi Tenggara 1.42 1.46 1.48

GORONTALO 0.70 0.71 0.73

Sulawesi Barat 0.75 0.74 0.76

Maluku 0.91 0.98 1.01

Maluku Utara 0.66 0.67 0.69

Papua Barat 0.51 0.49 0.52

Papua 1.45 1.86 1.96




2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2009 sebesar 67.23

persen, pada tahun 2010 meningkat menjadi 67.72 persen dan pada tahun

2011 meningkat menjadi 68.34 persen. Besarnya TPAK secara umum

menunjukkan adanya kenaikan setiap tahun, namun apabila dilihat

menurut golongan umur maka terjadi penurunan yang signifikan khusus

pada usia muda.

2.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan

Umur

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut golongan umur

dari tahun 2009-2011 untuk golongan umur 15-19 tahun dan 20-24

tahun terlihat cenderung menurun. Penurunan tersebut karena

berhasilnya sistem pendidikan yang diprogramkan pemerintah yaitu

pendidikan 9 tahun wajib belajar bagi anak-anak untuk memasuki

dunia pendidikan. Selain itu juga adanya kesadaran masyarakat

untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatnya

kemampuan untuk membiayai pendidikan anak. Hal tersebut

tampaknya memberikan pengaruh cukup berarti terhadap

melambatnya laju pertumbuhan angkatan kerja untuk golongan

umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka pertambahan jumlah angkatan kerja untuk golongan

umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun tersebut pada tahun-tahun

berikutnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan pertambahan

jumlah penduduk usia kerja. Dengan adanya program wajib belajar

tersebut maka pertambahan jumlah angkatan kerja untuk tahun

berikutnya diharapkan akan relatif menurun.

Dilihat perkembangan tahun 2009-2011 TPAK menurut

golongan umur 25-29 tahun mengalami kenaikan, kondisi tersebut

tidak berbeda jauh dengan rentang golongan umur 30-49 tahun.

Dari data ini menggambarkan bahwa golongan umur antara 25-49

tahun merupakan kelompok usia produktif untuk melakukan

pekerjaan yang mempunyai hubungan kerja atau berstatus formal.

Sedangkan untuk golongan umur 15-19 tahun, masih merupakan

usia sekolah sehingga diarahkan agar TPAK nya selalu menurun

dan mempunyai dampak mengurangi angkatan kerja memasuki




pasar kerja. Sedangkan untuk golongan umur 50 tahun keatas,

kenaikkan TPAK cukup berfluktuasi.

Tabel 2.6

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Tahun 2009-2011 (Persen)


15-19 35.33 33.69 35.29

20-24 68.55 68.28 68.22

25-29 74.05 75.50 75.72

30-34 75.69 76.68 77.12

35-39 77.80 78.45 79.53

40-44 80.27 80.65 81.76

45-49 80.39 80.60 81.37

50-54 79.02 78.53 78.99

55-59 73.28 73.67 73.85

60+ 47.85 47.95 47.07


2.3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat

Pendidikan

Kondisi pendidikan angkatan kerja secara umum

menggambarkan relatif sangat rendah karena masih didominasi

tamatan sekolah dasar. Untuk mengupayakan meningkatkan agar

kualitas pendidikan angkatan kerja dapat meningkat maka

pemerintah mengeluarkan kebijakan program pendidikan wajib

belajar 9 tahun agar penduduk usia kerja 15-19 tahun dapat

berkurang untuk memasuki dunia kerja. Mereka diharapkan dapat

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apabila dilihat

dari program pendidikan wajib belajar tersebut memberikan dampak

positif terhadap meningkatnya kualitas mutu pendidikan angkatan

kerja secara keseluruhan yaitu terjadinya pergeseran dari

pendidikan sekolah dasar yang meningkat pada pendidikan SMTP

ke atas, yang diharapkan siap untuk memasuki lapangan kerja.

Apabila dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis

pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2009-2011 menunjukkan



angkanya cukup berfluktuasi, seperti pada tahun 2009 dimana

TPAK lulusan pendidikan maksimum SD sebesar 67,64 persen

serta pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar

67,47 persen dan pada tahun 2011 menjadi 68,49 persen terjadi

kenaikan dari tahun sebelumnya. Sementara pada TPAK lulusan

pendidikan SMTP dalam tahun yang sama menunjukkan

peningkatan, dimana terlihat pada tahun 2009 sebesar 57,08

persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 58,21 persen serta

pada tahun 2010 berikutnya mengalami kenaikkan menjadi 58,42

persen. Sedangkan untuk TPAK tingkat pendidikan SMTA Umum

pada tahun 2009 sebesar 67,86 persen, namun pada tahun 2010

mengalami penurunan menjadi sebesar 68,80 persen serta pada

tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi sebesar 69,99 persen.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat

pendidikan angkatan kerja, maka semakin tinggi pula partisipasi

terhadap dunia kerja yang dibutuhkan. Sementara apabila dilihat

dari TPAK lulusan SMTA Kejuruan,

Diploma dan Universitas pada tahun 2009, 2010 dan 2011

kondisinya menggambarkan bahwa terjadi fluktuasi. Pada tahun

2009 TPAK lulusan Universitas sebesar 88,81 persen dan tahun

2010 mengalami kenaikkan menjadi sebesar 89,39 persen dan

tahun 2011 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi

sebesar 88,68 persen.

Tabel 2.7

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan



SD 67.64 67.47 68.49

SMTP 57.08 58.21 58.42

SMTA Umum 67.86 68.80 69.99

SMTA Kejuruan 77.95 79.07 78.26

Diploma 83.26 84.28 82.59

Universitas 88.81 89.39 88.68

Jumlah 67.23 67.72 68.34





2.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis

Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin

pada jenis kelamin perempuan menunjukkan kenaikan yang cukup

signifikan yaitu pada tahun 2009 sebesar 50,99 persen dan pada

tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi sebesar 51,76 persen serta

pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 52,44 persen, sedangkan

untuk TPAK jenis kelamin laki-laki pada tahun 2009 sebesar 83,65

persen dan pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 83,76 persen

dan selanjutnya pada tahun 2011 mengalami kenaikkan menjadi


Bila dilihat perkembangan TPAK jenis kelamin perempuan

lebih rendah bila dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki, hal

tersebut dikarenakan laki-laki mempunyai kewajiban untuk

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun demikian TPAK

perempuan terlihat mengalami kenaikan tiap tahun. Hal tersebut

disebabkan oleh keinginan kaum perempuan untuk berperan

ganda, yaitu sebagai pekerja rumah tangga dan juga aktif di pasar

kerja untuk menambah penghasilan kebutuhan keluarga. Di sisi

lain, kesempatan kerja bagi perempuan terbuka sangat besar untuk

memenuhi berbagai sektor lapangan usaha. Di samping itu

didukung juga oleh adanya jaminan kerja, perlindungan, pelayanan

dan hak perempuan yang semakin diperhatikan.

Tabel 2.8

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin



Laki-Laki 83.65 83.76 84.30

Perempuan 50.99 51.76 52.44




2.3.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut provinsi pada

provinsi Riau menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu

pada tahun 2009 sebesar 62,08 persen dan pada tahun 2010

terjadi peningkatan menjadi sebesar 63,66 persen serta pada tahun

2011 naik menjadi sebesar 66,38 persen. Untuk provinsi yang

mempunyai peningkatan TPAK terbesar kedua adalah provinsi

Sulawesi Barat yaitu sebesar 4,20 persen selama tahun 2009-2011,

yakni dari sebesar 68,07 persen pada tahun 2009 meningkat

menjadi sebesar 72,27 persen pada tahun 2011.

Pada Tahun 2009 TPAK terendah terdapat pada provinsi

Sulawesi Utara yakni sebesar 62,05 persen, kemudian disusul

dengan provinsi Riau yakni sebesar 62,08 persen, sedangkan pada

tahun 2010 dan 2011 TPAK terendah terdapat pada provinsi Jawa

Barat yakni sebesar 62,38 persen dan 62,27 persen kemudian

disusul oleh provinsi NAD yakni sebesar 63,17 persen dan 63,78

persen.




Tabel 2.9

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi


Provinsi 2009 2010 2011

NAD 62.50 63.17 63.78



R I A U 62.08 63.66 66.38

J A M B I 66.65 65.78 67.67


Bengkulu 70.18 71.86 73.83

Lampung 67.77 67.95 68.00



DKI Jakarta 66.60 67.83 69.36

Jawa Barat 62.89 62.38 62.27

Jawa Tengah 69.27 70.60 70.77

D.I. Yogyakarta 70.23 69.76 68.77

Jawa Timur 69.25 69.08 69.49

B A N T E N 63.74 65.34 67.79

B A L I 77.82 77.38 76.45











GORONTALO 63.77 64.42 64.12


Maluku 65.44 66.48 69.47

Maluku Utara 64.19 65.11 67.45

Papua Barat 68.52 69.29 70.78

Papua 77.75 80.99 78.45




2.4 Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja

berumur 15 tahun keatas yang dapat dilhat dari beberapa klasifikasi seperti

golongan umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari kondisi angkatan kerja dari tahun 2009-2011,

menunjukkan angka yang terus mengalami kenaikan cukup berarti, baik

menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun dari jenis kelamin.

Secara nasional dapat dilihat kondisi angkatan kerja mulai tahun 2009

sebesar 113,84 juta orang dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 116,53

juta orang serta tahun 2011 mengalami kenaikkan menjadi sebesar 117,37

juta orang. Kondisi tersebut mengambarkan bahwa jumlah angkatan kerja

secara nasional yang memasuki pasar kerja terus mengalami peningkatan.

Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci kondisi angkatan kerja menurut

klasifikasinya.

2.4.1 Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Angkatan kerja menurut golongan umur dari tahun 2009-

2011 secara nasional hampir sebagian besar mengalami kenaikan

yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terlihat pada kelompok

umur angkatan kerja produktif antara 25-29 tahun sampai dengan

umur 45-49 tahun. Pada tahun 2009 angkatan kerja menurut

golongan umur 25-29 tahun sebanyak 15,37 juta orang, pada tahun

2010 meningkat menjadi sebanyak 15,83 juta orang, pada tahun

2011 sedikit mengalami penurunan menjadi sebanyak 15,74 juta

orang. Untuk kelompok umur 35-39 tahun mengalami kenaikan

yang signifikan yaitu 13,94 juta pada tahun 2009 dan pada tahun

2010 sebanyak 14,56 juta orang dan pada tahun 2011 terjadi

kenaikan menjadi sebanyak 14,76 juta orang. Sedangkan untuk

kelompok usia muda yaitu usia 15-24 tahun mengalami fluktuasi.

Kelompok usia 15-19 tahun mengalami laju pertumbuhan minus

sebesar -2,69 persen, pada tahun 2009 jumlahnya 8,36 juta, tahun

2010 menurun menjadi sebanyak 7,67 dan pada tahun 2011

sejumlah 7,92 persen. Demikian juga untuk kelompok umur 20-24

tahun pada tahun 2009-2011 laju pertumbuhan mengalami

pertumbuhan minus sebesar -1,46 persen. Pada tahun 2009

sebanyak 13,36 juta, tahun 2010 mengalami penurunan sehingga

jumlahnya menjadi 12,49 juta dan tahun 2011 meningkat menjadi

sebanyak 12,98 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan




yang terjadi diakibatkan oleh banyaknya penduduk usia kerja

dengan pendidikan SMTA melanjutkan ke Universitas, sehingga

penduduk yang berusia 20-24 tahun semakin sedikit yang

memasuki pasar kerja. Untuk angkatan kerja pada kelompok umur

55+ menunjukkan adanya sedikit fluktuasi, keadaan tersebut

menggambarkan bahwa sesudah memasuki usia pensiun masih

ada keinginan untuk tetap bekerja agar dapat mempertahankan

penghasilan rumah tangga yang dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 2.10

Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur



15-19 8.36 7.67 7.92

20-24 13.36 12.48 12.98

25-29 15.37 15.83 15.74

30-34 15.13 15.91 16.25

35-39 13.94 14.56 14.76

40-44 13.09 13.80 13.93

45-49 10.99 11.42 11.40

50-54 8.99 9.46 9.47

55-59 6.01 6.42 6.33

60+ 8.59 8.96 8.61


2.4.2 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum persebaran komposisi angkatan kerja

menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2009

sebesar 113,83 juta orang, dan pada tahun 2010 meningkat

menjadi 116,53 juta orang dan pada tahun 2010 mengalami

peningkatan lagi sehingga menjadi sebanyak 117.37 juta orang.

Bila dilihat menurut pendidikan, pada tahun 2009-2011 masih

didominasi oleh mereka yang berpendidikan maksimum sekolah

dasar, namun perkembangan dari tahun 2009 sampai tahun 2011

angkatan kerja pendidikan SD secara keseluruhan mengalami



penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2009

terdapat sebanyak 57,38 juta orang dan pada tahun 2010 terjadi

penurunan menjadi sebanyak 56,67 juta orang, serta pada tahun

2011 berkurang menjadi sebanyak 56,17 juta orang. Dilihat dari

pengurangan angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar

menggambarkan bahwa pemerintah berhasil melaksanakan

program wajib belajar sembilan tahun, sehingga kelompok umur

tersebut berkurang untuk memasuki lapangan kerja. Sedangkan

pada angkatan kerja yang berpendidikan SMTP setiap tahun

mengalami kenaikkan yang cukup signifikan, dimana pada tahun

2009 terdapat sebanyak 21,16 juta orang, dan tahun 2010

meningkat menjadi sebanyak 22,30 juta orang atau naik sebanyak

1,13 juta orang, serta pada tahun 2011 bertambah menjadi

sebanyak 22.59 juta orang, kondisi tersebut terlihat bahwa

angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar semakin menurun

sedangkan yang berpendidikan di atasnya semakin meningkat.

Komposisi angkatan kerja berpendidikan SMTA Umum

terlihat setiap tahunnya mengalami kenaikkan, seperti pada tahun

2009 terdapat sebanyak 17,05 juta orang dan pada tahun 2010

terjadi peningkatan menjadi sebanyak 18,06 juta orang atau tumbuh

sebesar 5,92 persen, serta pada tahun 2011 mengalami

pertambahan yang cukup besar menjadi 19.16 juta orang atau

tumbuh sebesar 6.09 persen. Sementara dari sisi angkatan kerja

berpendidikan SMTA Kejuruan terlihat adanya kenaikkan setiap

tahunnya, dimana pada tahun 2009 sebanyak 9,65 juta orang, dan

pada tahun 2010 mengalami kenaikkan menjadi sebanyak 10,07

juta orang, serta pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi

sebanyak 9.88 juta orang. Dari kondisi tersebut menunjukkan

bahwa angkatan kerja yang berpendidikan SMTA Kejuruan

mengalami fluktuasi. Angkatan kerja pendidikan yang lebih tinggi

yaitu Diploma dan Universitas terlihat selama tiga tahun

kenaikkannya belum terlalu signifikan.




Tabel 2.11

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan



SD 57.38 56.67 56.17

SMTP 21.16 22.30 22.59

SMTA Umum 17.05 18.06 19.16

SMTA Kejuruan 9.65 10.07 9.88

Diploma 3.23 3.47 3.42


Jumlah 113.83 116.53 117.37


2.4.3 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Komposisi angkatan kerja menurut jenis kelamin dilihat dari

tahun 2009-2011 didominasi oleh angkatan kerja yang berjenis

kelamin laki-laki. Pada tahun 2009 angkatan kerja berjenis kelamin

laki-laki berjumlah 70,41 juta orang dan perempuan berjumlah

sebesar 43,42 juta orang, pada tahun 2010 untuk angkatan kerja

berjenis kelamin laki-laki meningkat menjadi sebanyak 71,88 juta

orang, dan jumlah angkatan kerja perempuan meningkat menjadi

sebanyak 44,65 juta orang, selanjutnya pada tahun 2011

mengalami peningkatan untuk angkatan kerja jenis kelamin laki-laki

sebanyak 72,25 juta orang, sedangkan angkatan kerja jenis kelamin

perempuan terjadi peningkatan menjadi sebesar 45,12 juta orang.

Dilihat dari komposisi jenis kelamin angkatan kerja

perempuan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup

signifikan, hal tersebut secara umum dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain meningkatnya tingkat pendidikan perempuan,

perubahan gaya hidup keluarga yang sebelumnya banyak anak

sekarang menjadi sedikit, sehingga dengan demikian sedikitnya

jumlah anak serta berkembangnya teknologi peralatan rumah

tangga maka akan mendorong perempuan untuk bersaing dengan

laki-laki dipasar kerja.



Tabel 2.12

Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin



Laki-Laki 70.41 71.88 72.25

Perempuan 43.42 44.65 45.12

Jumlah 113.83 116.53 117.37


2.4.4 Angkatan Kerja Menurut Provinsi

Sebaran angkatan kerja menurut provinsi selama tahun

2009-2011, terlihat bahwa angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur

merupakan jumlah yang terbesar jika dibandingkan dengan jumlah

angkatan kerja di provinsi-provinsi lainnya. Selama periode tersebut

jumlah angkatan kerja mengalami perubahan yang cenderung terus

fluktuatif. Secara kuantitas pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja

di Provinsi Jawa Timur sebanyak 20,34 juta orang menurun menjadi

19,53 juta orang pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan

menjadi sebanyak 19,76 juta orang pada tahun 2011. Pola

perubahan jumlah angkatan kerja yang sama, juga terjadi di

beberapa provinsi lainnya seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa

Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua Barat.

Jumlah angkatan kerja terbesar kedua dalam periode yang

sama, berada di provinsi Jawa Barat dan jumlahnya cenderung

fluktuatif, yakni dari 18,98 juta orang pada tahun 2009 menurun

menjadi 18,89 juta pada tahun 2010 dan kembali meningkat

menjadi sebanyak 19,36 juta orang pada tahun 2011. Sedangkan

jumlah angkatan kerja terendah terdapat di provinsi Papua Barat,

yang dalam periode tersebut menunjukkan perubahan yang tidak

signifikan yakni dari 0,35 juta orang pada tahun 2009 menurun

menjadi 0,34 juta orang pada tahun 2010 dan kembali meningkat

menjadi sebanyak 0,37 juta orang pada tahun 2011.




Tabel 2.13

Angkatan Kerja Menurut Provinsi


Provinsi 2009 2010 2011

NAD 1.90 1.94 2.00



R I A U 2.26 2.38 2.56

J A M B I 1.33 1.55 1.50


Bengkulu 0.83 0.86 0.89

Lampung 3.63 3.96 3.70



DKI Jakarta 4.69 5.27 5.14

Jawa Barat 18.98 18.89 19.36

Jawa Tengah 17.09 16.86 16.92


Jawa Timur 20.34 19.53 19.76

B A N T E N 4.36 5.31 5.21

B A L I 2.12 2.25 2.26











GORONTALO 0.45 0.46 0.47


Maluku 0.60 0.65 0.70


Papua Barat 0.35 0.34 0.37

Papua 1.13 1.51 1.54




2.5 Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja selama tahun 2009-2011 mengalami

peningkatan yang signifikan, pada tahun 2009 penduduk yang bekerja

mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen, yakni dari sebanyak 104,87

juta orang pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 108,21 juta

orang. Pada tahun 2011 penduduk yang bekerja mengalami pertumbuhan

sebesar 1,35 persen atau mengalami pertambahan sebanyak 1,46 juta

orang sehingga menjadi 109,67 juta orang. Untuk mengetahui

perkembangan penduduk yang bekerja menurut sektor lapangan usaha

selama tahun 2009-2011 dari berbagai karakteristiknya akan dijelaskan

lebih rinci dibawah ini.

2.5.1 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Situasi perekonomian secara nasional tahun 2009-2011

menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan, sehingga

mempunyai dampak terhadap peningkatan didalam penyerapan

tenaga kerja diberbagai sektor lapangan usaha. Penyerapan tenaga

kerja masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, industri dan

sektor jasa kemasyarakatan. Pada tahun 2009 terlihat bahwa

penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebanyak

41,61 juta orang dan pada tahun 2010 menurun menjadi sebanyak

41,49 juta orang atau tumbuh sebesar (-0.28) persen, tahun 2011

menurun menjadi 39,33 juta orang atau tumbuh minus sebesar (-

5.22) persen.

Sektor perdagangan pada tahun 2009-2011 masih

mendominasi di dalam penyerapan tenaga kerja yang terus

meningkat. Hal ini terlihat pada tahun 2009 penduduk yang bekerja

di sektor perdagangan sebanyak 21,95 juta orang, dan pada tahun

2010 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebanyak 22,49

juta orang atau tumbuh sebesar 2.48 persen, tahun 2011 berikutnya

mengalami peningkatan didalam penyerapan tenaga kerja

sebanyak 23,40 juta orang atau sebesar 4,02 persen. Sektor Jasa

pada tahun 2009-2011 juga banyak berperan di dalam penyerapan

tenaga kerja yang terus meningkat, yaitu dari sebanyak 14,00 juta

orang pada tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 15,96 juta

orang pada tahun 2010 atau tumbuh sebesar 13,96 persen, pada

tahun 2011 meningkat kembali sehingga menjadi sebanyak 16,65

juta orang atau tumbuh sebesar 4,32 persen. Demikian juga Sektor




industri masih cukup berkontribusi di dalam penyerapan tenaga

kerja yang terus meningkat, yaitu dari sebanyak 12,84 juta orang

pada tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 13,82 juta orang

pada tahun 2010 atau tumbuh sebesar 7,67 persen, pada tahun

2011 meningkat kembali sehingga menjadi sebanyak 14,54 juta

orang atau tumbuh sebesar 5,19 persen. Dilihat dari perkembangan

minat para pencari kerja telah mengalami perubahan dari sektor

pertanian ke sektor lainnya, hal tersebut disebabkan adanya

peningkatan dari sisi pendidikan sehingga pola pencari kerja

bergeser dari berbasis tradisional beralih pada cara kerja yang lebih

modern, sesuai dengan perkembangan perekonomian global.

Tabel 2.14

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha



1. Pertanian 41.61 41.49 39.33

2. Pertambangan 1.16 1.25 1.47

3. Industri 12.84 13.82 14.54

4. Listrik, Gas & Air 0.22 0.23 0.24

5. Bangunan 5.49 5.59 6.34

6. Perdagangan 21.95 22.49 23.40

7. Angkutan 6.12 5.62 5.08

8. Keuangan 1.49 1.74 2.63

9. Jasa 14.00 15.96 16.65


2.5.2 Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur

Penduduk yang bekerja menurut golongan umur tahun

2009-2011 yang paling besar pada golongan umur 30-34 tahun.

Pada tahun 2009 sebanyak 14,31 juta orang dan pada tahun 2010

mengalami kenaikan menjadi sebanyak 15,12 juta orang atau

mengalami pertumbuhan 5,71 persen, pada tahun 2011 meningkat

menjadi sebanyak 15,60 juta orang atau tumbuh sebesar 3,17

persen. Sedangkan golongan umur 25-29 tahun pada tahun 2010

mengalami pertumbuhan sebesar 4,09 persen, yakni dari 13,84 juta

orang pada tahun 2009 menjadi 14,40 juta orang pada tahun 2010.



Pada tahun 2011 penduduk yang bekerja menurut golongan

umur rata-rata mengalami peningkatan, kecuali untuk golongan

umur 50 tahun keatas tumbuh minus, yaitu golongan umur 50-54

tahun tumbuh minus sebesar -0,18 persen. Untuk golongan umur

55-59 tahun mengalami pertumbuhan minus (-1,67) persen

sehingga mencapai 6,16 juta orang pada tahun 2011, yang pada

tahun 2010 sebesar 6.26 juta orang. Demikian juga golongan umur

60+ mengalami pertumbuhan minus (-4,32) persen sehingga

mencapai 8,31 juta orang pada tahun 2011, yang pada tahun 2010

sebesar 8,68 juta orang. Turunnya laju pertumbuhan golongan

umur ini, merupakan indikasi bahwa mereka yang memasuki usia

pensiun, mulai memilih untuk meninggalkan dunia kerja karena

mereka sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 2.15

Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur



15-19 6.06 5.53 5.61

20-24 10.84 10.31 11.11

25-29 13.84 14.40 14.58

30-34 14.31 15.12 15.60

35-39 13.38 14.07 14.35

40-44 12.66 13.43 13.57

45-49 10.65 11.15 11.15

50-54 8.76 9.26 9.25

55-59 5.86 6.26 6.16

60+ 8.52 8.68 8.31

Jumlah 104.87 108.21 109.67


2.5.3 Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ditamatkan merupakan gambaran

kualitas penduduk yang bekerja. Melihat kualitas sumber daya

manusia yang bekerja menurut pendidikan ditamatkan dari tahun

2009-2011 sebagian besar masih didominasi yang berpendidikan

maksimum Sekolah Dasar, walaupun setiap tahunnya sudah




mengalami penurunan. Pada tahun 2009 penduduk yang bekerja

dengan pendidikan maksimum SD sebanyak 55,21 juta orang, pada

tahun 2010 mengalami penurunan sehingga menjadi sebanyak

54,51 juta orang atau tumbuh -1,26 persen, pada tahun 2011 turun

lagi menjadi sebanyak 54,18 juta orang atau mengalami

pertumbuhan minus -0,62 persen, kondisi tersebut disebabkan

adanya program pemerintah wajib belajar sembilan tahun, sehingga

memperlambat tamatan pendidikan SD memasuki pasar kerja maka

terjadi pergeseran ke tamatan SMTP atau pendidikan lebih tinggi

untuk memasuki kepasar kerja.

Pada tahun 2010 dan 2011 penduduk yang bekerja yang

berpendidikan di atas SD, semua tingkat mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas penduduk yang

bekerja semakin meningkat. Pada tahun 2010, penduduk yang

bekerja dengan pendidikan universitas mengalami pertumbuhan

yang paling besar, yakni mencapai sebesar 12,55 persen, disusul

yang berpendidikan SMTA Umum, yakni mencapai sebesar 9,14

persen. Besarnya laju pertumbuhan yang berpendidikan universitas

ini, karena semakin sadarnya masyarakat untuk mengikuti

pendidikan yang tinggi untuk memudahkan dalam mendapatkan

pekerjaan. Selain itu, juga karena semakin terbuka lebar

kesempatan kerja bagi golongan yang berpendidikan tinggi, seperti

banyak terjadi pada negara-negara industri (maju).

Pada tahun 2011 penduduk yang bekerja dengan

pendidikan Universitas mengalami pertumbuhan yang paling besar,

yakni mencapai 7,70 persen, dari sebanyak 5,25 juta orang pada

tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 5,65 juta orang pada

tahun 2011. Besarnya laju pertumbuhan penduduk yang bekerja

dengan pendidikan Universitas ini menandakan semakin

meningkatnya kualitas pekerja Indonesia, dengan demikian

diharapkan produktivitas nasional meningkat sehingga dapat

berdampak pada kesejahteraan penduduk.



Tabel 2.16

Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan



SD 55.21 54.51 54.18

SMTP 19.39 20.63 20.70

SMTA Umum 14.58 15.91 17.12


Diploma 2.79 3.02 3.17


Jumlah 104.87 108.21 109.67


2.5.4 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin

Penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin didominasi

oleh jenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2009 penduduk bekerja

jenis kelamin laki-laki sebanyak 65,12 juta orang dan jenis kelamin

perempuan sebanyak 39,75 juta orang. Pada tahun 2010 jumlah

penduduk bekerja yang berjenis kelamin laki-laki meningkat


persen, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan meningkat


persen, pada tahun 2011 jumlah penduduk bekerja yang berjenis

kelamin laki-laki sebanyak 67,99 juta orang atau mengalami

pertumbuhan sebesar 0,78 persen, sedangkan pekerja yang

berjenis kelamin perempuan berjumlah 41,68 juta orang atau

mengalami pertumbuhan sebesar 2,29 persen.

Kenaikkan jumlah pekerja perempuan yang bekerja sangat

banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, semakin

terbukanya lapangan pekerjaan bagi perempuan, semakin

meningkatnya tingkat pendidikan perempuan serta adanya

keleluasaan perempuan untuk berkiprah di luar rumah tangga untuk

dapat menambah penghasilan.




Tabel 2.17

Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin



Laki-Laki 65.12 67.46 67.99

Perempuan 39.75 40.75 41.68


2.5.5 Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Utama

Penduduk yang bekerja menurut satus pekerjaan utama

dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok besar yaitu status

pekerjaan utama disektor formal (kegiatan ekonomi formal) dan

sektor informal (kegiatan ekonomi informal). Pada tahun 2009 yang

bekerja disektor formal sebagian besar bekerja sebagai

pekerja/buruh/karyawan 29,11 juta orang, dan selebihnya bekerja

dengan buruh tetap sebanyak 3,03 juta orang, sedangkan yang

termasuk pekerja informal yaitu berusaha sendiri sebanyak 21,05

juta orang,dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap sebesar

21,93 juta orang serta berikutnya yang cukup banyak menyerap

tenaga kerja terdapat pada pekerja tidak dibayar atau termasuk

didalam pekerja keluarga sebanyak 18,19 juta orang. Pada tahun

2010 pada pekerja formal mengalami kenaikkan sangat signifikan,

di sektor formal pada pekerja/buruh/karyawan naik menjadi 32,52

juta orang atau laju pertumbuhan sebesar 11,70 persen dan bekerja

dengan menggunakan buruh tetap naik menjadi sebesar 3,26 juta

orang atau sebesar 7,54 persen. Sementara pada pekerja informal

yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain ada penurunan

sehingga menjadi sebanyak 21,03 juta orang atau tumbuh minus

sebesar (-0,07) persen, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap

menurun menjadi sebanyak 21,68 juta orang atau tumbuh minus

sebesar (-1,15) persen, dan sebagai pekerja tidak dibayar naik

menjadi 18,76 juta orang atau tumbuh sebesar 3,14 persen. Tahun

2011 penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama disektor

formal sebagai pekerja/buruh/karyawan jumlahnya naik menjadi

37,77 juta orang atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 16,14

persen, yang berusaha dengan buruh tetap mengalami



pertambahan menjadi sebesar 3,72 juta orang atau tumbuh


Bila diperinci dalam tiga tahun terakhir 2009-2011,

penduduk yang bekerja masih lebih besar pada sektor informal,

yaitu mereka yang bekerja tidak dibayar, berusaha sendiri tanpa

bantuan orang lain dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap,

padahal kondisi tersebut tidak memberikan pendapatan yang stabil.

Kondisi tersebut menggambarkan masih rendahnya produktivitas

kerja, rendahnya kemampuan perekonomian dalam menyerap

tenaga kerja sehingga berdampak pada banyaknya setengah

pengangguran serta meningkatnya pekerja paruh waktu, walaupun

secara umum bahwa pekerja informal tersebut merupakan jaring

pengaman dalam penyerapan tenaga kerja nasional.

Tabel 2.18

Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama


Status Pekerjaan Utama 2009 2010 2011

1. Brsh Sendiri tanpa bantuan 21.05 21.03 19.42

2. Brsh Dengan Dibantu 21.93 21.68 19.66

3. Brsh. Dengan Buruh 3.03 3.26 3.72

4. Pekerja/Buruh/karyawan 29.11 32.52 37.77

5. Pkj. Bebas di Pertanian 5.88 5.82 5.48

6. Pkj. Bebas di Non Pertanian 5.67 5.13 5.64

7. Pekerja tak dibayar 18.19 18.76 17.99


2.5.6 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan

Penduduk yang bekerja menurut jabatan tahun 2009-2011

masih didominasi pada jabatan Tenaga Produksi, Pertanian, dan

Tenaga Usaha Penjualan. Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang

bekerja pada tenaga produksi dan lainnya sebesar 38,74 juta

orang, menurun menjadi 34,55 juta orang pada tahun 2010 atau

laju pertumbuhan minus (-10,82 %), dan menurun lagi menjadi

30,55 juta orang pada tahun 2011 atau tumbuh minus (-11,58%).

Pada tahun 2009 jabatan tenaga usaha pertanian juga cukup




dominan yaitu sebanyak 35,36 juta orang, disusul jabatan tenaga

usaha penjualan sebanyak 15,76 juta orang. Perkembangan pada

tahun 2010 untuk tenaga usaha pertanian menunjukkan adanya

pertumbuhan sebesar 12.28 persen sehingga menjadi 39,70 juta

orang dan pada tahun 2011 mengalami laju pertumbuhan minus

sebesar (-2,54) persen sehingga menurun menjadi 38,70 juta

orang. Sementara untuk jabatan tenaga professional, tenaga

kepemimpinan, tenaga tata usaha, tenaga usaha jasa dalam tiga

tahun terakhir terlihat jumlahnya masih relatif kecil.

Tabel 2.19

Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan


Jabatan 2009 2010 2011

0/1. Tenaga Profesional 5.91 7.63 7.10

2. Tenaga Kepemimpinan 1.57 1.66 1.12

3. Tenaga Tata Usaha 3.86 4.94 5.78

4. Tenaga Usaha Penjualan 15.76 16.10 20.34

5. Tenaga Usaha Jasa 3.66 3.62 6.08

6. Tenaga Usaha Pertanian 35.36 39.70 38.70

7/8/9. Tenaga Produksi & lainnya 38.74 34.55 30.55

Jumlah 104.87 108.21 109.67


2.5.7 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja

Perekonomian nasional yang membaik biasanya tercermin

dari meningkatnya berbagai kegiatan produksi barang dan jasa

diberbagai sektor lapangan usaha. Peningkatan tersebut dapat

dicapai jika penduduk yang bekerja melaksanakannya diatas jam

kerja normal (lebih 35 jam seminggu). Dilihat dari penduduk yang

bekerja menurut jam kerja selama tahun 2009-2011

menggambarkan adanya pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada

tahun 2009 penduduk yang bekerja antara 15-24 jam kerja

sebanyak 11,64 juta orang, 25-34 jam kerja sebanyak 14,06 juta

orang, dan 35-44 jam kerja sebanyak 26,28 juta orang, pada jam

kerja 45-59 jam terdapat sebanyak 30,89 juta orang. Pada tahun

2010 penduduk yang bekerja 45-59 jam dibandingkan dengan

tahun lalu terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu tumbuh sebesar

13,37 persen sehingga menjadi sebanyak 35,02 juta orang dan



ditahun 2011 pada jam kerja yang sama mengalami penurunan

sehingga menjadi sebanyak 32,97 juta orang. Sedangkan untuk

penduduk yang bekerja 60+ jam kerja jumlahnya mengalami

fluktuasi, yaitu pada tahun 2009 sejumlah 13,74 juta orang dan

mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 13,64 juta orang

dan pada tahun 2011 terus mengalami penurunan sehingga

menjadi sebanyak 13,16 juta orang.

Pada tahun 2011 meningkatnya proporsi penduduk yang

bekerja 35-44 jam kerja kemungkinan disebabkan karena

membaiknya berbagai indikator perekonomian nasional yang

memberikan dampak langsung terhadap perkembangan kegiatan

produksi dan kesejahteraan pekerja dibeberapa sektor lapangan

usaha tertentu. Demikian juga penduduk yang bekerja dibawah jam

kerja normal yang disebut bekerja tidak penuh atau setengah

penganggur mengalami peningkatan, yakni mereka yang bekerja 1-

9 jam dan 10-24 jam kerja.

Tabel 2.20 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja


Jam Kerja 2009 2010 2011

0** 2.40 2.49 2.63

1-9 2.25 2.12 2.47

10-14 3.62 3.67 4.17

15-24 11.64 12.48 12.89

25-34 14.06 15.01 15.07

35-44 26.28 23.80 26.32

45-59 30.89 35.02 32.97

≥ 60 13.74 13.64 13.16


2.5.8 Penduduk Yang Bekerja Menurut Provinsi

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia ditandai adanya

kekurang seimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan

dengan sumber alam yang tersedia. Sebagian besar tenaga

kerja Indonesia berada di Pulau Jawa yang merupakan bagian

yang kecil dari seluruh wilayah Indonesia.




Tabel 2.21

Penduduk Yang Bekerja Menurut Provinsi


Provinsi 2009 2010 2011

NAD 1.73 1.78 1.85



R I A U 2.07 2.17 2.42

J A M B I 1.26 1.46 1.43


Bengkulu 0.79 0.82 0.87

Lampung 3.39 3.74 3.48



DKI Jakarta 4.12 4.69 4.59

Jawa Barat 16.90 16.94 17.45

Jawa Tengah 15.84 15.81 15.92


Jawa Timur 19.31 18.70 18.94

B A N T E N 3.70 4.58 4.53

B A L I 2.06 2.18 2.20











GORONTALO 0.42 0.43 0.45


Maluku 0.53 0.59 0.65


Papua Barat 0.33 0.32 0.34

Papua 1.08 1.46 1.48




Penduduk yang bekerja selama tahun 2009-2011

berdasarkan provinsi yang terbesar terdapat pada provinsi

Jawa Timur yakni mencapai 19,31 juta pada tahun 2009 dan

terus mengalami penurunan sehingga menjadi 18,94 juta pada

tahun 2011. Kemudian disusul dengan provinsi Jawa Barat

yang merupakan provinsi yang mempunyai penduduk yang

bekerja terbesar kedua yakni sebanyak 16,90 juta orang dan

mengalami peningkatan sehingga menjadi sebanyak 17,45 juta

orang pada tahun 2011.

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang

mempunyai penduduk yang bekerja terendah yakni sebanyak

0,33 juta orang pada tahun 2009 dan hanya mengalami sedikit

peningkatan pada tahun 2011 yaitu menjadi sebanyak 0,34 juta

orang. Disusul oleh provinsi Maluku Utara yang mempunyai

penduduk yang bekerja sebanyak 0,39 juta orang pada tahun

2009 dan mengalami peningkatan sehingga menjadi sebanyak

0,44 juta orang pada tahun 2011.

2.6 Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari

pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak

mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan

mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dilihat

dari tahun 2009-2011 jumlah pengangguran terbuka secara nasional

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2009

jumlah pengangguran sebanyak 8,96 juta orang dengan Tingkat

Penganggur Terbuka (TPT) sebesar 7,87 persen dan pada tahun 2010

terjadi penurunan menjadi sebanyak 8,32 juta orang atau dengan TPT

sebesar 7,14 persen serta jumlah pengangguran ditahun 2011 turun

menjadi sebesar 7,70 juta orang atau dengan TPT sebesar 6,56 persen.

2.6.1 Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur

Bila dilihat secara nasional jumlah pengangguran menurut

golongan umur tahun 2009-2011 secara keseluruhan menunjukkan

penurunan terutama pada golongan umur 20-24 tahun sampai 45-

49 tahun. Penurunan jumlah pengangguran tersebut pada dasarnya

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, makin membaiknya

perekonomian secara nasional sehingga terbukanya perluasan




kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha yang dapat

mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Pada tahun 2009 jumlah

pengangguran terbuka menurut golongan umur 20-24 tahun

sebanyak 2,52 juta orang, pada golongan umur 25-29 tahun

sebanyak 1,54 juta orang dan pada kelompok 30-34 tahun

sebanyak 0,83 juta orang, sedangkan untuk golongan umur 35-39

tahun sebanyak 0,56 juta orang. Pada tahun 2010 jumlah golongan

umur 20-24 tahun mengalami penurunan sehingga jumlahnya

menjadi 2,18 juta orang dan kelompok usia 25-29 tahun mengalami

penurunan sehingga menjadi sebanyak 1,43 juta orang. Sedangkan

pada golongan umur 30-34 tahun dan 35-39 tahun juga mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 penganggur

terbuka untuk golongan umur 20-24 tahun mengalami penurunan

kembali yang signifikan yaitu menjadi 1,87 juta orang. Demikian

juga untuk golongan umur 25-29 tahun jiuga mengalami penurunan

yaitu menjadi 1,16 juta orang. Menurunnya jumlah pengangguran

menggambarkan karena penambahan perluasan kesempatan kerja

dibeberapa sektor lapangan usaha seperti perdagangan, jasa dan

industri serta disektor formal yang cenderung juga mengalami

kenaikkan.

Tabel 2.22 Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur



15-19 2.30 2.15 2.31

20-24 2.52 2.18 1.87

25-29 1.54 1.43 1.16

30-34 0.83 0.79 0.64

35-39 0.56 0.49 0.41

40-44 0.43 0.37 0.37

45-49 0.33 0.27 0.25

50-54 0.23 0.20 0.22

55-59 0.15 0.16 0.17

60+ 0.07 0.27 0.31

Jumlah 8.96 8.32 7.70




Berdasarkan kelompok umur, kecenderungannya adalah

semakin tinggi umur angkatan kerja semakin rendah pula tingkat

penganggurannya. Dilihat dari tingkat pengangguran terbuka

secara nasional dari tahun 2009-2011 pada kelompok umur 15-24

tahun merupakan penduduk usia sekolah yang selayaknya

melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai pendidikan

tinggi, serta pada dasarnya bahwa golongan umur tersebut

memang masih harus menempuh dunia pendidikan yang belum

siap untuk memasuki pasar kerja.

Tingkat penganggur terbuka menurut golongan umur 15-19

tahun mengalami kenaikan, sedangkan golongan umur 20-49 tahun

rata-rata mengalami penurunan setiap tahun. Adapun pada

golongan umur antara 55-60+ tahun rata-rata mengalami

kenaikkan.

Tabel 2.23

Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur



15-19 27.54 27.97 29.13

20-24 18.85 17.44 14.40

25-29 10.00 9.04 7.37

30-34 5.46 4.95 3.96

35-39 4.00 3.39 2.76

40-44 3.31 2.69 2.64

45-49 3.03 2.40 2.16

50-54 2.58 2.15 2.36

55-59 2.49 2.53 2.71

60+ 0.86 3.06 3.54

Jumlah 7.87 7.14 6.56


2.6.2 Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Penganggur terbuka menurut tingkat pendidikan tahun 2009

menunjukkan adanya penurunan pada hampir semua jenis

pendidikan maksimum SD, SMTA Umum dan SMTA Kejuruan,

Diploma dan Universitas, kecuali pendidikan SMTP mengalami




fluktuasi. Penurunan penganggur pada jenis pendidikan maksimum

SD tersebut disebabkan adanya keberhasilan program wajib belajar

bagi angkatan kerja muda yang harus melanjutkan pendidikan yang

lebih tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan

pengangguran dipasar kerja. Kondisi tersebut terlihat pada tahun

2009 pengangguran terbuka pada jenis pendidikan maksimum SD

sebanyak 2,17 juta orang, dan berpendidikan SMTA umum

sebanyak 2,47 juta orang serta yang berpendidikan SMTA Kejuruan

sebanyak 1,41 juta orang, namun pada tahun 2010 jumlah

pengangguran yang berpendidikan maksimum SD menurun

menjadi sebanyak 2,16 juta orang berarti mengalami penurunan

sebanyak -0,01 juta orang, sedangkan pada jenis pendidikan SMTP

menjadi sebesar 1,66 juta orang atau menurun sebanyak - 0,11 juta

orang. Adapun yang berpendidikan SMTA Kejuruan juga

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yaitu menjadi 1,2 juta orang. Pada tahun 2011 jumlah

pengangguran menurut jenis pendidikan maksimum SD sebanyak

2,00 juta orang atau berkurang sebanyak 0,16 juta orang, yang

berpendidikan SMTP menjadi sebanyak 1,89 juta orang atau

bertambah sebanyak 0,23 juta orang. Untuk pendidikan SMTA

Kejuruan jumlah pengangguran sebanyak 1,03 juta orang atau

turun sebanyak -0,17 juta orang. Untuk yang berpendidikan SMTA

Umum, Diploma dan Universitas juga mengalami penurunan.

Tabel 2.24

Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan



SD 2.17 2.16 2.00

SMTP 1.77 1.66 1.89

SMTA Umum 2.47 2.15 2.04


Diploma 0.44 0.44 0.24


Jumlah 8.96 8.32 7.70




Pada tahun 2009 tingkat penganggur terbuka yang

berpendidikan SD sebesar 3,78 persen, meningkat pada tahun

2010 menjadi sebesar 3,81 persen. Pada tahun 2010 tingkat

penganggur terbuka pada pendidikan SMTP, SMTA Umum, SMTA

Kejuruan, Diploma maupun Universitas mengalami penurunan dari

tahun sebelumnya. Adapun yang mengalami penurunan yang

cukup besar terdapat pada pendidikan SMTA Umum dan SMTA

Kejuruan. Penurunan tingkat pengangguran pada kedua jenis

pendidikan tersebut disebabkan terbukanya peluang kesempatan

kerja untuk kedua pendidikan tersebut. Sedangkan tahun 2011

tingkat pengangguran terbuka pada jenjang pendidikan lebih tinggi

menunjukkan angka penurunan dari tahun sebelumnya, namun

masih menunjukkan jumlah tingkat pengangguran yang cukup

besar, kendala tersebut dikarenakan terbatasnya ketersediaan

lapangan pekerjaan sehingga membuat kompetisi semakin ketat

antar pencari kerja dan sering kali mereka melamar dan memerima

pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi

pendidikannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 2.25

Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan



SD 3.78 3.81 3.56

SMTP 8.37 7.45 8.37

SMTA Umum 14.50 11.90 10.66

SMTA Kejuruan 14.59 11.87 10.44

Diploma 13.66 12.78 7.16

Universitas 13.08 11.92 8.02


2.6.3 Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Penganggur terbuka apabila dilihat menurut jenis kelamin

laki-laki, pada tahun 2009 pada jenis kelamin laki-laki sebanyak

5,29 juta orang dan perempuan sebanyak 3,68 juta orang, dan

pada tahun 2010 penganggur laki-laki sedikit mengalami penurunan




sehingga menjadi sebanyak 4,42 juta orang, sedangkan

penganggur terbuka perempuan mengalami kenaikan sehingga

menjadi sebanyak 3,90 juta orang atau naik sebesar 6,10 persen.

Pada tahun 2011 jumlah penganggur terbuka laki-laki mengalami

penurunan sehingga menjadi sebanyak 4,26 juta orang, turun

sebesar -3,57 persen, sedangkan penganggur terbuka perempuan

menurun sehingga menjadi sebanyak 3,44 juta orang atau

mengalami penurunan sebesar -11,84 persen.

Tabel 2.26

Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin



Laki-Laki 5.29 4.42 4.26

Perempuan 3.68 3.90 3.44

Jumlah 8.96 8.32 7.70


Tingkat penganggur terbuka menurut jenis kelamin, terlihat

untuk jenis laki-laki rata-rata mengalami penurunan setiap tahun.

Sedangkan tingkat penganggur terbuka pada jenis kelamin

perempuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tingkat

penganggur terbuka jenis kelamin laki-laki sebesar 7,51 persen

dan pada jenis kelamin perempuan sebanyak 8,47 persen. Pada

tahun 2010 kelompok laki-laki mengalami penurunan menjadi 6,15

persen dan kelompok perempuan mengalami kenaikan menjadi

8,74 persen. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan

untuk kedua jenis kelamin, yaitu untuk laki-laki menjadi 5,90 persen

dan perempuan menjadi 7,62 persen.

Tabel 2.27 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin




Laki-Laki 7.51 6.15 5.90

Perempuan 8.47 8.74 7.62

Jumlah 7.87 7.14 6.56



2.6.4 Penganggur Terbuka Menurut Provinsi

Pada tahun 2009-2011 penganggur terbesar terdapat pada

provinsi Jawa Barat yakni mencapai sebanyak 2,08 juta orang pada

tahun 2009 dengan TPT sebesar 10,96 persen dan terus

mengalami penurunan baik absout maupun TPTnya, sehingga pada

tahun 2011 menjadi sebanyak 1,90 juta orang dengan TPT sebesar

9,83 persen. Disusul oleh provinsi Jawa Tengah dengan

penganggur sebanyak 1,25 juta pada tahun 2009 dan terus

mengalami penurunan sebanyak 0,25 juta orang sehingga pada

tahun 2011 menjadi sebanyak 1 juta orang dengan TPT sebesar

5,93 persen.

Tingkat penganggur terbuka menurut provinsi pada tahun

2009-2011, terlihat hampir semua provinsi di Indonesia mengalami

penurunan kecuali provinsi Papua Barat yang mengalami

peningkatan pada periode yang sama yakni dari sebesar 7,56

persen pada tahun 2009 meningkat sebesar 1,38 persen sehingga

menjadi 8,94 persen pada tahun 2011.




Tabel 2.28

Penganggur Terbuka Menurut Provinsi


Provinsi 2009 2010 2011

NAD 0.17 0.16 0.15



R I A U 0.19 0.21 0.14

J A M B I 0.07 0.08 0.06


Bengkulu 0.04 0.04 0.02

Lampung 0.24 0.22 0.21



DKI Jakarta 0.57 0.58 0.56

Jawa Barat 2.08 1.95 1.90

Jawa Tengah 1.25 1.05 1.00


Jawa Timur 1.03 0.83 0.82

B A N T E N 0.65 0.73 0.68

B A L I 0.07 0.07 0.05











GORONTALO 0.03 0.02 0.02


Maluku 0.06 0.06 0.05


Papua Barat 0.03 0.03 0.03

Papua 0.05 0.05 0.06




Tabel 2.29

Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Provinsi


Provinsi 2009 2010 2011

NAD 8.71 8.37 7.43



R I A U 8.56 8.72 5.32

J A M B I 5.54 5.39 4.02


Bengkulu 5.08 4.59 2.37

Lampung 6.62 5.57 5.78



DKI Jakarta 12.15 11.05 10.80

Jawa Barat 10.96 10.33 9.83

Jawa Tengah 7.33 6.21 5.93


Jawa Timur 5.08 4.25 4.16

B A N T E N 14.97 13.68 13.06

B A L I 3.13 3.06 2.32











GORONTALO 5.89 5.16 4.26


Maluku 10.57 9.97 7.38


Papua Barat 7.56 7.68 8.94

Papua 4.08 3.55 3.94





2.7 Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja memegang peranan penting dalam

proses pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, karena pendapatan nasional

maupun pendapatan daerah banyak diperoleh dengan cara meningkatkan

keefektivitasan dan mutu tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2011 nilai

tambah setiap tenaga kerja di Indonesia masih rendah.

Tabel 2.30

Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2009-2011 (Juta.Rp/Tenaga Kerja)


1. Pertanian 7.11 7.34 7.98

2. Pertambangan 155.99 148.77 129.10

3. Industri 44.40 43.19 43.61

4. Listrik, Gas & Air 76.83 77.11 78.96

5. Bangunan 25.56 26.82 25.25

6. Perdagangan 16.79 17.81 18.69

7. Angkutan 31.42 38.79 47.51

8. Keuangan 140.70 127.06 89.65

9. Jasa 14.67 13.65 13.97

Jumlah 20.77 21.35 22.46

Sumber : Sakernas, data diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sektor pertambangan

merupakan sektor yang mempunyai nilai produktivitas tertinggi, namun

selama tiga tahun terakhir nilai produktivitas pada sektor tersebut terus

mengalami penurunan yaitu Rp. 155,95 juta/tenaga kerja pada tahun 2009

menurun menjadi Rp. 148,77 juta/tenaga kerja pada tahun 2010 dan pada

tahun 2011 turun kembali menjadi 129,10 juta/tenaga kerja. Sektor

keuangan merupakan sektor kedua yang mempunyai nilai produktivitas

tinggi. Perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor keuangan pada

periode tahun 2009 sampai tahun 2010 mengalami penurunan yaitu dari

Rp. 140,70 juta/tenaga kerja pada tahun 2009 menurun menjadi Rp.

127,06 juta/tenaga kerja pada tahun 2010 dan kembali menurun pada

tahun 2011 menjadi 89,65 juta/tenaga kerja.

Berdasarkan data sakernas tahun 2009-2011 dapat diketahui

bahwa laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja untuk sektor



Pengangkutan & Komunikasi, Sektor Listrik, Gas, Air Bersih serta sektor

Pertanian mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2009

pertumbuhan produktivitas Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar

31.42 juta/tenaga kerja dan pada tahun 2010 bertambah menjadi 38.79

juta/tenaga kerja, kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan kembali

menjadi 47.51juta/tenaga kerja.


2013 - 2014

BAB IIIPERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN AKAN TENAGA KERJA



BAB III

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN

PERSEDIAAN AKAN TENAGA KERJA

Perkiraan persediaan tenaga kerja merupakan salah satu unsur

penting dalam perencanaan tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun

regional. Secara substansi perkiraan tersebut meliputi perkiraan penduduk

usia kerja, perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan

perkiraan angkatan kerja. Perkiraan pertumbuhan penduduk, tingkat

kelahiran, tingkat kematian, migrasi masuk, migrasi keluar dan lainnya

memiliki keterkaitan erat dengan perkiraan persediaan tenaga kerja.

3.1 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Tahun 2013 – 2014

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi,

menyebabkan perkiraan penduduk usia kerja pada tahun 2013-2014

jumlahnya akan terus mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan

jumlah penduduk usia kerja selama periode tersebut, salah satunya

disebabkan karena terdapat kecenderungan menurunnya pelaksanaan

program keluarga berencana. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia

pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 176,46 juta orang pada meningkat

tahun 2013 menjadi sebanyak 179,06 juta orang, yang berarti terdapat

pertambahan penduduk usia kerja sebanyak 2,60 juta orang atau



meningkat 1,47 persen. Secara teknis, penduduk usia kerja dapat dilihat

menurut berbagai karakteristiknya, sebagaimana berikut ini.

3.1.1 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Dilihat menurut golongan umur, selama tahun 2013-2014

terlihat bahwa penduduk usia kerja pada golongan umur 15-19

tahun merupakan jumlah yang paling besar. Secara konseptual

ketenagakerjaan pada golongan umur tersebut, terdapat

penduduk usia kerja yang termasuk kategori anak (penduduk

berumur 15–17 tahun). Pada tahun 2013 diperkirakan penduduk

usia kerja pada golongan umur tersebut jumlahnya mencapai

22,81 juta orang, dan diperkirakan meningkat menjadi 23,05 juta

orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat pertambahan

penduduk usia kerja pada golongan umur tersebut sebanyak 0,24

juta orang atau meningkat 1,05 persen. Sebaliknya penduduk usia

kerja pada golongan umur 55-59 tahun merupakan jumlah yang

paling kecil. Pada tahun 2013 diperkirakan penduduk usia kerja

pada golongan umur tersebut jumlahnya mencapai 9,04 juta

orang, diperkirakan meningkat menjadi 9,30 juta orang pada tahun

2014, yang berarti terdapat pertambahan penduduk usia kerja

pada golongan umur tersebut sebanyak 0,26 juta orang atau

meningkat 2,88 persen.

Tabel 3.1

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur


Golongan Umur 2013 2014 Tambahan

2013-2014

15-19 22.81 23.05 0.24

20-24 19.41 19.63 0.22

25-29 21.15 21.33 0.19

30-34 21.61 21.90 0.29

35-39 19.09 19.37 0.28

40-44 17.59 17.88 0.29

45-49 14.54 14.84 0.30

50-54 12.53 12.82 0.29

55-59 9.04 9.30 0.26

60+ 18.69 18.94 0.25

Jumlah 176.46 179.06 2.60



3.1.2 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat

Pendidikan

Penduduk usia kerja dilihat menurut tingkat pendidikan,

selama tahun 2013-2014 terlihat bahwa penduduk usia kerja

dengan tingkat pendidikan maksimum SD merupakan jumlah yang

paling besar. Pada tahun 2013 penduduk usia kerja dengan

tingkat pendidikan SD kebawah jumlahnya mencapai 81,14 juta

orang, diperkirakan menurun menjadi 80,74 juta orang pada tahun

2014, yang berarti terdapat penurunan jumlah penduduk usia

kerja pada tingkat pendidikan tersebut sebanyak 0,40 juta orang

atau menurun 0,49 persen. Penurunan jumlah penduduk usia

kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah mencerminkan

bahwa program wajib belajar 9 tahun yang telah berjalan selama

ini memiliki pengaruh yang positif.

Sebaliknya penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan

Diploma merupakan jumlah yang paling kecil. Pada tahun 2013

penduduk usia kerja pada tingkat pendidikan tersebut diperkirakan

jumlahnya mencapai 4,39 juta orang, meningkat menjadi 4,52 juta

orang pada tahun 2014, yang berarti terdapat pertambahan

penduduk usia kerja pada tingkat pendidikan tersebut sebanyak

0,14 juta orang atau meningkat 3,12 persen. Akan tetapi,

penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan Universitas

selama tahun 2013-2014 jumlahnya lebih besar jika dibandingkan

dengan mereka yang berpendidikan Diploma. Pada tahun 2013

penduduk usia kerja pada tingkat pendidikan Universitas

diperkirakan jumlahnya mencapai 8,12 juta orang, diperkirakan

meningkat menjadi 8,74 juta orang pada tahun 2014, yang berarti

terdapat pertambahan penduduk usia kerja pada tingkat

pendidikan tersebut sebanyak 0,62 juta orang atau meningkat

7,59 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam

perkembangannya, sebagian masayarakat Indonesia tidak

merasa puas dengan tingkat pendidikan Diploma saja, sehingga

melanjutkan pada jenjang Universitas. Hal tersebut salah satu

kemungkinan dimaksudkan dalam upaya mengantisipasi

persaingan pasar kerja global yang semakin kompetitif.



Tabel 3.2

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan


Tingkat Pendidikan 2013 2014 Tambahan

2013-2014

Maksimum SD 81.14 80.74 (0.40)

SMTP 39.45 39.89 0.44

SMTA Umum 28.96 29.78 0.83


Diploma 4.39 4.52 0.14


Jumlah 176.46 179.06 2.60

3.1.3 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Secara umum, jika dilihat menurut jenis kelamin terlihat

bahwa selama periode 2013-2014 penduduk usia kerja perempuan

jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada

tahun 2013 penduduk usia kerja perempuan jumlahnya mencapai

88,31 juta orang, diperkirakan meningkat menjadi 89,57 juta orang

pada tahun 2014, yang berarti terdapat peningkatan jumlah

penduduk usia kerja perempuan sebanyak 1,25 juta orang atau

meningkat 1,42 persen. Sedangkan penduduk usia kerja laki-laki

pada tahun 2013 diperkirakan jumlahnya mencapai 88,15 juta

orang, meningkat menjadi 89,49 juta orang pada tahun 2014, yang

berarti terdapat peningkatan sebanyak 1,34 juta orang atau

meningkat 1,52 persen.

Tabel 3.3

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin


Jenis Kelamin 2013 2014 Tambahan

2013-2014

Laki-Laki 88.15 89.49 1.34

Perempuan 88.31 89.57 1.25

Jumlah 176.46 179.06 2.60



Meskipun demikian, bukan berarti besaran tingkat

partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan berbanding lurus

dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan. Karena TPAK

tersebut selain tergantung terhadap jumlah penduduk usia kerja,

juga tergantung terhadap jumlah angkatan kerja.

3.1.4 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi

Sebaran penduduk usia kerja menurut provinsi selama

tahun 2013-2014, terlihat bahwa penduduk usia kerja di Provinsi

Jawa Barat merupakan jumlah yang terbesar jika dibandingkan

dengan jumlah penduduk usia kerja di provinsi-provinsi lainnya.

Selama periode tersebut jumlah penduduk usia kerja mengalami

perubahan yang cenderung terus meningkat. Secara kuantitas pada

tahun 2013 jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat

sebanyak 32,03 juta orang meningkat menjadi 32,52 juta pada

tahun 2014. Pola perubahan jumlah penduduk usia kerja yang

sama, juga terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti Provinsi

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bali, Banten,

Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur, dan sebagainya.



Tabel 3.4

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi


Provinsi 2013 2014 Tambahan

2013-2014

NAD 3.13 3.13 (0.00)



R I A U 4.44 4.76 0.32

J A M B I 2.36 2.45 0.09


Bengkulu 1.24 1.26 0.02

Lampung 5.52 5.57 0.05



DKI Jakarta 7.82 8.03 0.21

Jawa Barat 32.03 32.52 0.49

Jawa Tengah 23.18 22.83 (0.35)

D.I. Yogyakarta 2.58 2.52 (0.07)

Jawa Timur 27.56 27.13 (0.43)

B A N T E N 8.65 9.17 0.53

B A L I 3.20 3.33 0.13


Nusa Tenggara Timur 2.89 2.84 (0.05)





Sulawesi Utara 1.63 1.61 (0.02)


Sulawesi Selatan 5.58 5.56 (0.02)


GORONTALO 0.75 0.76 0.01


Maluku 1.12 1.18 0.06


Papua Barat 0.53 0.53 0.00

Papua 2.49 2.74 0.25

Jumlah 176.46 179.06 2.60



Jumlah penduduk usia kerja terbesar kedua dalam periode

yang sama, berada di provinsi Jawa Timur dan jumlahnya

cenderung terus menurun, yakni dari 27,56 juta orang pada tahun

2013 menurun menjadi 27,13 juta pada tahun 2014. Perubahan

jumlah penduduk usia kerja selama tahun 2013-2014 yang

cenderung menurun juga terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti

provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, NTT, Sulawesi Utara, dan

Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah penduduk usia kerja terendah

terdapat di provinsi Papua Barat, yang dalam periode tersebut

menunjukkan perubahan yang tidak signifikan yakni dari 0,53 juta

orang pada tahun 2013 dan 2014.

3.2 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun

2013 – 2014

Secara umum tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia

selama tahun 2013-2014 cenderung terus meningkat. Secara kuantitas,

tingkat partisipasi angkatan kerja selama periode tersebut masing-masing

68,15 persen dan 68,42 persen. Meningkatnya TPAK tersebut

kemungkinan disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masuk

ke pasar kerja khususnya penduduk perempuan. Hal tersebut tampaknya

memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap melajunya

pertumbuhan angkatan kerja, sehingga pertambahan jumlah angkatan

kerja pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih besar dibandingkan

dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja.

3.2.1 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut

Golongan Umur

Secara umum semakin tinggi golongan umur, akan

berbanding lurus dengan tingginya tingkat partisipasi angkatan

kerja. Kondisi tersebut tercipta, sejalan dengan bertambahnya

tuntutan untuk bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup

dan mulai pada golongan umur tertentu mulai menurun. Kondisi

tersebut terlihat pada golongan umur 25-59, TPAK selama tahun

2013-2014 menunjukkan peningkatan, sedangkan mulai golongan

umur 60 tahun keatas dalam periode yang sama menunjukan

penurunan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa semakin

berkurangnya jumlah penduduk pada golongan umur tersebut yang

memasuki angkatan kerja.



TPAK pada golongan umur muda yakni 15-19 tahun,

diperkirakan selama tahun 2013-2014 menunjukan penurunan yang

masing-masing dari 32,58 persen pada tahun 2013, menurun

menjadi 31,23 persen pada tahun. Demikian halnya dengan TPAK

pada golongan umur 20-24 tahun dalam periode yang sama juga

cenderung menurun, dari 66,92 persen pada tahun 2013 menjadi

66,77 persen pada tahun 2014. Selain itu, TPAK pada golongan

umur 60 tahun keatas juga cenderung menurun.

Tabel 3.5

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur



2013-2014

15-19 32.58 31.23 (1.36)

20-24 66.92 66.77 (0.15)

25-29 76.88 78.21 1.33

30-34 78.10 79.23 1.13

35-39 79.92 80.53 0.60

40-44 82.09 82.60 0.51

45-49 81.61 82.06 0.45

50-54 79.22 79.66 0.44

55-59 74.44 75.22 0.78

60+ 45.35 44.45 (0.90)

Jumlah 68.15 68.42 0.27


Tingkat Pendidikan

Secara umum, salah satu indikator yang dapat menunjukan

kualitas tenaga kerja Indonesia, adalah tinggi rendahnya tingkat

pendidikan. Sejalan diimplementasikan program wajib belajar 9

tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menyebabkan kualitas

angkatan kerja Indonesia menunjukan peningkatan dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya. Program tersebut telah

memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kualitas

angkatan kerja Indonesia. Sehingga, angkatan kerja mengalami

pergeseran yakni semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja



yang berpendidikan SMTP ke atas disatu sisi, sedangkan disisi lain

semakin menurunnya jumlah angkatan kerja berpendidikan SD

kebawah. Selain itu, secara umum juga akan menurunkan jumlah

tambahan angkatan kerja baru. Sehubungan dengan hal tersebut,

diharapkan TPAK lulusan pendidikan SD kebawah dari tahun ke

tahun semakin menurun, sedangkan TPAK lulusan pendidikan

SMTP keatas meningkat.

Tabel 3.6

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan



2013-2014

SD 68.26 67.88 (0.38)

SMTP 56.63 57.04 0.42

SMTA Umum 68.43 69.07 0.64


Diploma 74.89 75.26 0.38

Universitas 99.39 99.97 0.57

Jumlah 68.15 68.42 0.27

Pada tahun 2013 diperkirakan TPAK lulusan pendidikan

maksimum SD sebesar 68,26 persen mengalami penurunan

menjadi 67,88 persen pada tahun 2014, sedangkan TPAK lulusan

pendidikan SMTP keatas dalam periode yang sama menunjukan

peningkatan. Disisi lain, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang maka tingkat partisipasi angkatan kerjanya

cenderung semakin tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian

besar lulusan pada setiap jenjang pendidikan melanjutkan

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehinga lulusan

pendidikan dasar yang memasuki ke pasar kerja jumlahnya menjadi

semakin kecil. Seperti pada tahun 2013, TPAK dengan tingkat

pendidikan SMTP hanya 56,63 persen sedangkan pada tingkat

Pendidikan Tinggi/ Universitas mencapai 99,39 persen. Pola seperti

tersebut, juga terlihat pada tahun 2014.




Jenis Kelamin

Jika dilihat menurut jenis kelamin, selama tahun 2013 -

2014 secara umum TPAK laki-laki jauh lebih tinggi jika

dibandingkan dengan TPAK perempuan, dan disisi lain terlihat

cenderung terus meningkat. Dalam periode yang sama TPAK laki-

laki meningkat dari 83,94 persen pada tahun 2013 menjadi 84,19

persen pada tahun 2014. Sedangkan TPAK perempuan meningkat

dari 52,39 persen pada tahun 2013 menjadi 52,66 persen pada

tahun 2014.

Kondisi tersebut sangat dimungkinkan, karena pada

umumnya laki-laki disatu sisi sebagai andalan anggota rumah

tangganya, sedangkan disisi lain setelah masa pensiun masih

mencari pekerjaan lainnya untuk mendapatkan tambahan

penghasilan. Sejalan dengan program peningkatan kesetaraan

gender, yang dikembangkan melalui program/kegiatan yang

dicanangkan oleh berbagai lembaga/instansi yang terkait, maka

kontribusi perempuan di pasar kerja menjadi lebih dinamis. Dengan

demikian, maka paradigma yang menyatakan bahwa kodrat wanita

sebagai ibu rumah tangga, menjadi tidak konsisten lagi. Terlebih

lagi dalam kondisi perekonomian yang menunjukkan

perkembangan kurang signifikan, menuntut ibu rumah tangga untuk

bekerja guna menambah penghasilan rumah tangganya.

Tabel 3.7

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin



2013-2014

Laki-Laki 83.94 84.19 0.25

Perempuan 52.39 52.66 0.27

Jumlah 68.15 68.42 0.27




Provinsi

Provinsi-provinsi yang potensial dalam membangun dan

mengembangkan daerahnya melalui berbagai kegiatan ekonomi

seperti di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan sektor-

sektor lainnya, diharapkan dapat memberikan peluang bagi para

angkatan kerja di daerahnya maupun dari berbagai provinsi lainnya.

Kondisi tersebut, dapat membuka peluang kesempatan kerja

sehingga akan terjadi mobilitas penduduk antar provinsi yang

semakin tinggi. Oleh karena itu, TPAK di provinsi-provinsi tertentu

diharapkan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan

sebaliknya TPAK di provinsi-provinsi tertentu lainnya akan

mengalami penurunan.

Selama tahun 2013-2014 TPAK pemerintah Aceh terus

mengalami peningkatan, dari 63,75 persen tahun 2013 menjadi

64,02 persen pada tahun 2014. Pola yang sama juga terjadi di

beberapa provinsi lainnya kecuali Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Papua, Lampung,

Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Kondisi tersebut ternyata

diluar dugaan, karena di provinsi tersebut terlihat cukup potensial

dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya melalui

berbagai kegiatan ekonominya, namun TPAKnya justru mengalami

penurunan dalam periode yang sama.



Tabel 3.8

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi



2013-2014

NAD 63.75 64.02 0.27



R I A U 69.51 71.45 1.94

J A M B I 67.29 67.40 0.12


Bengkulu 76.07 77.57 1.50

Lampung 66.81 66.53 (0.28)



DKI Jakarta 70.75 71.78 1.03

Jawa Barat 60.38 59.73 (0.65)

Jawa Tengah 70.82 71.16 0.34

D.I. Yogyakarta 65.94 64.87 (1.07)

Jawa Timur 68.28 68.00 (0.29)

B A N T E N 70.60 72.38 1.78

B A L I 73.55 72.47 (1.08)

Nusa Tenggara Barat 62.35 60.83 (1.53)


Kalimantan Barat 72.87 72.68 (0.19)








GORONTALO 63.14 62.94 (0.20)


Maluku 72.23 73.99 1.76

Maluku Utara 69.41 70.73 1.32

Papua Barat 71.60 72.34 0.74

Papua 77.51 77.40 (0.11)

Jumlah 68.15 68.42 0.27



3.3 Perkiraan Angkatan Kerja Tahun 2013 – 2014

Secara teoritis angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk

usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah

penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah

angkatan kerja setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan

dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2013

secara umum jumlah angkatan kerja sebanyak 120,26 juta meningkat

menjadi 122,51 juta pada tahun 2014. Angkatan kerja dapat

diklasifikasikan menjadi beberapa karekteristik yang secara rinci dapat

dilihat pada uraian berikut.

3.3.1 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Komposisi angkatan kerja menurut golongan umur selama

tahun 2013-2014 secara umum didominasi oleh golongan umur 30-

34 tahun, yakni sebesar 16,87 juta orang pada tahun 2013,

meningkat menjadi 17,35 juta orang pada tahun 2014.

Tabel 3.9

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur



2013-2014

15-19 7.43 7.20 (0.24)

20-24 12.99 13.10 0.12

25-29 16.26 16.69 0.43

30-34 16.87 17.35 0.48

35-39 15.26 15.60 0.34

40-44 14.44 14.77 0.33

45-49 11.87 12.18 0.31

50-54 9.93 10.21 0.28

55-59 6.73 7.00 0.27

60+ 8.48 8.42 (0.06)

Jumlah 120.26 122.51 2.25

Selama tahun 2013-2014, menunjukan bahwa jumlah

angkatan kerja pada golongan umur 15-19 tahun, dan golongan

umur 60 tahun ke atas cenderung menurun. Seperti jumlah

angkatan kerja pada golongan umur 15-19 tahun pada tahun 2013

sebanyak 7,43 juta orang, sedikit menurun menjadi 7,20 juta pada



tahun 2014. Berbeda dengan angkatan kerja pada golongan umur

20-24 tahun sampai dengan 55-59 tahun terdapat kecenderungan

terus meningkat.

3.3.2 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum jumlah angkatan kerja menurut tingkat

pendidikan selama tahun 2013-2014 masih didominasi oleh mereka

yang berpendidikan maksimum SD dan cenderung terus menurun,

yakni dari 55,38 juta orang pada tahun 2013, menurun menjadi

54,80 juta pada tahun 2014.

Tabel 3.10

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan


Sejalan dengan diterapkan sistem pendidikan melalui

program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, diharapkan jumlah

angkatan kerja berpendidikan SD dari tahun ke tahun cenderung

terus menurun. Sebaliknya angkatan kerja berpendidikan SMTP ke

atas diharapkan akan terus mengalami peningkatan, sehingga

struktur angkatan kerja beberapa tahun ke depan diperkirakan akan

mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Ini berarti bahwa dengan diterapkannya program

pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, serta adanya dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang telah bergulir sejak beberapa

tahun yang lalu, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam

menurunkan jumlah angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah.


2013-2014

SD 55.38 54.80 (0.58)

SMTP 22.34 22.75 0.42

SMTA Umum 19.82 20.57 0.76


Diploma 3.29 3.40 0.12


Jumlah 120.26 122.51 2.25



3.3.3 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Jika dilihat menurut jenis kelamin, selama tahun 2013 -

2014 secara umum jumlah angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi

jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan, dan

cenderung terus meningkat. Dalam periode yang sama jumlah

angkatan kerja laki-laki meningkat dari 73,99 juta orang pada tahun

2013 menjadi 75,35 juta pada tahun 2014. Sedangkan jumlah

angkatan kerja perempuan meningkat dari 46,26 juta orang pada

tahun 2013 menjadi 47,16 juta pada tahun 2014.

Kondisi tersebut sangat dimungkinkan, karena pada

umumnya laki-laki disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap

anggota rumah tangganya, sedangkan disisi lain setelah masa

pensiun masih aktif mencari pekerjaan dalam upaya mencari

tambahan penghasilan.

Tabel 3.11 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin


3.3.4 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Provinsi

Sebaran angkatan kerja menurut provinsi selama tahun

2013-2014, terlihat bahwa angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat

merupakan jumlah yang terbesar jika dibandingkan dengan jumlah

angkatan kerja di provinsi-provinsi lainnya. Selama periode tersebut

jumlah angkatan kerja mengalami perubahan yang cenderung terus

meningkat. Secara kuantitas pada tahun 2013 jumlah angkatan

kerja di Provinsi Jawa Barat sebanyak 19,34 juta orang meningkat

menjadi 19,43 juta pada tahun 2014. Pola perubahan jumlah

angkatan kerja yang sama, juga terjadi di beberapa provinsi lainnya

seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bali,

Banten, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur, dan sebagainya.


2013-2014

Laki-Laki 73.99 75.35 1.36

Perempuan 46.26 47.16 0.90

Jumlah 120.26 122.51 2.25



Tabel 3.12

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Provinsi



2013-2014

NAD 2.00 2.00 0.01



R I A U 3.09 3.40 0.32

J A M B I 1.59 1.65 0.06


Bengkulu 0.95 0.98 0.03

Lampung 3.69 3.71 0.01



DKI Jakarta 5.53 5.76 0.23

Jawa Barat 19.34 19.43 0.08

Jawa Tengah 16.42 16.25 (0.17)

D.I. Yogyakarta 1.70 1.63 (0.07)

Jawa Timur 18.82 18.45 (0.37)

B A N T E N 6.11 6.64 0.53

B A L I 2.35 2.41 0.06











GORONTALO 0.47 0.48 0.01


Maluku 0.81 0.87 0.06


Papua Barat 0.38 0.39 0.01

Papua 1.93 2.12 0.19

Jumlah 120.26 122.51 2.25



Jumlah angkatan kerja terbesar kedua dalam periode yang

sama, berada di provinsi Jawa Timur dan jumlahnya cenderung

terus menurun, yakni dari 18,82 juta orang pada tahun 2013

menurun menjadi 18,45 juta pada tahun 2014. Perubahan jumlah

angkatan kerja selama tahun 2013-2014 yang cenderung menurun

juga terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti provinsi Jawa

Tengah, D.I. Yogyakarta, NTB, dan NTT. Sedangkan jumlah

angkatan kerja terendah terdapat di provinsi Papua Barat, yang

dalam periode tersebut menunjukkan perubahan yang tidak

signifikan yakni dari 0,38 juta orang pada tahun 2013 meningkat

masing-masing menjadi 0,39 juta pada tahun 2014.

Perencanaan

2013 - 2014

BAB IVPERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Nasional




BAB IV

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN

KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan tenaga kerja sangat

memerlukan data informasi akurat serta sumber data dari lembaga yang

dapat dipertanggungjawabkan sehingga data yang diperkirakan maupun

diproyeksikan mempunyai hasil yang dapat digunakan. Untuk penyusunan

perencanaan tenaga kerja dibutuhkan beberapa jenis data sebagai bahan

perkiraan untuk masa beberapa tahun mendatang seperti, data penduduk

usia kerja menurut jenis pendidikan, umur maupun jenis kelamin, perkiraan

tingkat partisipasi angkatan kerja serta perkiraan angkatan kerja. Dari data

penduduk usia kerja maupun kesempatan kerja diperkirakan akan terus

meningkat dari tahun 2013-2014, hal tersebut menggambarkan

membaiknya sistem perekonomian Indonesia, dimana terlihat perkiraan

pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro pada tahun 2013 mampu

tumbuh mencapai sebesar 6,80 persen dan pada tahun 2014 naik menjadi

7,30 persen. Kondisi perekonomian yang membaik sangat dipengaruhi

oleh kebijakan pemerintah terhadap mendorong meningkatnya investasi

dimasing-masing sektor lapangan usaha dan mempunyai dampak

terhadap bertumbuhnya perluasan kesempatan kerja. Perkiraan

pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2014 akan dijelaskan dari masing-

masing sektor lapangan usaha melalui pertumbuhan nilai produk domestik

bruto.



4.1 Perkiraan Perekonomian Tahun 2013 – 2014

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian

usaha dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan nasional melalui investasi diseluruh sektor lapangan usaha,

serta meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memperluas

penciptaan kesempatan kerja. Untuk mengetahui peningkatan

pertumbuhan ekonomi terlihat pada perkembangan Produk Domestik

Bruto (PDB), upaya mencapai keberhasilan tersebut pemerintah dapat

mengeluarkan kebijakan maupun regulasi pembangunan perekonomian

yang memberikan suatu kemudahan bagi investasi dalam kepastian

berusaha dimasing-masing sektor lapangan usaha. Adapun untuk

mengukur suatu keberhasilan pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor produksi, kebijakan

moneter termasuk inflasi serta adanya pengaruh perekonomian

internasional seperti naiknya harga minyak mentah, sementara

pertumbuhan perekonomian Indonesia dipengaruhi dari beberapa faktor

tersebut dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)

atas dasar harga konstan 2000 mencakup seluruh aktivitas ekonomi

menurut sektor lapangan usaha yang akan diuraikan lebih rinci.

Kecenderungan perkembangan perdagangan dunia yang semakin

terbuka maka akan menimbulkan persaingan diantara negara untuk dapat

menguasai perdagangan pasar dunia terutama bagi negara-negara maju,

sedangkan dalam hal ini Indonesia termasuk negara berkembang tetap

berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan

kebijakan dan regulasi terhadap kemudahan bagi para investor agar

menanamkan modal usaha di Indonesia. Dengan demikian pertumbuhan

ekonomi Indonesia akan meningkat serta aktivitas perekonomian

berkembang dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat

melalui penciptaan perluasan kesempatan kerja.

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan alat atau sarana

utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan

memperhatikan faktor-faktor mempengaruhi, sehingga perencanaan

pembangunan ekonomi melalui kebijakan pemerintah akan dapat

menentukan serangkaian sasaran ekonomi dengan memobilisasi sumber

daya alam dan sumber daya manusia secara kuantitatif. Pada tahun 2013

pertumbuhan ekonomi diperkirakan menjadi sebesar 6,8 persen serta

pada tahun 2014 diperkirakan naik mencapai sebesar 7,2 persen,




diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami peningkatan

apabila tidak terjadi goncangan ekonomi secara global. Optimisme

perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas kinerja

perekonomian Indonesia pada tahun 2012-2013 dapat mencapai tumbuh

rata-rata sebesar 0,40 persen, kondisi tersebut harus ada koordinasi yang

baik bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat

serta tetap mewaspadai perkembangan perekonomian global.

Peningkatan pertumbuhan perekonomian secara nasional terlihat

dari perkembangan sektor lapangan usaha ekonomi melalui Produk

Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2000, bila dilihat hasil

perkiraan pada tahun 2013 PDB tertinggi terdapat pada tiga sektor

lapangan usaha yaitu sektor industri sebesar 25,55 persen, sektor

perdagangan 18,49 persen dan sektor pertanian sebesar 12,00 persen.

Pada tahun 2014 hampir sebagian besar sektor mengalami penurunan

proporsi kecuali sektor perdagangan dan sektor angkutan yang mengalami

peningkatan yaitu sebesar 0,35 persen pada sektor perdagangan dan

sebesar 0,51 persen pada sektor angkutan.

Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan

laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi 6,8 persen dari tahun

sebelumnya, dengan rata-rata peningkatan pada semua sektor sebesar

0,34 persen. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai

peningkatan laju pertumbuhan terendah yaitu hanya sebesar 0,20 ya

berarti masih dibawah rata-rata, kemudian disusul dengan sektor angkutan

yang merupakan terendah kedua yaitu hanya sebesar 0,29 persen pada

periode tahun yang sama.

Bila dilihat laju pertumbuhan dari empat sektor lapangan usaha

pada tahun 2013-2014 menggambarkan adanya peningkatan kegiatan

konsumsi, industri dan rumah tangga terhadap penggunaan sektor listrik,

gas dan air, begitu juga terhadap peningkatan alokasi sektor bangunan

terhadap pembangunan infrastruktur diberbagai bidang yang dikerjakan

pihak pemerintah maupun swasta dalam pembangunan jalan dan

jembatan, pembuatan irigasi, pembangunan perumahan yang ditujukan

bagi masyarakat golongan menengah seperti pembangunan perumahan

sederhana maupun terhadap kawasan perumahan mewah. Sementara dari

sisi pertumbuhan sektor angkutan menunjukkan aktivitas yang cukup

berkembang terutama dengan adanya pemekaran wilayah pemerintahan

menjadi otonomi daerah, sehingga mempunyai dampak positif terhadap



meningkatnya transportasi secara nasional terutama distribusi angkutan

barang dan penumpang dari satu daerah kedaerah lainnya baik melalui

angkutan darat, laut dan udara.

Tabel 4.1

Perkiraan Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2013 – 2014 (%)

Lapangan Usaha 2013 2014

Kontribusi Laju pert Kontribusi Laju pert

1. Pertanian 12.00 3.7 11.63 3.9

2. Pertambangan 7.08 2.8 6.81 3.2

3. Industri Pengolahan 25.55 6.5 25.46 6.9

4. Listrik, Gas dan Air 0.76 6.6 0.76 7.0

5. Bangunan 6.57 7.5 6.60 7.9

6. Perdagangan 18.49 8.9 18.83 9.3

7. Angkutan 10.72 12.1 11.24 12.4

8. Keuangan 9.49 6.1 9.42 6.5

9. Jasa Kemasyarakatan 9.33 6.0 9.25 6.4

Jumlah 100.00 6.8 100.00 7.2

Sumber : RKP Tahun 2013

Pada tahun 2013 diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 7,2 persen, berarti mengalami kenaikan sebesar 0,4 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berarti membawa pengaruh positif terhadap perkiraan peningkatan perluasan penciptaan kesempatan kerja diseluruh sektor lapangan usaha. Pada tahun 2013 perluasan kesempatan kerja diperkirakan sebanyak 113,30 juta orang sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 115,86 juta orang, berarti perluasan kesempatan kerja diperkirakan mengalami pertambahan sebanyak 2,56 juta orang. Hasil perkiraan perluasan kesempatan kerja menurut sektor lapangan usaha pada tahun 2013 sebanyak 113.30 juta orang, terlihat masih didominasi pada sektor pertanian sebanyak 38.90 juta orang, dengan laju pertumbuhan pada sektor tersebut sebesar 3,7 persen, berikutnya terdapat pada sektor perdagangan perluasan kesempatan kerja sebesar 23.65 juta orang dengan laju pertumbuhannya sebesar 8,9 persen, sektor jasa perluasan kesempatan kerja diperkirakan sebanyak 17.40 juta orang sedangkan laju pertumbuhannya sebesar 6 persen dan untuk sektor industri pengolahan perlusan kesempatan kerja dapat tercipta sebanyak 16.30 juta orang sedangkan untuk laju pertumbuhannya sebesar 6,5 persen. Sedangkan perkiraan perluasan kesempatan kerja tercipta pada




tahun 2014 masih terlihat kondisi yang sama pada tahun sebelumnya, namun dari sisi perluasan kesempatan kerja mengalami peningkatan. Untuk sektor pertanian pertumbuhan perluasan kesempatan kerja sebanyak 38.92 juta orang berarti mengalami peningkatan sebanyak 0,02 juta orang dengan laju pertumbuhan sebesar 3,90 persen, pada sektor perdagangan perkiraan perluasan kesempatan kerja sebanyak 24.15 juta orang, kondisi tersebut menunjukkan adanya penambahan sebanyak 0.51 juta orang, sementara laju pertumbuhannya sebesar 9,3 persen, berikutnya pada sektor industri pengolahan penciptaan perluasan kesempatan kerja diperkirakan sebanyak 17.24 juta orang mengalami pertambahan sebanyak 0.94 juta orang, sedangkan pada sektor jasa kemasyarakatan kesempatan kerja diperkirakan sebanyak 17.72 juta orang mengalami pertambahan sebanyak 0.31 juta orang dengan laju pertumbuhan sebesar 6,40 persen. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan produk domestik bruto pada sektor pertanian masih cukup kecil bila dibandingkan dengan sektor lainnya, namun dari sisi penyerapan tenaga kerjanya cukup besar apabila dibandingkan dengan sektor lainnya, kondisi tersebut diperkirakan akan tetap menjadi terbesar dalam perluasan kesempatan kerja, karena sektor ini dijadikan sumber penghasilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia hal tersebut disebabkan tidak terlalu memperhatikan pada jenis pendidikan, serta sektor pertanian telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi pada saat melanda perekonomian global, maka dalam hal itu pemerintah menetapkan beberapa jenis komoditi pertanian andalan untuk dikembangkan secara terpadu melalui perluasan lahan pertanian maka hasil produksi pertanian dapat untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun dijadikan komoditi eksport. Disamping sektor pertanian merupakan tempat perluasan kesempatan kerja yang cukup besar dan yang tidak dapat ditinggalkan adalah sektor perdagangan, kondisi tersebut terlihat bahwa sektor perdagangan masih merupakan lapangan usaha diminati masyarakat terutama pada golongan perdagangan kecil dan menengah yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga pemerintah diupayakan dapat mempermudah memberikan jaminan pinjaman bagi pedagang kecil dan menengah berupa kredit modal usaha kecil dan menengah dan lokasi untuk berusaha.

Sementara laju pertumbuhan lapangan usaha sektor bangunan pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,5 persen, serta dapat membuka peluang kesempatan kerja sebanyak 7.30 juta orang dan kontribusi produk domestik bruto pada sektor bangunan sebesar 6,57 persen, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan pertumbuhan sektor bangunan sama dengan tahun sebelumnya, namun dari sisi perkiraan perluasan kesempatan kerja meningkat menjadi sebanyak 7,84 juta orang, sedangkan kontribusi PDB dari sektor bangunan naik menjadi 6,60 persen, kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor bangunan masih merupakan perhatian pemerintah maupun kalangan swasta untuk



melaksanakan pembangunan sarana jalan, jembatan, irigasi dan pembangunan perumahan baik di pusat maupun daerah.

Tabel 4.2

Perkiraan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014

(Milyar rupiah)

Lapangan Usaha 2013 2014

1. Pertanian 336,560 349,518

2. Pertambangan 198,404 204,654

3. Industri Pengolahan 716,340 765,410

4. Listrik, Gas dan Air 21,419 22,908

5. Bangunan 184,126 198,580

6. Perdagangan 518,307 566,250

7. Angkutan 300,667 337,799

8. Keuangan 266,132 283,298

9. Jasa Kemasyarakatan 261,567 278,177

Jumlah 2,803,524 3,006,594

Aktivitas perkiraan laju pertumbuhan ekonomi (PDB) menurut lapangan usaha tahun 2013-2014 menunjukkan peningkatan sebesar 0,4 persen, dimana terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor lapangan usaha angkutan dan komunikasi pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 12,1 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan meningkat menjadi 12,4 persen. Adapun perkiraan peningkatan sektor angkutan dan komunikasi tersebut disebabkan membaiknya perekonomian Indonesia serta meningkatnya pendapatan masyarakat, kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan bentuk sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, sehingga membawa dampak positif terhadap sektor angkutan dan komunikasi, hal tersebut terlihat meningkatnya kegiatan angkutan darat, laut dan udara maupun komunikasi dari satu daerah kedaerah lainnya dalam bentuk angkutan barang maupun penumpang dimana volumenya terus berkembang, begitu juga hampir sebagian besar kepulauan di Indonesia sudah memiliki sambungan jaringan komunikasi.

Sementara dari laju pertumbuhan produk domestik bruto sektor industri tahun 2013-2014 diperkirakan terus meningkat, hal tersebut terlihat dari aktivitas industri yang menggunakan bahan baku industri untuk industri lanjutan cenderung meningkat, dari aktivitas industri tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan pada sektor industri pengolahan, terutama pada industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen kendaraan bermotor




dan industri petro kimia yang memiliki bahan baku import dalam struktur inputnya. Kondisi tersebut diharapkan pertumbuhan perekonomian domestik maupun global akan membaik, sehingga permintaan akan produk industri dalam negeri maupun eksport akan mengalami peningkatan.

Selanjutnya pada sektor pertanian menunjukkan dalam penyerapan tenaga kerja cukup banyak bila dibandingkan dengan sektor lainnya, maka diperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian tahun 2013 sebesar 3,7 persen, sedangkan pada tahun 2014 sektor pertanian diperkirakan meningkat menjadi sebesar 3,9 persen, peningkatan perkiraan sektor pertanian disebabkan bertambahnya kebutuhan pupuk pertanian serta pertambahan perluasan areal lahan pertanian sehingga hasil produksi pertanian terus mengalami peningkatan, terutama pada pertanian holtikultura atau tanaman kebutuhan pangan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program ketahanan pangan nasional dan mengurangi produk import pertanian.

Pada tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan laju pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 8,9 persen, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan laju pertumbuhan produk domestik bruto naik menjadi 9,3 persen. Peningkatan perkiraan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2013-2014, didominasi pada perdagangan usaha kecil dan menengah yang banyak menyerap tenaga kerja, sementara dari sisi untuk membuka usaha perdagangan kecil dan menengah pada dasarnya tidak membutuhkan modal awal yang cukup besar maupun jenis pendidikan tertentu ditamatkan, maka banyak tenaga kerja terserap untuk melakukan usaha tersebut.

4.2. Perkiraan Kesempatan Kerja

Penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu langkah untuk

penanggulangan pengangguran. Semakin banyak kesempatan kerja yang

tercipta menyebabkan rendahnya atau berkurangnya pengangguran.

Penciptaan kesempatan kerja di berbagai sektor atau lapangan usaha

sangat diharapkan sehingga memberikan peluang kepada penduduk untuk

bekerja. Perkiraan kesempatan kerja tahun 2013-2014 merupakan

perkiraan besarnya peluang kesempatan kerja pada tahun dimaksud.

Kesempatan kerja pada tahun 2013 – 2014 diperkirakan akan

mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 yakni dari 113,30 juta orang

meningkat menjadi 115,86 juta orang pada tahun 2013, atau mengalami

peningkatan sebanyak 2,56 juta orang.



4.2.1 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha

Untuk tahun 2013-2014, perkiraan kesempatan kerja

menurut lapangan usaha masih didominasi oleh 3 lapangan usaha

yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor jasa

kemasyarakatan. Untuk sektor pertanian diperkirakan memiliki

kesempatan kerja sebanyak 38,90 juta orang pada tahun 2013

meningkat sebanyak 0,02 juta orang menjadi 38,92 juta orang pada

tahun 2014. Sektor perdagangan berada pada urutan kedua

dengan 20,87 persen atau 23,65 juta orang pada tahun 2013 dan

24,15 juta orang atau 20,85 persen di tahun 2014. Sektor ini

diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin

besarnya sektor informal. Sektor jasa kemasyarakatan menempati

urutan ketiga dengan kesempatan kerja pada tahun 2013 sebanyak

17,40 juta dan 17,72 juta pada tahun 2014, sektor ini memiliki

pertambahan terbesar keempat yaitu sebanyak 0,31 juta.

Meningkatnya dunia jasa menyebabkan sektor ini semakin terbuka

kesempatan kerjanya. Untuk sektor industri memiliki tambahan

kesempatan kerja selama tahun 2013-2014 sebanyak 0,94 juta dan

merupakan sektor yang mempunyai tambahan kesempatan kerja

terbanyak.

Tabel 4.3

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha


Lapangan Usaha 2013 2014 Tambahan

2013-2014

1. Pertanian 38.90 38.92 0.02

2. Pertambangan 1.70 1.75 0.05

3. Industri 16.30 17.24 0.94

4. Listrik, Gas & Air 0.20 0.22 0.01

5. Bangunan 7.30 7.84 0.54

6. Perdagangan 23.65 24.15 0.51

7. Angkutan 5.02 5.03 0.02

8. Keuangan 2.82 2.99 0.16

9. Jasa 17.40 17.72 0.31

Jumlah 113.30 115.86 2.56




4.2.2 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur

Kesempatan kerja tahun 2013-2014 untuk golongan umur

15-19 tahun diperkirakan akan mengalami penurunan sebanyak

0,18 juta orang dari 5,19 juta orang menjadi 5,01 juta orang,

golongan umur tersebut termasuk dalam usia sekolah. Menurunnya

kesempatan kerja untuk golongan umur ini, diperkirakan karena

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya

peranan pemerintah terhadap peningkatan partisipasi sekolah.

Kesempatan kerja untuk usia produktif (golongan umur 25-54

tahun) diperkirakan akan mengalami peningkatan sebanyak 2,35

juta orang. Peningkatan paling besar pada golongan umur 30-34

tahun yaitu sebanyak 0,49 juta orang, disusul golongan umur 40-44

tahun yaitu sebanyak 0,37 juta orang.

Tabel 4.4

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur



2013-2014

15-19 5.19 5.01 (0.18)

20-24 11.22 11.36 0.14

25-29 15.19 15.65 0.46

30-34 16.32 16.81 0.49

35-39 14.90 15.26 0.36

40-44 14.19 14.56 0.37

45-49 11.70 12.05 0.35

50-54 9.76 10.08 0.32

55-59 6.63 6.91 0.28

60+ 8.21 8.18 (0.03)

Jumlah 113.30 115.86 2.56

4.2.3 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat

Pendidikan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pada

saat ini kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas menjadi

sebuah kebutuhan. Oleh karena itu kesempatan kerja untuk tingkat

pendidikan Maksimum SD diperkirakan mengalami penurunan



sebanyak 0,54 juta orang selama tahun 2013-2014, pada tahun

2013 diperkirakan jumlah kesempatan kerja yang tercipta sebanyak

53,46 juta orang dan pada tahun 2014 sebanyak 52,92 juta orang.

Sedangkan untuk perkiraan kesempatan kerja dengan jenjang

pendidikan Universitas diperkirakan akan mengalami kenaikan

walaupun secara keseluruhan jumlah kesempatan kerja yang

tersedia masih sedikit sebanyak 7,66 juta orang pada tahun 2013

dan 8,34 juta orang pada tahun 2014. Sedangkan perkiraan jumlah

kesempatan kerja yang dapat dikatakan relatif masih kecil terdapat

pada jenjang pendidikan Diploma, yakni sebanyak 3,09 juta orang

pada tahun 2013 dan 3,22 juta orang pada tahun 2014.

Tabel 4.5

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan



2013-2014

SD 53.46 52.92 (0.54)

SMTP 20.70 21.18 0.47

SMTA Umum 18.04 18.86 0.82


Diploma 3.09 3.22 0.13


Jumlah 113.30 115.86 2.56

4.2.4 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Kesempatan kerja menurut jenis kelamin diperkirakan masih

di dominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari komposisi jumlah

kesempatan kerja untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 70,12 juta

orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 1,51 juta orang

sehingga menjadi 71,64 juta orang di tahun 2014. Kesempatan

kerja untuk jenis kelamin perempuan diperkirakan juga mengalami

kenaikan sebanyak 1,05 juta orang dari tahun 2013 yang sebanyak

43,18 juta orang menjadi sebanyak 44,22 juta orang pada tahun

2014. Perkiraan kesempatan kerja laki-laki lebih banyak daripada

perempuan dikarenakan laki-laki sebagai tulang punggung keluarga

sehingga harus mencari nafkah.




Tabel 4.6

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin



2013-2014

Laki-Laki 70.12 71.64 1.51

Perempuan 43.18 44.22 1.05

Jumlah 113.30 115.86 2.56

4.2.5 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua)

kategori yaitu informal dan formal. Kategori informal memiliki

presentase yang cukup besar dibandingkan dengan kategori formal.

Hal ini terlihat pada tabel di bawah yang termasuk dalam kategori

informal sebesar 59,49 persen pada tahun 2013 dan 58,83 persen

pada tahun 2014. Yang termasuk ke dalam kategori informal adalah

berusaha sendiri, berusaha dibantu, pekerja bebas di pertanian,

pekerja bebas di non pertanian serta pekerja keluarga/tidak dibayar.

Yang termasuk kedalam kategori formal adalah berusaha dibantu

buruh tetap (pengusaha/majikan) sebesar 3,53 persen pada tahun

2013 meningkat menjadi 3,58 persen pada tahun 2014 dan

buruh/karyawan/pekerja diperkirakan memiliki tambahan selama

tahun 2013-2014 sebanyak 1,66 juta orang atau 64,80 persen dari

total tambahan. Pada kategori informal ada beberapa status

pekerjaan utama yang mengalami penurunan proporsi selama

tahun 2013-2014 yaitu berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha

dengan dibantu, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tak

dibayar, sedangkan pekerja bebas di pertanian memiliki proporsi

4,83 persen pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan menjadi

4,84 persen pada tahun 2014.



Tabel 4.7

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan


Status Pekerjaan Utama 2013 2014 Tambahan

2013-2014

1. Brsh Sendiri tanpa bantuan 18.82 19.20 0.38

2. Brsh Dengan Dibantu 19.12 19.48 0.37

3. Brsh. Dengan Buruh 4.00 4.14 0.14

4. Pekerja/Buruh/karyawan 41.89 43.55 1.66

5. Pkj. Bebas di Pertanian 5.47 5.61 0.14

6. Pkj. Bebas di Non Pertanian 6.27 6.35 0.07

7. Pekerja tak dibayar 17.72 17.52 (0.20)

Jumlah 113.30 115.86 2.56

4.2.6 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan

Perkembangan perekonomian dunia yang mengalami

perubahan berimbas juga terhadap Indonesia sebagai salah satu

Negara yang berkembang. Perkiraan kesempatan kerja menurut

jabatan yang ada saat ini dapat berubah dimasa depan dikarenakan

perubahan yang terjadi di dunia global.

Perkiraan kesempatan kerja menurut pekerjaan utama pada

tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa kesempatan kerja untuk

tenaga usaha pertanian diperkirakan proporsinya mencapai

sebesar 34,19 persen ditahun 2013 dan pada tahun 2014

mengalami penurunan sebesar 0,74 persen sehingga menjadi

33,45 persen. Untuk kesempatan kerja tenaga usaha penjualan

juga mengalami penurunan proporsinya yaitu pada tahun 2013

sebesar 18,47 persen dan menurun menjadi 18,38 persen pada

tahun 2013.




Tabel 4.8 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan


Jenis Pekerjaan Utama 2013 2014 Tambahan

2013-2014

0/1. Tenaga Profesional 7.56 7.88 0.32

2. Tenaga Kepemimpinan 1.29 1.39 0.11

3. Tenaga Tata Usaha 6.24 6.55 0.31

4. Tenaga Usaha Penjualan 20.93 21.29 0.36

5. Tenaga Usaha Jasa 6.40 6.64 0.24

6. Tenaga Usaha Pertanian 38.74 38.76 0.02

7/8/9. Tenaga Produksi & lainnya 32.15 33.34 1.19

Jumlah 113.30 115.86 2.56

4.2.7 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja

Jam kerja menunjukkan pemakaian waktu yang digunakan

oleh tenaga kerja selama mereka bekerja. Jam kerja dibagi 2

kategori yaitu bekerja penuh (penduduk yang bekerja lebih dari 35

jam seminggu) dan setengah penganggur (penduduk yang bekerja

kurang dari 35 jam seminggu).

Tabel 4.9 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja


Jam Kerja 2013 2014 Tambahan

2013-2014

0** 2.74 2.83 0.09

1-9 2.55 2.61 0.06

10-14 4.58 4.61 0.03

15-24 12.93 12.99 0.06

25-34 15.45 15.47 0.02

35-44 27.31 28.06 0.76

45-59 34.24 35.13 0.89

≥ 60 13.50 14.15 0.65

Jumlah 113.30 115.86 2.56

Keterangan **) Sementara tidak bekerja (sakit, cacat, dll)



Kesempatan kerja menurut jam kerja diatas 35 jam pada tahun 2013-2014 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 2,30 juta orang. Peningkatan ini untuk semua jam kerja, peningkatan terbesar terjadi pada jam kerja 45-59 jam yaitu mencapai sebesar 0,89 juta orang. Untuk jam kerja 35-44 jam merupakan jam kerja yang memiliki proporsi terbesar kedua setelah jam kerja 45-49 jam yaitu sebesar 24,10 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 24,22 persen. peningkatan jam kerja ini diperkirakan semakin meningkatnya produksi perusahaan yang mengakibatkan para kerja membutuhkan waktu kerja lebih lama dibandingkan dengan waktu kerja normal.

4.2.8 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Provinsi

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diukur dari upaya menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Keadaan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia ditandai dengan masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang berarti masih tetap tinggi pula pertumbuhan angkatan kerja. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia ditandai adanya kekurang seimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumber alam yang tersedia. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di Pulau Jawa yang merupakan bagian yang kecil dari seluruh wilayah Indonesia. Di lain pihak pasar kerja belum berfungsi dengan baik dalam menyebarkan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja. Adanya kelebihan tenaga kerja secara umum dan belum terserapnya seluruh tenaga kerja yang tersedia, menimbulkan masalah lain pada bidang perburuhan seperti kurang layaknya syarat kerja dan kondisi kerja.

Berdasarkan tabel di bawah ini diperkirakan tambahan kesempatan kerja terbesar selama tahun 2013-2014 terdapat pada provinsi Sumatera Selatan yakni sebanyak 0,45 juta orang. Kemudian disusul provinsi Riau yakni sebanyak 0,33 juta orang, yaitu dari 2,98 juta pada tahun 2013 meningkat menjadi 3,30 orang pada tahun 2014. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang mengalami penurunan penciptaan kerja terbesar yakni mencapai sebanyak 0,34 juta orang, yaitu dari 18,03 juta orang pada tahun 2013 menurun menjadi sebanyak 17,70 juta orang pada tahun 2014. Disusul oleh provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan penciptaan kesempatan kerja terbesar kedua yakni sebanyak 0,15 juta orang.




Tabel 4.10 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Provinsi



2013-2014

NAD 1.87 1.89 0.02



R I A U 2.98 3.30 0.33

J A M B I 1.54 1.61 0.07


Bengkulu 0.93 0.96 0.03

Lampung 3.51 3.53 0.03



DKI Jakarta 5.01 5.25 0.25

Jawa Barat 17.48 17.58 0.10

Jawa Tengah 15.45 15.29 (0.15)

D.I. Yogyakarta 1.66 1.60 (0.06)

Jawa Timur 18.03 17.70 (0.34)

B A N T E N 5.47 6.03 0.56

B A L I 2.32 2.39 0.07











GORONTALO 0.46 0.47 0.01


Maluku 0.78 0.85 0.07


Papua Barat 0.35 0.36 0.01

Papua 1.88 2.08 0.21

Jumlah 113.30 115.86 2.56



4.3 Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja

Besarnya produktivitas tenaga kerja merupakan gambaran

besarnya aktifitas tenaga kerja yang dapat dihasilkan, tinggi rendahnya

tingkat produktivitas tenaga kerja yang dicapai setiap sektor lapangan

usaha tergantung pada nilai pendapatan dan banyaknya jumlah pekerja

yang bekerja di sektor tersebut. Secara umum pada tahun 2013

produktivitas tenaga kerja di Indonesia diperkirakan akan mencapai Rp.

24,75 juta/tenaga kerja jumlah ini diperkirakan akan meningkat pada tahun

2013 mencapai Rp. 25,97 juta/tenaga kerja. Bila dilihat menurut

sektor/lapangan usaha maka pada tahun 2013 produktivitas tertinggi

terdapat di sektor pertambangan mencapai Rp. 116,58 juta/tenaga kerja,

kemudian sektor sektor listrik, gas dan air mencapai Rp. 105,40

juta/tenaga kerja selanjutnya diikuti sektor keuangan, sektor angkutan,

sektor industri, dan sektor bangunan. Sementara empat sektor lainnya

produktivitasnya di bawah produktivitas nasional.

Tabel 4.11 Perkiraan Produktivitas

Tahun 2013-2014 (Juta Rp./Tenaga Kerja)


2013-2014

Pertanian 8.65 8.98 0.33

Pertambangan&Penggalian 116.58 116.88 0.30

Industri Manufaktur 43.94 44.41 0.47

Listrik, Gas, dan Air Bersih 105.40 105.51 0.11

Bangunan 25.23 25.35 0.12

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 21.92 23.45 1.54

Angkutan dan Komunikasi 59.95 67.15 7.21

Lemkeu, Sw Bgnan, Js Pswaan&Jasa Perush 94.30 94.92 0.62

Pemerintahan, Pertahanan, Jasa Lainnya 15.03 15.71 0.68

Jumlah 24.75 25.97 1.22

Melihat perkiraan produktivitas tenaga kerja tahun 2013-2014

tampak terjadi pergeseran per sektor dibandingkan beberapa tahun

sebelum krisis global, sebelumnya produktivitas tenaga kerja sektor

keuangan selalu menduduki peringkat kedua, pada tahun 2013-2014

sektor listrik, gas dan air yang menduduki peringkat tertinggi kedua setelah

sektor pertambangan. Sedangkan sektor pertanian yang mendominasi

dalam penyerapan tenaga kerja, namun produktivitasnya justru paling

rendah.

Perencanaan

2013 - 2014Tenaga Kerja Nasional

BAB VPERKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA



BAB V PERKIRAAN DAN PERENCANAAN

KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN

DAN KEBUTUHAN

AKAN TENAGA KERJA

Bayang-bayang dari krisis yang terjadi di Eropa dan menurunnya

permintaan yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa berlanjut dengan

memberikan efek yang menenangkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan

pekerja. Tingkat pengangguran di negara-negara berkembang termasuk

Indonesia biasanya terlihat rendah dan cenderung menutupi potret yang

lebih penting dalam pasar kerja seperti tingkat upah yang rendah dan

keberadaan sektor informal yang jumlahnya sangat besar.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja

tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu

menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan

pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan

timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Memulihkan

kondisi pengangguran di Indonesia tentulah tidak semudah membalikan

telapak tangan. Karena itu diperlukan kerjasama dari seluruh elemen

masyarakat dan pemerintah.



Sejalan dengan berbagai upaya yang aktif dan terencana yang

akan dan harus terus dilakukan, maka angka penganggur terbuka

diharapkan akan terus menurun sehingga pada tahun 2013 diperkirakan

menjadi 6,96 juta orang dan pada tahun berikutnya menjadi 6,65 juta

orang. Begitu juga untuk Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)nya yang

diharapkan terus menurun menjadi 5,79 dan 5,43 pada tahun 2013 dan

2014.

5.1 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur

Tingginya laju pertumbuhan menyebabkan jumlah penduduk

semakin meningkat yang berimbas pada kenaikan angkatan kerja, namun

hal ini tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang tersedia. Hal tersebut

mengakibatkan timbulnya penganggur, penganggur di Indonesia masih

didominasi oleh golongan umur 15-24 tahun, dimana pada usia ini masih

merupakan usia sekolah dan memang selayaknya mereka masih berada

dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan tabel 5.1, secara umum diperkirakan pada tahun

2013-2014 golongan umur 15-24 tahun masih akan mendominasi jumlah

penganggur yang ada. Jumlah penganggur untuk golongan umur tersebut

diperkirakan akan berada pada kisaran 43 persen dari total penganggur.

Untuk golongan umur 15-19 tahun secara jumlah dan proporsi diperkirakan

akan mendominasi jumlah penganggur selama periode tahun 2013-2014,

yakni sebanyak 2,24 juta orang dan menurun menjadi 2,19 juta orang.

Untuk tingkat penganggur terbuka (TPT) golongan umur 15-19 tahun

diperkirakan merupakan yang tertinggi diantara golongan umur lainnya.

Tingginya angka penganggur usia sekolah ini mengindikasikan

bahwa upaya yang sungguh-sungguh dalam menahan agar penduduk

yang masih berusia sekolah ini masih harus ditingkatkan dan bukan

menitikberatkan pada penambahan kesempatan kerja bagi mereka. Hal ini

karena dalam upaya pengurangan penganggur ini selain menciptakan

kesempatan kerja seluas-luasnya di sisi lain harus juga ditekankan pada

peningkatan kualitas tenaga kerja secara fisik maupun psikis termasuk

tingkat kematangan dalam bekerja. Ini sejalan dengan upaya pengurangan

pekerja anak (di bawah 18 tahun) yang terus harus ditingkatkan.

Diharapkan dimasa mendatang jumlah penganggur usia sekolah menurun,

dikarenakan akan adanya realisasi program belajar 12 tahun. Penurunan

ini diharapkan juga akan memperbaiki kualitas tenaga kerja yang

memasuki dunia kerja.



Tabel 5.1

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur


Golongan Umur 2013 2014

Absolut (Juta)

TPT (%) Absolut (Juta)

TPT (%)

15-19 2.24 30.19 2.19 30.37

20-24 1.77 13.65 1.75 13.33

25-29 1.07 6.58 1.04 6.22

30-34 0.56 3.30 0.54 3.13

35-39 0.36 2.36 0.34 2.19

40-44 0.25 1.74 0.21 1.42

45-49 0.17 1.44 0.13 1.07

50-54 0.16 1.65 0.13 1.23

55-59 0.10 1.50 0.09 1.26

60+ 0.26 3.11 0.24 2.85

Jumlah 6.96 5.78 6.65 5.43

Untuk usia 60+, diperkirakan jumlah penganggurnya lebih tinggi

dari pada golongan umur 50-59 tahun. Masih besarnya angka penganggur

pada golongan umur ini menandakan bahwa guna memenuhi kebutuhan

hidup mereka harus tetap bekerja, walaupun pada usia tersebut sudah

memasuki dunia pensiun.

5.2 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya

manusia yang baik diharapkan akan mampu mengisi kesempatan kerja

yang tersedia saat ini maupun dimasa mendatang. Akan tetapi, keinginan

untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terhambat oleh mahalnya biaya

pendidikan di Indonesia. Untuk sebagian besar penduduk Indonesia,

tingginya biaya pendidikan yang menyebabkan mereka yang seharusnya

masih berada di bangku sekolah memutuskan untuk tidak melanjutkannya

dan beralih menjadi pekerja.



Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka yang mengenyam

jenjang pendidikan tinggi pun masih kurang. Sehingga kompetensi didalam

mendapatkan pekerjaan menjadi sangat tinggi, selain bekal pendidikan

formal yang telah dipelajari mereka harus memiliki kemampuan lain guna

mendukung skill mereka dalam memasuki dunia kerja.

Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang

berpendidikan rendah baik dari segi persediaan maupun kebutuhannya

sehingga penganggur terbukanya juga masih didominasi oleh penganggur

terbuka berpendidikan rendah. Pada tahun 2013 jumlah penganggur

terbuka berpendidikan SD diperkirakan mencapai 1,9 juta orang dan

diperkirakan menurun pada tahun 2014 sehingga menjadi 1,8 juta orang.

Demikian juga penganggur berpendidikan SMTP diperkirakan menurun

menjadi 1,6 juta orang dan 1,5 juta orang pada tahun 2013 dan 2014.

Penganggur terbuka berpendidikan SMTA Umum diperkirakan

masih cukup tinggi mencapai 1,78 juta orang pada tahun 2013 dan pada

tahun 2014 diharapkan turun menjadi 1,71 juta orang. Sedangkan untuk

SMTA Kejuruan diperkirakan akan menurun dari 1,02 juta pada tahun 2013

menjadi 0,90 juta orang pada tahun 2014. Lebih tingginya angka

pengangguran terbuka mereka yang berpendidikan SMTA Umum

dibanding SMTA Kejuruan karena dari segi persediaan tenaga kerjanya

jumlah angkatan kerja SMTA Umum memang masih jauh lebih tinggi

daripada SMTA Kejuruan. Tenaga kerja yang berpendidikan SMTA

Kejuruan memang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja setelah

mereka lulus sekolah, sehingga perbaikan mutu atau kualitas terhadap

lulusan SMTA Kejuruan diharapkan meningkat seiring dengan kebutuhan

pasar kerja.

Besarnya tingkat penganggur terbuka (TPT) untuk SMTA Umum

dan Kejuruan, diperkirakan masih mendominas selama periode tahun

2013-2014 sebesar 8,97 persen dan kisaran sebesar 7-8 persen.

Perkiraaan menurunnya TPT untuk SMTA Kejuruan merupakan salah satu

wujud dari pelaksanaan “SMK bisa”, dengan mengarahkan kepada

pendidikan vokasional yang menghasilkan tenaga terampil bukan kepada

pendidikan akademis semata.



Tabel 5.2

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan


Tingkat Pendidikan

2013 2014

Absolut (Juta)


TPT (%)

Maksimal SD 1.92 3.47 1.88 3.44

SMTP 1.63 7.32 1.58 6.93

SMTA Umum 1.78 8.97 1.71 8.33

SMTA Kejuruan 1.02 8.97 0.90 7.38

Diploma 0.19 5.87 0.18 5.31

Universitas 0.41 5.05 0.39 4.47

Jumlah 6.96 5.78 6.65 5.43

Jumlah penganggur terbuka lulusan pendidikan Diploma dan

Universitas dimana walau secara jumlah masih jauh lebih kecil daripada

tingkat pendidikan di bawahnya namun menunjukkan kecenderungan TPT

yang cukup tinggi. Dampak sebagian besar perguruan tinggi (PT) di

Indonesia lebih banyak menekankan pada pendidikan akademik

dibandingkan pendidikan vokasional mengakibatkan banyak lulusan PT

tidak menguasai aspek keahlian yang diharapkan oleh lapangan kerja.

Selain itu program keahlian selalu dianggap program kelas dua dan sub-

ordinasi dari program akademik, sehingga kualitas peserta didik seringkali

tidak memenuhi persyaratan minimal yang diperlukan bagi pendidikan

keahliannya.

5.3 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Penganggur terbuka menurut jenis kelamin pada tahun 2013-2014,

diperkirakan tidak mengalami perubahan yang terlalu banyak. Proporsi

laki-laki diperkirakan akan tetap lebih banyak dari pada perempuan yakni

berada pada kisaran 55,6 persen untuk laki-laki dan 44,4 persen untuk

perempuan.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2013-

2014, diperkirakan mengalami penurunan. TPT jenis kelamin laki-laki pada

tahun 2013 diperkirakan sebesar 5,23 persen dan pada tahun 2014

diperkirakan sebesar 4,92 persen. Sedangkan untuk TPT dengan jenis



kelamin perempuan diperkirakan sebesar 6,68 persen pada tahun 2013,

dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 6,24 persen.

Masih tingginya TPT untuk jenis kelamin perempuan diperkirakan

karena kesempatan kerja yang tersedia lebih membutuhkan laki-laki

sebagai pekerjanya, selain itu status sebagai kepala keluarga yang

membuat laki-laki tetap dibutuhkan. Akan tetapi, kesempatan kerja untuk

jenis kelamin perempuan juga diperkirakan akan semakin besar dimasa

mendatang, hal ini disebabkan semakin banyaknya perusahaan-

perusahaan yang membuka kesempatan kerja untuk jenis kelamin

perempuan. Hal ini dapat terjadi, karena perempuan dengan lebih cekatan

dan teliti untuk hal-hal yang rumit dan bersifat administratif.

Tabel 5.3

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin


Jenis Kelamin

2013 2014

Absolut (Juta)


TPT (%)

Laki-Laki 3.87 5.23 3.71 4.92

Perempuan 3.09 6.67 2.94 6.24

Jumlah 6.96 5.78 6.65 5.43

5.4 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Provinsi

Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia setiap tahun semakin

menjamur. Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi, memiliki ciri khas

tersendiri yang terdapat pada setiap provinsinya. Tiap-tiap provinsi memiliki

potensi atau kemampuan dalam mengolah sumber daya yang dimiliki baik

itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

Akan tetapi belum meratanya pembangunan di Indonesia menjadi

salah satu penyebab terhadap munculnya masalah-masalah yang ada saat

ini. Seperti provinsi yang berada di bagian timur masih tertinggal bila

dibandingkan dengan provinsi yang berada di bagian barat. Kerja keras

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun

daerahnya masing-masing diharapkan tetap terjadi walaupun adanya

otonomi daerah.



Kemampuan provinsi-provinsi dalam mengolah sumber daya

manusianya atau lebih spesifiknya adalah tenaga kerja dapat terlihat dari

berapa besar kesempatan kerja yang tersedia serta tenaga kerja yang

belum bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan. Pulau Jawa masih

merupakan sasaran para tenaga kerja dalam mengadu nasib untuk

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, hal ini terlihat dengan

pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi pada tahun 2011

mencapai angka 1,49 persen dan 57 persen penduduk Indonesia

terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari data historis selama tahun 2009-2011

terlihat pengangguran tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Banten.

Berdasarkan tabel 5.4 diperkirakan selama tahun 2013-2014, TPT

tertinggi masih berada pada provinsi Banten sebesar 10,44 persen dan

9,18 persen. Untuk yang berada pada posisi kedua dan ketiga berdasarkan

TPT adalah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar 9,62 persen dan

9,50 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 TPT pada kedua provinsi

tersebut mencapai sebesar 9,50 persen dan 8,86 persen. Tingginya TPT

pada provinsi-provinsi tersebut dikarenakan pembangunan yang cukup

pesat, sehingga mengundang para tenaga kerja untuk mencari pekerjaan.

Munculnya kaum pendatang tersebut tidak diiringi oleh ketersediaan

lapangan pekerjaan, pemerintah provinsi yang belum ketat dalam

menerapkan aturan bagi para pendatang menyebabkan jumlah

penganguran tetap besar.



Tabel 5.4

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin


Provinsi 2013 2014

Absolut (Juta) TPT (%) Absolut (Juta) TPT (%)

NAD 0.13 6.29 0.12 5.91

Sumatera Utara 0.37 5.66 0.36 5.34

Sumatera Barat 0.13 5.33 0.12 4.81

R I A U 0.11 3.58 0.10 2.96

J A M B I 0.05 2.98 0.04 2.32

Sumatera Selatan 0.19 4.26 0.18 3.62

Bengkulu 0.01 1.51 0.01 1.41

Lampung 0.18 5.00 0.17 4.70

Bangka Belitung 0.01 1.94 0.01 1.57

Kepulauan Riau 0.06 5.97 0.05 4.79

DKI Jakarta 0.53 9.50 0.51 8.86

Jawa Barat 1.86 9.62 1.84 9.50

Jawa Tengah 0.97 5.91 0.95 5.87

D.I. Yogyakarta 0.05 2.73 0.04 2.25

Jawa Timur 0.78 4.16 0.75 4.07

B A N T E N 0.64 10.44 0.61 9.18

B A L I 0.03 1.17 0.02 0.90

Nusa Tenggara Barat 0.08 3.81 0.07 3.28

Nusa Tenggara Timur 0.02 1.20 0.02 0.99

Kalimantan Barat 0.05 2.32 0.04 1.80

Kalimantan Tengah 0.01 1.03 0.01 0.84

Kalimantan Selatan 0.07 3.39 0.06 2.74

Kalimantan Timur 0.16 7.74 0.15 6.71

Sulawesi Utara 0.07 5.97 0.05 4.89

Sulawesi Tengah 0.03 1.85 0.02 1.32

Sulawesi Selatan 0.21 5.81 0.20 5.53

Sulawesi Tenggara 0.02 1.40 0.01 1.13

GORONTALO 0.01 2.28 0.01 1.65

Sulawesi Barat 0.01 1.80 0.01 1.43

Maluku 0.03 3.55 0.02 2.32

Maluku Utara 0.02 3.25 0.01 2.54

Papua Barat 0.03 7.54 0.03 6.58

Papua 0.05 2.51 0.04 1.78

Jumlah 6.96 5.78 6.65 5.43



Masih tingginya TPT untuk provinsi-provinsi tersebut, diharapkan

akan mengalami penurunan. Berbagai cara dilakukan pemerintah provinsi

setempat untuk menekan pertumbuhan pengangguran tersebut seperti

menekankan aturan ketat bagi para pendatang, peningkatan keahlian

maupun keterampilan bagi penduduk lokal sehingga tidak kalah bersaing

dengan para pendatang, meningkatkan fungsi balai latihan kerja agar

menjadikan para lulusannya menjadi wirausaha mandiri dengan

menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan untuk provinsi-provinsi lain

diharapkan dapat mengembangkan kesempatan kerja ditempatnya agar

tidak terjadi penumpukan tenaga kerja pada provinsi tertentu saja.

Perencanaan


BAB VIARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN



BAB VI ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

KETENAGAKERJAAN

Permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan merupakan hal yang

bersifat kompleks dan luas, bersifat multi dimensional antara berbagai

faktor, baik faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya.

Oleh karena itu dalam menangani permasalahannya dibutuhkan suatu

kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. Dalam menyiasati,

mengantisipasi dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dimaksud,

tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan suatu kebijakan

tunggal. Demikian juga halnya dengan aspek kelembagaan fungsional

yang terlibat dalam bidang ketenagakerjaan, adalah merupakan tanggung

jawab dari berbagai instansi yang terkait baik di tingkat daerah maupun

pusat yang membidangi kependudukan, pendidikan, kesehatan maupun

sektor-sektor usaha. Selain itu, juga harus dilakukan pengelolaan dengan

baik mulai dari hulu hingga hilir terhadap hal-hal yang terkait dengan

pembangunan ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan kebijakan

yang bersifat komprehensif yaitu kebijakan yang terkait dengan aspek-

aspek ketenagakerjaan secara menyeluruh yang mencakup perluasan

kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan

perlindungan dan kesejahteraan pekerja.



Adapun kebijakan, strategi dan program pembangunan

ketenagakerjaan yang diperkirakan untuk dilaksanakan adalah sebagai

berikut :

6.1 Kebijakan, Strategi dan Program Perekonomian

Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah

bergantung pada tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi

bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Dalam

hal ini tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan dalam empat

aspek berikut :

1. Menstabilkan kegiatan ekonomi (price level stability),

2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (high or full

employment) tanpa inflasi berlebihan,

3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kokoh (long-term economic

growth), dan

4. Kestabilan nilai tukar (exchange rate stability).

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang ideal haruslah :

1. Berlangsung terus menerus,

2. Disertai dengan terciptanya lapangan kerja,

3. Tidak merusak lingkungan,

4. Lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk,

5. Disertai dengan distribusi pendapatan yang adil,

6. Kontribusi sektoral yang merata,

7. Tidak meninggalkan sektor pertanian,

8. Kenaikannya riil,

9. Penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing.

Sedangkan nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang

tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial

lainnya, seperti :

1. Impor dan ekspor,

2. APBN dan APBD,

3. Kesehatan dan pendidikan,

4. Transportasi,

5. Industri dalam negeri,

6. Politik

7. Daya beli masyarakat,



8. Dunia perbankan,

9. Sektor pertanian, kelautan, peternakan, sektor properti, dan

sebagainya.

Otoritas kebijakan makro ekonomi di atas berupa uang beredar,

tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar (moneter) melibatkan Bank

Indonesia sebagai Bank Sentral sedangkan kebijakan fiskal melibatkan

Departemen Keuangan dan lainnya. Dengan demikian dalam mengambil

keputusan rapat-rapat kebinet juga harus berfokus pada penyelesaian

permasalahan ketenagakerjaan seperti penanggulangan pengangguran.

Sehingga perbaikan berbagai indikator makroekonomi yang selama ini

seolah menjadi tujuan ditempatkan pada fungsinya dan barulah dapat

dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, berupa perluasan

kesempatan kerja. Hal ini karena bagi masyarakat umum inti dari ekonomi

yang membaik adalah peningkatan taraf hidup, dimana kondisi tersebut

hanya bisa dicapai secara adil dan memberdayakan melalui tersedianya

pekerjaan yang layak (decent work) dan remuneratif.

Sementara itu perubahan besar juga telah terjadi di perekonomian

dunia dalam beberapa dekade terakhir, perubahan ini telah mengubah

struktur ketenagakerjaan dalam skala global. Ekonomi nasional tiap negara

sekarang lebih terintegrasi ke dalam sistem global dari pada sebelumnya.

Volume perdagangan internasional dan besarnya arus modal lintas-

perbatasan telah mencapai tingkat tertinggi di sepanjang sejarah.

Kemajuan dalam komunikasi dan teknologi transportasi telah

menyebabkan pembentukan jaringan produksi internasional yang

kompleks, dimana di negara-negara berkembang menghasilkan tingkat

yang belum pernah terjadi sebelumnya dari ekspor manufaktur dalam

jaringan pasokan global. Perubahan fundamental dalam kebijakan ekonomi

menyertai proses globalisasi ini. Kebijakan ini telah menekankan untuk

mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, liberalisasi pasar,

mengurangi ruang lingkup sektor publik dan mendorong arus lintas batas

barang, jasa dan keuangan, tapi tidak bagi tenaga kerja.

Hal ini menegaskan bahwa globalisasi menyediakan tantangan

sekaligus peluang yang besar. Pengamatan ini sangat relevan jika

dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Era integrasi global telah dikaitkan

dengan perubahan luas dalam struktur pekerjaan, termasuk tekanan untuk

meningkatkan fleksibilitas, berkembangnya informalisasi dan kasualisasi,

perluasan kesempatan bagi pekerja terampil, tetapi hilangnya kesempatan

bagi yang kurang terampil. Dan di sini berpotensi memunculkan masalah



ketenagakerjaan baru bagi Indonesia. Adanya GATS Mode 4 yang

seharusnya menjadi peluang untuk perluasan kesempatan kerja, ketika

dihadapkan pada kondisi riil bahwa kebanyakan pekerja Indonesia yang

selama ini menjadi migran bukanlah para profesional seperti dokter,

insinyur dan ahli Teknologi Informasi (TI) tanpa langkah yang tepat justru

berpotensi untuk dirugikan dengan adanya kesepakatan tersebut.

Pencermatan terhadap implikasi dari penerapan berbagai aturan yang

diterapkan tersebut juga harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah yang

diprediksi muncul agar benar-benar bisa berubah menjadi peluang

kembali. Dimana peluang yang diharapkan berkembang adalah

tersedianya kesempatan kerja dengan ekspansi produksi yang berorientasi

global sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan pendapatan. Tetapi sebaliknya tanpa arah kebijakan yang

visioner jumlah populasi yang besar dari penduduk usia produktif di

Indonesia justru akan menjadi ‘pasar’ yang potensial bagi masuknya

berbagai barang konsumsi maupun tenaga asing di Indonesia.

Dengan demikian, upaya perubahan mendasar yang harus

dilakukan adalah mensinkronkan manajemen ekonomi makro dengan

kebijakan pasar tenaga kerja. Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi

yang tinggi sekaligus tercipta kesempatan kerja yang luas dan remuneratif.

Untuk alasan serupa, yang harus difikirkan adalah penciptaan

pertumbuhan ekonomi melalui unit produksi/usaha yang padat karya dan

menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Jangan sampai sebagian besar

alokasi hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dapat diakses oleh

segelintir orang saja.

Unit usaha yang saat ini melibatkan orang banyak adalah sektor

informal dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM). Sektor informal

yang selama ini menjadi tumpuan banyak orang masih dapat

dikembangkan untuk menjadi sektor formal yang lebih memiliki jaminan

sosial yang lebih baik dan pendapatan yang lebih remuneratif. Sedangkan

UMKM seharusnya diberi ruang yang cukup untuk mengembangkan

usahanya tersebut, atau setidaknya menjadi lebih kokoh dan tahan

goncangan. Untuk itu juga perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk

pengembangan usaha yang tergolong UMKM ini, seperti perlunya

dikembangkan mekanisme pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan

lain, dengan prosedur yang memungkinkan bagi pelaku usaha UMKM

tersebut memperoleh pinjaman modal bagi kelangsungan dan

pengembangan usahanya.



Demikian juga unit usaha pertanian di pedesaan. Sektor pertanian

yang merupakan sektor tradisional selama ini memiliki jumlah tenaga kerja

yang teramat besar namun masih bersifat subsisten. Seharusnya mereka

mendapat prioritas utama bagi pengembangan produksi dan hasil

usahanya tersebut. Diperlukan manajemen pertanian beserta segenap

sarana dan prasarananya dalam mengembangkan usaha pertanian ini,

termasuk dengan penguatan riset dan penelitian pengembangan usaha

untuk mencari alternatif tanaman yang bernilai jual tinggi dan

menguntungkan petani lokal. Sekaligus segenap aturan dan birokrasi yang

terkait dengan kemajuan unit usaha di sektor ini haruslah ditangani serius

karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan mendasar dari tiap

warga negara di seluruh dunia. Artinya karena setiap orang membutuhkan

makanan, hasil produksinya setidaknya pasti dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan seluruh penduduk dalam negeri yang jumlahnya sudah cukup

besar. Jadi pasti menjadi hal yang sangat kontradiktif ketika sektor yang

berhubungan dengan kebutuhan vital manusia ini justru harus ditopang

dengan segala sesuatu yang berasal dari para importir semisal garam,

beras, bawang putih, kedelai, buah-buahan, dan lain sebagainya, padahal

jumlah petani dan nelayan di Indonesia yang cukup besar ternyata masih

belum berimbang dengan hasil produksi dan pendapatan dari sektor ini.

Kondisi ini masih berlangsung merata, dimana karena Indonesia

dianugerahi sumber daya alam yang kaya dengan jumlah penduduk yang

besar, seringkali justru kurang menimbulkan semangat berinovasi dalam

meningkatkan taraf hidup penduduknya. Sumber daya manusia yang ada

cenderung tidak mengolahnya agar bernilai jual lebih tinggi namun baru

sebatas mengambil langsung dari alam dan langsung menjualnya ke pasar

dunia begitu saja, dengan begitu ketika telah berbentuk barang jadi yang

dibutuhkan penduduk, mereka harus membeli dengan harga yang jauh

lebih tinggi atau bahkan tidak mampu untuk membelinya. Karena itu

pengembangan lembaga penelitian yang terintegrasi dengan industri

strategis perlu dikembangkan. Semangat berinovasi ini dapat

dikembangkan mulai dari industri pengolahan sederhana maupun

kompleks menggunakan sumber daya alam yang ada di lingkungan

sekitar. Kemampuan inovasi ini juga harus dikembangkan dalam

manajemen pemasaran dan membaca kebutuhan pasar. Produk yang

inovatif dengan kemampuan negosiasi yang baik akan menguntungkan

bagi kepentingan rakyat banyak.

Kedepan, stabilitas makroekonomi harus diikuti secara linear

dengan peningkatan investasi sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi



tidak lagi mengandalkan kekuatan konsumsi, melainkan investasi. Sektor

ekonomi potensial padat pekerja harus didorong maju. Untuk itu, perbaikan

iklim usaha harus diperbaiki agar dapat menarik investasi domestik dan

asing. Selain itu, kebijakan ekonomi juga harus diarahkan kepada ekonomi

pasar yang berporos kepada pengembangan usaha berskala kecil dan

menengah yang produktif. Jadi, selain melalui pengembangan sumberdaya

manusia terus-menerus, perluasan lapangan kerja dengan kebijakan

nasional harus dilakukan melalui jembatan investasi.

Berikut adalah langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh

Pemerintah dalam upayanya untuk menciptakan dan memperluas

kesempatan kerja melalui kebijakan makroekonomi:

1. Pemerintah menjadikan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bagian

yang setara dengan kebijakan makroekonomi lainnya sehingga jelas

tergambar dalam rencana pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi

dan neraca pembayaran.

2. Pemerintah mendorong berkembangnya sektor swasta dan secara aktif

menyusun kebijakan makroekonomi yang ditujukan untuk mencari

sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa dikembangkan

dengan adanya investasi, kemajuan teknologi serta perdagangan

ekspor-impor yang menguntungkan bagi masyarakat luas.

3. Selain itu kebijakan makroekonomi juga perlu disiasati agar bisa

menguntungkan semua kalangan pekerja baik yang bekerja di sektor

formal namun juga yang informal, seperti kemudahan pembiayaan bagi

pengembangan usaha menengah, kecil dan juga mikro.

4. Penciptaan kesempatan kerja juga akan lebih kondusif bila:

a. nilai tukar dan tingkat suku bunga stabil dan kompetitif.

b. reformasi bidang keuangan dan perbankan dilanjutkan agar fungsi

intermediasi bank dapat mendorong berkembangnya sektor riil.

c. Meningkatkan dan memacu penyerapan anggaran, sehingga dapat

menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan

mendorong penciptaan kesempatan kerja.

d. Mengendalikan Rasio Gini.

5. Regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan ketenagakerjaan

diatur agar dapat menciptakan pasar kerja yang fleksibel. Sehingga

dapat menarik investor sekaligus menciptakan perluasan kesempatan

kerja. Harus dicari formulasi yang tepat agar pengaturan mengenai

penggunaan tenaga kerja kontrak, persyaratan yang win-win solution



bagi pengusaha dan pekerja jika terjadi PHK, serta aturan upah

minimum yang disesuaikan dengan kondisi regional yang ada.

6. Berbagai pungutan atau hambatan dalam mendirikan suatu usaha

harus ditekan seminimal mungkin. Banyaknya pekerja lokal yang

kurang memiliki keterampilan akan lebih mudah mendapatkan tempat

jika jenis usaha yang didirikan banyak menyerap tenaga kerja seperti

industri rumah tangga. Industri jenis ini biasanya berskala kecil dan

nilai investasi yang dibutuhkan pun belum besar. Namun tanpa

dukungan, mereka pun rentan untuk ‘gulung tikar’.Berbagai upaya

perlu dilakukan untuk memperkecil hambatan berusaha, seperti:

a. Kemudahan dalam mendirikan badan usaha tanpa dibebani biaya

yang berlebihan.

b. Memantau agar tidak muncul biaya ‘siluman’ dalam kegiatan

perdagangan yang terkait dengan prosedur ekspor dan impor serta

kepabeanan.

c. Kreatif dalam menerapkan ‘tax-holiday’ agar meringankan bagi

usaha yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian juga perlu alur

yang jelas serta transparansi dalam masalah pajak dan administrasi

perpajakan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas.

d. Akselerasi reformasi dalam bidang legal guna mempengaruhi

persepsi investor secara positif.

e. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan property rights

karena ketidakpastian dalam hal property rights (misalnya,

ketidakpastian kepemilikan dan peruntukan tanah) akan sangat

menghambat penciptaan iklim investasi.

f. Pemeliharaan dan penambahan infrastruktur yang memadai bagi

pengembangan usaha.

g. Memperbaiki berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang

meningkatkan transaction cost.

7. Menyelenggarakan kegiatan yang didanai pemerintah, swasta, maupun

lembaga non profit bagi para penganggur maupun setengah

penganggur yang sangat membutuhkan pekerjaan. Jenis kegiatan

dapat berupa pembuatan jalan, jembatan, irigrasi, pos ronda,

pembangunan pasar tradisional, fasilitas parkir dan kebersihan atau

lainnya berikut tugas pemeliharaannya. Serta mengadakan bantuan

kredit usaha kecil bagi yang membutuhkannya.



8. Memfungsikan pasar kerja agar dapat berfungsi optimal, efektif dalam

mempertemukan pemberi dengan pencari kerja. Dapat diupayakan

dengan penyelenggaraan job fair, bursa kerja on line, penelusuran

melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan lain-lain.

Baik untuk pasar kerja dalam maupun luar negeri.

9. Menyusun program berskala nasional yang memungkinkan percepatan

transformasi sektor informal bagi usaha kecil dan mikro untuk menjadi

pelaku ekonomi formal. Pengembangan sektor informal ke formal ini

harus ditekankan pada program pengembangan teknologi dan akses

pasar.

Selain hal tersebut di atas, aspek kebijakan ketenagakerjaan juga

harus menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi daerah. Titik

fokusnya adalah perdagangan komoditi yang meningkat, baik untuk tujuan

pasar domestik maupun ekspor, dimana akan meningkatkan kegiatan

ekonomi UKM yang kebanyakan padat pekerja. Untuk itu, setiap daerah

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) diharapkan memiliki program penguatan

sektor swasta karena penguatan tersebut merupakan kunci penciptaan

lapangan kerja yang lebih besar. Penguatan UKM di dalam sektor swasta

dimaksud dapat dilakukan pemerintah daerah dengan secara aktif mencari

sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang baru, menciptakan iklim usaha

yang kondusif, dan membuka akses terhadap sumber dinamika

pertumbuhan internal UKM. Perlu program jangka pendek peningkatan

produktivitas dan terutama perlu difokuskan pada kebijakan penguatan

SDM pada sektor UMKM, bukan hanya persiapan SDM sebagai buruh bagi

usaha skala besar. Melalui program penciptaan enterpreneurship di sektor

UMKM, kita akan tetap menjadi tuan rumah bagi perekonomian Indonesia.

6.2 Kebijakan, Strategi dan Program Umum Ketenagakerjaan

Di dalam Perencanaan Tenaga Kerja banyak terkait dengan berbagai

segi kehidupan penduduk suatu negara dan untuk mencapai kesejahteraan

rakyat, perencanaan tersebut harus melaksanakan berbagai jenis

kebijakan. Segala upaya dilakukan secara terintegrasi untuk menyusun

perencanaan tenaga kerja, karena hal tersebut akan menentukan hasil

akhir yang menjadi tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan ketenagakerjaan

sangat luas dan kompleks, untuk itu dalam mengatasi permasalahan perlu

disusun kebijakan umum mencakup antara lain kebijakan penciptaan

kesempatan kerja, pendidikan, pengendalian angkatan kerja dan investasi.



Semua itu ditujukan dalam rangka meningkatkan peluang kerja, kualitas

sumber daya manusia bangsa Indonesia dan ketersediaan tenaga kerja

yang proporsional antara kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.

Kebijakan pertama, Kebijakan pendidikan bertujuan untuk

meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada. Tersedianya penduduk usia

kerja yang terdidik dan mempunyai keterampilan yang sesuai dengan

kebutuhan dunia kerja merupakan dasar dari perencanaan tenaga kerja.

Hal tersebut dikarenakan dengan tenaga kerja yang berkualitas akan lebih

terbuka ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih berkualitas

pula. Mereka akan mempunyai peluang yang tinggi untuk mengembangkan

diri sebagai pribadi mandiri dengan usaha sendiri (sebagai usahawan) atau

melibatkan diri sebagai tenaga kerja yang sangat berperan bagi

terlaksananya suatu proses produksi pada suatu perusahaan yang telah

terorganisir. Tenaga kerja berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai

pelaku usaha di dalam maupun di luar negeri.

Proses pendidikan harus dipandang sebagai investasi karena jika

berhasil diwujudkan, akan menghasilkan nilai tambah yang sangat

bermanfaat baik bagi diri pribadi maupun bagi masyarakat luas. Manfaat

pribadi maksudnya dengan seseorang berkualitas maka dimungkinkan

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara bermartabat, misalnya

dengan memiliki pekerjaan yang layak dan hidup sehat lahir maupun

bathin. Sedangkan manfaat sosial maksudnya dengan mempunyai nilai

tambah yang ditunjukkan dengan berkarya dan produktif akan mewujudkan

kesejahteraan lingkungan masyarakatnya.

Proses pendidikan memiliki dua dimensi, dimensi yang pertama

bahwa dengan melakukan pendidikan maka kualitas angkatan kerja

Indonesia meningkat. Dengan meningkatnya kualitas, maka dapat bersaing

di pasar kerja dalam negeri luar negeri, serta dapat termotivasi dalam

berwirausaha/menjadi entrepreneur, sehingga dapat mengolah dan

mengembangkan berbagai peluang dan sumber daya alam yang ada.

Dimensi lain, bahwa peningkatan pendidikan, khususnya penduduk usia

sekolah, maka akan berpengaruh pada pengurangan jumlah angkatan

kerja khususnya penduduk usia sekolah. Dengan berkurangnya angkatan

kerja usia sekolah, maka sangat berpotensi besar mengurangi jumlah

penganggur terbuka juga didominasi usia muda, khususnya usia sekolah.

Kebijakan peningkatan pendidikan telah dicanangkan oleh

Pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun bahkan bagi wilayah

tertentu sudah 12 tahun. Selain itu Pemerintah pusat juga membatasi



pendirian SMA dan membuka peluang pendirian SMK, pemberian dana

BOS, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan 20%, meningkatkan

kesejahteraan pendidik dan lain-lainnya. Kebijakan ini semua memberikan

peluang pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas.

Selain kebijakan pendidikan, juga diarahkan pada pengendalian

angkatan kerja. Kebijakan umum selain diarahkan untuk meningkatkan

kualitas penduduk juga memperhatikan kuantitas atau proporsi jumlah

angkatan kerja supaya tidak terjadi ketidakseimbangan antara pencari

kerja dengan lowongan kerja di masa yang akan datang. Dengan jumlah

penduduk yang proporsional juga akan memudahkan dalam mengelola

tenaga kerja. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian pertumbuhan

penduduk karena dengan pengendalian pertambahan penduduk akan

berdampak pada pertambahan angkatan kerja di masa akan datang, yang

membutuhkan lapangan kerja. Pengendalian dimaksud merupakan

tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik secara individu maupun

institusi. Oleh karena itu, pengendalian pertambahan penduduk harus

diupayakan secara intensif dan terus menerus. Untuk mengendalikan

penduduk dimaksud perlu dilakukan dengan mengatur kelahiran seperti

memberlakukan program Keluarga Berencana (dua anak cukup),

penundaan usia nikah, pengetatan imigrasi orang luar negeri atau tenaga

kerja asing.

Kebijakan umum selanjutnya adalah meningkatkan investasi, karena

bidang investasi tersebut sangat erat kaitannya dengan perluasan dan

penciptaaan kesempatan kerja. Dengan semakin banyaknya investasi

akan semakin banyak membuka kesempatan kerja untuk angkatan kerja

yang ada sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan

demikian perlu penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, untuk itu

perlu diambil langkah-langkah pokok untuk meminimalisir hambatan

investasi antara lain:

1. Penciptaan iklim investasi yang sehat didukung oleh proses perijinan

secara efisien dan pelayanan professional;

2. Peningkatan kinerja dan profesionalisme birokrasi melalui

debirokratisasi dan deregulasi yang sekaligus dapat mengurangi

berbagai pungutan dan sebagai bagian dari ekonomi biaya tinggi;

3. Penciptaan iklim dan pola pembangunan yang stabil dan dinamis

bertumpu pada stabilitas politik dan keamanan dan daerah konflik;

4. Peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia

usaha;



5. Peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya sarana dan

prasarana perhubungan serta meningkatkan persebarannya ke

seluruh Indonesia.

Selain kebijakan tersebut diatas, juga kebijakan mengenai penciptaan

kesempatan kerja. Kebijakan penciptaan kesempatan kerja ini adalah

merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan

ketenagakerjaan. Hal tersebut dikarenakan merupakan faktor yang

mendasar dan merupakan hal yang pertama dan utama dalam mencapai

kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena manusia membutuhkan mata

pencaharian untuk memperoleh nafkah yang dipergunakan dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah sangat serius

dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka

mensukseskan pembangunan bangsa. Hal-hal yang merupakan prioritas

dalam penciptaan kesempatan kerja pada saat ini adalah meningkatkan

jenis pekerjaan yang bersifat formal dan menurunkan informal,

meningkatkan bidang kewirausahaan dan meningkatkan penempatan

tenaga kerja formal ke luar negeri. Adapun kebijakan tentang

ketenagakerjaan secara menyeluruh, akan disampaikan dengan lebih rinci

pada pembahasan selanjutnya.

6.3 Kebijakan, Strategi dan Program Penciptaan Kesempatan Kerja

Kebijakan ini merupakan usaha untuk memperluas dan

meningkatkan jumlah lapangan kerja yang remuneratif dan produktif, baik

di dalam maupun luar negeri, bagi angkatan kerja baru dan penganggur

terbuka sebelumnya. Penciptaan kesempatan kerja baru diberbagai sektor

lapangan usaha sebagai berikut :

6.3.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar pada periode 2013-

2014. Dengan kondisi ini, sektor pertanian, peternakan, kehutanan

dan perikanan masih perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah

untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan, strategi dan

program yang dapat meningkatkan kemampuan dan minat tenaga

kerja di bidang pertanian. Kebijakan, strategi dan program dapat

yang dilakukan antara lain :



a. Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui pengembangan

sistem standarisasi dan sertifikasi profesi, pendidikan dan

pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur, peningkatan

kualitas pendidikan pertanian dan pengembangan ketenaga

penyuluhan;

b. Penguatan kelembagaan dan pengembangan pasar pertanian

melalui penguatan kapasitas kelembagaan penguatan modal

petani dan pengelolaan produk pertanian dan pengembangan

pasar;

c. Pengembangan infrastruktur pertanian melalui perluasan areal

pertanian dan perbaikan infrastruktur;

d. Peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan dan Program

Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).

6.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Pertambangan dan penggalian adalah rangkaian kegiatan

dalam rangka pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan,

pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas

bumi, migas). Sektor ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu

tidak dapat diperbarui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan

pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun

sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi

lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui

pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti baru.

Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah

dengan adanya penemuan.

Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu

eksplorasi yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan

cadangan produksi, risiko teknologi yang berhubungan dengan

ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan

perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang

berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-

risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang

mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan

pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut

pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih tinggi.



Dari uraian di atas maka dapat dipahami penyerapan tenaga

kerja di sektor ini relatif rendah. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang

tepat dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang

diantaranya :

a. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar

kepada daerah untuk mengelola kegiatan pertambangan yang

melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat lokal;

b. Membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas

mengelola kekayaan mineral di daerah seoptimal mungkin

dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah

ketenagakerjaan;

c. Membentuk kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat

sekitar sehingga kegiatan usaha berdampak pada penyerapan

tenaga kerja di sekitar lokasi usaha pertambangan dan

penggalian.

6.3.3. Sektor Industri Pengolahan

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami babak

baru dalam beberapa waktu terakhir. Jika beberapa tahun lalu

perekonomian Indonesia ditandai oleh lambatnya pertumbuhan

sektor industri manufaktur, beberapa bulan terakhir ini menunjukkan

tanda-tanda berbeda. Dampak yang paling signifikan terhadap

pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia adalah perekonomian

akan semakin berkembang dan penyerapan tenaga kerja akan

semakin besar. Kondisi sektor manufaktur yang berkembang di

Indonesia tidak terlepas dari tumbuhnya iklim investasi.

Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri

pengolahan:

a. Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri.

b. Pengembangan SDM Aparatur.

c. Assesment SDM, dengan indikator pencapaian meningkatnya

produktivitas SDM aparatur dan Industri.

d. Pendidikan Tinggi, dengan indikator pencapaian meningkatnya

produktivitas SDM aparatur dan Industri.



e. Jaminan bahan baku yang kompetitif, melalui Bea Keluar

terhadap CPO dan Biji Kakao secara progresif.

f. Pembangunan infrastruktur di kawasan pengembangan klaster

IHKS (Sei Mangke, Dumai dan Maloy) dan pada sentra-sentra

produksi kakao di Mamuju, Pantoloan, Kolaka dan Palopo.

g. Tercukupinya kebutuhan energi (listrik dan gas) bagi industri hilir

CPO, kakao dan karet, serta industri makanan dan minuman.

h. Revisi PP 62 Tahun 2008 segera diterbitkan.

i. Promosi Investasi Industri.

j. Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

k. Peningkatan Kompetensi SDM Industri Tekstil dan Produk

Tekstil melalui Balai-balai diklat industri.

l. Pemberian prioritas kepada industri TPT untuk mendapat

tambahan suplai listrik dari PLN.

m. Peningkatan utilisasi kapasitas produksi dari 40% menjadi 80%

melalui penyediaan bahan baku kulit dengan membatasi ekspor

bahan baku kulit dan mempermudah impor bahan baku kulit.

n. Pengembangan Pasar melalui kampanye penggunaan produk

furniture kayu/rotan alam serta promosi furniture kayu/rotan.

o. Pengamanan pasokan bahan baku kayu/rotan melalui

pelarangan ekspor bahan baku kayu/rotan.

p. Pengembangan Pusat Desain Furniture Kayu dan Rotan.

q. Peningkatan Kompetensi SDM.

r. Pelatihan mengelas dan memotong logam, serta keterampilan

memperbaiki peralatan mesin dan listrik menjadi kebutuhan

utama dalam mencetak tenaga terampil pada industri komponen

kendaraan bermotor.

s. Perlu pasokan tenaga dengan 2 jenis keterampilan tsb dari

lembaga pelatihan, mengingat kebutuhannya cukup besar.

t. Restrukturisasi permesinan IKM.

u. Pengembangan IKM melalui kegiatan Penumbuhan Wirausaha

baru, melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, lembaga-

lembaga pelatihan (Balai Pengembangan SDM dan IKM Jawa



Tengah, Balai Besar Batik Yogyakarta, Asosiasi Pengusaha

Perancang Mode Indonesia--APPMI), dan Pondok Pesantren.

v. Pengembangan One Village One Product (OVOP) produk

pangan, sandang, kerajinan.

w. Pengembangan sentra- sentra IKM melalui pendekatan klaster.

x. Dukungan pasokan minyak dan gas bumi sebagai bahan baku

dan sumber energi. Kebutuhan gas untuk industri sebanyak

2000 MMSCFD dimana saat ini baru terpenuhi sebanyak 800

MMSCFD.

y. Pengembangan center of excellence di Banten bekerjasama

dengan Balai Besar Kimia dan Kemasan yang dapat menyiapkan

1000-2000 tenaga kerja per tahun pada sektor industri plastik.

6.3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih pada

pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja

masih merupakan yang terkecil. Hal ini sangat bertolak belakang

dengan perannya yang sangat strategis terhadap sektor utama

lainnya. Namun, diharapkan dalam dua tahun ke depan penyerapan

tenaga kerja sektor ini meningkat dengan banyaknya permintaan

sambungan tenaga listrik rumah tangga maupun industri.

Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor listrik, gas dan air

bersih :

a. Penambahan dan pengembangan jaringan listrik untuk daerah-

daerah terpencil di Indonesia yang belum mendapatkan

penerangan dengan mempercepat penyelesaian pembangkit

listrik 10.000 MW dan pengembangan teknologi sederhana dan

tepat guna;

b. Penyediaan air bersih di daerah perkotaan dan daerah yang

kesulitan air bersih seiring dengan menurunnya kualitas dan

volume air tanah akan membuat penyerapan tenaga kerja

menjadi lebih besar.



6.3.5. Sektor Bangunan

Sektor konstruksi di kawasan Asia-Pasifik semakin banyak

diminati oleh para investor. Kondisi ini membuka peluang untuk

bangkitnya kembali secara bertahap sektor yang selama ini berperan

penting sebagai lokomotif ekonomi tersebut. Oleh karena itu

Indonesia harus segera membenahi berbagai kebijakan yang

melandasi perkembangan sektor konstruksi ini agar dapat tercapai

hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan strategis yang telah

ditetapkan khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

Lapangan usaha atau Sektor bangunan tersebut meliputi

bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal (perkantoran,

pabrik, jalan, pelabuhan, irigasi, dll). Bangunan menjadi penting

karena menjadi barang modal tetap untuk investasi. Sehingga

perkembangan sektor ini bergantung pada pertumbuhan

perekonomian keseluruhan yaitu antara lain investasi bidang bisnis,

infrastruktur publik, pembangunan perkantoran dan perumahan.

Progam yang secara umum dapat dikembangkan dalam rangka

meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini antara lain:

a. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi baik darat,

air maupun udara seperti jalan raya, angkutan rel, kapal laut dan

angkutan udara;

b. Pengembangan sarana dan prasarana baik perkotaan,

perdesaan, perkantoran, perumahan maupun pemukiman,

c. Mengantisipasi hambatan kelancaran fisik dalam kegiatan

bangunan, diantaranya pembebasan lahan, ketersediaan bahan

baku secara domestik;

d. Meminimalisir hambatan kelembagaan dalam pendirian

bangunan seperti perizinan, yang disesuaikan dengan

peruntukan lahan.

e. Restrukturisasi usaha jasa konstruksi

Dukungan terhadap akses permodalan di bidang usaha jasa

konstruksi sangat kecil, ini dapat dilihat dari kecilnya investasi

bidang properti yang sangat berpengaruh terhadap usaha jasa

konstruksi. Sebagian dari usaha jasa sektor konstruksi

merupakan golongan kecil dan menengah, struktur seperti ini

menjadi tidak seimbang dan kurang kondusif untuk membentuk

suatu usaha yang kokoh, untuk itu perlu didorong terwujudnya



keseimbangan antara perusahaan besar dan kecil ataupun

spesialis dan umum.

f. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa

konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal,

berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang

berkualitas.

g. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang

menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan

penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan

kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

h. Mendorong kemandirian masyarakat jasa konstruksi yang

didasarkan pada peran aktif dari seluruh unsur masyarakat jasa

konstruksi dan keinginan yang kuat untuk maju bersama serta

mendahulukan kepentingan bersama.

i. Membuka jaringan bisnis dan koneksitas antara manufaktur,

pemasok dengan Pemerintah, BUMN, Badan Usaha Swasta baik

dalam maupun luar negeri.

j. Mempromosikan perkembangan industri dan teknologi

konstruksi.

k. Meningkatkan eksistensi dan kemampuan usaha jasa & industri

konstruksi yang profesional.

l. Membangun aliansi serta jaringan bisnis untuk memperluas

pangsa pasar.

m. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang

konstruksi secara maksimal sehingga menjadi profesional dan

berdaya saing tinggi sebagai penyedia jasa sektor konstruksi.

n. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan

perdesaan; perkantoran, perumahan dan pemukiman.

o. Mengatasi hambatan kelembagaan pendiriaan bangunan seperti

perizinan, yang disesuaikan dengan peruntukan lahan.

6.3.6. Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Secara keseluruhan sektor perdagangan memberikan

kontribusi yang sangat besar dalam struktur nilai tambah dan

pendapatan nasional. Demikian pula, perdagangan adalah sektor

yang paling besar dalam menyerap kesempatan kerja. Aktivitas

sektor lapangan usaha ini sangat luas dan beragam mulai dari

perdagangan eceran-kecil, hingga perdagangan besar, dan



distributor; juga diusahakan dalam status formal dan informal. Sektor

perdagangan sangat berperan sebagai penggerak pertumbuhan

ekonomi dan memiliki berbagai pengaruh (multiplier effect) pada

bidang-bidang lainnya. Pembangunan di bidang perdagangan

merupakan salah satu aktivitas bidang ekonomi yang mempunyai

peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi,

pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan usaha.

Secara umum Kebijakan, strategi dan program untuk

meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan

diantaranya :

a. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif melalui:

1) Penegakan Hukum

2) Penyederhanaan Sistem

3) Penyederhanaan Perijinan

b. Penyediaan tempat usaha, memberikan bantuan kredit lunak

dalam rangka menciptakan iklim usaha.

c. Penyediaan sumber-sumber pembiayaan bank dan non bank

yang semakin bervariasi bidang layanannya untuk memfasilitasi

UKM.

d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan

informasi tentang hal-hal yang terkait dengan dunia

perdagangan.

e. Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional agar mampu

bersaing dengan pasar modern.

f. Membangun dan mengembangkan pasar induk di kota-kota

besar, agar pasar konsumen di sekelilingnya dapat memperoleh

harga yang bersaing.

g. Selektif dalam pemberian izin pembangunan pusat perbelanjaan

modern yang mematikan pedagang kelas menengah dan bawah.

h. Mengembangkan berbagai ragam industri kreatif, agar tumbuh

dan dapat bersaing di pasar Internasional.

i. Menggalakan kegiatan promosi ekspor yang dilakukan baik di

dalam maupun luar negeri.

j. Melakukan standarisasi dan pengawasan pada mutu produk

guna menjaga citra produksi khususnya pasar internasional.

k. Mendorong dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM)

dengan antara lain:



1) Mengintegrasikan UKM dalam strategi industri yang ada

sekarang.

2) Memprioritaskan pengembangan sektor-sektor ekonomi,

dimana populasi UKM terkosentrasi dan secara spasial

tersebar di daerah-daerah.

3) Membangun program nasional untuk meningkatkan

kemampuan UKM yang berorientasi ekspor untuk

menangkap keuntungan globalisasi, dimana trading house

memegang peranan sangat penting.

Sedangkan pada subsektor perhotelan dan restoran akan

berkembang sejalan dengan majunya dunia pariwisata, baik dalam

melayani akomodasi wisatawan domestik dan mancanegara. Selain

itu juga akan berkembang sejalan dengan majunya sektor-sektor

yang memproduksi barang (pertanian, pertambangan, industri

pengolahan dan bangunan) yang kemudian diikuti oleh

berkembangannya sektor-sektor jasa-jasa.

Sehubungan dengan itu, maka strategi dan program untuk

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di bidang perhotelan dan

restoran antara lain:

a. Mendorong terus kemajuan pada sektor-sektor ekonomi yang

memproduksi barang sehingga tingkat mobilitas pelaku ekonomi

menjadi tinggi.

b. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja

hotel, dan memperbaiki manajemen pelayanan dalam rangka

meningkatkan pelayanan hotel.

c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan pengusaha

restoran sehingga dapat menyusun dan mempunyai bussines

plan yang jelas, kreatif dan mampu membaurkan masakan khas

Indonesia dengan selera pasar.

d. Mengembangkan wisata kuliner dengan berbagai jenis masakan

dan rasa nusantara baik untuk kelas menengah maupun atas

dan skala nasional maupun internasional.

e. Mengembangkan dan memantapkan bidang pariwisata dengan

antara lain :

1) Promosi pariwisata di dalam maupun di luar negeri, melalui

berbagai media dan melalui kemitraan dengan berbagai

lembaga di dalam dan di luar negeri;



2) Mengembangkan dan memperkuat data base dan jaringan

system informasi kepariwisataan;

3) Mengembangkan sekaligus memantapkan koordinasi dan

jaringan kerja antar sektor, instansi, wilayah, daerah dan

pelaku pariwisata;

4) Mengembangkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan

peraturan

di bidang pariwisata antara pemerintah provinsi dan pe

merintah daerah;

5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan UKM dalam

pembangunan industri pariwisata;

6) Pengembangan dan pembangunan sarana & prasarana

objek dan daya tarik wisata.

7) Memperluas diversifikasi dan meningkatkan daya saing

daerah tujuan dan produk pariwisata .

8) Percepatan pemulihan stabilitas politik dan keamanan dalam

negeri sehingga diharapkan dapat menghapus stigma

keberadaan teroris di Indonesia, sehingga akan

meningkatkan wisatawan dan investor lokal maupun

mancanegara untuk berkunjung atau menanamkan

modalnya dalam sektor pariwisata di Indonesia.

9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia

sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan

melalui jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non

formal.

10) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendanaan

(bank maupun non bank) baik lembaga pemerintah maupun

swasta untuk menciptakan investasi baru di bidang wisata.

6.3.7. Sektor Angkutan Dan Komunikasi

Sub sektor angkutan mengalami pertumbuhan yang fantastis,

yang mana hal ini tidak terlepas dari fungsinya mengantarkan barang

dan orang. Semakin besar barang yang dihasilkan oleh sektor

pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan serta bangunan,

maka semakin besar pula mobilitas distribusi barang. Mobilitas orang

semakin intens dengan semakin berkembangnya kegiatan di empat

sektor di atas dan meningkatnya kegiatan sektor jasa-jasa (yaitu:

perdagangan, hotel, restoran; lembangan keuangan, sewa

bangunan, dan jasa perusahaan; sektor pemerintahan, pertahanan



dan jasa-jasa lainnya). Yang lebih mengesankan adalah

pertumbuhan subsektor komunikasi (meliputi telpon fixed line dan

cellular, bisnis internet, mass-media cetak dan elektronik, kantor pos,

dll).

Kebijakan, strategi dan program untuk meningkatkan peluang

kerja di sektor angkutan dan komunikasi adalah :

a. Meningkatkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri, melalui

proses alih-teknologi, sehingga dapat membangun industri

angkutan dan komunikasi secara mandiri di dalam negeri.

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang

angkutan, termasuk kemampuan manajemen dan operasional

untuk meningkatkan level kompetensi dengan operator angkutan

dari luar negeri;

c. Menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi baik darat

maupun laut dan udara di seluruh Indonesia.

d. Menciptakan iklim kompetisi yang sehat dengan menciptakan

regulasi struktur pasar industri angkutan untuk menghapuskan

pasar monopoli dalam penyediaan sarana transportasi.

e. Meningkatkan kapasitas pelabuhan-pelabuhan pelayanan rakyat

pada pintu-pintu wilayah pertumbuhan yang menghubungkan

pulau-pulau di seluruh Indonesia, serta percepatan

pembangunan lapangan terbang di wilayah-wilayah yang

membutuhkan.

f. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana transportasi,

komunikasi dan informatika yang memadai, handal dan

terintegrasi.

g. Membangun sarana dan prasarana serta sistem

telekomunikasi terutama telepon yang menjangkau wilayah

seluruh Indonesia.

h. Mengembangkan media untuk mendukung pers yang bebas,

beranggung jawab, professional, dan mampu bertindak sebagai

alat kontrol sosial yang independen khususnya di bidang

transportasi dan informasi.

i. Meningkatkan pengawasan dan penertiban perizinan jalan raya,

laut dan jasa komunikasi dan informatika.

j. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika.



6.3.8. Sektor Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan, Jasa

Persewaan dan Jasa Perusahaan

Peran sektor ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi di

Indonesia sangat signifikan. Meskipun dalam penyerapan tenaga

kerja kontribusinya masih relatif kecil. Di Indonesia, sektor keuangan

digerakkan oleh dua lembaga keuangan yaitu lembaga perbankan

yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga non perbankan yang

terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana

pensiun dan pegadaian. Peranan sektor keuangan akan sangat

berpengaruh terhadap sektor lain karena pertumbuhan ekonomi

suatu Negara akan optimal apabila stabilitas sistem keuangan

Negara tersebut dapat dipelihara dengan baik. Untuk itu kebijakan

yang diterapkan dalam sektor ini akan sangat membantu terhadap

pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Berikut adalah beberapa

kebijakan yang dapat ditempuh :

a. Rencana Bisnis Bank;

b. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih

Pengetahuan di Sektor Perbankan

c. Dalam rangka menciptakan tenaga-tenaga profesional yang

kredibel di bidang asuransi, Bapepam dan LK bekerja sama

dengan asosiasi-asosiasi perusahaan perasuransian telah

mengidentifikasi 9 (sembilan) fungsi spesifik yang ada di industri

asuransi yang berbeda dengan yang ada di industri lain. Fungsi-

fungsi tersebut, yaitu: Underwriting; Survey Risiko; Klaim;

Reasuransi/Retrosesi; Pelayanan nasabah; Aktuaria; Syariah

compliance; Risk Management/ERM; Sales/Agen/Broker.

d. Tenaga Kerja yang hendak berprofesi di Pasar Modal wajib lulus

ujian profesi dan telah mendapat izin profesi dimaksud;

e. Dengan penyerapan tanaga kerja sebanyak 8.133 orang

pegawai tetap, dan sebanyak 16.134 orang tenaga outsourcing,

diharapkan Pegadaian mampu bersaing dengan perusahaan-

perusahaan besar lainnya dan berupaya melakukan

pembenahan internal perusahaan guna mencapai kinerja yang

lebih baik;

f. Pegadaian sesuai misinya, berusaha mengoptimalkan sumber

daya yang dimiliknya terutama SDM Pegadaian.



6.3.9. Sektor Pemerintah, Pertahanan dan Jasa &

Kemasyarakatan

Sejalan dengan perkembangan sektor penghasilan barang,

sektor pemerintah, pertahanan dan jasa & kemasyarakatan juga

meningkat dan mempunyai prospek yang baik, hal ini tentu saja

semakin menuntut tenaga kerja mempunyai keahlian khusus.

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sektor ini relatif banyak

dikarenakan sangat luasnya cakupan dalam sektor ini. Cakupan dari

lapangan usaha atau sektor ini adalah jasa pemerintahan umum dan

pertahanan, jasa kemasyarakatan pemerintahan dan swasta serta

jasa perseorangan. Tambahan Kesempatan kerja untuk sektor ini

pada tahun 2013-2014 sebanyak 0,31 juta orang dan merupakan

tambahan terbesar ke empat setelah sektor industri, sektor

bangunan dan sektor perdagangan. Berikut beberapa kebijakan

yang ditempuh dalam sektor ini diantaranya :

a. Optimalisasi peran subsektor swasta pengembangan ekonomi

nasional

b. Bantuan promosi dalam pengembangan subsektor swasta

c. Pendampingan dan pelatihan jasa subsektor swasta

d. Bantuan akses permodalan dan informasi pasar dalam

pengembangan jasa swasta

6.4 Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Tambahan

Angkatan Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks harus didekati dari

berbagai sudut pandang yang pada akhirnya akan mengerucut menjadi

penyelesaian permasalahan yang terpadu, terarah dan menyeluruh.

Dengan demikian dalam penyelesaian masalah pengangguran juga harus

dimulai dari pengendalian tambahan angkatan kerjanya. Secara umum

pengangguran merupakan selisih tenaga kerja yang dibutuhkan dunia kerja

dengan kelebihan persediaan angkatan kerja. Sehingga dalam rangka

mengurangi jumlah penganggur juga harus dimulai dari pengendalian

tambahan angkatan kerjanya.



Gambar 6.1 Pengendalian Angkatan Kerja

Unggul/Kompeten

Pekerja Perlu Up-grading

AK Pekerja Anak

PELATIHAN KERJA

Siap Kerja

PUK Tambahan Penganggur Perlu Up-grading

Usia Muda/Sekolah

BAK

Bersekolah

Ibu Rumah Tangga

Penerima Pendapatan

Lainnya

Sebagaimana tampak dalam bagian bagan di atas Angkatan kerja

(AK) merupakan bagian dari penduduk usia kerja (PUK) yang masuk

dalam pasar kerja baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, karena itu

tambahannya dikendalikan melalui perubahan status menjadi Bukan

Angkatan Kerja (BAK) bagi mereka yang memang seharusnya tidak perlu

masuk angkatan kerja. BAK ini terdiri dari mereka yang masih harus

bersekolah, ibu rumah tangga, penerima pendapatan dan juga yang

termasuk kategori Lainnya.

Patut diingat bahwa ditinjau dari sisi potensinya jumlah angkatan

kerja yang besar sesungguhnya merupakan sesuatu yang bernilai positif

karena merekalah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam

menanggung beban pemenuhan kebutuhan konsumsi baik bagi dirinya

sendiri, penduduk muda (0-14 tahun), lansia (60+) maupun golongan lain

yang karena sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Hanya saja nilai positif ini hanya berlaku jika ia bekerja dan menerima

pendapatan yang layak dan . Dengan demikian, kondisi pengendalian ini

semata terjadi karena adanya surplus persediaan tenaga kerja yang

berpotensi menambah angka pengangguran atau penurunan kualitas

penduduk lainnya. Dengan demikian untuk karakteristik tertentu memang

PENGENDALIAN TAMBAHAN ANGKATAN KERJA



harus dibatasi dan dikendalikan. Secara umum di banyak negara

pengangguran memang didominasi oleh mereka yang berusia muda, yaitu

yang belum mempunyai pengalaman kerja yang memadai serta tidak

didukung oleh pendidikan dan keterampilan yang layak untuk bisa masuk

ke dalam pasar kerja. Sehingga dalam hal ini kebijakan pengendalian

tambahan angkatan kerja perlu difokuskan bagi mereka yang seharusnya

masih bersekolah.

Kondisi bersekolah merupakan hal vital dalam memenuhi standar

kompetensi tenaga kerja, karena itu jika seseorang seharusnya masih

harus menempa dirinya dalam lingkungan sekolah, maka keberadaanya

dalam pasar kerja berarti mengurangi kapasitasnya untuk menjadi tenaga

kerja yang lebih baik. Hal itu karena AK muda -atau bahkan pekerja anak

(di bawah 18 tahun)- secara fisik, mental, spiritual pada umumnya masih

labil, selain juga pengetahuan dan pengalamannya belum memadai untuk

terjun menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Mereka juga cukup rentan

terhadap perlakuan yang kurang layak dalam dunia kerja. Artinya,

kepesertaan mereka dalam pasar kerja memang didasarkan kondisi yang

tidak memadai atau belum ideal, baik dari sisi kesejahteraan keluarga yang

tidak mampu menyekolahkan mereka, maupun pemerintah yang

seharusnya lebih siap dalam upaya menahannya dalam dunia sekolah.

Dengan demikian perlu ada strategi dua arah dalam kebijakan

pengendalian tambahan angkatan kerja usia sekolah ini, yaitu

menanamkan pentingnya nilai bersekolah bagi masa depan anak-anak

dalam keluarga tersebut dan dari sisi pemerintah perlu adanya upaya yang

sungguh-sungguh dengan strategi yang berbasis kajian di lapangan/bukti

empirik sehingga diharapkan lebih tepat sasaran dalam menahan mereka

untuk bersekolah dalam rangka peningkatan modal manusia ini.

Beberapa kebijakan dalam pengendalian tambahan AK ini adalah

sebagai berikut :

1. Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi Program Wajib Belajar 9

Tahun;

2. Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun;

3. Pengawasan Efektivitas, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana

BOS (Biaya Operasional Sekolah);

4. Pengawasan Efektivitas, Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga

Harapan (PKH);



5. Penggalangan koordinasi yang komprehensif dalam pemenuhan

target-target MDGs (Millenium Development Goals) bagi semua

pemangku kebijakan;

6. Upaya yang lebih tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia (Human Development Index);

7. Pemantapan Remedial Program (program menahan anak sekolah

agar tetap bersekolah) dari Kementerian Pendidikan Nasional dan

Bappenas.

Sebagaimana diketahui bahwa berbagai kebijakan tersebut adalah

kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini. Penyelesaian

tersebut merupakan pendekatan formal dalam pengendalian tambahan

angkatan kerja. Dalam bagan di atas tergambar bahwa dalam strategi

penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan khususnya mengurangi

jumlah penganggur, perlu difokuskan pada peningkatan modal manusianya

(human capital). Peningkatan modal manusia ini adalah peningkatan

kualitas kesehatan dan pendidikannya. Dalam perencanaan tenaga kerja

maka lebih difokuskan pada sisi pendidikannya.

Pengendalian Angkatan Kerja, selain melalui peningkatan Tingkat

Partisipasi sekolah (TPS), juga perlu dikendalikan melalui peningkatan

Bukan Angkatan Kerja (BAK) khususnya ibu rumah tangga. Pengendalian

Angkatan Kerja yang bersumber ibu rumah tangga memang relatif sulit

karena :

1. Semakin tinggi pendidikan ibu rumah tangga mempunyai

kecenderungan untuk memasuki pasar kerja atau ingin

berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Pendapatan keluarga yang relatif kurang, dengan sedikitnya

pendapatan rumah tangga khususnya yang diperoleh kepala rumah

tangga (para lelaki) maka mendorong ibu rumah tangga ingin

berpartisipasi untuk memperoleh pendapatan.

3. Keberhasilan Program Keluarga Berencana, dengan berhasilnya

Program Keluarga Berencana maka tanggung jawab ibu rumah

tangga khususnya dalam melahirkan dan membesarkan anak relatif

lebih pendek bila dibandingkan bila tidak KB, sehingga waktu yang

terluang dapat digunakan untuk masuk pasar kerja/bekerja yang

lebih produktif.



4. Teknologi rumah tangga yang semakin modern, hal ini berdampak

pada banyaknya waktu luang ibu rumah tangga, sehingga dapat

digunakan untuk masuk pasar kerja.

Selain itu pengendalian yang perlu dilakukan adalah masuknya

(migrasi) tenaga kerja asing dari luar negeri. Dengan masuknya tenaga

kerja asing ke dalam negeri perlu adanya pembatasan yang sangat ketat

agar kesempatan kerja di dalam negeri tidak dapat diisi orang asing. Hal ini

sebenarnya juga telah dilakukan Pemerintah, contohnya tenaga kerja asing

yang boleh masuk Indonesia hanya jabatan-jabatan yang bersifat

profesional/manajerial, tenaga kerja asing yang masuk karena ada

keterikatan dengan investasi, pengendalian mutu dan sebagainya.

6.5 Kebijakan, Strategi dan Program Pelatihan Tenaga Kerja

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,

produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat dan keterampilan

serta keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau

pekerjaan. Sesuai UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pelatihan

kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan

dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada

standar kompetensi kerja dan dapat dilaksanakan secara berjenjang.

Nitisemito (1996:35), mendefinisikan pelatihan atau training sebagai

suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan

sikap, tingkah laku ketrampilan, dan pengetahuan dari karyawannya sesuai

dengan keinginan perusahaan. Dengan demikian, pelatihan yang

dimaksudkan adalah pelatihan dalam pengertian yang luas, tidak terbatas

hanya untuk mengembangkan ketrampilan semata-mata.

Sedangkan Mangkuprawira (2003:135) berpendapat bahwa pelatihan

bagi karyawan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan

keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin trampil dan mampu

dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai

dengan standar. Mangkuprawira juga memberikan perbedaan pada

pengertian pelatihan dan pendidikan. Pelatihan lebih merujuk pada

pengembangan keterampilan bekerja (vocational) yang dapat digunakan

dengan segera, sedangkan pendidikan memberikan pengetahuan tentang



subyek tertentu, tetapi sifatnya lebih umum, terstruktur untuk jangka waktu

yang jauh lebih panjang.

Dalam hal ini investasi sumber daya manusia memang bersifat

jangka panjang, sehingga manfaatnya baru dapat dirasakan dalam waktu

yang cukup lama. Sehingga mengingat perkembangan teknologi dan

tingkat perubahan yang cukup besar memberi resiko bahwa pendidikan

yang telah ditempuh tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Namun, investasi

sumber daya manusia juga memberikan aplikasi berbiaya murah yang

cukup variatif. Pelatihan-pelatihan yang terarah, bersifat short term dan

dilakukan secara konsisten dengan orientasi kebutuhan yang secara terus

menerus disesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi, merupakan

salah satu pilihan murah yang berhasil guna.

Dengan demikian walaupun berimplikasi biaya, kegiatan pelatihan ini

akan sangat menguntungkan pada jangka panjang, dimana kapasitas

berproduksi seorang tenaga kerja merupakan kualitas tenaga kerja yang

bersangkutan. Seorang tenaga kerja yang berkualitas tinggi mampu

berproduksi lebih banyak daripada tenaga kerja yang berkualitas rendah.

Dengan begitu, dengan jumlah tenaga kerja yang sama output yang

dihasilkan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas tenaga

kerja yang bersangkutan.

Mengingat kebutuhan akan pelatihan memerlukan standarisasi maka

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan

Nasional Sertifikasi Profesi sebagai langkah awal dalam rangka

menciptakan standar kompetensi pekerja. Kedudukan badan yang

independen dan terpisah dari campur tangan birokrasi akan memperlancar

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan ini. Dengan adanya sertifikasi

kompetensi yang memadai diharapkan investor dapat memperkirakan

waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melatih pekerja.

Pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh lembaga pelatihan

memerlukan informasi mengenai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh

pemberi kerja. Jenis pelatihan dapat direncanakan lebih baik apabila

sistem informasi pasar kerja dapat dibangun. Hal ini juga dapat

mengurangi berbagai kegiatan pelatihan yang tidak relevan terhadap

permintaan pasar kerja. Terbentuknya sistem informasi pasar kerja sangat

bermanfaat pula bagi pengambil kebijakan untuk menyusun kebutuhan

pelatihan dalam rangka peningkatan daya saing.



Kebijakan pelatihan ini memerlukan dukungan data tentang seberapa

besar sebenarnya tenaga kerja kita yang perlu dilatih. Data ini dapat

diperoleh dari tambahan kesempatan kerja. Secara lebih spesifik data yang

diperlukan untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja yang perlu

mendapatkan pelatihan adalah data penduduk yang bekerja menurut

status pekerjaan, lapangan usaha, jabatan, dan tingkat pendidikan. Dari

keempat data tersebut selanjutnya dilakukan perkiraan untuk

menghasilkan seberapa besar tambahan kesempatan kerja yang tercipta.

Dari data penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama

terdapat tiga kelompok status pekerjaan utama yang memerlukan

peningkatan kualitas dan produktivitasnya yaitu berusaha sendiri tanpa

bantuan, berusaha dengan dibantu, dan pekerja/buruh/karyawan. Dari

ketiga kelompok tersebut dua diantaranya perlu diarahkan kepada

pelatihan kewirausahaan yaitu mereka yang berusaha sendiri tanpa

bantuan dan berusaha dengan dibantu serta yang diarahkan untuk menjadi

pekerja/buruh/karyawan.

Berdasarkan perkiraan kesempatan kerja tahun 2013, bahwa

yang perlu dilakukan pelatihan tentang :

a. Kewirausahaan (usaha sendiri dan dibantu) sebanyak 378 ribu orang

b. Karyawan sebanyak 818 ribu orang

Jumlah sasaran yang perlu dilatih pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.196

ribu orang.

Tabel 6.1.

Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja

Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan

Tahun 2013

Status Pekerjaan Utama

Tingkat Pendidikan

Jumlah ≤ SD SMTP

SMTA Umum

SMTA Kejuruan

Diploma Universitas

1 Brsh Sendiri tanpa bantuan (68) 73 120 140 21 91 376

2 Brsh Dengan Dibantu (65) 70 115 135 20 88 362

3 Brsh Dengan Buruh (24) 26 43 50 7 33 135

4 Pekerja/Buruh/karyawan (329) 308 510 595 95 420 1,600

5 Pkj Bebas di Pertanian 16 26 43 50 - - 134

6 Pkj Bebas di Non Pertanian (13) 14 24 28 4 18 74

7 Pekerja tak dibayar 32 (34) (56) (66) (10) (43) (177)

JUMLAH (452) 483 798 932 138 607 2,505

Sumber : Data diolah Pusat PTK



Untuk tahun 2014 yang perlu dilakukan pelatihan tentang :

a. Kewirausahaan (usaha sendiri dan dibantu) sebanyak 389 ribu orang

b. Karyawan sebanyak 866 ribu orang

Jumlah sasaran yang perlu dilatih pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.255

ribu orang.

Tabel 6.2.

Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja

Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan

Tahun 2014

Status Pekerjaan Utama

Tingkat Pendidikan

Jumlah ≤ SD SMTP

SMTA Umum

SMTA Kejuruan

Diploma Universitas

1 Brsh Sendiri tanpa bantuan (79) 73 125 150 22 89 380

2 Brsh Dengan Dibantu (76) 70 121 144 21 86 366

3 Brsh Dengan Buruh (29) 27 46 55 8 33 140

4 Pekerja/Buruh/karyawan (383) 319 547 653 102 421 1,659

5 Pkj Bebas di Pertanian 12 26 45 51 - - 136

6 Pkj Bebas di Non Pertanian (15) 14 24 29 4 17 74

7 Pekerja tak dibayar 40 (38) (65) (77) (11) (46) (196)

JUMLAH 529 492 844 1,008 145 600 2,560

Berdasarkan tabel 6.1 dan 6.2 di atas, pada tahun 2013 dan 2014

diperkirakan akan terdapat tambahan kesempatan kerja masing-masing

sebesar 2,5 juta orang dan 2,6 juta orang. Dari tambahan kesempatan

kerja pada tahun 2013, bila dilihat dari kelompok berusaha sendiri tanpa

bantuan dan berusaha dengan dibantu (SMTA ke bawah) maka jumlah

yang perlu dilatih adalah sebanyak 378 ribu orang. Sedang untuk tahun

2014 diperkirakan jumlah yang perlu dilatih adalah sebanyak 389 ribu

orang.

Untuk melatih tambahan tenaga kerja yang perlu dilatih tentu saja

diperlukan tambahan jumlah instruktur dikarenakan jumlah instruktur yang

ada khususnya yang ada di BLK milik pemerintah tidak seimbang dengan

tambahan tenaga kerja yang perlu dilatih.



Tabel 6.3.

Perkiraan Tambahan Instruktur

Di Lembaga Latihan Pemerintah

Tahun 2013-2014

TAHUN JUMLAH INSTRUKTUR

(Orang)

2013* 400

2014* 450

Sumber : Data Diolah Pusat PTK

Berdasarkan pada perkiraan tahun 2012, diperkirakan diperlukan

tambahan jumlah instruktur sebanyak 400 orang dan pada tahun 2014

diperkirakan bertambah menjadi 450 orang. Diharapkan dengan adanya

penambahan jumlah instruktur ini dapat memberikan kontribusi yang besar

terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga mereka siap bekerja

baik itu sebagai wirausahawan baru maupun sebagai pekerja/karyawan/

buruh.

Berikut akan diuraikan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan

pelatihan yang difokuskan kepada kewirausahaan dan untuk menjadi

pekerja/buruh/karyawan.

6.5.1. Pelatihan Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

6.5.1.1 Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan dan Berusaha

dengan Dibantu.

Dari perkiraan tambahan kesempatan kerja

berdasar tabel 6.1 dan tabel 6.2, terdapat 378 ribu orang

pada tahun 2013 yang perlu mendapatkan pelatihan dengan

fokus kewirausahaan, sedangkan pada tahun 2014

diperkirakan jumlahnya menjadi sebesar 389 ribu orang.

Dengan banyaknya tenaga kerja yang perlu dilatih maka

dibutuhkan pula biaya besar yang harus dikeluarkan. Selain

itu, jumlah lembaga pelatihan, instruktur, serta daya

tampung lembaga pelatihan itu sendiri perlu ditambah

mengingat besarnya tenaga kerja yang perlu dilatih.



Program pelatihan yang potensial dikembangkan

untuk kelompok berusaha sendiri tanpa bantuan dan dibantu

diantaranya :

1. Pelatihan pemilihan produksi pertanian yang bernilai

tinggi dan laku di pasaran

2. Pelatihan cara bercocok tanam yang lebih efisien

3. Pelatihan budidaya perikanan dan peternakan

4. Pelatihan penggunaan alat-alat mesin pertanian

5. Pelatihan tata boga

6. Pelatihan tata busana

7. Pelatihan kerajinan tangan

8. Pelatihan pertukangan

9. Pelatihan meubel

10. Pelatihan elektronika

11. Pelatihan otomotif

12. Pelatihan potong rambut

13. Pelatihan manajemen sederhana dalam kewirausahaan

14. Pelatihan pengemasan dan pemasaran serta promosi

hasil usaha, dan lain-lain

6.5.1.2 Pekerja/Buruh/Karyawan

Berdasarkan pada perkiraan tambahan

kesempatan kerja seperti pada tabel 6.1 dan tabel 6.2,

diperkirakan akan terdapat tambahan sebanyak 818 ribu

orang pada tahun 2013 yang perlu dilatih untuk menjadi

pekerja/buruh/karyawan, sedangkan pada tahun 2014

diperkirakan akan sedikit menurun menjadi sebesar 866 ribu

orang. Jumlah tersebut adalah mereka yang berpendidikan

SMTA ke bawah. Sedangkan untuk tingkat Diploma dan

Universitas tidak perlu lagi diadakan pelatihan karena

mereka dianggap sudah siap bersaing di pasar kerja.

Prioritas pelatihan yang bisa dikembangkan bagi

mereka yang akan menjadi pekerja/buruh/karyawan

diantaranya :

1. Pelatihan otomotif

2. Pelatihan teknologi mekanik

3. Pelatihan elektronika

4. Pelatihan komputer, sekretaris



5. Pelatihan operator mesin

6. Pelatihan pembukuan/akuntansi

7. Pelatihan perhotelan, dan lain-lain.

6.5.2. Pelatihan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Seperti sudah disebutkan diatas, bahwa pada tahun 2013

diperkirakan akan terdapat sebanyak 1.196 ribu orang yang perlu

dilatih berdasarkan jenis pekerjaannya. Sedangkan pada tahun

2014 diperkirakan jumlahnya akan sedikit meningkat menjadi

sebesar 1.255 ribu orang. Dari jumlah tersebut dapat kita bedakan

jenis pelatihan prioritasnya agar pelatihannya lebih terarah dan

luarannya dapat diserap pasar kerja.

1. Pertanian

Di sektor pertanian, ada beberapa jenis pelatihan yang bisa

dikembangkan, misalnya :

a. Pelatihan peternak unggas

b. Pelatihan operator mesin pertanian dan kehutanan

c. Pelatihan pekerja pertanian, perkebunan, dan pembibitan

d. Pelatihan petani dan nelayan subsisten

e. Pelatihan pekerja pertanian dan peternakan

2. Industri Manufaktur

Untuk sektor industri manufaktur sebisa mungkin disesuaikan

dengan potensi daerah dan jenis industri yang ada di daerah

masing-masing. Hal ini diperlukan agar jenis pelatihan yang

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Beberapa

jenis pelatihan yang bisa dikembangkan, diantaranya :

a. Pelatihan pembuat roti, kue kering, dan kembang gula

b. Pelatihan tukang jahit, pembuat pakaian, dan pembuat topi

c. Pelatihan penyulam

d. Pelatihan tukang kayu dan meubel

e. Pelatihan operator mesin jahit

3. Konstruksi

Di bidang konstruksi, jenis pelatihan yang masih bisa

dikembangkan diantaranya :

a. Pelatihan tukang kayu dan meubel

b. Pelatihan pembuat kerangka bangunan

c. Pelatihan teknisi teknik sipil



4. Jasa-jasa

Untuk sektor jasa, sebenarnya banyak pelatihan yang bisa

dikembangkan. Karena sektor ini memang mengharuskan

memiliki tingkat keterampilan yang tinggi. Beberapa jenis

pelatihan yang bisa dikembangkan diantaranya :

a. Pelatihan montir kendaraan

b. Pelatihan pemangkas rambut, perias, dan perawat

kecantikan

c. Pelatihan pembantu dan pembersih rumah tangga

d. Pelatihan pengemudi mobil taksi

e. Pelatihan tukang jahit, pembuat pakaian, dan pembuat

topi, dan lain-lain.

5. Sektor lainnya

Untuk sektor lainnya yang masih bisa dikembangkan, untuk

menambah keterampilan tenaga kerja yang akan memasuki

pasar kerja diantaranya :

a. Pelatihan operator mesin forklift

b. Pelatihan teknisi teknik mesin

c. Pelatihan teknisi teknik listrik

d. Pelatihan juru masak

e. Pelatihan operator komputer dan mesin pengolah data

f. Pelatihan pelayan restoran dan bar

g. Pelatihan perakit peralatan listrik, dan lain-lain.

Dari uraian diatas, diperlukan strategi yang dapat

mendukung terlaksananya pelatihan yang terencana dan terarah.

Strategi dimaksud antara lain :

1. Adanya perencanaan pelatihan berdasarkan pada pada

kebutuhan sektor, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan

status pekerjaan.

2. Mendayagunakan seluruh potensi lembaga pelatihan baik yang

dikelola oleh pemerintah, swasta, dan perusahaan serta

membangun BLK baru.

3. Memberikan pelatihan kepada angkatan kerja baru untuk

meningkatkan kualitasnya agar mampu mengisi kesempatan

kerja yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.

4. Membangun link and match antara program pendidikan dan

program pelatihan dengan dunia kerja.



6.6 Kebijakan, Strategi dan Program Penempatan Tenaga Kerja

Kebijakan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk pengembangan

pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri,

pengembangan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga

kerja asing. Keempat kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk

mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu masalah

pengangguran dan setengah pengangguran.

Kebijakan nasional bidang penempatan tenaga kerja diarahkan

pada perluasan kesempatan kerja, yakni melalui kebijakan lintas sektor

yang mendorong setiap sektor untuk menciptakan peluang kerja, serta

melalui berbagai program pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi RI, dan Pemerintah Daerah. Secara lebih spesifik,

kebijakan nasional bidang penempatan tenaga kerja akan diupayakan

untuk diarahkan pada 3 (tiga) jenis status pekerjaan yang dianggap penting

pada 5 (lima) lapangan usaha yang ditetapkan sebagai sektor prioritas

dalam pembangunan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pendekatan

yang digunakan untuk memformulasikan kebijakan penempatan tenaga

kerja dalam Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2013-2014 ini

adalah dengan cara menentukan target utama penempatan tenaga kerja

berdasarkan jenis status pekerjaan dan lapangan usaha (sektor).

Adapun ketiga jenis status pekerjaan yang menjadi target utama

penempatan tenaga kerja pada tahun 2013-2014 adalah kesempatan kerja

dengan status Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan, Berusaha Dengan

Dibantu, dan Pekerja/Buruh/Karyawan. Dasar pertimbangan penetapan

kesempatan kerja dengan status Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan serta

Berusaha Dengan Dibantu sebagai target utama penempatan tenaga kerja

pada tahun 2013-2014 adalah karena kedua jenis status pekerjaan

tersebut merupakan bentuk dari Kewirausahaan. Dengan menciptakan

banyak Kewirausahaan, maka akan mendorong terciptanya banyak

kesempatan kerja baru. Sedangkan, dasar pertimbangan penetapan

kesempatan kerja dengan status Pekerja/Buruh/Karyawan sebagai salah

satu target utama penempatan tenaga kerja pada tahun 2013-2014 adalah

karena pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan yang bersifat formal.

Seperti kita ketahui bersama bahwa penciptaan kesempatan kerja formal

dalam jumlah yang banyak merupakan salah satu sasaran pembangunan

ketenagakerjaan nasional. Hal ini disebabkan pekerja sektor formal

merupakan pekerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan yang

mendapatkan perlindungan negara, menghasilkan pendapatan yang tetap,



dengan tempat kerja yang memiliki keamanan kerja (job security), serta

dengan status permanen pada unit usaha atau lembaga yang berbadan

hukum.

Kelima lapangan usaha yang menjadi sektor prioritas dan

ditetapkan sebagai target utama penempatan tenaga kerja pada tahun

2013 adalah Sektor Industri, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan,

Sektor Jasa, dan Sektor Keuangan. Sektor Industri sangat diharapkan

menjadi pilar utama dalam mengurangi angka pengangguran, karena

selain potensinya yang besar dalam penciptaan lapangan kerja, juga

merupakan representasi lapangan pekerjaan sektor formal. Sektor

Konstruksi, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa dan Sektor Keuangan

merupakan jenis lapangan usaha yang terus berkembang pesat seiring

dengan implementasi perdagangan bebas (Free-Trade). Bersama Sektor

Industri, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa dan Sektor Keuangan ini

merupakan ciri dari negara yang berbasis perekonomian modern.

Sedangkan, penetapan Sektor Konstruksi sebagai salah satu sektor

prioritas adalah karena sektor ini memiliki potensi besar dalam

menciptakan banyak kesempatan kerja mengingat pembangunan

infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia merupakan target utama

pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kesempatan kerja kemudian diperkirakan menurut jenis jabatan

dengan menggunakan basis 5 (lima) digit berdasarkan Klasifikasi

Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Kesempatan kerja menurut jenis

jabatan ini difokuskan hanya pada kelima lapangan usaha yang menjadi

sektor prioritas, yaitu Sektor Industri, Sektor Konstruksi, Sektor

Perdagangan, Sektor Jasa dan Sektor Keuangan. Dengan demikian, dapat

diketahui jenis jabatan yang dibutuhkan pada tahun 2013 dan 2014,

sehingga dapat diidentifikasi spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan

oleh angkatan kerja guna mengisi jabatan-jabatan tersebut. Selanjutnya,

dapat dirancang program-program pelatihan yang mengacu kepada

kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut.

Berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan akan terdapat tambahan

kesempatan kerja sebesar 2,505 juta orang pada tahun 2013 dan sebesar

2,560 juta orang pada tahun 2014 (lihat Tabel 6.4 dan 6.4). Berdasarkan

Status Pekerjaan Utama, tambahan kesempatan kerja terbesar pada

kedua tahun tersebut adalah untuk Pekerja/Buruh/Karyawan. Sedangkan,

berdasarkan Lapangan Usaha Utama, tambahan kesempatan kerja

terbesar pada kedua tahun tersebut adalah terdapat pada Sektor Industri.



Tabel 6.4 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja

Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2013

STATUS PEKERJAAN

TAMBAHAN KESEMPATAN KERJA

JUMLAH (DALAM RIBU)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Brsh Sendiri tanpa bantuan

(19) 7 149 2 81 78 3 26 49 376

2 Brsh Dengan Dibantu (18) 7 143 2 78 75 3 25 47 362

3 Brsh Dengan Buruh (7) 3 54 1 29 28 1 9 18 135

4 Pekerja/Buruh/karyawan (79) 31 633 9 346 332 12 110 208 1,600

5 Pkj Bebas di Pertanian 134

134

6 Pkj Bebas di Non Pertanian

1 28 - 15 15 1 5 9 74

7 Pekerja tak dibayar 9 (3) (70) (1) (38) (37) (1) (12) (23) (177)

JUMLAH 20 46 936 13 511 491 18 162 308 2,505


Untuk kesempatan kerja dengan status Berusaha Sendiri Tanpa

Bantuan pada tahun 2013 ditargetkan bertambah sebanyak 376 ribu orang

dan pada tahun 2014 ditargetkan bertambah sebanyak 380 ribu orang. Di

lapangan usaha Industri Pengolahan, untuk status ini ditargetkan

bertambah sebanyak 149 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah

sebanyak 148 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha

Konstruksi/Bangunan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 81

ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 85 ribu orang pada

tahun 2014. Di lapangan usaha Perdagangan, untuk status ini ditargetkan

bertambah sebanyak 78 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah

sebanyak 80 ribu orang pada tahun 2014. Sedangkan, di lapangan usaha

Jasa, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak sebanyak 49 ribu

orang pada tahun 2013 dan tahun 2014. Di lapangan usaha Keuangan,

untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 26 ribu pada tahun 2013

dan tahun 2014.

Untuk kesempatan kerja dengan status Berusaha Dengan Dibantu

pada tahun 2013 ditargetkan bertambah sebanyak 362 ribu orang dan

pada tahun 2014 ditargetkan bertambah sebanyak 366 ribu orang. Di

lapangan usaha Keuangan, untuk status ini ditargetkan bertambah

sebanyak 25 ribu pada tahun 2013 dan 2014. Di lapangan usaha Industri

Pengolahan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 143 ribu



orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 142 ribu orang pada

tahun 2014. Di lapangan usaha Konstruksi/Bangunan, untuk status ini

ditargetkan bertambah sebanyak 78 ribu orang pada tahun 2013 dan

bertambah sebanyak 82 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha

Perdagangan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 75 ribu

orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 76 ribu orang pada tahun

2014. Sedangkan, di lapangan usaha Jasa, untuk status ini ditargetkan

bertambah sebanyak sebanyak 47 ribu orang pada tahun 2013 dan 2014.

Tabel 6.5 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja

Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2014

STATUS PEKERJAAN

TAMBAHAN KESEMPATAN KERJA

JUMLAH (DALAM RIBU)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Brsh Sendiri tanpa bantuan (20) 8 148 2 85 80 3 26 49 380

2 Brsh Dengan Dibantu (19) 8 142 2 82 76 3 25 47 366

3 Brsh Dengan Buruh (7) 3 54 1 31 29 1 9 18 140

4 Pekerja/Buruh/karyawan (85) 34 644 10 370 347 13 112 214 1,659

5 Pkj Bebas di Pertanian 136 - - - - - - - - 136

6 Pkj Bebas di Non Pertanian - 1 27 0 16 15 1 5 9 74

7 Pekerja tak dibayar 10 4 (76) (1) (44) (41) (2) (13) (25) (196)

JUMLAH 16 50 939 14 540 506 19 164 312 2,560


Untuk kesempatan kerja dengan status Pekerja/Buruh/Karyawan

pada tahun 2013 ditargetkan bertambah sebanyak 1,600 ribu orang dan

pada tahun 2014 ditargetkan bertambah sebanyak 1,659 ribu orang. Di

lapangan usaha Keuangan, untuk status ini ditargetkan bertambah

sebanyak 110 ribu pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 112 ribu

pada tahun 2014. Di lapangan usaha Industri Pengolahan, untuk status ini


bertambah sebanyak 644 ribu orang pada tahun 2014. Di lapangan usaha

Konstruksi/Bangunan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak

346 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 370 ribu orang

pada tahun 2014. Di lapangan usaha Perdagangan, untuk status ini


bertambah sebanyak 347 ribu orang pada tahun 2014. Sedangkan, di

lapangan usaha Jasa, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak

208 ribu orang pada tahun 2013 dan bertambah sebanyak 214 ribu pada

tahun 2014.



Dengan perkiraan penempatan tambahan tenaga kerja tersebut,

maka diperlukan pegawai pengantar kerja yang memadai baik dari segi

kualitas maupun kuantitas untuk dapat memberikan pelayanan dan

bimbingan kepada mereka. Mencermati data yang ada, diperkirakan dalam

periode 2013-2014 diperlukan tambahan pegawai pengantar kerja.

Tambahan pegawai pengantar kerja ini diharapkan setidaknya bisa

membantu para pengguna dan pencari kerja untuk mendapatkan

pekerjaan/ pekerja sesuai dengan kualifikasi yang yang dibutuhkan.

Dan untuk mendukung pencapaian target-target penempatan

tenaga kerja tersebut di atas, maka diperlukan berbagai kebijakan yang

komprehensif untuk mengatasi besarnya angkatan kerja yang perlu

ditempatkan antara lain:

1. Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri

a. Peningkatan peran daerah dalam memfasilitasi penempatan dan

perlindungan pekerja.

b. Perluasan Kesempatan Kerja yang berorientasi pada Usaha

Mandiri

c. Perluasan Kesempatan Kerja dengan meningkatkan penciptaan

wirausaha baru, meliputi Tenaga Kerja Pemuda Mandiri

Profesional, Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik

dalam program pendampingan wirausaha, Tenaga Kerja Mandiri,

Pendampingan Wirausaha Baru, terapan Teknologi Tepat Guna.

d. Padat Karya Produktif

e. Penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna melalui

pelaksanaan padat karya infrastruktur, pelaksanaan padat karya

ekonomi produktif;

f. Penempatan Tenaga Kerja Khusus, seperti untuk penyandang

cacat, dll;

g. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

h. Menggandeng perusahaan dan Diknas dalam rangka menggiatkan

program Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan bagi

lulusan baru SMA atau PT, untuk menerima mereka sebagai

tenaga kerja magang;

i. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Direktorat Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, untuk mendorong program-

program yang terkait dengan ketenagakerjaan.



2. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar

negeri.

a. Revisi Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan

b. Revisi Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI ke Luar Negeri

c. Peraturan tentang rekrutmen tenaga kerja, outsourcing,

pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK)

d. Peraturan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

e. Ratifikasi konvensi buruh migran;

3. Upaya Peningkatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri

a. Menyempurnakan regulasi dan memperkuat kelembagaan

penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar

negeri;

b. Menyusun MoU tentang penempatan dan perlindungan TKI dengan

setiap negara penempatan;

c. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan penempatan Tenaga

Keja Luar Negeri;

d. Pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga penempatan tenaga

kerja baik pemerintah maupun swasta, melalui pembinaan,

monitoring dan pengawasan secara profesional sesuai peraturan

yang berlaku.

e. Mengembangkan informasi pasar kerja luar negeri;

f. Meningkatkan Identifikasi peluang kerja di luar negeri;

g. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

h. Bimbingan dan pemberdayaan TKI Purna.

i. Meningkatkan networking pasar kerja internasional.

4. Peningkatan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan

Pengembangan kegiatan informasi pasar kerja melalui:

a. Penggunaan teknologi informasi dengan membentuk bursa kerja

on-line di seluruh Propinsi.

b. Pengembangan pusat-pusat informasi ketenagakerjaan di dalam

dan ke luar negeri secara akurat, yang mudah diakses/ didapat,

terjangkau, dan mudah dipahami oleh masyarakat pengguna;



c. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketenagakerjaan

ke seluruh wilayah Indonesia

d. Penyelenggaraan Bursa Kerja baik swasta maupun pemerintah.

e. Peningkatan penyelenggaraan Job Fair, dll

5. Kebijakan Pendukung Lainnya

a. Pengembangan kualitas dan sistem informasi pasar kerja, bursa

kerja dan sistem perluasan kesempatan kerja;

b. Penyusunan rencana tenaga kerja sebagai acuan dalam

penyusunan kebijakan, di bidang ketenagakerjaan.

c. Pendataan potensi sumber daya daerah untuk mempetakan

kekuatan dan kelemahan daerah, untuk selanjutnya sebagai bahan

pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan potensi wilayah

masing-masing.

d. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemberdayaan Pengantar

Kerja seoptimal mungkin melalui:

1) Penambahan jumlah pengantar kerja untuk mengimbangi/

proporsional dengan jumlah angkatan kerja yang ada.

2) Peningkatan kualitas Pengantar Kerja dengan upgrading atau

Bimtek lanjutan

3) Penempatan pegawai Pengantar Kerja pada bidang kerja yang

sesuai dengan keahliannya.

e. Mengurangi turn over pengantar kerja :

1) Meningkatkan besarnya tunjangan jabatan Pengantar Kerja.

2) Meningkatkan pangkat tertinggi dan usia pensiun menjadi 60

tahun.

6.7 Kebijakan, Strategi dan Program Perlindungan Tenaga Kerja

Kebijakan perlindungan tenaga kerja ditujukan untuk menciptakan

suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan

fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses

produksi barang dan jasa. Kebijakan perlindungan tenaga kerja ini akan

sangat berguna bagi tenaga kerja itu sendiri maupun para pelaku usaha

sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menimbulkan

ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatkan produktivitas dan

kesejahteraan pekerja, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Dengan

upaya ini diharapkan akan membuka berbagai peluang usaha dan

investasi sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja baru.



6.7.1 Pengawas Ketenagakerjaan

Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan

kesejahteraan meliputi pengawasan ketenagakerjaan, penyelesaian

perselisihan hubungan industrial dan program jaminan sosial tenaga

kerja. Bentuk perlindungan ini berlaku umum untuk seluruh kegiatan

yang menyangkut upaya produksi yang melibatkan bidang

ketenagakerjaan formal maupun informal, untuk kelas industri

berskala besar, menengah, kecil bahkan mikro dan perorangan.

Hanya saja untuk proses penyusunan dan perencanaan

perlindungan yang terstruktur dan sistematis diperlukan data

perusahaan dan pekerja/buruh yang lebih akurat.

Dalam bidang ketenagakerjaan, perusahaan adalah setiap

bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Untuk itu,

berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor

ketenagakerjaan, pada tahun 2010 baru 216.547 perusahaan yang

telah melapor, dan untuk tahun 2014 ditargetkan meningkat menjadi

sebanyak 267.893 perusahaan yang telah melaporkan kondisi

ketenagakerjaannya. Kondisi ini masih jauh dari data Sensus

Ekonomi Tahun 2006 dengan jumlah perusahaan sebanyak

22.736.788 dan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan kecil,

menengah dan besar sebanyak 3.796.461 perusahaan. Dengan

demikian pada tahun 2014 ditargetkan perusahaan yang telah

melaporkan ketenagakerjaannya mencapai 1,18 persen dari total

perusahaan, dan sebesar 7,06 persen dari perusahaan kecil,

menengah dan besar.

Tabel 6.6 Perusahaan, Tenaga Kerja, Audit SMK3 dan Pengurangan Pekerja Anak

Secara Nasional Tahun 2010-2014

No Keterangan Tahun

2010 2011 2012 2013* 2014*

1 Perusahaan yang melaporkan 216,547 225,080 226,617 252,117 267,893

2 Tenaga Kerja 15,950,143 16,847,382 17,653,260 18,712,456 19,883,372

3 Audit SMK3 238 254 268 283 299

4 Pengurangan Pekerja Anak 3,000 3,360 10,750 12,367 13,984

Perusahaan KMB (SE 2006) = 3,796,461

Sumber : Ditjen PPK, Diolah oleh Pusdatinaker

* Perkiraan



Masih kecilnya rasio perusahaan yang melaporkan

ketenagakerjaannya akan sangat berpengaruh pada perlindungan

ketenagakerjaan. Melalui sosialisasi yang intensif jumlah perusahaan

yang melaporkan tersebut harus terus ditingkatkan, sehingga

perlindungan tenaga kerja yang ada didalamnya dapat lebih

ditingkatkan.

Tabel 6.7

Kondisi dan Perkiraan Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan

Menurut Provinsi Tahun 2013-2014

NO PROVINSI JUMLAH

PERUSAHAAN

KONDISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SAAT INI

PERKIRAAN KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

JUMLAH PENGAWAS KETENAGA KERJAAN SAAT INI

PERUSAHAAN YG DIAWASI PER

BULAN PER PENGAWAS

SAAT INI

JUMLAH PENGAWAS KETENAGA

KERJAAN YANG DIBUTUHKAN

JUMLAH KEKURANGAN PENGAWAS

KETENAGA KERJAAN

TARGET PERUSAHAAN

YG HARUS DIAWASI PENGAWAS

KETENAGAKERJAAN PER BULAN

1 Aceh 5.433 30 15 91 61 5

2 Sumatera Utara 11.131 82 11 186 104 5

3 Sumatera Barat 2.857 33 7 48 15 5

4 Riau 3.351 42 7 56 14 5

5 Jambi 2.007 24 7 33 9 5

6 Sumatera Selatan 5.71 50 10 95 45 5

7 Bangka Belitung 1.116 18 5 19 1 5

8 Bengkulu 1.746 18 8 29 11 5

9 Lampung 6.476 28 19 108 80 5

10 Kepulauan Riau 4.677 38 10 78 40 5

11 DKI Jakarta 29.993 91 27 500 409 5

12 Jawa Barat 27.873 168 14 465 297 5

13 Banten 7.174 47 13 120 73 5

14 D.I. Yogyakarta 3.884 19 17 65 46 5

15 Jawa Tengah 19.226 148 11 320 172 5

16 Jawa Timur 29.107 169 14 485 316 5

17 Kalimantan Barat 2.413 19 11 40 21 5

18 Kalimantan Tengah 2.458 21 10 41 20 5

19 Kalimanatan Selatan 3.245 13 21 54 41 5

20 Kalimantan Timur 7.1 49 12 118 69 5

21 Sulawesi Utara 4.189 27 13 70 43 5

22 Gorontalo 1.124 7 13 19 12 5

23 Sulawesi Tengah 3.449 18 16 57 39 5

24 Sulawesi Selatan 9.362 51 15 156 105 5

25 Sulawesi Barat 3.27 7 39 55 48 5

26 Sulawesi Tenggara 6.493 18 30 108 90 5

27 Bali 4.753 17 23 79 62 5

28 Nusa Tenggara Barat 3.042 12 21 51 39 5

29 Nusa Tenggara Timur 5.164 19 23 86 67 5

30 Maluku 3.539 19 16 59 40 5

31 Maluku Utara 1.168 2 49 19 17 5

32 Papua 1.259 14 7 21 7 5

33 Papua Barat 2.828 8 29 47 39 5

JUMLAH 226.617 1.326 14 3.777 2.451 5

Sumber : Ditjen PPK, data dolah Pusat PTK



Dalam mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas

pelaporan serta sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 1981

tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sangat

dibutuhkan pengawas ketenagakerjaan yang memadai. Berdasarkan

data triwulan I tahun 2012 jumlah perusahaan yang telah melaporkan

kondisi ketenagakerjaannya berjumlah 226.617 perusahaan yang

tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pengawas ketenagakerjaan

dari triwulan yang sama berjumlah 1.326 orang. Artinya 1 (satu)

orang pengawas ketenagakerjaan harus mengawasi 14 (empat

belas) perusahaan setiap bulannya. Kondisi ini masih jauh dari ideal

dimana seharusnya 1 (satu) orang pengawas ketenagakerjaan harus

mampu mengawasi 5 (lima) perusahaan per bulannya. Sampai tahun

2012, seluruh provinsi di Indonesia masih kekurangan tenaga

pengawas ketenagakerjaan. Provinsi-provinsi yang memiliki jumlah

perusahaan yang besar tidak diikuti dengan pegawai pengawas

ketenagakerjaan yang memadai sehingga berpengaruh kepada

banyaknya permasalahan hubungan industrial yang sangat

merugikan pengusaha maupun pekerja/buruh.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk

mempercepat penambahan pengawas ketenagakerjaan, antara lain:

a. Pembiayaan bersama (sharing) dengan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat. Hal ini karena

bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari

kewenangan/urusan wajib setiap tingkat pemerintahan dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar pada

masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 tahun

2007.

b. Pelatihan jarak jauh (distance training) untuk materi dan teori,

praktek di kelas maupun di lapangan.

c. Pengadaan pengawas ketenagakerjaan oleh Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun

1996 setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja

sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi

bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan

produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti



peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib

menerapkan Sistem Manajemen K3. Sistem Manajemen K3 adalah

bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi

struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan,

prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi

pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan

pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam

rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja

guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Dalam dua tahun ke depan atau hingga tahun 2014 jumlah

perusahaan yang sudah diaudit penerapan SMK3 diharapkan

meningkat sebanyak 31 perusahaan, dengan demikian pada tahun

2013 diperkirakan menjadi 283 perusahaan dan tahun berikutnya

diharapkan sebanyak 299 perusahaan telah diaudit penerapan

Sistem Manajemen K3 ini.

Dalam perlindungan tenaga kerja ini yang tidak kalah penting

adalah upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada

anak. Tidak semua jenis pekerjaan sifatnya berbahaya bagi anak.

Pekerjaan ringan dapat menjadi bagian yang penting bagi proses

sosialisasi dan perkembangan anak-anak, dimana mereka belajar

bertanggungjawab dan merasa bangga atas prestasi mereka sendiri.

Sebaliknya yang harus dihapuskan adalah pekerjaan anak-anak

yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu

pendidikan mereka atau berbahaya bagi kesehatan dan

pertumbuhan mereka.

Pada dasarnya pekerja anak merupakan gejala kemiskinan dan

ketidaksetaraan yang meluas di masyarakat, namun di sisi lain

pekerja anak juga menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan

karena mereka akan kehilangan masa kecil dan bahkan masa depan

mereka karena bekerja terlalu dini dalam jam kerja yang panjang

untuk mendapatkan upah yang sedikit, bekerja dalam kondisi yang

membahayakan kesehatan, fisik dan mental mereka, terpisah dari

keluarga dan atau kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

Jenis pekerjaan seperti ini akan menimbulkan kerugian permanen

bagi anak tersebut dan untuk jangka panjang akan melanggengkan

kemiskinan serta berpotensi mengurangi kualitas sumber daya

manusia di masa mendatang. Untuk itu perlu dilakukan segala upaya



yang mungkin bagi pengurangan jumlah pekerja anak ini. Pada tahun

2013 diharapkan ada 12.367 orang pekerja anak yang dapat ditarik

dan tahun 2014 sebanyak 13.984 orang pekerja anak diharapkan

dapat ditarik.

Program mengurangi atau menarik pekerja anak dilakukan

dengan fasilitasi pada pendidikan formal dan keterampilan, yang

telah dilakukan oleh Kemnakertrans berupa pendampingan dan

pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

Terburuk Pada Anak (BPTA) di Provinsi/Kabupaten/Kota, serta

upaya pencegahan dan penarikan pekerja anak. Program ini

terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang

dicanangkan oleh pemerintah. Dalam PKH penerima bantuan adalah

rumahtangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga

yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun

belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas.

Berbeda dengan bantuan langsung tunai yang tidak

mensyaratkan perilaku tertentu, PKH memberikan bantuan tunai

kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti

persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: (i) anaknya terdaftar di

satuan pendidikan dan wajib menghadiri kelas minimal 85 persen

hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran

berlangsung, dan (ii) melakukan kunjungan rutin ke fasilitas

kesehatan bagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas. Dengan

demikian diharapkan tercipta generasi mendatang yang cerdas dan

sehat, sehingga dapat memutus lingkaran kemiskinan yang menjadi

penyebab terjadinya pekerja anak.

6.7.2 Hubungan Industrial

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan

salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Untuk

penyelesaian yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai

peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial

yaitu adanya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja

dan pemberi kerja/pengusaha. Selain itu sebagaimana aturan yang

berlaku secara internasional perlu dibentuk Serikat Pekerja/Serikat

Buruh (SP/SB) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi



pekerja/buruh. Perangkat hubungan industrial yang utama adalah

adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan

menjadi ‘jembatan’ utama dalam pencarian solusi yang

menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Jumlah perusahaan yang memiliki PP dan PKB diharapkan

terus meningkat, sehingga pada tahun 2013 jumlah perusahaan yang

memiliki PP sebanyak 37.481 dan pada tahun 2014 mencapai

39.981 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang memiliki

PKB ditargetkan sebanyak 10.056 pada tahun 2013 dan menjadi

10.256 pada tahun 2014. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah

melalui sosialisasi terhadap perusahaan yang mempekerjakan 10

orang atau lebih dan perusahaan yang bermasalah dihimbau segera

menyusun PP dan PKB.

Tabel 6.8

Perangkat Hubungan Industrial

No Keterangan Tahun

2010 2011 2012* 2013* 2014*

1 Perusahaan dengan PP 44,149 32,481 34,981 37,481 39,981

2 Perusahaan dengan PKB 10,959 9,656 9,856 10,056 10,256

3 Jumlah SP/SB berdasar Kepmen no. 16/2001

11,852 14,981 16,310 17,639 18,968

4 Jumlah LKS Bipartit 12,417 13,038 13,690 14,374 15,093

Sumber : Ditjen PHI dan Jamsostek, Diolah Pusdatinaker

* Perkiraan

Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial

langkah terbaik adalah adanya dialog antara pekerja dan pengusaha

yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Untuk

itu, seharusnya pekerja memiliki kebebasan berpendapat yang

disalurkan secara terarah dan pada jalurnya melalui Serikat

Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian upaya perlindungan tetap

menitikberatkan pada upaya preventif sebelum terjadinya kasus-

kasus yang harus diselesaikan secara hukum. Untuk itu, jumlah

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dicatatkan berdasarkan Kepmen

Nomor 16 Tahun 2001 diharapkan semakin meningkat sehingga

pada tahun 2013 menjadi 17.639 dan pada tahun 2014 menjadi

18.968 Serikat Pekerja/Serikat Buruh.



Kerjasama yang baik antara pekerja dan pengusaha akan

menimbulkan ketenangan bekerja bagi pekerja karena yakin hak-

haknya akan dijamin sesuai dengan kontribusinya. Pengusaha pun

akan memetik keuntungan dengan peningkatan produktivitas dan

terciptanya budaya kerja yang baik. Keberadaan perangkat

hubungan industrial Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang

berfungsi sesuai seharusnya sangat dibutuhkan. LKS Bipartit yang

berfungsi baik akan meminimalisir peran pemerintah walau dalam

kondisi tertentu harus turun tangan pula yakni melalui LKS Tripartit.

Mengenai LKS Tripartit Provinsi, pada tahun 2010 dari 33 provinsi

hanya Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki LKS Tripartit

sedangkan yang perlu dikembangkan adalah LKS Bipartit. Dengan

sosialisasi dan penekanan pelaksanaan peraturan perundangan

yang berlaku maka pembentukan LKS Bipartit ini diharapkan

semakin meningkat sehingga pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak

14.374 dan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 15.093

perusahaan yang memiliki LKS Bipartit.

Tidak dapat dipungkiri bahwa walau telah diupayakan adanya

perangkat hubungan industrial yang memadai tetapi sangat

dimungkinkan tetap terjadi perselisihan hubungan industrial apalagi

berbagai perangkat hubungan industrial tersebut dari segi jumlah

saja masih jauh dari kebutuhan. Diharapkan setiap perselisihan tidak

perlu masuk dalam ranah hukum karena kecenderungannya akan

merugikan kedua belah pihak baik dari segi biaya, waktu, tingkat

kerepotan yang ditimbulkan, citra buruk, rusaknya hubungan baik

hingga berbagai kerugian non materil lainnya. Untuk itu, tenaga

mediator yang kompeten sangat dibutuhkan untuk memediasi setiap

perselisihan yang timbul.

Kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan tugas

dan fungsi Mediator adalah sebagai berikut :

a. Memperioritaskan pembinaan terhadap perusahaan besar dan

perusahaan sedang;

b. Meningkatkan kualitas Mediator melalui : Konsolidasi Mediator;

Pelatihan; Forum Konsolidasi dan Bimtek bagi Petugas

Administrasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

c. Menyiapkan pedoman pembinaan hubungan industrial;

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan

penanganan mogok kerja;



d. Membentuk Tim Deteksi Dini di Daerah yang padat industri;

e. Menyusun peta potensi dan kondisi hubungan industrial dan

pengadaan kendaraan tanggap darurat.

Tabel 6.9

Kondisi dan Perkiraan Kebutuhan Tenaga Mediator


NO PROVINSI JUMLAH

PERUSAHAAN

KONDISI MEDIATOR SAAT INI

PERKIRAAN KEBUTUHAN MEDIATOR

JUMLAH MEDIATOR SAAT INI

PERUSAHAAN YG DIBINA PER

BULAN PER MEDIATOR

JUMLAH MEDIATOR

YANG DIBUTUHKAN

JUMLAH KEKURANGAN

MEDIATOR

PERUSAHAAN YG DIBINA PER

BULAN PER MEDIATOR

1 Aceh 5.433 16 28 57 41 8

2 Sumatera Utara 11.131 89 10 116 27 8

3 Sumatera Barat 2.857 45 5 30 0 8

4 Riau 3.351 44 6 35 0 8

5 Jambi 2.007 21 8 21 0 8

6 Sumatera Selatan 5.710 35 14 59 24 8

7 Bangka Belitung 1.116 10 9 12 2 8

8 Bengkulu 1.746 16 9 18 2 8

9 Lampung 6.476 30 18 67 37 8

10 Kepulauan Riau 4.677 9 43 49 40 8

11 DKI Jakarta 29.993 96 26 312 216 8

12 Jawa Barat 27.873 127 18 290 163 8

13 Banten 7.174 33 18 75 42 8

14 D.I. Yogyakarta 3.884 24 13 40 16 8

15 Jawa Tengah 19.226 155 10 200 45 8

16 Jawa Timur 29.107 118 21 303 185 8

17 Kalimantan Barat 2.413 22 9 25 3 8

18 Kalimantan Tengah 2.458 26 8 26 0 8

19 Kalimanatan Selatan 3.245 38 7 34 0 8

20 Kalimantan Timur 7.100 65 9 74 9 8

21 Sulawesi Utara 4.189 25 14 44 19 8

22 Gorontalo 1.124 7 13 12 5 8

23 Sulawesi Tengah 3.449 16 18 36 20 8

24 Sulawesi Selatan 9.362 36 22 98 62 8

25 Sulawesi Barat 3.270 5 55 34 29 8

26 Sulawesi Tenggara 6.493 20 27 68 48 8

27 Bali 4.753 18 22 50 32 8

28 Nusa Tenggara Barat 3.042 15 17 32 17 8

29 Nusa Tenggara Timur 5.164 19 23 54 35 8

30 Maluku 3.539 7 42 37 30 8

31 Maluku Utara 1.168 4 24 12 8 8

32 Papua 1.259 12 9 13 1 8

33 Papua Barat 2.828 8 29 29 21 8

JUMLAH 226.617 1.211 16 2.361 1.178 8

Sumber : Ditjen PHI dan Jamsos, data diolah Pusat PTK



Berdasarkan pada tabel diatas, jumlah tenaga mediator yang

dibutuhkan pada 2013-2014 adalah sebanyak 2.361 orang dengan

syarat jumlah perusahaannya tetap, namun tentu saja hal ini tidak

mungkin terjadi. Adanya kekurangan sebanyak 1.178 orang tenaga

mediator merupakan jumlah yang besar dan mustahil dapat dipenuhi

dalam waktu yang singkat. Untuk itu, pemerintah pusat

(Kemnakertrans) dan pemerintah daerah (Dinas yang

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan) harus bekerjasama

dalam pengadaan tenaga mediator ini.

Perlindungan tenaga kerja erat pula kaitannya dengan

pemenuhan jaminan sosial terhadap tenaga kerja dan juga bagi

keluarganya. Pekerja dan keluarganya yang hidup sejahtera inilah

yang hakekatnya menjadi tujuan dari konstitusi. Negara diwajibkan

menyediakan pekerjaan yang layak bagi tiap-tiap warga negaranya.

Dengan demikian, masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

Perwujudan ini melalui jalur yang memang seharusnya, yaitu bukan

dari serangkaian program subsidi dan bantuan namun di sisi lain

mengesampingkan hak-hak pekerja yang telah bekerja keras bagi

peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Pada

kenyataannya, tenaga kerja memang relatif mempunyai kedudukan

yang lebih lemah sehingga tanggung jawab utama dalam

perlindungan dan kesejahteraan pekerja ini berada di tangan

pengusaha selain tenaga kerja itu sendiri yang juga turut berperan

aktif dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja ini.

Adanya program jaminan sosial ini berkenaan dengan

pemeliharaan kesejahteraan pada saat tenaga kerja kehilangan

sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya

resiko-resiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia,

dan hari tua. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa

aspek, antara lain :

1. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan

hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;

2. merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah

menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan

tempat mereka bekerja.



Tabel 6.10

Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga Kerja Aktif Jamsostek

Secara Nasional Tahun 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Keterangan

82.352 90.697 100.684 115.683 133.580 149.424 Perusahaan Aktif

7.719.695 7.941.017 8.219.154 8.495.732 9.337.423 10.311.699 Tenaga Kerja Aktif

Sumber : Laporan Tahunan 2011 PT. Jamsostek

Jumlah kepesertaan jamsostek (perusahaan dan tenaga kerja)

yang aktif harus terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2013 jumlah

perusahaan yang aktif diharapkan sebanyak 176.253 dengan

kepesertaan tenaga kerja (aktif) mencapai 11.348.501 dan pada

tahun 2014 diharapkan terdapat 189.667 perusahaan aktif dan

tenaga kerja yang menjadi peserta aktif sebanyak 11.866.901 orang.

Peningkatan kepesertaan aktif perusahaan maupun pekerja

pada program jamsostek ini tentu saja harus tetap diikuti oleh

berbagai upaya penurunan kasus kecelakaan kerja. Berdasarkan

data PT Jamsostek tahun 2011 ada 99.491 kasus kecelakaan kerja,

dan dengan berbagai upaya pengawasan dan perlindungan tenaga

kerja yang terus dilakukan hingga pada tahun 2013 ditargetkan

kasus kecelakaan kerja tersebut mengalami penurunan menjadi

70.227 kasus dan begitu pula pada tahun 2014 diharapkan semakin

menurun menjadi sebanyak 66.214 kasus kecelakaan kerja.

Untuk melindungi buruh/pekerja Pemerintah setiap tahun

menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Perlindungan dalam

bentuk UMP ini agar para buruh/pekerja tidak memperoleh upah

dibawah UMP, hal ini agar kesejahteraan para buruh/karyawan tetap

terjaga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara

layak, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan

produktivitas kerjanya. Berdasarkan tabel di bawah, pada tahun

2011, penetapan UMP rata-rata baru mencapai Rp. 988.829, dan

hanya delapan daerah yang UMPnya telah melampaui Kebutuhan

Hidup Layak (KHL). Sedangkan pada tahun 2012 tidak bisa

ditentukan rata-rata nasionalnya dikarenakan ada beberapa daerah

yang tidak menentukan atau melaporkan UMP dan KHLnya ke

Kemnakertrans khususnya Direktorat Jenderal PHI dan Jamsostek.

Tetapi dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa kualitas hidup para

buruh/pekerja Indonesia masih jauh dari layak karena baru beberapa

daerah saja yang UMPnya melebihi nilai KHLnya.



Tabel 6.11

Upah Minimum Provinsi dan Kebutuhan Hidup Layak


NO PROVINSI UMP

KHL UMP/KHL

(%) 2011 2012

1 ACEH 1.350.000 1.400.000 - -

2 SUMATERA UTARA 1.035.500 1.200.000 1.035.028 115,94

3 SUMATERA BARAT 1.055.000 1.150.000 1.153.456 99,70

4 RIAU 1.120.000 1.238.000 1.312.888 94,30

5 KEPULAUAN RIAU 975.000 1.015.000 - -

6 JAMBI 1.028.000 1.142.000 1.143.576 99,86

7 SUMATERA SELATAN 1.048.440 1.195.220 1.311.000 91,17

8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.024.000 1.110.000 1.540.330 72,06

9 BENGKULU 815.000 930.000 884.289 105,17

10 LAMPUNG 855.000 975.000 - -

11 JAWA BARAT 732.000 - - -

12 DKI JAKARTA 1.290.000 1.529.150 - -

13 BANTEN 1.000.000 1.042.000 1.108.000 94,04

14 JAWA TENGAH 675.000 - - -

15 D.I YOGYAKARTA 808.000 892.660 862.391 103,51

16 JAWA TIMUR 705.000 - - -

17 BALI 890.000 967.500 1.130.779 85,56

18 NUSA TENGGARA BARAT 950.000 1.000.000 - -

19 NUSA TENGGARA TIMUR 850.000 925.000 1.164.204 79,45

20 KALIMANTAN BARAT 802.500 900.000 - -

21 KALIMANTAN SELATAN 1.126.000 1.225.000 1.227.000 99,84

22 KALIMANTAN TENGAH 1.134.580 1.327.459 1.720.414 77,16

23 KALIMANTAN TIMUR 1.084.000 1.177.000 - -

24 MALUKU 900.000 975.000 1.739.000 56,07

25 MALUKU UTARA 889.350 960.498 1.903.311 50,46

26 GORONTALO 762.500 837.500 1.099.222 76,19

27 SULAWESI UTARA 1.050.000 1.250.000 - -

28 SULAWESI TENGGARA 930.000 1.032.300 1.232.820 83,73

29 SULAWESI TENGAH 827.500 885.000 900.000 98,33

30 SULAWESI SELATAN 1.100.000 1.200.000 1.161.395 103,32

31 SULAWESI BARAT 1.006.000 1.127.000 - -

32 PAPUA 1.403.000 - - -

33 PAPUA BARAT 1.410.000 1.450.000 1.800.000 80,56

Sumber : Ditjen PHI dan Jamsos, Diolah Pusdatinaker



Untuk meningkatkan daya beli buruh/karyawan Indonesia, UMP

setiap tahun harus ditinjau dan ditingkatkan. Peningkatan ini harus

lebih tinggi dari peningkatan inflasi yang ada sehingga UMP yang

ditetapkan akan meningkat persentasenya bila dibandingkan dengan

KHL. Besarnya UMP tahun 2011 rata-rata nasional paling tidak

meningkat 3 persen lebih tinggi dari inflasi. Inflasi tahun 2013 dan

2014 diperkirakan sebesar 4,5 persen, maka peningkatan UMP pada

tahun 2013 meningkat 7,5 persen, sehingga UMP tahun 2013 rata-

rata sebesar Rp 1.062.992 dan UMP Tahun 2014 rata-rata sebesar

Rp. 1.142.716.

BAB VIIPENUTUP

Perencanaan




BAB VII

PENUTUP

Rencana Tenaga Kerja Nasional ini merupakan dasar penyusunan

kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang

berkesinambungan secara nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 7

Ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2013-2014 merupakan dasar

acuan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2

(dua) tahun ke depan yang berbasis pendayagunaan tenaga kerja melalui

pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan

kerja sektoral, serta perencanaan pelatihan, penempatan tenaga kerja,

hubungan industrial dan jamsostek serta pengawasan ketenagakerjaan.

Perancangan dokumen ini diharapkan mampu mengakomodir

kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang

akan datang berkaitan dengan Perencanaan Tenaga Kerja. Oleh karena

itu, Rencana Tenaga Kerja Nasional ini dapat direview secara berkala

untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan program yang ada terhadap

perubahan dan perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan

kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan nasional saat itu.

Akhirnya, perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan dalam

melaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional ini akan sangat

bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh stakeholders




(pihak terkait), sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu untuk

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya dalam rangka meningkatkan harkat,

martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat

sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual dapat

terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Agenor, Pierre-Richard, (2000), The Economic of Adjustment and Growth,

Academic Press.

Badan Pusat Statistik, (2003), Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi,

Jakarta.

Badan Pusat Statistik, (2012), Pendapatan Nasional Indonesia 2008-2011,

Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2008-2011, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia,

Jakarta.

Bappenas dan Badan Pusat Statistik, Projecting Labor Force Participation

Rates 1986-2000, Development Studies Project, Jakarta.

Bappenas dan UNSFIR, (2002), Indonesia 2020: Long Term Issues and

Priorities, Jakarta.

Basu, Ritu, Nada Choueiri, dan Antonio G. Pascual, (2006), Financial

Projections and Stress Testing in Financial Programming: A New

Framework, IMF Working Paper WP/06/33.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, (2010), Rencana

Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi Tahun

2010-2014, Jakarta.

Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans R.I,

(2009), Profil Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Tahun 2008, Jakarta.

Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans RI,

(2009), Profil Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2009, Jakarta.

Forster (2005), Stock Prices and Real Economic Activity, Deutsche Bank.

International Labor Organization dengan Badan Pusat Statistik, (2009),

Statistik Pekerja Anak 2009, Jakarta.

International Labor Organization, (1999), Indonesia Employment Strategy

Mission, ILO, Jakarta.

International Labour Organization, (1999), AIDE MEMOROES : Ringkasan

Temuan-temuan dan Rekomendasi-rekomendasi Awal, Misi

Strategi Ketenagakerjaan Indonesia.

Manning, Chris (1996), Deregulation and regional labour Markets in

Indonesia : Have the Other Islands Been Left Behind?, Paper on

Indoensian Workers in the 21th Century Workshop for Economic

Reforms and Labor Market Restructuring for Indonesia.

Mikkelsen, Jan G., (1998), A Model for Financial Programming, IMF

Working Paper WP/98/80.

Pindyck dan Rubinfeld, (1998), Econometric Models and Economic

Forecasts, McGraw-Hill.

Polak, Jacques J., (1998), The IMF Monetary Model at 40, Economic

Modelling 15, pp.395-410.

Rama, Martin, (2001), Globalization and Workers in Developing Countries,

The World Bank: Development Research Group.

Rucker, Robert, L., (1985), A Preliminary View of Indonesia’s Employment

Problem and Some Options for Solving It, Jakarta USAID.

SMERU Research Institute, (2001), Wage and Employment Effects of

Minimum Wage Policy in Indonesia Urban Labor Market,

Research Report.

Suroto, Drs. MA, (1992), Strategi Pembangunan dan Perencanaan

Kesempatan Kerja, Edisi Kedua. Gajah Mada University Press,

Yogyakarta.

Tan, Hong, (2002), Globalization: Challenges for Skills Development,

World Bank Institute.

The World Bank, (2000), Kualitas Pertumbuhan (The Quality of Growth),

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Universitas Indonesia dan Bappenas, (1992), Model Terpadu Perencanaan

Sumber Daya Manusia Nasional, UI dan Bappenas, Jakarta.

Universitas Indonesia dan Bappenas, (1992), Studi Pengembangan Sistem

dan Kebijaksanaan Sumber Daya Manusia, UI dan Bappenas,

Jakarta.

Pengarah : Dr. Ir. Muchtar Luthfie, MMAPenanggung Jawab : Syarifuddin Sinaga, SH.Koordinator : Bambang Wardoyo, SE, MM.

Penulis : Drs. Pardamean Simanjuntak, M.SiRini Nurhayati, SE, MT.Woro Sukesti, SEDrs. Ardencius GultomEndang Asriyati, S.Si.Atep Juarsa, S.Si.Sukma Hadinuriani, S.Sos.Anggit Tri Widyaningsih, S.Si.

Pengolah Data : Edi Gunadi, SE.Atep Juarsa, S.Si.Sukma Hadinuriani, S.SosAnggit Tri Widyaningsih, S.Si

Narasumber : Prof. Dr. Payaman SimanjuntakIr. Antonius Doni Dihen, M.ScIr. Jan Patiung, MM Drs. Suwito Ardiyanto, SH, MH

Tim Teknis : Unit Teknis Ketenagakerjaan di Lingkungan Kemenakertrans R.I.Instansi Pembina Sektor/Sub Sektoral Pusat

Editor : Bambang Wardoyo, SE, MM.

TIM PENYUSUN

i karya muk a rencana -...

Documents