RENCANA KINERJA

DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HILIR TAHUN 2019

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DIREKTORAT JENDERAL KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA

JAKARTA, APRIL 2018

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................... ii DAFTAR TABEL ...................................................................... iii DAFTAR GAMBAR .................................................................... iv

I. PENDAHULUAN ............................................................... 1 1.1 Latar Belakang ......................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan .................................................... 6 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .............................................. 6 1.4 Ruang Lingkup .......................................................... 10

II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ............................ 11 2.1 Hasil – Hasil Pembangunan ........................................... 11 2.2 Arah Pembangunan .................................................... 17

III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 22 3.1 Sasaran .................................................................. 22 3.2 Indikator Kinerja ....................................................... 23

IV. PENUTUP ...................................................................... 28

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tujuan

pembangunan industri adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing,

dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan

Undang – Undang tersebut, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

(RIPIN) yang berlaku lima tahun, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana Kerja

Pembangunan Industri yang berlaku satu tahun.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri

Nasional, perencanaan pembangunan industri dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

2. Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses

industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang

kepada nilai-nilai luhur bangsa;

3. Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di

bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan

daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia;

4. Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri

dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang

penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

Keberhasilan program pembangunan nasional tidak terlepas dari implementasi prinsip

– prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi,

akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip – prinsip tersebut dituangkan dalam

manajemen pemerintahan yang mencakup kegiatan komitmen, perencanaan,

koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu aspek penting yang menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan adalah kualitas komitmen dan

2

perencanaan. Komitmen pembangunan umumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan,

dan perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Direktorat Industri Kimia Hilir (IKHF) adalah salah satu unit kerja di lingkungan Ditjen

IKFT (Ditjen IKFT) yang bertanggung jawab terhadap pengembangan subsektor industri

kimia hilir berkontribusi cukup signifikan pada perindustrian nasional. Hal ini terlihat

dalam Bangun Industri Nasional sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Bangun Industri Nasional

Industri Hulu Agro Industri Hulu

Mineral Tambang Industri Hulu Migas dan

Batubara

Industri Barang Modal

Industri

Farmasi dan

Kosmetik

Industri Alat

Transportasi

Industri

Elektronika &

Telematika

Prasyarat

Industri Pendukung

Industri Andalan

Modal Dasar

Industri Tekstil

dan Alas Kaki

& household

Industri Komponen

VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Industri

Pembang

kit Energi

Industri Bahan Penolong &

Aksesoris

Industri

Pangan

Pembiayaan Infrastruktur Kebijakan & Regulasi

Teknologi, Inovasi & Kreativitas Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia

Industri

Pembangkit

Energi

Industri Hulu

Dalam Bangun Industri Nasional, industri kimia hilir dipandang sebagai industri

andalan dalam skema pembangunan industri nasional. Tantangan yang dihadapi

pengembangan industri kimia hilir di masa kini adalah (1) kekurangan bahan baku dan

pendukungnya; (2) keberadaannya masih sangat tergantung pada ketersediaan

Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi, Inovasi &

Kreativitas. Keadaan industri kimia hilir saat ini masih dihadapkan pada beberapa

masalah terkait SDA, SDM dan Teknologi, Inovasi & Kreativitas, yaitu :

3

1. Kekurangan pasokan bahan baku. Hal ini seperti yang dialami oleh industri plastik

maupun industri farmasi dan kosmetik. Kedua industri tersebut masih

mengandalkan bahan baku impor untuk menyuplai kebutuhan bahan baku di

dalam negeri.

2. Terputusnya rantai nilai pengolahan SDA seperti yang dialami oleh industri karet,

dimana karet alam sebagai bahan baku diekspor dan diolah di luar negeri dan

Indonesia mengimpor karet kompon untuk diolah menjadi produk karet hilir

3. Kurangnya ketersediaan SDM terampil seperti yang dialami oleh industri plastik,

dimana masih banyak dibutuhkan SDM terampil serta tenaga ahli untuk inovasi

desain dan material.

Oleh karena itu, ke depan, industri kimia hilir diharapkan menjadi sumber

pertambahan nilai melalui proses pengolahan yang mengarah ke penguatan dan

pendalaman struktur industri. Cita-cita tersebut mutlak membutuhkan peran serta aktif

pemerintah. Oleh karena itu, pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, arah kebijakan pembangunan industri nasional

secara umum diwujudkan melalui :

1. Penumbuhan populasi dan persebaran industri

Investasi untuk menambah populasi industri berskala besar dan sedang

2. Peningkatan produktivitas (nilai tambah per tenaga kerja):

Dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi teknis, pengembangan industri dengan

kandungan teknologi yang lebih tinggi, dan meningkatkan kemampuan industri

mengembangkan produk baru (New Product Development, NPD).

Dalam rangka mengoperasionalkan arah kebijakan tersebut, pada periode tahun 2015 –

2019, sektor industri diharapkan dapat melakukan efisiensi teknikal melalui strategi :

1. Revitalisasi permesinan industri, dijalankan melalui Pembaharuan mesin produksi

sehingga lebih efisien dengan kualitas produk lebih tinggi (mengurangi waste) dan

mendorong penerapan best practice dalam mengelola usaha industri

2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja, dilaksanakan melalui fasilitasi pengem-bangan

ketrampilan tenaga kerja pada saat “entry”, fasilitasi peningkatan keterampilan bagi

yang sudah bekerja (long life learning), serta implementasi standar kompetensi tenaga

kerja

4

3. Pemanfaatan economic of scope, dilaksanakan melalui fasilitasi terjadi-nya aglomerasi,

pembinaan terbangunnya klaster industri, serta mendorong dan memfasilitasi

transaksi antar perusahaan domestik

Industri Kimia Hilir merupakan subsektor industri yang bercirikan padat modal, padat

teknologi, padat karya, memiliki keterkaitan tinggi mulai dari hulu hingga hilir, dan

menjadi komoditas unggulan ekspor penghasil devisa negara. Dengan memerhatikan

karakteristik tersebut, Direktorat IKHF berupaya untuk mengembangkan industri

binaannya melalui program kegiatan yang aspiratif, fasilitatif, dan akomodatif. Kondisi

Sub Sektor industri kimia hilir yang diharapkan dalam jangka menengah pada tahun

2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program

revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri subsektor industri kimia hilir

yang terkena dampak krisis;

2. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi bahan baku industri;

3. Semakin meningkatnya daya saing industri subsektor industri kimia hilir yang

berorientasi ekspor;

4. Tumbuhnya industri - industri subsektor industri kimia hilir potensial yang akan

menjadi basis pengembangan industri di masa depan;

5. Tumbuhnya industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak

pertumbuhan industri di masa depan;

6. Tumbuhnya industri subsektor industri kimia hilir yang mampu menciptakan

lapangan kerja yang besar.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian mengamanatkan agar setiap Unit Eselon I dan II menyusun

dokumen Rencana Kinerja, yaitu suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu

berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Sedangkan perencanaan kinerja

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dalam rangka

meningkatkan implementasi program pengembangan industri kimia hilir tahun 2016

5

yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan untuk memantapkan akuntabilitas kinerja,

Direktorat IKHF perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Direktorat IKHF Tahun 2017.

Dokumen Renkin memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, hasil-hasil

pembangunan yang telah dicapai, dan indikator kinerja yang diharapkan dapat

mengarahkan perumusan program kegiatan Direktorat IKHF Tahun 2017, serta

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat IKHF sehingga kinerja yang dihasilkan

pada tahun 2017 memenuhi kualitas akuntabel dan berkelanjutan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan

bahwa dokumen Rencana Kinerja merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam

penyusunan dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kontrak kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya tertentu pada suatu

instansi. Demikian pula dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa dokumen

Rencana Kinerja disusun seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran,

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian, dijelaskan bahwa Rencana Kinerja adalah suatu dokumen

perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Oleh karena itu, berdasarkan amanat tersebut, maka maksud dan tujuan penyusunan

penyusunan dokumen Rencana Kinerja Direktorat IKHF Tahun 2017 adalah untuk

menjabarkan sasaran dan program jangka menengah yang termuat dalam Rencana

6

Strategis Direktorat IKHF Tahun 2015 – 2019 menjadi indikator kinerja yang dapat

dioperasionalkan untuk pencapaian sasaran kegiatan Direktorat IKHF Tahun 2016.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat IKHF mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,

promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatanpenggunaan

produk dalam negeri pada industri kimia hilir. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Direktorat IKHF menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri kimia hilir;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri kimia hilir;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,

promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hilir;

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan

7

daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri

kimia hilir;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan

struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi

industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hilir.

Direktorat IKHF terdiri atas Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir;

Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir; Subdirektorat Industri Farmasi; dan

Kosmetik dan SubDirektorat IKHF Lainnya. dimana masing-masing mempunyai tugas

sebagai berikut:

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir

Tugas : penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran di bidang industri kimia hilir penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan,

pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri

kimia hilir

2. Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir

Tugas : melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana

dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir

3. Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik

8

4. Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya

1.4 RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja Direktorat IKHF Tahun 2019 merupakan bagian dari perencanaan jangka

menengah pengembangan industri kimia hilir memiliki ruang lingkup yang meliputi

pencapaian hasil pengembangan kimia hilir tahun 2015 - 2019, penetapan sasaran dan

indikator kinerja, serta perumusan program kegiatan dan anggaran penumbuhan dan

pengembangan kimia hilir tahun 2019.

9

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah industri kimia hilir, Direktorat IKHF juga

mengajukan usulan insentif untuk pengembangan industri. Insentif tersebut berupa

pemberian Tax Holiday, Tax Allowance, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

(BMDTP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 Tahun 2011, Tax

Holiday diberikan untuk industri perintis (pioneer) yang melakukan investasi senilai

Rp. 1 Triliun atau lebih. Tujuan pemberian Tax Holiday dan Tax Allowance adalah

untuk meningkatkan investasi industri strategis yang sangat dibutuhkan untuk

pembangunan. Rincian Kegiatan Direktorat IKHF dalam menyelenggarakan upaya

dalam rangka penciptaan iklim usaha kondusif adalah sebagai berikut:

1. Usulan Tax Allowance untuk kelompok industri pembuatan minyak pelumas;

industri kosmetik, termasuk pasta gigi; industri ban luar dan ban dalam;

industri barang plastic lembaran; dan industri sarung tangan karet;

2. Direktorat IKHF melalui Ditjen IKFT pada tahun ini juga melaksanakan

kegiatan penunjang industri seperti koordinasi Bea Masuk Ditanggung

Pemerintah (BMDTP). BMDTP merupakan salah satu instrumen fiskal

Direktorat IKHF yang bertujuan untuk penciptaan iklim usaha kondusif. Pada

tahun 2017 Direktorat IKHF menganggarkan pagu BMDTP sebesar

Rp.100.000.000.000,- dengan Rencana Impor Barang (RIB) sebesar

Rp.98.856.923.955,- dengan realisasi sebesar 74 persen atau Rp.

73.849.970.000-. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang sebesar 80 persen. Penyerapan BMDTP tahun 2017 lebih

kecil dibandingkan tahun 2016 dikarenakan pada pelaksanaannya terkendala

perubahan PMK akibat adanya perubahan struktur BTKI, sehingga periode

realisasi BMDTP menjadi terhambat. Rata rata penyerapan BMDTP sebesar

70% hal ini menadakan bahwa sektor industri plastik masih sangat

membutuhkan fasilitas BMDTP dikarenakan pasokan bahan baku dari dalam

negeri masih terbatas

10

Khusus untuk Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

(BMDTP) atas impor bahan baku industri plastik hilir (Pembuatan kemasan

plastik, plastik lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly

Propylene Film, karung plastik, palet plastik, botol dan jerigen plastik, terpal

plastik, geotekstil, barang dan/atau perabot rumah tangga dari plastik), pagu

pada tahun 2016 berdasarkan PMK 255/PMK.010/2016 adalah sebesar Rp.

100.000.000.000,- dari nilai usulan sebesar Rp. 98.856.923.955,- dengan

periode pelaksanaan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2016, atau

efektif selama 7 bulan. Adapun realisasi mencapai Rp. 73.849.970.000,- atau

70%.

2.2 ARAH PEMBANGUNAN

Dalam rangka mendukung kebijakan Ditjen IKFT beserta sasaran strategis dan IKU-

nya, sebagai unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen IKFT maka Direktorat IKHF

berkewajiban menyukseskan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Ditjen IKFT. Direktorat IKHF adalah pembina industr kimia hilir yang

produk – produknya digunakan langsung oleh konsumen maupun digunakan sebagai

mata rantai bagi pengembangan industri lainnya, yaitu industri barang modal,

industri kecil menengah, industri alat angkut, industri agro, dan industri telematika.

Dari penjabaran arah kebijakan Ditjen IKFT dan berdasarkan Visi dan Misi Direktorat

IKHF, maka disusun rencana strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan Direktorat IKHF yang

menggambarkan visi dan misi jangka panjang industri berbasis manufaktur nasional.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Industri Nasional, industri berbasis manufaktur nasional memegang peranan penting

dalam pembangunan industri nasional menuju Negara Industri Maju Baru pada

tahun 2020. dan Menjadi Negara Industri Tangguh Dunia pada tahun 2025. Melalui

penyusunan Peta Strategi tersebut, diharapkan kinerja pelaksanaan tupoksi

Direktorat IKHF semakin fokus dan kontributif terhadap pembangunan industri

nasional.

11

Arah kebijakan dalam rencana strategis Direktorat IKHF mencakup beberapa hal

pokok sebagai berikut :

1. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan industri

prioritas nasional melalui rencana aksi pembangunan industri prioritas

direktorat jenderal industri kimia, tekstil, dan aneka.

2. Mendukung melancarkan Program Prioritas Nasional untuk dapat memenuhi

kebutuhan akan bahan baku/ bahan penolong.

3. Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Industri, baik sumber daya manusia,

sumber daya alam maupun pengembangan dan pemanfaatan teknologi

industri.

4. Melaksanakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri, baik standardisasi

industri maupun sistem informasi industri.

5. Menyusun peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan

perlindungan hukum dalam pembangunan industri nasional.

6. Mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa

7. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam

mendukung pembangunan industri nasional.

Selain itu, secara khusus sebagai tindak lanjut dari program yang dilaksanakan pada

tahun sebelumnya ialah Arahan Presiden Republik Indonesia dimana anggaran harus

menyesuaikan program, maka program disesuaikan yang mendukung prioritas

nasional. Adapun untuk tahun 2019 Rencana kerja dan Arsitektur dan Informasi

Kinerja diharuskan selaras serta menyesuaikan Program Prioritas yang telah tercatat

di Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 SASARAN

Dalam rangka pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran Direktorat IKHF, maka dalam

kebijakan Direktorat IKHF disusun 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana yang diuraikan berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya populasi dan persebaran industri.

Meningkatnya populasi dan persebaran industri diindikasikan dengan meningkatnya

unit industri serta investasi sektor kimia hilir besar sedang yang tumbuh. Dengan

demikian, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

1. Unit industri kimia hilir besar sedang yang tumbuh;

2. Nilai investasi di sektor industri kimia hilir.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk

meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa

pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas

dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan

kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran

strategis ini adalah:

1. Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir terhadap ekspor nasional.

2. Produktivitas SDM industri kimia hilir.

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan

secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan

13

dan kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya rencana tersebut. Indikator

kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah Jumlah Peraturan Perundangan.

Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang

perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan

produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1). Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

2). Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.

3). Infrastruktur standar produk yang terbentuk.

1.2 INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Direktorat IKHF menyusun Rencana Kinerja

Tahun 2019 yang disusun dalam rangka pencapaian target jangka menengah disertai

beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan pada perkembangannya Rencana Strategis

Direktorat IKHF mengalami beberapa review yang dipengaruhi oleh kondisi iklim bisnis.

Rencana Kinerja Direktorat IKHF Tahun 2019 memuat beberapa indikator kinerja yang

ditetapkan berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dan pelaksanaan tupoksi.

Rencana kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

14

Tabel 3.1

Rencana Kinerja Direktorat IKHF Tahun 2019

1. Unit

2. Rp Triliun

1. Persen

2. Rp. Juta

1. RSKKNI

2. Rpres/

Rmenteri

1. Persen

2. Persen

2. Tersusunnya

perencanaan program,

pengelolaan keuangan

serta pengendalian

yang berkualitas dan

akuntabel

Anggaran Direktorat IKHI yang diblokir di akhir

tahun

5

Kesesuaian rencana program dan kegiatan

prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah

90

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya

urusan pemerintahan

di bidang

perindustrian yang

berdaya saing dan

berkelanjutan

Infrastruktur kompetensi yang terbentuk 1

Peraturan perundangan yang diselesaikan 1

2. Meningkatnya daya

saing dan

produktivitas sektor

industri

Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir

terhadap ekspor nasional

4,8 - 4,9

Produktivitas dan kemampuan SDM industri kimia

hilir

516,3

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Meningkatnya populasi

dan persebaran

industri

Unit industri kimia hilir besar sedang yang

tumbuh

335

Nilai investasi di sektor industri kimia hilir 19,3 - 20,1

No. Sasaran Strategis (SS)Indikator Kinerja Utama

(IKU)Target Satuan

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui program:

(1) Pengembangan Industri Barang Karet, Barang Plastik, dan Industri Kimia hilir lainnya.

(2) RSNI, Penerapan SNI Wajib Dan Pengawasan SNI Wajib, sebagai non tariff barrier

dalam rangka perlindungan konsumen, produk dan industrinya sendiri.

(3) Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Dan Rskkni, sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh peningkatan

produktivitasnya dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang terjadi dalam era

perdagangan bebas.

(4) Perencanaan Dan Evaluasi Program Industri serta Evaluasi Fasilitasi Iklim Usaha Dan

Investasi

Sasaran kegiatan / output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah terbangunnya

pabrik baru industri kimia hilir, bantuan dalam bentuk fisik maupun non-fisik, Rancangan SNI

15

dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI),

regulasi, serta promosi industri.

1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka

(1) Kegiatan Restrukturisasi Industri Tekstil dan Aneka, untuk mempertahankan

keberadaan dan mendukung pengembangan potensi industri TPT, industri alas

kaki dan penyamakan kulit nasional.

(2) RSNI, Penerapan SNI Wajib Dan Pengawasan SNI Wajib, sebagai non tariff barrier

dalam rangka perlindungan konsumen, produk dan industrinya sendiri.

(3) Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Dan Rskkni, sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh peningkatan

produktivitasnya dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang terjadi dalam

era perdagangan bebas.

(4) Perencanaan Dan Evaluasi Program Industri serta Evaluasi Fasilitasi Iklim Usaha

Dan Investasi

Sasaran kegiatan / output yang dihasilkandari kegiatan ini antara lain adalah

terbangunnya pabrik baru industri tekstil, bantuan dalam bentuk fisik maupun non-

fisik, Rancangan SNI dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar

Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), regulasi, serta promosi industri.

2. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam

(1) Pengembangan Industri Semen/Batu Kapur, Keramik, Kaca dan Gelas.

(2) RSNI, Penerapan SNI Wajib Dan Pengawasan SNI Wajib, sebagai non tariff barrier

dalam rangka perlindungan konsumen, produk dan industrinya sendiri.

(3) Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Dan Rskkni, sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh peningkatan

produktivitasnya dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang terjadi dalam

era perdagangan bebas.

(4) Perencanaan Dan Evaluasi Program Industri serta Evaluasi Fasilitasi Iklim Usaha

Dan Investasi

Sasaran kegiatan / output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah

terbangunnya pabrik baru industri tekstil, bantuan dalam bentuk fisik maupun non-

16

fisik, Rancangan SNI dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar

Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), regulasi, serta promosi industri.

17

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka implementasi tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang salah

satunya diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Direktorat IKHF

melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Kementerian Perindustrian sebagai instansi induk Direktorat IKHF juga telah

mewajibkan pelaksanaan SAKIP di lingkungannya, yaitu melalui penerbitan Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen

Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sejauh ini,

Direktorat IKHF tengah berproses mengimplementasikan amanat tersebut. Dengan sedang

disusunnya Rencana Strategis Direktorat IKHF Tahun 2015 - 2019 yang berlandaskan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka SAKIP Direktorat IKHF juga

akan memuat kerangka strategis jangka menengah yang mengacu kepada Draft Rencana

Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dengan akan melakukan penyusunan

dokumen-dokumen tahunan yang diharapkan dapat mengawal perumusan dan pelaksanaan

program kegiatan dan anggaran. Dokumen tersebut adalah Rencana Kinerja, Penetapan

Kinerja, Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang disusun secara

triwulanan, dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen Rencana Kinerja Direktorat IKHF Tahun 2019 ini disusun dengan harapan dapat

digunakan sebagai pedoman dalam perumusan dan penganggaran program kegiatan

Direktorat IKHF tahun 2019. Sasaran strategis dan target IKU yang termuat didalamnya

diharapkan dapat mengarahkan dan mengawal pelaksanaan program kegiatan sehingga

dapat mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan. Untuk itu, Direktorat IKHF mengharapkan

dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 ini dapat berhasil guna bagi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berorientasi kinerja

menuju tercapainya sektor industri kimia hilir yang dapat menjadi tulang punggung

perekonomian nasional.

DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HILIRTAHUN 2019KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL iiiDAFTAR GAMBAR ivI. PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang 11.3 Tugas Pokok dan Fungsi 61.4 Ruang Lingkup 10

II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 112.1 Hasil – Hasil Pembangunan 11

III. AKUNTABILITAS KINERJA 223.1 Sasaran 22

IV. PENUTUP 28

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tujuan pembangunan industri adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan Undang – Undang ...1. Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;2. Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa;3. Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia;4. Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.