rabu, 12 desember 2018 -...
TRANSCRIPT
Rabu, 12 Desember 2018
KATA PENGANTAR
Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita
ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita
yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang
berkaitan dengannya.
Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.
Hormat kami
Tim penyusun
DAFTAR ISI
No
Media Tanggal News Title Resume
1
Koran Tempo (Halaman 2)
Rabu, 12 Desember 2018
Pemerintah Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta
Pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Presiden Joko Widodo mengatakan tujuan regulasi ini untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel.
2 KOmpas (Halaman 14)
Rabu, 12 Desember 2018
Kementerian PUPR Mulai Bangun Arena Akuatik PON XX Papua untuk PON 2020
Kementerian PUPR memulai pembangunan arena akuatik yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua pada 2020.
3 Kompas (Halaman 16)
Rabu, 12 Desember 2018
Musi IV Masuki Uji Beban Sebelum DIresmikan AKhir Bulan ini
Jembatan Musi IV Palembang, memasuki tahap uji beban. Uji mengukur kekuatan jembatan itu dilakukan selasa (13/12) pukul 21.00 hingga kamis pukul 10.00 menggunakan 44 truk pengangkut pasir basah 35 ton. Uji beban ini juga melibatkan akademisi dari 7 universitas di Sumatera Selatan dan diawasi Komisis Jembatan dari Kementerian PUPR. Pemantauan ini penting karena Jembatan Musi IV adalah jembatan jenis Extradosed dengan bentang jembatan hingga 1.130 meter, pertama di Indonesia.
4 Kompas (Halaman 16)
Rabu, 12 Desember 2018
Atasi Tumpang Tindih Lahan
Tumpang tindih peruntukan lahan kini tampak jelas dengan adanya kebijakan satu peta. Tumpang tindih lahan harus segera diselesaikan. Kementerian dan Lembaga perlu berkolaborasi dengan mengesampingkan ego sectoral. Misalnya saja di Kalimantan saat ini terdapat 10,4 juta hektar, dan di Sumatera 6,4 Juta hektar lahan yang tumpang tindih penggunaannya. Sebagian besar lahan yang tumpeng tindih adalah kawasan hutan. Hal ini mengakibatkan kawasan hutan beririsan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit maupun karet.
5 Kompas (Halaman 18)
Rabu, 12 Desember 2018
Pasca Bencana Sulteng: Jaringan Irigasi Utama Diperbaiki
Jaringan Irigasi Gumbasa, Sigi, Sulteng mengalami rusak parah akibat gempa bermagnitudo 7,4 SR yang lalu. Hal ini menyebabkan 8000 hektar sawah tak bisa diolah. ke depan jaringan ini akan segera diperbaiki. Menurut Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian PUPR (Ari Setiadi Moerwanto), Perbaikan ini akan dikerjakan bertahap . Tahap pertama focus di dekat bendungan Sungai Gumbasa sepanjang 7 KM yang mengairi sekitar 1.200 hektar sawah. Pengerjaan tahap pertama akan dimulai Desember 2018 ini, agar pada Maret 2019 sudah dapat digunakan.
6
Media Indonesia (halaman 1)
Rabu, 12 Desember 2018
Pemerintah Pusat Sunsidi Luar Biasa Bumi Cendrawasih
Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah pusat tidak pernah mengambil kekayaan dari Papua untuk kepentingan pusat. Justru pemerintah pusat mensubsidi papua luar biasa seperti kita mensubsidi Aceh. Menurutnya pada 2017, dana yang digelontorkan Pemerintah pusat sudah melebihi keuntungan Freeport pada tahun tersebut.
7
Bisnis Indonesia (halaman 4)
Rabu, 12 Desember 2018
Jokowi: APBN Jangan Menguap Tanpa Hasil
Presiden Joko Widodo menegaskan agar jangan sampai APBN 2019 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR menguap tanpa hasil. Presiden mengatakan jangan sampai anggaran banyak habis untuk rutinitas belanja birokrasi, operasional tapi kita lupa mengukur dampaknya bagi rakyat. Presiden juga mengingatkan konsep Money Follows Program. APBN 2019 diminta untuk difokuskan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan daya saing, memperkuat ekspor dan investasi dan penguatan nilai uang.
8
Bisnis Indonesia (halaman 8)
Rabu, 12 Desember 2018
KEK Likupang Selesai pada Kuartal I/2019
Kementerian Pariwisata memberikan tenggat waktu selama 3 bulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan seluruh persyaratan pembentukan KEK Pariwisata Likupang. Pengembangan pariwisata melalui KEK memiliki beberapa keuntungan, antara lain penyediaan infrastruktur dan utilitas dasar oleh pemerintah pusat. Terdapat beberapa syarat untuk menentukan KEK pariwisata, di antaranya: ketersediaan lahan, analisis dampak lingkungan dan infrastruktur. Selain itu, daerah tersebut juga harus memiliki peta jalan pengembangan KEK yang diusulkan.
9
Bisnis Indonesia (halaman 12)
Rabu, 12 Desember 2018
Penembakan pekerja Proyek: Hak Papua Sudah Optimal
Pemerintah tidak akan membuka jalur dialog dengan pelaku separatisme di Papua setelah kejadian penembakan pekerja Proyek Trans Papua di wilayah Nduga. Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya maksimal untuk membangun Papua dan memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan Infrastruktur di sana. “Semua sudah diberikan kecuali kemerdekaan”Ujarnya. Dana yang digelontorkan ke daerah itu juga sudah lebih besar dari sebelumnya seperti melalui Dana Otonomi Khusus. Hak politik juga sudah diberikan. Di Aceh orang luar Aceh boleh menjadi Kepala Daerah, di Papua tidak bisa. Harus orang asli papua.
10
Bisnis Indonesia (halaman 23)
Rabu, 12 Desember 2018
Berita Foto Blok Hunian Sementara siap huni di Kelurahan Duyu, Sulteng yang dibangun Kementerian PUPR.
Judul Pemerintah Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Koran Tempo (Halaman 2)
Resume Pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Presiden Joko Widodo mengatakan tujuan regulasi ini untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel.
Judul Kementerian PUPR Mulai Bangun Arena Akuatik PON XX Papua untuk PON 2020
Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media KOmpas (Halaman 14)
Resume Kementerian PUPR memulai pembangunan arena akuatik yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua pada 2020.
Judul Musi IV Masuki Uji Beban Sebelum DIresmikan AKhir Bulan ini
Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Kompas (Halaman 16)
Resume
Jembatan Musi IV Palembang, memasuki tahap uji beban. Uji mengukur kekuatan jembatan itu dilakukan selasa (13/12) pukul 21.00 hingga kamis pukul 10.00 menggunakan 44 truk pengangkut pasir basah 35 ton. Uji beban ini juga melibatkan akademisi dari 7 universitas di Sumatera Selatan dan diawasi Komisis Jembatan dari Kementerian PUPR. Pemantauan ini penting karena Jembatan Musi IV adalah jembatan jenis Extradosed dengan bentang jembatan hingga 1.130 meter, pertama di Indonesia.
Judul Atasi Tumpang Tindih Lahan Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Kompas (Halaman 16)
Resume
Tumpang tindih peruntukan lahan kini tampak jelas dengan adanya kebijakan satu peta. Tumpang tindih lahan harus segera diselesaikan. Kementerian dan Lembaga perlu berkolaborasi dengan mengesampingkan ego sectoral. Misalnya saja di Kalimantan saat ini terdapat 10,4 juta hektar, dan di Sumatera 6,4 Juta hektar lahan yang tumpang tindih penggunaannya. Sebagian besar lahan yang tumpeng tindih adalah kawasan hutan. Hal ini mengakibatkan kawasan hutan beririsan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit maupun karet.
Judul Pasca Bencana Sulteng: Jaringan Irigasi Utama Diperbaiki
Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Kompas (Halaman 18)
Resume
Jaringan Irigasi Gumbasa, Sigi, Sulteng mengalami rusak parah akibat gempa bermagnitudo 7,4 SR yang lalu. Hal ini menyebabkan 8000 hektar sawah tak bisa diolah. ke depan jaringan ini akan segera diperbaiki. Menurut Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian PUPR (Ari Setiadi Moerwanto), Perbaikan ini akan dikerjakan bertahap . Tahap pertama focus di dekat bendungan Sungai Gumbasa sepanjang 7 KM yang mengairi sekitar 1.200 hektar sawah. Pengerjaan tahap pertama akan dimulai Desember 2018 ini, agar pada Maret 2019 sudah dapat digunakan.
Judul Pemerintah Pusat Subsidi Luar Biasa Bumi Cendrawasih
Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Media Indonesia (halaman 1)
Resume
Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah pusat tidak pernah mengambil kekayaan dari Papua untuk kepentingan pusat. Justru pemerintah pusat mensubsidi papua luar biasa seperti kita mensubsidi Aceh. Menurutnya pada 2017, dana yang digelontorkan Pemerintah pusat sudah melebihi keuntungan Freeport pada tahun tersebut.
Judul Jokowi: APBN Jangan Menguap Tanpa Hasil Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Bisnis Indonesia (halaman 4)
Resume
Presiden Joko Widodo menegaskan agar jangan sampai APBN 2019 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR menguap tanpa hasil. Presiden mengatakan jangan sampai anggaran banyak habis untuk rutinitas belanja birokrasi, operasional tapi kita lupa mengukur dampaknya bagi rakyat. Presiden juga mengingatkan konsep Money Follows Program. APBN 2019 diminta untuk difokuskan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan daya saing, memperkuat ekspor dan investasi dan penguatan nilai uang.
Judul KEK Likupang Selesai pada Kuartal I/2019 Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Bisnis Indonesia (halaman 8)
Resume
Kementerian Pariwisata memberikan tenggat waktu selama 3 bulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan seluruh persyaratan pembentukan KEK Pariwisata Likupang. Pengembangan pariwisata melalui KEK memiliki beberapa keuntungan, antara lain penyediaan infrastruktur dan utilitas dasar oleh pemerintah pusat. Terdapat beberapa syarat untuk menentukan KEK pariwisata, di antaranya: ketersediaan lahan, analisis dampak lingkungan dan infrastruktur. Selain itu, daerah tersebut juga harus memiliki peta jalan pengembangan KEK yang diusulkan.
Judul Penembakan pekerja Proyek: Hak Papua Sudah Optimal
Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Bisnis Indonesia (halaman 12)
Resume
Pemerintah tidak akan membuka jalur dialog dengan pelaku separatisme di Papua setelah kejadian penembakan pekerja Proyek Trans Papua di wilayah Nduga. Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya maksimal untuk membangun Papua dan memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan Infrastruktur di sana. “Semua sudah diberikan kecuali kemerdekaan”Ujarnya. Dana yang digelontorkan ke daerah itu juga sudah lebih besar dari sebelumnya seperti melalui Dana Otonomi Khusus. Hak politik juga sudah diberikan. Di Aceh orang luar Aceh boleh menjadi Kepala Daerah, di Papua tidak bisa. Harus orang asli papua.
Judul Berita Foto Tanggal Rabu, 12 Desember 2018
Media Bisnis Indonesia (halaman 23)
Resume Blok Hunian Sementara siap huni di Kelurahan Duyu, Sulteng yang dibangun Kementerian PUPR.