pustaka-indo.blogspot...buku ini berusaha untuk mengumpulkan kasus-kasus ke cil yang berserak dalam...

i

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.com

ii

Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda Dilanggar

“Mar”

Disusun Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono, S.H.

© all rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Penyunting : Bala Seda

Tata Letak : AzzagraikaPerancang Sampul : Gunawan

Pemeriksa Aksara : Dita

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda Dilanggar/Ismantoro Dwi

Yu wono, S.H., Pe nyun ting: Bala Seda---cet. 1---Yogyakarta: Penerbit

Medpress Digital , 2015, viii + 152 hlm; 14 x 20 cm.

ISBN (10) 979-341-088-4

ISBN (13) 978-979-341-088-3

1. Hukum I. Judul

II. Bala Seda 340

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 72 (ayat 2):

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, me ng e dar ka n, atau menjual

kepada umum suatu cipta an atau ba rang hasil pe langgaran Hak Cipta atau hak

ter kait se ba gai mana dimaksud pa da ayat (1), dipidana de ngan pidana penjara pa-

ling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima

ra tus ju ta rupiah).

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


iii

Banyak sekali bertebaran kasus-kasus kecil yang me nge-

pung keseharian kita yang terkadang tidak kita sadari dam-

pak seriusnya bagi kehidupan kita dan terkadang pula ki ta

bi ngung bagaimana kita menyikapinya demi menyamankan

diri kita sendiri.

Buku ini berusaha untuk mengumpulkan kasus-kasus

ke cil yang berserak dalam kehidupan sehari-hari. Kasus-

ka sus ke cil yang dideskripsikan di sini memang dirasakan

belum sebe rapa karena masih banyak kasus kecil yang

mung kin le pas dari pengamatan penulis dan tidak terekam

dalam bu ku ini. Namun demikian, penulis berusaha untuk

mengumpul kan dan kemudian menghimpun dalam buku

seder ha na ini. Semoga hal ini akan memberikan manfaat

bagi pem ba ca ketika menghadapi kasus-kasus kecil seperti

yang te re kam dalam buku ini.

Buku ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa ada nya

bantuan dari pihak-pihak terkait. Untuk itulah, dalam kesem-

patan ini penulis menghaturkan terima kasih kepa da:

1. Penerbit Pustaka Yustisia atas kesediaannya menerbit-

kan buku ini.

Kata Pengantar

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


iv

2. Bapak Bala Seda yang telah memberikan kesempatan

bagi penulis untuk berkarya.

3. Mendiang Ibundaku tercinta, Aris Sri Wanti, yang selalu

memberikan spirit kepada penulis untuk membangun

ke hidupan yang lebih baik.

4. Istriku, Supri Marlinda Dewi, yang telah mendukung se-

gala bentuk aktivitas penulis yang sekiranya berpotensi

pro duktif.

5. Bidadari kecilku, Vania Jenny Von Westphalen, yang se-

la lu memberikan semangat untuk terus berkarya.

6. Lingkar Studi Mahasiswa Universitas Widya Mataram (Arul

Kam mbaka/Muhammad Hasrudin, Fatimah, dan te man-

teman teater dokumen lainnya) yang telah mem be ri kan

ruang bagi penulis untuk melakukan share ter ha dap pel-

bagai isu yang kemudian didiskusikan ber sama.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan dalam

kesem patan ini.

Tidak ada gading yang tidak retak, justru karena kere-

tak an nya itulah yang membuat gading itu memiliki nilai jual

yang teramat tinggi. Keretakan dalam pandangan pe nu lis bu-

kanlah suatu musibah yang harus disesali dan diratapi, yang

kemudian berdampak pada sikap nglökro (putus asa), me-

lain kan karena keretakannya itulah justru kita harus da pat

men dekonstruksi ulang mindset yang menyetubuhi mo del

atau cara kita dalam memandang sesuatu sehingga dengan

de kon struksi tersebut kita dapat membangun kembali pikiran

ki ta dengan lebih dinamis dan progresif. Penulis tidak berpre-

tensi terhadap penulisan buku ini dan penulis sangat me-

nya dari banyak ditemukan kekurangan di sana-sini da lam

pe nu lisannya. Oleh karena itu, penulis membuka dan memben-

tangkan tangan selebar-lebarnya untuk menerima kri tik dan

saran dari pembaca yang sifatnya menghancurkan se kali gus

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


v

membangun (destruam et ædiicabo) demi perbaikan tu lis-an-tulisan penulis berikutnya. Demikianlah, untuk selanjut-

nya penulis mengucapkan selamat “mengunyah” dan me nik-

mati barisan-barisan kalimat yang ditumpahkan oleh pe nu lis

dalam buku ini.

Yogyakarta,

Ismantoro Dwi Yuwono, S.H.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


vi

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


vii

Datar Isi

Kata Pengantar ~ iiiDaftar Isi ~ vii

1 Menolak Uang Kembalian Diganti Permen dan Sumbangan Sosial yang Dipaksakan ~ 1

2 Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan? ~ 14

3 Apa yang Harus Anda Lakukan Ketika Anda Kena Tilang? ~ 21

4 Juru Parkir yang Nyebelin ~ 315 Pungutan Liar KTP di Kelurahan ~ 37

6 Pentingnya Perjanjian Tertulis Bagi Kepentingan Anda ~ 40

7 Pungli dalam Pembuatan SIM ~ 44

8 Ketika Mabuk-mabukan Mengganggu Kepentingan Umum ~ 54

9 Barang Murah? ~ 56

10 Obat Generik dan Hak Anda Sebagai Pasien ~ 60

11 Mewaspadai Barang Kedaluwarsa ~ 74

12 Waspadalah Terhadap Petugas Pom Bensin yang Nakal ~ 79

13 Hati-hati dengan Penipuan Bermodus SMS-Telepon ~ 84

14 Penipuan Berbasis Lowongan Kerja ~ 94

15 Serangan Iklan! Bagaimana Menghadapinya? ~ 99

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


viii

16 Ketika Anda Terperangkap Utang ~ 103

17 Hindari Penipuan Via Kartu Kredit ~ 123

18 Mengenal Subrogasi dalam Utang Piutang ~ 127

19 Premanisme, Bagaimana Anda Menyikapinya dan Bagaimana Bersikap Santun di Tempat-tempat

Umum ~ 130

20 Mengamankan Akun Facebook Anda dari Tindak Kejahatan ~ 138

Daftar Pustaka ~ 147Tentang Penulis ~ 149

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


1

Konsekuensi dari seorang yang membuka usaha da gang

adalah dia harus menpersiapkan segala sesuatunya, terma-

suk salah satunya adalah uang pecahan atau recehan untuk

kembalian. Sering kali persiapan (untuk tidak mengatakan

ada nya unsur kesengajaan) pengusaha atau pedagang dalam

pe nyediaan uang pecahan atau recehan untuk kembalian ini

diabaikan dan mengganti uang kembalian yang seharusnya

di se rahkan kepada konsumen dalam bentuk uang pecahan

atau recehan dengan permen. Hal ini sebenarnya merugikan

pi hak konsumen.

Kembalian diganti dengan permenSumber gambar: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/09/02/ 133299-ylki-kembalian-jangan-lagi-diganti-permen

1Menolak Uang Kembalian Digani

Permen dan Sumbangan Sosial yang Dipaksakan

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


2


Konsumen memiliki hak untuk menerima kembalian beru-

pa uang pecahan atau recehan sesuai dengan besaran yang

seharusnya diterimanya, kecuali apabila pihak konsumen

yang bersangkutan meminta dengan sengaja bahwa dia me-

minta permen sebagai pengganti uang kembalian. Apabila

se cara sepihak, pihak riteler atau pengusahalah yang meng-

ganti kembalian dengan permen maka konsumen yang ber-

sang kut an memiliki hak untuk menuntut bahwa uang kem -

ba li an tersebut tetap harus dikembalikan dalam bentuk

uang pe cahan atau receh, tidak dengan bentuk permen,

atau seca ra ringkas konsumen memiliki hak untuk menolak.

Per lu An da ketahui bahwa hak Anda untuk memilih barang

dan men dapatkan barang, dalam hal ini memilih kembalian

di gan ti oleh permen atau tidak, dilindungi oleh hukum, yakni

Pa sal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur

ten tang perlindungan konsumen. Coba perhatikan beberapa

hak Anda yang direkam dan dilindungi oleh hukum berikut

ini.

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan da-

lam mengonsumsi barang dan atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta menda-

patkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan

ni lai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;

3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas ba-

rang dan atau jasa yang digunakan;

4) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan kon -

sumen;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan

upa ya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen

se cara patut;

6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan

jujur, serta tidak diskriminatif;

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


3


7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/peng-

gan tian apabila barang dan atau jasa yang diterima ti-

dak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

mes tinya;

8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perun-

dang-undangan lainnya.

Demikianlah, berdasarkan hak-hak dari konsumen yang

dilindungi oleh hukum tersebut, sudah jelas bahwa Anda se-

be narnya memiliki hak untuk menolak uang kembalian An da

diganti dengan permen. Namun, untuk penolakan atau me-

la kukan penuntutan tersebut, terkadang ada rasa tidak per-

caya diri dari konsumen, atau dalam bahasa Jawanya ewuh

pa kewuh, perasaan tidak enak atau sungkan. Perasaan ti dak

enak atau sungkan ini sebenarnya mengakar pada kebuda-

ya an Timur yang berkarakter “erat”. Kebudayaan “erat”, me-

nurut Duane Ruth dan Hefelbower1 adalah kebudayaan di ma na setiap pribadi merasa mewakili etika, norma, dan ting-

kah laku masyarakat di mana dia bertempat tinggal. Sese-

orang merasa tidak akan bertindak sendiri secara bebas, te-

ta pi sebagai seseorang yang mewakili peran tertentu dalam

budayanya. Mengikuti norma-norma budaya adalah sesuatu

yang sangat penting dalam budaya dengan konteks yang

“erat”.

Hal ini berbeda halnya dengan masyarakat dengan kon-

teks budaya “renggang” di mana setiap individu dianggap

ber tang gung jawab secara pribadi terhadap apa yang dilaku-

kan atau diperbuatnya.

Dalam konteks budaya “erat”, orang lain (yang tidak di-

ke nal, terlebih lagi yang dikenal) adalah keluarga. Nah, ang-

gap an inilah yang rupa-rupanya membuat orang merasa ti-

1 Duane Ruth dan Hefelbower, Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi, Duta Wacana University Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2000. Hlm. 8.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


4


dak enak atau segan apabila meminta uang kembalian, yang

di anggap nilainya kecil, menolak digantikan dengan permen.

Dalam konteks budaya “erat”, nilai-nilai kekeluargaan itu di-

wujudkan dalam bentuk saling mengalah, tidak memper soal-

kan hal-hal yang “dianggap remeh-temeh”, dan ber usa ha

men ce gah terjadinya konlik antarkeluarga.Nilai-nilai kekeluargaan ini akan menjadi celaka urusan-

nya apabila dihadapkan dengan seorang pengusaha atau ri-te ler yang melulu menempatkan laba sebagai satu-satunya

tujuan dalam menjalankan usahanya tersebut sambil “mem-

per setankan” norma-norma kekeluargaan yang melekat pada

masyarakat setempat. Pengusaha sudah tentu akan me ra sa

senang luar biasa apabila kebudayaan tersebut dibawa oleh

orang yang bersangkutan ke mana pun dia pergi, termasuk

ber belanja. Pengusaha akan memanfaatkan hal tersebut se-

ba gai ladang untuk “mengakali” konsumennya untuk men-

jual permen dengan dalih sebagai pengganti uang kembalian

yang tidak tersedia.

Ada salah satu contoh trik yang digunakan oleh para

pe ngusaha di dunia perdagangan tersebut untuk mengakali

kon sumennya (agar mau uang kembaliannya diganti dengan

permen). Trik tersebut adalah mencantumkan harga yang

me nyulitkan pada salah satu atau beberapa barang dagang-

annya. Misalnya, Anda pada suatu waktu berbelanja di se-

buah supermarket, nilai uang yang Anda belanjakan, dian-

dai kan saja sebesar Rp110.640,00. Perhatikan keganjil an

da lam besaran nilai belanja tersebut Rp110.6 “40” nilai yang aneh pada zaman sekarang ini. Bagaimana pada za-

man kita sekarang ini Anda diharuskan membayar sebe sar

Rp40,00 untuk barang belanjaan Anda tersebut? Oke, seka-

rang seandainya Anda menyodorkan uang kepada kasir se -

be sar Rp200.000,00, berarti Anda harus menda pat kan uang

kembalian sebesar Rp89.360,00. Untuk tidak mem per sulit

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


5


ka sir, kemudian sang kasir yang cantik me min ta An da un tuk

me nyerahkan uang sebesar Rp700,00 sehing ga Anda me-

nye rahkan uang sebesar Rp200.700,00. Nah, se harusnya

An da memperoleh uang kembalian sebesar Rp90.060,00.

Ke mudian, untuk tidak menyulitkan kasir la gi, kasir mengem -

balikan uang kepada Anda sebesar Rp90.000,00 di tambah

dengan satu permen yang tidak Anda min ta atau Anda ingin-

kan. Ini dia yang dinamakan dengan akal-akal an. Pihak pe ng-

usaha menempelkan label harga yang mem persulit agar dapat

menggiring konsumen agar mau diganti uang kem ba liannya

dengan bentuk permen. Si pengu saha rupa-rupa nya se dang

berjualan permen secara pak sa tanpa Anda sa dari.

Perlu Anda sadari, pada saat ini, banyak sekali barang

da gangan di pusat-pusat perbelanjaan, seperti swalayan

dan su permarket, yang mencantumkan label harga pada

ba rang dagangannya dengan harga yang aneh. Contohnya,

la bel harga barang Rp5.930,00, Rp8.230,00, Rp5.365,00,

Rp4.845,00, Rp9.030,00, dan masih banyak lagi. Untuk me-

nyi kapi keanehan ini, penulis pernah ngotot tidak mau uang

kem balian diganti dengan permen, dan akhirnya kasir pun

meng gantinya dengan menyerahkan uang kembalian sebe-

sar Rp100,00, bukan sebesar kembalian aneh Rp60,45 mi-

sal nya.

Ewuh pakewuh, sungkan yang mengakar pada nilai-ni lai

kekeluargaan dalam konteks budaya “erat” tersebut, su dah

saatnya dicopot atau dicerabut dari kepribadian siapa pun

yang berhadapan dengan para pengusaha di wilayah pa sar.

Hal ini penting untuk melindungi diri dari dikte para pe ng-

usaha atau kebrutalan para kapitalis di wilayah pasar yang

se lalu haus dengan laba atau keuntungan. Jangan berpikir

bah wa uang kembalian atau recehan itu bernilai kecil, tapi

ber pikirlah bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri dengan

ca ra tidak mau didikte oleh pihak lain walaupun hal itu ter ke-

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


6


san remeh-temeh. Bukankah penghargaan diri berawal dari

penghargaan kita terhadap hal-hal yang bersifat remeh-te-

meh? Begini, untuk yang remeh-temeh saja kita tidak bi sa

menghargainya, terlebih lagi yang sifatnya besar, akan le-

bih cang gung lagi kita menghadapinya. Berkatalah pada di ri

An da sendiri bahwa “small is beatiful”.Ada tiga cara pokok ketika Anda berinteraksi dengan orang

lain, yaitu secara agresif, pasif, atau tegas. Dalam hubungan

yang agresif, bisa sampai terjadi penyerangan terhadap

orang lain. Sebagai contoh, ada orang yang mengkritik An-

da, lalu Anda meresponsnya dengan menantang dan marah.

Tindakan agresif biasanya menyebabkan respons negatif

atau pembalasan dari orang lain.

Respons pasif bersifat sebaliknya. Anda tidak banyak

me lakukan sesuatu. Orang lainlah yang memegang kendali,

bu kan Anda. Orang-orang pasif membiarkan saja semuanya

Seorang kasir sedang mengetikkan harga (aneh) barang Rp23.825,00 dan barang-barang dengan harga (aneh) di pusat perbelanjaan

Sumber gambar: koleksi pribadi penulis

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


7


ber lalu. Mereka tidak mengambil keputusan atau memilih.

Meng hindari orang lain atau tidak merespons sama sekali

ada lah repons pasif. Bersikap pasif itu tidak menguntungkan

bagi Anda karena orang lain tidak tahu perasaan atau ke-

ingin an Anda.

Di sisi lain, tindakan tegas akan membantu Anda menda-

patkan apa yang Anda inginkan dan membuat Anda dapat

meng ekspresikan diri secara langsung dan jujur. Bersikap

te gas akan membantu Anda mendapatkan apa yang Anda

inginkan tanpa menyakiti orang lain atau menarik perhatian.

Ketegasan itu sangatlah bagus bagi Anda demi penghargaan

diri Anda. Anda betul-betul menunjukkan diri Anda secara

po sitif.

Tips berikut ini mungkin dapat Anda gunakan untuk

me nolak permen sebagai alat ganti kembalian yang Anda

se rah kan kepada kasir:

1) Tataplah kasir itu. Kontak mata menunjukkan keyakinan

diri. Tapi, jangan melihat mukanya terus-menerus ka-

re na itu bisa membuat orang lain kikuk atau bahkan

curiga kepada Anda, “Jangan-jangan Anda jatuh cinta

pada ka sir itu?” Pandanglah kasir itu dengan penuh

keya kin an diri bahwa Anda adalah orang yang tegas

dan ti dak mau dibodohi.

2) Gunakanlah keterampilan Anda berdiplomasi. Anda ha-

rus tahu dengan pasti apa yang mau Anda sampaikan.

Ukur lah seberapa keras atau lunak nada bicara Anda, dan

intonasi seperti apa yang akan Anda pakai untuk meng-

ungkapkan perasaan Anda. Ini bisa membantu An da

menyampaikan maksud tanpa merasa gugup atau ma-

rah. Praktikkan keterampilan Anda dalam berdiplomasi

ini untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda.

3) Gunakan bahasa tubuh yang sesuai sehingga Anda

tampak sopan, berwibawa, dan tegas sehingga orang

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


8


yang ber ha dapan dengan Anda akan merasa bahwa Anda

ada lah salah satu orang yang tidak bisa dilecehkan dan

di permainkan. Jadi, apabila suatu waktu Anda berbe-

lan ja di tempat tersebut maka sang kasir akan berpikir

dua kali untuk mengganti uang kembalian Anda dengan

per men.

4) Gunakanlah ekpresi wajah yang sesuai, tidak terlalu

me rendah, dan tidak terlalu lebay (berlebihan). Kening yang berkerut menunjukkan Anda sedang serius, se-

nyum menunjukkan keramahan atau ketulusan hati. Ji -

ka Anda memberikan pujian kepada seseorang, te tapi

wajah Anda cemberut, orang itu tidak akan per ca ya pa-

da pujian yang Anda berikan kepadanya. Co ba lah An da

berdiri di depan cermin dan perhatikan eks presi wa-

jah Anda sambil Anda berbicara. Pastikan eks presi An-

da sesuai dengan pesan yang ingin Anda sam pai kan.

Begitu pula halnya apabila Anda menolak kem bali an

Anda diganti dengan permen. Tunjukkan de ngan eks-

pre si Anda bahwa Anda tidak setuju dengan tindak an

tersebut. Tersenyumlah dan tunjukkan bahwa diri An da

adalah seorang yang ramah sekaligus tegas.

Lebih jauh lagi, cobalah untuk berpikir bahwa An da me-

rupakan bagian dari salah satu individu yang menyumbang-

kan keuntungan (yang dipaksakan dari pihak luar) yang

be sar bagi pihak lain (pengusaha) di mana keuntungan itu

di tum puknya dengan cara dimulai dari hal-hal yang kecil

(uang dengan jumlah sebesar satu juta rupiah tidak akan

men jadi satu juta rupiah (Rp1.000.000,00) jika mengalami

ke ku rangan seratus rupiah. Bukan satu juta lagi nilainya, te-

tapi sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan

ra tus rupiah (Rp999.900,00). Nominal seratus adalah jumlah

yang kecil, yang menjadikan uang tersebut menjadi besar.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


9


Ta nam kan prinsip dalam diri Anda, “sedikit demi sedikit la-

ma-lama menjadi bukit”. Nah, lebih baik Anda menyimpan

uang kembalian, yang Anda anggap nilainya kecil itu untuk

diri Anda sendiri, dengan prinsip “menuju bukit”, ketimbang

me nyerahkannya kepada pihak lain yang secara tidak Anda

sa dari telah mendikte Anda (baca: memaksa).

Setelah penulis melakukan survei kecil-kecilan di ling-

kung an penulis dan di dunia maya atau internet, ada beberapa

tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk menyikapi fe-

no mena uang kembalian diganti dengan permen.

a. Memaklumi dan menerima begitu saja uang kembalian

yang seharusnya dia (konsumen) terima dalam bentuk

uang pecahan atau receh diganti dengan permen. Atau

me nerimanya, kemudian meletakkannya kembali tanpa

komentar, kemudian berlalu pergi begitu saja dengan

ha ti jengkel setengah mati.

b. Menerima uang kembalian yang diganti dengan per men,

dengan syarat apabila permen-permen yang dikum pul-

kan dari toko tersebut terakumulasi dan jika dihi tung

me miliki jumlah tertentu maka permen-permen itu da-

pat dijadikan alat pembayaran jika dia berbelanja di ke-

mu dian hari di toko yang bersangkutan.

c. Dengan tegas meminta agar uang kembaliannya tidak

di ganti dengan permen, tetapi dibayarkan dengan uang

pecahan atau recehan. Apa pun alasan yang di lon tar-

kan oleh kasir untuk menolak permintaan atau tun tutan

tersebut, si konsumen tidak mau tahu. Ti dak ada alas an

dari pemilik toko atau pusat-pusat perbe lan jaan un tuk

mengatakan bahwa tidak adanya uang recehan atau

pecahan karena setiap bank yang ada se lalu menye-

diakan uang receh untuk ditukarkan oleh pa ra pemi lik

toko atau pusat-pusat perbelanjaan. Ke mu dian Anda

mem bayangkan jika dalam satu hari uang kem ba lian

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


10


An da senilai Rp100,00 diganti dengan per men, berapa

ru piah keuntungan yang diraup oleh pemi lik to ko jika

di kalikan dengan setiap konsumen yang kem ba li annya

diganti dengan permen? Misalnya, jika dalam sa tu ha ri

ada 10 pembeli maka 10 x 100 = 1.000. Ber arti, da lam

satu bulan 1.000 x 30 hari = 30.000. Nah, itu ba ru un-

tuk toko kelontong kecil-kecilan. Coba Anda ba yang kan

jika hal itu terjadi di pusat-pusat perbe lanjaan, seperti

mal, swalayan, dan supermarket, dapat di prediksi bah-

wa keuntungan yang diraup oleh para pe miliknya bisa

mencapai angka ratusan juta rupiah. Fan tas tis, bu kan?

Untuk poin a, konsumen inilah yang rupa-rupanya yang

merasa ewuh pakewuh atau sungkan, dan orang model se-

perti inilah yang tentunya dapat dengan mudah dipo sisi kan

sebagai mangsa empuk dari para pengusaha yang tidak

ber tanggung jawab tersebut (bertanggung ja wab un tuk me-

nyediakan uang pecahan atau recehan) demi me nge ruk ke-

untungan dengan cara manipulasi uang kembalian di gan ti

dengan permen. Sebenarnya, tidak ada alas an bagi para

pengusaha untuk tidak menyediakan uang kembali an dalam

bentuk pecahan atau recehan karena Bank Indonesia (BI)

sudah menyediakan uang recehan yang siap un tuk ditu-

karkan. Sekalipun BI tidak menyediakannya, sudah men jadi

kewajiban dari pengusaha tersebut untuk menyedia kan-

nya. Sementara untuk poin b dan c, konsumen yang ber ada

pa da barisan yang akan membuat pengusaha atau ri teler

berpikir dua kali untuk menetapkan kebijakan uang kemba-

lian diganti dengan permen.

Sesungguhnya, penggantian uang kembalian dengan

per men itu secara yuridis tidak dibenarkan oleh hukum ka-

rena sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia yang

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


11


me nandaskan bahwa setiap transaksi di Indonesia harus di la-

kukan dengan mata uang rupiah. Namun demikian, sesung-

guhnya apa yang ditandaskan dalam peraturan perundang-

undangan tersebut hanya menjadi “macan ompong” ketika

di hadapkan pada ketentuan kebebasan berkontrak dalam

sis tem hukum di Indonesia. Artinya, transaksi dengan meng-

gu nakan rupiah tersebut dapat disimpangi apabila hal ter-

sebut telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat da lam

transaksi (baca: perjanjian jual-beli barang). Tidak ha nya itu,

ketentuan ini kalaupun dapat diterapkan dengan me nu tup

mata, terlebih lagi apabila dilandasi dengan asas lex speciali derogat legi generali atau ketentuan hukum khusus (Un-

dang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia)

mengalahkan hukum yang bersifat umum (kebebasan ber-

kontrak dalam KUH Perdata/BW) terhadap berlakunya ke be-

basan berkontrak akan menjebak pihak konsumen apabila

kon sumen mengumpulkan uang kembalian berupa permen

tersebut, dan setelah terkumpul dalam jumlah rupiah terten-

tu, dia belanjakan ke tempat di mana dia diberikan per men

se bagai pengganti uang kembalian.

Berangkat dari kesulitan yang menjepit (kontradiksi) da-

ri ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bank

Indonesia tersebut, terutama bagi konsumen, hanya ada

dua cara alternatif yang dapat diambil oleh konsumen, cara

poin b atau c di atas. Silakan memilih, pilihan Anda dilindungi

oleh hu kum kebebasan berkontrak dan Undang-Undang No.

8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsu-

men.

Selain fenomena penggantian uang kembalian dengan

permen, ada fenomena lain yang berkembang pada saat ini

dan cukup menggelikan, yakni apabila uang pecahan atau

receh tersebut tidak tersedia maka kasir tanpa rasa ber dosa

akan melontarkan ucapan, “uang kembaliannya di sumbang-

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


12


kan untuk kepentingan sosial, ya!” Kemudian setelah melon-

tar kan ucapan seperti itu, kasir pun menyerahkan uang

kem balian kepada konsumen dengan besaran yang telah

di su nat.

Ucapan dari kasir tersebut dilontarkan dengan tanda se-

ru (!) bukan dalam tanda tanya (?). Dari sini dapat kita tarik

ga ris pemahaman bahwa permintaan untuk menyumbangkan

uang kembalian tersebut untuk kepentingan sosial adalah

se buah pemaksaan. Perilaku ini tidak lebih bermartabat ke-

timbang perilaku pengemis dan anak-anak jalanan yang me-

minta-minta di setiap perempatan jalan dengan cara mene-

ngadahkan tangan tanpa harus memaksa dengan ucapan

yang di ujung kalimatnya terdapat tanda seru (!).

Konsumen memiliki hak untuk memilih bahwa uang

kem ba liannya disumbangkan untuk kepentingan sosial atau

ti dak. Konsumen tidak boleh dipaksa karena kepentingan

kon sumen berkunjung ke tempat-tempat perbelanjaan ada-

lah untuk berbelanja barang. Jika konsumen ingin me nyum-

bangkan uangnya, konsumen tidak perlu datang ke tem pat

per belanjaan, tetapi dapat menyumbangkannya ke masjid-

mas jid, tempat-tempat atau yayasan penampung sum bang-

an sosial, atau ke panti-panti sosial.

Untuk itulah, tindakan yang dapat diambil oleh konsu-

men ketika dipaksa untuk menyumbangkan uang kembalian-

nya untuk dalih kepentingan sosial adalah menolaknya dan

atau bertanya atas dasar apa pihak riteler memaksakan tin-

dakannya tersebut dan tetap meminta uang kembalian terse-

but dalam bentuk uang pecahan atau recehan. Pengusaha

atau riteler, terutama pemilik mal atau supermarket, telah

cu kup kaya untuk sekadar memberikan uang sumbangan so-

sial itu kepada orang yang membutuhkannya. Hal ini adalah

ke wajiban bagi si pengusaha yang bersangkutan apabila

dia ingin dikatakan bahwa hidupnya tidak hanya diabdikan

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


13


un tuk kepentingan pengerukan laba. Tidak ada alasan bagi

para pengusaha untuk menyerahkan atau mengalihkan tang-

gung jawab sosialnya kepada pihak lain, dalam hal ini adalah

para konsumennya.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


14

Ini sering kali kita temui dalam pelbagai bentuk kuitansi,

nota, atau bukti transaksi antara konsumen dan pedagang,

di mana di dalam bukti pembayaran tersebut tercantum se-

deret kalimat atau tulisan, “barang yang sudah dibeli tidak

da pat ditukar atau dikembalikan.” Jangan pernah Anda meng -

anggap remeh terhadap barisan kalimat atau tulisan yang

tertera pada bukti pembayaran tersebut karena jika hal ter-

se but Anda lakukan maka jangan kaget jika hal tersebut se-

waktu-waktu (entah kapan) dapat merugikan diri Anda sen-

diri.

Setiap kali kita membeli barang, risiko untuk memper-

oleh barang cacat tersembunyi akan selalu ada karena sesem-

purna-sempurnanya barang, sudah pasti tidak terhindar dari

cacat tersembunyi. Walaupun sebelum membeli kita sudah

merasa sangat teliti, menelisik kondisi barang tersebut se-

ca ra hati-hati, dari sudut, tepi, tengah, hingga ke dalam ba-

rang tersebut, toh, masih ada kemungkinan terdapat cacat

yang tidak terdeteksi dari pemeriksaan yang telah kita laku-

kan. Yah, namanya juga cacat tersembunyi, tentu nya wa jar

kalau luput dari pengamatan kita. Barangkat dari sini ma ka

2Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat

Ditukar atau Dikembalikan?

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


15


tidak berlebihan kiranya apabila kita menolak ada kebi jakan

dari pihak penjual bahwa “barang yang sudah dibeli tidak

dapat ditukar atau dikembalikan”.

Pencantuman barisan kalimat “barang yang sudah dibeli

tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dalam kacamata hu-

kum perjanjian, memang sah-sah saja dan tidak melanggar

hukum positif (jus constitutum) karena syarat sahnya dari sebuah perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan

dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai

suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketentuan

ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Per data/BW (Burgerlijk Wetbook). Dengan sepakat atau ju -ga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek

yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, se tu ju,

atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari per jan-

jian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pi hak

yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Me reka

meng hendaki sesuatu yang sama secara timbal balik: si

pen jual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli

me ng inginkan sesuatu barang dari si penjual (R. Subekti,

1996:17).

Dengan dicantumkannya barisan kalimat “barang yang

sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” da lam

tan da bukti transaksi (secara sepihak), sebenarnya te lah me-

menuhi syarat sahnya sebuah perjanjian dan ini di benar kan

secara yuridis-formal. Hal ini logis apabila kita me rujuk pada

asas “kebebasan” berkontrak, di mana para pi hak be bas

untuk membuat pelbagai bentuk perjanjian, baik yang tertu-

lis maupun tidak tertulis, asalkan tidak melanggar syarat

sah nya sebuah perjanjian sebagaimana te lah dikemukakan

tersebut.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah

apa bila kebebasan berkontrak itu dalam praktik dan pa da

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


16


gi lirannya merugikan salah satu pihak (dalam hal ini kon su-

men), di mana pihak yang dirugikan tidak dapat mengomplain

barang yang sudah dibelinya kepada pihak penjual karena

ada nya “kesepakatan” bahwa barang yang sudah dibeli ti-

dak dapat ditukar atau dikembalikan. Di satu sisi, secara yu-

ridis-formal, pihak penjual yang dikomplain dapat menolak

penukaran atau pengembalian tersebut dengan dalih bahwa

hal tersebut telah disepakati oleh mereka dan di sisi yang

lain konsumen berposisi lemah karena dalih yang terlontar

dari pen jual tersebut. Nah, untuk itulah sebelum Anda mem-

beli dan memboyong barang ke rumah, Anda harus me nolak

apabila ada pencantuman barisan kalimat “barang yang

sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” yang

tercantum dalam bukti transaksi, baik itu dalam bentuk

kuitansi maupun nota penjualan. Buatlah perjanjian (tertulis)

ulang di antara Anda dan pihak penjual bahwa barang yang

telah Anda beli dan diboyong ke rumah tersebut dijamin ti-

dak adanya cacat, dan jika ternyata ada cacat tersembunyi

atau kerusakan-kerusakan di luar tanggung jawab Anda,

An da dapat menukar atau mengembalikannya. Jika pihak

pen jual barang tidak bersedia atau tidak mau melakukan

ke sepa katan jual-beli barang secara ulang, berarti Anda

harus meninggalkan penjual barang itu dan mencari barang

ke tem pat lain yang mau melakukan perjanjian ulang dalam

tran saksi jual-beli barang, dan justru Anda seharusnya cu-

ri ga jika penjual tersebut tidak bersedia atau tidak mau

mem buat kesepakatan ulang karena jangan-jangan be nar,

barang yang akan Anda beli tersebut terdapat cacat ter-

sembunyi? Jangan Anda membeli dan memboyongnya ke

rumah sebelum Anda melakukan hal itu karena dapat ber-

akibat fatal bagi “keselamatan” barang dan isi dompet An da.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


17


Jika ditilik dari macam-macam perjanjian dalam ranah

hukum perdata, rupa-rupanya perjanjian yang ditentukan se-

cara sepihak itu—dicantumkannya barisan kalimat “barang

yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”—

adalah perjanjian pengalihan risiko. Artinya, apabila ada ca-

cat tersembunyi terhadap barang yang sudah Anda beli, hal

itu menjadi tanggung jawab Anda sebagai konsumen sepe-

nuhnya, bukan tanggung jawab si penjual. Si penjual dalam

hal ini mengalihkan risiko “cacat tersembunyi” kepada An da

sebagai pembeli atau konsumennya. Tindakan dari si pen-

jual ini terus terang tidak fair karena tujuan Anda mem be li barang adalah “kesempurnaan”, yaitu barang yang bersang-

kut an tidak mengalami kecacatan sehingga jika ada ca cat

ter sembunyi, pihak penjual harus bertanggung jawab un tuk

menggantinya. Tentunya, jika Anda mendapatkan ba rang

yang sempurna, Anda berharap ketika memakai atau meng-

alih kannya kepada pihak lain (baca: menghadiahkan ke pada

orang lain atau menjualnya kembali), Anda merasa nya man

dan aman.

Keadaan yang tidak seimbang ini harus dibuat seimbang,

dan Andalah yang harus menyeimbangkannya, dengan cara

meminta kepada si penjual untuk menyusun ulang jenis per-

janjian jual beli antara Anda dan pihak penjual. Misalnya, An-

da meminta untuk membuat perjanjian bersyarat atau per-

jan jian dengan syarat, yakni perjanjian yang menentukan

bah wa ada jaminan “kesempurnaan” terhadap barang yang

telah Anda beli, dan perjanjian berakhir apabila tidak dite-

mui “cacat tersembunyi” pada barang tersebut dalam waktu

yang telah disepakati bersama.

Perlu diketahui oleh Anda bahwa aplikasi atau praktik

per jan jian jual beli barang dalam ranah hukum perdata itu

ada pelbagai macam. Di antaranya adalah perjanjian bersya-

rat, perjanjian dengan ketetapan waktu, perjanjian mana

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


18


su ka (alternatif), dan perikatan dengan ancaman hukuman.

Be ri kut ini penulis jabarkan satu per satu yang dimaksudkan

de ngan pelbagai macam perjanjian tersebut (R. Subekti, Hu-kum Perjanjian).

a. Perjanjian Bersyarat

Suatu perjanjian bersyarat, apabila dia digantungkan pa-

da peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu

akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perjanjian

hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara

mem batalkan perjanjian menurut terjadinya atau tidak terja-

di nya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila

peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada

titik terjadinya peristiwa itu. Perikatan semacam ini di na-

ma kan perikatan dengan suatu syarat tangguh. Dalam hal

yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir, justru ber-

akhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu

ter jadi. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan

suatu syarat batal.

Dalam perjanjian jual beli, diperkenankan untuk menye-

rahkan harganya pada perkiraan seorang pihak ketiga. Ji ka

pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat per-

kiraan tersebut maka tidaklah terjadi suatu pembelian. Per-

janjian jual beli semacam itu adalah suatu perjanjian jual

beli dengan suatu syarat tangguh.

b. Perjanjian dengan Ketetapan Waktu

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan wak tu

tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikat-

an, tetapi hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun

me nentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian. Suatu

syarat yang mengandung suatu peristiwa yang belum pasti

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


19


akan terjadi adalah kebalikan dari suatu ketetapan waktu

yang pasti.

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk ke-

pen tingan si berutang, kecuali dari sifat perikatannya sen diri

atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah

dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus di-

ba yar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih

sebelum waktu itu tiba. Namun, apa yang telah di ba yar sebe-

lum waktu itu datang, tidak dapat diminta kem bali.

c. Perjanjian Mana Suka (Alternatif)

Dalam perjanjian semacam ini, si berutang dibebaskan

jika dia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebut-

kan dalam perjanjian, tetapi dia tidak boleh memaksa si

berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu

dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada

si ber utang jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada

si ber piutang.

Misalnya, saya memiliki suatu tagihan uang seratus ribu

rupiah pada seorang petani, yang sudah lama tidak dibayar-

nya. Sekarang saya mengadakan suatu perjanjian dengan

dia, bahwa dia akan saya bebaskan dari utangnya kalau

dia menyerahkan kudanya kepada saya ataupun sepuluh

kuintal berasnya.

Apabila salah satu barang yang dijanjikan musnah atau

tidak lagi dapat diserahkan maka perikatan mana suka itu

men jadi suatu perikatan murni dan bersahaja. Jika kedua

ba rang itu telah hilang dan si berutang bersalah tentang

hi lang nya salah satu barang tersebut maka dia diwajibkan

mem bayar harga barang yang hilang paling akhir.

Jika hal memilih ada pada si berpiutang dan hanya sa-

lah satu barang saja yang hilang maka jika itu terjadi di luar

salahnya si berutang, si berpiutang dapat menuntut pe nye-

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


20


rah an barang yang masih ada atau harga barang yang te lah

hilang. Jika kedua barang musnah maka si berpiutang (apa-

bila hilangnya salah satu barang tadi terjadi karena kesalah -

an si berutang) boleh menuntut penyerahan salah satu, me-

nurut pilihannya.

Asas-asas sebagaimana diutarakan di atas, berlaku ju-

ga, baik jika lebih dari dua barang termaktub dalam perjan-

jian maupun jika perjanjiannya bertujuan melakukan suatu

per buatan.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


21

Bagi siapa pun yang memiliki kendaraan bermotor, baik

itu kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan ber-

mo tor roda empat atau kendaraan bermotor dengan jenis

lain nya, tentunya tidak asing lagi dengan kata tilang. Kata

tilang ini merupakan istilah yang digunakan oleh pihak ke-

polisian untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan

oleh peng guna kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Tilang (bukti pelanggaran) lalu lintas tertentu merupakan

metode untuk menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas oleh

pihak kepolisian melalui mekanisme pemeriksaan. Sesuai

de ngan ketentuan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang

La lu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 1999 petugas

atau pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan, dapat

me lalui dua cara, yakni pemeriksaan berkala dan peme rik-

sa an insidental.

Dalam pemeriksaan berkala, pelaksanaannya melalui su-

atu perencanaan operasi disertai pertimbangan-pertimbang-

an (banyaknya pencurian kendaraan bermotor, banyak nya

pe langgaran lalu lintas, peredaran narkoba (narkotika dan

obat-obat an terlarang), terorisme, dan lain-lain, bilamana

3Apa yang Harus Anda Lakukan Keika

Anda Kena Tilang?

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


22


per lu, pelaksanaannya harus dipimpin oleh seorang perwira

per tama atau seorang bintara yang dituakan. Sementara itu,

untuk pemeriksaan insidental, dilakukan saat dengan tu ju-

an untuk melakukan pengawasan terhadap para penggu na

jalan, bentuk kegiatannya melalui pos jaga dan atau pa troli

lalu lintas (hunting system), pelaksanaannya tidak se lalu

harus dalam ikatan kesatuan unit, tetapi dapat dilakukan

se cara individu karena setiap pejabat kepolisian mele kat

“des kresi,” artinya dapat bertindak sendiri tanpa per se tu-

ju an pimpinan menurut penilaiannya sendiri (Pasal 18 Un-

dang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Ne ga ra

Re publik Indonesia).

Lalu bagaimana proses pemeriksaan/penindakannya

ba gi pelanggar lalu lintas? Semua pelanggaran lalu lintas

ter ten tu, jenis pelanggaran yang secara kasat mata mudah

pembuktiannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh jenis pe lang-

garan). Bagi pelanggar yang tertangkap tangan dan menga-

kui kesalahannya, mereka ditilang dengan cara mem buat

ca tatan tentang identitas pelanggar, uraian singkat pe lang-

garannya, kemudian membubuhkan tanda tangan, serta ber-

sedia hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, biasa nya

dalam kurun waktu satu hingga dua minggu sejak seseorang

ditilang. Menurut Pasal 267 Undang-Undang Lalu Lintas dan

Ang kutan Jalan No. 2 Tahun 2009, ditentukan bahwa bagi

se tiap orang yang sedang dalam perjalanan (travelling), ke pa-

da mereka diberikan kemudahan, yaitu dapat tidak meng-

hadiri sidang (verstek) namun harus menitipkan uang calon

denda sebesar denda maksimal yang tercantum dari setiap

pa sal yang dilanggar.

Dengan demikian, jelas bahwa pihak kepolisian yang

te ngah melakukan penegakan hukum harus dilandasi oleh

hu kum yang sedang berlaku. Lalu apa saja kewenangan dari

petugas kepolisian dalam melakukan penegakan hukum lalu

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


23


lintas di jalan? Pihak kepolisian memiliki kewenangan-kewe-

nangan sebagai berikut:

a. Memberhentikan, melarang atau menunda pengopera-

si an, dan menyita sementara kendaraan bermo tor yang

pa tut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau

me rupakan alat dan atau hasil kejahatan;

b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan

ber kaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang

lalu lintas dan angkutan jalan;

c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan

bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum;

d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi,

ken da ra an bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kenda-

raan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan ber-

mo tor, dan atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggar-

an atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peratur-

an perundang-undangan yang berlaku;

f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksa-

an;

g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup

buk ti;

h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pi-

dana kejahatan lalu lintas; dan atau

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertang-

gung jawab.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tin-

dak pidana sebagaimana dimaksud tersebut, harus dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(jus constitutum). Mengapa harus dilakukan sesuai dengan per aturan perundang-undangan yang berlaku? Hal itu untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


24


kepolisian yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi,

bu kan untuk kepentingan negara atau masyarakat.

Tindakan penyalahgunaan ini sering terjadi dan dilakukan

oleh beberapa oknum kepolisian. Salah satu penyalahgunaan

tersebut adalah dalam bentuk mengelabui pelanggar lalu lin-

tas yang diberhentikan oleh polisi dan diberikan surat tilang

atas pelanggaran yang telah dilakukannya itu. Bagaimana

mo dus polisi mengelabui pelanggar lalu lintas, berikut ada-

lah salah satu modus operandinya.

Form tilang dalam pelanggaran lalu lintas terdiri dari

dua bentuk, yakni form atau slip berwarna merah jambu dan form berwarna biru. Jika pelanggar lalu lintas diberikan form berwarna merah jambu, berarti pelanggar menyangkal apa bila dia melakukan pelanggaran lalu lintas dan mau

mem bela diri secara hukum (ikut sidang) di pengadilan se-

tem pat. Berbeda halnya apabila pelanggar diberikan form ber war na biru. Form berwarna biru ini menandakan bahwa

pelang gar yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya telah

melakukan pelanggaran lalu lintas dan bersedia untuk mem-

ba yar denda yang sesuai dengan peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku (jus constitutum). Pelanggar kemudian ber kewajiban untuk mengirim uang denda ke pemerintah

via nomor rekening ATM di bank pemerintah yang ditunjuk

(mi sal nya Bank Rakyat Indonesia atau BRI). Kemudian bukti

transfer tersebut nantinya dijadikan sebagai alat bukti untuk

ditu kar dengan SIM/STNK yang disandera atau ditahan di

Pol sek, di mana kita ditilang.

Namun, ada kalanya beberapa polisi yang berperilaku

“na kal”, yakni dengan memberikan form berwarna merah jam bu kepada pelanggar yang mengakui kesalahannya.

Hal ini pernah terjadi atau dialami oleh penulis. Pada waktu

itu penulis terkena tilang karena belum memiliki Surat Izin

Me nge mudi (SIM) dan hal itu penulis akui dengan sejujur-

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


25


ju jurnya kepada pihak kepolisian. Alasan yang dilontarkan

oleh penulis mengapa penulis tidak memiliki SIM karena un-

tuk membuat SIM, biayanya, bagi penulis pada saat itu, ter-

masuk mahal dan pada saat itu penulis juga belum me miliki

pekerjaan atau penghasilan. Polisi pun pada waktu itu dengan

sigap menindaklanjuti alasan dari penulis tersebut dengan

mengatakan, “Anda mau ikut sidang atau diselesaikan di

sini?” Penulis langsung menjawab, “Ikut sidang, Pak!”

Kemudian Pak Polisi itu memberikan form berwarna me-rah jambu kepada penulis untuk mengikuti sidang seminggu

kemudian, terhitung semenjak penyerahan form berwarna merah jambu tersebut. Pada saat hari yang ditentukan untuk

mengikuti sidang telah tiba, penulis pun menyambangi

pe ngadilan yang ditunjuk. Pada saat penulis telah tiba di

pe nga dil an tersebut, naudzubilah minzalik, banyak sekali calo berkeliaran, antrean yang luar biasa panjangnya untuk

meng ikuti sidang pelanggaran lalu lintas tersebut dan ok-

num pengadilan yang melakukan pungutan liar berupa

pem beng kakan nilai tilang. Kalau seandainya penulis dan

pe langgar-pelanggar itu tidak mengikuti sidang, dokumen-

do kumen tilang dititipkan pada kejaksaan setempat. Di sini

pun banyak calo dan oknum kejaksaan yang melakukan pu-

ngut an liar, dengan cara melakukan pembengkakan (mark

up) nilai tilang. Sungguh, dunia penegakan hukum lalu lintas

yang telah mengalami kapitalisasi oleh para penegak-pene-

gak nya sendiri!

Pemberian form berwarna merah jambu oleh polisi ke-pa da pihak pelanggar lalu lintas, walaupun si pelanggar me-

ngakui kesalahannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku adalah tindakan yang tidak dibenarkan

oleh hukum. Dalam hal ini penegak hukumlah yang justru

me langgar hukum. Pemberian form berwarna merah jambu ke pada pelanggar yang mengakui kesalahannya tersebut

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


26


da pat ditengarai bahwa tindakan itu memang sengaja dila-

kukan oleh pihak kepolisian agar si pelanggar enggan untuk

mengikuti sidang di pengadilan, terlebih lagi apabila si pe-

lang gar adalah warga masyarakat di luar kabupaten, kota,

atau provinsi tempat menilang tersebut. Dengan demikian,

ke engganan dari pelanggar tersebut, nanti pada gilirannya,

di harapkan agar si pelanggar memilih “berdamai” saja de-

ngan pihak kepolisian, dengan cara memberikan suap kepa-

da pihak kepolisian.

R. Deda Suwandi (2010:48) mengatakan bahwa fungsi

dari form berwarna merah jambu memiliki dua fungsi bagi si pelanggar, yang pertama sebagai tanda sita atas STNK/

STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dan atau

SIM yang dapat digunakan sebagai penggantinya; kedua se-

ba gai tanda panggilan untuk menghadiri sidang.

Untuk itulah, jika Anda suatu waktu terkena tilang oleh

polisi dan Anda kemudian mengakui kesalahan Anda maka

mintalah form berwarna biru kepada polisi. Berikut ini ada-lah contoh kasus dari seorang pelanggar yang ngotot me-

min ta form berwarna biru kepada pihak kepolisian yang me-ni langnya:

Polisi : “Selamat siang, Mas, bisa lihat SIM dan

STNK?”

Pelanggar : “Bisa, Pak Polisi.”

Polisi : “Mas, Anda tahu kesalahan Anda apa?”

Pelanggar : “Tidak, Pak.”

Polisi : “Ini nomor polisinya tidak seperti seharusnya”

(telunjuk si Polisi menunjuk ke nomor polisi pada ken-

daraan itu yang tidak seharusnya, sambil langsung

me ngambil “jurus sakti” mengambil buku tilang, lalu

me nulis dengan sigap)

Pelanggar : “Pak Polisi, tolong jangan ditilang, dong, saya

kan tidak tahu plat aslinya itu ke mana, sudah hilang.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


27


Tapi bukti-bukti surat kendaraan dan izin mengemudi

saya lengkap dan masa berlakunya masih empat ta-

hun an. Kalau yang asli ada, pasti saya pasang. Ayo lah

Pak, tolonglah.”

Polisi : “Sudah, saya tilang saja. Kamu tahu atau ti-

dak, banyak mobil curian sekarang ini?” (dengan na-

da keras!!)

Pelanggar : (Dengan nada keras juga) “Kok gitu, Pak!

Kenda raan saya kan ada STNK-nya, Pak. Inikan bukan

mobil curian!”

Polisi : “Kamu itu kalau dibilangin kok ngotot.” (dengan

nada lebih tegas) “Kamu terima saja surat tilangnya.”

(sambil menyodorkan surat atau form tilang berwarna merah jambu)

Pelanggar : “Maaf, Pak. Saya tidak mau yang berwarna me-

rah jambu, saya mau yang berwarna biru.”

Polisi : “Hey! (dengan nada tinggi) Kamu tahu gak,

su dah sepuluh hari ini form biru itu sudah tidak ber-laku!”

Pelanggar : “Sejak kapan, Pak, form biru sudah tidak berla-ku? Seharusnya kalau sudah tidak berlaku, diumum-

kan atau dipublikasikan ke masyarakat. Semenjak se-

pu luh hari sebelumnya sampai dengan saat ini, sa ya

tidak mendengar beritanya, kecuali dari Anda, Pak

Polisi.”

Polisi : “Ini kan dalam rangka operasi, kamu itu tidak

boleh meminta form biru. Dulu kamu bisa meminta form biru, tetapi sekarang ini kamu tidak bisa. Kalau ka mu tidak mau, ngomong sana dengan komandan

sa ya” (dengan nada keras dan ngotot).

Pelanggar : “Baik, Pak, kita ke komandan Bapak saja seka-

lian” (dengan nada menantang).

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


28


Polisi : (Dengan muka bingung) “Kamu ini melawan

pe tu gas!”

Pelanggar : “Loh, siapa yang melawan petugas, Pak. Saya

hanya ingin meminta form berwarna biru, tidak ber-mak sud untuk melawan petugas. Bukankah Bapak

yang tidak mau memberikan apa yang telah menjadi

hak saya?!”

Polisi : “Kamu jangan macam-macam ya, kamu nanti

bisa saya kenakan pasal melawan petugas!”

Pelanggar : “Sudah saya katakan tadi kalau saya tidak me-

lawan petugas. Saya hanya ingin meminta form ber-war na biru. Tapi okelah kalau Bapak tidak mau mem-

be rikan apa yang telah menjadi hak saya, tapi saya

akan mengambil foto Bapak karena Bapak yang telah

me ngatakan bahwa form biru sudah tidak berlaku” (sam bil mengambil telepon genggam berkamera dari

saku celananya).

Polisi : “Hey! Kamu bukan wartawan, kan? Kalau ka-

mu foto saya, kamu bisa saya kandangin.” (sambil

ber lalu)

Kemudian si pelanggar itu mengejar polisi itu dengan sikap

siap memotret polisi tersebut. Hingga akhirnya, ti ba-tiba

di halau oleh anggota polisi lainnya yang sedang bertugas

pada saat itu (kemudian disebut Polisi ke-2).

Polisi ke-2 : “Mas, Anda tidak bisa mengambil foto petugas

seperti itu.”

Pelanggar : “Si Bapak itu yang mengatakan bahwa form biru itu tidak bisa diberikan kepada saya” (sambil me-

nun juk polisi yang menilangnya).

Lalu polisi ke-2 tersebut menghampiri polisi yang menilang

si pelanggar itu. Ada pembicaraan singkat terjadi an tara

po lisi ke-2 dan polisi yang menilang si pelanggar itu. Akhir-

nya, polisi ke-2 tersebut menghampiri si pe lang gar.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


29


Polisi ke-2: “Mas, mana surat tilang yang berwarna merah

jambunya?” (sambil meminta kepada si pelanggar)

Pelanggar : “Tidak saya pegang, Pak. Masih dipegang oleh

Bapak itu.”

Kemudian Polisi ke-2 tersebut memanggil polisi yang me ni-

lang tersebut. Dan setelah itu polisi yang menilang tersebut

kemudian memberikan form tilang berwarna biru kepada si pelanggar dengan nada jengkel. Polisi yang menilang ter-

se but menulis nominal denda sebe sar Rp30.600,00 sambil

berkata, “Nih, kamu bayar se ka rang ke BRI (Bank Rakyat

In do nesia). Lalu kamu am bil lagi SIM kamu di sini. Saya

tung gu!”

Pelanggar : (Yes!) “Oke, Pak! Gitu dong, kalau begini dari

tadi, kan enak!”

Kemudian si pelanggar itu menjalankan kembali kendaraan-

nya menuju ke BRI. Setelah selesai urusannya dengan

BRI, kemudian si pelanggar itu kembali lagi ke tempat

po lisi itu menilangnya hanya untuk mengambil Surat Izin

Me ngemudi (SIM) yang disandera atau ditahan oleh pihak

po lisi tersebut.

Berangkat dari contoh kasus tersebut, kita dapat belajar

bahwa jika kita merasa berada pada garis lurus dan benar,

seharusnyalah kita berani untuk melakukan “perlawanan”

ter hadap petugas hukum yang telah melakukan pengelabuan

terhadap diri kita. Jika hal itu tidak kita lakukan maka ti dak

saja diri kita yang akan menjadi korban dari tindakan pe-

nya lahgunaan wewenang tersebut namun hal itu akan ber-

imbas pula kepada pihak-pihak lain yang menjadi korban

dari keganasan penegak hukum tersebut. Jika dia merasa

bah wa perbuatan yang ditujukan kepada Anda itu mulus-

mu lus saja, tidak ada protes, dan atau perlawanan maka dia

akan merasa demikian apabila dia menzalimi pihak lain se-

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


30


lain Anda. Maka, hanya ada satu kata yang dapat terlontar

un tuk mempertahankan suatu kebenaran: Lawan!

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


31

Pelayanan jasa parkir yang diberikan oleh para juru

par kir, memang membuat kita merasa aman dan nyaman

ke tika kendaraan yang kita tinggalkan atau diparkir pada

suatu tempat terjamin keamanannya. Dalam hal ini kita su-

dah sepatutnya memberikan ucapan terima kasih kepada

pi hak pemberi jasa parkir tersebut.

Namun demikian, walaupun rasa aman kita terjamin de-

ngan adanya jasa parkir tersebut, terkadang rasa nyaman

kita terusik oleh perilaku-perilaku menyebalkan dari pihak

yang memberikan jasa parkir. Misalnya, meminta uang jasa

par kir, padahal kendaraan yang kita parkir berada tepat di

po sisi depan hidung kita, menggelembungkan uang jasa par-

kir dengan cara mengubah nilai rupiah secara sepihak pa da

karcis atau tiket parkir dengan cara membubuhkan cap palsu

atau dengan tindakan lain yang mengarah pada pengge lem-

bung an uang jasa parkir dari yang sesungguhnya, dan ter ka-

dang pula memberikan karcis atau tiket parkir yang su dah

tam pak lusuh dan kusut, yang menandakan bahwa kar cis

ter sebut telah digunakan berulang-ulang, tidak mengembali-

kan uang yang seharusnya dikembalikan dari selisih uang

4Juru Parkir yang Nyebelin

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


32


par kir yang diterima oleh pihak pemberi jasa parkir dari kita

atau meminta uang jasa parkir double.Jika kita menghadapi kasus-kasus seperti ini, tindakan

yang dapat kita ambil adalah menolak dan atau bertanya. Jika

kendaraan yang kita parkir itu berada dekat kita dan se be-

narnya tidak perlu dijaga oleh juru parkir karena kita sen dirilah

yang mengawasinya, ketika kita ingin meninggalkan tempat itu

dihampiri oleh juru parkir dan meminta ong kos parkir, kita dapat

dengan halus menolaknya dengan menga ta kan, “Maaf ya, Pak/

Mas/Mbak, tadi saya sendiri yang me ng a wasi kendaraan yang

saya parkir ini.” Jika pe no lakan secara halus itu ditanggapi

negatif oleh juru par kir ter sebut dan tetap ngotot meminta

uang jasa par kir ke pada kita sampai-sampai dia mengancam

dengan ke keras an ma ka kita dapat menginformasikan kepada

juru par kir tersebut bahwa perbuatannya itu sebenarnya telah

me langgar keten tu an pidana, yakni tentang pungutan liar atau

biasa yang di singkat dengan akronim “pungli” atau peme ras an.

Dalam Pasal 368 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pi-

dana) menandaskan bahwa barang siapa yang dengan mak-

sud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan

me lawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau

de ngan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan

suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan

orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya

orang itu membuat utang atau menghapuskan utang, di-

hukum ka rena memeras dengan hukuman penjara selama-

lamanya 9 tahun.

Jadi, unsur-unsur pungli yang masuk dalam kategori

pe me rasan, yaitu:

a. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dengan melawan hak/hukum;

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


33


b. Memaksa orang dengan kekerasan atau dengan an cam-

an kekerasan;

c. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali

ter masuk kepunyaannya sendiri atau orang lain, atau

su paya orang itu membuat utang atau menghapuskan

utang.

Itu tindakan yang dapat kita lakukan apabila juru par-

kir menodong kita untuk memberikan uang parkir, pada hal

ken daraan itu kita sendiri yang mengawasinya atau memar-

kirinya. Sekarang bagaimana tindakan kita ketika ki ta mene-

rima karcis parkir yang telah berulang kali digunakan atau

dicap “palsu” dengan biaya uang parkir yang lebih tinggi dari

ketentuan normal? Kita dapat bertanya kepada juru parkir,

me ngapa karcis ini dicap atau lusuh dan tampak kusut (Ja kar-

ta: lecẻk). Setelah itu, kita meminta karcis yang asli kepada juru parkir. Jika juru parkir tidak mau memberikan apa yang

kita minta tersebut maka kita dapat mengatakan kepada

ju ru parkir bahwa tindakannya tersebut telah melanggar ke-

ten tuan hukum pidana, yakni telah melakukan perbuatan

pi dana pemalsuan surat dan dapat dilaporkan kepada pihak

yang berwajib.

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1), ditandaskan bah-

wa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan

su rat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjan-

jian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang

boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu per-

buatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh

orang lain menggunakan surat-surat itu, se olah-olah surat itu

asli dan tidak dipalsukan maka kalau memper gu nakannya,

da pat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pe-

malsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya

enam tahun. Pada ayat (2) ditandaskan bahwa dengan hu-

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


34


kuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan se-

nga ja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu

se olah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal

mem pergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Menurut R. Soesilo (1996:195), yang dimaksud dengan

surat tersebut adalah segala surat, baik yang ditulis dengan

tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan

lain-lain. Lebih jauh lagi, dikemukakan bahwa surat yang

dipalsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu

hak, mi salnya ijazah, karcis tanda masuk atau karcis parkir,

dan lain-lain. Berangkat dari ketentuan dalam KUHAP dan

apa yang dikemukakan oleh R. Soesilo maka kita dapat

me narik garis hubung bahwa karcis parkir yang diberikan

kepada kita oleh juru parkir tersebut dapat digolongkan

sebagai pemal suan surat dan pelakunya dapat diancam

dengan hukuman pidana.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan ber-

motor, sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang diun tung-

kan dengan bisnis perparkiran, bahkan parkir pada saat ini

ber alih menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah

ataupun swasta, bahkan individu dan kelompok masyarakat

yang menjalankan jasa perparkiran kendaraan, terutama ken-

daraan bermotor. Bagi pemerintahan daerah, parkir adalah

salah satu sumber pemasukan bagi penggemukan Pendapat-

an Asli Daerah (PAD). Namun, selama ini pengelolaan par-

kir tidak profesional serta proporsional, dan dibiarkan me-

nu rut mekanisme pasar yang tidak terarah. Akibatnya,

ter jadilah kebocoran, mulai dari lapangan hingga ke tingkat

bi ro krat daerah. Kemudian yang lebih penting adalah hal ini

ber dampak pada kenyamanan masyarakat dalam menggu-

nakan jasa perparkiran.

Merupakan pemandangan dan kejadian yang lumrah

apa bila kita hendak memarkir kendaraan, juru parkir pada

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


35


saat itu tidak tampak batang hidungnya untuk membantu ki-

ta memarkir kendaraan dengan memberikan aba-aba. Oleh

ka rena itu, pengguna kendaraan pun memarkir kendaraan

se sukanya, yang menurutnya nyaman dan aman untuk par-

kir. Namun demikian, pada saat kendaraan kita ingin mening-

gal kan tempat parkir, sekonyong-konyong muncullah ok num

juru parkir dengan peluit yang menyumpal mulut nya, yang

terkadang mengenakan rompi berwarna jingga. Sang “pah-

lawan kesiangan” itu dengan peluit yang ditiup, membe rikan

aba-aba kepada kita dan berucap terus-menerus, “mun dur,

maju, kanan, kiri, balas,” dan sebagainya. Tidak ja rang pu la

salah satu dari mereka tidak memerhatikan kenda raan se-

hingga kendaraan menyerempet sesuatu hingga le cet, bah-

kan bertabrakan dengan kendaraan lain. Setelah me rasa

tugas selesai, mereka pun meminta uang jasa par kir. Terka-

dang, para juru parkir itu marah apabila uang jasa parkir

yang kita berikan itu kurang jumlahnya.

Jika diamati, sistem perparkiran ini memang masih sa-

ngat semrawut. Pungutan uang jasa parkir dapat dikenakan

ka pan saja dan di mana saja meskipun juru atau petugas

par kir tidak dilengkapi oleh karcis tanda parkir. Bahkan le bih

meresahkan lagi ketika sistem parkir dikelola oleh per usa-

ha an jasa perparkiraan di tempat-tempat pelayanan so sial,

seperti rumah sakit dan pusat-pusat perbelanjaan. Sistem

pem bayaran yang dihitung per jam, sungguh mem be rat kan

dan terkesan tidak manusiawi.

Selain itu, yang membuat jengkel lagi apabila didapati

ada nya tulisan, “kehilangan dan kerusakan kendaraan di

areal ini bukan tanggung jawab kami (juru parkir).” Penggu-

na jasa parkir pun pada gilirannya menjadi dongkol, “Mau

di ba yar mahal, tapi tidak mau bertanggung jawab!”

Sebenarnya, perbuatan nyebelin dari para juru parkir ter-sebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-un-

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


36


dangan yang berlaku. Artinya, tindakan sewenang-wenang

tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur ten tang

perlindungan konsumen. Dalam ketentuan tersebut di tan-

daskan bahwa pelaku usaha (perusahaan perparkiran) da-

lam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperda-

gangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausul

ba ku pada setiap dokumen dan atau perjanjian (dalam hal

ini karcis tanda bukti parkir). Pasal 1706 KUH Perdata menan-

daskan pula bahwa perusahaan pengelola tempat parkir ha-

rus menjaga barang yang dititipkan pada areal miliknya

de ngan baik, sebaik barang miliknya sendiri.

Jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

ter sebut dilanggar maka konsumen dapat menempuh upaya

hukum yang ditandaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999, yaitu menggugat pelaku usaha secara

per data melalui peradilan umum; melaporkan secara pidana

pela ku usaha atas dugaan melanggar Pasal 16 dengan an-

cam an pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana

den da paling banyak Rp500.000.000,00.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


37

Untuk membuat surat Keterangan Tanda Penduduk

(KTP), biasanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

si pe mo hon terdiri dari dua syarat, yakni syarat materiil

dan sya rat prosedural. Syarat materiil adalah syarat yang

berupa berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh si pemohon,

terdiri dari surat Kepala Keluarga (KK), KTP yang masa

ber laku nya akan habis (apabila ingin memperpanjang),

surat pindah (apa bila penduduk baru), foto dengan ukuran

tertentu (saat ini biasanya orang tidak perlu membawa foto

karena pe merintah setempat telah menyediakan foto digi-

tal untuk kepentingan pembuatan KTP), dan mengisi for-

mu lir pembuat an KTP. Untuk syarat prosedural, biasanya

orang yang ber sang kutan harus terlebih dahulu meminta

kete rangan dari RT/RW, kelurahan, kemudian terakhir keca-

matan. Sete lah sya rat-syarat tersebut terpenuhi, biasa nya

KTP kemudian di proses oleh bagian administrasi peme rin-

tah an setempat dan akan selesai satu hari sampai dengan

satu minggu ke de pan.

Sepertinya untuk membuat KTP mudah dan siapa pun

war ga di suatu wilayah kelurahan dapat melakukannya. Na-

5Pungutan Liar KTP di Kelurahan

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


38


mun, hal tersebut tidak akan menjadi mudah ketika kita

ke tang gor atau bertemu dengan aparat kelurahan yang ber-

otak pungli. Jika hal ini terjadi pada diri kita maka urusan

yang semula mudah, nanti pada gilirannya akan menjadi

su lit. Mereka berprinsip, “Jika bisa dipersulit, untuk apa

diper mudah!” Mengapa mereka mempersulit? Jawabannya

sangat mudah, karena mereka menginginkan suap dari

pihak pe mohon.

Ada-ada saja trik mereka untuk menggiring para pemo-

hon untuk memberikan suap kepada mereka. Misalnya,

me reka mengatakan kepada pihak pemohon apabila pihak

pemohon tidak memberikan uang suap maka KTP akan lam-

bat sekali jadinya, bisa sampai sekitar enam bulan atau satu

tahun kemudian, atau juga si pejabat yang bersangkutan

se lalu mencari-cari kekurangan berkas atau prosedur, atau

dengan istilah lain mengada-ada. Bahkan di Jakarta dilapor-

kan bahwa untuk mengurus KTP saja orang dikenai biaya

Rp80 ribu sampai dengan Rp500 ribu, dan si pemohon harus

me nunggu tidak kurang dari 180 hari atau sekitar 2 bulan.2

Bagaimana sikap kita apabila kita menghadapi aparatur

administrasi kelurahan berotak pungli tersebut? Tindakan

per tama yang harus kita lakukan adalah mempelajari per-

syaratan dan prosedur yang telah terpublikasikan di kelurahan

setempat. Apabila persyaratan dan prosedur tersebut tidak

terpublikasikan, tanya kepada aparat yang bersangkutan,

me ngapa hal itu tidak dipublikasikan sehingga dapat diakses

oleh para pemohon. Setelah mengetahui persyaratan dan pro-

sedur yang telah ditetapkan oleh pihak kelurahan ma ka Anda

dapat mencocokkan apakah permintaan uang suap (untuk

mengistilahkan uang administrasi yang sering dipakai dalam

dunia suap-menyuap di kalangan aparatur kelurahan) telah

cocok dengan apa yang disyaratkan tersebut. Jika tidak, An-

2 http://bataviase.co.id/node/218289

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


39


da bisa menolak permintaan suap dari pihak aparatur yang

bersangkutan.

Dalam syarat, ketentuan, dan prosedur yang terpublika-

sikan tersebut, biasanya tertera atau dicantumkan tentang

berapa lamanya KTP tersebut diproses dan siap digunakan

oleh si pemohon (biasanya satu hari hingga seminggu; ji ka

lebih dari satu minggu, Anda berhak bertanya kepada apa-

ratur yang bersangkutan, karena zaman seka rang adalah

zaman teknologi komputer dan segala se sua tu nya yang ber-

hubungan dengan pembuatan KTP bisa di lakukan dengan

cepat). Jika aparatur yang bersangkutan mengatakan

ke pada Anda bahwa jika Anda tidak memberikan suap

kepada aparatur yang bersangkutan, akan berdampak pa da

lamanya proses pembuatan KTP tersebut maka Anda da-

pat balik mengatakan bahwa perbuatan dari aparat kelu-

rahan tersebut telah melanggar ketentuan pidana, yakni

te lah melakukan tindakan pungli dan pemerasan dengan

ca ra mengancam (pasal tentang tindakan memeras dengan

meng ancam ini dapat Anda lihat kembali pada bagian sub-

bab yang membahas tentang pungli di zona perparkiran da-

lam tulisan ini) dan oleh karenanya, perbuatan tersebut da-

pat dilaporkan pada pihak yang berwajib.

Katakan kepada aparatur kelurahan tersebut bahwa me-

reka bekerja di kelurahan berkewajiban untuk melayani war-

ga masyarakat yang harus dilayaninya, bukan justru minta

“pelayanan” dari warga masyarakat yang sedang memohon

pembuatan KTP.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


40

Dalam lalu lintas sosial kehidupan Anda sudah pasti An-

da akan sering melakukan transaksi terhadap pihak-pihak

tertentu yang berkaitan dengan perealisasian kepentingan

Anda. Misalnya saja Anda menjanjikan atau dijanjikan untuk

melakukan suatu pekerjaan atau Anda melakukan per jan ji-

an jual beli kepada pihak-pihak tertentu, dan lain se ba gai-

nya. Berangkat dari sini, pertanyaan yang terlontar ke mu di-

an adalah apakah dalam interaksi transaksi tersebut An da

telah dilindungi oleh hukum? Atau dengan kata lain, apa kah

Anda telah melindungi diri Anda sendiri?

Perlu Anda ketahui bahwa hukum perjanjian adalah hu-

kum yang sifatnya terbuka. Artinya, hukum perjanjian mem-

berikan kebebasan seluas-luasnya kepada Anda atau masya-

rakat untuk membuat perjanjian yang berisi dan bermacam

apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan ke-

su silaan.

Di samping itu, yang harus diingat oleh Anda ketika

An da melakukan perjanjian dengan pihak lain adalah alang-

kah baiknya apabila perjanjian itu dituangkan dalam bentuk

tertulis dan ditandatangani oleh Anda dan pihak yang meng-

6Peningnya Perjanjian Tertulis

Bagi Kepeningan Anda

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


41


ikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Anda. Mengapa

hal ini harus dilakukan oleh Anda? Ya, karena perjanjian

yang Anda buat tersebut sebenarnya berlaku sebagai un-

dang-undang antara diri Anda dan pihak lain yang terikat

per janjian dengan Anda. Artinya, kedua belah pihak harus

meng hormati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila

salah satu pihak ingkar janji, berarti telah terjadi cedera janji

(wanprestasi). Nah, ketika wanprestasi ini terjadi, maka jika

Anda menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk ter tu-

lis, akan mudah bagi Anda untuk membela hak-hak An da

sebagaimana telah disepakati bersama yang telah dituang-

kan dalam bentuk tertulis tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan, Anda adalah subjek

hukum yang memiliki kebebasan untuk melakukan per janji-

an dalam bentuk apa pun dengan syarat-syarat sebagai beri-

kut:

1) Antara Anda dan pihak terkait bersepakat untuk meng-

ikatkan diri dalam sebuah perjanjian (adanya perse tuju-

an para pihak atau tidak berada di bawah ancam an);

2) Ada kecakapan hukum dari Anda dan pihak terkait da-

lam membuat perjanjian tersebut (misalnya tidak di

ba wah umur atau tidak waras);

3) Ada hal tertentu yang diperjanjikan antara Anda dan

pi hak terkait (ada objek yang diperjanjikan);

4) Hal yang diperjanjikan itu haruslah hal yang halal (yang

diperjanjikan adalah hal-hal yang diperbolehkan).

Syarat ke-1 dan ke-2 merupakan syarat subjektif (berkait-

an dengan para pihak pembuat perjanjian), sementara sya-

rat ke-3 dan ke-4 merupakan syarat objektif (hal yang di-

per janjikan). Kalau syarat objektif tidak terpenuhi maka

per janjian itu batal demi hukum.

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


42


Penyebab dari terjadinya cedera janji atau wanprestasi

(kealpaan atau kelalaian) sehingga hal itu membuat salah

satu pihak memberikan ganti kerugian, yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan-

nya;

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seba-

gaimana yang dijanjikan;

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.

Lalu, bagaimana caranya membuat surat perjanjian

yang sederhana? Apa saja hal po kok yang harus tercantum

dalam surat perjanjian itu? Mem buat surat perjanjian, isinya

tentu harus disesuaikan dengan objek atau jenis apa yang

diperjanjikan. Misalnya, jual beli, utang piutang, sewa-

menyewa, perjanjian kontrak kerja, dan lain sebagainya.

Meski begitu, ada hal-hal yang sifatnya men dasar, yang

sepatutnya tercantum dalam membuat su rat perjanjian,

yakni:

Setiap perjanjian selalu dimulai dengan menyebut iden-titas para pihak, seperti nama, tempat tinggal, atau tem-pat kedudukan (berkantor di...), dan juga terkadang

kua li tas daripada pihak-pihak (dalam hal ini diwakili

oleh...). Apabila perjanjian itu mengenai perorangan

ma ka digunakan bertempat tinggal di..., sedangkan bila

badan hukum (perusahaan), dituliskan berkedudukan

di....

Ada perjanjian atau kontrak tertentu dengan memuat pem bukaan (mukadimah) yang mengandung dasar hu-

kum dan pertimbangan-pertimbangan mengapa diada-

kan perjanjian/kontrak. Contoh: Dengan ini kedua belah

pihak menerangkan telah mufakat sebagai berikut...

pustaka-indo.blogspot.com

http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om

http://pustaka-indo.blogspot.comhttp://pustaka-indo.blogspot.com

43


(sebutkan objek perjanjian mengenai hal apa secara de-

tail).

Tentukan syarat-syarat yang diperjanjikan, atau hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut.

Jadi, ditulis tentang syarat apa saja yang boleh dilaku-

kan dan tidak boleh dilakukan, termasuk pem ba yaran

atau harga. Lantas, diatur pula pelbagai kemung kin an

yang timbul di kemudian hari. Misalnya, bagai mana se-

andainya barang tersebut hilang, rusak, atau bagai mana

kalau terjadi tuntutan dari pihak lain, dan sebagai nya.

Setiap perjanjian harus menyebutkan jangka waktu per-janjian, kapan mulai berlaku, dan kapan berakhir, ter-

masuk kemungkinan perpanjangan perjanjian. Menge-

nai pengakhiran perjanjian, ada tiga macam hal yang

biasanya diatur dalam perjanjian:

1) Pengakhrian tanpa kewajiban mengganti rugi, te ta-

pi tetap berhak atas pembayaran biaya-biaya, keru-

gian, dan bunga-bunga.

2) Pengakhiran dengan membayar ganti rugi.

3) Berakhir menurut hukum (meninggal dunia, dipen-

jara, pailit, disita, dan lain sebagainya).

Ditentukan penyelesaian perselisihan yang mungkin tim bul (lebih dulu secara damai atau musyawarah), ta pi

juga dimungkinkan berujung di pengadilan. Untuk itu,

ditentukan domisili (tempat) penyelesaian seng ke ta.

Mi salnya, di Pengadilan Negeri ... (tempat perjan jian

di buat atau domisili salah satu pihak pembuat perjan-

jian).

Ditentukan biaya-biaya yang diperlukan. Misalnya, biaya meterai ini dipikul oleh pihak ....

Penutup perjanjian (klausul penutup). Misalnya, perjan-jian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua di

... pada tanggal ....


http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


44

Tentunya, bagi Anda yang memiliki kendaraan bermotor,

pemilikian Surat Izin Mengemudi (SIM), secara formal ber-

da sar kan hukum positif di Indonesia, hukumnya wajib bagi

An da. Karena kepemilikan SIM merupakan tanda bahwa

Anda telah mendapatkan rekomendasi atau izin dari pejabat

yang berwenang untuk mengendarai kendaraan bermotor

di jalan. Selain itu, kepemilikan SIM juga merupakan tan-

da bahwa An da telah menjalani ujian kelayakan untuk

mengendarai ken daraan bermotor di jalan. Ujian ini sebe-

narnya merupakan hal yang sangat penting untuk Anda

mendapatkan SIM ka re na dengan ujian tersebut, Anda telah

membuktikan bah wa Anda ketika mengendarai kendaraan

bermotor di jalan, seti dak-tidaknya, menjamin bahwa Anda

layak untuk mengen da rai kendaraan secara tertib dan tidak

melanggar ram bu-rambu serta marka jalan sehingga akan

mencegah terjadinya kecelakaan di jalan dan hal-hal lain

yang tidak diinginkan.

Sudah tentu untuk mendapatkan SIM tersebut kita ha-

rus berurusan dengan prosedur-birokratis. Nah, ketika kita

ber urusan dengan birokrasi pembuatan SIM ini, terkadang

7Pungli dalam Pembuatan SIM


http

://pu

stak

a-in

do.b

logs

pot.c

om


45


apa yang tertulis di atas kertas dengan kenyataannya se-

ring kali kita menemui adanya titik seberang atau tidak se-

per ti apa yang ditentukan secara tertulis. Misalnya, untuk

biaya peng urusan SIM C, dalam ketentuan resminya, kita

dibe bani untuk membayar Rp75.000,00 untuk pembuatan

SIM C baru, se dangkan untuk perpanjangan SIM C dibebani

biaya sebesar Rp60.000,00. Namun pada kenyataannya, ki-

ta dibebankan un tuk membayar ini dan itu yang tidak ada

da lam syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan

secara tertulis.

Untuk masalah ini, penulis pernah mengalami sendiri

ke tika mengurus perpanjangan SIM C pada suatu instansi

ke po lisian yang mengurusi atau melayani perpanjangan SIM

C. Salah satu syarat dari perpanjangan SIM C adalah di lam-

pirkannya surat keterangan sehat (KIR) dari dokter pe me-

rintah. Nah, sebelum penulis berangkat ke instansi terse but

untuk mengurus perpanjangan SIM C, penulis terlebih da-

hu lu bertandang ke Puskesmas untuk mengurus KIR dari

dokter. Setelah KIR dokter diperoleh, barulah penulis datang

ke instansi yang mengurusi perpanjangan SIM C tersebut.

Na mun, apa yang terjadi ketika penulis menyerahkan KIR

dok ter sebagai salah satu syarat bagi perpanjangan SIM C

tersebut? Petugas yang bersangkutan menolaknya dan me-

ngatakan bahwa penulis harus mengurusnya pada dokter

yang telah ditunjuk. Siapa yang menunjuk? Tidak ada keje-

las an karena pihak yang ditanya oleh penulis, tidak mau

men jawab. Tapi yang pasti, penunjukan

pustaka-indo.blogspot...buku ini berusaha untuk mengumpulkan kasus-kasus ke cil yang berserak dalam...

Documents