program peningkatan keselamatan perkeretaapian hermanto dwiatmoko
TRANSCRIPT
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jakarta, 20 Desember 2012
Disampaikan Oleh :
DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Ir. Hermanto Dwiatmoko MSTr.
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
KONDISI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
RENCANA AKSI PENINGKATAN KESELAMATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
PENUTUP
1
POLA PIKIR PENINGKATAN KESELAMATAN
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
2
ROAD MAP TO
ZERO ACCIDENT
FUNGSI
REGULATOR
INSPEKSI DAN
AUDIT
KESELAMATAN
PENINGKATAN
KOMPETENSI
SDM
PENEGAKAN
HUKUM
TINGKAT
KESELAMATAN
SAAT INI
PENINGKATAN
KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN
PENANGANAN
DAN ANALISIS
KECELAKAAN
PENYUSUNAN
REGULASI
UU/PP
PerMen/PerDirjen
• Keterbatasan
Anggaran
• Keterbatasan
SDM kompeten
• SOP dalam
proses
• Keterbatasan
peralatan
EVALUASI
PENINGKATAN
KELAIKAN
PRASARANA DAN
SARANA
PENDAHULUAN
3
PENDAHULUAN
• PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR PERKERETAAPIAN
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 ttg Perkeretaapian, perkeretaapian dikuasai Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
• PEMISAHAN FUNGSI REGULATOR DAN OPERATOR
Fungsi Regulator oleh Pemerintah yaitu Pembinaan Perkeretaapian yang meliputi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan.
Fungsi Operator oleh Badan Usaha Penyelenggara yang meliputi Pengadaan atau Pembangunan, Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan.
• KETERBUKAAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah terbuka, yakni dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum (BUMN, BUMD, BUMS, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah).
• PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH
Penyelenggaraan perkeretaapian harus memperhatikan otonomi daerah, dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mewujudkan perkeretaapian daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
• PERAN SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT
Dalam penyelenggaraan perkeretaapian peluang peran serta swasta dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian sangat besar, kecuali apabila swasta dan masyarakat tidak mampu untuk melaksanakannya, maka akan diambil alih oleh Pemerintah.
4
DASAR DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERKERETAAPIAN
UU No. 23/2007 ttg Perkeretaapian
pasal 3:
“Perkeretaapian diselenggarakan
dengan tujuan untuk memperlancar
perpindahan orang dan/atau barang
secara massal dengan selamat,
aman, nyaman, cepat dan lancar,
tertib dan teratur, efisien, terpadu
dengan moda transportasi lain,
serta menunjang pemerataan,
pertumbuhan, stabilitas, pendorong,
dan penggerak pembangunan
nasional.”
VISI
KATA KUNCI PENYELENGGARAAN
PERKERETAAPIAN INDONESIA
Cepat &
Lancar
Selamat
Massal
Nyaman
Aman
Tepat
Efisien
Tertib &
Teratur
5
PERAN STAKEHOLDER PERKERETAAPIAN
DALAM PENINGKATAN KESELAMATAN
PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN
(OPERATOR)
PEMERINTAH (REGULATOR)
MASYARAKAT
1. penyusunan Regulasi
2. Pengujian dan Sertifikasi
3. Penegakan Hukum
4. Sosialisasi
1. Kepedulian Keselamatan
2. Menjaga ketertiban, keselamatan
dan keamanan
1. Pemenuhan standar/laik
operasi dan pelayanan
2. Pemeriksaan dan
Perawatan
3. Tanggung jawab kepada
publik dan pemerintah
saat terjadi kecelakaan 6
KONDISI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
7
DATA KECELAKAAN KERETA API
No JENIS
KECELAKAAN
TAHUN
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
1 Tabrakan KA
dengan KA
5 3 3 5 3 1 2
2 Anjlokan 68 110 99 41 25 23 19
3 Terguling 5 7 8 7 4 2 2
4 Banjir/longsor 3 3 8 8 6 1 4
5 Lain-lain 11 16 8 8 4 6 2
JUMLAH 92 139 126 69 42 33 29
* Posisi 23 Nopember 2012
8
DATA KORBAN KECELAKAAN KERETA API
NO. KORBAN TAHUN
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 MENINGGAL 50 34 45 57 79 39
2 LUKA BERAT 76 128 78 122 93 45
3 LUKA RINGAN 52 164 73 76 104 28
JUMLAH 178 326 196 255 276 112
9
PROSENTASE FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN KA
TAHUN 2009 S/D 2011
Dari diagram tersebut penyebab
kecelakaan (di luar faktor eksternal)
yang paling dominan 3 tahun terakhir
dari tahun 2009 s/d 2011 adalah :
SDM Operator : 51 kejadian (24 %)
Sarana : 44 kejadian (21 %)
Prasarana : 22 kejadian (10 %)
44
22
51
77
19
SARANA
PRASARANA
SDM OPERATOR
EKSTERNAL
ALAM
10
ANALISIS PENYEBAB KECELAKAAN KA
PRASARANA SARANA MANUSIA EKSTERNAL
Adanya kecrotan (mud
pumping)
Jalan rel tidak laik
Bantalan kayu
rapuh
Rel patah
Wesel rusak
Badan jalan
longsor/amblas
Jembatan kurang laik
Kurangnya
perawatan
Terjadinya karat
(jembatan besi)
Pengereman tidak
bekerja dengan baik
Kerusakan pada as
dan roda
As patah
Bearing macet
Pembebanan tidak
merata
Kelebihan Beban
Kurangnya
perawatan sarana,
tidak menggunakan
suku cadang standar.
Masinis tidak
malaksanakan
standar prosedur
operasi yang
ditetapkan
(melanggar
kecepatan)
Pengaturan dinasan
kurang baik sehingga
menimbulkan
kelelahan fisik
Faktor fisik
ngantuk, tertidur,
dsb
Masyarakat tidak
disiplin melintasi
perlintasan sebidang
Bangunan liar
disekitar jalan rel
mengganggu
pandangan bebas
masinis
Vandalisme,
pencurian alat
penambat,
melempar kaca.
Terjadinya bencana
alam, gempa bumi,
longsor, banjir, dll 11
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
12
ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
13
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN
TUGAS
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian.
FUNGSI
1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Perkeretaapian;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang perkeretaapian;
3. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Perkeretaapian;
4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 14
UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
PP No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian;
PP No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api;
Peraturan Menteri Perhubungan (41 Permen) tentang :
Standar Teknis Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
Pengujian, perawatan dan pemeriksaan prasarana dan sarana
perkeretaapian
Standar Kompetensi/keahlian tenaga penguji, inspektur dan
auditor perkeretaapian
Standar Kompetensi awak sarana dan petugas pengoperasian
prasarana perkeretaapian
Standar Pelayanan Minimal
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
PENYUSUNAN REGULASI
15
Pengujian prasarana perkeretaapian
• Uji pertama & uji berkala
Sertifikasi prasarana perkeretaapian
yang sudah lulus uji pertama atau
berkala
Peningkatan jalur kereta api al.
penggantian rel, bantalan, wesel, dll.
Peningkatan Fasilitas Operasi KA
PENINGKATAN KELAIKAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN
16
Pengujian Sarana Perkeretaapian
• Uji pertama dan uji berkala
Sertifikasi sarana perkeretaapian yang
sudah lulus uji pertama atau berkala
Pengadaan K3 dan Rehabilitasi KRL
Melengkapi peralatan pengujian sarana
perkeretaapian di Balai Yasa:
• Bogie Tester
• Spring Tester
• Wheel Flaw Detector
• dll
PENINGKATAN KELAIKAN SARANA
PERKERETAAPIAN
17
Peningkatan kompetensi SDM Ditjen
Perkeretaapian
Pelatihan penguji prasarana & sarana, inspektur
dan auditor perkeretaapian
Sertifikasi penguji, inspektur dan auditor
perkeretaapian
Sertifikasi kecakapan awak sarana dan petugas
pengoperasian prasarana perkeretaapian
Akreditasi badan hukum atau lembaga diklat SDM
perkeretaapian
Penyegaran dan pembinaan kepada petugas
operasional untuk mematuhi peraturan yang
berlaku
Pembinaan keselamatan kepada para konsultan /
kontraktor terutama yang langsung di lapangan
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
18
Pelaksanaan audit keselamatan terhadap
sarana, prasarana, dan operasional KA/
GAPEKA.
Pelaksanaan random check/inspeksi sarana
dan prasarana.
Pemantauan batas kecepatan (taspat).
Pelaksanaan identifikasi daerah rawan
kecelakaan.
Penanganan perlintasan sebidang
(pembuatan flyover/underpass,
pemasangan warning device pada pintu
perlintasan).
Sosialisasi keselamatan perkeretaapian.
Pemantauan dan penelitian kecelakaan KA.
PENCEGAHAN KECELAKAAN KA
19
Penyidikan terhadap pelanggaran
tindak pidana di bidang
perkeretaapian (calo, pelanggaran
semboyan/kecepatan)
Penertiban, pembongkaran
bangunan liar di jalur KA.
Penertiban penumpang di atas atap
kereta, kabin masinis, gerbong
barang.
Pemeriksaan sertifikat awak sarana
serta petugas operasional KA.
Pemasangan tanda larangan di jalur
KA.
Diklat PPNS Perkeretaapian.
PENEGAKAN HUKUM
20
KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN
Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah disempurnakan
dengan pembentukan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang
telah terpisah dari Direktorat Sarana Perkeretaapian
PT. Kereta Api telah membentuk Direktorat Keselamatan dan
Keamanan
Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian telah mengusulkan
organisasi pengelola prasarana perkeretaapian, yaitu :
UPT Balai Perkeretaapian
UPT Pengujian Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
UPT Perawatan Prasarana dan Sarana Perekeretaapian
21
RESTRUKTURISASI BUMN PERKERETAAPIAN
22
DASAR PEMIKIRAN
UU 23/2007 tentang Perkeretaapian pasal 17 ayat 1 :
Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (1) huruf a berupa penyelenggaraan :
Prasarana perkeretaapian; dan atau
Sarana perkeretaapian
Prinsip dasar dari UU 23/2007 adalah dibukanya peran
swasta (non monopoli) dan otonomi daerah
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memprogramkan
Percepatan Pemisahan antara Fungsi Regulator dan
Operator melalui Pemisahan Badan Penyelenggara
Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian (Target Desember 2011)
23
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
24
Saat Ini
Badan
Hukum
Lainny
a
Pemda
Penyelenggaraan perkeretaapian harus
efisien dan responsif terhadap pasar –
pelayanan yang kompetitif
• Bergantung pada APBN
• Dominasi monopoli PT. KA
• Perencanaan yang sentralistis
Harapan Yang Akan Datang
(Menurut UU)
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi
kegiatan : (pasal 18)
Pembangunan prasarana;
Pengoperasian prasarana;
Perawatan prasarana; dan
Pengusahaan prasarana.
Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum meliputi
kegiatan : (pasal 25)
Pengadaan sarana;
Pengoperasian sarana;
Perawatan sarana;
Pengusahaan sarana.
25
KONDISI PENYELENGGARAAN
PERKERETAAPIAN DI INDONESIA SAAT INI
Penyelenggaraan perkeretaapian saat ini (prasarana
dan sarana) masih monopoli PT. KA (persero) sehingga
tidak mungkin ada badan usaha sarana (swasta/BUMD)
yang mau mengusahakan sarana perkeretaapian di
lintas yang diselenggarakan PT. KAI, karena
dikhawatirkan ada perlakuan yang tidak sama antara
sarana yang dimiliki swasta/BUMD dan PT. KAI
Mengingat pengelolaan prasarana dan sarana dalam
satu organisasi, perlu jelas pembukuan anggarannya,
namun dengan pemisahan badan usaha prasarana dan
sarana, pengelolaan diharapkan lebih transparan
26
ALTERNATIF BENTUK BADAN USAHA
Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
dapat berbentuk :
Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan skema Badan Layanan
Umum (BLU)
Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Umum (Perum)
Dasar pertimbangan : bahwa badan usaha ini tidak
menguntungkan dan harus mendapatkan anggaran dari
Pemerintah berupa pembangunan dan perawatan
prasarana perkeretaapian milik pemerintah
27
ALTERNATIF BENTUK BADAN USAHA
• Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat berbentuk Perseroan (PT) dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan sarana dapat menguntungkan (komersil)
• Perlu dipertimbangkan untuk yang menangani angkutan yang bersifat penugasan dapat dipisahkan dengan yang bersifat komersial. Demikian juga angkutan perkotaan dapat dipisahkan dengan angkutan antar kota.
• Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, dapat dibuat beberapa alternatif : – Angkutan Antar Kota (Komersial)
– Angkutan Antar Kota (Penugasan)
– Angkutan Perkotaan (Penugasan)
28
UPAYA TINDAK LANJUT
1. Perlu kejelasan tentang Pemilikan Asset, Inventarisasi
asset pemerintah dan asset PT. KAI
2. Asset Pemerintah dan PT. KAI di bidang prasarana
perkeretaapian dikelola oleh Badan Usaha Prasarana
Perkeretaapian
3. Asset sarana perkeretaapian milik pemerintah (KRL,
KRD, Kereta K3) dikelola oleh Badan Usaa Sarana
Perkeretaapian untuk Penugasan
4. Asset sarana perkeretaapian milik PT. KAI (Lok, Kereta,
gerbong) dikelola oleh Badan Usaa Sarana
Perkeretaapian Komersial
29
UPAYA TINDAK LANJUT
5. Perlu kejelasan bentuk Badan Usaha Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian : UPT/BLU, Perjan atau
Perum
6. Pegawai PT. KAI yang menangani prasarana
perkeretaapian dialihkan menjadi pegawai Badan
Usaha Prasarana Pekeretaapian, antara lain : pegawai
stasiun (KS, PPKA), perawatan prasarana (DK, SK,
Kasi JJ).
7. PT. KAI yang menangani sarana perkeretaapian
dialihkan menjadi pegawai Badan Usaha Sarana
Perkeretaapian, antara lain pegawai Balai Yasa, Depo,
masinis, asisten masinis
30
ALTERNATIF I
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMERINTAH
(Regulator)
Pembangun
an jalur KA
Perintis
Badan Usaha
Penyelenggara Sarana
BUMN/BUMD/SWASTA
(Penugasan)
UPT
Penyelenggara
Prasarana
Badan Usaha
Penyelenggara Sarana
BUMN/BUMD
(komersil) BUMN/ SWASTA
(menyewakan
lahan)
TAC
IMO
PSO
APBN
TAC
Perawatan (dpt
dikerjasamakan
pihak lain)
Badan Usaha
Penyelenggara
Sarana - SWASTA
(komersil) 31
ALTERNATIF 2
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM
PEMERINTAH
(Regulator)
Pembangunan
jalur KA
Perintis
Badan Usaha
Penyelenggara
Sarana – BUMN
(Penugasan)
Perum
Penyelenggara
Prasarana
Badan Usaha
Penyelenggara
Sarana BUMN
(komersil) BUMN/ SWASTA
(menyewakan
lahan)
TAC PSO
APBN
TAC
Perawatan (dpt
dikerjasamakan
pihak lain)
Badan Usaha
Penyelenggara
Sarana - SWASTA
(komersil) 32
PERBANDINGAN ALTERNATIF
NO
ALTERNATIF I
(UPT/BLU)
ALTERNATIF II
(PERJAN/PERUM)
ALTERNATIF III
(PERJAN/PERUM)
1 Prasarana milik
Pemerintah
Prasarana milik
Pemerintah
Prasarana diserahkan
kepada Badan
Penyelenggara
2 IMO dari Pemerintah IMO dari Pemerintah Membiayai sendiri
perawatan
3 TAC kepada
Pemerintah
TAC kepada
Pemerintah Menerima TAC
4 Subsidi dari
Pemerintah
Subsidi dari
Pemerintah Resiko terjadi kerugian
33
PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH DI
TAHUN 2012
Pilot project peralatan pengamanan perjalanan kereta
api otomatis (automatic train protection)
34
PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH DI
TAHUN 2012
Penyiapan simulator dalam pengujian dan sertifikasi
SDM Perkeretaapian operasional (PPKA dan Masinis)
Penyegaran dan sosialisasi keselamatan terhadap
SDM regulator dan operator dalam rangka
pemenuhan kompetensi mengingat faktor manusia
merupakan faktor yang dominan terhadap
peningkatan keselamatan perekeretaapian
Penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang
perkeretaapian (UU No. 23/2007 ttg Perkeretaapian)
35
RENCANA AKSI PENINGKATAN KESELAMATAN
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
36
RENCANA AKSI
Mendeskripsikan permasalahan perkeretaapian serta rencana aksi
penanganannya, penanggung jawab pelaksanaan, instansi terkait
dan kriteria keberhasilan pelaksanaan aksi. Target waktu
pelaksanaan telah ditentukan untuk memperjelas penyelesaian.
Dibagi kedalam 5 sektor, yakni:
1. Sarana dan Prasarana
2. Sumber daya Manusia
3. Kerangka Aturan dan Penegakkan Hukum
4. Sistem Informasi
5. Koordinasi dan Kelembagaan
37
PROGRAM JANGKA PANJANG
PEMERINTAH
REGULASI
Penyusunan Peraturan Menteri/Dirjen untuk penjabaran UU dan
PP yang dapat memuat pedoman pelaksanaan dan prosedur
pelaksanaan
PRASARANA/SARANA PERKERETAAPIAN
Pengujian dan sertifikasi Prasarana/Sarana Perkeretaapian dalam
rangka kelaikan operasi
SDM PERKERETAAPIAN
Pengujian dan sertifIkasi SDM Perkeretaapian dalam rangka
pemenuhan kompetensi SDM Perkeretaapian
PENEGAKAN HUKUM
Proses penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang
perkertaapian (UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian)
AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN
Pelaksanaan audit dan insepksi keselamatan secara rutin dan
berkala
38
PENINGKATAN KESELAMATAN
PERKERETRAAPIAN
39
AUDIT KESELAMATAN INSPEKSI (RAMP CHECK)
PEMANTAUAN TASPAT
PENELITIAN KECELAKAAN
PENEGAKAN HUKUM
SERTIFIKASI DAN PELATIHAN TEKNIS SDM SOSIALISASI KESELAMATAN
PENUTUP
40
KESIMPULAN
Peningkatan keselamatan perkeretaapian terus dilaksanakan
sesuai program “Roadmap to Zero Accident”
Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, untuk mempertahankan kelaikan operasi
sarana dan prasarana perkeretaapian wajib dilakukan
pengujian, pemeriksaan dan perawatan
Disamping unsur pengujian, pemeriksaan dan perawatan,
unsur audit, inspeksi dan penegakan hukum sangat penting
untuk ditingkatkan, karena adanya pelanggaran dan
ketidaktertiban yang dapat menyebabkan kecelakaan kereta
api
Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM
Perkeretaapian harus dilakukan secara rutin
41
KESIMPULAN
Seluruh stakeholder perkeretaapian harus memiliki tingkat
kedisiplinan dan “safety awareness” yang tinggi (selalu
mengutamakan azas keselamatan)
Koordinasi antara stakeholder perkeretaapian perlu
ditingkatkan agar tercapai “Roadmap to Zero Accident”
Sebagaimana diamanatkan dalam UU 23/2007 serta
ditegaskan dalam MP3EI diperlukan pemisahan Badan
Penyelenggara Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dengan prinsip dasar dibukanya peran
swasta (non monopoli) dan otonomi daerah. Pemisahan
Badan Penyelenggara merupakan bagian dari
penyelenggaraan perkeretaapian yang berbasiskan
keselamatan.
42
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat 10110, Indonesia Tel. +62 - 21 - 3506204, 385683 Fax. +62 - 21 - 3813972
Website : www.perkeretaapian.dephub.go.id
Sekian & Terima Kasih
43