PRESEANCEPEJABAT PEMERINTAH & PEJABAT INTERNASIONAL

OLEH:H. NUR YASIN SHIROTOL MUSTAQIM, MAPegawai Subbag Hukmas & KUB Kanwil Kemenag Prov. JatimHP. 081230000177, 031-77740077Email : shirotolmustaqim@kemenag.go.id

More Free PowerPoint Templates at SmileTemplates.comMateri Diklat Keprotokolan di BDK Surabaya

RIWAYAT HIDUP

Nama : NUR YASIN SHIROTOL MUSTAQIM

TTL : Pamekasan, 20 Juni 1977Alamat : Jalan Medayu Utara XVII/27

Medokan Ayu Rungkut Surabaya

TLP/HP : 031-77740077, 081230000177

Pendidikan :S1 Pendidikan Bahasa Arab STAIN MalangS2 Pendidikan Pengajar Bahasa Arab King Saud Univ

Riyadh Saudi Arabia

Riwayat Pekerjaan :1. Guru Bahasa Arab MAN Model Bengkulu

2002-20052. Guru Bahasa Arab MAN Surabaya 20063. Pegawai Subbag Hukmas & KUB Kanwil

Kemenag Prov. Jatim 2006-sekarang

Tugas –tugas di Kanwil Kemenag Prov. Jatim :

4. Protokol / Ajudan5. Rohaniwan / Pembaca Doa6. Admin Website7. Admin Jaringan8. Admin Email Dinas9. Penanggungjawab LPSE Kemenag Jatim

B E D A ……………

PROTOKOL

KEPROTOKOLAN( UU NO 9 TAHUN 2010 ))

( UU NO 8 TAHUN 1987 ))

Serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai :

tata tempat tata upacara tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada

seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat

PROTOKOLDALAM UNDANG-UNDANG No. 8 TH 1987

KEPROTOKOLAN “Serangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat “

( UU NO 9 TAHUN 2010 pasal 1 )

APA PENTINGNYA

KEPROTOKOLAN ?Salcedo Moreno :“ A diplomat should distinguish himself from other professional principally by his knowledge and practice of protokol “Kejadian pada tgl 14 Agustus 2009 :Dalam rapat Paripurna DPR RI Di Jakarta, “ tanpa didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya “Kunjungan Presiden George Bush Di Bali : dg membawa 473 pucuk senjata bandara internasional Ngurah Rai ditutup selama 4 jam

SUMBER – SUMBER PROTOKOL

PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERATURAN PERUNDANGAN DAN KETENTUAN LOKAL MASING-MASING

NEGARA

TRADISI , ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT

AZAS TIMBAL BALIK ( RECIPROCITY)

KEPROTOKOLANDIATUR BERDASARKAN ASAS

a. Kebangsaan

b. Ketertiban dan kepastian hukum

c. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

d. Timbal balik( Pasal 2 )

UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2010 Dasar Pertimbangan : a. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat

Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan

b. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga perlu diganti d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keprotokolan

PENGATURAN KEPROTOKOLAN a. Memberikan penghormatan kepada Pejabat

Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat

b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional

c. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan

antarbangsa ( Pasal 3 )

T U J U A N

RUANG LINGKUP PENGATURAN

a. Tata Tempat

b. Tata Upacara

c. Tata Penghormatan

( Pasal 4 )

Pengaturan KEPROTOKOLANdiberlakukan hanya dalam

Acara Kenegaraan atau Acara Resmi

a. Pejabat Negara b. Pejabat Pemerintahan c. Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasionald. Tokoh Masyarakat Tertentu

bagi

( Pasal 4 )

Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan/atau instansi pemerintahan.

( Pasal 7 )

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai Dengan pengaturan Tata Tempat. ( Pasal 8 )

TATA TEMPAT dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan

dengan urutan

a. Presiden Republik Indonesia b. Wakil Presiden Republik Indonesia c. mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaf. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesiag. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiah. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiaj. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesiak. Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaanl. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing Dan Organisasi Internasional

( Pasal 9 )

K

m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;

o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;

p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia; ( Pasal 9 )

N

M

BKPM

r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;

s. Gubernur Kepala Daerah; t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri,

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;

v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan

w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

( Pasal 9 )

U

R

T

U

TATA TEMPAT DALAM ACARA RESMI DI PROVINSI DITENTUKAN DENGAN URUTANA. Gubernur

B. Wakil Gubernur C. Mantan Gubernur Dan Mantan Wakil GubernurD. Ketua DPRD Provinsi Atau Nama LainnyaE. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing Di DaerahF. Wakil Ketua DPRD Provinsi Atau Nama LainnyaG. Sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi

Tentara Nasional Indonesia Semua Angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi Semua Badan Peradilan, Dan Kepala Kejaksaan Tinggi Di Provinsi

H. Pemimpin Partai Politik Di Provinsi Yang Memiliki Wakil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

I. Anggota DPRD Provinsi Atau Nama Lainnya, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Anggota Majelis Rakyat Papua

J. Bupati/Walikota ( Pasal 10 )

G

i

K. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Di Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Di Daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah

L. Pemuka Agama, Pemuka Adat, Dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi

M. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

N. Wakil Bupati/Wakil Walikota Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

O. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

P. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Tingkat Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal Di Provinsi, Kepala Badan Provinsi, Dan Pejabat Eselon II

Q. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pejabat Eselon III ( Pasal 10 )

P

Q

K

S E K I A NTERIMA KASIH

&

Sekretaris Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer V/Brawijaya, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Panglima Divisi Infanteri-2/Kostrad, Komandan Komando Pengembangan Dan Pendidikan TNI-AL, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Ketua Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

G

Anggota DPRD Provinsi, Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya, Kepala Staf Daerah Militer V/Brawijaya, Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur, Kepala Staf Divisi Infanteri-2/Kostrad, Wakil Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Timur, Komandan Pangkalan Utama TNI AL V/Surabaya; Komandan Pasukan Marinir I, Kepala Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan, Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kobangdikal, Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi/Abd.Rahman Saleh, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Timur;

i

K

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pemimpin Bank Indonesia di Surabaya, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi

Asisten Setdaprov atau setingkat; Kepala Badan; Kepala Dinas; Kepala Kantor Wilayah; Pejabat Eselon II

P

Kepala Bagian / Kepala Bidang Provinsi Jatim;Pejabat Eselon III atau setingkat

Q

PP 100/2000KEP MENHAN

NO: KEP/19/M/XII/2000

ESELONJENJANG

PANGKAT PNS ESELONJENJANG

PANGKAT TNII-a IV / d s/d IV / e – – (tidak diatur)

I-b IV / c s/d IV / e I-a BINTANG TIGA

II-a IV / c s/d IV / d I-b BINTANG DUA

II-b IV / b s/d IV / c II BINTANG SATU

III-a IV / a s/d IV / b III LETKOL s/d KOLONEL

III-b III / d s/d IV / a IV MAYOR s/d LETKOL

IV-a III / c s/d III / d V-a KAPTEN s/d MAYOR

IV-b III / b s/d III / c V-b LETTU s/d KAPTEN

PERSAMAAN PANGKAT PNS - TNI

PANGKAT

mereka yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

K

Perintis Kemerdekaan Adalah :

L

Yang dimaksud dengan “pemuka agama di tingkat provinsi ” adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di provinsi.Yang dimaksud dengan “pemuka adat” adalah tokoh atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh atau gelar pada suatu daerah tertentu.

Tokoh masyarakat tertentu di provinsi antara lain : rektor

perguruan tinggi setempat.

Bank Sentral, Badan Penyelenggara Pemilu (merupakan lembaga negara sesuai amanat UUD 1945)

M

- Jaksa Agung

- Panglima TNI

- Kepala Kepolisian RI- Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Keppres 85 P/2009)

- Kepala Badan Intelijen Negara (Keppres 86 P/2009)

N

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

Kepala BKPM (Eselon Ia)Dasar : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103

Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (sebagaimana dirubah beberapak kali, terakhir Perpres Nomor 64 Tahun 2005

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

3. Pelantikan bersama dengan Wakil Menteri (Kepres No 87/B/2009)

BKPM

a. Presiden dan Wakil Presiden;b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada

Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;

e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang Berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

i. Gubernur dan Wakil Gubernur;j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dank. Pejabat Negara laninya yang ditentukan oleh Undang- undang

R-2

Pejabat Negara :

PEMIMPIN LEMBAGA NEGARA LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)6. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas

Perlindungan Anak)7. Komisi Kepolisian Nasional,8.Komisi Kejaksaan9. Dewan Pers10. Dewan Pendidikan. (ket: Jumlahnya bisa berubah, tergantung

kebutuhan)R-1

Derajat Tanda KehormatanTanda kehormatan Bintang lebih tinggi derajatnya daripada Satyalancana

Dasar :

(UU Nomor 4/1972) Tentang Perobahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang

Perpu Nomor 2 /1971 tentang Tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma

T 3

Urutan Tanda Jasa (BINTANG)1. Bintang Republik Indonesia Adipurna2. Bintang Republik Indonesia Adipradana3. Bintang Republik Indonesia Utama4. Bintang Republik Indonesia Pratama5. Bintang Republik Indonesia Nararya6. Bintang Mahaputra Adipurna7. Bintang Mahaputra Adipradana8. Bintang Mahaputra Utama9. Bintang Mahaputra Pratama10. Bintang Mahaputra Nararya11. Bintang Sakti, Bintang Dharma/Bintang Gerilya/Bintang Jasa Utama12. Bintang Jasa Pratama13. Bintang Jasa Nararya14. Bintang Yudha Dharma Utama15. Bintang Kartika Eka Paksi Utama/Bintang Jalasena Utama/Bintang Swa Bhuwana Paksa

Utama/Bintang Bhayangkara Utama16. Bintang Yudha Dharma Pratama17. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama/Bintang Jalasena Pratama/Bintang Swa Bhuwana

Paksa Pratama/Bintang Bhayangkara Pratama18. Bintang Yudha Dharma Nararya19. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya/Bintang Jalasena Nararya/Bintang Swa Bhuwana

Paksa Nararya/Bintang Bhayangkara Nararya20. Bintang Garuda/Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia21. Bintang Budaya Parama Dharma T 2

Urutan Tanda Jasa ( SATYA LENCANA )1. Satyalancana Bhakti2. Satyalancana Teladan3. Satyalancana Kesetiaan4. Satyalancana Peristiwa (Derajat/tingkat satyalancana peristiwa satu dengan peristiwa lainnya

adalah sama).5. Satyalancana Dwija Sistha6. Satyalancana Jana Utama7. Satyalancana Jasadharma Angkatan Laut8. Satyalancana Karya Bhakti9. Satyalancana Karya Satya10. Satyalancana Kebudayaan11. Satyalancana Ksatriya Tamtama12. Satyalancana Prasetya Pancawarsa13. Satyalancana Satya Dasawarsa14. Satyalancana Wira Karya15. Satyalancana Wira Dharma16. Satyalancana Yuda Tama17. Satyalancana Penegak18. Satyalancana Perang Kemerdekaan I19. Satyalancana Perang Kemerdekaan II20. Satyalancana G.O.M I21. Satyalancana G.O.M II22. Satyalancana G.O.M III23. Satyalancana G.O.M IV24. Satyalancana G.O.M V25. Satyalancana G.O.M VI26. Satyalancana G.O.M VII27. Satyalancana G.O.M VIIII atau Satyalancana Dharma Phala28. Satyalancana G.O.M IX atau Satyalancana Raksaka Dharma T

1

Lembaga PemerintahNon Kementerian/LPND ( Keppres Nomor : 103/2001 )

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN);2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);3. Badan Kepegawaian Negara (BKN);4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)6. Badan Pusat Statistik (BPS);7. Badan Standardisasi Nasional (BSN);8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);9. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);10. Badan Intelijen Negara (BIN);11. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG);12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN);U-2

13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN);14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL);15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); 18. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 19. Badan Pertanahan Nasional (BPN); 20. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); 21. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS); 22. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

U-1