revisi renstrasakip.pertanian.go.id/admin/file/renstra 2015-2019...dengan organisasi internasional...

REVISI RENSTRA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

TAHUN 2016-2019

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

1 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerja Sama Luar Negeri 2016-2019

mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 sebagai

perwujudan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2005-2025.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menetapkan bahwa setiap

Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Instruksi Presiden No. 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menyatakan

bahwa setiap instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib

menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi

pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait

pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut

mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah,

penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja.


Perubahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan

keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi di Kementerian Pertanian telah berjalan dengan

baik, namun kebijakan terhadap hasil-hasil pembangunan pertanian yang

akan dan telah dicapai belum maksimal. Dalam membantu pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, Biro Kerja Sama Luar

Negeri melaksanakan fungsi manajemen kerja sama luar negeri di bidang

pertanian. Hal ini sejalan dengan paradigma baru pembangunan

pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah

satu pilar Nawa Cita pembangunan Kabinet Kerja.

Sebagai turunan dari Renstra Sekretariat Jenderal, maka Renstra Biro

Kerja Sama Luar Negeri disusun dengan mengedepankan reformasi

perencanaan dan pengganggaran untuk memperkuat keterkaitan antara

perencanaan dan penganggaran dengan kinerja, serta capaian kinerja

yang akuntabel. Program dan kegiatan disusun menurut skala prioritas

agar dapat menjelaskan hubungan logis antar prioritas perencanaan

organisasi, program, kegiatan, dan indikator kinerja. Sehubungan dengan

itu, penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang berkualitas merupakan tuntutan

untuk menjadikan dokumen perencanaan jangka pendek tersebut

sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

selama 5 tahun ke depan dalam mendukung peningkatan kualitas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Sekretariat

Jenderal.


Dengan demikian, Renstra Biro Kerja Sama Luar Negeri 2016-2019 ini

akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja, RKA-KL,

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Biro

Kerja Sama Luar Negeri setiap tahunnya selama periode tahun 2016-

2019.

1.2. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Kerja Sama Luar

Negeri merupakan satu unsur pendukung Sekretariat Jenderal. Biro Kerja

Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang

pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri

menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dalam rangka penyiapan, pembinaan, dan

penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.


penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.


penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian.

4. Koordinasi dalam rangka penyiapan bahan dan penatausahaan

pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri.

5. Koordinasi dalam rangka penyiapan bahan dan penatausahaan

kegiatan Atase pertanian.

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama

Luar Negeri.


Dalam menjalankan tugas tersebut, susunan organisasi Biro Kerja Sama

Luar Negeri terdiri dari:

1. Bagian Bilateral

2. Bagian Regional

3. Bagian Multilateral

4. Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Atase

Pertanian

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri

KEPALA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

KEPALA BAGIAN BILATERAL

KEPALA BAGIAN REGIONAL

KEPALA BAGIAN MULTILATERAL

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PHLN

DAN ATANI

KEPALA SUB BAGIAN

ASIA DAN PASIFIK

KEPALA SUB BAGIAN

ASEAN

KEPALA SUB BAGIAN

PBB

KEPALA SUB BAGIAN

PENGELOLAAN PHLN

KEPALA SUB BAGIAN AMERIKA DAN EROPA

KEPALA SUB BAGIAN NON ASEAN

KEPALA SUB BAGIAN ORG.INT. PEMERINTAH

KEPALA SUB BAGIAN ADM. ATANI

KEPALA SUB BAGIAN AFRIKA DAN TIMTENG

KEPALA SUB BAGIAN INTRA KAWASAN

KEPALA SUB BAGIAN ORG.INT. NON PEMERINTAH

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO


1.3 Tugas, Pokok Dan Fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri

1.3.1 Bagian Bilateral

Dalam melaksanakan tugas Bagian Bilateral menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan

pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan

negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.



negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.



negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Bilateral memiliki 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian Asia dan Pasifik.

2. Subbagian Amerika dan Eropa.

3. Subbagian Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Bilateral menyelenggarakan tugas:

1. Subbagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan kerja sama

di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di

kawasan Asaia dan Pasifik.

2. Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan

Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan

kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-

negara di kawasan Amerika dan Eropa.

3. Subbagian Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan

Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan


kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-

negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

1.3.2. Bagian Regional

Dalam melaksanakan tugas Bagian Regional menyelenggarakan fungsi:


pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan

lembaga ASEAN.



lembaga-lembaga Non ASEAN.



lembaga-lembaga Intra Kawasan.

Bagian Regional memiliki 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian ASEAN.

2. Subbagian Non ASEAN

3. Subbagian Intra Kawasan.

Bagian Regional menyelenggarakan tugas:

1. Subbagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di

bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.

2. Subbagian Non ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja

sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-

lembaga Non ASEAN.


3. Subbagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja

sama di bidang pertanian dengan lembaga-lembaga Intra Kawasan.

1.3.3. Bagian Multilateral

Dalam melaksanakan tugas Bagian Multilateral menyelenggarakan

fungsi:


pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral

dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pangan, pertanian dan

lingkungan.



dengan organisasi Internasional Pemerintah.



dengan organisasi Internasional Non Pemerintah.

Bagian Multilateral memiliki 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Subbagian Organisasi Internasional Pemerintah.

3. Subbagian Organisasi Internasional Non Pemerintah.

Bagian Multilateral menyelenggarakan Tugas:

1. Subbagian Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan

pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang

Pangan, pertanian dan lingkungan.

2. Subbagian Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan



dengan organisasi internasional pemerintah.

3. Subbagian Organisasi Internasional Non-Pemerintah mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan

penelaahan pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian secara

multilateral dengan organisasi internasional non pemerintah.

1.3.4. Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan

Atase Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah

Luar Negeri, dan Atase Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan

pinjaman dan hibah luar negeri.

2. Pelaksanaan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian.

3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama

Luar Negeri.

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase

Pertanian memiliki 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

2. Subbagian Administrasi Atase Pertanian.

3. Subbagian Tata Usaha Biro.

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase

Pertanian menyelenggarakan tugas:

1. Subbagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja

sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang

pertanian.


2. Subbagian Administrasi Atase Pertanian mempunyai tugas

melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian.

3. Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan

tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan.


BAB. II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi Sekretariat Jenderal

Menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan

pertanian yang termuka.

2.2. Misi Sekretariat Jenderal

1. Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang

efektif, efisien dan akuntabel.

2. Memberikan pelayanan admnistrasi dan teknis Pusat Varietas

Tanaman (PVT) pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah

dan sederhana.

3. Menerapkan prinsip good governance dan clean governance.

2.3. Visi Biro Kerja Sama Luar Negeri

Menjadi institusi terdepan dalam memfasilitasi perencanaan dan

pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berintegritas,

dinamis dan berkelanjutan.

2.4. Misi Biro Kerja Sama Luar Negeri

1. Memberikan pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian

yang efisien, efektif dan akuntabel.

2. Menghasilkan komitmen kerja sama luar negeri yang mendukung

Strategi Induk Pembangunan Pertanian.


3. Mengawal implementasi tindak lanjut komitmen dalam bentuk

kegiatan kerja sama luar negeri yang berkontribusi terhadap

peningkatan kinerja pembangunan pertanian dan berkelanjutan.

2.5. Tujuan Biro Kerja Sama Luar Negeri

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi Biro Kerja Sama

Luar Negeri sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi, serta melakukan analisis

keunggulan komparatif potensi pertanian Indonesia dan

negara/lembaga mitra.

2. Memberikan fasilitasi diplomasi/negosiasi bidang pertanian melalui

forum bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendukung

peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia

internasional; perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam

sistem perdagangan dunia; dan peningkatan kapasitas sumberdaya

manusia pertanian, baik petani maupun birokrat.

3. Menunjang diplomasi politik melalui sektor pertanian dalam rangka

membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Menyusun bahan dan laporan kinerja terkait kerja sama luar negeri

bidang pertanian.

2.6. Sasaran Biro Kerja Sama Luar Negeri

Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi, serta hasil analisis keunggulan

komparatif potensi pertanian Indonesia dan negara/lembaga mitra.

2. Terfasilitasinya diplomasi/negosiasi bidang pertanian melalui forum

bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendukung

peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia


internasional; perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam

sistem perdagangan dunia; dan peningkatan kapasitas sumberdaya

manusia pertanian, baik petani maupun birokrat.

3. Terlaksananya diplomasi politik melalui sektor pertanian dalam

rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Tersusunnya bahan dan laporan kinerja terkait kerja sama luar negeri

bidang pertanian.


BAB. III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Sekretaris Jenderal

Dalam mendukung pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan,

Sekretariat Jenderal melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat

manajerial dilakukan dengan membangun dan mengembangkan

organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian

yang efektif dan efisien melalui penerapan asas clean governance dan

good governance.

Kebijakan yang diambil merupakan serangkaian tindakan yang menjadi

keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat

yang dipengaruhi antara lain olehkedisiplinan Aparat Sipil Negara (ASN),

konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan dalam merespon

dan melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang didukung oleh

struktur organisasi yang tepat.

3.2. Strategi Sekretariat Jenderal

Strategi Sekretariat Jenderal dalam mendukung arah kebijakan tersebut

adalah dengan menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi

meliputi semua kepentingan Pusat dan Daerah.

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen pembangunan

pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola,

penyelenggaraan dan kewenangan.


3. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

kualitas kerja.

4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian.

5. Meningkatkan kualiatas regulasi, pelayanan bantuan hukum, dan

pelayanan pengelolaan informasi publik bidang pertanian.

6. Pengembangan sistem dan jaringan informasi pertanian guna

perolehan data yang akurat, terbaru dan tepat waktu.

7. Peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum

bilateral, regional dan multilateral.

3.3. Arah Kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri

Kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri diarahkan pada penguatan

perencanaan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian

melalui forum bilateral, regional dan multilateral, dalam rangka

mendukung peningkatan kinerja pembangunan pertanian nasional yang

bersifat terpadu dan terkoordinir antara instansi terkait pusat dan daerah.

3.4. Strategi Biro Kerja Sama Luar Negeri

Strategi yang digunakan sesuai arah kebijakan Biro Kerja Sama Luar

Negeri, adalah:

1. Penguatan perencanaan kerja sama melalui penyusunan grand

design yang bersifat spesifik berdasarkan keunggulan komparatif

masing-masing negara atau lembaga mitra.

2. Peningkatan peran aktif diplomasi dan negosiasi Indonesia dalam

berbagai forum pertemuan internasional bidang pertanian.

3. Peningkatan citra positif Indonesia melalui kerja sama bidang

pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.


4. Peningkatan jejaring kerja pusat dan daerah, negara mitra, dan

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendukung

kepentingan pembangunan pertanian nasional.

5. Koordinasi pencapaian target Sustainable Development Gools

bidang pertanian.

6. Penguatan posisi tawar Indonesia dalam mendukung Kerja Sama

Selatan-Selatan baik dalam pengembangan kapasitas Sumber Daya

Manusia Pertanian maupun pertukaran tenaga ahli dengan negara-

negara mitra.

7. Peningkatan manajemen administrasi kerja sama luar negeri bidang

pertanian

8. Optimalisasi peran Atase Pertanian dalam mendukung promosi

pengembangan produk pertanian di pasar internasional.

9. Pengawasan terhadap pinjaman pelaksanaan peraturan terkait

pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

10. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi Perjalanan Dinas

Luar Negeri dalam mendukung kelancaran penugasan pejabat atau

pegawai Kementerian Pertanian.

11. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri.


BAB. IV

TARGET KINERJA

4.1. Target Kinerja Sekretariat Jenderal

Target kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal pada

periode 2016-2019 tercermin dari sasaran strategis dan indikator kinerja

serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya.

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang telah dipaparkan dalam Bab

sebelumnya dapat dicapai dengan menetapkan indikator kinerja yang

berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk

dokumen, laporan maupun sejenisnya sesuai dengan ketersediaan

anggaran yang dialokasikan di masing-masing unit kerja lingkup

Sekretariat Jenderal.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian

Pertanian.

2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

3. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

berdasarkan prolegtan dan prolegnas.

4. Persentase kerja sama luar negeri yang ditindak lanjuti.

5. Nilai kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian melalui Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM).

6. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

7. Persentase keputusan pengguna layanan data dan sistem informasi

pertanian.

8. Persentase pemberitaan positif program pembangunan pertanian.


4.2. Program Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung implementasi kebijakan Sekretariat Jenderal diwadahi

melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Pertanian. Sasaran program Sekretariat Jenderal

adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Kementerian

Pertanian melalui dukungan koordinasi pembinaan, kerja sama luar

negeri, pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya. Sasaran

program tersebut merupakan outcome dari berfungsinya output dari

masing-masing Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal.

4.3. Kegiatan Sekretariat Jenderal

Kegiatan jangka pendek (tahunan) Sekretariat Jenderal merupakan

cerminan dari tugas unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal

setiap tahun. Kegiatan tersebut menyesuaikan dengan unit kerja yang

membawahinya, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian.

2. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan kearsiapan Kementerian

Pertanian.

3. Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik bidang

pertanian.

4. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan

kepegawaian.

5. Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel

dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program

pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian.

6. Pengembangan kerja sama luar negeri untuk bidang pangan dan

pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral.

7. Pengembangan perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian.


8. Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

4.4. Program dan Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri

Program Biro Kerja Sama luar Negeri dilakukan melalui kegiatan

Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan

Pertanian dalam kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan Biro Kerja Sama Luar Negeri pada

periode 2016-2019 difokuskan kepada kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan kerja sama luar negeri

2. Fasilitasi diplomasi/negosiasi bidang pertanian pada berbagai forum

internasional dalam kerangka bilateral, regional, multilateral.

3. Fasilitasi tindak lanjut komitmen kerja sama.

4. Dukungan kegiatan pengembangan kerja sama luar negeri dalam

kerangka bilateral, regional dan multilateral.

4.5. Terget Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri

Guna mencapai tujuan visi dan misi, maka Biro Kerja Sama Luar Negeri

menyusun sasaran organisasi dimana masing-masing sasaran dimaksud

terdapat indikator kinerja yang ingin dihasilkan selama periode tahun

2015 - 2019, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya

kerjasama luar negeri bidang pertanian baik secara bilateral, regional,

maupun multilateral dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian

yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja awal, Biro KLN memiliki satu

sasaran strategis yaitu meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama

luar negeri di bidang pangan dan pertanian, yang terdiri dari 3 (tiga)


indikator utama, yaitu: (1) IKU 1. Kesepakatan kerjasama luar negeri

yang ditindaklanjuti; (2) IKU 2. Pengadministrasian proyek yang didanai

oleh PHLN; (3) IKU 3. Kerjasama bidang pertanian yang difasilitasi oleh

Atase Pertanian di luar negeri.

Di tahun 2018, Biro KLN mengalami perubahan target kinerja menjadi 2

(dua) sasaran strategis, yaitu (i) meningkatnya kepuasan unit kerja

eselon I terhadap layanan Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat

Jenderal; dan (ii) meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar

negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan

multilateral.

Secara detail, sasaran strategis Biro KLN dapat dilihat pada tabel 1 dan 2

di bawah ini.

Table 1 Sasaran Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

TARGET

2018 (%)

1. Meningkatnya

intensitas dan

kualitas

kerjasama luar

negeri di bidang

pangan dan

pertanian

IKU 1. Kesepakatan kerjasama

luar negeri yang ditindaklanjuti

82

IKU 2. Pengadministrasian proyek

yang didanai dengan PHLN

80

IKU 3. Kerjasama bidang

pertanian yang difasilitasi oleh

Atase Pertanian di luar negeri

70


Table 2. Sasaran Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018

(revisi)

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR TARGET

1. Meningkatnya

kepuasan unit kerja

eselon I terhadap

layanan

Kesekretariatan

yang diberikan

Sekretariat Jenderal

Tingkat Kepuasan Unit

Eselon I terhadap layanan

Biro Kerja sama luar Negeri

(skala likert 1 – 4)

3

2. Meningkatnya

intensitas dan

kualitas kerjasama

luar negeri di bidang

pertanian melalui

forum bilateral,

regional dan

multilateral

Rasio kesepakatan

kerjasama yang

ditindaklanjuti terhadap total

kesepakatan kerjasama

yang dibuat (%)

30

Dari sasaran strategis Biro KLN yang telah direvisi tersebut, adapun

penjabaran secara detail cascading untuk Indikator Kinerja

Aktivitas/Kegiatan di level Eselon III dan IV dapat diuraikan sebagai

berikut:


21

Sasaran

Kegiatan (SK)

IKSK Cascading IKA

level III

Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV

Meningkatnya

kepuasan unit

kerja eselon I

terhadap

layanan

Kesekretariata

n yang

diberikan

Sekretariat

Jenderal

Tingkat Kepuasan Unit

Eselon I terhadap

layanan Biro Kerjasama

Luar Negeri (Skala likert

3)

Tingkat Kepuasan

Unit Eselon I

terhadap layanan

Bagian Bilateral

(Skala likert (1-4))

Melaksanakan kerjasama

bilateral

tingkat kepuasan unit eselon I

terhadap layanan subbagian

Asia dan Pasifik (skala likert

1-4)


dengan negara-negara

Asia Pasifik

tingkat kepuasan unit eselon I

terhadap layanan subbagian

Amerika dan Eropa(skala

likert 1-4)


dengan negara-negara

Amerika dan Eropa

Tingkat kepuasan unit eselon

I terhadap layanan subbagian

Afrika dan Timur

Tengah(skala liket 1-4 )


dengan negara afrika dan

timur tengah

Tingkat Kepuasan

Unit Eselon I

terhadap layanan

Bagian Regional



Regional



ASEAN (skala likert 1-4)

Melaksanakan Kerjasama

dengan lembaga ASEAN


I terhadap layanan Non

ASEAN (skala likert 1-4)


dengan lembaga Non

ASEAN


22 Sasaran

Kegiatan (SK)

IKSK Cascading IKA

level III



I terhadap layanan lembaga

Intra Kawasan (skala likert 1-

4)


dengan lembaga Intra

Kawasan

Tingkat Kepuasan

Unit Eselon I

terhadap layanan

Bagian Multilateral



Multilateral

Tingkat kepuasan Unit Eselon


Perserikatan Bangsa-bangsa

( skala likert 1-4)


perserikatan bangsa

bangsa



Organisasi Internasional

Pemerintah(skala likert 1-4))


dengan organisasi

Internasional Pemerintah



Organisasi Non Internasional

Pemerintah(skala likert 1-4)


dengan organisasi

Internasional Non

Pemerintah

Tingkat Kepuasan

Unit Eselon I

terhadap layanan

Mengelola proses layanan

tata usaha dan Rumah

Tangga Biro



Tata Usaha Biro (skala likert

Memfasilitasi Dokumen

Perjalanan Dinas Luar

Negeri


23 Sasaran

Kegiatan (SK)

IKSK Cascading IKA

level III


Bagian

Pengelolaan

Pinjaman dan

Hibah Luar Negeri

Dan Atase

Pertanian(Skala

likert (1-4))

1-4) Memfasilitasi Pertemuan

dalam dan luar negeri

Melaksanakan proses

ketatausahaan

Melaksanakan operasional

dan pemeliharaan kantor

Mengelola proses layanan

pengelolaan PHLN



PHLN (skala likert 1-4)

Memfasilitasi proses

administrasi PHLN bidang

pertanian

Mengelola administrasi

Atase Pertanian



Administrasi Atase Pertanian

(skala likert 1-4)

Memfasilitasi proses

administrasi Atase

Pertanian

Meningkatnya

intensitas dan

kualitas

kerjasama luar

negeri di

bidang

Rasio kesepakatan

kerjasama yang

ditindaklanjuti terhadap

total kesepakatan

kerjasama yang dibuat

(30%)

Rasio proses

tindaklanjut

kerjasama bilateral

terhadap total

kesepakatan

kerjasama bilateral

Melaksanakan proses

tindak lanjut kerjasama

bilateral

Rasio proses tindaklanjut

kerjasama bilateral di wilayah

Asia dan Pasifik terhadap

total kesepakatan kerjasama

bilateral di wilayah Asia dan

Pasifik (50%)

Melaksanakan proses


bilateral di wilayah asia

pasifik


24 Sasaran

Kegiatan (SK)

IKSK Cascading IKA

level III


pertanian

melalui forum

bilateral,region

al, dan

multilateral

(50%) Rasio proses tindaklanjut


Amerika dan Eropa terhadap

total kesepakatan kerjasama

bilateral di wilayah Amerika

dan Eropa (50%)

Melaksanakan proses


bilateral di wilayah Amerika

dan Eropa



Afrika dan Timur Tengah

terhadap total kesepakatan


Afrika dan Timur Tengah

(50%)

Melaksanakan proses


bilateral di Afrika dan Timur

Tengah

Fasilitasi pertemuan

Bilateral

Rasio proses

tindaklanjut

kerjasama

multilateral

terhadap total

kesepakatan

Melaksanakan proses


Regional


kerjasama regional di wilayah

ASEAN terhadap total


regional di wilayah ASEAN

(85%)

Melaksanakan proses


dengan lembaga ASEAN


25 Sasaran

Kegiatan (SK)

IKSK Cascading IKA

level III


kerjasama

Regional (80%)



non-ASEAN terhadap total


regional di wilayah non-

ASEAN (85%)

Melaksanakan proses


dengan lembaga Non

ASEAN



Intra Kawasan terhadap total


regional di wilayah Intra

Kawasan (85%)

Melaksanakan proses


Regional diwilayah Intra

Kawasan

Fasilitasi Pertemuan

Regional

Kerjasama Selatan-

selatan

Rasio proses

tindaklanjut

kerjasama

multilateral

terhadap total

kesepakatan

kerjasama

Melaksanakan proses


Multilateral


kerjasama multilateral di

forum Perserikatan Bangsa-

bangsa terhadap total


multilateral di forum

Perserikatan Bangsa-bangsa

Melaksanakan proses


Multilateral di Forum

Perserikatan Bangsa

Bangsa


26 Sasaran

Kegiatan (SK)

IKSK Cascading IKA

level III


multilateral (80%) (80%)



forum Organisasi

Internasional Non-pemerintah



forum Organisasi

Internasional Non-pemerintah

(70%)

Melaksanakan proses




Non Pemerintah



forum Organisasi




forum Organisasi


Melaksanakan proses




Non Pemerintah


27 Sasaran

Kegiatan (SK)

IKSK Cascading IKA

level III


(80%)

Fasilitasi Pertemuan

Multilateral

Pelaksanaan Hari Pangan

Sedunia

Rasio proses

tindaklanjut

administrasi PHLN

dan administrasi

Atase Pertanian

terhadap total

kesepakatan

PHLN dan fasilitasi

Attani (80%)

Melaksanakan

pemutakhiran informasi

terkait promosi dan

investasi produk pertanian

serta potensi dan

kebijakan pertanian

Rasio pemutakhiran informasi

terkait promosi dan investasi

produk pertanian serta

potensi dan kebijakan

pertanian terhadap total

informasi yang dibutuhkan

(100%)


atase pertanian

Mengelola PHLN

Pertanian

Rasio pemenuhan layanan

pengadministrasian pinjaman

dan hibah luar negeri


terkait PHLN (80%)


PHLN


28 Sasaran

Kegiatan (SK)

IKSK Cascading IKA

level III


Fasilitasi pertemuan PHLN

dan atase pertanian

revisi renstrasakip.pertanian.go.id/admin/file/renstra 2015-2019...dengan organisasi internasional...

Documents