PRAMAKALAH

PELUANG DAN TANTANGAN GEOSTRATEGI

WAWASAN NUSANTARA

OLEH KELOMPOK

1. Lia Amaliah (F44090007)

2. Rivan Juniawan (F34090153)

3. Rizky Nurkhaerani (G14090074)

4. Sandy Pratomo (G34090087)

5. Wahyu Bodromurti (G14090051)

KOLOKIUM PPKN

Tempat : RK. P24

Dosen: Siti Rahmawati

Hari/ Tanggal : 2009

DIREKTORAT TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TAHUN 2009

PENDAHULUAN

Latar Belakang

dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional Indonesia. Pengertian secara

lengkap wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan

menghormati kebhinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk

mencapai tujuan nasional Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara maritim akan tetapi hampir seluruh

kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah ataupun kebijaksanaan yang sifatnya

sektoral belum ada yang mencerminkan bahwa Negara kita adalah Negara

maratim, yang berarti kesadaran akan ruang dalam upaya meningkatkan dan

mempertahankan kepentingan nasional belum dilandasi oleh kepentingan ruang.

Banyak sekali potensi yang dapat digali dan dimanfaatkan.

Pada intinya wawasan nusantara mengisyaratkan perwujudan kesatuan politik,

konomi, sosial budaya dan hankam sebagai psasyarat seutuhnya. Setelah

persyaratan dipenuhi maka diperlukan satu metode umum atau strategi guna

mewujudkan cita-cita di atas. Metode tersebut dinamakan geostrategi, yaitu satu

strategi dalam memanfaatkan semua kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-

cita nasional.

Kekuatan atau ketangguhan untuk berkembang merupakan kualita kemampuan

yang harus dimiliki setiap masyarakat bangsa, sebab kebutuhan dan kepentingan

meningkat setiap saat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk maupun

tingkat kesejahteraannya. Kekuatan atau ketangguhan merupakan kemampuan

untuk tumbuh dan berkembang dari masyarakat bangsa ke arah tata kehidupan

yang lebih baik di kemudian hari. Dalam makalah ini akan mencoba mengkaji

tentang peluang dan tantangan wawasan nusantara dilihat dari geostrategi.

Perumusan Masalah

Posisi geografi Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudra serta

berbatasan dengan 10 negara, merupakan negara kepulauan yang besar dengan

letak pulau-pulaunya yang menyebar, berjumlah 17.504 pulau bernama dan tidak

bernama dengan peyebaran penduduk yang tidak merata dan kepadatan penduduk

yang tidak merata terpusat di pulau jawa. Indonesia juga terdiri dari beraagam

suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda yang menjadikan

bangsa Indonesia begitu beranekaragam. Kesemua ini merupakan keuntungan

bagi bangsa Indonesia tetapi terkadang menimbulkan kerawanan bagi Indonesia

khususnya jika dikaji hubungan geostrategi Indonesia dengan wawasan nusantara.

Menghubungkan antara masalah apa saja yang mungkin terjadi dengan

kemajemukan bangsa Indonesia, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan yang

2/3 luas wilayahnya adalah lautan dan beberapa diantaranya masih belum jelas

batasnya dengan wilayah negara tetangga serta bagaimana dengan wilayah

Indonesia yang berada di perbatasan atau daerah frontier dan pulau-pulau yang

masih tak berpenghuni apakah akan terjadi hal sama pada kasus pulau Sipadan

dan Linggitan jika Indonesia tidak tegas dengan batas-batas wilayahnya. Dari sini

dapat dilihat langkah apa saja yang seharusnya Indonesia lakukan bukan hanya

menunggu sampai semuanya menghilang satu persatu dan dengan masalah yang

sama, kapan Indonesia akan sadar akan sumber daya alamnya yang seharusnya

telah didepositkan segera ke PBB untuk mendapatkan pengakuan yurisdiksi dari

Internasional tentang batas-batas wilayah Indonesia sehingga tidak diserobot oleh

negara lain walaupun negara tetangga yang masih satu rumpun dengan Indonesia.

Dari sini maka dapat ditarik beberapa pertanyaan yang memungkinkan menjadi

permasalahan yang akan terjadi bila tidak diselesaikan dengan baik.

1. Apakah peluang dan tantangan wawasan nusantara hubungannya

dengan geostrategi bangsa Indonesia ?

2. Apa tindakan yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk

mengamankan ketahanan nasional hubungannya dengan wawasan nusantara

kepulauan Indonesia ?

3. Bilamana terjadi kasus serupa seperti halnya sipadan dan linggitan

maka upaya apa yang seharusnya dilakukan Indonesia untuk mengatasinya ?

PEMBAHASAN

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

yang utuh di seluruh wilayah nusantara di Indonesia ini, pertama kali

dimunculkan dengan adanya “Deklarasi Djuanda” pada tanggal 13 Desember

1957 yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rejim negara

kepulauan (Archipelagic State) sebagai dasar dari konsepsi kewilayahan dalam

rangka mewujudkan Wawasan Nusantara. Deklarasi Djuanda merupakan

pernnyataan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia mengenai wilayah perarairan

Indonesia yang isinya antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di

antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari

wilayah yurisdiksi negara kita yang tercinta, yaitu Negara Republik Indonesia.

Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) diakui dunia

setelah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang

disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 dan Indonesia juga telah

meratifikasinya dengan Undang-Undang No.17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia

sebagai negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa

Indonesia karena perairan yurisdiksi nasional Indonesia bertambah secara luar

biasa, luas laut Indonesia meliputi 2/3 dari seluruh wilayah negara (luas perairan

menjadi suatu kesatuan dengan daratan). Wilayah perairan yang demikian luas

menjadi beban tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengamankannya.

Untuk mengamankan laut yang begitu luas diperlukan kekuatan dan kemampuan

di bidang maritim yang besar, kuat juga modern. Untuk mengelola sumber daya

yang terkandung di dalamnya seperti ikan, koral, mineral, biota laut, dan lain

sebagainya diperlukan SDM, peralatan dan teknologi kelautan yang modern serta

dana yang teramat besar, juga kesadaran dari warga Indonesia dalam

partisipasinya. Untuk 2 hal tersebut (pengamanan dan pengelolaan), diperlukan

batas laut yang pasti dan tegas sebagai “pagar” negara nusantara Indonesia dalam

rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara

kepulauan terbesar di dunia. Penegakan kedaulatan dan wilayah perairan bangsa

dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pasa suatu negara yang batas-

batasnya sudah pasti (diakui oleh kedua negara yang berbatasa dan untuk laut

lepas sesuai dengan UNCLOS 1982) dan telah dilaporkan atau didepositkan di

PBB untuk mendapatkan pengakuan internasional. Semakin merebaknya

gangguan dan ancaman di perairan di nusantara akhir-akhir ini, semakin dirasakan

pentingnya penentuan (penegasan) batas-batas laut.

Potensi dan Kendala Kelautan Indonesia

Potensi kelautan sebagai negara maritim Indonesia menyimpan potensi kekayaan

sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal

bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnaya untuk itu perlu data

yang lengkap, akurat dan up to date sehingga laut sebagai sumber daya alternatif

yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang.

Dengan luas wilayah maritim Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta km2

(dari perhitungan secara kartografis) dan dengan kekayaan terkandung di

dalamnya yang meliputi :

a. Kehidupan sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna dan 110.000

spesies mikroba.

b. 600 spesies terumbu karang dan 40 genera, jauh lebih kaya dibandingkan

Laut Merah yang hanya memiliki sekitar 40 spesies dari 7 genera,

c. Sumberdaya yang dapat dipebaruhi ( renewable resources ), termasuk

ikan,udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove/

hutan bakau, hewan karang dan biota laut lainnya

d. Sumberdaya yang tidak dapat diperbaruhi (non renewable resources),

seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, bijih besi, mangan, fosfor

dan mineral lainnya.

e. Energi kelautan seperti : Energi gelombang, pasang surut, angin, dan

Ocean Thermal Convention.

f. Jasa lingkungan (environmental services) termasuk tempat-tempat yang

cocok untuk lokasi pariwisata dan rekreasi seperti pantai yang indah,

perairan berterumbu karang yang kaya ragam biota karang, media

transportasi dan komuikasi, pengatur iklim dan penampung limbah.

g. Sudah terbangunnya titik dasar- dasar di sepanjang pantai pada posisi

terluar dari pulau-pulau terluar sebagai titik-titik untuk menarik garis

pangkal darimana pengukuran batas laut berpangkal.

h. Sudah terwujudnya beberapa kesepakatan/ perjanjian batas laut yaitu :

dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan

PNG. Sejumlah potensi tersebut diatas merupakan sumberdaya yang

sangat potensial dikelola, untuk kesejahteraan rakyat. Di era krisis

ekonomi yang masih belum dapat diatasi sepenuhnya hingga saat ini,

seharusnya potensi laut yang besar tersebut menjadi solusi. Namun karena

kita selalu fokus kepada sumber daya yang ada di darat, maka sumber daya

laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberi

peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi laut kita dengan

leluasa.

Kendala Kelautan. Disadari bahwa penanganan bidang kelautan di Indonesia

hingga saat ini masih memprihatinkan, antara lain:

a) Kehancuran sebagian terumbu kaang yang memiliki fungsi ekologi dan

ekonomi yang hanya menyisakan sekitar 28 %, rawa pantai dan hutan

mangrove (bakau) yang merupakan habitat ikan dan penyekat abrasi laut,

dari 4 juta hektar telah menyusut menjadi 2 jutaan hektar.

b) Pencurian ikan oleh orang asing menunjukkan kerugian sekitar ½ miliar

dolar sampai 4 miliar dolar per tahun.

c) Sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan yang sangat minim baik

di bidang perencanaan, pengelolaan, maupun hukum dan pengamanan

kelautan.

d) Sebagian besar (85 %) kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia

menggunakan modal asing dan selebihnya adalah modal nasional. Hal ini

juga berdampak pada sekitar 50 % pelayaran antar-pulau dikuasai oleh

pihak asing.

e) Minimnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana (kapal, perlatan, dll)

menyebabkan seringkali aparat keamanan laut (Kamla) kita tidak berdaya

menghadapi kapal-kapal pencuri ikan, sehingga hanya sebagian kecil yang

dapat ditangkap.

f) Pemanfaatan teknologi maju melalui pengamatan satelit dalam rangka

pengawasan dan pengamanan laut (Waspam) masih sangat terbatas dan

belum terintegrasi secara permanen.

g) Eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan di sepanjang pantai dan perariran

telah menyebabkan pencemaran laut akibat pembuangan limbah dari

proses kegiatan tersebut di atas, sehingga telah mendegradasi habitat

pesisir dan laut.

h) Maraknya kasus pembajakan laut khususnya di Selat Malaka dan alur

lintas kepulauan Indonesia (ALKI) telah menimbulkan konflik yang

menimbulkan intervensi negara maju (USA dan Jepang).

Faktor-faktor lain yang berpengaruh:

a. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari klaim wilayah kita ke tangan

Malaysia meberikan pelajaran berharga guna mewaspadai pulau-pulau

kecil yang ada di zona perbatasan dan memberikan kesadaran bagi kita

semua tentang pentingnya pembinaan atas pulau-pulau tersebut.

b. Kondisi faktual, banyak WNI penduduk wilayah perbatasan lebih banyak

berhubungan dengan warga negara tetangga atau asing yang lebih maju,

mereka menggunakan uang asing, menonton TV asing, mendengarkan

radio asing dan menggunakan bahasa asing. Contoh: penduduk Pulau

Sebatik (Indonesia-Malaysia), Kepulauan Sangir-Talaut dan Pulau

Miangas (Indonesia-Filipina). Dengan demikian secara tidak sengaja

penduduk perbatasan sudah terbina dan terkooptasi oleh pengaruh negara

tetangga, sementara itu pembinaan dari pemerintah terhadap mereka

sangat minim.

c. Adanya batas yang sangat panjang dan khususnya alur laut (ALKI) yang

tidak dapat diawasi secara memadai karenan keterbatasan aparat, sarana

dan prasarana. Waspam laut banyak dimanfaatkan sebagai alur perlintasan

kriminal sperti penyelundupan barang ilegal (illegal logging/ fishing/

immigrants), pengungsi traficking dan akhir-akhir ini terorisme

internasional.

d. Keadaan ekonomi negara dan rakyat (khususnya nelayan) yang masih sulit

menyebabkan kepedulian dan kemampuan terhadap pengelolaan dan

Waspam laut sangat rendah.

e. Adanya pertentangan internal dalam negeri, antar-kelompok etnis, agama,

ras dan golongan (SARA) atau pemerintahan daerah (pemda) memberikan

celah-celah kepada elemen asing yang bertujuan negatif dengan

mengintervensi dan mengeksploitasi permasalahan SARA tersebut.

Permasalahan Batas Laut

Beberapa jenis batas laut dan pengaruhnya terhadap Pertahanan Keamanan

Negara. Menurut ketentuan hukum laut internasional ( Hukla 1982), ada 6 jenis

batas laut yaitu:

a. Batas perairan pedalaman (BPP); Perairan pedalaman di dalam garis batas

yang ditentukan oleh hukum yang berlaku disitu praktis sama dengan di

wilayah darat, dimana NKRI mempunyai kedaulatan penuh, kapal-kapal

asing tidak berhak lewat. Perairan pedalaman tersebut dibatasi oleh garis

penutup (Closing Line) sesuai ketentuan Hukla 1982. Namun sayangnya

Indonesia hingga saat ini belum memanfaatkan haknya untuk menarik

Closing Line tersebut.

b. Batas Perairan Nusantara/ Kepulauan (BPN/ BPK): di perairan ini

Indonesia mempunyai hak kedaulatan penuh tetapi kapal atau pelayaran

asing masih mempunyai “hak melintas” (Innocent Passage) melalui prinsip

alur laut kepulauan. Perairan nusantara ini dikelilingi oleh garis-garis dasar

yang lurus (Base Line) yang menghubungkan titik-titik pangkal (Base

Point) dan bagian pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Base Line yang

menghubungkan Base Point dibuat berdasarkan UU No.4 tahun 1960 dan

telah didepositkan di PBB. UU tersebut telah diperbarui dengan UU No.6

tahun 1996 namun isinya justru mencabut Base Point dan Base Line yang

telah ada.

c. Batas laut wilayah (BLW): batas laut ini ditarik dari Base Line sejauh 12

mil tetepi BLW yang pasti/ tegas juga belum ada karena BLW tidak dapat

ditentukan sepihak. Pada laut wilayah, Indonesia masih mempunyai hak

mengelola dan yurisdiksi kedaulatan wilayah penuh.

d. Batas Perairan Zona Tambahan (BPZT): garis BPZT ini ditari 12 mil dari

garis BLW karena BLW-nya belum pasti maka BPZT-nya juga belum

dibuat.

e. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (BZEE): garis BZEE ditarik sejauh atau

selebar 200 mil dari base line. Di perairan ZEE ini, Indonesia mempunyai

hak berdaulat atas kekayaan alam di situ dan kewenangan melindungi

lingkungan, mengatur penelitian ilmiah maritim dan pemberian ijin kepada

pihak asing yang akan melakukan penelitian ilmiah dan atau mendirikan

bangunan (instalasi, pulau buatan, dll). BZEE juga belum memilki

keabsahan atau pengakuan yang pasti.

f. Batas Landas Kontinen (BLK): landas kontinen adalah ujung kaki benua

atau lanjutan daratan yang tenggelam, garis BLK ditarik dari landas

kontinen secara vertikal (di permukaan laut) sampai 200 mil dari base line

atau maksimal 350 mil dari base line.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di luar batas-batas laut

yang telah disepakati secara bilateral/ trilateral, batas laut yang lainnya sebagian

besar belum tegas/ pasti. Keterlambatan penentuan batas perairan secara pasti

merupaan kerugian beagi Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk

segera menuntaskannya, namun bilamana pada tahun 2009 belum dilakukan

penyerahan batas laut ke PBB dengan mendepositkan peta batas laut maka

Indonesia akan kehilangan kesempatan atau tertundanya pengakuan dunia

internasional atas hak-haknya sebagai negara maritim yang dijamin hukum laut

internasional/ UNCLOS 1982 (tahun 2009 adalah limit waktu dari PBB untuk

penentuan batas laut).

Peluang Wawasan Nusantara dan Hubungannya dengan Geostrategi

Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan yaitu upaya bagaimana mencapai

tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Sebagai

contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah

kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek-aspek

geografi juga dari aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan

Hankam. Posisi silang Indonesia tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Geografi : Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan

Australia, serta di antara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

2) Demografi : penduduk Indonesia terletak diantara penduduk jarang di

selatan (Australia) dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang)

3) Ideologi : ideologi Indonesia (Pancasila ) terletak diantara liberalisme di

selatan (Australia dan Selandia Baru ) dan komunisme di utara (RRC,

Vietnam, dan Korea Utara)

4) Politik : Demokrasi Pancasila terletak diantara demokrasi liberal di selatan

dan demokrasi dan demokrasi rakyat (diktatur proletar)

5) Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak dianatara ekonomi kapitalis dan

selatan Sosialis di utara.

6) Sosial : Masyarakat Indonesia terletak diantara masyarakat individualisme

di selatan dan masyarakat sosialisme di utara.

7) Budaya : Budaya Indonesia terletak diantara budaya barat di selatan dan

budaya timur di utara.

8) Hankam : Geopolitik dan geostrategi Hankam ( Pertahanan dan Keamanan

) Indonesia terletak diantara wawasan kekuatan maritim di selatan dan

wawasan kekuatan kontinetal di utara.

Dari uarian diatas didapatkan beberapa aspek pendukung tentang bagaimana

bangsa Indonesia seharusnya dapat bersikap dalam hal menentukan geostrategi

dalam kehidupan bernegara ataupun hubungan internasional dengan bangsa lain.

Mulai dari aspek geografi sebagai pendukung, yang menempatkan Indonesia di

antara dua benua Asia dan Australia mendorong Indonesia untuk maju khususnya

dalam hal geostrategi ditingkat regional adalah ASEAN 10 sedangkan ditingkat

Supra Regional adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea ) +3 (India, Australia,

New Zealand ) Geostrategi ditingkat Regional dikembangkan melalui konsep

Asean Security Community (ASC), Asean Economic Comunity (AEC) dan Asean

Cultural Comunity (ACC) bahkan pada Asean Summit di Kuala Lumpur

(Desember 2005) telah meningkat menjadi Asean Identity. Ditingkat supra

regional juga semakin mekar dengan penandatangan Asean Treaty of Ammity and

Cooperation (TAC ) oleh China, Australia dan negara lain. Jadi sistem pertahanan

Indonesia yaitu Sishanrata atau sekarang dikenal dengan Total Defence dalam

implementasinya ditingkat Regional dan Supra regional diwujudkan dalam suatu

bentuk “Pertahanan melingkar multi lapis ditingkat nasional, regional, dan supra

regional berupa jaringan laba-laba hubungan antara negara baik yang tidak hanya

menggunakan komponen militer tetapi juga nir militer baik ekonomi, budaya dan

identitas dalam rangka menjaga dan memelihara kepentingan nasional Indonesia

”. Dengan cara ini maka posisi Indonesia menjadi lebih aman karena lewat

hubungan ini konflik yang nantinya akan muncul menjadi berkurang. Indonesia

menjadi lebih aman baik dalam hal melakukan kegiatan ekonomi khususnya di

tingkat regional maupun supra regional, menjadi lebih mudah memasarkan produk

dalam negeri dan mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan sendirinya

dan pemasaran produksi dalam negeri menjadi lebih baik. Dalam hal politik

negara, dengan masuknya Indonesia kedalam kawasan ASEAN maka kebanyakan

strategi politik negara yang saling menjegal setidaknya bisa ditekan walaupun

hanya dalam lingkup ASEAN khususnya hal ini biasa terjadi dalam menunjukkan

kekuatan suatu negara hubungannya dengan kehidupan internasional dalam

bernegara. Sedangkan dalam hal Hankam maka hubungan ini bisa

menguntungkan Indonesia khususnya dalam hal memperoleh armada-armada

yang digunakan dalam hal pertahanan negara, kemudian penyusunan strategi

untuk perkembangan selanjutnya demi mempertahankan wilayah kesatuan

Republik Indonesia. Diharapkan dengan masuknya Indonesia khususnya dalam

ASEAN baik ditingkat regional maupun supra regional mampu membawa

Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Diharapkan juga ditingkat Supra Regional

juga akan terjadi kondisi serupa dan dengan demikian baik dilingkungan ASEAN

bahkan ASEAN + 6 semua negara didalamnya akan memperoleh kesempatan

untuk bersama-sama saling bantu-membantu membangun negerinya. Bagi

Indonesia juga menguntungkan karena tidak perlu terburu-buru melakukan

pengadaan Alutsista yang mahal-mahal sementara ekonomi Indonesia belum pulih

sepenuhnya. Hal tersebut tidak berarti Indonesia tidak membangun kekuatan

militernya tetapi membangun secara terukur. Mungkin Indonesia sebaiknya baru

membangun kekuatan militernya secara besar-besaran sesudah pendapatan

perkapita mencapai USD 4000 dalam hal pemenuhan ketahanan nasioanal.

Peluang selanjutnya adalah bagaimana Indonesia memanfaatkan letak

geografisnya, yang terletak diantara dua benua Asia dan Australia serta dua

samudra Pasifik dan samudra Hindia sebagai suatu kekuatan membangun

perekonomian Indonesia. Selain itu adanya selat malaka yang juga sebagai

lewatan jalur perdagangan internasional mendorong Indonesia untuk bisa

meningkatkan kehidupan ekonominya khususnya di sektor perdagangan, kelautan

dan pemanfaatan sumberdaya bahari yang selama ini masih belum terkelola secara

maksimal. Kekayaan sumber daya laut merupakan salah satu peluang wawasan

nusantara yang bisa dikembangakan secara optimal nantinya. Dengan

memanfaatkan laut yang luas sekitar 2/3 dari luas seluruh Indnesia dengan segala

sumberdaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan rakyat dalam negeri,

karena dengan terpenuhinya kesejahteraan rakyat terutama di bidang ekonomi

maka stabilitas keamanan negeri juga terjamin. Dengan semua terpenuhinya

kesejahteraan masyarakat kecil maka tingkat kriminal dapat diturunkan karena

pada prinsipnya seseorang berbuat kriminal karena situasi yang tidak

memungkinkan seperti halnya terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan perut lapar

hingga tak bisa tidur. Bila kesejahteraan rakyat terpenuhi otomatis stabilitas

negara dapat terwujud dan kriminalitas dapat ditekan.

Pemanfaatan sumberdaya alam baik laut maupun darat dan mengurangi tingkat

penyelundupan yang bisa merugikan negara serta rakyat kecil akan membantu

Indonesia khususnya dalam hal peningkatan produksi dalam negeri dan

mengurangi ketergantungan Indonesia pada luar negeri baik itu dalam bidang

ekonomi ataupun pertahanan negara karena hingga saat ini Indonesia tidak dapat

membuat armada pertahanan sendiri tetapi membeli armada dengan teknologi

yang mulai tertinggal dan merupakan barang bekas dari beberapa negara maju

selain itu perlunya peningkatan terhadap Sumberdaya Manusianya itu sendiri.

Peluang lainnya yaitu perkembangan kemajuan teknologi informasi yang

berimplikasi pada meningkatnya arus informasi yang cepat akan mendorong

percepatan diperolehnya akses informasi terutama yang berkaitan dengan

pembangunan nasional, kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar dan

beragam merupakan modal dasar pembangunan nasional, jumlah penduduk yang

besar merupakan potensi tenaga kerja, potensi pertahanan ketika adanya agresi

militer maupun potensi pasar dalam negeri. Pancasila sebagai ideologi negara

tetap diterima oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan

berbangsa dan bernegara yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu

kesatuan utuh dalam kekeluargaan dan kebudayaan yang beragam sebagai daya

tarik Indonesia di dunia pariwisata dan Internasional. Meluasnya regionalisasi

perekonomian antar kawasan dalam implementasi pasar bersama dan juga

pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengembangkan diri

sesuai potensi dari daerah masing-masing. Daratan yang subur dan masih belum

dikelola secara maksimal menjadikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan

swasembada beras dan meningkatkan kondisi pertaniannya dan menjadikan

Indonesia berjaya kembali seperti tahun 1984 dengan kebijakan-kebijakan yang

mengedepankan ketahanan pangan.

Tantangan Wawasan Nusantara dan Hubungannya dengan Geostrategi

Nilai strategis batas laut/ perairan Indonesia, zona perbatasan laut Indonesia

mengandung banyak kerawanan dan sensitivitas karena berbagai faktor, baik yang

bersifat permanen maupun yang sementara, antara lain :

1. Letak geografis di persimpangan jalan antara Samudra Pasifik dengan

Samudra Hindia dan Benua Asia dan Australia sehingga sering dilewati

pelayaran Internasional.

2. Struktur negeri yang berbentuk kepulauan dengan panjang pantai lebih

dari 80.000 km terpanjang didunia yang pada umumnya terbuka di kawasan

sekitar 8 juta km 2 yang tersebar secara tidak teratur yang didiami oleh

penduduk secara tiadak merata bahkan masih banyak pulau-pulau yang tak

berpenduduk.

3. Isu-isu globalisasi terutama yang menyangkut demokratisasi hak asasi

manusia, liberalisasi ekonomi dan informasi telah meningkatkan kerawanan-

kerawanan di daerah perbatasan.

4. Masih ada batas-batas laut negara yang sudah dirundingkan dan

disepakati secara bilateral, belum memiliki pengakuan secara Internasional

dikarenakan batas-batas laut tersebut belum didepositkan di PBB.

Faktor-faktor tersebut diatas menegaskan penting dan strategisnya kepastian batas

laut karena tanpa itu penegakan hukum di laut tidak memiliki landasan yang kuat

dan akan selalu mengundang kontroversi yang dapat menimbulkan konflik di

perairan perbatasan negara. Selain itu trauma akan kasus terdahulu yaitu Sipadan-

Ligitan yang merupakan pulau Indonesia yang dimenangkan oleh Malaysia

menyebabkan perlunya kewaspadaan Indonesia khususnya untuk pulau-pulau

kecil Indonesia yang tidak berpenghuni dan daerah frontier sebagai sasaran

penyelundupan baik itu illegal loging ataupun kasus lain yang tentunya merugikan

masyarakat kecil dan negara puluhan milyar karena pembalakan liar. Selain itu

luasnya wilayah kelautan Indonesia tidak diimbangi dengan minimnya sarana

penjagaannya, seperti kurangnya armada yang digunakan untuk memantau

keadaan laut. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam

menjaga kedaulatan negara. Kekhawatiran juga terjadi karena adanya penemuan

sumberdaya laut bernilai ekonomi tinggi seperti minyak dan gas bumi serta barang

tambang berharga lainnya, sedangkan di sisi lain, batas laut Indonesia masih

belum disetujui pihak internasional. Adanya beberapa pulau yang berada pada

lokasi strategis di sekitar perbatasan negara merupakan kekhawatiran banyak

pihak atas keamanan dan keselamatannya dari penguasaan asing/negara tetangga.

Kekhawatiran tersebut didasarkan atas pembinaan yang sangat minim dari

pemerintah, sehingga penduduk yang ada di pulau-pulau tersebut lebih banyak

berhubungan dengan negara tetangga, menggunakan uang dan bahasa negara

tersebut, serta hidup dengan gaya dan budaya negara tetangga. Mereka lebih

banyak mendengarkan radio dan melihat siaran televisi negara tetangga sehingga

secara tidak langsung penduduk-penduduk pulau tersebut ada dalam penguasaan

negara tetangga. Hal ini menyebabkan bergesernya identitas warga Indonesia

yang berada pada daerah frontier tersebut secara perlahan. Bukan sepenuhnya

salah mereka jika mereka lebih memilih untuk berhubungan dengan negara

tetangga. Jika saja pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pembangunan di

daerah frontier, hal semacam ini tidak perlu terjadi. Peningkatan kemampuan

ekonomi masyarakat adalah kuncinya. Apabila ini terpenuhi maka keraguan

terhadap loyalitas mereka pada negara ini tidak akan menjadi wacana publik.

Pengamanan batas laut lewat Waspam yang lemah, kapal-kapal laut yang kurang

canggih serta batas laut yang kurang, jelas merupakan penyebab bertambahnya

beban dalam menjaga kesatuan wilayah Indonesia. Masalah lainnya timbul

dengan bertambahnya kepentingan terhadap laut atau lingkungan maritim, mulai

dari perlidungan terhadap jalur komunikasi laut (SLOC, Sea Lanes of

Communication) dan jalur perdagangan laut (SLOT, Sea Lanes of Trade) yang

vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi dan ekonomi yang

semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi soal keamanan maritim

yang luas. Tuntutan oleh negara-negara lain mengenai penambahan ALKI (Alur

Laut Kepulauan Indonesia ) yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan di sebagian

kalangan digunakan sebagai dasar bahwa keamanan maritim akan menjadi agenda

dan sekaligus masalah yang membentuk kebijakan keamanan dan pertahanan

negara-negara di kawasan ini. Semua ini merupakan tantangan dan ancaman bagi

Indonesia, terlebih saat ini Indonesia sangat lemah dalam mengontrol wilayah

yang terdiri dari lebih dari 15 ribu pulau, sekitar 7 juta km2 wilayah laut dan darat

(termasuk ZEE ), dan 80 ribu km2 garis pantai. Keamanan Nasional Indonesia ini

akan banyak ditentukan oleh posisi geostrategis dan geopolitik Indonesia, sebagai

negara kepulauan, yang juga mempengaruhi perilaku negara-negara besar di

kawasan ini, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Cina, karena kepentingan-

kepentingan mereka yang lahir dari posisi geostrategis Indonesia tersebut.

Dimensi internasional dan posisi geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan

inilah yang menempatkan mengapa masalah separatisme dan konflik komunal

sangat vital bagi Indonesia. Setelah terjadi konflik-konflik komunal dan masalah

desintregasi akan selalu menjadi kepentingan kekuatan-kekuatan eksternal dengan

dalil membantu tetapi kebanyakan dari tujuan utamanya adalah menguasai dan

mengeruk semua sumberdaya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu

dibutuhkanupaya-upaya yang tepat khususnya dalam mempertahankan kedaulatan

NKRI dari campur tangan negara lain. Pembangunan yang merata tidak hanya

berpusat pada ibukota saja akan mengurangi tingkat kesenjangan sosial antara

pulau/ wialayah yang ada. Pemerataan menyebabkan wilayah merasa dipedulikan

dan ancaman terhadap separatisme dan konflik komunal bisa dicegah. Selain hal-

hal ini sebenarnya masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun

kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan.

Selama Indonesia mampu melindungi batas-batas negaranya, mensejahterakan

rakyatnya lewat mempermudah rakyat untuk hidup enak, makan enak, tidur

nyenyak dengan stabilitas nasional yang baik otomatis perpecahan akan jauh dari

masalah Indonesia. Selain itu penegakan hukum, dan mempersempit akses dari

penyelundupan liar baik itu illegal loging, pencurian ikan dan sumber daya

lainnya, menjadi jalan yang mungkin bisa ditempuh untuk peningkatan

kesejahteraan rakyat khususnya di daerah frontier. Utama dan pasti adalah

terciptanya stabilitas nasional diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara, mempertahankan persatuan negara untuk menghindarkan dari masalah

sepratisme atau memecahnya pulau dari kesatuan NKRI sehingga mengurangi

peluang campur tangan negara lain apalagi dengan dalil membantu yang

sebenarnya membawa kepentingan lain yang tesembunyi. Hal inilah yang harus

diperhatikan Indonesia melihat rawannya wilayah ini dengan bentuk kepulauan

dan tingkat pengamanan yang masih lemah untuk membangun geostrategi

Indonesia khususnya untuk menghadapi berbagai ancaman baik itu eksternal

maupun internal dari dalam negeri itu sendiri.

PENUTUP

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai

diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan

menghormati kebhinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk

mencapai tujuan nasional. Sedangkan geostrategi itu sendiri adalah politik dalam

pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang

ditetapkan sesuai dengan keinginan- keinginan politik atau dengan pengertian

yang lain yaitu kebijaksanaan dalam menentukan tujuan-tujuan dan sarana-sarana,

serta cara penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional

dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara. Melihat dari wawasan

nusantara NKRI maka yang bisa disimpulkan adalah bahwa Indonesia sebagai

negara kepulauan terbesar dimana luas perairannya tiga kali lebih luas daripada

luas daratan, memiliki potensi sumber daya alam laut yang kaya, sangat ironi

karena kekuatan HanKam yang bertugas mengamankan perairan sangat lemah.

Kelemehan tersebut diperparah dengan ketidakjelasan perbatasan laut. Oleh

karena itu dapat dipahami bilamana kejahatan di perairan semakin marak. Kita

disadarkan oleh kondisi tersebut, bahwa sebagai negara maritim tidak memiliki

kebijakan yang kuat dan dapat mendukung pengamanan dan pendayagunaan

perairan. Seyogyanya Indonesia menempatkan upaya penegasan batas laut sebagai

langkah prioritas yang sangat strategis sebagai prasyarat pemberlakuan hukum

laut. Konvensi Hukla 1982 itu sendiri yang banyak menguntungkan Indonesia,

kurang mendapat apresiasi melalui penjabaran dari klausul Hukla tersebut untuk

kepentingan integritas dan penegakan kedaulatan wilayah negara di laut. Upaya

penegasan dan pengabsahan batas laut, kiranya harus menjadi tantangan dan

perhatian segenap stake-holder kelautan. Oleh karenanya harus masuk prioritas

agenda pembangunan tahun mendatang.

Kesimpulan

Luasnya wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan

menimbulkan berbagai kerawanan khususnya dalam hal geostrategi Indonesia di

dalam kehidupan internasional dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu perlu

disusun strategi yang mengakomodir kaedah-kaedah umum berikut :

1. Penegakan batas laut yang tegas dan mendepositkan batas laut ke

PBB sesegera mungkin.

2. Pengamanan batas laut, meningkatkan patroli laut dan patroli di

sekitar daerah perbatasan.

3. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pencapaian stabilitas

nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanudin,Syafri,. 2002. Nilai Strategis Batas Wilayah dalam Sektor Kelautan

Jakarta : Depdagri.

Djalal,Hasjim. 2002. Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia. Jakarta : Depdagri.

Donnilo, Anwar. 2002. Potensi dan Nilai Strategis Batas Negara Ditinjau dari

Aspek Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta : Depdagri.

Suwarna, Budi & Hardianto. 2004. Di Laut Kita Kebobolan. Jakarta: SK Kompas.