putri jevon tesa ppkn
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
B.PENTINGNYA KEMERDEKAAN
MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNGJAWAB
Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab sangat penting dilakukan agar tercipta ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1. Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, dalam UU
A. Pasal 9 Ayat (1)Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilakukan dengan cara:
pawai Unjuk rasa
Rapat umum
Mimbar bebas
B.Pasal 9 Ayat (2)Bentuk penyampain pendapat
dimuka umum boleh dilaksanakan di tempat-tempat terbuka umum , kecuali tempat yang dilarang oleh UU adalah :
TEMPAT TEMPAT TERSEBUT
Istana kepresidenan TEMPAT IBADAH INSTALANSI MILITER STASIUN
RUMAH SAKIT PELABUHAN TERMINAL OBjEK VITAL
C. Pasal 10
Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada polri setempat secara tertulis selambat-lambatnya 3x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
D. Pasal 11
Surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri memuat:
Maksud dan
tujuan
Tempat lokasi &
rute
Waktu & lamnya
Nama & alamt
Penanggung
jawab
Bentuk Jumlah peserta
E. Pasal 12 Ayat (3)
Seratus orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai lima orang penanggung jawab
PASAL 13 AYAT (1)
• Setelah menerima surat pemberitahuan, polri berkewajiban untuk melakukan hal berikut : Memberi surat tanda
terima pemberitahuan
Berkoordinasi dengan penanguung
jawab
G.Pasal 13 ayat (2)
• Dalam pelaksanaannya , polri wajib memberi perlindunag keamanan terhadap pelaku atau peserta demonstrasi .
H.Pasal 14
• Pembatalan pelaksanaan demonstrasi disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambanya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan
Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini dalam pasal 15 dan 18
A.Pasal 15pelaksanaan demokrasi dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat(2) dan (3), pasal 10 dan pasal 11.
B. Pasal 18
1)Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lam 1 tahun.
2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan
SEKIAN &
TERIMAKS
IH
Tesalonika Agnes Susanto
Jevon Hendro Saputro Keren Putri
Ningrum