laporan pelaksanaan - bankbba.co.id gcg bba...(b) melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan...

PT BANK BUMI ARTA Tbk

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE TAHUN 2009

DAFTAR ISI

PT. Bank Bumi Arta Tbk 1

Pendahuluan

A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance I. Cakupan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana

Besar (Large Exposure)

6. Rencana Strategis bank

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap

dalam Laporan Lainnya

II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (lima

perseratus) atau Lebih dari Modal Disetor

III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

IV. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

V. Shares Option

VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

IX. Permasalahan Hukum

X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

XI. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

XII. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance

Lampiran I Kertas Kerja Self Assessment Good Corporate Governance Lampiran II Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Good Corporate

Governance

2

3

8

17

24

30

31

36

37

38

39

40

41

42

43

44

44

45

45

46

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2009


Pendahuluan

Bank Bumi Arta menyadari bahwa semakin pesatnya perkembangan industri perbankan

dan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank akan meningkatkan eksposur risiko yang

harus dihadapi oleh Bank. Mengingat semakin meningkatnya risiko dan tantangan yang

harus dihadapi tersebut, Bank Bumi Arta berkomitmen untuk menerapkan Good

Corporate Governance dalam pelaksanaan usahanya.

Penerapan Good Corporate Governance selain untuk meningkatkan kinerja Bank, juga

untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri

perbankan. Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Bumi Arta berlandaskan

pada lima prinsip dasar Good Corporate Governance, yakni keterbukaan (transparency),

akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi

(independency) dan kewajaran (fairness).

Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Bumi Arta berdasarkan pada

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank

Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia

No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

bagi Bank Umum.

Bank Bumi Arta berkomitmen melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan

jenjang organisasi.

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Bumi

Arta Tahun 2009 yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank.

B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance

Bank.



A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

I. Cakupan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Peranan Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan perusahaan publik

adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

dan Direksi ini pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan

Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai Good

Corporate Governance serta kebijakan intern Bank Bumi Arta yang secara

keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan Bank

Bumi Arta.

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris

dan Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Bumi Arta sebanyak 3 (tiga) orang

terdiri dari :

1) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada.,MBA sebagai Presiden Komisaris

2) Daniel Budi Dharma sebagai Wakil Presiden Komisaris

3) Drs. Sam Setya Utama, Ak sebagai Komisaris1.

Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Bank Bumi Arta berasal dari Pihak

Independen.

1 Telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2009 dan kandidat pengganti diharapkan sudah ada dan

dapat diangkat selambat-lambatnya pada Rapat umum Pemegang Saham Tahun 2010.



Sedangkan jumlah anggota Direksi Bank Bumi Arta sebanyak 3 (tiga) orang

terdiri dari :

1) Lucia Setyastuti Windoe sebagai Presiden Direktur

2) Hendrik Atmaja sebagai Direktur Kredit dan Marketing

3) Tan Hendra Jonathan sebagai Direktur Kepatuhan

Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan Bank Bumi Arta berasal dari

Pihak Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapatkan

persetujuan dari Bank Indonesia.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta dinyatakan

bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas

kebijakan Direksi dalam pengurusan, jalannya pengurusan pada

umumnya baik mengenai Bank Bumi Arta maupun usaha Bank Bumi

Arta dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek Good

Corporate Governance untuk tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut :



(a) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan

Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

(b) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan

nasihat kepada Direksi.

(c) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib

mengarahkan, memantau atau mengevaluasi pelaksanaan

kebijaksanaan strategi Bank.

(d) Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat

dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan Bank

Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Umum.

2. Dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank

atau peraturan perundangan yang berlaku.

(e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud nomor (d)1. dan (d)2. merupakan bagian dari tugas

pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan

tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

(f) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah

menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja

audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank

Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.

(g) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan

dan perbankan.

2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha Bank.



(h) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling

kurang :

1. Komite Audit;

2. Komite Pemantau Risiko;

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

(i) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada point

(h) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan

Komisaris.

(j) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah

dibentuk sebagaimana dimaksud pada point (h) menjalankan

tugasnya secara efektif.

(k) Hal-hal lain yang diatur pada Pedoman Kerja / Job Description

masing-masing anggota Dewan Komisaris.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta dinyatakan

bahwa Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk

kepentingan Bank Bumi Arta. Dalam mencapai maksud dan tujuannya

Direksi mewakili Bank Bumi Arta secara sah dan secara langsung baik di

dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, mengikat Bank Bumi Arta dengan pihak lain dan pihak lain

dengan Bank Bumi Arta serta menjalankan segala tindakan baik yang

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan

pembatasan tertentu.



Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek Good

Corporate Governance untuk tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai

berikut :

(a) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan

Bank.

(b) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan

tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh

tingkatan atau jenjang organisasi.

(d) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari

Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan

Bank Indonesia, dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.

(e) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

(f) Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang

bersifat strategis di bidang kepegawaian.

(g) Hal-hal lain yang diatur pada Pedoman Kerja / Job Description

masing-masing Direksi.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi wajib memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan

Komisaris sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat

Dewan Komisaris.



2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Komite Audit

1) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite

Komite Audit dibentuk pada tanggal 30 Juni 2006 dan mulai berlaku

efektif pada tanggal 1 Juli 2006, dengan struktur sebagai berikut :

Drs. Sam Setya Utama, Ak Ketua

Drs. Leland G. Rompas Anggota

Djoki Sutiono, SH Anggota

Susunan anggota Komite Audit terdiri dari :

(a) Drs. Sam Setya Utama, Ak2 sebagai Ketua dan menjabat sebagai

Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki

keahlian di bidang akuntansi.

(b) Drs. Leland G. Rompas sebagai Anggota dan Pihak Independen,

serta memiliki keahlian di bidang keuangan.

(c) Djoki Sutiono, SH sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta

memiliki keahlian di bidang hukum.

2 Telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2009 dan kandidat pengganti diharapkan sudah ada dan

dapat diangkat selambat-lambatnya pada Bulan Juli 2010.



2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

(a) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan

atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris

dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan

Komisaris.

(b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan

pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit

dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk

kecukupan proses pelaporan keuangan.

(c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan

melakukan pemantauan dan evaluasi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.

2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik

dengan standar audit yang berlaku, baik peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal maupun lainnya yang

berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang

berlaku.

4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan

Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank

Indonesia.

(d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai

penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

(e) Bilamana perlu Komite Audit berwenang untuk mengakses

dokumen Bank yang menyangkut/berkaitan dengan transaksi yang

sedang dievaluasi.



(f) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi

perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

(g) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

(h) Pelaporan

1. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap

penugasan yang diberikan.

2. Membuat laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit

kepada Dewan Komisaris.

3) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit

melaksanakan rapat minimal 3 bulan sekali dan dapat mengadakan

rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap perlu.

4) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2009 Komite Audit telah :

(a) Menyelenggarakan 5 kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota

Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit dalam pertemuan Triwulanan

Tahun 2009



Komite Audit Tw1 Tw2 Tw3 Tw4

(Tanggal) 10/03/09 23/03/09 23/06/09

04/09/09

20/11/09

Drs. Sam Setya Utama, Ak, Ketua

√ √ √ √ -

Drs. Leland G. Rompas, Anggota

√ - √ √ √

Djoki Sutiono, SH, Anggota

√ √ v √ √

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat sebagai

dokumentasi dan tembusan kepada Dewan Komisaris.

(b) Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan dan kinerjanya,

pelaksanaan hukum dan peraturan yang berlaku, serta Laporan

Satuan Kerja Audit Intern, yang kemudian disampaikan kepada

Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Komite Audit.

b. Komite Pemantau Risiko


Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan

mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007, dengan struktur sebagai

berikut :

Daniel Budi Dharma Ketua

Drs. Leland G. Rompas Anggota

Agustinus Tjahjadi Anggota



Susunan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

(a) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil

Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta

memiliki keahlian di bidang perbankan.

(b) Drs. Leland G. Rompas sebagai Anggota dan Pihak Independen,

serta memiliki keahlian di bidang keuangan.

(c) Agustinus Tjahjadi, sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta

memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.


Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil :

(a) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko

dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

(b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen

Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.


Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau

Risiko melaksanakan rapat minimal 3 bulan sekali dan dapat

mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap

perlu.




Selama Tahun 2009 Komite Pemantau Risiko telah :

a) Menyelenggarakan 4 kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota

Komite Pemantau Risiko.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam pertemuan

Triwulanan Tahun 2009

Komite Pemantau Risiko Tw1 Tw2 Tw3 Tw4

(Tanggal) 10/03/09 23/06/09 04/09/09 20/11/09

Daniel Budi Dharma, Ketua √ √ √ √

Drs. Leland G. Rompas, Anggota √ √ √ √

Agustinus Tjahjadi, Anggota √ - √ √

b) Melakukan penelaahan atas Laporan Profil Risiko, pelaksanaan

kebijakan manajemen risiko, serta tugas Komite Manajemen Risiko

dan Unit Kerja Manajemen Risiko yang kemudian disampaikan

kepada Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Komite Pemantau

Risiko.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi


Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada tanggal 16 April 2007

dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007 dengan struktur

sebagai berikut :



Daniel Budi Dharma Ketua

Ir. Rachmat MS, MBAAnggota

Jenny Anggota

Drs. Sam Setya Utama, Ak Anggota

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :

(a) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil

Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta

memiliki keahlian di bidang perbankan.

(b) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA. sebagai Anggota dan menjabat

sebagai Presiden Komisaris serta memiliki keahlian di bidang

perbankan.

(c) Drs. Sam Setya Utama, Ak3 sebagai Anggota dan menjabat sebagai

Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen serta memiliki

keahlian di bidang akuntansi.

(d) Jenny sebagai Anggota dan menjabat sebagai Kepala Bagian

Personalia, Umum dan Sekretariat serta memiliki keahlian di bidang

sumber daya manusia.


Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung

jawab sebagai berikut :

(a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.

3 Telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2009.



(b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

1. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk


2. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara

keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

(c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta

prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan

Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat

Umum Pemegang Saham.

(d) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan

Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk


(e) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan

menjadi anggota independen dari Komite Audit maupun Komite

Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

(f) Dalam mengevaluasi kebijakan Remunerasi, Komite paling kurang

wajib memperhatikan :

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prestasi kerja individual.

3. Kewajaran dengan peer group.

4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.


Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi

dan Nominasi melaksanakan rapat 1 (satu) tahun 2 (dua) kali dan dapat

mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap

perlu.




Selama Tahun 2009 Komite Remunerasi dan Nominasi telah :

(a) Menyelenggarakan 2 kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota

Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Tahun

2009

Komite Remunerasi dan Nominasi Tw1 Tw4

(Tanggal) 31/03/09 21/12/09

Daniel Budi Dharma, Ketua √ √

Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Anggota √ √

Drs. Sam Setya Utama, Ak, Anggota √ -

Jenny Liem, Anggota √ √

(b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai

kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta

rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris yang

disampaikan melalui risalah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang

Saham.



3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan.

Penugasan dan pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan oleh Dewan

Komisaris dan Presiden Direktur dengan mendapat persetujuan terlebih

dahulu dari Bank Indonesia.

Penugasan Direktur Kepatuhan merupakan wujud komitmen Bank Bumi

Arta untuk senantiasa melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-

undangan lainnya.

Tugas Direktur Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan

semua jajaran organisasi, baik level tertinggi sampai pada petugas

pelaksana untuk selalu memenuhi ketentuan kehati-hatian. Tugas umum

ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui penyampaian

surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat

kerja.

Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh

kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari

Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lain yang

berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut :

1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank

telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan



perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan

prinsip kehati-hatian.

2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang

dari ketentuan yang berlaku.

3) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian

dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

4) Membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas kepada

Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

5) Membuat laporan semesteran ke Bank Indonesia tentang pelaksanaan

tugas Direktur Kepatuhan.

6) Memantau dan menjaga agar pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

(Know Your Customer Principles) dilaksanakan dengan baik oleh seluruh

Cabang.

7) Sebagai anggota Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk

memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur dalam penyusunan

kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, perbaikan atau

penyempurnaan penerapan manajemen risiko, dan penetapan atas hal-

hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang

dari prosedur normal.

8) Menghadiri Rapat Direksi dan rapat kerja lainnya secara berkala.

9) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden Direktur

yang diatur oleh Anggaran Dasar sepanjang berada dalam ruang lingkup

tugas dan fungsi sebagai Direktur Kepatuhan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,

Direktur Kepatuhan membawahi Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Know

Your Customer (KYC) dan Unit Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja

Kepatuhan, Unit Kerja Know Your Customer (KYC) dan Unit Kerja

Manajemen Risiko merupakan unit kerja yang independen terhadap satuan

kerja operasional.



Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai

berikut :

1) Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam rangka

memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan

prosedur pada setiap unit kerja dengan Peraturan Bank Indonesia dan

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam rangka

pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian.

2) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam rangka

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha

Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

3) Membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dalam rangka

memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian

dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

4) Melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk

kredit yang diberikan (exposure group ≥ Rp 2 milyar) dalam rangka

pengkajian Kepatuhan.

5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

selama masih dalam ruang lingkup dan fungsinya sebagai Satuan Kerja

Kepatuhan (Compliance Unit).

Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Know Your Customer (KYC) adalah

sebagai berikut :

1) Mengikuti, mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala

peraturan, ketentuan, dan prosedur intern yang telah digariskan oleh

manajemen intern, Bank Indonesia dan instansi lainnya perihal Know

Your Customer.



2) Memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah serta

transaksi yang mencurigakan.

3) Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk

identifikasi serta pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko

tinggi.

4) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Kebijakan

Prinsip Mengenal Nasabah dengan Pejabat Penanggung Jawab Prinsip

Mengenal Nasabah di Kantor Pusat Operasional/Cabang serta Unit-unit

Kerja Terkait.

5) Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang

mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.

6) Menerima dan menyusun Laporan Transaksi Keuangan Tunai serta

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan kepada

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

7) Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training

Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan staff Bank.

8) Memeriksa dan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan

penyampaian laporan-laporan intern maupun ekstern.

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan

sepanjang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai Unit

Kerja Know Your Customer (KYC).

Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai

berikut :

1) Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui

oleh Direksi.



2) Memantau posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko

dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing untuk

mengetahui dampak dari implementasi kebijaksanaan.

3) Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru termasuk sistem

prosedur yang digunakan dan dampak implementasinya.

4) Memberikan rekomendasi mengenai maksimum eksposure risiko yang

wajib dipelihara Bank kepada unit kerja operasional (risk taking unit)

dan kepada Komite Manajemen Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki.

5) Menyusun dan menyampaikan profil/komposisi risiko kepada Presiden

Direktur dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

6) Evaluasi terhadap akurasi model dan validator data yang digunakan

untuk mengukur risiko.

7) Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko.

Berdasarkan hasil pemantauan selama Tahun 2009, atas prosedur yang ada

maupun kebijaksanaan yang dijalankan selama ini telah memenuhi

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah

memenuhi komitmen yang dibuat dengan otoritas yang berwenang.

Kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas usaha telah menjadi sikap dasar

manajemen Bank Bumi Arta. Sikap dasar tersebut diwujudkan dengan

selalu berusaha untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta memenuhi komitmen dengan otoritas yang

berwenang.

Kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi bukan dikarenakan kesengajaan

untuk tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, tetapi lebih banyak dikarenakan kelalaian.



b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan

dan Pemeriksaan Intern atau disebut juga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern merupakan lembaga yang

independen terhadap satuan kerja operasional yang bertanggung jawab

langsung kepada Presiden Direktur.

Pelaksanaan Audit Intern oleh Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern

mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum

(SPFAIB), Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), Buku Pedoman

Pengawasan dan Pemeriksaan Intern Bank Bumi Arta, Rencana Kerja Bank

Bumi Arta dan Rencana Kerja Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern

Bank Bumi Arta Tahun 2009.

Secara umum ruang lingkup kerja (scope) Divisi Pengawasan dan

Pemeriksaan Intern adalah meliputi segala kegiatan pemeriksaan secara

independen dan evaluasi kecukupan (adequacy) dan keefektifan sistem

pengendalian intern yang berlaku di Bank Bumi Arta dan kualitas kerja

(performance) dalam mengemban tanggung jawab pekerjaan yang

ditugaskan.

Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern secara berkala sesuai dengan

rencana kerja melakukan pemeriksaan Tahunan (annual audit) ke Kantor

Pusat Operasional dan Kantor Cabang. Sedangkan untuk pelaksanaan

verifikasi dan monitoring secara harian dilakukan oleh Auditor Divisi

Pengawasan dan Pemeriksaan Intern yang ditempatkan di Kantor Pusat

Operasional dan Kantor Cabang.



Hasil temuan dan komentar pemeriksaan dilaporkan kepada Dewan

Komisaris, Direksi dan Auditee untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.

Tindaklanjut perbaikan akan dilakukan oleh Auditee dipantau oleh Auditor

Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern di Kantor Pusat Operasional dan

Kantor Cabang.

c. Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Audit Ekstern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Kantor Akuntan

Publik Osman Bing Satrio dan Rekan anggota Deloitte Touche Tohmatsu

dengan penanggungjawab Bapak Muhammad Irfan.

Berdasarkan laporan auditor independen No. GA110 0192 BBA FAN tanggal

25 Maret 2010 laporan keuangan Bank Bumi Arta untuk Tahun buku 2009

telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian.

Tugas dari KAP tersebut adalah melaksanakan audit sesuai dengan standar

auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (”standar auditing

yang berlaku umum”).

Tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran

penyajian laporan keuangan perusahaan untuk Tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2009, dalam semua hal yang material, sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam pelaksanaan audit KAP juga mengacu kepada Peraturan Bank

Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang

Transparansi Kondisi Keuangan Bank terutama pasal 18 ayat 4.



Audit ekstern dilaksanakan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa

laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh

kekeliruan maupun kecurangan.

Secara umum ruang lingkup kerja (scope) audit ekstern meliputi :

1) Pertimbangan tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan,

sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit sesuai dengan

keadaan, namun bukan dimaksudkan untuk memberikan pendapat

tentang keefektifan pengendalian intern Perusahaan atas pelaporan

keuangannya.

2) Pemeriksaan atas dasar uji, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan

pengungkapan dalam laporan keuangan.

3) Tanya jawab kepada manajemen perusahaan dan Komite Audit untuk

mengetahui kecurangan atau dugaan kecurangan yang mempengaruhi

perusahaan.

4) Penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang

dibuat oleh manajemen.

5) Penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.


Bank Bumi Arta telah mengimplementasikan Struktur Manajemen Risiko yang

terpadu yang merupakan sarana dalam menentukan strategi, organisasi,

kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi

Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan dengan baik.

Sejalan dengan road map yang telah ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan

Capital Accord Basel II, maka di Tahun 2009 Bank Bumi Arta terus

memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan menyempurnakan Good



Corporate Governance, kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko,

serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

a. Risiko Kredit

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menjabarkan dan mengevaluasi kebijakan

dan strategi risiko kredit dan melakukan pemantauan rencana kerja unit

terkait, serta menjalankan fungsi pengawasan kredit dengan efektif

yang mencakup pemantauan dan pemeriksaan yang ketat, berkala dan

terus menerus pada kredit yang telah disalurkan.

Bank Bumi Arta juga telah membentuk Komite Kebijaksanaan

Perkreditan (Credit Policy Committee) di dalam menerapkan prinsip

perkreditan yang sehat. Komite ini dibentuk untuk membantu Direksi di

dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan Bank, mengawasi

pelaksanaan dari kebijaksaan tersebut, memantau perkembangan dan

kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran yang menuju ke

arah perbaikan.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Bumi Arta mengelola dan mengkontrol risiko kredit dengan

berbagai cara diantaranya, memiliki kebijakan dan prosedur seperti

Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBBA) dan Buku Pedoman

Kredit dan Prosedur (BPKP), melakukan diversifikasi produk kredit,

menetapkan limit kredit seperti limit Pembebanan Hak Tanggungan,

dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) pejabat.

Pengelolaan risiko kredit dilakukan untuk menghindari kerugian akibat

ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban keuangan

kepada Bank.



3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan

Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memiliki sistem credit rating dan scoring terhadap outstanding

kredit dengan batas plafond tertentu kecuali kredit pensiun dan kredit

dengan jaminan back to back dan melakukan pemantauan terhadap

hasil daripada sistem tersebut yang dibandingkan dengan realisasi

kolektibilitas kredit.

4) Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian risiko kredit dengan menetapkan struktur organisasi yang

jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-

masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara

berkala.

b. Risiko Pasar


Kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan

dilaporkan kepada Dewan Komisaris yang kemudian mendelegasikan

tanggung jawab pengelolaannya kepada Asset & Liability Management

Committee (ALCO).


Bank Bumi Arta memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko

pasar yang memadai seperti ketentuan penetapan suku bunga Dana

Pihak Ketiga dan Kredit. Pengelolaan risiko pasar di Bank Bumi Arta

mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat

pergerakan harga pasar.



Penetapan perubahan pada instrumen keuangan yang dimiliki oleh

Bank, penetapan limit risiko pasar seperti Intra Day Limit, Cut Loss

Limit, Dealer Limit, dll., maupun penetapan tingkat suku bunga atau

nilai tukar dilakukan oleh ALCO yang diberikan wewenang oleh Direksi.



Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko pasar dilakukan

melalui analisa perkembangan suku bunga pasar dan kurs valuta asing

secara berkala.


Pengendalian risiko pasar dilakukan dengan menetapkan struktur

organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung

jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal

audit secara berkala.

c. Risiko Likuiditas


Kebijakan risiko likuiditas ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan

dilaporkan kepada Dewan Komisaris yang kemudian mendelegasikan

tanggung jawab pengelolaannya kepada Asset & Liability Management

Committee (ALCO).

Bank Bumi Arta juga membentuk Komite Treasury yang bertugas dan

bertanggung jawab untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi

dengan eligible counterparty.




Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk menghindari

kerugian akibat kekurangan likuiditas, konsentrasi gap dan

ketergantungan kepada counterparty, instrumen atau market segmen

tertentu.



Bank Bumi Arta menerapkan sistem manajemen likuiditas yang

bertujuan untuk menjaga Cadangan Wajib Formal (Legal Reserve

Requirement) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

Beberapa cara untuk menerapkan sistem manajemen likuiditas tersebut

adalah dengan mengurangi idle fund seminimum mungkin dan menjaga

alat-alat likuid yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan cash flow

sehari-hari maupun dari hal-hal yang tidak terduga.

Pengelolaan dan pemantauan tingkat likuiditas Bank Bumi Arta

dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan di Kantor Pusat, Kantor

Cabang maupun di Kantor Pusat Non Operasional.


Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan menetapkan struktur


jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal

audit secara berkala.



d. Risiko Operasional


Dalam menghadapi risiko operasional, Dewan Komisaris dan Direksi

telah menetapkan strategi yang meliputi kelengkapan sistem dan

prosedur mengenai pengelolaan risiko operasional.


Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan

risiko operasional yang cukup memadai seperti Buku Pedoman

Penggunaan Teknologi Sistem Informasi (BPPTSI), Kebijakan Prinsip

Mengenal Nasabah (KPMN) dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko

dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), serta adanya

penetapan limit seperti limit transaksi, limit mata uang yang selalu

dievaluasi secara berkala.

Juga memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang

berkesinambungan dan memberikan pelayanan yang baik kepada

nasabah.

Kebijakan pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk menghindari

kerugian akibat kegagalan atau tidak memadainya proses internal,

manusia, sistem atau akibat adanya kejadian eksternal.



Bank Bumi Arta melakukan identifikasi data kejadian operasional yang

berisi kejadian-kejadian yang terjadi di Bank baik yang berpotensi

menimbulkan kerugian maupun yang sudah menimbulkan kerugian

serta pelampauan limit, rasio-rasio operasional, kepatuhan Bank



terhadap prinsip KYC dan penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan

pendapatan dan biaya, dll.

Selain itu, Bank Bumi Arta melakukan penyempurnaan sistem informasi

yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu

dengan memperhatikan pengkinian data dan distribusi informasi terkini

ke seluruh aktivitas fungsional Bank.


Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menetapkan struktur


jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit

secara berkala.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana

Besar (Large Exposure)

Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (related party)

dan debitur/group inti per Desember 2009 adalah sebagai berikut :

No. Penyediaan Dana

Jumlah

Debitur Nominal

(jutaan Rupiah)

1 Kepada Pihak Terkait 13 19.763

2 Kepada Debitur Inti :

a. Individu

b. Group

Total

7

8

15

111.440

152.954

264.394



6. Rencana Strategis Bank

a. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

Dalam jangka panjang Bank Bumi Arta sesuai dengan fokus kegiatannya

akan terus meningkatkan pemberian kredit UMKM, selain itu Bank Bumi

Arta juga akan memperkuat struktur permodalan dengan penambahan

modal disetor antara lain melalui pembagian Deviden Saham atau melalui

Right Issue.

b. Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek (Business Plan)

Rencana Jangka Menengah

Sesuai dengan rencana pengelompokan Bank sebagaimana tercantum pada

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), maka dalam jangka menengah Bank

Bumi Arta telah menetapkan target untuk masuk dalam kelompok Bank

dengan fokus kegiatan usaha pada segmen usaha UMKM yaitu untuk

membiayai usaha mikro, kecil dan menengah. Pemilihan segmen usaha

retail dilakukan dengan mempertimbangkan customer base Bank Bumi Arta

serta kemampuan manajemen dan permodalan Bank.

Selain itu dalam jangka menengah Bank Bumi Arta juga merencanakan

untuk meningkatkan Modal Disetor.



Rencana Jangka Pendek

Bank Bumi Arta untuk rencana bisnis Tahun 2010 telah menetapkan 3 (tiga)

target/fokus utama kegiatan usaha, yaitu sebagai berikut :

1) Peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 20,00% dan pemeliharaan

tingkat NPLs di bawah 5,00%.

Total Kredit yang telah disalurkan oleh Bank Bumi Arta pada Tahun 2009

mencapai sebesar Rp 974.639 juta atau naik sebesar Rp 25.608 juta

(2,70%) dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya sebesar

Rp 949.031 juta. Dengan pencapaian kredit tersebut LDR (Loan to

Deposit Ratio) Bank Bumi Arta pada akhir Tahun 2009 adalah sebesar

50,58%.

Berdasarkan pencapaian Kredit pada Tahun 2009 dan melihat prospek

perekonomian tahun depan yang diproyeksikan akan mengalami

pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pada

Tahun 2010 Bank Bumi Arta menetapkan target pertumbuhan Kredit

sebesar 20,00% atau naik sebesar Rp 194.928 juta, sehingga total Kredit

Yang Diberikan per 31 Desember 2010 diperkirakan akan mencapai

sebesar Rp 1.169.567 juta. Dengan asumsi pertumbuhan Kredit Yang

Diberikan naik sebesar 20,0% diharapkan LDR Bank Bumi Arta dapat

meningkat hingga mencapai sebesar 56,46%.

Peningkatan pemberian Kredit merupakan wujud komitmen Bank Bumi

Arta sebagai lembaga intermediasi yang telah berdiri sejak Tahun 1967

untuk tetap dan terus berperan aktif dalam mengembangkan

perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan

sektor riil. Oleh karena itu rencana penyaluran Kredit Bank Bumi Arta

terutama akan ditujukan kepada segmen usaha ritel seperti kredit

kepada usaha mikro, kecil dan menengah.



Untuk mencapai target pertumbuhan Kredit di atas Bank Bumi Arta

menetapkan strategi sebagai berikut :

1. membuka jaringan kantor baru seperti Kantor Cabang Pembantu;

2. meluncurkan produk kredit baru yaitu Buyer Financing dan Seller

Financing;

3. melakukan perjanjian kerjasama dengan BPR dalam rangka lingkage

program yang difokuskan pada pembiayaan usaha mikro dan kecil

4. mencari dan menjajagi segmen pasar baru yang potensial untuk

penyaluran kredit;

5. meningkatkan pemasaran produk kredit Bank dengan menambah

jumlah Account Officer di Kantor Cabang dan menempatkan Account

Officer di Kantor Cabang Pembantu;

6. meningkatkan kualitas pelayanan kepada debitur dengan

pemanfaatan Internet Banking, Phone Banking dan SMS Banking;

7. pengenaan suku bunga kredit yang kompetitif.

Realisasi NPLs (Non Performing Loans) Bank Bumi Arta per 31

Desember2009 mencapai 2,15% Gross dan 1,71% Netto. Pencapaian

NPLs tersebut masih di bawah NPLs yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia sebesar 5,00% Netto. Pencapaian ini akan dipertahankan dan

dipelihara Bank Bumi Arta dengan tetap mentargetkan pencapaian

NPLs di bawah batasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut Bank Bumi Arta akan menjaga kualitas

Kredit yang diberikan dengan pemberian Kredit secara hati-hati dan

memperhatikan prosedur perkreditan yang sehat, melakukan

pemantauan dan pengawasan terhadap Kredit yang diberikan serta

mengintensifkan penyelesaian dan penagihan Kredit Bermasalah (non

performing loan).



2) Peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7,50%.

Pada Tahun 2009 total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh

Bank Bumi Arta mencapai sebesar Rp 1.927.093 juta atau naik sebesar

Rp 341.641 juta (21,55%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebesar Rp 1.585.452 juta. Kenaikan dana pihak ketiga ini terutama

disumbangkan oleh produk Deposito Berjangka yang mengalami

peningkatan sebesar Rp 366.636 juta (38,93%) yaitu dari sebesar

Rp 941.779 juta pada tahun sebelumnya menjadi Rp 1.308.415 juta pada

Tahun 2009.

Deposito Berjangka merupakan komponen terbesar dari dana pihak

ketiga yang dimiliki oleh Bank yaitu sebesar 67,90% (Rp 1.308.415 juta)

dibandingkan Tabungan dan Giro yang masing-masing sebesar 16,54%

(Rp 318.846 juta) dan 15,56% (Rp 299.831 juta). Dari komposisi ini

terlihat bahwa sebagian besar dana yang berhasil dihimpun oleh Bank

masih merupakan dana yang biayanya tinggi dengan jangka waktu yang

relatif pendek.

Berdasarkan pencapaian dana pihak ketiga pada Tahun 2009 dan

komposisi dana pihak ketiga Bank, maka pada Tahun 2010 Bank

menetapkan target pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7,50% atau

naik sebesar Rp 144.452 juta, sehingga total dana pihak ketiga per 31

Desember 2010 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp 2.071.545 juta.

Adapun rinciannya sebagai berikut : Giro diproyeksikan naik sebesar

16,00% atau menjadi Rp 347.805 juta; Tabungan diproyeksikan naik

sebesar 20,00% atau menjadi Rp 382.615 juta; dan Deposito Berjangka

diproyeksikan naik sebesar 2,50% atau menjadi Rp 1.341.125 juta.

Dengan proyeksi kenaikan dana pihak ketiga tersebut maka komposisi

dana pihak ketiga Bank diperkirakan menjadi Giro sebesar 16,79%,



Tabungan sebesar 18,47% dan Deposito Berjangka sebesar 64,74%.

Deposito Berjangka masih tetap menjadi komponen yang terbesar, akan

tetapi persentasenya mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2009.

Kontribusi Deposito Berjangka dalam dana pihak ketiga Bank

diproyeksikan akan terus mengalami penurunan sehingga kedepannya

diharapkan komposisi dana pihak ketiga Bank dapat lebih berimbang

dan lebih sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Untuk mencapai target pertumbuhan dana pihak ketiga di atas Bank

Bumi Arta menetapkan strategi sebagai berikut :

1. membuka jaringan kantor baru seperti Kantor Cabang Pembantu dan

Kantor Kas;

2. mengikuti program “TabunganKu” yang diterbitkan secara bersama

oleh bank–bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. meningkatkan kegiatan pemasaran produk dana pihak ketiga Bank

khususnya produk Tabungan Berhadiah;

4. memberikan jasa layanan jemput setoran (pick up service) khususnya

untuk nasabah giro;

5. meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah penyimpan dengan

pemanfaatan Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking dan

ATM;

6. pemberian suku bunga simpanan yang menarik dan kompetitif.

3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Bisnis perbankan di masa mendatang akan menjadi semakin ketat, baik

dari segi persaingan bisnis, pelayanan maupun regulasi. Bank Bumi Arta

menyadari bahwa untuk tetap dapat bertahan dan berhasil dalam



kondisi tersebut Bank Bumi Arta harus memiliki sumber daya manusia

yang berkualitas baik.

Tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Bank Bumi Arta

tidak akan dapat tumbuh, berkembang dan bersaing di masa

mendatang.

Oleh karena itu pada Tahun 2010, Bank Bumi Arta tetap menetapkan

target untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang dimiliki, dengan secara teratur melakukan pendidikan dan

pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam kaitannya

dengan pengembangan usaha Bank Bumi Arta di masa mendatang.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap

dalam Laporan Lainnya

Bank Bumi Arta telah menyajikan seluruh kondisi keuangan dan non keuangan

secara transparan dalam seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak

ekstern.



II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5%

(lima perseratus) atau lebih dari modal disetor

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5%

(lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank Bumi Arta, Bank lain,

Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Bapak Ir. Rachmat Mulia Suryahusada., MBA selaku Presiden Komisaris

memiliki saham biasa sebanyak 903 lembar (20,07%) pada PT. Dana Graha

Agung4 dan memiliki saham biasa sebanyak 7.700 lembar (19,25%)

pada PT. ACE Life Assurance (d/h PT. Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama).

2. Bapak Hendrik Atmaja selaku Direktur Kredit dan Marketing memiliki saham

biasa sebanyak 1.900 lembar (21,11%) pada PT. Surya Husada Investment.5

4 PT. Dana Graha Agung merupakan pemegang saham pada PT. Bank Bumi Arta, Tbk sebesar 27,27%

5 PT. Surya Husada Investment merupakan pemegang saham PT. Bank Bumi Arta, Tbk sebesar 45,45%.



III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau

Pemegang Saham Pengendali Bank

Nama Jabatan Hubungan Keuangan / Hubungan Keluarga

Ir. Rachmat Mulia Suryahusada.,MBA

Presiden Komisaris Terdapat Hubungan Keluarga dengan Hendrik Atmaja, Direktur Kredit dan Marketing dan tidak ada Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Daniel Budi Dharma Wakil Presiden Komisaris

Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Drs. Sam Setya Utama, Ak

Komisaris Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Lucia Setyastuti Windoe

Presiden Direktur Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Hendrik Atmaja Direktur Kredit dan Marketing

Terdapat Hubungan Keluarga dengan Ir. Rachmat Mulia Suryahusada., MBA, Presiden Komisaris dan tidak ada Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Tan Hendra Jonathan

Direktur Kepatuhan Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.



IV. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan

Direksi

1. Dengan memperhatikan anggaran dasar Bank Bumi Arta dan rekomendasi dari

Komite Remunerasi dan Nominasi, maka Dewan Komisaris telah mengusulkan

Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi

kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

telah menetapkan :

a. Memberi wewenang kepada pemegang saham utama/mayoritas untuk

menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris.

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

remunerasi bagi Direksi.

2. Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

adalah sebagai berikut :

Jumlah Diterima Tahun 2009

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Dewan Komisaris Direksi

Orang

Jutaan Rupiah

Orang Jutaan Rupiah

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)

3 1.734 3 3.444

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki

-

-

-

-

Total 3 1.734 3 3.444

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.



3. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket

remunerasi Tahun 2009 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat

penghasilan adalah sebagai berikut :

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang Tahun 2009 *) Jumlah Direksi Jumlah Komisaris

Di atas Rp 2 miliar - -

Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar 2 1

Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar 1 -

Rp 500 juta ke bawah - 2 *)

yang diterima secara tunai

V. Shares Option

Shares Option adalah opsi untuk membeli saham perseroan oleh anggota Dewan

Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran

saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi kepada

anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank, dimana telah

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar

Perseroan.

Pada Tahun 2009 Bank Bumi Arta tidak melakukan Shares Option, maka dengan

demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam pemberian Shares Option.

2. Tidak ada saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan Shares Option.

3. Tidak ada Shares Option yang diberikan.

4. Tidak ada Shares Option yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa

pelaporan.



5. Tidak ada harga Opsi yang diberikan.

6. Tidak ada jangka waktu berlakunya eksekusi Shares Option.

Keterangan/Nama

Jumlah Saham yang dimiliki

Jumlah Opsi Harga Opsi Jangka

Waktu yang diberikan

yang telah dieksekusi

(lembar saham) (lembar saham) (lembar saham) (Rupiah)

Dewan Komisaris - - - - -

Direksi - - - - -

Pejabat Eksekutif - - - - -

Total - - - - -

VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari Perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Keterangan di bawah ini menjelaskan mengenai rasio gaji di Bank Bumi Arta,

dimana gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di bawah ini adalah imbalan

yang di terima per bulan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank

Bumi Arta Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 42,00 : 1 atau gaji pegawai

tertinggi 42,00 kali gaji terendah.

2. Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,79 : 1 atau gaji Direksi


3. Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 6,32 : 1 atau gaji Komisaris




4. Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,19 : 1 atau gaji Direksi

tertinggi 1,19 kali gaji pegawai tertinggi.

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar lebih optimal maka

secara rutin setiap triwulanan Dewan Komisaris mengadakan pertemuan yang

dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pada Tahun 2009 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali pertemuan,

dimana anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik disetiap rapat Dewan

Komisaris.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Pertemuan Triwulanan Tahun 2009

Dewan Komisaris Tw1 Tw2 Tw3 Tw 4

(Tanggal) 31/03/09 23/07/09

29/09/09

23/12/09

Ir. Rachmat Mulia Suryahusada., MBA,

√

√

√

√

Presiden Komisaris

Daniel Budi Dharma,

√

√

√

√

Wakil Presiden Komisaris

Drs. Sam Setya Utama, Ak,

√

√

√ -

Komisaris



VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Pada Tahun 2009 terdapat penyelesaian 1 (satu) penyimpangan internal

(internal fraud) tahun sebelumnya, namun tidak terdapat penyimpangan

internal (internal fraud) yang dilakukan oleh pegawai tetap terkait dengan

proses kerja dan kegiatan operasional Bank pada tahun berjalan, dengan

demikian :

1. Ada internal fraud yang telah diselesaikan.

2. Tidak ada internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal

Bank.

3. Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.

4. Tidak ada internal fraud yang telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.

(satuan)

Internal Fraud Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh

dalam 1 Tahun Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

Total Fraud - - 1 - - -

Telah Diselesaikan

- 1 -

Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank

- - - - - -

Belum Diupayakan Penyelesaiannya

- - - - - -

Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum

- - -



IX. Permasalahan Hukum

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 Bank Bumi Arta, anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris tidak menghadapi kasus hukum/perkara penting yang

dapat mengganggu jalannya kelangsungan usaha dan kinerja Bank.

(satuan)

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) - -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank Bumi Arta bahwa transaksi yang

mengandung benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi

anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan

ekonomis Bank harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS).

Selama Tahun 2009, Bank Bumi Arta tidak melakukan transaksi yang

mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).

No.

Nama dan Jabatan Yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan

Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)

Keterangan *)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku



XI. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BanK

Bank Bumi Arta tidak menerbitkan Obligasi dan selama Tahun 2009 Bank Bumi

Arta tidak melakukan Buy Back Shares atau membeli kembali saham yang telah

diterbitkan oleh Bank, dengan demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam melakukan buy back shares

dan/atau buy back obligasi.

2. Tidak ada saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.

3. Tidak ada harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi.

4. Tidak ada peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

XII. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Sebagai perusahaan publik yang baik, Bank Bumi Arta memiliki tanggung jawab

dan komitmen sosial terhadap masyarakat. Pada Tahun 2009 sebagai bentuk

kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan, Bank Bumi Arta telah

memberikan dana bantuan untuk kegiatan sosial sebagai berikut :

1. Pemberian donasi kepada korban kebakaran di Pademangan, Jakarta sebesar

Rp 5.000.000,-.

2. Pemberian donasi melalui Perbanas untuk korban gempa di Sumatera Barat

sebesar Rp 20.000.000,-.

3. Pemberian donasi untuk korban gempa di Jawa Barat sebesar

Rp 10.000.000,-.

4. Pemberian donasi kepada Klinik Hygia untuk kegiatan Bakti Sosial Pengobatan

di Desa Legok, Tangerang dalam rangka memperingati 81 Tahun Sumpah

Pemuda sebesar Rp 20.000.000,-.



Bank Bumi Arta selama Tahun 2009 tidak memberikan dana bantuan untuk

kegiatan politik.

B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate

Governance

Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Bumi Arta Tahun 2009 adalah “Baik”

dengan nilai komposit 2,375 dengan perincian sebagai berikut :

No. Aspek yang Dinilai Peringkat

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 3

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 2

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 3

4. Penanganan Benturan Kepentingan 3

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 2

6. Penerapan Fungsi Audit Intern 2

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 1

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 3

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait (Related Party) dan Debitur Besar

(Large Exposures)

2

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan

Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

2

11. Rencana Strategis Bank 3



Dari hasil penilaian tersebut, masih terdapat kelemahan/kekurangan yang akan

segera ditindaklanjuti, antara lain :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Sehubungan dengan telah meninggalnya Bapak Drs. Sam Setya Utama, Ak

salah satu dari Komisaris Independen Bank pada tanggal 30 Oktober 2009,

maka jumlah Dewan Komisaris Bank menjadi 2 (dua) orang. Kandidat

pengganti telah ada serta telah diajukan permohonan untuk fit & proper test

ke Bank Indonesia tanggal 01 Maret 2010.

Target Waktu Penyelesaian : Selambat-lambatnya RUPS Tahun 2010

b. Bank akan mengubah Anggaran Dasar Bank mengenai pelaksanaan RUPS

dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

Target Waktu Penyelesaian : Selambat-lambatnya RUPS Tahun 2010

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan Bank di bidang kepegawaian yaitu

sistem penggajian dan penilaian kinerja Pemimpin Cabang yang belum

standard. Bank sedang memperbaiki sistem penggajian yang ada secara

bertahap dan akan membuat ketentuan standard yang dapat digunakan

sebagai parameter penilaian secara objektif untuk Pemimpin Cabang.

Target Waktu Penyelesaian : Desember 2010

b. Hasil rapat Direksi akan dilengkapi dengan permasalahan strategis dan opini

peserta yang hadir.

Target Waktu Penyelesaian : Maret 2010



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Sehubungan dengan telah meninggalnya Bapak Drs. Sam Setya Utama, Ak

pada tanggal 30 Oktober 2009 yang merupakan Komisaris Independen

merangkap Ketua Komite Audit maka jumlah anggota Komite Audit menjadi 2

(dua) orang dan tidak terdapat Komisaris Independen yang menjadi Ketua

Komite Audit. Apabila kandidat Komisaris merangkap Komisaris Independen

yang telah diajukan permohonan untuk fit & proper test ke Bank Indonesia

tanggal 01 Maret 2010 disetujui, maka akan diangkat sebagai Ketua Komite

Audit.

Target Waktu Penyelesaian : Bulan Juli 2010

b. Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik dan akan dilengkapi

dengan opini peserta yang hadir.

Target Waktu Penyelesaian : Tahun 2010


a. BWMK yang diberikan kepada masing-masing Cabang akan dilakukan review

secara berkala.

Target Waktu Penyelesaian : Tahun 2010

b. Bank akan membuat kebijakan persetujuan penyimpangan kredit

sehubungan dengan adanya pemberian kredit yang melebihi jangka waktu

yang telah ditetapkan.

Target Waktu Penyelesaian : Bulan September 2010



c. Akan mengembangkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko.

Target Waktu Penyelesaian : ± 3 Tahun

5. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good

Corporate Governance serta Pelaporan Internal.

Bank akan menyusun prosedur dan mekanisme kerja dalam BCP yang dapat

dijadikan guidance apabila terjadi permasalahan pada Sistem Informasi

Manajemen.

Target Waktu Penyelesaian : Bulan Juli 2010

6. Rencana Strategis Bank

a. Bank akan memberikan bunga deposito dengan memperhatikan kondisi pasar

dan meningkatkan portofolio kredit untuk mengantisipasi tingginya biaya

dana dan besarnya overhead cost, meningkatkan kualitas SDM secara

berkesinambungan serta melakukan pengembangan Teknologi Informasi

sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan operasional Bank.

b. Dalam rencana Bisnis Bank (business plan) akan mengidentifikasi

permasalahan dan menyusun pengendaliannya, antara lain ketergantungan

terhadap sektor ekonomi tertentu dan ketergantungan terhadap deposan inti.

Target Waktu Penyelesaian : Rencana Bisnis Tahun 2010



Adapun kekuatan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Bumi Arta adalah :

1. Dewan Komisaris dan Komite yang ada cukup sesuai dengan pelaksanaan prinsip

Good Corporate Governance.

2. Direksi telah melaksanakan prinsip Good Corporate Governance sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

3. Bank mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui

kebijakan intern yang cukup memadai.

4. Kepatuhan Bank tergolong baik dan pelaksanaan tugas serta independensi

Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan efektif.

5. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif dan telah

menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

6. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan

anggota Deloitte Touche Tohmatsu telah berjalan efektif dan independen serta

sesuai dengan persyaratan minimum yang telah ditetapkan dalam ketentuan

dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik yang baik.

7. Manajemen pada umumnya cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan

seluruh risiko Bank, serta pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan

penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan

risiko cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

8. Tidak adanya pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit

(BMPK). Diversifikasi penyediaan dana cukup merata dan jumlah penyediaan

dana dari debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana cukup

signifikan.

9. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan

serta produk dan jasa. Bank menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada

shareholder dan menyajikan dalam homepage secara tepat waktu. Sistem

Informasi Manajemen Bank mampu menyediakan pelaporan internal yang cukup

lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu serta dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan secara efektif.



10. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan)

disusun cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta telah memperhatikan

seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas

perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis di Tahun 2009 cukup sesuai

dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).

Jakarta, 25 Mei 2010

PT. Bank Bumi Arta, Tbk

Lucia S. Windoe Ir. Rachmat M.S,. MBA

Presiden Direktur Presiden Komisaris

laporan pelaksanaan - bankbba.co.id gcg bba...(b) melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan...

Documents