petani dalam struktur agraria: tinjauan sebab timbulnya aksi...

Sofyan Sjaf Online | Petani dalam Struktur Agraria: Tinjauan Sebab Timbulnya Aksi dari Petani Copyright Sofyan Sjaf [email protected]://sofyansjaf.staff.ipb.ac.id/2010/06/13/petani-dalam-struktur-agraria-tinjauan-sebab-timbulnya-aksi-dari-petani/

Petani dalam Struktur Agraria: Tinjauan SebabTimbulnya Aksi dari Petani

Sofyan Sjaf

Kehadiran petani sebagai suatu komunitas mempunyai ciri-ciri dinamika yang tidakdapat disamakan dengan komunitas lainnya dalam masyarakat. Jika ditelusuri lebihjauh lagi, dinamika petani sangat terkait dengan sistem ekonomi, sosial, budayadan politik yang mereka anut dan sudah mejadi kepercayaan yang melekat. Sistemekonomi petani secara khusus didefinisikan oleh Wolf dan Ellis yang mengatakanbahwa petani (peasent) memiliki arti yang khas yaitu petani subsis-tensi yang hidupdari usaha pengelolahan tanah milik sendiri. [1] Petani dengan sosial-kutural,menurut Marzali, terdiri dari: (1) secara umum masyarakat peasent berada diantara masyarakat primitif dan masyarakat modern; (2) peasent adalah masyarakatyang hidup menetap dalam kominitas-komunitas pedesaan; dan (3) peasent beradapada tahapan transisi antara petani primitif dan farmer. [2]

Sementara itu, dari dimensi politik petani dengan apik dijelaskan oleh Kuntowijoyo. Dalam hal ini, Kuntowijoyo mengatakan bahwa terdapat dua tesis untuk memahamiketerlibatan politik dari petani, pertama, tesis yang menekankan adanya polarisasimasyarakat pedesaan yang susunan kelasnya terdiri atas tuan tanah dan petanipenggarap, yang keduanya berada dalam kedudukan kesenja-ngan, dan kedua, tesis yang menekankan ketegangan kultural, yaitu antara mere-ka yang kuatagama (santri) dan yang tidak taat beragama (abangan). [3]

Pendapat Kuntowijoyo di atas, diperkuat dengan penelitian sejarah yang dilakukanoleh Kartodirdjo mengenai pemberontakan petani Banten. Menurutnya,pemberontakan petani Banten tidak hanya berkisar pada persoalan konflikekono-mi dari stratifikasi sosial tertentu, akan tetapi lebih dari itu, pemberontakanyang terjadi tidak lain merupakan suatu konflik sosial–budaya yang kemudianberimbas kepada konflik politik/kekuasaan, yang akhirnya melahirkan sebuahpertarungan sosial antara stratifikasi sosial yang ada di masyarakat Banten saat itu.[4] Untuk itu, fenomena konflik atau pemberontakan di atas, dari sudut pandangagraria, menurut Sitorus tidak dapat dipisahkan dengan struktur agraria, yang

page 1 / 7

#_ftn1

#_ftn2

#_ftn3

#_ftn4


mana antara subyek atau pelaku – baca: petani – tidak dapat dipisahkan denganobyek atau sumber-sumber agraria. [5]

Petani Dari Sudut Pandang Struktur Agraria

Menurut Sitorus, untuk memahami struktur agraria maka setidaknya meng-acupada konsep tindakan manusia yang dikemukakan oleh Marx. Marx dalam Sitorusmenjelaskan bahwa tindakan manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, tindakan kerja/hubungan manusia dengan alat produksi (hubungansubyek dan obyek) dan kedua, tindakan komunikasi/hubungan manusia denganmanusia lain yang tidak memiliki modal (hubungan subyek dan subyek). [6]

Sementara itu, subyek agraria dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: (1)komunitas (sebagai satu kesatuan dari unit-unit rumah tangga); (2) pemerintah(sebagai representasi negara); dan (3) swasta (private sector). Ketiga kategorisosial tersebut adalah pemanfaat sumber-sumber agraria, yang memiliki ikatande-ngan sumber-sumber agraria tersebut melalui institusi penguasaan/pemilikan (ten-ure institutions). Hubungan pemanfaatan tersebut menunjuk pada dimensiteknis, atau lebih spesifik dimensi kerja, dalam hubungan-hubungan agraria. Sekaligus dimensi kerja itu menunjuk pada artikulasi kepentingan-kepentingansosial eko-nomi masing-masing subyeknya berkenaan denganpenguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber agraria tersebut. [7]

Kepentingan-kepentingan tersebut mungkin serupa, tetapi mungkin juga berbedaantara satu dan lain subyek. Perbedaan kepentingan itu dapat menjadi sumberkonflik atau aksi yang dilakukan oleh petani sebagai suatu komunitas apabiladikenakan pada suatu sumber agraria yang sama. Tetapi juga dapat men-jadisumber kerjasama, apabila para subyek dapat merumuskan suatu kesapakatanperihal tumpang tindih pemilikan penguasaan pemanfaatan sumber agraria. Selainitu, perlu untuk dipahami bahwa konflik dapat bersumber dari perbedaan artikulasipemanfaatan sumber-sumber agraria. [8]

page 2 / 7

#_ftn5

#_ftn6

#_ftn7

#_ftn8


Kemudian diketahui secara jelas akar/sumber dari berbagai aksi atau konflik yangdilakukan oleh petani. Selain itu, bagan 1 juga memberikan gambaran kepa-da kitatentang tipe-tipe ideal struktur agraria. Menurut Wiradi dalam Sitorus, mengatakanbahwa dengan mengesampikan tipe struktur naturalistis dan feodalis yangmerupakan tipe-tipe awal, terdapat tiga tipe-tipe ideal struktur agraria, yaitu:

1. Tipe Kapitalis: sumber-sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap(perusa-haan);

2. Tipe Sosialis: sumber agraria dikuasai oleh negara atau kelompok pekerja; dan3. Tipe Populis/Neo-Populis: sumber agraria dikuasai oleh keluarga atau rumah

tangga pengguna. [9]

Selanjutnya, dari struktur agraria di atas, posisi petani – baik petani miskin maupunburuh tani – termasuk dalam subyek komunitas. Seperti yang telah di-uraikan diatas, komunitas yang dimaksud dalam struktur agraria ini adalah satu kesatuan dariunit-unit rumah tangga. Jadi petani yang dimaksudkan disini adalah mereka yangtermasuk dalam petani miskin dengan luas lahan di bawah 0,5 hektar dan buruhtani yang tidak memiliki lahan sama sekali serta sangat tergantung kehidupannyadalam pertanian.

Dalam sepanjang sejarah “kondisi lemah dan tak kuasa” inilah yang menyebabkanpetani terpolarisasi ke dalam kepentingan politik atau kekuasaan dariparpol/pemerintah atau perusahaan tertentu.

Polarisasi Petani dan Timbulnya Aksi Petani

Dalam tulisan ini, penulis mengangkat dua peristiwa penting aksi petani dalamsepanjang sejarah Indonesia. Pertama, peristiwa pra kemerdekaan yang diwakilioleh pemberontakan petani Banten 1988 yang mana pemberontakan yangdilakukan oleh petani saat itu mempunyai paham millenearistik dan keagamaan. Paham ini sebagai landasan untuk mengorganisasikan massa rakyat dalam suatukesatuan baru yang melampaui ikatan keluarga dan loyalitas lokal guna melaku-kanaksi bersama serta digerakkan oleh pemimpin-pemimpin lokal. [10] Dan kedua, aksisepihak yang dilakukan oleh PKI dengan BTI-nya, dimana merupakan gera-kanpetani yang didasari oleh kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, dan ke-bijakandi tingkat nasional. [11]

page 3 / 7

#_ftn9

#_ftn10

#_ftn11


Meskipun terdapat perbedaan dari dua gerakan di atas, akan tetapi gera-kantersebut mempunyai beberapa persamaan-persamaan, diantaranya: gerakandilakukan sebagai tanggapan terhadap persoalan-persoalan lokal dan merupakanreaksi sempit terhadap perubahan sosial dan kekuatan dari gerakan-gerakan ituterletak pada persekutuan antara kekuasaan setempat dengan massa petanipede-saan. [12]

Jika ditelusuri lebih jauh mengenai pemberontakan petani Banten 1888, tidak hanyamerupakan persoalan tanah, namun, lebih dari itu dikarenakan bebe-rapa sebabyang menyebabkan timbulnya aksi petani. Selain aksi sepihak berupa sewa tanah,bagi hasil yang tidak adil, pemberlakuan kerja paksa dan lain-lain yang dilakukanoleh afiliasi bangsawan dengan kolonial terhadap kaum tani sehinggamenyebabkan pemberontakan petani, saat itu, petani Banten juga terim-bas padakepentingan lapisan sosial tertentu, seperti: para alim ulama.

Ini dapat dilihat dari kehadiran kolonial makin memperburuk suasana, dima-naagenda transformasi sosial dari tradisional ke modern menyebabkan keprihatin-anbagi para kiyai atau haji di Banten akan mundurnya kebudayaan yang mereka anutisaat itu. Mereka beranggapan bahwa modernisasi akan berdampak terhadappemahaman “sekularis” dalam beragama. Sebagai bentuk perlawanan terhadapkekuatan kolonial tersebut maka para kiyai melakukan agitasi “perang sabil”kepada para petani pada saat itu untuk menumbangkan kolonial Belanda yangkafir, memulihkan kembali tatanan tradisional dan mengobarkan semangat rasapermusuhan dan anti terhadap kaum penjajah.

Demikian pula dengan peristiwa aksi sepihak PKI bersama BTI-nya di Jawa Timursepanjang 1960-1965, petani terpolarisasi dari berbagai kekuatan politik saat itu,yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Nadhatul Ulama (NU) dan Partai KomunisIndonesia (PKI). Kondisi saat itu, tidak dapat dipisahkan dengan anutan pola patron-client antara sebagaian petani miskin dan buruh tani kepada tuantanah-tuan tanah yang mendapat dukungan baik dari NU maupun PNI. Faktor inilahyang menyebabkan PKI tidak dapat membangun kesadaran kelas pada petanimiskin dan buruh tani. Selain itu, kondisi sosial budaya di Jawa Timur, dimanaterdapat tiga tradisi yang pernah diungkapakan oleh Geertz [13], yaitu tradisi priyai,tradisi abangan dan tradisi santri [14] sangat mempengaruhi dinamika aksi petanipada saat itu. Dikotomi Geertz tentang tradisi masyarakat Jawa ini, setidaknyamenurut penulis, mempunyai implikasi terhadap keikutsertaan petani dalam“pertarungan kekuasaan” antar paspol yang terjadi di Jawa Timur sepan-jang1960-1965.

page 4 / 7

#_ftn12

#_ftn13

#_ftn14


Dari dua peristiwa di atas, tergambar secara jelas posisi tawar petani yang sangatlemah dikarenakan kondisi sosial dan ekonominya yang terjepit. Kondisi inimenyebabkan petani tidak mampu lagi mengimbangi kekuatan-kekuatan eks-ternalyang memanfaatkan petani untuk kepentingan-kepentingan politik atau kekuasaandari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga ke depan,seyogyanya pendidikan politik bagi petani sangat diperlukan untuk mem-bangunkesadaran politik diantara mereka akan pentingnya posisi tawar yang mereka–petani– miliki. Ini dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaikepentingan apapun untuk mengeksploitasi petani untuk kepentingan-kepentingansesaat.

Daftar Pustaka

Damsar. 2002. Sosiologi Ekonomi. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Hefner, Robert W. 2001. Islam, Pasar dan Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapital-isme,dan Demokrasi. Penerbit LKIS. Yogyakarta.

Kartodirdjo, S. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa,dan Kelanjutannya. Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia. Penerbit Pustaka Jaya – Jakarta.

Kasdi, Aminuddin. 2001. Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur1960-1965. Penerbit Jendela – Yogyakarta.

Kuntowijoyo, 2002. Radikalisasi Petani. Penerbit Bentang – Yogyakarta.

page 5 / 7


Sitorus, MT. Felix, et al. 2002. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Penerbit Akatiga – Bandung.

[1] Wolf dan Ellis dalam Marzali, A., Konsep Peisan dan Kajian Masyarakat Pedesaandi Indonesia, Journal Antropologi No. 54, 1993.

[2] Marzali, Ibid, 1993.

[3] Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani, Bentang,Yogyakarta, 2002.

[4] Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten: Kondisi, Jalan Peristiwa, danKelanjutannya. Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia, PustakaJaya, Jakarta, 1984.

[5] MT Felix Sitorus et. al.(Penyunting), Menuju Keadilan Agraria: 70 TahunGunawan Wiradi, Yayasan Akatiga Bandung, Cetakan Pertama, 2002.

[6] Sitorus, Materi Kuliah Sosiologi Agraria, Program Studi Sosiologi Pedesaan,disampaikan pada tanggal 16 Februari 2004.

[7] Sitorus, 2002, Op. cit., hal. 36.

[8] Sitorus, 2002, Ibid, hal. 36.

[9] Sitorus, 2002, Ibid, hal. 37.

page 6 / 7

#_ftnref1

#_ftnref2

#_ftnref3

#_ftnref4

#_ftnref5

#_ftnref6

#_ftnref7

#_ftnref8

#_ftnref9


[10] Kartodirdjo, 1984, Ibid.

[11] Aminuddin Kasdi, Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur1960-1965, Jendela, Yogyakarta, 2001, hal. 3

[12] Kasdi, 2001, Loc. cit., hal. 3

[13] Clifford Geertz dalam Robert W. Hefner, Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal,Kapitalisme, dan Demokrasi, 2000, LKIS, Yogyakarta.

[14] Bandingkan dengan Damsar, Sosiologi Ekonomi, 2002, Rajawali Pers, Jakarta,hal. 123.

page 7 / 7

#_ftnref10

#_ftnref11

#_ftnref12

#_ftnref13

#_ftnref14

petani dalam struktur agraria: tinjauan sebab timbulnya aksi...

Documents