kejahatan perang israel kepada palestina dalam perspektif pelanggaran ham (1)

8/18/2019 Kejahatan Perang Israel Kepada Palestina Dalam Perspektif Pelanggaran Ham (1)

1/31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Polemik mengenai kontrak karya ini bermula dari lahirnya Undang-Undang No. 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ari lahirnya !eraturan ter"ebut

mun#ul !erma"alahan baru mengenai !ertambangan di $ndone"ia khu"u"nya% !eru"ahaan

!ertambangan be"ar "e!erti &ree!ort haru" menye"uaikan i"i UU Minerba ter"ebut. PT

&ree!ort $ndone"ia "udah ham!ir "etengah abad berada di Pa!ua mera"akan dam!ak

lang"ung !emberlakuan UU Minerba itu% menurut !eraturan te"ebut "emua !engolahan

bahan tambang mentah "am!ai "udah 'adi% mulai dari ke(a'iban di)e"ta"i hingga

!emurnian mineral haru" dilakukan di $ndone"ia. *ehingga dengan !emberlakuan ter"ebut%

tahun ini !emerintah mulai mengka'i keberadaannya di Pa!ua "erta melakukan +enego"ia"i

mengenai keberlan'utan kontrak dengan PT &ree!ort $ndone"ia dan menentukan na"ibnya

!ada tahun 2021 ketika ,ontrak ,arya $$ ter"ebut berakhir. Ma"alah !er!an'angan kontrak

inilah yang men'adikan tonggak a(al adanya !ertemuan antara *etya No)anto% +ia

halid% dan Maroe/ *'am"oeddin !ada tanggal uni 201 ter'adi. Pada !ertemuan ter"ebut

Maroe/ mengatakan !engu"aha +ia halid meminta "aham PT &ree!ort "ebe"ar 203

untuk dibagikan ke!ada Pre"iden oko idodo "ebe"ar 113 dan akil Pre"iden u"u/ ,alla

"ebe"ar 93% "ementara *etya No)anto meminta 493 "aham !royek !embangkit li"trik

tenaga air di Timika% Pa!ua untuk memulu"kan !er!an'angan &ree!ort. 5al inilah yang

akhirnya membuat *udirman *aid mela!orkan *etya No)anto ke M,. Namun bila di"i"i

lain terda!at "urat dari ,ementrian 6*M tertanggal 7 8ktober 201 yang dilayangkan ke

hairman &ree!ort M#Moran% ame" +obert Mo/ett terkait !er!an'angan kontrak &ree!ort.

,etika !ihak M, P+ +$ mem!ertanyakan lang"ung ke!ada *udirman *aid mengenai

"urat edaran ter"ebut% beliau mengatakan "urat ter"ebut "udah ata" "e!engetahuan Pre"iden

yang !ada hari "ebelumnya !ada tanggal 8ktober 201 yang 'uga "udah dihadiri oleh

hairman &ree!ort M#Moran di $"tana Negara yang 'uga membaha" hal ter"ebut. 5al ini

men'adi "angat tidak rele)an dan tidak "e"uai dengan ketentuan dalam kontrak karya

1


2/31

"ebelumnya% karena !emerintah terke"an "udah menyetu'ui !er!an'angan &ree!ort yang

"eharu"nya baru dibaha" !ada tahun 2019. alam (aktu yang "ama Menko Maritim dan

*umber aya% +ial +amli% mengatakan% :Bah(a ada !ihak di !emerintahan yang

men'an'ikan !er!an'angan &ree!ort.; *ehingga dengan mun#ul !ernyataan ini% !ublik !un

makin dibuat bingung dengan "ika! !emerintah yang terke"an :Bermain dua kaki; dalam

ma"alah ter"ebut yang "eharu"nya "aat ini Pemerintah $ndone"ia turut "erta dalam

menyia!kan !ro"e" !engolahan tambang &ree!ort !ada tahun 2021. 5al ini di!erkeruh lagi

dengan adanya rekaman yang beredar di ma"yarakat dalam !er#aka!an ter"ebut yang

menurut Maroe/ *yam"uddin direkam "endiri olehnya. Menurutnya% bah(a rekaman ini

hanya "ekedar untuk la!oran ke !eru"ahaan yang "edang ber!olemik dalam ka"u" ini. 5al

ini yang menyebabkan mun#ulnya berma#am-ma#am !olemik baru yang menambah !erma"alahan ini "emakin rumit untuk di"ele"aikan.

1.2. +umu"an ma"alah

Berda"arkan latar belakang diata"%maka !enuli" merumu"kan ma"alah "ebagai berikut<

1. Latar belakang a!akah yang menyebabkan mun#ulnya kontrak karya antara Pihak

$ndone"ia dengan PT. &ree!ort Ma# Mooran $ndone"ia =

2. Landa"an hukum a!akah yang di!erma"alahkan "ehingga ter#i!ta !olemik

mengenai !eri"ti(a ter"ebut =

>. Bagaimanakah na"ib "tatu" kontrak karya PT. &ree!ort $ndone"ia !a"#a lahirnya

UU Minerba yang baru =

4. i manakah !o"i"i $ndone"ia dalam !ro"e" renego"ia"i dengan !ihak PT. &ree!ort

$ndone"ia =

2


3/31

1.>. Tu'uan !enelitian

Penelitian ini dilakukan bukan hanya untuk "ekedar menentukan "etu'u atau

tidak terhada! keberlan'utan PT &ree!ort di $ndone"ia. *ebab 'ika berangkat dari

!ertanyaan "etu'u atau tidak% anali"a yang dilakukan tidak menyeluruh dan #enderung

ter'ebak !ada kotak-kotak !er"!ekti/ yang "i/atnya tidak holi"tik. ,e#enderungan kita

'ika berangkat dari !er"!ekti/ yang tidak menyeluruh adalah !embaha"an yang

ber!utar-!utar !ada !er"oalan yang "ama. Bi"a dikatakan !enelitian ini bukan "ekedar

untuk menentukan "ika! melainkan mem!erhatikan dan mengkriti"i keberadaan PT

&ree!ort di bumi $ndone"ia.

1.4. 5i!ote"i"

*ebenarnya ma"alah !olemik dengan &ree!ort kali ini di"ebabkan

mun#ulnya UU tentang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang mengatur bah(a !er!an'angan

kontrak baru boleh dilak"anakan 2 tahun "ebelum kontrak habi". *ehingga dalam

!elak"anaannya membuat "alah "atu !eru"ahaan tambang rak"a"a% yaitu PT. &ree!ort

$ndone"ia dengan latar belakang agar bi"a mem!er!an'ang kembali kontrak karyanya

dengan !ihak $ndone"ia. $a memberikan "yarat agar dalam kontrak karyanya yang baru

dia'ukan dalam !ro"e" tidak diberlakukannya UU Minerba yang baru ter"ebut% namun

banyak ke'anggalan dalam !ro"e" regoni"a"i ter"ebut.

1. *umber data !enelitian.

ata yang di!ergunakan dalam !enelitian ini ber"umber !ada kitab undang-undang

hukum na"ional mengenai Minerba% Per'an'ian $nterna"ional dan ula"an-ula"an terkait

dengan kontrak karya yang dilakukan antara !ihak $ndone"ia dengan !ihak PT. &ree!ort

$ndone"ia.

3


4/31

1..Metode dan teknik !enuli"an

alam karya ilmiah ini% !enuli" dalam !ro"e" !engum!ulan data memutu"kan untuk

menggunakan metode kualitati/ melalui "i"tem teknik ob"er)a"i% !u"taka% kebi'akan-

kebi'akan% dan la!oran !enelitian "ehingga dihara!kan da!at di!ahami dan dimengerti oleh

"eluruh !ihak !emba#anya.

1.7.*i"tematika !enuli"an

B?B $ P6N?5ULU?N

1.1 Latar Belakang

1.2 Perma"alahan

1.> Tu'uan

1.4 5i!ote"i"

1. *umber data !enelitian

1. Metode dan Teknik Penuli"an ata

1.7 *i"tematika Penuli"an

B?B $$ P6MB?5?*?N

2.1 Pembaha"an

B?B $$$ P6NUTUP>.1 *im!ulan

>.2 +ekomenda"i Penuli"an

?&T?+ PU*T?,?

4


5/31

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Landa"an Teori.

Sejarah Freeport

+i(ayat !enambangan ema" oleh PT &ree!ort $ndone"ia di Pa!ua "udah dimulai

'auh "ebelum $ndone"ia merdeka. Pada tahun 19> ean-a#@ue" oy melakukan ek"!edi"i

hingga men#a!ai glet"er Aunung aya(iya dan menemukan 6r"tberg. 6k"!edi"i PT

&ree!ort $ndone"ia yang !ertama kali di!im!in oleh &orbe" il"on dan el &lint% yang

men'ela'ah 6r"tberg !ada tahun 190. Pada tahun 19> ter'adi "erah terima kekua"aan ata"

Netherland" Nieu(-Auniea $rian BaratC ke PBB% yang kemudian memberikannya ke

$ndone"ia. Me"ik!un "udah ter'adi !engalihan kekua"aan% teta!i ren#ana !enambangan

ditangguhkan karena kebi'akan reim *oekarno #enderung anti-a"ing.

&ree!ort-M#Mo+ano!!erDAold$n#.%yang mengkhu"u"kan diri !ada !enambangan

tembanga% ema"% dan molybdenum "udah ma"uk ke $ndone"ia "ebagai !eru"aan !enaman

modal a"ing "e'ak tanggal 7 ?!ril 197 ata" nama &ree!ort $ndone"ia $n#or!orated&$$C

melalui !er'an'ian ,ontrak ,arya $,, $C% kemudian !ada tanggal >0 de"ember 1991 ata"

nama PT &ree!ort $ndone"ia om!any melalui !er'an'ian ,ontrak ,arya $$ ,, $$C. Pada

a(alnya &ree!ort $ndone"ia $n#or!orated menanamkan modalnya di $ndone"ia dengan

meman/aatkan !eluang UU Nomer 1 Tahun 197 tentang Penanaman Modal ?"ing dan

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 197 tentang ,etentuan-,etentuan Pokok

Pertambangan. Prakti" &ree!ort $ndone"ia $n#or!orated meru!akan !eru"ahaan modal a"ing

!ertama yang melakukan u"aha !ertambangan bahan galian tembaga di $ndone"ia.

*am!ai tahun ini ke!emilikan "aham !emerintah $ndone"ia ma"ih minorita".

$ndone"ia hanya memiliki "aham "ebe"ar 9.>3 "edangkan PT &ree!ort $ndone"ia

om!any memiliki "aham "ebe"ar 90.43. ,e!emilikan "aham minorita" milik !emerintah

5


6/31

meru!akan "e"uatu yang !atut di!ertanyakan "ebab "udah ham!ir "etengah abad% $ndone"ia

tidak bi"a men'adi !emegang "aham mayorita". Pro!or"i ke!emilikan &ree!ort dan anak

!eru"ahannya bi"a dilihat dalam diagram 1%

Tinjauan Umum Kontrak Karya

*e#ara termilogi% ,ontrak ,arya ,,C adalah kontrak antara Pemerintah +e!ublik

$ndone"ia dan Peru"ahan Penanaman Modal ?"ing Berbentuk badan hukum $ndone"ia dan

berkedudukan di $ndone"iaC yang memuat !er"yaratan tekni"% /inan"ial% dan !er"yaratan lain

untuk melakukan kegiatan u"aha !ertambangan bahan galian $ndone"ia% ke#uali minyak

bumi% batubara% dan uranium>

e/ini"i kontrak karya ,,C diatur dalam Pa"al 1 angka 1 ,e!utu"an Menteri

6nergi dan *umber aya Mineral Nomor 114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pem!ro"e"an

6


7/31

Permohonan ,ontrak ,arya dan ,ontrak ,arya Pengu"ahaan Pertambangan Batu Bara

dalam +angka Penanaman Model ?"ing% yaitu< ,ontrak antara !emerintah $ndone"ia

dengan !eru"ahan berbadan hukum $ndone"ia dalam rangka !enanaman modal a"ing untuk

meak"anakan u"aha !ertambangan galian% tidak terma"uk minyak bumi% ga" alam% radio

akti/% dan batubara.

alam kon"truk"i ker'a"ama% dalam !eraturan !erundang-undangan tidak

mengharu"kan ker'a"ama dengan badan hukum $ndone"ia. emikian 'uga dengan "umber

!embiayan ModalC da!at "eluruhnya bera"al dari !ihak a"ing. Terda!at tiga ma#am

ker'a"ama antara modal a"ing dengan modal na"ional berda"arkan UU Penanaman Modal

?"ing% yaitu 'oint )enture% 'oint enter!ri"e% dan ,ontrak karya. alam kontrak karya% !ihak

a"ing membentuk "uatu badan hukum $ndone"ia dan badan hukum $ndone"ia ini berker'a

"ama dengan badan hukum $ndone"ia yang lain.

Untuk mengetahui 'eni" kontrak maka da!at dilihat dari bebera!a a"!ek berikut% yakni

"umber hukumnya% namanya% bentuknya% dan a"!ek ke(a'ibannya% yaitu<

1. ilihat dari "umber hukumnya% ,, ber"umber dari !er'an'ian obligatoir% yakni !er'an'ian

yang menimbulkan ke(a'iban-ke(a'iban bagi !ara !ihak.

2. ilihat dari namanya% maka ,, adalah kontrak tidak bernama. ?la"annya adalah melihat

dari lahirnya kon"e! ,ontrak ,arya% yakni meru'uk !ada UU Pokok !ertambangan dan UU

Penanaman Modal ?"ing

>. Pada umumnya kontrak karya yang dilakukan "e#ara tertuli"% karena akta !er'an'ian

"elain "ebagai dokumen 'uga digunakan untuk ke!entingan !embuktian 'ika di kemudian

hari ter'adi "engketa.

4. ari a"!ek ke(a'iban maka kontrak karya adalah kontrak timbal balik% yaknimengandung hak dan ke(a'iban !ara !ihak.

alam kontrak karya !eru"ahan dilindungi dari !engaturan !erundang-undangan

yang diterbitkan belakangan. *e#ara Baha"a hukum% keaadan ini di"ebut leE "!e#iali" yang

7


8/31

men'amin ke!a"tian hukum. Perlakuan khu"u" ter"ebut diartikan "ebagai ketentuan atau

ke"e!akatan yang telah ter#antum dalam kontrak karya tidak akan !ernah berubah karena

ter'adinya !eraturan !erundang-undangan yang berlaku umum leE generali"C. ?!abila

memang mau dilakukan !erubahan renego"ia"iC maka !erubahan ter"ebut haru" dilakukan

berda"arkan ke"e!akatn !ara !ihak. Perlakuan khu"u beru!a leE "!e#iali" ini diberikan

ke!ada in)e"tor karena in)e"tor telah menanamkan modalnya !ada bidang !ertambangan

yang bere"iko tinggi dan memerlukan (aktu !er"ia!an lama "ebelum da!at ber!roduk"i.

*elain leE "!e#iali" !emegang kontrak karya mem!unyai hak meneru"kan kegiatan. alam

Baha"a hukum di"ebut on'un#ti)e titleC. 5ak ini memberi 'aminan untuk melakukan

!enambangan a!abila menemukan #adangan yang ekonomi". Prin"i! yang ada !ada

,ontrak ,arya meru!akan daya tarik utama yang menda"ar tan!a memandanga genera"i,ontrak karya. ,e!a"tian hukum bagi !eru"ahan !ertambangan "angatlah !enting karena

a!abila tidak ada 'aminan maka akan men'adi ma"alah yang !oten"ial "e!erti ada berbagai

ma#am !ungutan liar% koru!"i dan kolu"i yang akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya

minat in)e"tor untuk menanamkan modalnya di "ektor !ertambangan.

&ree!ort $ndone"ia $n#or!orated menda!at iin u"aha !ertambangan di tambang

6r"tberg $rian Barat "ekarang Pa!uaC dari !emerintah $ndone"ia melalui ,ontrak ,arya $

ditandatangani !ada ?!ri tanggal 197 berda"arkan UU No. 1 Tahun 197% $n"truk"iPre"idium ,abinet No.0F6,F,6PF1F197% ,e!utu"an Pre"iden +.$. No. 1> tahun 19%

dan ,e!utu"an Pre"iden. +.$. No.170 tahun 19% kemudian dilan'utkan oleh PT &ree!ort

$ndone"ia om!any dengan ,ontrak ,arya $$ !ada tanggal >0 e"ember 1991 untuk

mengelola tambang Ara"berg% di Pa!ua.

alam melakukan !erundingan &$$ dengan $ndone"ia dalam rangka !enyu"unan

kontrak karya teda!at ke"ulitan tentang bentuk kontrak !ertambangan. ,, &$$ terbilang

"angat menguntungkan &$$ karena ham!ir "ebagian be"ar materi kontrak ter"ebut

meru!akan u"ulan yang dia'ukan oleh !eru"ahaan "elama !ro"e" nego"ia"i% artinya lebih

banyak di"u"un untuk ke!entingan &$$. alam o!era"i !ertambangan !emerintah tidak

menda!at man/aat yang !ro!or"ional dengan !oten"i ekonomi yang "angat be"ar di (ilayah

te"ebut. Padahal% bargaining !o"ition Pemerintah terhada! &$$ "angatah tinggi karena

8


9/31

#adangan "angat be"ar. *elain itu% !ermintaan barang tambang tembaga% ema"% dan !erak di

!a"ar dunia relati)e teru" meningkat

Penandatanganan ,, &$$ dilakukan karena meru!akan !elo!or !enanaman modal

a"ing dalam bidang !erngu"ahaan !ertambangan. Penandatanganan ,, $ men'adikan &$$

"ebagai kontraktor ek"#lu"i/ tambang 6r"tberg diata" (ilayah 10 km !er"egi. *ebelum ma"a

kontrak habi"% &ree!ort M#Moran $n#. "elaku !emegang "aham &$$ !ada tahun 199

meyam!aikan !ermohonan !erman'angan bagi ,, &$$ ke!ada menteri% !ermohonan ini

"udah "e"uai dengan ketentuan ,, &$$.

Untuk mengabulkan !ermohonan &$$% bebera!a "yarat !rin"i! dia'ukan oleh

!emerintah ke!ada &$$% yakni &$$ (a'ib mengalihkan "tatu" dan kedudukan !eru"ahannya

men'adi !eru"ahaan yang berbada hukum $ndone"ia dan berdomi"ili di $ndone"ia "eta

tunduk "e!enuhnya ke!ada hukum $ndone"ia &ree!ort $ndone"ia $n#or!oratedF&$$ men'adi

&ree!ort $ndone"iaF&$C. *yarat lain adalah &$ (a'ib mengolah kon"ertrat men'adi tembaga

katoda dengan !emurnian di $ndone"ia yang "etidaknya 'umlah tembaga katoda ter"ebut

haru" da!at memenuhi kebutuhan tembaga katoda dalam negeri% dengan ketentuan !abrik

!eleburan yang didirikan dalam rangka !eleburan dan !emurnian menguntungkan bagi &$.

Pemerintah 'uga menga'ukan "yarat terkait dengan ke!emilikan "aham% yakni ke(a'iban

meningkatkan "aham !emerintah men'adi 103 "ebelum kontrak karya yang baru

ditandatangani "erta &ree!ort (a'ib men'ual "ahamnya ke!ada !ihak na"ional "e#ara

bertaha! "am!ai 13. ?ta" "yarat-"yarat yang diberikan% &$ ber"edia menerimanya yang

kemudian ,, PT&$ ditandatangani !ada tanggal >0 e"ember 1991 untuk 'angka (aktu >0

tahun dan da!at di!er!an'ang 2 E 10 tahun. ,e"e!akatan-ke"e!akatan da"ar% hak-hak dan

ke(a'iban yang di#a!ai "ebelum ditandatanganinya ,, PT&$ "ekaligu" dilebur dengan ,,

&$$ yang "eharu"nya berlaku "am!ai dengan tahun 200>. *ehingga da!at di!ahami bah(a

,, PT&$ meru!akan !erubahan dan !er!an'angan dari ,, &$$. Tabel 1.0 merin#i

!erbandingan kontrak karya $ dan kontrak karya $$.

9


10/31

22 Lan!a"an hukum yan# !iperma"a$ahkan !a$am Po$emik kontrak karya

Lan!a"an Hukum

*ebelum membaha" mengenai UU minerba% terlebih dulu mari membaha" "e'arah

kebi'akan !ertambangan di $ndone"ia. *ebab !ertambangan "udah mem!unyai landa"an

hukum 'auh "ebelum UU minerba 2009. Perlu !emahaman "e'arah "e#ara kom!erhen"i/

dari mulainya UU !ertambangan dan rele)an"inya dengan indu"tri tambang.

alam !embukaan Undang-Undang a"ar UU 194 dinyatakan dengan tega"

bah(a "alah "atu tu'uan bang"a $ndone"ia adalah men"e'ahterakan rakyat. Namun untuk

men#a!ainya tidaklah mudah% karena membutuhkan ker'a kera" dan !arti"i!a"i "emua

!ihak. *alah "atu "arana untuk men#a!ai tu'uan ter"ebut adalah melalui !embangunan%

"edangkan dalam !embangunan ter"ebut dibutuhkan modal yang tidak "edikit9

*alah "atu amanat dari UU 194 adalah untuk meman/aatkan kekayaan alam demi

kemakmuran "eluruh rakyat. Lebih lan'ut beda"arkan !a"al >> ayat >C UU 194 yang

menyebutkan< :Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikua"ai

10


11/31

oleh negara dan di!ergunakan "ebe"ar-be"arnya kemakmuran rakyat;. engan kata lain%

kekayaan "umber daya mineral haru" da!at mengha"ilkan kemakmuran untuk negara10.

Pemerintah "ebagai re!re"enta"i negara diberi hak untuk mengelola kekayaan "umber

daya alam agar da!at dinikmati "e#ara berkeadilan dan merata. Putu"an M, yang

tertuang dalam PPU < memberi !ertimbangan yang "ebagian

!okoknya "ebagai berikut11<

?. ,on"e!"i :ikua"ai oleh Negara; dalam !a"al >> >C UU 194 meru!akan

kon"e!"i hukum !ublik yang berkaitan dengan !rin"i! kedaulatan rakyat yang dianut

dalam UU 194% baik di bidang !olitik demokra"i !olitikC mau!un ekonomi

demokra"i ekonomiC. alam !aham kedaulatan rakyat itu% rakyatlah yang diakui

"ebagai "umber% oleh rakyat% dan untuk rakyat;. alam !engertian kekua"aan tertinggi

ter"ebut ter#aku! !ula !engertian !emilikan !ublik oleh rakyat "e#ara kolekti/. Bah(a

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam (ilayah hukum negara !ada

hakikatnya adalah milik !ublik "eluruh rakyat "e#ara kolekti/ yang dimandatkan ke!ada

negara untuk mengua"ainya guna di!ergunakan bagi "ebe"ar be"arnya kemakmuran

ber"ama.

B. Bah(a 'ika !engertian :dikua"ai oleh negara; hanya diartikan "ebagai !emilikan

dalam arti !erdata !ri)atC% maka hal dimak"ud tidak men#uku!i dalam menggunakan

!engua"aan itu untuk men#a!ai tu'uan :"ebe"ar-be"arnya kemakmuran rakyat;.

alau!un demikian% kon"e!"i ke!emilikan !erdata itu "endiri haru" diakui "ebagai

"alah "atu kon"ekuen"i logi" !engua"aan oleh negara yang men#aku! 'uga !engertian

ke!emilikan !ublik oleh kolekti)ita" rakyat ata" "umber-"umber kekayaan dimak"ud.

. Bah(a berda"arkan uraian ter"ebut% !engertian :dikua"ai oleh negara; haru"lah

diartikan men#aku! makna !engua"aan oleh negara yang lua" yang ber"umber dari

kon"e!"i kedaulatan rakyat $ndone"ia. +akyat "e#ara kolekti/ itu dikon"truk"ikan oleh

UU 194 memberikan mandat ke!ada negara untuk mengadakan kebi'akan beleidC

dan tindakan !enguru"an be"tuur"daadC% !engaturan regelendaadC% !engelolaan

beheer"daadC% dan !enga(a"an toei#hthouden"daadC untuk tu'uan "ebe"arbe"arnya

kemakmuran rakyat12

11


12/31

engan demikian "emangat yang terkadung dalam !a"al >> UU 194 adalah

"emangat "o"ial yang menem!atkan !engua"aan kekayaan alam untuk ke!entingan

!ublik !ada negara% akan teta!i buka !ula "ebuah "emangat "o"iali"me yangmeniadakan hak-hak mereka yang melakukan kekayaan alam ata" nama negara.

Pengelolaan "umber daya alam meru!akan "alah "atu in"trument untuk men#a!ai

kemakmuran rakyat yang meru!akan #ita-#ita negara ke"e'ahteraan rakyat (el/are

"tateC yang haru" di(u'udkan oleh negara dan !emerintah. *alah "atu bidang

!engua"aan "umber daya alam adalah !ertambangan. Pertambangan "ebagai "alalah "atu

indu"tri yang ma"uk ke dalam kelom!ok "umberdaya alam% ber!oten"i men'adi

in"tumen !enting dalam men#a!ai kemakmuran rakyat.

12C Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan

(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara

(regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DP bersama Pemerintah,

dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaacf) dilakukan melalui

mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan!atau melalui keterlibatan "angsung

dalam manajemen #adan $saha %ilik &egara atau #adan 'ukum %ilik &egara

sebagai instrumen kelembagaan, fungsi pengawasan oleh negara

(toeichthoudensdaad) dilakukan oleh negara, c..$ndone"ia dianugrahi kekayaan alam yang "angat be"ar untuk kemakmuran bang"a.

menurut !enelitian &ra"er $n"titute !ada tahun 200 tentang !oten"i "umber daya

mineral dan batubara di dunia% $ndone"ia menduduki rangking ke-4 "e"udah +u"ia%

Peru% dan hili. Namun ketiadan !engetahuan% modal% dan teknologi yang memadai

12


13/31

untuk menggali dan mengolahnya% membuat "umberdaya alam mineral dan batubara

belum memiliki man/aat yang berarti. Padahal% kekayaan mineral a!abila di!ro"e" lebih

lan'ut da!at mengha"ilkan bahan baru yang lebih berman/aat dan bernilai 'ual tinggi 1>

UU No %% Tahun %&'(

UU No. 11 Tahun 197 menga(ali babak undang-undang !ertambangan di

$ndone"ia. auh "ebelum itu !ada ma"a kolonia 5india-Belanda mengeluarkan UU

Pertambangan yang di"ebut $ndi"#he Mi'n(et199C. UU ini menggunakan "i"tem ko"e"i

yang 'ela" meru!akan ke!entingan !emerintah 5india-Belanda !ada "aat ini. Pa"#a

kemerdekaan !emerintah dengan "emangat anti koloniali"me beru"aha menggantikan$ndi"#he Mi'n(et. U"aha ini dimulai dengan dibentuknya Panitia Negara Uru"an

Pertambangan PNUPC yang "alah "atu tuga"nya adalah mem!er"ia!kan UU !ertambangan

$ndone"ia yang "e"uai dengan UU 194. Pada akhirnya !anitia ini berha"il menyu"un

+UU Pertambangan% namun "am!ai PNUP bubar% +UU ini tidak !ernah men'adi UU

karena banyaknya ke!entingan !olitik !ada ma"a itu. *etelah Pre"iden mendekritkan UU

194% barulah $ndonei"a mem!unyai UU Pertambangan na"ional yaitu UU No. >7!r! Tahun

190 tentang Pertambangan. Pertambangan !ada "aat itu kurang berkembang karena

kurangnya modal dalam negeri. engan dibukanya !intu bagi !enanaman modal a"ing

menurut UU no 1 Tahun 197 tentang Penanaman Modal ?"ing% maka diterbitkan UU No.

11 Tahun 197 tentang ,etentuan-,etentuan Pokok PertambanganUUPPC% menggantikan

UU No. >7 !r! Tahun 190. UUPP 197 memuat bebera!a !rin"i! yang berbeda dengan

$ndi"#he Mi'n(et% yaitu14G

1. Pengua"aan "umber daya alam oleh negara "e"uai dengan !a"al >> UU 194.

2. Penggolongan bahan-bahan galian dalam golongan "trategi"% )ital dan non"trategi" dan )ital!a"al >C.

>. *i/at dari !eru"ahaan !ertambangan%yang !ada da"arnya haru" dilakukan oleh

Negara atau !eru"ahaan NegaraFdaerah%"edangkan !eru"ahaan "(a"ta na"ionalFa"ing hanya

13


14/31

da!at bertindak "ebagai kontraktor dari NegaraFPeru"ahaan Negara dan Badan U"aha Milik

NegaraBUMNC.

4. ,on"e"i ditiadakan%"edang (e(enang untuk melakukan u"aha !ertambangan

diberikan berda"arakan kua"a !ertambangan,PC%"ebab kon"e"i memberikan hak yang

terlalu lua" dan terlalu kuat bagi !emegang kon"e"i.*elain itu%hak kon"e"i meru!akan hak

kebendaanakeli'kre#ht"%!ro!ertyrightC%"ehingga da!at di'adikan 'aminan hi!otik.Berbeda

dengan hak kontraktor dan hak !emegang kua"a !ertambangan%tidak mem!unyai kekuatan

hukum yang demikian%menurut hukum $ndone"ia.

Prin"i!-!rin"i! diata"% menun'ukkan beta!a be"ar dan kuatnya hak !engua"aan dan

!eranan Negara ata" "ektor !ertambangan%akan teta!i tidak berarti menutu! kemungkinan

turut "ertanya modal dan teknologi a"ing dalam !engu"ahaan !ertambangan.,arena haru"

diakui bah(a !engu"ahaan bahan galian membutuhkan modal be"ar% teknologi tinggi dan

keahlian-keahlian tertentu.

*e#ara "ub"tan"i da!at dikatakan bah(a UUPP mem!unyai #iri dan karakteri"tik yaituG

1. Ber#iri "entrali"tik atau ortodok"G

2. Bertentangan dengan kon"titu"i%yaitu yang berkaitan dengan ketentuan bah(a tambang

rakyat hanya untuk memenuhi kehidu!an "ehari-hariG

>. Merendahkan hak dan martabat rakyat.

*e'alan dengan bergulirnya re/orma"i yang di!elo!orioleh maha"i"(a !ada Tahun

199%telah memba(a !erubahan menda"ar !ada tata aturan dan "y"tem !emerintahan di

$ndone"ia.Perubahan itu%adalah ditera!kannya "y"tem otonomi daerah%yaitu "ebuah "y"tem

!emerintahan dengan !endekatan de"entrali"a"i%dari "y"tem !emerintahan "ebelumnya yang

ber"i/at "entrali"tik.Landa"an hukum "i"tem otonomi daerah !a"#are/orma"i adalah UU

No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan aerah%yang kemudian dirubah men'adi UU

No.>2 Tahun 2004%tentang Pemerintahan aerah%dan "etelah adanya yudi#ial re)ie( oleh

Mahkamah ,on"titu"i yang berkaitan dengan muatan #alon ke!ala daerah dari 'alur

inde!enden%maka diubah men'adi UU No.12 Tahun 200.

14


15/31

$m!lika"i dari ditera!kannya "y"tem otonomi daerah%adalah di"erahkannnya

bebera!a uru"an !emerintahan yang a"alnya meru!akan (e(enang !emerintah !u"at

men'adi ke(enangan !emerintah daerah%ke#uali uru"an !ertahanan dan keamanan%uru"an

luar negeri%uru"an agama%uru"an moneter%dan !eradilan.engan demikian%uru"an

!ertambangan adalah "alah "atu uru"an yang meuru!akan (e(enang atau uru"an rumah

tangga !emerintah daerah.*alah "atu (u'ud konkretnya%!enerbitan ,P yang "emula 'adi

uru"an !emerintah !u"at%dilim!ahakan men'adi ke(enangan !emerintah daerah.

UU Miner)a

*etelah 4 tahun !embaha"an% !ada 12 anuari 2009 terbitlah UU No.4 Tahun 2009Tentang Mineral dan Batubara atau yang bia"a di"ebut UU Minerba. Pemberlakuan UU ini

"e#ara otomati" membuat UU No.11 Tahun 197 di#abut dan dinyatakan tidak berlaku.

*e#ara "ub"tan"i terda!at !erbedaan menda"ar antar dua undang undang ter"ebut% baik

dalam hal bahan galian mau!un kaitannya dengan !engelolaan.

Latar belakang dan !ro"e" di"ahkannya UU Minerba yang !aling menda"ar adalah

bah(a memang haru" ada !eruahan terutama terhada! UU No.11 Tahun 197. +in#ian latar

belakang dan !ro"e" terbitnya menurut r. $r. *imon &. *embiring adalah "ebagai berikut<

1. i"e!akatinya deklara"i Bogor 1994C dan globali"a"i. 5al ini menun'ukkan

bah(a kita mengim!lementa"ikan UU 194 yaitu men'aga !erdamaian dunia% tentunya

melalui budaya% ekonomi% "o"ialG

2. Ter'adinya re/orma"i !olitik dan ekonomi 199 dalam negeri% demokrati"a"i%

otonomi daerahG

>. Pre""ure adanya !ele"tarian lingkungan% "u"tainable de)elo!mentG

4. ,ebutuhan energi !rimer dunia dan na"ional yang tinggiG

. Tuntutan !eningkatan :nilai tambah; mineral untuk memenuhi !eman/aatan

mak"imal bagi ke"e'ahteraan rakyat. *etelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 197

15


16/31

di"ahkan% ham!ir 993 ha"il !ertambangan $ndone"ia diek"!or mentah% dan tidak !ernah

di'adikan barang "etengah matang untuk indu"tri kitaG

. ,ema'uan teknologi in/orma"i dan !engetahuan yang "angat #e!at.

7. Tuntutan akan :hak a"a"i manu"ia;% terutama dalam hal hak ata" tanah dan hak

ulayat. 5al ini belum diado!"i oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 197G

. Tuntutan ata" or!orate *o#ial +e"!on"ibility *+C dan :!engembangan

ma"yarakatF(ilayah;G

9. Tuntutan !enegakan hukum dan 'aminan beru"aha yang kondu"i/. *aat u'i

mengenai Per!u mengenai Undang-Undang ,ehutanan.

Perbedaan karaketeri"tik Undang-Undangan No 11 Tahun 197 Tentang

,etentuanketentuan Pokok Pertambangan engan UU Minerba adalah "ebagai berikutG

1. Tidak ada lagi "i"tem kontrak% diganti dengan !eriinan

2. e"entrali"a"i% "ehingga ke(enangan tidak hanya !ada otorita" !u"at% teta!i 'uga

otorita" daerah

>. ,ontrak karya yang ma"ih berlaku dihormati% namun i"i ,ontrak ,arya

di"e"uaikan

4. ,e(a'iban di)e"ta"i "aham bagi PT. Penanaman Modal ?"ing !emegang i'in

. Pengelolaan dan !emurnian di dalam negeri

. Penggunaan u"aha 'a"a !ertambangan.

*e'alan dengan itu% !ada !en'ela"an umum% UU Minerba beru"aha untuk

mengakomoda"i !enda!at yang berkaitan dengan !engelolaan dan !engu"ahaan bahan

galian. UU baru ini 'uga menye"uaikan dengan !erkembangan !erubahan !ermbangunan

!ertambangan baik di le)el na"ioal mau!un international. Berikut !okok-!okok !emikiran

yang tertuang dalam UU minerba menurut r. $r. *imon &. *embiring% "ebagai berikutG

16


17/31

1. Mineral dan batubara adalah bagian kekayaan alam yang letaknya :tertentu; tak

terbarukan yang dikua"i negara "erta haru" didayagunakan untuk "ebe"ar-be"ar

kemakmuran rakyat

2. Pemerintah "elan'utnya memberikan ke"em!atan ke!ada badan u"aha yang

berbadan hukum $ndone"ia% ko!era"i% !er"eorangan% mau!un ma"yarakat "etem!at untuk

melakukan !engu"ahaan mineral dan batubara berda"arkan iin%yang "e'alan dengan

otonomi daerah% diberikan oleh !emerintah danFatau !emerintah daerah "e"uai dengan

ke(enangannya ma"ing-ma"ing.

>. Pengelolaan !ertambangan dilak"anakan berda"arkan man/aat% keadilan%

ke"eimbagan% ek"ternalita"% akuntabilita"% yang melibatkan !emerintah !u"at dan

!emerintah daerah "ebagai regulator

4. ,egiatan u"aha !ertambangan haru" dilak"anakan degan !rin"i! lingkungan

hidu!% tran"!aran"i% dan !arti"i!a"i ma"yarakat untuk men#a!ai !embangunan

berkelan'utan

. Mendahulukan ke!entingan na"ional baik dari "egi kebutuhan dome"tik%

!eningkatan nilai tambah% !enggunaan barang dan 'a"a lokal dan na"ional.

UU Minerba belum mam!u men'ela"kan tentang hiliri"a"i dengan 'ela". Perlu

dibuat aturan yang mengatur tentang ke'ela"an kadar mineral yang bi"a diek"!or dengan

melalui taha! memurnian. ,arena keko"ongan aturan ter"ebut. tiga tahun "etelah

diundangkannya UU Minerba% terbitlah Peraturan Menteri No. 07 tahun 2012 yang

mengatur kadar mineral yang boleh diek"!or. Bebera!a !eru"ahan !ertambangan be"ar mau

tak mau haru" mengikuti aturan itu% tidak terke#uali &ree!ort. *alah "atu mineral yang

men'adi !rimadona adalah tembaga dimana PT &ree!ort "elama ini hanya men#a!ai kadar

2->03. akibatnya !eru"ahan itu tidak boleh mengeko!or komodita" !rimadonaya itu.Pemerintah kemudian melakukan bebera!a !erubahan terhada! Permen 7F2012 men'adi

Permen 11F2012 "am!ai Permen 20F201>. 5al !okok yang dirubah adalah bata"an kadar

iin ek!or Tembaga.

17


18/31

2* Kea!aan "tatu" kontrak karya PT Freeport In!one"ia pa"+a a!anya UU

Miner)a

*e#ara tega" UU Minerba daam aturan !eralihannya menentukan bah(a kontrak karya

yang telah ada "ebelum lahirya UU Minerba akan teta! berlaku "am!ai 'angka (aktu

berakhirnya kontrak karya ter"ebut. ?turan !eralihan ini da!at diartikan bah(a "tatu"

kontrak karya teta! diakui keberadaanya. Namun% aturan ini 'uga menega"kan hal lain

bah(a ketentuan yang ter#antum dalam !a"a ,, PT&$ (a'ib di"e"uaikan "elambat-

lamatnya "atu tahun "e'ak UU Minerba diundangkan% ke#uali mengenai !enerimaan negara.

5al ini ber!engaruh terhada! ke!a"tian hukum UU Minerba% yang mana oleh

!emerintah dianga! telah memberikan ke!a"tian hukum dengan ala"an bah(a UU Minerba

di"u"un dengan mengado!"i kondi"i berkembang. an 'uga tentang !engaturan di"tribu"i

ke(enangan !emerintah daerah dan !u"at. ome"ti# Market 8bligation kemudian

diteta!kan !emerintah ber"amaan dengan nilai tambah dan lain-lain. Telah diaturnya

mekani"me !engu"ahaan mulai dari "i"tem !elelangan hingga 'angka (aktu 'uga terma"uk

dalam klaim !emerintah. Perlindungan hak dan ke(a'iban !engembangan ma"yarakat "erta

lingkunan terma"uk dalam ala"an !emerintah.

*edangkan menurut !emegang kontrak karya% mera"a ma"ih tidak ada ke!a"tianhukum "ehinga mereka membuat inter!reta"i yang berbeda beda yang tentu"a'a

menyulitkan dalam !ro"e" !enye"uaian kontrak karya. i"atu "i"i% !ihak !eru"ahaan

mengagga! bah(a kontrak karya akan teru" berlaku hingga berakhirnya ma"a kontrak%

tan!a !erlu melakukan !enye"uaian. *edangkan !emerintah menyatakan bah(a kontrak

karya akan teta! berlaku bila i"inya telah dilakukan !enye"uaian terhada! ketentuan UU

Minerba.

,e"edian PT &ree!ort $ndone"ia untuk melakukan !enye"uaian dengan UU Minerbamenun'ukan aturan !eralihan ter"ebut akan 'uga dilak"anakan oleh "etia! !emegang

kontrak karya. Namun "ayangnya undang-undang tidak men'ela"kan "e#ara lan'ut

mengena"i "ank"i bagi yang melalaikan ke(a'iban !enye"uaian ter"ebut.

18


19/31

In!one"iani"a"i

&ree!ort-M#Mo+an o!!er D Aold $n#. mengua"ai 90.4 3 "aham PT &ree!ort

$ndone"ia om!any. *edangkan Pemerintah $ndone"ia yang di(akili kementerian

!ertambangan dan energy hanya mengua"ai 9.> 3. engan ke!emilikan "aham 9.> 3

tentu "a'a keuntungan ekonomi" yang di!erloleh !emerintah tidak o!timal% bahkan !eran

!emerintah $ndone"ia 'uga tidak "igni/ikan dalam !ro"e" mana'emen Per"eroaan mulai dari

!lanning% organiing% a#tuating% hingga #ontrolling "erta mem!romo"ikan ke!entingan

na"ional di dalam PT &ree!ort $ndone"ia #om!any.

Per"oalan $ndone"ia"i"a"i "aham !enanaman modal a"ing !ada !ertambangan mineral

dan batubara inilah yang men'adi baha"an. *ebagaimana yang diteliti oleh 6rman

+a'aguguk dalam buku $ndone"iani"a"i *aham% "elengka!nya ma"alah ter"ebut dirumu"kan

"ebagai berikutG

*+uatu pertanyaan mendasar adalah apakah tujuan utama dari "ndonesianisasi

saham- ika kebijakan tersebut hanya bermaksud untuk mengalihkan saham/saham dari

partner asing kepada partner nasional, tanpa parthner nasional tetap tidak ikut serta

dalam menjalankan, menentukan kebijaksanaan, atau mengontrol kepentingan/

kepentingan di dalam perusahan, maka "ndonesianisasi tidak berarti banyak. Pengalihan saham tidak saja hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah

pengalihan control terhadap jalannya perusahaan. 012

?!alagi dengan mem!ertimbangkan ma"yarakat hukum adat ?mungme dan ,omor

be"erta hakhak tradi"ionalnya% ma"yarakat !a!ua "erta $ndone"ia umumnya% "ebagai !ihak

yang berke!entingan dari !ertambangan mineral oleh &ree!ort. ,edua "uku itu mi"alnya

mem!er'uangkan hak-hak tradi"ional mereka ata" &ree!ort berda"arkan Pa"a 1B ayat 2C

UU 194%;Negara mengakui dan menghormati ke"atuan-ke"atuan manyarakat hukum ada"erta hakhak tradi"ionalnya "e!an'ang ma"ih hidu! dan "e"uai !erkembangan ma"yarakat

dan !rin"i! N,+$% yang diatur dalam undang-undang.;

19


20/31


21/31

"elambatnya 12 tahun "etelah !enandatangan ,ontrak ,arya $$ "e"uai !a"al 24 ayat 2 huru/

bC atau hingga akhir tahun 200>. Untuk memenuhi ke(a'iban $ndone"ia"i "aham "e"uai *,

B,PN No.21F*,F1991 "e"uai !a"al 2 ayat2C< !enyertaan "aham !e"erta $ndone"ia

"ekurang-kuranga !er"en "aat didirikan dan ditingkatkan "ekurang-kurangnya 20 !er"en

dari nilai "aham !eru"ahaan dalam 'angka (a'ti 10 tahun "e'ak dimulainya !roduk"i

kommer"ial !eru"ahaan menurut PT &ree!ort $ndone"ia om!any ke(a'iban ter"ebut "udah

mereka lak"anakan !ada "aat !endirian anak !eru"ahaan &ree!ort-M#Mo+an o!!er D

Aold $n#.% yaitu PT &ree!ort $ndone"ia om!any !ada tanggal >0 e"ember 1991 dimana

103 "aham dimiliki !emerintah $ndone"ia dan 103 dimiliki !emodal na"ional. *etelah

di"etu'ui !engalihan "aham ke!ada !emodal na"ional maka kom!o"i"i "aham men'adi

&ree!ort-M#Mo+an o!!er D Aold $n#.% "ebanyak 03% Pemerintah $ndone"ia "ebanyak 103 dan PT. $ndo#o!!er $n)e"tama yang me(akili !eru"ahaan !emodal na"ional "ebe"ar

103.

PT. $ndo#o!!er $n)e"tama kemudian men'ual 103 "aham yang dimilikinya ke!ada

&ree!ort-M#Mo+an o!!er D Aold $n#.% karena "e!erti yang diketahui dari la!oran

keuangan &ree!ort-M#Mo+an o!!er D Aold $n#.% !er >1 e"ember 2012 bah(a &ree!ort-

M#Mo+an o!!er D Aold $n#.% kembai mengua"a"i "aham PT &ree!ort $ndone"ia

om!any "ebe"ar 90.43 "edangkan !emerintah $ndone"ia hanya mengu"a"i "aham"ebe"ar 9.>3. *ebelumnya "aham !emerintah $ndone"ia !ada tanggal >0 e"ember 1991

"ebe"ar 103 teta!i karena !ertambahan !ernyertaan modal maka "aham milik !emerintah

$ndone"ia mengalami !enurunan "ehingga hanya "ebe"ar 9%> !er"en.

*etelah ,ontrak ,arya $$ ber'alan% !emerintah menerbitkan PP no 17 tahun 1992 yang

merubah (aktu !embelian "aham kembali oleh !eru"ahan PM men'adi 20 tahun. ,arena

ma"ih terkait ke(a'iban di)e"ta"i "aham dalam ,ontrak ,arya $$% maka PT &ree!ort

$ndone"ia om!any mengirim "urat ke!ada Badan ,oordina"i Penanaman ModalB,PMC

untuk mengkor/irma"i a!akah PP no 17F1992 itu berlaku 'uga untuk PT &ree!ort $ndone"ia

om!any. ,emudian melalui "urat B,PM No.29F?.1F199> !ada tanggal 4 uni 199> yang

menyatakan bah(a PP no 17F1992 itu berlaku untuk PT &ree!ort $ndone"ia om!any.

engan kon/irma"i dari B,PM ter"ebut% PT &ree!ort $ndone"ia om!any menyim!ulkan

21


22/31

bah(a di)e"ta"i "aham "ebagaiman ter#antum dalam Pa"al 24 ,ontrak ,arya $$ tidak

belaku lagi. engan "urat B,PM ter"ebut PT &ree!ort $ndone"ia om!any menyim!ulkan

bah(a 'angka (aktu untuk melakukan di)e"ta"i "aham 1 !er"en "ekarang menad'i lebih

!an'ang yaitu dalam 'angka (aktu 20 tahun. ,arena !ada tahun 1991 mereka "udah

mele!a" "aham 203% berarti ke(a'iban mele!a" >1 !er"en "i"anya dalam !eriode 20 tahun%

bukan 10 tahun "e!erti yang ter#antum dalam ,ontrak ,arya $$.

,emudian Pemerintah $ndone"ia menerbitkan PP No.20F1994 tentang Pemilikan

*aham alam Peru"ahaan Hang idirikan alam +angka Penanaman Modal ?"ing !ada

tangal 19 Mei 1994. alam rangka !engalihan "aham terhada! !ihak $ndone"ia% di dalam

PP No.20F1994 ini tidak ada lagi ke(a'iban untuk men'ual "aham ke!ada !ihak $ndone"ia

dalam 'angka (aktu tertentu. PT &ree!ort $ndone"ia om!any "udah men'ual "ebagian

"ahamnya ke!ada !e"erta $ndone"ia yaitu !emerintah dan PT $ndo#o!!er $n)e"tama. PT

&ree!ort $ndone"ia om!any kemudian mengerimkan "urat kon/irma"i ke!ada B,PM

menanyakan a!akah !a"al 2 ?yat 1C dan Pa"al 7 ?yat 1C berlaku utntuk mereka. *ekali

lagi B,PM mengelurkan "urat B,PM No.41F?.F1997 tanggal 20 Maret 1997 yang

menyatakan bah(am PP No.20F1994 itu berlaku 'uga untuk PT &ree!ort $ndone"ia

om!any. engan demikian melalui PP No.20F1994% PT &ree!ort $ndone"ia om!any

mengklaim tidak !erlu lagi melakukan di)e"ta"i "aham "e!erti yang ter#antum !ada,ontrak ,arya $$% atau di"uaikan dengan Pa"al 2C PP No.20F1994 bah(a di)e"ta"i "aham

tergantung ke"e!akatan !ara !ihak.

,emudian !a"#a dibelakukannya UU Minerba% !emerintah mengeluarkan PP

No.24F2012 yang mengharu"kan ke(a'iban di)e"ta"i "e#ara bertaha! hingga minimal 13

"e#ara bertaha!. $ni berarti !ada tahun 202 'ika o!era"i diteru"kan maka 13 "aham milik

!e"erta $ndone"ia. !a"al 97 ayat 1C berbunyi "ebagai berikut <

*Pemegang "$P dan "$P5 dalam rangka penanaman modal asing, setelah 1 (lima)

tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga

pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 10 6 (lima puluh satu persen) dimiliki

peserta "ndonesia.2

22


23/31


24/31

dilakukan denga menduduki de(an komi"ari" PT &ree!ort $ndone"ia om!any. Pemerintah

$ndone"ia memiliki hak untuk me(akilkan ke!entinggannya !aling tidak dengan

menduduki "atu kur"i dalam keanggotaan de(an komi"ari". e(an komi"ari" ini "angat

"trategi" dalam hal !enga(a"an dan memberikan na"ihat. Namun dengan hak "uara

!emerintah $ndone"ia yang hanya 9.> !eren tentu "a'a lemah dibandingkan hak "uara

!eru"ahan &ree!ort-M#Mo+an o!!er D Aold $n#.. ,hu"u"nya ketika !emegang "aham

mayorita" menggunakan hak "uara ter"ebut "ebagai alat mengamankan ke!entingannya dari

ke!utu"an !er"uaan yang tidak menguntungkan. Tentu "a'a !engalihan #ontrol 'alannya

!eru"ahaan teta! 'auh.

,e!emilikan na"ional yang hanya 9.>3 miik !emerintah $ndone"ia% maka

keuntungan o!timal yang dida!atkan tentu "a'a "angan terbata" "ebagai !emegang "aham%

diluar !a'ak% royalty% dan lain-lain. Pemerintah tidak menda!at 'atah o!timal dari

!embagian de)iden yang rata-rata lima kali "etia! tahun% "elain capital gain karena

!erubahan harga "aham &ree!ortM#Mo+an o!!er D Aold $n#.% di Ne( Hork *to#k

6E#hange. ?!abila ke!emilikan "aham !emerintah $ndone"ia men'adi mayorita" maka

tentu"a'a akan menguntungkan "eluruh rakyat.

$ndone"ia be"erta !ara "takeholder dalam hal ini terma"uk ma"yarakat hukum adat

?mungme dan ,omoro be"erta hak-hak tradi"ionalnya. ?!abila PT &ree!ort $ndone"ia

om!any !ada tahun 2010%2011 dan 2012 "a'a mam!u membayar di)iden lima kali dalam

"etahun% maka keberadaan mi"alnya "aham Pemerintah $ndone"ia atau modal na"ionalnnya

"ebe"ar 13 % tentu "a'a akan bernilai "angat "igni/ikan.

,eberlang"ungan PT &ree!ort $ndone"ia om!any di !a!ua dihara!kan men'adi

!enggerak !erokonomian. Berda"arkan ka'ian LP6M-U$ tentang dam!ak multi!lier e//e#t

dari PT &ree!ort $ndone"ia om!any di Pa!ua dan $ndone"ia menyatakan bah(a kontribu"i

Produk dome"ti# regional bruto "ebe"ar >7.3 di !a!ua dan 0.3 PB $ndone"ia. Namun

!erlu di#ermati a!akah hal ter"ebut da!at men'angkau "emua ma"yarakat di Pa!ua.

Menurut Badan Pu"at *tati"tik1 % !enduduk mi"kin di Pro)in"i Pa!ua men#a!ai 2.173 %

angka ter"ebut meru!akan tertinggi di $ndone"ia. $ni meru!akan bukti bah(a ke"e'ahteraan

24


25/31

yang timbul dari PT &ree!ort $ndone"ia om!any tidak memberikan tri#kle do(n e//e#t

ke!ada ma"yarakat lua". *ebuah la!oran yang dibuat oleh $M& mengatakan bah(a tri#kle

do(n e//e#t tidak berlaku lagi19. *tudy ini mela!orkan bah(a 'ika ingin meningkatkan

ke#e!atan !ertumbuhan maka di!erlukan /oku" untuk membantu 203 !enduduk termi"kin.

,e"en'angan kemi"kinan yang ada di Pa!ua !erlu di)alua"i terutama dengan keberadaan

PT &ree!ort $ndone"ia om!any yang menurut mereka telah berkontribu"i bagi bang"a ini.

2, Po"i"i In!one"ia pa!a pro"e" rene#o"ia"i kontak karya !en#an pihak PT

Freeport In!one"ia

Perlu di"adari bah(a $ndone"ia tidak berada di ruang )akum dalam !ro"e" renego"ia"i

kontrak dengan &ree!ort $ndone"ia. $ndone"ia berada di dalam !en#aturan !olitik

international dimana "etia! negara berke!entingan. Maka dari itu "elain rela"i $ndone"ia

dan &ree!ort% di!erukan !ee"!ekti/ dari dunia international. +e/eren"i yang digunakan

adalah teori :orld/+ystem 3heory. :orld/+ystem 3heory memandang ilmu "o"ial "ebagai

"uatu ke"atuanG !olitik% "o"iologi% dan ekonomi dilihat "ebagai "uatu ke"atuan% dan

dianali"i" "e#ara hi"tori". alam dunia akademi" :orld/+ystem 3heory digunakan oleh

berbagai bidang "tudi "ehingga men'adi "udut !andang yang intradi"!liner . :orld/+ystem

3heory menolak le)el anali"i" indi)idu dan negara karena "etia! ke'adian "aling terkait dan

ber!ola atau di"ebut "i"temik. orld-*y"tem Theory 'uga "eringkali digolongkan "ebagai

bagian dari "udut !andang "trukturali"me yang bertradi"i MarEi"t ber"ama teori-teori "e!erti

de!enden"i dan im!eriali"me. *e#ara gari" be"ar% menurut :orld +ystem 3heory "egala

!er"iti(a ter'adi karena ala"an ekonomi dan bidang bidang lain "e!erti !olitik% "o#ial dan

budaya adalah turunan dari tu'uan ekonomi ter"ebut. engan kata lain ekonomi men'adi

da"ar.

:orld/+ystem 3heory menyatakan bah(a hanya ada "atu "i"tem "o#ial di"am!ing

"i"tem ke#il yang tidak memiliki kaitan dengan "i"tem lain. ke"atuan "i"tem ini di"ebut

I:orld/+ystemJ% "i"tem yang meru!akan "ebuah dunia% yang berbentuk I:orld/;conomy


26/31

men'alankan rela"i ekonomi "e#ara internal% namun "udah ber"i/at ek"!loitati/ dan

men#i!takan de!enden"i20

alam :orld/+ystem di aman modern% rela"i ekonomi melibatkan "etidaknya tiga

!ihak% yaitu negara #ore% (ilayah !eri!hery% dan (ilayah "emi-!eri!hery. ,eduanya di"ebut

(ilayah karena membentuk !emerintahan dan militer yang kuat di negara #ore dan men'aga

negara-negara lain teta! lemah% "u!aya da!at melakukan deal-deal untuk melanggengkan

ek!loita"i dan de!enden"i a"ing. Negara #ore adalah negara yang diuntungkan oleh orld-

6#onomy karena hubungan !erdagangan dengan (ilayah !eri!hety tidak "eimbang atau

ek"!loitati/% men#i!takan de!enden"i dan men#i!takan mekani"e yang melan#arkan "i"tem.

Negara-negara ini adalah mereka yang mun#ul "ebagai !emenang !erang dunia $$ "e!erti?merika *erikat dan 6ro!a Barat dan beru"aha mengamankan !o"i"inya di orld-

6#onomy melalui in"titu"i keuangan global "e!erti T8% $M&% dan :orld #ank .

*edangkan (ilayah !eri!hery adalah negara negara dunia ketiga !ada umumnya% yang

mengalami keterbelakangan "tru#tural% di"enga'a oleh negara #ore untuk mendukung dan

mem!ertahankan hubungan ekonomi yang ada. ilayah !eri!hery menyediakan "umber

daya alam dan tenaga ker'a murah untuk di ek"!loita"i oleh negara-negara #ore "edangkan

negara #ore mem!roduk"i !roduk indu"try yang tidak da!at di !roduk"i di (ilayah

!eri!hery karena mono!oli teknologi dan modal oleh negara #ore.

ilayah "emi-!eri!hery bukan "ekadar kum!ulan !enge#ualian% melainkan "ebuah

bagian yang !enting dalam orld-6#onomy. $a bi"a ber/ung"i "ebagai #ore bagi !eri!hery

tertentu "ekaligu" men'adi !eri!hery bagi #ore tertentu. $a 'uga bi"a meru!akan negara #ore

yang melemah domina"inya% atau (ilayah !eri!hery yang mengalami J!romo"i untuk naik

tingkatJ. *emi-!eri!hery memiliki karakteri"tik ter"endiri% "e!erti ia tidak lagi "emata-mata

diek"!loita"i oleh #ore% namun da!at ber!eran mi"alnya "ebagai tem!at reloka"i indu"tri

dari negara #ore dan mem!er"ia!kannya men'adi !elan'ut dari mekani"me ka!itali" "aat

negara #ore menurun ka!abilita"nya. Negara-negara indu"tri baru ma"uk ke dalam kategori

ini% "e!erti ina% Brail% $ndia% $ndone"ia% MeEi#o% dan lain-lain21

26


27/31

Melalui ka#amata orld-*y"tem Theory% dunia terlihat "ebagai !ro"e" !roduk"i dan

akumula"i modal global. Bagian dari !ro"e" !roduk"i yang dilakukan negara #ore berbeda

dengan yang dilakukan di (ilayah !eri!hery. Mi"alnya negara #ore mem!roduk"i bagian

dari !roduk yang membutuhkan teknologi dan *M tingkat tinggi. *edangkan (ilayah

!eri!hery mem!roduk"i kom!onen-kom!onen ke#il dari !roduk yang tidak membuhkan

teknologi dan *M terdidik. *etia! negara di dunia berda"arkann !ola !roduk"i "e!erti a!a

yang dominan da!at dikategorikan ke "alah "atu tiga (ilayah dunia "e!erti yang diuraikan

diata"% yaituG negara #ore% !eri!hery dan "emi-!eri!hery.

*elain orld-*y"tem Theory terda!at 'uga teori yang mengaitkan rela"i antara "ub'ek-

"ub'e% teori ter"ebut adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan memiliki )i"i yangkoheren dengan teori orld-*y"tem dan mem!erkuat "atu "ama lain. Pokok kritik teori ini

adalah indu"triali"a"i di negara-negara berkembang yang tergantung dengan negara #ore

dalam orld-*y"tem. Teori ini menyatakan bah(a indu"triali"a"i di negara-negara

berkembang mu"tahil bi"a memba(a kemakmuran karena terlalu bergantung !ada in)e"ta"i

a"ing yang digerakan oleh !eru"ahan!eru"ahan multinationa dan bero!era"i dengan #ara

ek!loitati/. *e#ara 'ela" !engikut teori ketergantungan o" *anto" dan +andall menyatakan

"ebagai berikut <

*Dependency theory tried to demonstrate that this industrialiation did not have the

conseuences that were hoped for by this developmentalist and nationaldemocratic vision.

"t did not bring autonomy of decision making, because industrialiation was determined by

foreign investment, based on multinational firms whose power continued to be located in

the central points of the world economy. "t did not bring improved income distribution,

because oligopolistic capitalism tended to concentrate power and wealth in large groups of

business with related interests =2 (Dos Santos dan Randall, 1998: 55).

$nter)en"i dunia international "emakin tera"a dengan kedatangan im Bob "elaku 68

&ree!ortM#Mo+ano!!er D Aold $n# bertemu dengan oko(i dan Menteri 6*M di

$"tana Negara. Pertemuan "ingkat ter"ebut mengha"ilkan "urat 6*M

27


28/31

No.722F1>FM6MF201 tentang Permohonan Per!an'angan 8!era"i. *urat ini dinilai

bebera!a !ihak "ebagai 'ebakan agar da!at mengamankan !o"i"i &ree!ort di $ndone"ia. hal

ini mem!erlihatkan bah(a $ndone"ia ma"ih bergantung !ada &ree!ort.

III SIMPULAN DAN SA-AN

,% *im!ulan.

Berda"arkan !enelitian yang kami lakukan% maka *etelah !embaha"an !an'ang lebar diata"

diambil bebera!a ke"im!ulan yaitu<

1. 6)alua"i keberman/aatan &ree!ort di $ndone"ia !erlu dilakukan "e#ara menyeluruh

2. Penegakan hukum oleh Pemerintah $ndone"ia terhada! &ree!ort

>. ,er'a"ama yang dilakukan oleh $ndone"ia dengan &ree!ort tidak boleh lagi

mengakomodir ke!entingan &ree!ort "ebagaimana yang terlihat dalam ,ontrak ,arya $ dan

$$.

4. Perubahan !eraturan !erundang-undangan menyebabkan ke!emilikan "aham mayorita"

oleh !ihak $ndone"ia tidak !ernah ter#a!ai

28


29/31

. ,e!emilikan "aham mayorita" men'amin keuntungan ekonomi% "o"ial dan lainnya yang

di!eroleh Pemerintah $ndone"ia terma"uk "igni/ikan dalam mana'emen !er"uahaan dari

!lanning% organiing% a#tualiting% hingga #ontrolling "erta mem!romo"ikan ke!entingan

na"ional

,2 +ekomenda"i

1. ,embalikan kedaulatan negara ata" tambang di Pa!ua.

2. Tin'aukembali !eraturan turunan dari UU Minerba agar tidak bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan "ebelumnnya.

>. Mendorong !emerintah melakukan audit "e#ara menyeluruh terhada! &ree!ort "ebelum

Per!an'angan ,ontrak

4. Penegakan hukum dan !emberanta"a !rakti tindak ,,N

. Mendorong Pemerintah melalui BUMN agar mengambil "aham mayorita" PT &ree!ort

$ndone"ia om!any.

Namun ditengah ke"ulitan !olitik% ekonomi dan !enegakan hukum% "elalu ada !eluang

membangun o!timi"m untuk membangun ke"e'ahteraan umum% men#erda"kan kehidu!an

bang"a dan mem!er'uangkan keadilan.

29


30/31

Da.tar Pu"taka

1 United States Secuities and !"c#an$e %o&&ission, o'. cit., #l&. 3.

2 inestos.c".co&*+les*doc+nancials*annual*2014*-%/R2014.'d

3 /a Salen$, e'astian uu& dan Status uu& e&einta# dala&

onta aa eta&an$an, i&a uu&, #l&. 146

. atot Su'ano&o, uu& eta&an$an ineal dan atuaa di ;ndonesia,

i?aa, en$un$a' -ata en$uasaan =a&an$ ineal-ee'ot,


31/31

Sum)er $ain

/ ,on)en"i ene(a $K tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk *i!ilG

/ +ome *tatue o/ The $nternational riminal ourt% 199G

/ htt!. FF(((.eramu"lim.#om% diak"e" >1 anuari 2009G

/ Unahar $lya"% 7rab harus #ersatu 'adapi "srael %*uara Merdeka% 11 anuari 2009G

/ ?nanonim% I Data 5orban "nvasi 8aa% ter"edia

i htt!. FF(((.dak(atuna.#om diak"e" tanggal 2 Maret 2009G

/ : "srael 7kui gunakan #om Fosfor Putih;% ter"edia di

htt!. FF(((.eramu"lim.#om% diak"e" tanggal 11 ?!ril 2009.
http://www.eramuslim.com/http://www.eramuslim.com/

kejahatan perang israel kepada palestina dalam perspektif pelanggaran ham (1)

Documents