Persepsi Social terhadap Pengajuan Komponen Hidup Layak (KHL) oleh buruh kepada pemerintah.

Study kasus :

(upaya pengajuan KHL 2014 oleh buruh (yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI ) kepada pemerintah 1 mey 2014)

1. Latar belakang

Manusia didalam kehidupannya pada dasarnya memiliki banyak kebutuhan

yang harus terpanuhi. Baik memenuhi kebutuhannya secara pribadi,maupun

kebutuhan keluarganya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia

dituntut untuk bekerja. Melalui bekerja dapat menghasilkan upah atau gaji dalam

bentuk barang ataupun uang bagi pemenuhan hidupnya.

Banyak profesi pekerjaan yang dijalani manusia, mulai dari petani, nelayan,

buruh, pegawai negeri,dll. Saat ini lapangan pekerjaan terbukan dimana-mana, hal

ini dipicu adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat diberbagai bidang,

terutama perindustrian. Dan bekerja sebagai buruh adalah pilihan banyak orang

karena banyaknya lowongan yang dibuka oleh banyak perusahaan yang

membutuhkan banyak pekerja.

Buruh secara umum diartikan sebagai orang yang bekerja pada orang lain

dengan mendapat upah. Namun ruang lingkup dari pengertian buruh pada

dasarnya sangat luas. Banyak yang mengira bahwa buruh adalah para pekerja

pabrik saja atau para pekerja kasar yang bekerjanya menggunakan otot. Jika

dilihat melalui pengertian dari Undang-undang Nomor 13/2003 tentang

1

Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ” pekerja yang berarti setiap orang yang

bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Berdasarkan pengertian tersebut siapa pun yang bekerja pada orang lain dengan

menerima imbalan termasuk buruh.

Kehidupan buruh adalah sebagaimana manusia pada umumnya yaitu memiliki

komponen-komponen yang menunjang penghidupannya untuk hidup secara layak.

Sehingga untuk memenuhi standar hidup layak bagi para buruh, maka diperlukan

adanya Komponen Hidup Layak (KHL). KHL adalah suatu ketentuan yang

menjadi patokan untuk menentukan Upah Minimum (UMP) para buruh itu (UU

No.13 tahun 2003 pasal 88, ayat 4). Sehingga upah yang diterima buruh dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No 13 tahun

2012 menyebutkan dalam pasal 1 ayat 1, KHL adalah standar kebutuhan

pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1

(satu) bulan. Saat ini KHL yang berlaku hanya 60 item. Komponen tersebut

dikelompokkan menjadi tujuh yaitu Kelompok Makanan dan minuman (11 item),

Sandang (13 item), Pendidikan ( 2 item), Kesehatan (5 item), Transportasi (1

item), Rekreasi dan Tabungan ( 2 item),dan Perumahan (26 item).

Tetapi bagi para buruh KHL yang saat ini berlaku dirasa sudah tidak

memenuhi kebutuhan hidup mereka, mengingat untuk kehidupan saat ini

meningkat. Sehingga buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

mendata ulang komponen-komponen tersebut dan didapatkan hasilnya yaitu dari

60 komponen perlu dinaikkan menjadi 84 komponen. Komponen tambahan ada

2

24 item terdiri dari : Tas kerja, Sapu Tangan, Dompet, Jam Tangan, Jam Dinding,

Payung/Jas Hujan, Televisi LED 19 Inci, Radio Tape Recorder, Pembersih Muka,

Sisir, Minyak Rambut, Gunting kuku, Cotton Bud (korek kuping), Parfum, Bedak,

Lipstik, Hand and Body Lotion, Kapas, Cermin, dan Karbol pewangi, Suplemen,

Handphone dan Pulsa, Bioskop. (KSPI.or.id)

Pada tanggal 1 mei 2014 para buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan

demo kepada pemerintah pusat di Jakarta,untuk mengupayakan tuntutan para

buruh agar dapat dipenuhi. Secara logika memang tuntutan KHL buruh

merupakan komponen yang membuat mereka memiliki kehidupan yang layak.

Tetapi permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimanakan dengan

perusahaan itu sendiri yang memberikan upah, apakah mereka bersedia?. Tentu

hal ini menjadi banyak pertimbangan bagi pemerintah untuk memutuskan dan

juga perusahaan sebagai yang memberikan tuntutan tersebut. Oleh sebab itu

dipandangan masyarakat luas terjadi adanya tanggapan mengenai pengajuan KHL

tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa para buruh dianggap tidak wajar dalam

menaikkan jumlah komponen. Tanggapan lainnya mengatakan bahwa buruh asal-

asalan,tidak mempertimbangkan kondisi dari perusahaan dimana mereka bekerja.

Namun berbicara mengenai buruh, tentunya buruhpun memiliki hak pekerja

buruh , yang berarti buruh memiliki hak asasi, maupun hak bukan asasi. Hak asasi

adalah hak yang melekat pada diri buruh itu sendiri,yang dipunyai sejak lahir dan

jika hal itu lepas maka menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia.

Sedang hak bukan asasi adalah hak buruh yang telah diatur dalam peraturan

3

perundang undangan yang sifatnya non asasi. Di dalam peraturan ini campur

tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas.

Hak hak yang bukan asasi mengalami proses dan teru berkembang sesuai

dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat diatur dalam UUD. Didalam

Undang-Undang negara memiliki kkewajiban untuk melaksanakan hak

konstitusional, yaitu negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya , dan seluas luasnya kepada masyarakat. Pemerintah ikut campur tangan :

a. Operasi langsung : menyediakan lapangan kerja

b. Pengendalian langsung : pemberian izin bekerja

c. Pengendalian tidak langsung : pengawasan kerja

( sutedi.Ardian.2011:15)

Dari pengajuan KHL tersebut, perspektif sosial yang timbul dari masyarakat

secara luas terhadap tindakan para buruh dalam mengambil keputusan menaikkan

jumlah komponen KHL menjadi perbincangan yang selalu menarik bagi

masyarakat. Permasalahan mengenai mengapa para buruh menaikkan KHL

dengan menambahkan item-item yang dianggap tidak wajar namun tetap secara

ngotot para buruh memperjuangkannya. Hal ini menimbulkan banyak persepsi

yang muncul baik dimedia maupun dalam perbincangan orang secara

interpersonal.

Persepsi adalah pandangan seseorang atau pandangan secara umum

terhadap suatu objek tertentu. Dimana persepsi tersebut diutarakan dalam bentuk

opini atau pendapat dalam mengartikan objek tersebut. Hardjana.Agus m dalam

bukunya yang berjudul “komunikasi intrapersonal & interpersonal” menyatakan

4

bahwa : “Persepsi adalah pandangan orang tentang kenyataan. Persepsi

merupakan proses yang komplek yang dilakukan orang untuk memilih, mengatur,

dan memberikan makna kepada kenyataan yang dijumpai disekelilingnya.” Setiap

orang memiliki pandangan yang selalu berbeda satu dengan yang lainnya.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu proses yang

komplek didalam cara orang mengolah input yang masuk ke dalam koqnitif

seseorang. Pengolahan data dari objek yang diterima diatur dan diberi makna oleh

cara berpikirnya seseorang. Dan karena proses berpikir itu berbeda maka

pemaknaannya juga berbeda.

Tidaklah mudah membuat cara pandang seseorang itu sama. Ketika

menjumpai suatu objek yang sama, proses berpikir memiliki aspek yang berbeda-

beda menjasikan informasi yang dikeluarkan dari koqnitifnya akan memuat

keberagaman. Buruh, banyak yang menilai sebagai pekerja yang bekerjanya

memakai otot atau pekerja keras, tetapi pemikiran laiinya juga menyebutkan

bahwa buruh adalah semua orang yang bekerja pada orang maupun suatu

lembaga.

Maka tidaklah heran jika ketika banyak orang atau masyarakat sosial

menjumpai suatu kenyataan dari perilaku para buruh yang melakukan demo,

secara langsung dan tidak langsung setiap orang mengamati perilaku tersebut,

maka didalam koqnitif mereka timbul suatu proses untuk memaknai kejadian

tersebut.

Secara riil upaya pengajuan KHL 2014 oleh buruh (yang tergabung dalam

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI ) kepada pemerintah pada 1 mei

5

2014, terjadi hal yang menarik untuk di anlisa. Dimana proses analisa ini akan

membantu memiliki jalan keluar untuk memaknai secara benar apa yang sedang

terjadi pada buruh.

Buruh sifatnya lemah baik dari segi ekonomi, kedudukan maupun

pengaruhnya terhadap majikan. Oleh karena itu buruh-buruh tersebut tidak dapat

memperjuangkan hak-haknya secara individu tanpa mengoganisir dirinya kedalam

wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuannya itu. Wadah yang

tersedia bagi para buuh salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja

Indonesia (KSPI ). Melalui KPSI para buruh dapat menyalurkan pendapat-

pendapat mereka terutama dalam hal ekonomi.

Tugas dan fungsi KPSI adalah

konflik. Antara buruh, perusahaan, dan pemerintah, dimana buruh menuntut

hidup layak yang sesuai setandar mereka, namun dalam perhitungan pihak

perusahaan merasa keberatan jika Khl itu disetujui mengingat hasil dari prosuksi

belum tentu mampu menyuplai berbagai kebutuhan. Dipihak pemerintah sendiri

merasa kebingungan jika harus memutuskan perkara ini, menentukan kehidupan

baik buruh maupun perusahaan.

bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang

lain, yang member perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh

pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut ( Asikin, Zaenal.dkk. dasar-

dasr hokum perburuhan.2006.Pt.RajaGrafindo Persada: Jakarta)

persepsi sosial terjadi karena adanya masalah buruh ini tentunya bukan terjadi

dari satu atau beberapa individu, tetapi secara bersama atau kelompok, tentunya

6

pengaruh yang diakibatkan dari perilaku tersebut juga bersifat sosial. dan persepsi

itu didasarkan atas perilaku sosial dari setiap individu tersebut. Dan perilaku disini

tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh factor-faktor internal dan eksternal

tersebut. Melainkan perilaku itu akan mengikuti pola-pola tertentu yang

diciptakan oleh factor-faktor tersebut. (sarwono.sarlito wirawan.teori-teori

psikologi social. 2005.pt.rajagrafindo persada:Jakarta)

Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga ( kantor,perusahaan)

dengan mendapat gaji (upah)

Komponen hidup layak menurut pandangan pengusaha.

Perilaku tindakan..

Interaksi yang silakukan..

Teori pilihan rasional…

Referensi:

( sutedi Ardian.2011. hukum perburuhan.sinar grafika: Jakarta) 15-16

(hardjana.agus m. komunikasi intrapersonal & interpersonal. Kanisius: Jogjakarta. 2007) hal 40.

7