perkawinan (hukum islam)

8/7/2019 Perkawinan (Hukum Islam)

1/18

PEMBAHASAN

PERKAWINAN (HUKUM ISLAM)

A. Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan

a.1. Dasar Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai

seorang suami.

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka pemohon

wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat

tinggalnya.

Pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang

suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus dipenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka

3


2/18

Perjanjian yang dimaksud tidak diperlukan bagi suami apabila

istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat

menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya

selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebabsebab lainnya

yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

a.2. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Dalam hal

seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidakmampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua

yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan

kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh

dari wali, orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan

lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat

menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara-orang-

orang tersebut atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat

tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang

tersebut.

Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang

lain dan bercerai lagi, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan

perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya menentukan lain.

Sebelum perkawinan berlangsung harus dilakukan terlebih dahulu:

a. pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak akan kawin kepada

Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgerlijke Stand), yaitu

pegawai yang nantinya akan melangsungkan perkawinan

4


3/18

b. pengumuman (afkondiging) oleh pegawai tersebut tentang akan

dilangsungkan pernikahan itu.

a.3. Larangan Perkawinan

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau

pun ke atas

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu

antara saudara, antara seorang dengan saudara yang tua dan

antara seorang dengan saudara neneknya

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, danibu/bapak tiri

d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan,

saudara susuan, dan bibi/paman susuan

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari

seorang

f. Mempunyai hubungam yang oleh agamanya atau peraturan lain

yang berlaku, dilarang kawin.

a.4. Batalnya Perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau

istri

b. suami atau istri

c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan bekum

diputuskan

d. pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai

kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan

tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

5


4/18

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat

mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan

dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat

tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari

suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasanyang telah dikemukakan sebelumnya, gugur apabila mereka telah hidup

bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan

yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan

perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Seorang suami atau istri apat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang

melanggar hukum.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah

sangka mengenai diri suami atau istri.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat

berlangsungnya perkawinan.

Meskipun suatu pembatalan itu pada asasnya bertujuan untuk

mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan itu belum terjadi

tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan tidak boleh kitaberanggapan

seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan karena terlalu banyak

kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi. Karena itu,

keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika sudah

dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, maka anak-anak

ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah

6


5/18

b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik. Pihak yang

berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang

semstinya didapat sebagai suami atau istri dalam perkawinan

yang dibatalkan itu

c. orang-orang ketiga lainnya. Juga orang-orang ketiga yang berlaku

jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

a.5. Perjanjian Perkawinan

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang

berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan maka adakalanya

diadakan perjanjian perkawinan (huwelijksvoorwaarden). Perjanjian yangdemikian ini menurut undang-undang harusdiadakan sebelum perkawinan

dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak

atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak

perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat

diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah

dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya

dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak

diberikan kemerdekaan seluas-luasnya kecuali satu dua larangan yang

termuat dalam undang-undang dan asal saja tidak melanggar ketertiban

umum atau kesusilaan.

Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan

suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi

dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya

menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaotu perjanjian

percampuran laba-rugi (gemeenschap van winst en verlies) dan perjanjian

percampuran penghasilan (gemeenschap van vruchten en inkomsten).

7


6/18

a.6. Pencegahan Perkawinan

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu

dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk

mencegah atau menahan (stuiten) dilangsungkannya perkawinan, yaitu:

a. suami atau istri serta anak-anak dari suatu pihak yang hendak

kawin

b. orang tua kedua belah pihak

c. jaksa (officier van justitie)Mereka berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila

salah seorang dari calon mempelai beada di bawah pengampuan sehingga

dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi

calon mempelain yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-

orang tersebut.

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat

mencegah perkawinan yang baru.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah

hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan

juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai

diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan oleh pegawai

pencatat perkawinan.

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan

atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh

yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan

belum dicabut.

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan

atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya

pelanggaran meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Surat-surat yang harus diserahkan diserahkan kepada Pegawai

Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan perkawinan:

a. surat kelahiran masing-masing calon mempelai

8


7/18

b. surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya

izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat

perkawinan sendiri yang akan dibuat itu

c. proses verbal dari mana ternyata perantaraan hakim dalam hal

perantaraan ini dibutuhkan

d. surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian

perkawinan lama

e. surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan

telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari

sesuatu pihak

f. dispensasi dari presiden atau Menteri Kehakiman dalam hal ada

suatu larangan untuk kawin.a.7. Monogami

Monogami adalah sistem perkawinan yang hanya membolehkan

seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Pembuatan undang-undang tidak berhasil menghapukan poligami,

tetapi hanya berhasil untuk menetapkan bahwa pada asasnya dalam suatu

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, jadi hanya

berhasil mencapai asas monogami.

Ini merupakan suatu perbedaan penting di KUH Perdata, yang

sebagaimana diketahui menganut monogami mutlak, yang dapat dibaca

dalam pasal 27 yang berbunyi: Dalam waktu yang sama seorang laki-laki

hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya,

seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Dari

ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa kalau dua orang sudah terikat dalam

perkawinan maka tiap perkawinan kedua adalah batal demi hukum.

Dianutnya asas monogami mengndung arti bahwa masih ada

kemungkinan bagi seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri apabila

ia telah mendapat dispensasi.

Adapun yang memberikan dispensasi ini adalah Pengadilan Agama,

karena yang menurut hukumnya boleh ber-poligami adalah orang Islam.

Namun, undang-undang mempersulit dispensasi itu. Menurut pasal 4

UU Perkawinan, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat menjalakan kewajiban sebagai istri

9


8/18

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

UU Perkawinan membuat cukup banyak rintangan untuk melakukan

poligami. DI samping itu diterangkan dalam pasal 279 KUH Pidana yang

mengancam suami yang kawin lagi sedang ia tahu bahwa perkawinannya

sendiri merupakan halangan yang sah, dengan hukuman selama paling lama

5 (lima) tahun penjara. Yang dimaksudkan adalah seorang suami yang kawin

lagi secara gelap. Tindak pidana ini dinamakan penggelapan kedudukan

perdata.

10


9/18

B. Perkawinan dalam Hukum Islam

b.1. Dasar Perkawinan

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad

yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah

dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam makasetiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22

Tahun1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.

Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

b.2. Peminangan

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak

mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat

dipercaya. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih

perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah

rajiah, haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang juga untuk meminang

seoarang wanita yang sedang dipinang oleh pria lain selama pinangan pria

tersebut belum putus atau belum ada penolakkan dari pihak wanita.

Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang

putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang

telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

11


10/18

Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas

memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan

peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan

agama dan kebiasaan setempat sehingga terbina kerukunan dan saling

menghargai.

b.3. Rukun dan Syarat Perkawinan

b.3.1. Rukun

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. calon suami

b. calon istric. wali nikah

d. dua orang saksi

e. ijab dan kabul

b.3.2. Calon Mempelai

Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah

mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1

Thaun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan

(5) UU No.1 tahun 1974.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

b.3.3. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi

bagi calon mempelai wanita ynag bertindak untuk menikahkannya. Yang

bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat

Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Wali nikah terdiri dari:

a. wali nasab

b. wali hakim

12


11/18

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan.

Kelompok disesuaikan dengan susunan kekerabatan dengan calon mempelai

wanita.Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah,

kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung

ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-

laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama

atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untukbertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan.

b.3.4. Saksi Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang

laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna

rungu atau tuli. Saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah

serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah

dilangsungkan.

b.3.5. Akad Nikah

Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan

kabul yang diucapkan olah mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua

orang saksi.

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas

beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara

pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan

kepada orang lain.

Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara

pribadi.

13


12/18

b.4. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak

bertentangan dengan hukum Islam.

Penentuan mahar berdasarkan asaskesederhanaan dan kemudahan

yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar diberikan langsung kepada calon

mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Penyerahan mahar

dilakukan dengan tunai.

b.5. Perjanjian Perkawinan

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinandalam bentuk:

a. taklik talak

b. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria

setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak

yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di

masa yang akan datang.

Isi taklik tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.

Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul

terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-

sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan

pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan

tidak dapat dicabut kembali.

b.6. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu

perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri

yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan

Perundang-undangan.

14


13/18

Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu

dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai

kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan

yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang

masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon

suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali

permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau

dengan putusan Pengadilan Agama.

b.7. Batalnya Perkawinan

Perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan

akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun

salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raji.

b. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah diliannya.

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali

talak olehnya kecuali bila istri tersebut pernah menikah dengan

pria lain yang kemudian bercerai lagi bada al dukhul dari pria

tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai

hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu

yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 Tahun

1974.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan

dari istri atau istri-istrinya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan

Agama.

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih

menjadi istri pria lain yang mafqud.

15


14/18

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari

suami lain.

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan

sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 UU NO. 1 Tahun

1974.

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh

wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah

dari suami atau istri.

b. Suami atau istri.c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan

menurut undang-undang.

d. Para pihak yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan

syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peratuarn

Perundang-undangan.

Keputusan pembatalan perkawinan tidak dapat berlaku surut

terhadap:

a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri

murtad

b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan

beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum

antara anak dengan orang tuanya.

b.8. Kawin Hamil

Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawini dengan pria yang

telah menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah dapat

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan

dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

16


15/18

Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh

melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali

nikah.

Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wal nikahnya

masih berada dalam ihram maka perkawinannya tidak sah.

b.9. Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak

memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya

sampai empat orang istri. Syarat utama beristri lebih dari satu adalah suamiharus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Apabila syarat yang utama tersebut tidak mungkin dipenuhi maka

suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin

dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,

ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

d. istri tidak dapat menjalakan kewajiban sebagai istri

e. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan

f. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi:

a. adanya persetujuan istri

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

17


16/18

C. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antra seorang pria dengan

seorang wanita disebabkan:

1. karena pertalian nasab:

a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang

menurunkannya atau keturunannya

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. karena pertalian kerabat semenda:

a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas

istrinya

b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannyac. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya,

kecuali putusnya hubungan pekawinan dengan bekas istrinya

itu qobla al dukhul

d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. karena pertalian sesusuan:

a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut

garis lurus ke atas

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis

lurus ke bawah

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan

sesusuan ke bawah

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan

ke atas

e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu

perkawinan dengan pria lain

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan

pria lain

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang

mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

18


17/18

a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya

b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut berlaku meskipun istri-istrinya telak ditalak raji

tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang

wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang

keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah

talak raji ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali

perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raji.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali

b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian.Larangan melangsungkan perkawinan dengan istri yang telah ditalak

tiga kali gugur kalau istri tersebut telah kawin dengan pria lain kemudian

perkawinan tersebut putus bada dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan

seorang pria yang tidak beragama Islam.

Di dalam Al Quran, Surat IV (An Nisaa), terdapat beberapa hukum

perkawinan, yakni:

(Ayat 22): Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk

jalan (yang ditempuh).

(Ayat 23): Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudarmu yang perempuan; saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui

kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak

istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri;

tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu ( dan sudah kamu

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan

bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada

19


18/18

masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.

(Ayat 24): dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi

kamuselain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk

dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nimati

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menetukan

mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Ayat 25): Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yangtidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman,

ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu

miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari

sebahagian yang lain., karena itu kawinilah mereka ndengan seizin tuan

mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan

(pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila

mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan

pernuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman

wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu,

adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari

perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

20

perkawinan (hukum islam)

Documents