perjanjian kerja bersama waskita juli 2009

PERJANJIAN KERJA

BERSAMA

( PKB )

PT. WASKITA KARYAPersero

PT. WASKITA KARYAPersero

Edisi Juli 2009

Pengendali Karo SDM

PKB (Revisi Juli 2009) 1

BAB IPIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Perjanjian Kerja Bersama diadakan antara :

PT. Waskita Karya yang diwakili oleh Ir. Bambang E. Marsono, MM. sebagaiDirektur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara Nomor : KEP-126/MBU/2008 tanggal 24 Juni 2008, yang selanjutnyadisebut : Perusahaan

dengan

Serikat Pekerja Waskita, yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKodya Jakarta Timur sesuai No. Bukti Pencatatan : 506/IV/P/V/2005 tanggal 18 Mei2005, yang diwakili oleh Ir. Kristadi Juli Harjanto sebagai Ketua Umum yangdiangkat berdasarkan hasil Munas Serikat Pekerja Waskita tanggal 6 – 7 Juni 2007,yang selanjutnya disebut : Serikat Pekerja

Dengan ini Perusahaan dan Serikat Pekerja bersama-sama menyetujui membuat RevisiPerjanjian Kerja Bersama periode tahun 2008-2010 antara PT. Waskita Karyadengan Serikat Pekerja Waskita, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


BAB IIKETENTUAN UMUM

Pasal 1Istilah

Yang dimaksud dengan :

(1) Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian Kerja antara Perusahaan denganPegawai PT. Waskita Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Pekerja Waskita,yang disaksikan oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

(2) Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya.

(3) Serikat Pekerja Waskita adalah Serikat Pekerja yang anggotanya adalah PegawaiPT. Waskita Karya, dan telah terdaftar di Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKodya Jakarta Timur sesuai Surat Keputusan No. : 506/IV/P/V/2005 tanggal 18 Mei2005 tanggal 18 Mei 2005.

(4) Direksi adalah Direksi Perusahaan.

(5) Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perusahaan, yang hasilkerjanya untuk Perusahaan, yang menandatangani Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

(6) PKWTT adalah Perjanjian kerja antara Perusahaan dan Pegawai yang dibuat secaratertulis untuk jangka waktu tidak tertentu.

(7) PKWT adalah Perjanjian kerja antara Perusahaan dan Pegawai yang dibuat secaratertulis untuk jangka waktu tertentu.

(8) Keluarga adalah Keluarga Pegawai yang terdiri atas satu istri/suami dan anak yangsyah (paling banyak 3 orang, berusia kurang dari 25 tahun belum pernah kawin,tidak mempunyai penghasilan sendiri serta masih menjadi tanggungan Pegawai).

(9) Anak Perusahaan adalah Badan Usaha yang secara hukum sebagian atau seluruhsahamnya dimiliki oleh Perusahaan.

(10) Direksi Anak Perusahaan adalah Pegawai Perusahaan atau Profesional yang ditunjuksebagai Direksi Anak Perusahan.

(11) Jabatan adalah Jabatan Struktural, Operasional dan Fungsional dalam Perusahaan.

(12) ”Grade” adalah Tingkatan jabatan dan atau kompetensi pegawai yang ditetapkandengan SK Direksi

(13) Kompensasi adalah Imbal jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawaisesuai grade dan atau jabatan.

(14) Fasilitas adalah Imbal jasa yang berupa uang atau bukan uang yang diberikanPerusahaan kepada pegawai dan tidak termasuk sebagai dasar perhitunganpesangon.

(15) Unit Kerja adalah Bagian dari Perusahaan di Kantor Pusat yang mempunyaitanggung jawab satu tingkat dibawah Direksi.


(16) Unit Bisnis adalah Bagian dari Perusahaan di luar Kantor Pusat yang menanganikegiatan bisnis pada lingkup segmen pasar atau produk tertentu, terdiri dariWilayah dan Divisi.

(17) Proyek adalah Bagian dari Perusahaan yang secara langsung menangani kegiatanpelaksanaan kontrak antara Perusahaan sebagai Penyedia Jasa dengan PenggunaJasa.

(18) Organisasi Non Struktural adalah Organisasi Pegawai dan Organisasi Istri Pegawaidiluar Struktur Organisasi Perusahaan, antara lain Serikat Pekerja Waskita, RukunIbu Waskita, Koperasi, Organisasi Keagamaan dan Kesenian, Organisasi Profesiserta organisasi lain yang ada didalam Perusahaan.

Pasal 2Peraturan Pemerintah Tentang Persero

Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Persero, menyebutkan bahwaPegawai Persero adalah Pekerja Persero yang pengangkatan dan pemberhentian,kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja sesuaidengan Peraturan Perundang – Undangan dibidang Ketenagakerjaan.

Pasal 3Lingkup Kesepakatan

(1) Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita sepakat bahwa Perjanjian Kerja Bersamaini berlaku dan mengikat bagi Perusahaan dan seluruh Pegawai PT. Waskita Karya.

(2) Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita sepakat bahwa disamping Perjanjian KerjaBersama ini, Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita tetap memiliki hak-hak lainnyayang diatur dan dilindungi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undanganlainnya.

(3) Dalam hal Perusahaan atau Serikat Pekerja Waskita mengadakan perubahan namaatau penggabungan dengan badan atau bentuk lain, maka ketentuan dalamPerjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku bagi Pegawai dan Perusahaan, sampaidengan berakhir masa berlakunya Kesepakatan ini, kecuali apabila sebelum itu adaperubahan yang disepakati bersama oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita.

Pasal 4Kewajiban Serikat Pekerja Waskita

(1) Mendukung Perusahaan dalam mengatur dan mengawasi Pegawai yang menjadianggotanya sesuai dengan kebijakan Perusahaan, dengan tetap mengindahkanPeraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan menghormati serta tidakmencampuri urusan Perusahaan di luar bidang kepegawaian, sepanjang tidakmerugikan kepentingan Pegawai.

(2) Menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dengan Perusahaan secara Bipartit(Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita).

(3) Turut serta menegakkan dan memelihara disiplin kerja, tanggung jawab, dan


loyalitas anggotanya terhadap Perusahaan, demi tercapainya ketenangan kerja dankelancaran usaha.

(4) Bersama-sama Perusahaan memasyarakatkan isi, maksud dan tujuan dari PKBbeserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, sehingga PKB tersebut dilaksanakandengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 5Kewajiban Perusahaan

(1) Mengakui bahwa Serikat Pekerja Waskita adalah merupakan organisasi pekerjayang sah mewakili anggotanya dilingkungan Perusahaan, dan bersama–samaSerikat Pekerja Waskita memasyarakatkan isi, maksud, dan tujuan dari PKB besertaketentuan – ketentuan pelaksanaannya.

(2) Menerima, memperhatikan dan menyelesaikan setiap permasalahanketenagakerjaan yang disampaikan oleh Serikat Pekerja Waskita menurut proseduryang berlaku, baik secara formal maupun informal.

(3) Berkewajiban menghormati dan tidak mencampuri urusan intern organisasi SerikatPekerja Waskita, sepanjang kegiatannya tidak melanggar Undang-undang danPeraturan yang berlaku, yang dapat merugikan dan/atau menjatuhkan citraPerusahaan.

(4) Dalam hal terjadi mutasi pada Pegawai yang menduduki pengurus Serikat Pekerja,maka Perusahaan wajib bermusyawarah terlebih dulu dengan Pengurus SerikatPekerja Waskita.

Pasal 6Hak Serikat Pekerja Waskita

(1) Mengadakan kegiatan organisasi dengan para anggotanya, dan organisasi lain yangada hubungannya dengan Serikat Pekerja, keluar maupun kedalam.

(2) Mewakili anggotanya dalam setiap perundingan penyelesaian permasalahankepegawaian dengan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

(3) Mendapatkan perlindungan dari segala intimidasi dalam bentuk apapun terhadappengurus Serikat Pekerja sesuai Undang- undang No. 21 tahun 2000 tentangSerikat Pekerja.

Pasal 7Hak Perusahaan

(1) Menentukan kebijakan Perusahaan dan mengelola kegiatan-kegiatan Perusahaan.

(2) Meminta kepada Pegawai agar semaksimal mungkin memberikan daya upaya danprestasi kerjanya bagi Perusahaan.

(3) Memilih dan mempekerjakan tenaga ahli untuk suatu pekerjaan tertentu.

(4) Menerima, mengangkat dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan-


ketentuan dalam PKB.

(5) Memindahkan dan memutasikan pegawai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan danketentuan dalam PKB.

Pasal 8Fasilitas Serikat Pekerja Waskita

(1) Perusahaan menyediakan ruangan kantor serta perlengkapannya, termasuk tempatuntuk papan nama dan tempat menempelkan pengumuman, sehubungan dengankegiatan Serikat Pekerja Waskita.

(2) Untuk kegiatan external Serikat Pekerja Waskita, Perusahaan menyediakan saranatransportasi melalui Biro Sekretariat Perusahaan.

(3) Perusahaan memberikan ijin dan fasilitas kepada anggota Pengurus Serikat PekerjaWaskita, dalam hal :

- Meninggalkan pekerjaan dalam rangka tugas organisasi, atau memenuhipanggilan Pemerintah guna kepentingan organisasi atau kepentingan negara,dengan tetap mendapatkan penghasilan penuh dan tidak mengurangi hak cuti.

- Melakukan pemungutan iuran anggota Serikat Pekerja Waskita setiap bulan,sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tanggaorganisasi melalui ceck of system.

- Mengadakan pertemuan dengan para anggotanya dengan menggunakan fasilitasperusahaan.


BAB IIISTATUS DAN BATAS USIA KERJA

Pasal 9Status Pegawai

(1) Pegawai Perusahaan dibagi sebagai berikut :

a. PT (Pegawai Tetap), adalah pegawai yang pengelolaan dan pembinaannyadilakukan oleh Kantor Pusat. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)ditandatangani oleh Direksi, dalam hal ini Direktur yang membidangi SumberDaya Manusia.

b. PTT (Pegawai Tidak Tetap), adalah pegawai yang pengelolaan dan pembinaan-nya dilakukan oleh Kantor Pusat. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

c. PTU (Pegawai Tetap Unit Bisnis), adalah pegawai yang pengelolaan danpembinaannya dilakukan oleh Unit Bisnis. PKWT (Perjanjian Kerja WaktuTertentu) ditandatangani oleh Kepala Unit Bisnis.

d. PTTU (Pegawai Tidak Tetap Unit Bisnis), adalah pegawai yang pengelolaan danpembinaannya dilakukan oleh Unit Bisnis. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu) ditandatangani oleh Kepala Unit Bisnis.

(2) Format dan isi PKWTT dan PKWT sesuai dengan contoh yang tertera padaLampiran-1 dan Lampiran-2.

Pasal 10Pengangkatan Pegawai

Diatur didalam Prosedur Waskita Dibidang SDM.

Pasal 11Batas Usia Kerja/Pensiun

(1) Batas usia kerja/ pensiun PT/PTU ditentukan maksimal 55 tahun.

(2) Untuk kepentingan yang bersifat khusus, penyimpangan batas usia kerja hanyadapat dilakukan setelah melalui kesepakatan antara Perusahaan dengan SerikatPekerja Waskita.

(3) Sebelum menjalani pensiun, PT/PTU wajib menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP)selama 1 (satu) tahun.

(4) PT/PTU yang tenaganya masih dibutuhkan oleh Perusahaan pada saat MPPPerusahaan dapat meminta pegawai yang bersangkutan tidak menggunakan hakMPP dengan ketentuan sbb :a. Pegawai yang bersangkutan bersedia dan setuju ;b. Diberikan kompensasi MPP sesuai pasal 38 ayat (6).

(5) PT/PTU yang berhenti bukan karena usia pensiun, berhak untuk tidak masuk kerja


selama 1 (satu) bulan sebelum berhenti, dengan mendapat penghasilan penuh padabulan tersebut.

(6) Bagi pegawai yang berhenti tersebut ayat (4), hak-haknya diperhitungkan sampaidengan tanggal pemberhentiannya.

(7) PT/PTU dapat meminta pensiun dipercepat pada saat usianya telah mencapai 45tahun atau telah memiliki masa kerja minimal 20 tahun.

BAB IVKEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 12Kewajiban

(1) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan dari pada kepentingangolongan, pribadi, keluarga, kerabat dan/atau pihak lain.

(2) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugasjabatan yang diserahkan kepadanya.

(3) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan.

(4) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.

(5) Pegawai wajib menjalani penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas,mutasi dan detasir, berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yangberwenang.

(6) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif dengan Atasan,Bawahan, maupun Rekan Sekerja.

(7) Pegawai wajib bersikap/berperilaku baik dan menjaga kesopanan di dalam ataupundi luar Perusahaan.

(8) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengantugas dan/atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suaraataupun perintah/pernyataan lisan dari Atasannya.

(9) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari-haridan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Perusahaan diluar tempat tugasnya.

(10) Pegawai wajib melakukan kerja lembur atas perintah Atasan yang berwenang,apabila pekerjaan harus dilaksanakan di luar jam kerja yang ditetapkan Perusahaan.

(11) Pegawai wajib melaporkan kepada Atasannya setiap terjadi kecurian ataukehilangan harta milik Perusahaan yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.


Pasal 13Hari Kerja dan Jam Kerja

Hari dan jam kerja Perusahaan yang berlaku di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor UnitBisnis, ditetapkan sebagai berikut :

- Senin sd. Jum’at : pk. 08.00 sd. 17.00 waktu setempat.- Istirahat 1 jam, kecuali hari Jum’at istirahat 2 jam.- Sabtu & Minggu : libur

(2) Hari dan jam kerja Proyek ditentukan oleh Kepala Unit Bisnis, dengan ketentuanjumlah jam kerja efektif tidak melebihi 8 (delapan) jam per-hari dan 40 (empatpuluh) jam per-minggu.

(3) Untuk memberi toleransi mengganti waktu keterlambatan hadir ditempat tugasmenurut jam kerja normal, maka Unit Kerja menggunakan Sistem Jam KerjaFleksibel, maksimal 60 (enam puluh) menit sesudah jam kerja normal pada hariyang sama.

(4) Kepala Unit Bisnis diberi kewenangan untuk menetapkan Sistem Jam Kerja Fleksibeldilingkungan kerjanya masing-masing.

(5) Waktu keterlambatan hadir ditempat tugas yang tidak tergantikan pada kejadianseperti pada ayat 3 diatas akan diperhitungkan dalam menghitung TunjanganKehadiran bulan terkait.

(6) Hari dan jam kerja tersebut ayat (1) dan (2) dapat berubah karena :

a. Adanya ketentuan jam kerja yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Daerah.b. Terjadinya penurunan kegiatan usaha Perusahaan.c. Terjadinya perubahan situasi politik, ekonomi dan sosial setempat.d. Sebab-sebab lain yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha yang ditetapkan oleh

Direksi atau Pejabat yang berwenang dengan terlebih dahulu bermusyawarahdengan Serikat Pekerja Waskita.

(7) Khusus untuk jam kerja di Proyek, karena ketatnya jadual pelaksanaan kerjasehingga memaksa dilakukan kerja malam hari, maka Kepala Proyek diperkenankanmengatur jam kerja secara “shift” (giliran), untuk mengantisipasi adanyapergeseran jam kerja sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan, denganketentuan bahwa jumlah jam kerja efektif tidak boleh lebih dari 8 (delapan) jamper-hari dan 40 jam per minggu.

(8) Perusahaan memberikan libur pada hari-hari libur resmi yang ditetapkanPemerintah.


BAB VPEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA

DENGAN TETAP MENDAPATKAN KOMPENSASI

Pasal 14Cuti

(1) Pegawai yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, berhakatas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.

(2) Cuti tahunan tersebut pada ayat (1) adalah pembebasan tugas pada hari-hari kerja(tidak termasuk hari libur) yang disetujui oleh Direksi atau Atasan yang berwenang.

(3) Cuti tahunan tersebut pada ayat (1) dapat diambil/digunakan sekaligus atau secarabertahap, sesuai dengan kebutuhan pegawai.

(4) Hak cuti tahunan menjadi gugur apabila pegawai tidak mengambil/menggunakannya paling lambat 6 (enam) bulan pertama pada tahun berikutnya.

(5) PT/PTU yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus, berhak atasistirahat panjang/ cuti besar selama 25 (dua puluh lima) hari kerja secara terusmenerus dengan tetap mendapatkan penghasilan penuh.

(6) Pada saat pegawai menggunakan cuti besarnya, maka cuti tahunan pegawai padatahun yang sama menjadi gugur (sesuai Pasal 3 ayat 1 Kepmenakertrans RI No. :Kep.51/MEN/IV/2004).

(7) Istirahat panjang/cuti besar sesuai ketentuan Pasal 79 ayat d Undang-UndangKetenagakerjaan RI No. 13 tahun 2003 akan timbul lagi 6 tahun setelah hakistirahat panjang /cuti diambil.

(8) Penundaan cuti besar yang diajukan oleh pegawai hanya bisa ditunda maksimal 6bulan sampai 2 (dua) kali, pengajuan yang ke 3 (tiga) wajib disetujui perusahaan.Hak cuti besar berikutnya dihitung 6 tahun sejak hak istirahat panjang telahdisetujui dan dijalankan.

(9) Hak istirahat panjang gugur apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak hak istirahatpanjang (besar) berikutnya timbul Pegawai tidak mempergunakan haknya.

(10) Hak cuti tahunan dan istirahat panjang/cuti besar yang tidak dapat diambil yangdisebabkan karena kepentingan Perusahaan, maka kepada Pegawai akan diberikancuti pengganti pada hari-hari yang lain.

(11) Cuti sakit, adalah cuti bagi Pegawai yang menjalani rawat inap, termasuk rawatjalan sesudahnya, berdasarkan Surat Keterangan Dokter.

(12) Cuti bersalin, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Dokter, maksimal selama 3(tiga) bulan dan waktunya diatur 1,5 bulan sesuai perhitungan Dokter ahlikandungan/bidan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Apabila yangbersangkutan menghendaki lain, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

(13) Cuti gugur kandungan adalah cuti bagi Pegawai wanita yang mengalami kegugurankandungan berdasarkan Surat Keterangan Dokter, maksimal selama satu setengah


bulan.

(14) Cuti haid, adalah cuti bagi Pegawai wanita yang diberikan pada hari pertama dankedua waktu haid, sekali dalam sebulan.

(15) Cuti diluar tanggungan Perusahaan, adalah cuti yang diberikan kepada PT/PTU yangtelah memiliki masa kerja minimal 6 (enam) tahun, waktu cuti maksimal selama 2(dua) tahun atas permohonan sendiri untuk melanjutkan pendidikan atas biayasendiri yang disetujui oleh Direksi.

(16) Libur bersama diberikan kepada pegawai pada hari raya keagamaan selama 4 harikerja dalam setahun, tanpa mengurangi hak cuti tahunan.

Pasal 15Ijin Tidak Masuk Kerja

(1) Pegawai dapat diberikan ijin tidak masuk kerja untuk kepentingan :

a. Pegawai menikah : 3 harib. Anak Pegawai menikah : 2 haric. Isteri melahirkan atau gugur kandungan : 2 harid. Mengkhitankan anak/Membaptiskan anak : 2 harie. Suami/Istri, anak atau orang tua/mertua meninggal dunia : 2 harif. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : 1 harig. Ijin sakit berdasarkan surat dokter maksimal 3 kali atau maksimal 6 hari

dalam sebulan.

(2) Lama ijin tidak masuk kerja pada ayat (1) a s/d f pasal ini tidak termasuk waktuperjalanan, yang diperhitungkan maksimum 2 hari kerja.

(3) Penggunaan ijin tidak masuk kerja tersebut ayat (1) pasal ini, tidak diperhitungkandengan hak cuti tahunan Pegawai.

(4) Pegawai dapat diberikan ijin tidak masuk kerja untuk menunaikan ibadahkeagamaannya ke Tanah Suci hanya sekali selama bekerja di Perusahaan, maksimalselama 45 hari kalender, dengan ketentuan hak cuti tahunannya pada tahun yangsama menjadi gugur.

Pasal 16Tata Cara Cuti/Ijin Tidak Masuk Kerja

(1) Permohonan cuti dan/atau ijin tidak masuk kerja diajukan Pegawai kepadaAtasannya yang berwenang, dengan menggunakan formulir sebagaimana terterapada Lampiran 3.

(2) Pejabat yang berwenang memberi ijin cuti dan/atau ijin tidak masuk kerja, adalah :di Kantor Pusat : Direksi/Kepala Birodi Unit Bisnis : Kepala Wilayah/ Divisi/ Cabang/ Proyekdi Proyek : Kepala Proyek

(3) Cuti tahunan hanya dapat ditunda oleh atasan yang berwenang maksimal 2 (dua)kali.

(4) Cuti dan/atau ijin tidak masuk kerja untuk Karo/Kawil/Kadiv/Wakawil/Wakadiv/


Kabag Kantor Pusat harus mendapat persetujuan dari Direksi, sedangkan untukKacab/Kabag Wilayah/Kabag Divisi/Kapro dan Staf harus mendapat persetujuan dariKepala Unit Kerja/Bisnis.

BAB VIMUTASI DAN DETASIR

Pasal 17Biaya Mutasi

(1) Perjalanan Mutasi ialah Perjalanan dari tempat tugas lama ke tempat tugas barusesuai surat Keputusan Direksi atau Pejabat yang berwenang.

(2) Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan mutasi dengan keluarganya, diberibiaya mutasi yang terdiri dari :

a. Biaya angkutan bagi pegawai dan keluarganya, sebagaimana tertera padaLampiran 4.

b. Uang harian bagi pegawai dan keluarganya, sebagaimana pada Lampiran 5.

c. Biaya pengepakan dan angkutan barang/ perabot rumah tangga, sebagaimanatertera pada Lampiran 6.

d. Bantuan biaya pindah sekolah anak, sebagaimana tertera pada Lampiran 7.

e. Biaya mutasi dapat dibayarkan apabila :

i. Apabila pegawai pindah tugas dari tempat tugas lama ke tempat tugas barudalam Unit Bisnis dengan memenuhi ketentuan :- Pindah domisili antar daerah/kota ; dan- Waktu penugasan lebih dari 6 (enam) bulan ; dan- Membawa keluarga ke tempat tugas baru.

ii. Apabila pegawai pindah tugas dari tempat tugas lama ke tempat tugas baruantar Unit Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi, dengan memenuhiketentuan sbb :- Pindah domisili antar daerah/kota ; dan- Waktu penugasan diperkirakan lebih dari 6 (enam) bulan ; dan- Membawa keluarga.

iii. Bagi pegawai yang tidak membawa keluarga yang ditugaskan di proyek lebihdari 3 (tiga) bulan, diberikan fasilitas untuk menengok keluarga atas biayaPerusahaan, maksimal selama 5 hari kerja (diluar waktu perjalanan).

(3) Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan mutasi bersama keluarganya,Perusahaan menyediakan tunjangan domisili dalam bentuk sewa/kontrak selamamaksimal 2 tahun, dengan nilai sewa/kontrak (pertahun) sebagaimana tertera padaLampiran 8.

(4) Pegawai yang menempati rumah tersebut ayat (3), tidak diberikan lagi tunjangandomisili bulanan dalam Paket Kompensasi yang bersangkutan.

(5) Setiap anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan mutasi bersama pegawai,harus diterangkan nama dan umur masing-masing dalam Surat Tugas dan SuratPerintah Jalan.


(6) Bagi anak ke 4 dan seterusnya dan atau anak yang berumur lebih dari 25 tahunyang masih belum bekerja dan/atau belum menikah, tidak diberi uang harian, tetapidibayar tiket angkutan perjalanan saja, sebagaimana tertera dalam Lampiran 4.

(7) Khusus bagi pegawai belum menikah yang melaksanakan perjalanan mutasi, biayapengepakan dan angkutan barang/perabot rumah tangga dibayar 50% dariketentuan tersebut ayat (2) huruf c.

(8) Lama perjalanan Mutasi yang menggunakan Pesawat Udara, ditetapkan maksimal 1(satu) hari.

(9) Lama perjalanan Mutasi yang menggunakan Angkutan Darat/Laut, sesuai denganwaktu perjalanan yang sebenarnya.

Pasal 18Detasir

(1) Detasir ialah penugasan sementara bagi pegawai yang mempunyai keahlian khususdari tempat tugas pegawai ketempat tugas baru diluar unit kerjanya yang berjarak75 Km, dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang1 (satu) kali maksimal 3 (tiga) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(2) Bagi pegawai yang melaksanakan tugas Detasir, berhak mendapatkan:

a. Biaya Angkutan.b. Uang Harian perjalanan.c. Akomodasi / penginapan.d. Uang Harian Detasir.

(3) Biaya Angkutan dan uang harian perjalanan dibayar oleh unit kerja asal dandibebankan (R/K) kepada unit kerja penerima detasir, ditetapkan masing-masingsebagaimana tertera pada Lampiran 4 dan 5.

(4) Akomodasi / penginapan disediakan oleh unit kerja penerima detasir.

(5) Uang harian detasir dibayar oleh Unit Kerja penerima detasir, ditetapkansebagaimana tertera pada Lampiran 9.


BAB VIIHAK PEGAWAI

Pasal 19Kompensasi Pegawai

(1) Kompensasi Pegawai terdiri dari Penghasilan Pegawai dan Fasilitas.

(2) Kompensasi kepada pegawai ditetapkan berdasarkan grade, jabatan dan tempattugas.

Pasal 20Penghasilan Pegawai

Penghasilan Pegawai adalah imbal jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawaipada setiap akhir bulan, terdiri :

(1) Gaji Pokok(2) Tunjangan

Pasal 21Gaji Pokok

Gaji Pokok adalah komponen imbal jasa dasar/langsung yang diberikan oleh Perusahaankepada Pegawai sesuai dengan sesuai dengan grade yang diduduki, dengan rumusansebagai berikut :

Gaji pokok = IG x HT

dimana :

IG = Indeks Grade, besaran (angka) yang tertera dalam Matriks Grade Pegawai.HT = Harga Tetap, suatu konstanta yang nilainya ditetapkan oleh Direksi,

berdasarkan kemampuan Perusahaan.

Pasal 22Tunjangan

(1) Tunjangan adalah komponen imbal jasa tambahan/tidak langsung yang diberikanoleh Perusahaan kepada pegawai berupa uang dan dimaksudkan guna memenuhikebutuhan pegawai sesuai dengan peran dan tanggung jawab dalam melaksanakanpekerjaannya.

(2) Tunjangan diberikan secara bersamaan dan menjadi bagian dari penghasilanpegawai.

(3) Komponen tunjangan terdiri dari :

a. Tunjangan Pendidikanb. Tunjangan Kehadiranc. Tunjangan Tempat Tinggald. Tunjangan Jabatane. Tunjangan Fiskal


f. Tunjangan Khusus

(4) Besarnya Tunjangan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direksi.

Pasal 23Fasilitas

(1) Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa aman dan tenteram bagi pegawai dankeluarganya selama pegawai menjalankan tugas. Semua komponen fasilitas bukanmerupakan bagian dari Penghasilan Pegawai.

(2) Besarnya Tunjangan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direksi, terdiri dari :

a. Allowance Keahlianb. Allowance Lokasic. Penggantian Biaya Perawatan Kesehatand. Medical Check Upe. Bantuan Biaya Telepon Pejabatf. Pakaian Seragam Kerjag. Tunjangan Hari Raya Keagamaanh. Bantuan penggantian kaca mata/alat bantu dengari. Bantuan bagi pegawai/keluarga pada saat meninggal dunia.

(2) Allowance Keahlian adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawaiberupa uang atas keahlian profesi yang dimiliki yang ditujukan dengan kepemilikanSertifikat Keahlian (SKA) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi, atauadanya pengakuan oleh Perusahaan atas keahlian khusus yang dimiliki pegawai.

(3) Allowance Lokasi merupakan allowance untuk menyesuaikan penghasilan pegawaidengan kondisi lokasi tempat tugas yang beragam di seluruh wilayah operasiPerusahaan, dalam aspek biaya hidup (living cost), transportasi dari tempat tugaske home base (tempat tinggal keluarga/Kantor Unit Kerja yang menugasi), sertakompensasi bila pegawai ditugaskan di daerah yang mengandung risiko keamanantinggi.

(4) Bidang keahlian dan keahlian khusus yang memperoleh allowance serta besarnyaallowance Keahlian dan Lokasi diatur dalam Keputusan Direktur yang membidangiSumber Daya Manusia.

Pasal 24Asuransi Jiwa untuk Daerah Konflik

(1) Asuransi Jiwa dalam bentuk polis diberikan kepada pegawai yang bekerja padadaerah-daerah yang mengalami kerawanan keamanan seperti : pemberontakan,pertikaian, peperangan, dan sebagainya.

(2) Penetapan daerah rawan keamanan tersebut ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanDireksi.


Pasal 25Tunjangan Fiskal

(1) Tunjangan Fiskal diberikan kepada Pegawai yang jumlah penghasilan bulanannyaterkena kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pegawai (PPh pasal 21) sesuaidengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

(2) Tunjangan Fiskal tersebut ayat (1), digunakan untuk membayar Pajak PenghasilanPegawai (PPh Pasal 21) yang akan disetorkan oleh Perusahaan setiap bulan ke KasNegara setempat, dan Pegawai akan menerima Bukti Penyetoran PPh Pasal 21tersebut dari Perusahaan pada akhir tahun fiskal.

Pasal 26Perawatan Kesehatan

(1) PT/PTU dengan keluarganya dan PTT/PTTU tanpa keluarganya, berhak atas fasilitasperawatan kesehatan, berupa :

a. Penggantian biaya rawat inap (opname) di Rumah Sakit, Poliklinik atauPuskesmas yang disetujui oleh Perusahaan, maksimal selama 6 (enam) bulandalam setahun, kecuali bagi Pegawai yang dirawat akibat kecelakaan kerja.

b. Penggantian biaya bersalin maksimal 3 x (tiga kali) melahirkan bagi PegawaiWanita/Istri Pegawai yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun, diRumah Sakit, Poliklinik, atau Puskesmas rujukan yang disetujui oleh Perusahaan.

c. Penggantian biaya rawat jalan pasca rawat inap atas saran dan/atau petunjukDokter, yang dilakukan di Rumah Sakit yang disetujui Perusahaan atau RumahSakit lain yang disetujui Perusahaan maksimal selama 6 bulan.

d. Penggantian biaya rawat di Unit Gawat Darurat (UGD) atau menjalani operasikecil tanpa rawat inap berdasarkan petunjuk dokter dan dilakukan di Rumah Sakityang disetujui oleh Perusahaan.

(2) PTT/PTTU yang telah memiliki masa kerja 2 tahun, keluarganya berhak atas fasilitasperawatan kesehatan berupa penggantian biaya rawat inap (opname) di Rumahsakit, Poliklinik atau Puskesmas yang disetujui Perusahaan, maksimal selama 3 (tiga)bulan dalam setahun.

(3) Fasilitas rawat inap atau bersalin tersebut ayat (1) & (2) ditetapkan sebagai standarbiaya Rumah Sakit Mitra Internasional sbb :

No. J a b a t a n Fasilitas Kelas

1 Kepala Unit Kerja/BisnisAsisten DireksiWakil Kepala Unit BisnisKepala Proyek Tipe A

VIP

2 Kabag Unit Bisnis/KerjaKacab Utama/Madya/MudaKapro Tipe B/CKasi A/B

I


Kepala LapanganPelaksana UtamaGrade 9 – 11

3 Kasi CPelaksana Madya/MudaGrade 5 – 8

II

4 Grade 1 – 4 III

(4) Apabila Pegawai di rawat diluar rumah sakit Mitra International, diberikan fasilitassetara dengan harga kelas sesuai tabel diatas.

(5) Biaya rawat inap tersebut pada ayat (3) diganti/dibayar penuh oleh Perusahaan,apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Ada surat keterangan Dokter yang menerangan bahwa Pegawai dan/ataukeluarganya harus menjalani rawat inap.

b. Memberitahukan kepada Pimpinan Unit Kerja, dalam hal ini pejabat yangmenangani bidang Sumber Daya Manusia, paling lambat dalam jangka waktu 3 x24 jam.

c. Dirawat di Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas yang ditunjuk oleh Perusahaan, atauRumah Sakit/Poliklinik lain, dengan biaya maksimal sebesar biaya Rumah SakitMitra Keluarga di Jakarta.

d. Penggantian biaya rawat inap yang diajukan belum kadaluwarsa, yaitu tidak lebihdari 3 (tiga) bulan setelah selesai menjalani rawat inap.

(6) Apabila kelas yang ditentukan tersebut pada ayat (3) menurut Pimpinan RumahSakit/Poliklinik sedang penuh, sehingga Pegawai atau keluarganya dirawat dalamkelas yang lebih tinggi tanpa persetujuan Perusahaan, maka selisih biaya rawatinapnya ditanggung oleh Pegawai sendiri.

(7) Bagi Istri/Suami Pegawai yang bekerja pada Instansi lain, yang biaya rawat inapnyaditanggung oleh Instansi tersebut, maka Perusahaan tidak membayar biaya rawatinap bagi pegawai tersebut.

Pasal 27Kaca Mata, Lensa Lunak dan Alat Bantu Pendengaran

(1) Penggantian biaya pembelian kaca mata/lensa lunak dapat diberikan kepadaPegawai, berdasarkan resep Dokter Ahli Mata/Refraksionis, untuk lensa maksimalSekali dalam Satu Tahun Kalender, untuk gagang maksimal Sekali dalam Dua TahunKalender, yang besarnya tertera dalam Lampiran 10.

(2) Penggantian biaya pembelian alat Bantu pendengaran dapat diberikan kepadaPegawai Sekali dalam Satu Tahun Kalender, berdasarkan resep dari Dokter AhliTelinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) yang besarnya tertera dalam Lampiran 10.


Pasal 28Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check Up)

(1) Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check Up) atas biaya Perusahaan diberikanSekali dalam Satu Tahun Kalender kepada PT/PTU dan PTT/PTTU.

(2) Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check Up) untuk pekerjaan tertentu yangmemerlukan pemeriksaan khusus ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Paket fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala tersebut ditetapkan berdasarkanjabatan, grade, tingkat risiko dan beban pekerjaan.

(4) Apabila hasil Medical Check Up mengindikasikan adanya penyakit serius yangmemerlukan tindak lanjut dan pemeriksaan secara intensif yang dibuktikan dengansurat keterangan dokter ahli, maka biaya pemeriksaan ditanggung oleh Perusahaan.

Pasal 29Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan

(1) Perusahaan menyediakan alat-alat Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan(K3L) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentangKeselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah yangberlaku.

(2) Pegawai berhak memperoleh fasilitas kerja, dan alat-alat K3L sesuai dengan sifattugas dan lokasi kerja.

(3) Pegawai wajib memakai dan memelihara alat-alat K3L yang disediakan olehPerusahaan, yang merupakan pinjaman, dan tidak dibenarkan untuk dimiliki,disalahgunakan, atau dipindahtangankan kepada pihak yang tidak berhak.

(4) Perusahaan dapat membebankan ganti rugi sebagian atau seluruhnya kepadaPegawai, yang karena kelalaian atau kesengajaannya mengakibatkan hilang ataurusaknya alat-alat K3L yang dipakainya.

(5) Pegawai wajib ikut aktif ambil bagian dalam usaha pencegahan dan penanggulangankecelakaan/kebakaran dan pencemaran dilingkungan kerjanya.

(6) Pegawai wajib melaporkan setiap kecelakaan/kebakaran yang terjadi dilingkungankerjanya, dan wajib memberikan keterangan yang benar kepada petugas yangditunjuk Perusahaan untuk menyelidiki peristiwa dimaksud.

(7) Demi kepentingan Perusahaan dan diri pribadinya, Pegawai wajib mematuhi/mentaatisemua Peraturan Perundangan tentang K3L di Perusahaan.

Pasal 30Pakaian Seragam Kerja

(1) Perusahaan memberikan pakaian seragam kerja 2 (dua) pasang setiap tahun, yangdiberikan pada setiap awal tahun sesuai instruksi Direksi.

(2) Pakaian seragam kerja wajib dipakai pada hari kerja yang ketentuan harinyaditetapkan dengan keputusan Direksi.


Pasal 31Bantuan Makan Siang

(1) Pegawai diberikan bantuan makan siang secara natura pada setiap hari kerja.

(2) Pelaksanaan makan siang tersebut ayat (1) diatur oleh masing-masing Unit Kerja/ Bisnis.

Pasal 32Bantuan Biaya Telepon

Biaya telepon di rumah pejabat tertentu ditanggung sebagian oleh Perusahaan dalambatas maksimal yang tertera dalam Lampiran 11.

Pasal 33Kegiatan Sosial dan Olah Raga

(1) Pegawai diperkenankan melakukan kegiatan sosial di bidang keagamaan, keilmuan,kesenian dan olah raga pada hari-hari kerja atas persetujuan Atasan Langsung.

(2) Kegiatan rekreasi atau darmawisata bagi pegawai diselenggarakan minimal 1 (satu)kali dalam setahun.

(3) Penyelenggaraan kegiatan tersebut ayat (1) dan (2) dilaksanakan atas biayaPerusahaan sesuai dengan kemampuan anggaran Perusahaan.

Pasal 34Lembur

(1) Pegawai yang karena tugasnya diwajibkan bekerja lembur melebihi ketentuan jamkerja Perusahaan diluar ketentuan jam kerja fleksibel, diberikan uang lembur sesuaidengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku, atau Peraturanpenggantinya, sebagaimana tertera pada Lampiran 12.

(2) Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) harus dibuat sebelum kerja lembur dilakukan,dengan menetapkan waktu dimulainya dan berakhirnya kerja lembur secara jelas,ditandatangani oleh atasan yang berwenang, sesuai dengan contoh yang terterapada Lampiran 13.

(3) Kerja lembur lebih dari 3 (tiga) jam pada hari kerja, Surat Perintah Kerja Lembur(SPKL) harus ditanda tangani oleh pimpinan Unit Kerja/Bisnis.

(4) Pegawai yang karena tugasnya diwajibkan bekerja lembur diluar jam kerja minimalselama 3 jam atau lebih, diberikan makan secara natura yang nilainya ditentukanoleh masing-masing Unit Kerja/Bisnis.

(5) Pegawai wanita yang karena tugasnya diwajibkan bekerja lembur sampai denganpukul 21.00 atau lebih, disediakan transport pulang dari tempat kerja Pegawai ketempat tinggalnya.

(6) Pimpinan Unit Kerja/Bisnis dapat mengatur waktu jam kerja pegawainya secara“shift” (giliran), apabila diperkirakan pekerjaan tidak akan selesai dengan kerjalembur diatas 3 (tiga) jam per hari.


(7) Untuk pengendalian jam kerja lembur apabila jam kerja lembur melebihi 176jam/bulan selama 2 bulan berturut-turut, atasan pegawai diwajibkan memberikanevaluasi dan laporan ke Biro SDM.

(8) Apabila atasan Pegawai tidak melaksanakan sesuai ayat 8 diatas sebanyak 3 kalidalam satu tahun, maka akan dikenakan sanksi terhadap nilai NPI-nya yangditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 35Imbalan Jasa Penulis Makalah dan Instruktur/Pengajar

Pegawai yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk membuat/menulis makalah berupaMateri Diklat, Prosedur Waskita (PW), atau karya tulis lain untuk diajarkan dilingkunganPerusahaan, serta Pegawai yang ditugaskan sebagai Instruktur/Pengajar dalampelatihan/penataran dan assesor untuk kepentingan Perusahaan, diberikan imbalan jasayang besarnya tertera pada Lampiran 14.

Pasal 36Jasa Produksi

(1) Jasa produksi diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi atas Laba Usaha yangtelah dicapai Perusahaan.

(2) Besarnya pembagian Jasa Produksi Unit Kerja/Bisnis ditetapkan dengan KeputusanDireksi.

Pasal 37Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada Pegawai berdasarkan penghasilanpenuh (Take Home Pay), sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku.

Pasal 38Penghasilan Pegawai Tidak Aktif

(1) Pegawai yang dibebastugaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49ayat (1), penghasilannya ditetapkan sebesar penghasilan penuh dikurangiTunjangan Kehadiran.

(2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat(1), Perusahaan tidak wajib membayar penghasilan, tetapi wajib memberi bantuankepada keluarga yang menjadi tanggungan pegawai, ditetapkan :

a. 1 (satu) orang tanggungan : 25 % x penghasilan penuh.b. 2 (dua) orang tanggungan : 35 % x penghasilan penuh.c. 3 (tiga) orang tanggungan : 45 % x penghasilan penuh.d. 4 (empat) orang tanggungan : 50 % x penghasilan penuh.

Bantuan dimaksud diatas diberikan paling lama 6(enam) bulan.

(3) Pegawai yang tidak aktif karena sakit yang berkepanjangan, bukan akibat


kecelakaan kerja yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, penghasilannyadiatur sebagai berikut:

a. 4 (empat) bulan pertama dibayarkan sebesar 100% x penghasilan penuh.b. 4 (empat) bulan kedua dibayarkan sebesar 75% x penghasilan penuh.c. 4 (empat) bulan ketiga dibayarkan sebesar 50% x penghasilan penuh.d. Apabila lamanya sakit telah mencapai masa 12 (dua belas) bulan, maka Pegawai

tersebut diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan.e. Dalam masa menunggu proses pemberhentian dengan hormat selama 1 (satu)

bulan yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar 25% x penghasilanpenuh.

(4) Pegawai yang tidak aktif karena sakit yang berkepanjangan akibat kecelakaan kerja,yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, penghasilannya diatur sebagaiberikut:

a. 100% (seratus prosen) dari penghasilan penuh selama 18 (delapan belas) bulanpertama.

b. 75% (tujuh puluh lima prosen) dari penghasilan penuh selama 18 (delapanbelas) bulan kedua.

c. Apabila masa 18 (delapan belas) bulan kedua berakhir, Pegawai masih tidakmampu bekerja kembali, maka Pegawai tersebut diberhentikan dengan hormatdari Perusahaan.

(5) Bagi Pegawai yang menderita sakit tersebut ayat (3) dan (4), tetapi kondisi itudialaminya pada saat yang bersangkutan telah mendekati pensiun, makapenghasilannya akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri.

(6) Penghasilan PT/PTU yang tidak aktif karena menjalani MPP, penghasilannyaditetapkan sebesar Penghasilan dan Fasilitas sesuai Nota Dinas No. 11/ND/WK/2009Tanggal 16 April 2009, Butir II.(1).

(7) Bagi Pegawai PT/PTU yang aktif karena tidak menjalani MPP, penghasilannyaditetapkan sebesar Penghasilan, Allowance, dan Fasilitas sesuai Nota Dinas No.11/ND/WK/2009 Tanggal 16 April 2009, Butir II.(2).

Pasal 39Penghasilan Pegawai Pada Saat Kegiatan Usaha Menurun

Apabila kegiatan usaha Perusahaan mengalami penurunan sebagai akibat krisis ekonomiatau sebab lain yang mendesak, setelah melalui musyawarah antara Perusahaan denganSerikat Pekerja Waskita, maka penghasilan pegawai dapat disesuaikan denganpenurunan/perubahan jam kerja.

Pasal 40Kompensasi Bagi Pegawai/Keluarga Pada Saat Meninggal Dunia

(1) Pegawai yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, kepada ahli warisnyadiberikan:

a. Penghasilan penuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia dan 3 (tiga)bulan berikutnya.


b. Uang duka dan bantuan biaya pemakaman/ kremasi yang besarnya terteradalam Lampiran 15

(2) Pegawai yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, kepada ahli warisnyadiberikan:

a. Penghasilan penuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia, dan 4(empat) bulan berikutnya.

b. Biaya angkutan jenazah dari tempat kecelakaan sampai ketempat pemakaman.c. Uang duka dan bantuan biaya pemakaman/kremasi yang besarnya tertera dalam

Lampiran 15.

(3) Apabila keluarga pegawai meninggal dunia, maka Perusahaan memberikansumbangan uang duka dan bantuan biaya pemakaman/kremasi yang besarnyatertera dalam Lampiran 15.

Pasal 41Santunan Cacat/Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja

(1) Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja dan menderita cacat tetap berhakmenerima santunan/ganti rugi dari PT. Jamsostek (Persero), yang pengurusannyadilakukan oleh Perusahaan.

(2) Pegawai yang meninggal akibat kecelakaan kerja, keluarganya menerimasantunan/ganti rugi dari PT. Jamsostek (Persero).

(3) Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja, berhak untuk mengajukan pensiundipercepat dan diberikan hak-haknya sampai dengan saat diberhentikan.

Pasal 42Penghasilan Pada Saat Cuti/Ijin Tidak Masuk Kerja

(1) Pegawai menerima penghasilan penuh apabila sedang menjalani:

a. Cuti tahunan (pasal 14 ayat 1 )b. Cuti besar (pasal 14 ayat 5 )c. Cuti sakit (pasal 14 ayat 11 )d. Cuti bersalin (pasal 14 ayat 12 )e. Cuti gugur kandungan (pasal 14 ayat 13 )f. Cuti haid (pasal 14 ayat 14 )g. Libur bersama (pasal 14 ayat 16 )h. Ijin tidak masuk kerja (pasal 15 ayat 1 )

(2) Pegawai yang sedang menjalani Cuti diluar tanggungan Perusahaan sebagaimanadimaksud dalam pasal 14 ayat (15), tidak menerima penghasilan dan fasilitassebagaimana dimaksud pasal 20 dan 24, tetapi masih diwajibkan membayar iuran-iuran yang menjadi kewajibannya.


BAB VIIIDISIPLIN KERJA DAN SANKSI

Pasal 43Maksud

(1) Untuk mempertahankan dan mengembangkan disiplin kerja, harus ada salingmenghormati dan penuh pengertian terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabantara Pegawai dan Perusahaan.

(2) Perusahaan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pegawai melaluiatasannya demi tegaknya disiplin kerja dan agar Pegawai tidak melakukanperbuatan yang dilarang.

(3) Pemberian teguran lisan, peringatan tertulis, dan sanksi kepada Pegawai yangmelakukan pelanggaran, berupa perbuatan tidak disiplin dan/atau perbuatan yangdilarang pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik denganharapan pegawai dapat memperbaiki sikap perilakunya, serta untuk menjaga citrabaik Perusahaan dan melindungi Perusahaan dari kerugian materiil.

Pasal 44Disiplin kerja dan larangan

Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran apabila melakukan perbuatan tidak disiplinseperti tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan/atau perbuatan yangdilarang seperti disebutkan dalam ayat (5) sampai dengan ayat (20) Pasal ini :

(1) Pegawai tidak boleh terlambat masuk kerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerjafleksibel dan dilakukan 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan kalender.

(2) Pegawai tidak boleh tidak masuk kerja tanpa izin atasan langsung selama maksimal2 (dua) hari dalam 1 bulan kalender.

(3) Pegawai tidak boleh meninggalkan tempat kerja diluar jam istirahat yang telahditentukan, tanpa izin atasan langsung dan/atau tanpa alasan yang jelas.

(4) Pegawai tidak boleh merokok dalam gedung Perusahaan, kecuali pada tempat yangtelah ditentukan (smoking area).

(5) Pegawai dilarang membocorkan atau memanfaatkan Rahasia Jabatan ataumelakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau merusak citraPerusahaan.

(6) Pegawai dilarang bekerja pada Perusahaan lain yang sejenis atau melaksanakanusaha sendiri yang sejenis dengan kegiatan usaha Perusahaan.

(7) Pegawai dilarang menyalahgunakan, memiliki, menjual, memberikan,menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, dokumen atau suratberharga lain milik Perusahaan secara tidak sah.

(8) Pegawai dilarang melakukan kegiatan baik sendiri maupun bekerja sama denganpihak lain di dalam atau di luar unit kerjanya, yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan Perusahaan.


(9) Pegawai dilarang melakukan tindakan asusila, berjudi, menjadi pemabuk, memakaidan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, menjadipecandu obat-obatan terlarang dan/atau minuman keras dan sejenisnya, yangdapat berakibat buruk terhadap Perusahaan dan mengganggu lingkungan kerja.

(10) Pegawai dilarang melalaikan kewajibannya, melakukan pekerjaan berbahaya yangbukan tugasnya, tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja atasdirinya atau orang lain.

(11) Pegawai dilarang memukul, menganiaya, menghina, memfitnah, menyebar isyu,mengancam, atau menghujat Atasan/Bawahan/Rekan Sekerja, yang mengakibatkanterganggunya suasana lingkungan kerja.

(12) Pegawai dilarang membawa senjata api, bahan peledak atau barang berbahayalainnya di lingkungan kerja, tanpa ijin yang berwenang.

(13) Pegawai dilarang memasuki Organisasi yang dilarang Pemerintah R.I.

(14) Pegawai dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Moral, Etika,Agama, Hukum/Peraturan yang berlaku, dan/atau bertentangan dengankewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

(15) Pegawai dilarang melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yangdapat merugikan Perusahaan.

(16) Pegawai dilarang melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang/milikPerusahaan atau teman sekerja atau milik mitra Perusahaan.

(17) Pegawai dilarang membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan ataumencemarkan nama baik Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untukkepentingan Negara.

(18) Pegawai dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehinggamerugikan Perusahaan.

(19) Pegawai dilarang menolak penugasan oleh atasan.

(20) Pagawai dilarang melakukan perbuatan yang diancam pidana.

Pasal 45Teguran Lisan

Teguran lisan diberikan oleh atasan Pegawai atas pelanggaran yang dilakukan olehPegawai seperti tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 44.

Pasal 46Peringatan Tertulis

(1) Peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Unit Kerja/Bisnis kepada pegawai dalambentuk surat peringatan, apabila melanggar minimal 1 (satu) ayat dari larangansebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (20) Pasal 44 atausetelah dilakukan teguran lisan sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 sebanyak 3(tiga) kali dan atau melakukan pelanggaran/kesalahan lain yang mengakibatkankerugian dan / atau merusak citra perusahaan, yang diberikan kepada pegawai


setelah dilakukan pembahasan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskitayang berkaitan dengan sanksi tersebut.

(2) Surat Peringatan ditandatangani oleh Direksi, Kepala Unit Kerja/Bisnis untukbawahannya masing-masing. Surat asli diberikan kepada pegawai yangbersangkutan, tembusan masing-masing kepada Kepala Unit Kerja/Bisnis danSerikat Pekerja Waskita.

(3) Surat Peringatan diberikan kepada Pegawai dengan urutan sebagai berikut:

a. Surat Peringatan I (Pertama) diberikan kepada Pegawai yang belum pernahmenerima surat peringatan sebelumnya, setelah dilakukan teguran lisansebagaimana tersebut dalam Pasal 45 sebanyak 3 kali, untuk pelanggarantersebut ayat (5) sampai dengan ayat (20) Pasal 44 dapat langsung diberikanSurat Peringatan I (Pertama) tanpa sebelumnya diberikan teguran lisan. SuratPeringatan I (Pertama) menggunakan format sebagaimana tertera dalamLampiran 16.

b. Surat Peringatan II (Kedua) diberikan kepada Pegawai yang sudah pernahmenerima surat peringatan pertama yang belum habis masa berlakunya,dengan menggunakan format sebagaimana tertera dalam Lampiran 17.

c. Surat Peringatan III (Ketiga / terakhir) diberikan kepada Pegawai yang sudahpernah menerima surat peringatan Kedua yang belum habis masa berlakunya,dengan menggunakan format sebagaimana tertera dalam Lampiran 18.

(4) Masa berlaku masing-masing surat peringatan tersebut ayat (3) huruf a,b dan cditetapkan selama 6 (enam) bulan.

(5) Apabila pelanggaran tersebut ayat (1) yang dilakukan pegawai dinilai berat, makaperusahaan dapat langsung memberikan Surat Peringatan III/Terakhir tanpa harusmelalui pemberian Surat Peringatan Pertama dan/atau Surat Peringatan Kedua, atauPerusahaan dapat menggunakan haknya untuk memutuskan hubungan kerjadengan pegawai sesuai dengan Pasal 56.

Pasal 47Prosedur Penyampaian Surat Peringatan

(1) Surat Peringatan harus disampaikan secepat mungkin kepada pegawai, danpegawai yang bersangkutan harus menandatangani salinan surat peringatantersebut sebagai tanda terima.

(2) Apabila pegawai menolak menandatangani salinan surat peringatan sebagai tandaterima, maka atasan pegawai (yang menandatangani surat peringatan)membacakan isi surat peringatan dihadapan pegawai yang bersangkutan dengandihadiri oleh dua orang pegawai lain sebagai saksi.

(3) Atasan yang membacakan isi surat peringatan membuat catatan pada suratperingatan tersebut bahwa “isi surat telah dibacakan, tetapi ditolak oleh yangbersangkutan”, dan kemudian menandatanganinya bersama-sama dengan keduaorang saksi yang hadir dan berlaku sah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.


Pasal 48Sanksi

(1) Sanksi dikenakan kepada pegawai, sesuai dengan berat/ringan, sifat, dan seringnyapelanggaran dilakukan.

(2) Pegawai yang mendapat Surat Peringatan I, dikenakan sanksi berupa penundaankenaikan kelas kompetensi selama 1 (satu) tahun.

(3) Pegawai yang mendapat Surat Peringatan II, dikenakan sanksi berupa, penurunangrade 1 (satu) tingkat, penundaan kenaikan kelas kompetensi selama 2 (dua) tahundan tidak mendapat promosi jabatan selama 1 (satu) tahun.

(4) Pegawai yang mendapat Surat Peringatan III/terakhir, dikenakan sanksi berupa,penurunan grade 2 tingkat, penundaan kenaikan kelas kompetensi selama 3 (tiga)tahun dan tidak mendapat promosi jabatan selama 2 (dua) tahun.

(5) Pegawai yang mendapat Surat Peringatan III/terakhir, tetapi melakukan kembalisuatu pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara(skorsing), atau diberhentikan langsung dari perusahaan.

(6) Catatan-catatan tentang disiplin kerja, surat peringatan dan sanksi, harus disimpandengan baik oleh Biro/Bagian/Seksi/Staf yang menangani bidang Sumber DayaManusia, dalam catatan pegawai (Personal Record) yang ada di Unit Kerja/Bisnisdan tembusannya dikirimkan kepada Biro SDM di Kantor Pusat.

(7) Pegawai yang mangkir bekerja minimal selama 5 (lima) hari berturut – turut dantelah dipanggil oleh atasan langsungnya 2 (dua) kali secara tertulis tetapi pegawaitidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, makaPerusahaan dapat melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

(8) Khusus untuk pelanggaran yang dilakukan Pegawai sehingga terindikasimenimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan, maka Perusahaan membentuk timinvestigasi yang bertugas membuktikan adanya transaksi yang tidak sesuai denganprosedur Perusahaan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari timinvestigasi berupa saran rekomendasi kepada Perusahaan untuk ditindaklanjuti.Apabila hasil tim investigasi pegawai terbukti melakukan transaksi seperti tersebutdiatas, maka selain berlaku sanksi-sanksi tersebut diatas kepada yang bersangkutanjuga dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian perusahaan dimaksud sebesarnilai transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur Perusahaan dan/atau tidak dapatdipertanggungjawabkan seperti tersebut diatas, secara sukarela.

(9) Apabila pegawai tidak bersedia secara sukarela mengembalikan kerugianperusahaan yang telah ditetapkan, maka perusahaan dapat memperkarakan melaluijalur hukum.

Pasal 49Kesempatan Membela Diri

(1) Pegawai diberi kesempatan membela diri secara tertulis disertai bukti-bukti sahyang membuktikan dirinya tidak melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender sejak menerima sanksi tersebut dalam Pasal 48 dan


ditembuskan ke Serikat Pekerja.

(2) Apabila bukti-bukti tersebut ayat (1) diatas dapat membuktikan bahwa Pegawaitidak melakukan pelanggaran dan dapat diterima oleh Direksi/Pejabat yangberwenang, maka pegawai yang bersangkutan direhabilitasi kembali dandibebaskan dari sanksi dimaksud.

(3) Apabila bukti-bukti tersebut ayat (1) diatas tidak dapat membuktikan bahwaPegawai tidak melakukan pelanggaran dan ditolak oleh Direksi/Pejabat yangberwenang, maka terhadap pegawai yang bersangkutan tetap dikenakan sanksidimaksud.

BAB IXPEMBEBASAN TUGAS DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 50Pembebasan Tugas Sementara (Non – Aktif)

(1) Pegawai dapat dibebas tugaskan sementara (dirumahkan /di non-aktifkan)maksimal selama satu (1) tahun karena perusahaan mengalami penurunan kegiatanusaha yang mengakibatkan perusahaan menderita kerugian.

(2) Surat Pembebasan Tugas Sementara, mengacu pada pasal 7 Surat Keputusan No.01/SK/WK/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.

(3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau sebelumnya kegiatan usahaperusahaan telah pulih kembali, maka pegawai yang bersangkutan dapat diaktifkankembali.

(4) Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun kondisi usaha Perusahaanmasih mengalami kerugian, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikandengan hormat setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Serikat Pekerja.

Pasal 51Pemberhentian Sementara

(1) Pegawai dapat diberhentikan sementara (skorsing), karena dikenakan tahanansementara oleh pihak yang berwajib atas dugaan telah melakukan suatu tindakpidana bukan pengaduan Perusahaan atau mendapatkan sanksi seperti tersebutdalam ayat 5 Pasal 48.

(2) Surat Pemberhentian Sementara, ditandatangani oleh :

a. Untuk PT dan PTT Kantor Pusat penetapannya oleh Direksib. Untuk PTU dan PTTU Unit Bisnis penetapannya oleh Kepala Unit Bisnis terkait.

(3) Apabila Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapmenyatakan pegawai bersalah melakukan tindak pidana (diluar kepentinganPerusahaan) maka pegawai tersebut diberhentikan dari Perusahaan.

(4) Apabila Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapmenyatakan pegawai dibebaskan dari segala tuduhan, maka pegawai tersebut


direhabilitasi, dan diaktifkan bekerja kembali.

(5) Apabila Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,menyatakan pegawai dihukum dengan masa percobaan, atau dikenakan dendaringan (istilah denda ringan ditentukan oleh Hakim), maka atas pertimbanganDireksi, Pegawai yang bersangkutan diaktifkan bekerja kembali dan dikembalikanhak-hak kepegawaiannya.

Pasal 52Pemberhentian Pegawai

(1) Pada dasarnya Perusahaan mengusahakan semaksimal mungkin untuk tidakmelakukan pemberhentian pegawai / Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

(2) Surat Pemberhentian Pegawai dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuaipasal 55 dan 56 untuk PT dan PTT ditandatangani oleh Direksi, sedang PTU danPTTU ditandatangani oleh Kepala Unit Bisnis terkait dan secepatnya disampaikankepada pegawai dan tembusan surat pemberhentian harus ditandatangi pegawaisebagai tanda terima.

(3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat, disamping Surat Pemberhentian,dapat pula diberikan Surat Keterangan tentang pengalaman kerja.

Pasal 53Pemberhentian Karena Kerugian Usaha

(1) Apabila Perusahaan mengalami kerugian usaha, maka dapat dilakukanpemberhentian pegawai.

(2) Pelaksanaan pemberhentian dilakukan dengan mengadakan seleksi berdasarkanranking yang dibuat oleh suatu Tim Evaluasi Pegawai dengan melibatkan SerikatPekerja Waskita.

Pasal 54Pemberhentian Massal

(1) Perusahaan dapat melakukan pemberhentian massal karena Perusahaanmelaksanakan Restrukturisasi Organisasi/Efisiensi Perusahaaan dan/atauPenggabungan dengan Perusahaan lain.

(2) Untuk pelaksanaan ayat 1 Perusahaan harus melakukan perundingan dengan wakilpegawai untuk menentukan besarnya hak-hak pegawai ( pesangon dll ).

(3) Pelaksanaan pemberhentian massal sebagaimana ayat 1 Perusahaan wajibmelakukan sosialisasi kepada pegawai setelah diperoleh hasil perundingansebagaimana diatur dalam ayat 2.

Pasal 55Kriteria Pemberhentian Dengan Hormat

Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena :


(1) Melakukan kesalahan ringan.

(2) Ditahan Pihak yang berwajib bukan karena pengaduan dari Perusahaan.

(3) Pengakhiran hubungan kerja dengan pegawai karena usia pensiun.

(4) Pengunduran diri pegawai atas kemauan sendiri.

(5) Perusahaan tutup dikarenakan rugi terus menerus yang dibuktikan dengan

(6) audit oleh Akuntan Publik paling singkat 2 tahun terakhir atau keadaan forcemajeur.

(7) Perubahan status, Pemilikan, pindah lokasi dan pegawai tidak bersediamelanjutkan hubungan kerja.

(8) Perubahan status, Pemilikan, pindah lokasi dan Perusahaan tidak bersediamelanjutkan hubungan kerja.

(9) Meninggal dunia.

(10) Perusahaan Pailit.

(11) Mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja

(12) setelah melampaui batas 12 (duabelas) bulan.

(13) Pegawai mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangantertulis.

(14) Pensiun Dipercepat.

(15) Mengalami kelemahan fisik dan mental, sehingga tidak dapat menjalankan tugasdan kewajiban sebagai pegawai.

(16) Kemampuan yang dimiliki tidak bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkanPerusahaan, setelah melalui evaluasi oleh Tim Evaluasi Pegawai dengan melibatkanSerikat Pekerja Waskita.

(17) Dinyatakan hilang oleh pihak berwajib.

(18) Salah satu Pegawai pria/wanita menikah dengan sesama pegawai PT. WaskitaKarya.

Pasal 56Kriteria Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

(1) Melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa ayat dari Larangan BagiPegawai, sebagaimana tersebut pada pasal 44 ayat (5) sampai dengan ayat (20)setelah terlebih dahulu melalui prosedur pemberian Surat Peringatan dan Sanksisesuai pasal 47 dan 48.

(2) Dihukum penjara karena tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal51 ayat (3).


BAB XKOMPENSASI AKIBAT PEMBERHENTIAN / PEMUTUSAN

HUBUNGAN KERJA (PHK)

Pasal 57Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak

(1) PTT/PTTU yang telah berakhir jangka waktu Perjanjian kerja tidak berhak menuntutuang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian dan lain-lain.

(2) PT/PTU yang diberhentikan karena melakukan kesalahan berat sesuai pasal 44ayat (5) sampai dengan ayat (20), akan menerima hak-haknya sesuai tersebutdalam Lampiran 22 butir 1 dan Lampiran 23.

a. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan.b. Ganti kerugian atas cuti tahunan dan/atau cuti besar yang belum diambil,c. apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti

tahunan/cuti besar.d. Angkutan untuk pulang bagi Pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali

ke tempat dimana Pegawai diterima bekerja.e. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek.f. Dan/atau hak lainnya yang akan dibayarkan setelah ada keputusan Pengadilan

atau LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

(3) PT/PTU yang diberhentikan karena melakukan kesalahan ringan sesuai pasal 55,akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 2 dan Lampiran23.

a. Uang Pesangon dari Perusahaan.b. Uang Penghargaan Masa Kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah

memenuhi syarat untuk mendapatkan uang Penghargaan Masa Kerja.c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan.d. Ganti kerugian atas cuti tahunan dan/atau cuti besar yang belum diambil,

apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cutitahunan/ cuti besar.

e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betulkembali ke tempat dimana Pegawai diterima bekerja.

f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek.

(4) PT/PTU yang diberhentikan karena ditahan pihak yang berwajib bukan karenapengaduan perusahaan sesuai pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuaitersebut dalam Lampiran 22 butir 3 dan Lampiran 23

a. Uang penghargaan Masa Kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telahmemenuhi syarat untuk mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja.

b. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan.c. Ganti kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila

masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar.d. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul

kembali ke tempat dimana Pegawai diterima bekerja.e. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.


(5) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena usia pensiun,sebagaimana dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalamLampiran 22 butir 4 dan Lampiran 23.

a. Uang Pesangon dari Perusahaan.b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah

memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan.d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila

masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar.e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul

kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja.f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.

(6) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena atas kemauansendiri sebagaimana dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuaitersebut dalam Lampiran 22 butir 5 dan Lampiran 23.

a. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan.b. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila

masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar.c. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul

kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja.d. Uang Pisah.e. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.

(7) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena perusahaantutup dikarenakan rugi terus menerus yang dibuktikan dengan audit olehAkuntan publik paling singkat 2 tahun terakhir atau keadaan ForceMajeur dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalamLampiran 22 butir 6 dan Lampiran 23.





(8) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena perubahanstatus, pemilikan, pindah lokasi dan pegawai tidak besedia melajutkanhubungan kerja dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebutdalam Lampiran 22 butir 7 dan Lampiran 23.



masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar.


e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betulkembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja.

f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.

(9) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena perubahanstatus, pemilikan, pindah lokasi dan perusahaan tidak besediamelanjutkan hubungan kerja dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknyasesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 8 dan Lampiran 23.





(10) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena meninggaldunia dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalamLampiran 22 butir 9 dan Lampiran 23.



masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar.e. Tiket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul


(11) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena perusahaanpailit dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalamLampiran 22 butir 10 dan Lampiran 23.





(12) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena pegawai sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja setelahmelampaui batas 12 (duabelas) bulan dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 11 dan Lampiran 23.

a. Uang Pesangon dari Perusahaan.


b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telahmemenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.

c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan.d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila



(13) PT/PTU yang diberhentikan karena pegawai mangkir selama 5 hari kerjaatau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis dimaksud pasal 55, akanmenerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 12 dan Lampiran 23.

a. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan.b. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila

masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar.c. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul

kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja.d. Uang pisah.e. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.

(14) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena pensiundipercepat, sebagaimana dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuaitersebut dalam Lampiran 22 butir 13 dan Lampiran 23.


memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan.d. Ganti kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila



(15) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena mengalamikelemahan fisik dan mental, sehingga tidak dapat menjalan tugas dankewajiban sebagai pegawai dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknyasesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 14 dan Lampiran 23.





(16) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena kemampuanyang dimiliki tidak bisa memenuhi kualfikasi yang dibutuhkan perusahaan


dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22butir 15 dan Lampiran 23.





(17) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena dinyatakanhilang oleh pihak berwajib dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknyasesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 16 dan Lampiran 23.





(18) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena salah satupegawai pria/wanita menikah dengan sesama pegawai PT. Waskita Karyadimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22butir 17 dan Lampiran 23.





(19) Perhitungan masa kerja untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan masakerja, dan ganti kerugian tersebut angka (1) sampai dengan angka (18) Pasal 55adalah :

a. Bagi pegawai yang belum pernah diputus ikatan kerjanya dan belum pernahmenerima uang pesangon dari Perusahaan, diperhitungkan sejak Pegawai yangbersangkutan diterima bekerja di perusahaan.

b. Bagi pegawai yang sudah pernah diputus ikatan kerjanya dan sudah pernahmenerima uang pesangon dari Perusahaan, diperhitungkan sejak yangbersangkutan diangkat sebagai PT/PTU.


(20) Besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugiantersebut angka (1) sampai dengan angka (18) Pasal 55, apabila nilainya lebih kecildibandingkan Peraturan perundangan terkait, maka besaran pesangon dihitungsesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(21) Besarnya uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek ditentukan sesuai denganPeraturan Pemerintah yang berlaku, sedangkan pengurusannya dilakukan olehPerusahaan.

(22) Untuk memperoleh Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek, peserta wajib membayariuran bulanan yang dibebankan kepada Pegawai dan Perusahaan, denganpembagian seperti tertera pada Lampiran 24.

BAB XIKELUH KESAH

Pasal 58Maksud

(1) Keluh kesah adalah suatu ungkapan yang timbul karena ada perbedaan pendapatatau salah pengertian mengenai peraturan dan syarat-syarat kerja yang berlaku diPerusahaan, yang terjadi antara Pegawai dengan pihak Perusahaan, yang apabilatidak diselesaikan bisa menjadi sumber keresahan yang dapat menimbulkan rasatidak puas, frustasi atau terjadinya perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan.

(2) Pada dasarnya keluh kesah dapat disampaikan secara lisan oleh Pegawai kepadaatasannya, dan akan diselesaikan dengan cepat dan sebaik mungkin agar tetapterpelihara hubungan baik dan positif antara Pegawai dan Perusahaan.

(3) Titik berat penyelesaian keluh kesah terletak pada Atasan langsung masing- masingPegawai, dilakukan melalui dialog langsung antara kedua pihak dalam suasanakekeluargaan dan sedapat mungkin dijauhkan penyelesaian melalui prosedur resmi.

Pasal 59Penyampaian Keluh Kesah

(1) Langkah Pertama:

Apabila keluhan yang disampaikan Pegawai secara lisan, oleh Pegawai dinilaibelum/tidak mendapat tanggapan yang memadai dari Atasan Langsungnya, makaPegawai dapat mengemukakan keluhan secara tertulis, dengan menggunakanbahasa yang baik dan sopan.

(2) Langkah Kedua:

Apabila pada Langkah Pertama belum dicapai suatu penyelesaian, maka Pegawaidapat meneruskannya secara tertulis kepada Kepala Unit Kerja / Unit Bisnis masing-masing dan ditembuskan ke Serikat Pekerja Waskita.

(3) Langkah ketiga:

Apabila langkah Kedua belum dapat terselesaikan dalam jangka waktu 12 (duabelas) hari kerja sejak surat diterima, maka Pegawai dapat meneruskannya secara


tertulis kepada Direksi dan ditembuskan ke Serikat Pekerja Waskita.

(4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengajuan keluh kesahtersebut diterima oleh Direksi, maka Direksi wajib memberikan keputusan untukpenyelesaiannya.

(5) Apabila keputusan ayat (4) belum/tidak dapat diterima oleh Pegawai, makapermasalahan tersebut akan diselesaikan secara Bipartit melalui Serikat PekerjaWaskita dengan Perusahaan atau secara Tripartit dengan melibatkan pejabatperantara, dalam hal ini pejabat Dinas Tenaga Kerja setempat.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 60Penutup

(1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitungsejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini harus disosialisasikan kepada seluruh pegawaiPerusahaan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan bersama oleh ManajemenPerusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita paling lambat 3 (tiga) bulan setelahdidaftarkan di Depnakertrans.

(3) Buku Perjanjian Kerja Bersama ini diberikan kepada setiap Pegawai untuk diketahui,dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(4) Semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersamadinyatakan tidak berlaku lagi.

(5) Dalam hal terdapat perbedaaan penafsiran antara Peraturan Perusahaan denganPerjanjian Kerja Bersama, sebelum diadakan perbaikan / pembetulan, maka yangdipakai adalah ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara Perjanjian Kerja Bersama denganPeraturan Perundang-Undangan, sebelum dilakukan perbaikan / pembetulan, makayang dipakai adalah Peraturan Perundangan yang berlaku.

(7) Peraturan Perundang-Undangan adalah aturan normatif dan merupakan standarminimal dalam menentukan hak-hak Pegawai sehingga bilamana terdapat ketentuandalam PKB ini yang nilainya lebih rendah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka yang dipakai adalah Peraturan Perundang-undangan.

(8) Setelah berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama, dinyatakan masih tetapberlaku, sampai dengan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama yang baru, yangdidaftarkan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(9) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, akan diaturkemudian berdasarkan musyawarah antara pihak Perusahaan dengan SerikatPekerja Waskita dan merupakan aturan tambahan yang tidak dapat dipisahkan dariPerjanjian Kerja Bersama ini.


(10) Perubahan ataupun perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama dilaksanakan, setelahdiperoleh hasil musyawarah dan persetujuan antara pihak Perusahaan denganSerikat Pekerja Waskita.

Pihak-pihak yang mengadakan Revisi Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2008-2010 :

PT. WASKITA KARYADirektur,

(Ir. Bambang E. Marsono, MM)

SERIKAT PEKERJA WASKITAKetua Umum,

( Ir. Kristadi Juli Harjanto )

SEKRETARIS JENDERAL,

(Ir. Eko Sutrisno HP)


DAFTAR LAMPIRAN

1. Format dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 38

2. Format dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT). 40

3. Surat cuti / Ijin Tidak Masuk Kerja. 45

4. Penggolongan Alat Angkutan Untuk Perjalanan Dinas Mutasi danDetasir.

46

5. Biaya Penginapan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Mutasi danDetasir.

47

6. Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang / Perabot Rumah Tangga. 48

7. Bantuan Biaya Pindah Sekolah Anak 49

8. Sewa / Kontrak Rumah Bagi Pegawai Mutasi 50

9. Uang Harian Detasir 51

11. Penggantian Kacamata, Lensa Lunak Dan Alat Bantu Pendengaran 52

12. Bantuan Biaya Telepon Dirumah Pejabat Tertentu 53

13. Perhitungan Uang Lembur Pegawai 54

14. Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) 55

15. Imbalan Jasa Penulis Makalah Dan Instruktur / Pengajar. 56

16. Uang Duka Dan Bantuan Biaya Pemakaman / Kremasi. 57

17. Surat Peringatan Pertama. 58

18. Surat Peringatan Kedua 59

19. Surat Peringatan Ketiga/terakhir. 60

20. Surat Pemberhentian Pegawai. 61

21. Surat Keterangan. 62

22. Pengalaman Kerja 63

23. Perhitungan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian. 64

24. Ketentuan Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja 66

25. Iuran Jaminan Hari Tua 67

38

Lampiran 1 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Tahun 2008-2010

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

( PKWTT )

BAGI PT/PTU

Nomor : /PKWTT/WK/ /

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a :Jabatan :Perusahaan :Alamat :

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

II. Nama :Tempat / Tanggal Lahir :Pendidikan Terakhir :Alamat :

Selanjutnya di sebut : PIHAK KEDUA

Dengan ini para pihak bersepakat mengadakan PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU(seterusnya disebut PKWTT), sebagai Berikut :

Pasal 1Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama dalam PKWTT ini adalah Perjanjian Kerja Bersamayang ditanda tangani antara Perusahaan PT. Waskita Karya dengan Serikat Pekerja Waskita dandisyahkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI.

2. Istilah Perjanjian Kerja Bersama dalam PKWTT ini selanjutnya disebut PKB.


1. PIHAK PERTAMA mengakui bahwa PIHAK KEDUA bekerja sebagai pegawai PT. Waskita Karyasecara tidak terputus sejak tanggal ……………..

2. PIHAK PERTAMA mengakui status kepegawaian PIHAK KEDUA sebagai PT/PTU Perusahaan sesuaidengan ketentuan awal saat kesepakatan ini sebagai berikut :

a. Status :b. Terhitung mulai tanggal :c. Tanggungan Keluarga :d. Grade :e. Masa Kerja efektif di PT. WK :

39

Pasal 3Hak dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA segala hak-haknya sebagai pegawai dan PIHAKKEDUA harus mematuhi kewajibannya sebagai pegawai, sebagaimana ketentuan dalam PKB sertaaturan-aturan lain yang berlaku di Perusahaan yang tidak bertentangan dengan PKB dan/atauperaturan perundangan ketenaga kerjaan yang berlaku.

Pasal 4Sosialisasi PKB

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini PIHAK PERTAMA wajib memberikanpenjelasan isi PKB dan PIHAK KEDUA wajib menerima dan berupaya memahami PKB.

Pasal 5Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan PKWTT ini, akan diselesaikan secaramusyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan apabila perselisihan tersebut tidakterselesaikan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara bipartit antara Perusahaan denganSerikat Pekerja Waskita dan apabila perselisihan tersebut tidak selesai secara bipartit akan diselesaikansecara tripartit dengan pejabat perantara dari Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan dan/atausesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yang berlaku.

Pasal 6Penutup

PKWTT ini dibuat pada tanggal ………………………… dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyaikekuatan hukum yang sama, berkas pertama dan kedua bermeterai cukup, dan ditanda tangani olehkedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari siapapun juga.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( …………………….. ) (……………………..)

:

40


PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

( PKWT )

BAGI PTT/PTTU

Nomor : /PKWT/WK/ /


I. N a m a :Jabatan :Perusahaan :Alamat :

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

II. Nama :Tempat / Tanggal Lahir :Pendidikan Terakhir :Alamat :

Selanjutnya di sebut : PIHAK KEDUA

Dengan ini para pihak bersepakat mengadakan PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (seterusnyadisebut PKWT), sebagai berikut:

Pasal 1Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama dalam PKWT ini adalah Perjanjian Kerja Bersamaantara Perusahaan PT.Waskita Karya dengan Serikat Pekerja Waskita periode tahun 2008 – 2010yang disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI, atau Perjanjian Kerja Bersama baru sebagaipenggantinya.

2. Istilah Perjanjian Kerja Bersama dalam PKWT ini untuk seterusnya disebut PKB.


PIHAK PERTAMA menerima / mengangkat PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai denganpasal 9 ayat (1 huruf b) PKB, dengan ketentuan dibawah ini :

a. Status : PTT/PTTUb. Terhitung mulai tanggal :c. Tanggungan Keluarga :

:

41

Pasal 3Penempatan dan Penugasan

1. PIHAK PERTAMA memperkerjakan PIHAK KEDUA selama ……… tahun terhitung muai tanggal……………….. dan berakhir pada tanggal ………………..

2. PIHAK KEDUA ditempatkan di ……………………………………………………………………..

3. Apabila dilakukan pemindahan tempat tugas akan diadakan amandemen PKWT.

Pasal 4Penghasilan

1. Besarnya penghasilan pegawai PKWT minimal harus memenuhi ketentuan PKB sebesar Rp.…………………….(…………………………………………………………………………)

2. PIHAK PERTAMA akan membayar penghasilan kepada PIHAK KEDUA pada setiap akhir bulan.

Pasal 5Fasilitas

PIHAK KEDUA berhak atas fasilitas yang disediakan Perusahaan yang termasuk dalam Hak Pegawaisesuai dengan ketentuan pasal 19 sd. 31 PKB.

Pasal 6Kewajiban Pegawai

PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perusahaan,termasuk mematuhi Kewajiban Pegawai sesuai dengan ketentuan pasal 12 sd. 16 PKB.

Pasal 7Larangan Bagi Pegawai

PIHAK KEDUA dilarang melanggar semua ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perusahaan,termasuk melanggar larangan bagi Pegawai sesuai dengan ketentuan pasal 44 PKB.

Pasal 8Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kerja

PIHAK KEDUA berhak atas cuti dan ijin tidak masuk kerja, sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan 15KKB

:

42

Pasal 9Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai

PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 10Disiplin Kerja dan Sanksi

PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi atas pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan oleh PIHAKKEDUA, sesuai dengan ketentuan pasal 44 sd. 48 PKB.

Pasal 11Pemberhentian Karena Menurunnya Kegiatan Usaha

Apabila terjadi penurunan kegiatan usaha di Unit Kerja tempat PIHAK KEDUA dipekerjakan sebelumberakhirnya hubungan kerja, maka PIHAK PERTAMA akan memberhentikan PIHAK KEDUA, dan PIHAKKEDUA akan menerima ganti rugi sebesar penghasilan penuh, sejak diberhentikan sampai berakhirnyahubungan kerja.

Pasal 12Pengunduran Diri Sebelum Berakhirnya Hubungan Kerja

Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara sepihak sebelum berakhirnya hubungan kerja, makaPIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar penghasilan penuh, sejaktanggal pengunduran diri sampai dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 13Pemberhentian Sementara (Skorsing)

PIHAK PERTAMA akan mengenakan pemberhentian sementara (skorsing) terhadap PIHAK KEDUA,apabila PIHAK KEDUA dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib karena disangka telahmelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, sesuai dengan ketentuan pasal 51 PKB.

Pasal 14Pemberhentian Dengan Hormat

PIHAK KEDUA dapat diberhentikan dengan hormat oleh PIHAK PERTAMA, apabila hubungan kerjaberakhir sesuai dengan pasal 3 ayat (1), atau memenuhi salah satu alasan tersebut pada pasal 55 PKB.

:

43

Pasal 15Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 PKB makaPIHAK KEDUA akan diberhentikan tidak dengan hormat dari Perusahaan

Pasal 16Penyelesaian Keluh Kesah

Apabila dalam melaksanakan tugas PIHAK KEDUA merasa tidak puas atas perlakuan dari pihakPerusahaan, dan setelah menyampaikan keluh kesah tersebut secara lisan kepada Atasannya, menurutPIHAK KEDUA tidak mendapat tanggapan yang semestinya dan maka PIHAK KEDUA dapat mengajukankeluh kesah secara tertulis kepada Atasan yang lebih tinggi dari Atasannya itu.

Pasal 17Berakhirnya Hubungan Kerja

PKWT ini berakhir demi hukum, dan hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA putusdengan sendirinya, apabila jangka waktu tersebut pasal 3 ayat (1) terpenuhi, dan PIHAK KEDUA tidakberhak menuntut uang pesangon, uang jasa atau ganti rugi apapun kepada PIHAK PERTAMA, sesuaidengan pasal 57 ayat 1 PKB.

Pasal 18Pemahaman Isi Kesepakatan Kerja

Sebelum menandatangani PKWT ini, PIHAK KEDUA menyatakan telah membaca, mengerti danmemahami seluruh isi dan maksud yang terkandung dalam pasal-pasal PKWT ini, termasuk pasal-pasalyang ada dalam PKB.

Pasal 19Janji Lain Diluar Kesepakatan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa tidak ada janji-janji lainnya selain kesepakatanyang tertulis dalam pasal-pasal PKWT ini.

Pasal 20Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan PKWT ini, akan diselesaikan secaramusyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan apabila perselisihan tersebut tidakterselesaikan antara kedua pihak, akan diselesaikan secara Bipartit antara Perusahaan dengan SerikatPekerja Waskita, dan / atau secara Tripartit dengan pejabat perantara dari Departemen Tenaga KerjaRI.

:

44

Pasal 21P e n u t u p

PKWT ini dibuat pada tanggal .................................. dalam rangkap 3 (tiga), masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama, berkas pertama dan kedua bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa pengaruh atau tekanan dari siapapunjuga.

Jakarta, .......................

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( ................................ ) ( ................................ )

45

SURAT CUTI / IZIN TIDAK MASUK KERJA / CUTI BESAR *)Nomor :

A. 1.2.3.4.5.

6.7.

NamaGradeJabatan / Tempat TugasMaksud cuti / izinTujuan / Alamat selamaMenjalani cuti / izinAlat angkutan yang digunakanCuti / Izin terakhir

::::::::

……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..

…………………., tgl …………….…….20…..Pemohon,

( ………………………………… )

B. Keterangan dari Kepala Biro SDM / Bagian / Seksi P/K tentang cuti / izin yg pernah dijalani :

……………………………………………………………

( ………………………………… )

C. Selama menjalani cuti / izin dari tanggal ………………………. Sd ……………………..Pekerjaan rutin diserahkan kepada sdr. ………………………

Yang menerima,

( ………………………………… )

D. Catatan Direksi / Kepala Biro / Wilayah / Divisi / Cabang :Berkeberatan / Tidak Berkeberatan *) ………………………………….

( ………………………………… )

E. Persetujuan Direksi/Kepala Biro/Kepala Wilayah/Wilayah LN/Divisi :Disetujui ……… (…………..) hari kerja tidak termasuk hari libur,Dari tanggal ....................... s/d ...........................

Lampiran 3 : Perjanjian Kerja Bersama (PKBTahun 2008-2010

Jakarta,……………………….

( ………………………)

46

DAFTAR PENGGOLONGAN ALAT ANGKUTAN UNTUKPERJALANAN DINAS MUTASI DAN DETASIR

JABATANKERETA API( KELAS )

BUSKAPAL LAUT

(KELAS)PESAWAT UDARA

( KELAS )

Kepala Unit Kerja/BisnisAsisten DireksiWaka Unit BisnisKepala Proyek Tipe A

SuperExecutive

Super Executive IKelas EkonomiKelas Bisnis *)

Kabag Unit Kerja/BisnisKacab Utama/Madya/MudaKapro Tipe B/CKasi Proyek Tipe A/B/CKepala LapanganPelaksana UtamaGrade 9 – 11

Executive Executive I Kelas Ekonomi

Pelaksana Muda/MadyaGrade 1– 8

Executive ACII Kelas Ekonomi

*) Dalam hal perjalanan dinas mendampingi Pejabat Pemerintah, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemberi Tugas, jiikatersedia pada penerbangan yang bersangkutan.


47

BIAYA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN PERJALANANDALAM NEGERI

(DINAS MUTASI DAN DETASIR)

NOJABATAN

KELOMPOK : I KELOMPOK : II

Ibu kota Propinsi Kota-kota lain diluar Kelompok I

BiayaPenginapan

( Rp )

Uang Harian(Konsumsi&Transportsetempat)

( Rp )

Jumlah

( Rp )

Penginapan

( Rp )

Uang Harian(Konsumsi&Transportsetempat)

( Rp )

Jumlah

( Rp )

1

Kepala UnitKerja/BisnisAsisten DireksiWaka Unit BisnisKepala Proyek Tipe A

550.000 200.000 750.000 500.000 200.000 700.000

2

Kabag UnitKerja/BisnisKacab Utama/Madya/MudaKapro Tipe B/CKasi Proyek Tipe A/B/CKepala LapanganPelaksana UtamaGrade 9 – 11

450.000 150.000 600.000 400.000 150.000 550.000

3

PelaksanaMuda/MadyaGrade 5 – 8

350.000 125.000 475.000 300.000 125.000 425.000

4Grade 1 – 4 300.000 100.000 400.000 250.000 100.000 350.000

Lampiran 5: Perjanjian Kerja Bersama (PKBTahun 2008-2010

48

BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG/PERABOT RUMAH TANGGA

NO JABATAN

JARAK (KM)

0 – 500 501 - 1000 > 1000

1


Rp.

2.000.000

Rp.

2.500.000

Rp.

3.500.000

2

Kabag UnitKerja/BisnisKacab Utama/Madya/MudaKapro Tipe B/CKasi Proyek Tipe A/B /CKepala LapanganPelaksana UtamaGrade 9 – 11

1.500.000 2.000.000 2.750.000

3


1.250.000 1.750.000 2.500.000

4Grade 1 – 4

1.000.000 1.500.000 2.000.000

Catatan : Bagi yang belum menikah hanya berhak menerima 50 % dari biaya diatas.


49

BANTUAN BIAYA PINDAH SEKOLAH ANAKBAGI PEGAWAI MUTASI

NO TINGKAT PENDIDIKAN BESAR BANTUAN (Rp)

1 2 3

1. SLTA2.500.000 / Anak

2. SLTP2.000.000 / Anak

3. TK / SD1.500.000 / Anak

Keterangan:a. Bantuan diberikan apabila anak pegawai benar-benar pindah sekolah dengan menunjukkan bukti surat

pindah sekolah.b. Bantuan dibatasi maksimal untuk 3 (tiga) orang anak.


50

SEWA / KONTRAK RUMAH BAGI PEGAWAI MUTASI

NO JABATANSEWA / KONTRAK SETAHUN *)

A (Rp) B (Rp.)

1


18.000.000 15.000.000

2

Kabag Unit Kerja/BisnisKacabUtama/Madya/MudaKapro Tipe B/CKasi Proyek Tipe A/B/CKepala LapanganPelaksana UtamaGrade 9 – 11

15.000.000 12.000.000

3 Pelaksana Muda/MadyaGrade 5 – 8

13.000.000 10.000.000

4 Grade 1 – 4 8.000.000 7.000.000

Keterangan :A : Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Batam, Pekanbaru, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Denpasar, AmbonB : Kota-kota di Indonesia selain A


51

UANG HARIAN DETASIR

NO JABATAN UANG HARIAN (Rp)

1


300.000

2

Kabag UnitKerja/BisnisKacabUtama/Madya/MudaKapro Tipe B/CKasi Proyek Tipe A/B/CKepala LapanganPelaksana UtamaGrade 9 – 11

200.000

3


150.000

4 Grade 1 – 4 100.000


52

PENGGANTIAN KACA MATA, LENSA LUNAK DAN ALAT BANTU PENDENGARAN

JABATAN

KACA MATA

LENSALUNAK( Rp )

ALATBANTU

PENDENGARAN

( Rp )

LENSA( Rp )

FRAME( Rp )

Kepala Unit Kerja/BisnisAsisten DireksiWkl Kepala U BisnisKepala Proyek Tipe A

250.000,- 600.000,- 500.000,- 600.000,-

Kabag Unit Kerja/BisnisKacab Utama/Madya/MudaKapro Tipe B/CKasi Proyek Tipe A/B/CKepala LapanganPelaksana Utama

250.000,- 500.000,- 500.000,- 600.000,-

Pelaksana Muda/MadyaGrade 5 - 11

250.000,- 450.000,- 500.000,- 600.000,-

Grade 1 - 4250.000,- 350.000,- 500.000,- 600.000,-

Catatan :1. Penggantian lensa kacamata maksimal sekali setahun.2. Penggantian gagang frame kacamata maksimal sekali dalam 2 (dua) tahun.


53

BANTUAN BIAYA TELEPON PEJABAT TERTENTU

NO JABATANBANTUAN BIAYA

PER BULAN

1.Kepala Unit Kerja/BisnisAsisten DireksiWakil Kepala Unit Bisnis

Rp. 250.000,-

2.Kabag Unit Kerja/ BisnisKepala Cabang Utama/Madya/Muda

Rp. 200.000,-

Catatan : Jika biaya telepon melebihi ketentuan diatas, maka biaya selebihnya ditanggung secara pribadioleh pejabat ybs.


54

PERHITUNGAN UANG LEMBUR PEGAWAI( BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA No. KEP102/MEN/2004 TGL. 1 APRIL 2004 )

JABATANJAM

KERJA LEMBUR

DASAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR

HARI KERJA BIASAHARI ISTIRAHAT MINGGUAN

ATAU HARI RAYA RESMI

Kepala Unit Kerja/BisnisAsisten DireksiWkl Kepala U BisnisKepala Proyek Tipe A

Jam ke 1Jam ke 2Jam ke 3Jam ke 4Jam ke 5Jam ke 6Jam ke 7Jam ke 8Jam ke 9

Dst

0 0

Kabag Unit Kerja/BisnisKacab Utama/Madya/MudaKapro Tipe B/CKasi Proyek Tipe A/B/CKepala LapanganPelaksana Utama


Dst

30 % x 1,5 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. Sejam

30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 2,0 x Pengh. sejam30 % x 3,0 x Pengh. sejam30 % x 4,0 x Pengh. sejam

Pelaksana Muda/MadyaStaf Grade 5 - 11


Dst



Staf Grade 1 - 4


Dst



Keterangan :a. Penghasilan sejam = 1/173 x 75% x Penghasilan sebulan.b. Penghasilan sebulan = Paket Gaji + Insentif Prestasi.


55

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR(SPKL)

Hari / tanggal : …………………… / ………………………

NONAMA PEGAWAI

YANG DITUGASKAN

WAKTU LEMBURURAIAN PENUGASANMULAI

JAMSELESAI

JAM

Mengetahui :Atasan Pejabat yang menugaskan *)

( ________________________ )

Pejabat yang menugaskan

( _________________________ )

*) Ditanda tangani oleh atasan pejabat yang menugaskan bila kerja lembur melebihi 3 (tiga) jam dan / ataukerja lembur pada hari libur.


56

IMBALAN JASA PENULIS MAKALAH, INSTRUKTUR/PENGAJAR/ASSESOR

NO URAIAN BESARNYA IMBALAN JASA

1.Imbalan jasa penulisan Makalah /Karya Tulis.

Rp. 750.000,- / orang( maksimal 3 orang / makalah )

2.Imbalan jasa pembuatan Manual /Peraturan Perusahaan.


3. Imbalan atas pembuatan revisiManual / Peraturan Perusahaan.


4. Imbalan jasa Instruktur /Pengajar /Assesor

Rp. 100.000,-( per session / 60 menit )


57

UANG DUKA DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN / KREMASIBAGI

PEGAWAI ATAU KELUARGANYA YANG MENINGGAL DUNIA

NO URAIANBESARNYA BANTUAN

( Rp )

1 Pegawai meninggal dunia 2.000.000.-

2.

Keluarga Pegawai yang meninggaldunia (Istri / Suami dan anak yangsyah yang belum bekerja, belumkawin dan belum berusia 25 tahunyang terdaftar di Perusahaan).

1.000.000,-


58

SURAT PERINGATAN PERTAMA

Nomor : /SP.I/WK/……/…….. …………… tgl …..……………

Kepada Yth :Sdr. …………………….NP.Di –…………………………….

Perihal : Peringatan Pertama.Dengan hormat,

Sehubungan dengan hal tersebut dibawah ini, maka dengan sangat menyesal kami sampaikankekecewaan kami kepada Saudara, berkenaan dengan kejadian / pelanggaran disiplin kerja sebagaiberikut :

( dikemukakan jenis, tempat, waktu dan dampak pelanggaran ).

Atas kelalaian Saudara tersebut, maka kami sampaikan kepada Saudara surat ini, sebagai SuratPeringatan Pertama.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka saudara kami berikan sanksi berupa (misalnya.pengurangan nilai NPI ..... % selama 1 tahun )

Kami harap Saudara memperhatikan peringatan ini dengan sebaik-baiknya, agar kejadian /pelanggaran serupa tidak terulang lagi diwaktu yang akan datang.

Kepala Unit Kerja/Bisnis

( ____________________)

Diterima oleh :

( _____________________)Pegawai ybs.

Tembusan :1. Direksi.2. Karo SDM.3. SPW4. …………..


59

SURAT PERINGATAN KEDUA

Nomor : /SP.II/WK/…../…. ……….. tgl …………………

Kepada Yth :Sdr. …………………….NP.Di –…………………………..

Perihal : Peringatan Kedua.Dengan hormat,

Meskipun Saudara telah diberi Surat Peringatan Pertama No. ………………………….. pada tanggal…………………….. berkenaan dengan kejadian / pelanggaran disiplin kerja (copy terlampir), ternyataSaudara belum / tidak memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak baik tersebut.

Pada tanggal ……………………., Saudara melakukan pelanggaran lagi disiplin kerja berupa…………………………………………………. (sebutkan jenis, tempat waktu dan dampak pelanggarannya), haltersebut sangat kami sesalkan.

Atas kelalaian Saudara, maka kami sampaikan kepada Saudara surat ini, sebagai Surat PeringatanKedua.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka Saudara kami berikan sanksi berupa (misalnyapengurangan nilai NPI ..... % selama 2 tahun )

Perlu kami tegaskan lagi, bahwa perbuatan Saudara tersebut di atas merupakan pelanggaran disiplinkerja yang dapat berakibat pengenaan sanksi yang lebih serius dari Perusahaan.


( ____________________)

Diterima oleh :

( _____________________)Pegawai ybs.



60

SURAT PERINGATAN KETIGA DAN TERAKHIR

Nomor : /SP.III/WK/…../……. …………… tgl ……….…………

Kepada Yth :Sdr, ………………….NP.Di –………………………..

Perihal : Peringatan Ketiga dan Terakhir

Dengan hormat,

Kepada Saudara telah diberikan Surat Peringatan Pertama, dan Kedua, masing-masing No.……………………………dan No. ………………….pada tanggal ……………..dan ………………..berkenaan dengan kejadian / pelanggaran disiplin kerja (copy terlampir), ternyata Saudara belum / tidak jugamemperbaiki sikap dan perilaku yang tidak baik tersebut.

Pada tanggal ……………………………., untuk kesekian kalinya Saudara melakukan lagi pelanggaran disiplin kerjaberupa ………………………………………………………( sebutkan jenis, tempat, waktu dan dampak pelanggarannya),hal tersebut sangat kami sesalkan, dan tidak dapat ditoleransikan lagi.

Sehubungan dengan itu, maka kami sampaikan kepada saudara surat ini, sebagai Surat Peringatan Ketiga, danterakhir.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka Saudara kami berikan sanksi berupa (misalnya pengurangannilai NPI ..... % selama 3 tahun)

Apabila dikemudian hari ternyata Saudara melakukan pelanggaran disiplin kerja lagi, maka Perusahaan akanmengambil tindakan tegas, berupa pemberhentian sementara (skorsing), atau secara langsung Saudaradiberhentikan dari Perusahaan.


( ____________________)

Diterima oleh :

( _____________________)Pegawai ybs.



61

Nomor : /SP.III/WK/…../……. ……………tgl. ………….……

Kepada Yth :Sdr. …………………….NP.Di –……………………………

Perihal : Pemberhentian Dengan Hormat / Dengan Tidak Hormat *

Dengan hormat,

Sehubungan dengan …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….maka hubungan kerja Saudara dengan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Kerja WaktuTertentu / Tidak Tertentu (KKWT / KKWTT) * No. ………………tanggal ……………….. terpaksa tidak dilanjutkan lagi.Terhitung mulai tanggal ………………………….. Saudara diberhentikan dengan hormat / dengan tidak hormat*sebagai Pegawai PT. Waskita Karya, dan kepada Saudara akan diberikan Uang Pesangon, Uang PenghargaanMasa Kerja dan Ganti Kerugian* sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Selama bulan ………………….. (1 bulan penuh ) Saudara diperkenankan tidak masuk kerja dengan mendapatpenghasilan penuh pada bulan tersebut.

Demikian harap Saudara maklumi, atas usaha dan jasa Saudara selama bekerja di PT. Waskita Karya, kamiucapkan terima kasih.

Direksi / Kepala Wilayah / Divisi,

( ______________________ )

Diterima oleh :

( ___________________ )Pegawai ybs.

Tembusan :1. Direktur2. Karo SDM.3. SPW * Coret / buang yang tidak perlu


62

SURAT KETERANGANNO. ………./SKET/WK/……/…….


Nama : …………………………………….Jabatan : …………………………………….Alamat Perusahaan : …………………………………….

Dengan ini menerangkan :

Nama : …………………………………….Tempat / tgl. Lahir : …………………………………….Pendidikan terakhir : …………………………………….Tugas / jabatan terakhir : …………………………………….

Telah bekerja dilingkungan perusahaan PT. Waskita Karya, sejak tanggal …………………dan terhitung mulai tanggal ………………………….. diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan……………………………………………………………………………………………………..*), dengan pengalaman kerja terlampir.

Selama bekerja di PT. Waskita Karya, yang bersangkutan telah menunjukkan kesungguhan kerja denganprestasi yang baik.

Demikian agar yang berkepentingan memakluminya.

……………………. Tanggal ………………………..…………………………………… **)

( ______________________ )

*) Misalnya atas permintaan sendiri, kegiatan usaha menurun dsb.**) Karo SDM / Kawil / Kadiv / Kacab.


63

PENGALAMAN KERJA

Nama : ……………………………………………….Tempat / tgl. Lahir : ……………………………………………….Pendidikan terakhir : ……………………………………………….

Mulai bekerja di PT. Waskita Karya : Tanggal …………………………………………Berhenti dengan hormat : Tanggal …………………………………………Jabatan / tugas terakhir : ……………………………………………………..

Tahun ………… s/d ………………… : ………………………………………………………Tahun ………… s/d ………………… : ………………………………………………………Tahun ………… s/d ………………… : ………………………………………………………Tahun ………… s/d ………………… : ………………………………………………………Tahun ………… s/d ………………… : ………………………………………………………Tahun ………… s/d ………………… : ………………………………………………………Tahun ………… s/d ………………… : ………………………………………………………Dst.

………………………….. tanggal ………………………...

………………………………….*)

( ____________________ )

*) Karo SDM / Kawil / Kadiv / Kacab.


Penghargaan Penggantian Cuti Tahunan Biaya atau ongkos

Uang Pesangon Masa Kerja Perumahan dan yang belum pulang dimana Uang Pisah

Pengobatan diambil/gugur pekerja diterima

1 Kesalahan Berat Sesuai UU Sesuai UU v v v

2 Kesalahan Ringan ( ps. 161 ayat 3 ) 1 kali 1 kali v v v

3 Ditahan Pihak yang berwajib bukan karena pengaduan dari Perusahaan (Ps.160) -- 1 kali v v v

4 Pengakhiran Hubungan Kerja dengan Pegawai karena usia pensiun(167.ay.5) 2 kali 1 kali v v v

5 Pengunduran diri pegawai atas Kemauan Sendiri (162 ayat 1 -- -- v v v v

6 Pemutusan Hubungan Kerja karena ( UUK 13/2003 psl 164 ayat 1 ) 1 kali 1 kali v v v

a. Perusahaan tutup karena rugi terus menerus yang dibuktikan

dengan audit oleh akuntan publik paling singkat 2 tahun terakhir

b. Keadaan memaksa (force majeur)

7 Pemutusan Hubungan Kerja karena (UUK No.13/2003 psl. 163 ayat 1 ) 1 kali 1 kali v v v

a. Perubahan Status

b. Perubahan pemilikan perusahaan sebagaian / seluruhnya

c. Perusahaan pindah lokasi dengan syarat-syarat kerja baru yang sama,

64 dengan syarat-syarat kerja lama dan pegawai tidak bersedia melanjutkan

hubungan kerja

8 Pemutusan Hubungan Kerja karena : ( UUK No. 13/2003 Ps. 163 ayat 2 ) 2 kali 1 kali v v v

a. Perubahan Status

b. Perubahan pemilikan perusahaan sebagaian / seluruhnya

c. Perusahaan pindah lokasi pengusaha tidak bersedia menerima

pekerja diperusahaannya dengan alasan apapun

9 Pemutusan Hubungan Kerja karena pegawai meninggal dunia ( Ps. 166) 2 kali 1 kali v v v

10 Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan pailit (UUK No.13/2003 ps.165 ) 1 kali 1 kali v v v

11 Pemutusan Hubungan Kerja karena (UUK No. 13/2003 ps. 172) 2 kali 2 kali v v v

a. Mengalami sakit berkepanjangan

b. Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja setelah melampaui

batas 12 (duabelas) bulan.

12 Pemutusan Hubungan Kerja karena : (UUK No. 13/2003 ps. 168 ayat 3 ) -- -- v v v v

Pegawai mangkir selama 5 hari kerja atau lebih terturut-turut tanpa keterangan

secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh

Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan

kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Lampiran 22 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Tahun 2008 - 2010

PERHITUNGAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

HAK - HAK

UANG PENGGANTIAN HAK, UANG PISAH BAGI PEGAWAI TETAP

(SESUAI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN No. 13/TH.2003)

Kriteria Pemutusan Hubungan KerjaNo.

Penghargaan Penggantian Cuti Tahunan Biaya atau ongkos

Uang Pesangon Masa Kerja Perumahan dan yang belum pulang dimana Uang Pisah

Pengobatan diambil/gugur pekerja diterima

HAK - HAK

Kriteria Pemutusan Hubungan KerjaNo.

13 Pengakhiran Hubungan Kerja dengan Pekerja karena Pensiun Dipercepat 2 kali 1 kali v v v

14 Pemutusan Hubungan Kerja karena : 2 kali 1 kali v v v

Mengalami kelemahan fisik dan mental sehingga tidak dapat menjalankan

tugas sebagai pegawai

15 Pemutusan Hubungan Kerja karena :

Kemampuan yang dimiliki tidak bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan 2 kali 1 kali v v v

Perusahaan

16 Pemutusan Hubungan Kerja karena : 2 kali 1 kali v v v

Dinyatakan hilang oleh yang berwajib v v v

17 Pemutusan Hubungan Kerja karena 2 kali 1 kali v v v

Salah satu pegawai pria/wanita menikah dengan sesama pegawai

PT. Waskita Karya

65

Lampiran 23 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Tahun 2008 - 2010

I PESANGON

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu tahun ) 1 (satu) bulan penghasilan *)

b. Masa kerja 1 (satu ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 (dua) tahun 2 (dua ) bulan penghasilan

c. Masa kerja 2 ( dua ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penghasilan

d. Masa kerja 3 ( tiga ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan penghasilan

e. Masa kerja 4 ( empat) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 ( lima ) tahun 5 (satu) bulan penghasilan

f. Masa kerja 5 ( lima ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penghasilan

g. Masa kerja 6 (enam ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh ) bulan penghasilan

h. Masa kerja 7 (tujuh ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan penghasilan

I . Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih. 9 (sembilan) bulan penghasilan.

II. PENGHARGAAN MASA KERJA BESARNYA UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

a. Masa kerja 3 (tiga ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan penghasilan.

b. Masa kerja 6 (enam ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan penghasilan

c. Masa kerja 9 ( tiga ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 (duabelas) tahun 4 (empat) bulan penghasilan.

66 d. Masa kerja 12 (duabelas ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 (limabelas) tahun 5 (lima) bulan penghasilan.

e. Masa Kerja 15 (limabelas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 (delapanbelas) tahun 6 (enam) bulan penghasilan.

f. Masa kerja 18 (delapanbelas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 (duapuluhsatu) tahun 7 (tujuh ) bulan penghasilan.

g. Masa kerja 21 (duapuluhsatu ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 (duapuluh empat) tahun 8 (delapan) bulan penghasilan.

h. Masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih. 10 (sepuluh) bulan penghasilan.

III. PENGGANTIAN HAK

a. Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas perseratus)

dari Uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

b. Cuti tahunan dan/atau cuti besar yang belum diambil dan belum gugur;

c. Biaya atau ongkos pulang untuk pegawai dan keluarganya ketempat dimana pegawai diterimabekerja di Perusahaan, diberikan dalam bentuk ticket angkutan, dengan ketentuan pegawai dankeluarganya harus benar-benar berangkat ketempat yang bersangkutan pertama kali diterimabekerja tersebut.

IV. UANG PISAHBesarnya Uang Pisah ditetapkan :- Pesangon 1 kali- Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali.

*) Penghasilan yang diterima pada bulan terakhir masa aktif

UANG PENGGANTIAN HAK, UANG PISAH BAGI PEGAWAI TETAP

PERHITUNGAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

U R A I A NNo. BESARNYA UANG PESANGON

(SESUAI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN No. 13/TH.2003)


67

IURAN JAMINAN HARI TUA (JHT)PT. JAMSOSTEK

NO PEMBEBANAN IURAN JHT PT. JAMSOSTEK

1. Beban Pegawai 2,00 % x Penghasilan sebulan

2. Beban Perusahaan 5,74 % x Penghasilan sebulan

Jumlah 7,74 % x Penghasilan sebulan

Keterangan :

Penghasilan sebulan = Paket Gaji + Insentif Prestasi

LAMPIRAN

Lampiran ini berisikan antara lain Prosedur Rekrutmen SDM, Penilian Karya Pegawai,

Perencanaan Suksesi Pegawai, Pendidikan & Pelatihan, dan Survey Komitmen dan

Kepuasan Pegawai dengan kode dokumen sebagai berikut :

No ProsedurKode

Dokumen

1 Rekrutmen Pegawai PW-SDM-01

2 Penilai Karya Pegawai PW-SDM-02

3 Perencanaan Suksei Pegawai PW-SDM-03

4 Pendidikan & Pelatihan PW-SDM-04

5 Survey Komitmen dan Kepuasan Pegawai PW-SDM-05

Persero PT. WASKITA KARYA

PROSEDUR WASKITADIBIDANG SDM

Kode Dokumen : PW-SDM–01. Review berikutnya Maks : 01-04-2014

Edisi Ke : 2 Halaman : 1 dari 2Tanggal Edisi : 02- 04 - 2009

REKRUTMEN SDM

1. TUJUAN : 1. Untuk memastikan proses rekrutmen telah dilakukan secarasistematis dan professional.

2. Memastikan proses rekrutmen sesuai dengan kebutuhan organisasi3. Untuk memastikan pegawai yang mengikuti proses rekrutmen benar-

benar serius dan berpotensi untuk maju.2. RUANG LINGKUP : Pusat, Wilayah, Divisi, Cabang dan Proyek

3. DEFINISI : Rekrutmen: Proses untuk mendapatkan pegawai secara internal daneksternal guna ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dankompetensinya.

Bagan Alir Kegiatan Pen. Jawab Keterangan

Rekrutmen1. Unit Bisnis/Unit kerja merencanakan

kebutuhan SDM berdasarkan:a. Perkembangan Usahab. RKAP/ RJPPc. Jumlah SDM yang ada

2. Menganalisa pegawai yang ada danrencana kebutuhan SDMberdasarkan:a. Jumlahb. Knowledgec. Skill, dll

3. Berdasarkan Analisa KebutuhanPegawai, pegawai yang memenuhipersyaratan dimintakan persetujuankepada Direktur Pengembangan &SDM untuk dimutasi,

4. Kekurangan pegawai diusulkankepada Direktur BidangPengembangan & SDM untukdilakukan rekrutmen

5. Berdasarkan Analisa KebutuhanPegawai yang dibuat dimintakanpersetujuan kepada DirekturPengembangan & SDM, Jika tidakdisetujui hasil analisa akandiarsipkan.

6. Mengkoordinir pelaksanaanpenerimaan pegawai antara lainmelalui:o Iklano Lamaran LangsungoDepnakeroPerusahaan penyedia tenaga kerja

Kepala UnitKerja/Bisnis/Kacab/Kapro

Karo SDMKabag PP/Kabag Adm. &Kepeg

Karo SDM

Karo SDM

Karo SDM

Kabag Adm. &Kepeg

Form. WK-SDM-01-01 &02

Nama Jabatan Tanda Tangan

Lampiran : I



Kode Dokumen : PW-SDM–01. Review berikutnya Maks : 01-04-2014

Edisi Ke : 2 Halaman : 1 dari 2Tanggal Edisi : 02- 04 - 2009

REKRUTMEN SDM


7. Melakukan proses seleksi:a. Administrasib. Wawancara awal/ test khususc. Tes Potensial Akademik & EPTd. PsikotestUntuk pekerjaan2 yang bersifatkhusus, dapat ditambahkan testkecakapan. Semua calon pegawaiyang dinyatakan lulus akandiberitahu secara tertulis atautelepon.

8. Bagi calon pegawai yang lulus,akan diterima sebagai PegawaiTidak Tetap.

9. Memberikan pembekalan kepadapegawai outsourcing sebelumditugaskan ke unit bisnis/ unitkerja

10. Memberikan program induksiberupa On the Job Trainingselama 6 bulan.

11. Melakukan evaluasi kinerjapegawai terhadap OJT. Jika hasilOJT memuaskan calon pegawaitetap menjadi Pegawai TidakTetap, bagi yang tidakmemuaskan kontrak dapatdiperpanjang atau PemutusanHubungan Kerja

12. Melakukan evaluasi kinerjapegawai 1 tahun berikutnya. Bagiyang memuaskan dapat diusulkanmenjadi Pegawai Tetap, bagi yangtidak memuaskan kontrak dapatdiperpanjang atau PemutusanHubungan Kerja

13. Pengembangan sumber dayaselanjutnya mengikuti prosedurpendidikan & pelatihan

Kabag Adm. &Kepeg

Kabag Adm. &Kepeg

Kabag Adm. &Kepeg

Karo SDM

Karo SDM

Karo SDM

Karo SDM

DiklatOrientasiPegawai Baru

Form. WK-SDM-03-03 &04

Form. WK-SDM-03-03

Lampiran : I

DITERIMA SBG PEGAWAIPTT

Persero

P.T. WASKITA KARYA

Pusat

Unit Kerja/Bisnis : ………………………………

Halaman : dari

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI

PemenuhanPromosi/Mutasi

Masuk Keluar Jumlah Rekrut

Kurang/

LebihKeteranganUnit KerjaNo. Kebutuhan Tersedia

Form.WK-SDM-01-01

Lampiran : I

Edisi : 2

Menyetujui, Yang MengusulkanKepala Unit Kerja/Bisnis

( ……………………………..) ( ……………………………..)( ……………………………..) ( ……………………………..)

Persero

P.T. WASKITA KARYA

Pusat

Wilayah/Divisi : ………………………………

Halaman : dari

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAIBERDASARKAN KUALIFIKASI & SPESIFIKASI JABATAN

Persyaratan JabatanPengalaman Kerja

Tahun Jenis Pek.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bahasa

Inggris

2

EvaluasiNo.Uraian Tugas

PokokFormasi Jabatan Yang dibutuhkan

Jumlah

Kekurangan

Waktu

Penempatan

Rencana

Penempatan

P/M/R

Peringkat

Pendidikan

Form. WK-SDM-01-02

Edisi : 2

Lampiran : I

Menyetujui, Yang MengusulkanKepala Unit Kerja/Bisnis

( ……………………………..) ( ……………………………..)

Form. WK-SDM-01-02

Edisi : 2

Lampiran : I

Lampiran : I

29

Form.: WK-SDM-01-03

Edisi : 2

EVALUASI MASA ORIENTASI PEGAWAI PTT/OUTSOURCINGDI UNIT KERJA/BISNIS/PROYEK

Nama Pegawai yang dinilai

Unit Kerja/Bisnis/ Proyek

Periode Penilaian I/II/III/IV*

Jangka Waktu Penilaian s/d

Keterangan : * lingkari yang sesuai

I. Tugas-tugas Yang Diberikan(agar dijelaskan secara rinci: bidang pekerjaan yang diberikan, ruang lingkup/scopepekerjaan, target pekerjaan, urutan langkah pekerjaan, dll)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Catatan: Dapat menambahkan form tersendiri apabila tempat yang disediakan tidakmencukupi

Lampiran : I

30

Form.: WK-SDM-01-03

Edisi : 2

II. Pemahaman Pegawai Terhadap Tugas Yang Diberikan

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Penilaian Aspek Keterampilan Yang Dimiliki Untuk Mendukung PelaksanaanTugas

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lampiran : I

31

Form.: WK-SDM-01-03

Edisi : 2

V. Saran & Ide Kreatif Selama Pelaksanaan Tugas

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Penilaian Aspek Pengetahuan, Keterampilan & Perilaku Untuk MendukungTugas

Berikan penilaian dengan angka 1 s/d 4 untuk masing-masing faktor yang dinilai padakolom nilai yang tersedia.

No Faktor Yang DinilaiNilai*

Baik Sekali Baik Cukup Kurang1 Pengetahuan2 Keterampilan3 Perilaku :

a. Kreatifitasb. Ketangguhanc. Kepemimpinand. Kerjasamae. Disiplinf. Inisiatifg. Tanggung Jawabh. Kejujuran

*) Keterangan:4 = Baik Sekali 3 = Baik 2 = Cukup 1 = Kurang

Lampiran : I

32

Form.: WK-SDM-01-03

Edisi : 2

VII. Masukan Lain Untuk Pengembangan Pegawai

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Menyetujui : Penilai ,Kepala Unit Kerja/Bisnis Jabatan : ………………………….

__________________________ ___________________________NP : NP :

Catatan :Setelah diisi, mohon dikembalikan kepada Kepala Bagian KSDM Divisi atau Wilayah

FORMULIR PENILAIAN PRESENTASI

Nama Penyaji :

Topik Materi :

I. MATERI MAKALAH BOBOT NILAI (0 – 100) SKORE

1 2 3 4 = 2 X 3

Penilaian meliputi : Penampilan materi Isi / Substansi (kualitas)

materi

20%

Komentar/Saran mengenai Makalah :

II. PENYAJIAN BOBOT NILAI SKORE

Penilaian meliputi : Penguasaan materi Komunikasi dengan audients Efeisiensi penggunaan waktu Kemampuan dalam

membawakan materi

40%

Komentar/Saran mengenai Penyaji :

III. TANYA JAWAB BOBOT NILAI SKORE

Penilaian meliputi : Kemampuan menjawab

pertanyaan Sistematika menjawab

pertanyaan Sikap dan atensi penyaji

40%

Komentar/Saran mengenai Tanya Jawab :

TOTAL SKORE :

IV. Saran-saran untuk pembinaan ybs :

Anda dapat pula menyampaikan keluhan/saran mengenai program Diklat ini kepada Biro SDMKantor Pusat PT. Waskita Karya, Telepon : (021)850 8510 Fax : (021)850 8506 atau e-mailaddress : waskita@waskita co.id . Homepage : www. waskita.co.id.

Form.: WK-SDM-01-04

Lampiran : I

Edisi : 2



Kode Dokumen : PW-SDM-02 Revie berikutnya Maks : 01-04-2014

Edisi Ke : 2 Halaman : 1 dari 2

Tanggal Edisi : 02- 04 - 2009

PENILAIAN KARYA PEGAWAI

1. TUJUAN : 1. Untuk memastikan proses Penilaian Karya Pegawai dilaksanakansecara obyektif, jujur dan terbuka

2. Untuk memastikan semua pimpinan peduli didalam pengembanganSDM

3. Untuk memotivasi semua pegawai berprestasi & berkinerja baik.

2. RUANG LINGKUP : Kantor Pusat, Unit Bisnis, Cabang dan Proyek

3. DEFINISI : 1. Penilaian Karya Pegawai (PKP) adalah proses sistematis untuk menilaikinerja individu pegawai yang dilakukan 1 x dalam setahun.

2. Penilaian dilakukan oleh :a. Atasan Langsung, Rekan Sekerja dan Bawahan bagi pegawai yang

menduduki Jabatan Strukturalb. Atasan langsung dan Rekan Sekerja bagi pegawai yang

menduduki Jabatan Staf3. Penilaian Karya Pegawai (PKP) berlaku untuk seluruh Pegawai Tetap

(PT) & Pegawai Tidak Tetap (PTT).


1

2

3

S t a r t

Pada awal tahun, Direksi/ Kepala

Unit Kerja/Bisnis dan wakilnya

menyiapkan Kontrak Manajemen

dan menetapkan Target KPI di

Unit Kerjanya

Kepala Unit Kerja/Bisnis dengan

dengan Pejabat satu level

dibawahnya menyusun KPI untuk

Kepala Bagian/ Kepala Cabang/

Kepala Proyek/Kasie di Unit

Kerjanya

Kabag/Kapro/Kacab/Kasi dan

Pegawai satu level dibawahnya

bersama-sama menyusun

Sasaran Kerja Individu (SKI)

Pegawai.

ab

1. Pada setiap awal tahun, Direksi/Kepala UnitKerja/Bisnis dan Wakilnya menetapkan KeyPerfomance Indicator (KPI) dimasing-masing Unit Kerjanya sebagai TagetKontrak Manajemen.Key Performance Indicator (KPI) meliputi :a) Product and Service Outcomeb) Customer Focused Outcomec) Financiald) Market Outcomee) Human Resource Outcomesf) Organization Effectiveness (Operation

Performance)g) Leadership, Governance & Social

ResponsibilityBesarnya target pada Key PerformanceIndicator (KPI) ditentukan bersama antaraAtasan sebagai penilai dan Bawahansebagai yang dinilai sesuai jabatannya.Target pada KPI merupakan deploymentTarget-Target pada Kontrak ManajemenKorporat yang berciri Minimal atauMaksimal

2. Kepala Unit Bisnis/ Unit Kerja denganpejabat satu level dibawahnya menyusunKPI untuk Kepala Bagian / Kepala Cabang /Kepala Proyek / Kasi di Unit KerjanyaTarget KPI Kepala Bagian / Kepala Cabang/ Kepala proyek / Kasi adalah Deploymentdari Target Kepala Unit Usaha / Unit Kerja

3. Kabag/Kapro/Kacab/Kasi dan pegawai satulevel dibawahnya bersama-sama menyusunSasaran Kerja Individu (SKI) pegawai

Direksi Kep.Unit Kerja/Bisnis/Kabag/Kapro/Kacab/Kasi terkait

Direksi Kep.Unit Kerja/Bisnis/Kabag/Kapro/Kacab/Kasi terkait

Atasanlangsung

KontrakManajemenForm 1 :Target

SK Dir. No.33/SK/WK/06

Besarnyatarget adalahTarget BreakThroughPerusahaan

Form. WK-SDM-10-01

Form. WK-SDM-10-02

Lampiran : II






PENILAIAN KARYA PEGAWAI


4

5

6

7

Pada akhir tahun :

a. Atasan langsung

mengevaluasi/menilai

realisasi pencapaian

target KPI/SKI pegawai satu

level dibawahnya.

b. Rekan sekerja melakukan

penilaian Kerjasama dan

Komunkasi/Koordinasi antar

Rekan Sekerja (FPI-RS).

c. Bawahan melakukan

penilaian Kepemimpinan/

Keteladan & Pembinaan

Pegawai Atasan Langsung

(FPI-B)

Direksi/Kepala Unit Kerja/Bisnis/

Kabag/Kapro/Kacab/Kasi merkap

dan mengevaluasi Nilai Prestasi

Individu (NPI)

Kabag KSDM di Unit Bisnis

membuat Rekap NPI, kemudian di

serahkan ke Biro SDM sebagai

Biro SDM menginput Laporan

PKP ke dalam SIM SDM,

mengolah, mengevaluasi NPI

semua Pegawai.

ab4. Pada akhir tahun anggaran :a. Atasan Langsung mengevaluasi/menilai

realisasi pencapaian target KPI / SKI anakbuahnya langsung dengan menggunakanFormulir Penilaian Individu oleh AtasanLangsung (FPI-AL)

b. Rekan sekerja melakukan Penilaian KerjaSama dan Komunikasi/Koordinasi antarRekan Sekerja (2 orang, ditentukan olehatasan yang dinilai) dengan menggunakanFormulir Penilaian Individu oleh RekanSekerja (FPI-RS)

c. Bawahan melakukan penilaianKepemimpinan / Keteladanan danPembinaan Pegawai Atasan Langsung (2orang, ditentukan oleh Atasan yangdinilai) dengan menggunakan FormulirPenilaian Individu oleh Bawahan (FPI-B)

5. Direksi/Kepala Unit Bisnis/Kepala UnitKerja/Kabag/Kapro/Kacab/Kasi merekap &mengevaluasi Nilai Prestasi Individu (NPI)untuk semua pegawai diunit kerjanya yangditanda tangani oleh Penilai & Yang Dinilai.

6. Direksi/Kepala Unit Bisnis /Kepala UnitKerja/Kabag/Kapro/Kacab/Kasimenyerahkan hasil PKP berupa rekap NPIkepada Kabag PK-nya masing-masinguntuk diteruskan ke Biro SDM sebagaiLaporan PKP untuk diinputkan kedalamdatabase pegawai dan proses selanjutnya.

7. Biro SDM mengolah & mengevaluasi NPIsemua pegawai dari data base SIM SDMuntuk proses pembinaan & pengembanganSDM.

AtasanLangsung

KabagKSDM/Kapro/Kacab/Kasi

Kabag KSDM

Kabag KSDM

Kabag KSDM

Kabag. PP /Kabag. AdmKepeg / Karo.SDM

FPI-ALForm. WK-SDM-10-03

FPI-RSForm. WK-SDM-10-04

FPI-BWForm. WK-SDM-10-05

Blanko NPIForm. WK-SDM-10-06

Rekap NPI

SIM SDM


Lampiran : II

UNIT KERJA : Biro Sistem R/EWD -

Rencana Realisasi (%)(Ra) (Ri) Pencapaian

7=6/5 (Min)

7=5/6 (Maks)

1 ASPEK OPERASIONAL 80

a. Program TI a1 Jml Updating Prosedur TI 12 Min

a2 Jml Aplikasi program TI 10 Min

b. Litbang b Jml Kajian Litbang 12 Min

c. Manajemen Risiko c Jml Updating Prosedur MR 12 Min

d. Pengembangan Usaha d Jml Kajian Pengembangan Usaha 12 Min

e. Sistem K3LM e Jml Updating Prosedur K3LM 12 Min

f. Sosialisasi & Bimbingan Fungsional f Jml Sosialisasi & Bimbingan Fungsional 10 Min

Formula Bobot Batasan

KEY PERFORMANCE INDICATORPT. WASKITA KARYA (Persero)

TAHUN ………

Rencana Evaluasi

Nilai (X)

1 2 3 4 5 6 8= 7x3

Indikator

contoh

Lampiran II

f. Sosialisasi & Bimbingan Fungsional f Jml Sosialisasi & Bimbingan Fungsional 10 Min

2 ASPEK DINAMIS 20

a. Ketepatan waktu laporan a1 Ketepatan waktu & Isi Laporan (%) 10 Min

b. Jml Ketidaksesuaian SMK3LM b1 Jumlah temuan minor 5 Maks

b2 Jml insiden fatal, kecelakaan cacat permanen 5 Maks

tdk dapat bekerja kembali atau meninggal

100

Tempat ……...., tanggal ……………….

Dibuat oleh : Disetujui oleh :

Kepala Unit Kerja : …………….. Direktur ………………

(………………………………) (………………………...)

T O T A L

(………………………………) (………………………...)

UNIT BISNIS : ………………. R/EWD -


7=6/5 (Min)

7=5/6 (Maks)

1 ASPEK FINANCIAL & OPERASIONAL 85

a. ROCE ( Return On Capital Employed) a. EBIT/(Equity + Average Debt) * 1000 35 Min

b. NKB b. Nilai Kontrak Baru tahun berjalan (Rp) 10 Min

c. BK/PU c. % (Beban Kontrak/Pendapatan Usaha) 30 Maks

d. Collection period d. (Total Piutang x 365)/Pendapatan Usaha = …hari 10 Maks

2 ASPEK DINAMIS 15



TAHUN ………

Rencana Evaluasi

Nilai (X)

1 2 3 4 5 6 8= 7x3

Indikator

contoh

Lampiran II

2 ASPEK DINAMIS 15

a. Ketepatan waktu laporan a1 Ketepatan waktu & Isi Laporan (%) 7 Min




C. Produktivitas c. Pendapatan Usaha / Jml gaji pokok pegawai 4 Min

100

Tempat ……...., tanggal ……….

Dibuat oleh : Disetujui oleh : Diketahui oleh :

Kepala Unit Kerja : …………….. Direktur Operasi ……… Direktur Keuangan ………

(………………………………) (………………………...) (………………………...)

T O T A L

PROYEK : ………………. R/EWD -


7=6/5 (Min)

7=5/6 (Maks)

1 ASPEK FINANCIAL & OPERASIONAL 85

a. ROCE ( Return On Capital Employed) a. EBIT/(Equity + Average Debt) * 100% 30 Min

b. PU b. Pendapatan Usaha (PU) 10 Min

c. BK/PU c. % (Beban Kontrak/Pendapatan Usaha) 35 Maks

d. Collection period d. (Total Piutang x 365)/Pendapatan Usaha = …hari 10 Maks

2 ASPEK DINAMIS 15



TAHUN ………

Rencana Evaluasi

1 2 3 4 5 6

Indikator

contoh

Lampiran II

2 ASPEK DINAMIS 15

a. Ketepatan Laporan a1 Ketepatan waktu & Isi Laporan (%) 7 Min




C. Produktivitas c. Pendapatan Usaha / Jml gaji pokok pegawai 4 Min

100

Tempat ……...., tanggal ……….


Kepala Unit Kerja : …………….. Direktur Operasi ……… Direktur Keuangan ………

(………………………………) (………………………...) (………………………...)

T O T A L

Nilai (X)

8= 7x3

Lampiran II

Penjelasan :

1 Batasan adalah : Maksimum atau Minimum

2 Rencana (Target) yang tercantum dalam "Aspek Finansial & Operasional",

3 Realisasi diisi sesuai dengan angka pencapaian per akhir periode penilaian (Tahunan)

4 Average debt dalam rumus ROCE, dihitung tahunan berdasarkan : Besarnya beban

bunga dibagi dengan average interest rate.

5 Aspek Dinamis

a Ketepatan waktu dan atau isi laporan dihitung : setiap kekurangan 1 periode

pelaporan dikalikan 0,8 (kelipatan 0,8)

Contoh : - 2 periode tidak tepat waktu = 0,8 x 0,8 = 0,64

- 3 kekurang tepatan = 0

- Mendapat teguran tertulis dari Direksi, dikalikan 0,75 dari total nilai KPI

b Temuan minor maksimum dihitung : setiap kelebihan temuan minor dari target,

dikalikan 0,7 (kelipatan 0,7).

Contoh : - 3 temuan diatas target minor diisi = 0,7 x 0,7 x 0,7 = 0,34

- > 3 temuan = 0

c Jumlah insiden fatal ……… dst (jika melampaui target), dihitung = 0

6 NPI dihitung berdasarkan perkalian antara bobot dengan % pencapaian, dan akan

digunakan untuk menetapkan score setelah ditambahkan dengan penilaian rekan

sekerja dan penilaian bawahan.

diisi dengan angka rencana masing-masing Unit Bisnis/Proyek terkait.

Lampiran II

sekerja dan penilaian bawahan.

Nama Grade /N. P Mgr Spv StafJabatan Proyek / KantorUnit Kerja Masa Penilaian

NO Rata-Rata

FPI - RSForm. WK-SDM-10-08

PENILAIAN REKAN SEKERJATahun 2009

Edisi : 2

REKAN SEKERJA PENILAI

FAKTOR PENILAIAN

Tahun 2008Tanggal

Kelompok Jabatan

Jumlah

Lampiran : II

NO Rata-Rata1 Hasil Kerja (SKI)2 Kerja sama3 Komunikasi/ Koordinasi antar teman sekerja4 Kepemimpinan/ Keteladanan5 Pembinaan Pegawai

Catatan : Kurang Sekali = 51 - 60 PENILAI :Kurang = 61 - 70Cukup = 71 - 80Baik = 81 - 90Baik Sekali = 91 - 100

(………………………)

FAKTOR PENILAIAN Jumlah

Penilaian dilakukan oleh 2 Penilai yang

ditentukan oleh Atasan Langsung

Lampiran : II


NO Rata-Rata

Tahun 2008Tanggal

Kelompok Jabatan

REKAN SEKERJA PENILAI

FAKTOR PENILAIAN I II III Jumlah

FPI - RSForm. WK-SDM-10-08

PENILAIAN REKAN SEKERJATahun 2009

Edisi : 2

Lampiran : II


Catatan : Kurang Sekali = 51 - 60 PENILAI I : PENILAI II :Kurang = 61 - 70Cukup = 71 - 80Baik = 81 - 90Baik Sekali = 91 - 100

(………………………) ( …………………..)Penilaian dilakukan oleh 2 Penilai yang



Lampiran : II


NO Rata-Rata

FPI - BWForm. WK-SDM-10-08

PENILAIAN BAWAHANTahun 2009

Edisi : 2

BAWAHAN PENILAI

FAKTOR PENILAIAN I II III

Tahun 2008Tanggal

Kelompok Jabatan

Jumlah

Lampiran : II


Catatan : Kurang Sekali = 51 - 60 PENILAI I : PENILAI II :Kurang = 61 - 70Cukup = 71 - 80Baik = 81 - 90Baik Sekali = 91 - 100

(………………………) ( …………………..)


Penilaian dilakukan oleh 2 Penilai yang


Lampiran : II

Nama Grade /

N. P Mgr Spv Staf

Jabatan Proyek / Kantor

Unit Kerja Masa Penilaian

NO

PERHITUNGAN NPI

Form. WK-SDM-10-08

Edisi : 2

PENILAIAN

FAKTOR PENILAIAN AL RS BW

Tahun 2008Tanggal

FORMULIRPENGHITUNGAN NILAI PRESTASI INDIVIDU

Tahun 2009

Kelompok Jabatan

Lampiran : II

NO

1 Hasil Kerja (SKI)

2 Kerja sama

3 Komunikasi/ Koordinasi antar teman sekerja

4 Kepemimpinan/ Keteladanan

5 Pembinaan Pegawai

AL = Atasan Langsung ; RS = Rekan Sekerja ; BW = Bawahan

Catatan : Kurang = NPI < 70 Jakarta, ……………….

Cukup = 70 < NPI< 80 Penilai,

Baik = 80 < NPI < 90

Baik Sekali = 90 < NPI < 100

Nilai Prestasi Individu (NPI)

Bobot 85% 10% 5%

Jumlah

Rata-rata

FAKTOR PENILAIAN AL RS BW

Lampiran : II

( ……………………… )



Kode Dokumen : P5-WK-SDM-03Revie berikutnyaMaks

: 01-04-2014



PERENCANAAN SUKSESI PEGAWAI

1. TUJUAN : Untuk memastikan bahwa program suksesi dijalankan secaratransparant & obyektif, sehingga pengisian jabatan strukturalmaupun operasional sesuai dengan kebutuhan.

2. RUANG LINGKUP : Pusat, Unit Bisnis, Cabang dan Proyek

3. DEFINISI :


Start

Memberikan Pelatihan& Pengembangan

Melakukan EvaluasiKinerja & Kompetensi

Memetakan MatriksKinerja & Kompetensi

Mengusulkan calonpimpinan kepada

Direksi

MenetapkanPimpinan Pada

Jabatan Tertentu

Selesai

Membuat Matriks AwalKinerja & Kompetensi

1

2

3

4

5

6

7

Menugaskan Pegawai(Kategori Baik Sekali &

Baik)

1. Membuat matriks (awal) nilai kinerjapegawai dan kompetensi yangdimilikinya

2. Menugaskan pegawai yang masukkategori baik dan baik sekali di proyekatau bagian lainnya

3. Memberikan pelatihan danpengembangan untuk memenuhipersyaratan jabatan tertentu

4. Melakukan pengukuran/evaluasi kinerjapada penugasan yang diberikan

5. Memetakan matriks nilai kinerja dankompetensi para calon pimpinansetelah diberikan penugasan

6. Memberikan rekomendasi kepadaDireksi tentang para calon pimpinanyang masuk kategori baik dan baiksekali setelah diberikan penugasan-penugasan tertentu untuk dipilih padajabatan-jabatan tertentu

7. Menetapkan pimpinan pada jabatan-jabatan tertentu yang dibutuhkanPerusahaan.

Tim Suksesi

Direktur,Kepala UintBisnisCC. BiroSDMBiro SDM

Kepala UnitKerja/Bisnis,CC. BiroSDMTim Suksesi

Ketua TimSuksesi

Direksi


DisetujuiManagement

Representative

Lampiran : III

01/SK 02/SK 03/SK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 11 Peraturan Perusahaan 2 Perusahaan 3 Perjanjian Kerja Bersama 4 Serikat Pekerja Waskita 5 Direksi

6 Pegawai - PKB & PWSDM definisi sama, namun berbeda dengan

SK 01, 02, 037 Keluarga 8 Unit Kerja 9 Unit Bisnis 10 Proyek 11 Anak Perusahaan 12 Direksi Anak Perusahaan 13 Jabatan 14 Grade 15 Penghasilan 16 Fasilitas 17 Kompensasi 18 Board of Director's 19 Pasal 2

Peraturan Pemerintah ttg Perseroan 20 Pasal 3

Perjanjian Kerja BAB II PENERIMAAN, SYARAT

PELAMARAN DAN PENYARINGAN

PEGAWAI

21 Pasal 4Penerimaan Pegawai - Ayat 5 menyesuaikan SK 01, 02 & 03.

22 Pasal 5Syarat Pelamaran dan Penyaringan Pegawai

23 Pasal 6

Status Pegawai - PKB & PWSDM definisi sama, namun berbeda dengan

SK 01, 02, 03. Pd PW mengacu Psl 9 PKB '08 - '10, RVS

NO

CHECK LIST

PKB, PW SDM DAN SK

KETERANGAN

ISTILAH-ISTILAH DALAM

SURAT KEPUTUSAN DIREKSIURAIAN PKB PW SDM

01/SK 02/SK 03/SKNO

CHECK LIST

PKB, PW SDM DAN SK

KETERANGAN



24 Pasal 7

Pengangkatan Pegawai Tetap Pd PW mengacu Psl 10 PKB '08 - '10, RVS

25 Pasal 8Penugasan Struktur baru mengacu pd SK 01 Pasal 3 ayat (1) sd (3)

26 Pasal 9Batas Usia Kerja/Pensiun - Add/Amandemen PKB tgl. 25 Sept 2008BAB III PENILAIAN KARYA PEGAWAI

27 Pasal 10Penilaian Karya Pegawai (PKP)

28 Pasal 11Penilai dan Materi Penilaian

30 Pasal 12Key Performance Indicator (KPI) Menyesuaikan KPI yang dikirim oleh Biro Sistem

31 Pasal 13Sasaran Kerja Individu (SKI)

32 Pasal 14Penilaian KPI atau SKI

33 Pasal 15Contoh Penilaian KPI Menyesuaikan KPI yang dikirim oleh Biro Sistem

34 Pasal 16Penilaian Yang Bersifat Kuantitatif

35 Pasal 17Menghitung Nilai Prestasi Individu (NPI)

36 Pasal 18Pengaruh NPI Pada Penghasilan

37 Pasal 19Sanksi BAB IV KARIR PEGAWAI

38 Pasal 20Karir dan Perencanaan Suksesi

39 Pasal 21Kelas Jabatan - Kelas Jabatan DIGANTI Grade

40 Pasal 22Kelas Kompetensi - HILANG karena ada grade

41 Pasal 23Perhitungan Skore Kompetensi - HILANG karena ada grade

01/SK 02/SK 03/SKNO

CHECK LIST

PKB, PW SDM DAN SK

KETERANGAN



42 Pasal 24Penempatan Awal Pada Kelas Jabatan - DIGANTI, Penempatan Awal Grade, redaksional ganti

43 Pasal 25

Penempatan Kelas Jabatan Selanjutnya - DIGANTI, Penempatan Grade Selanjutnya, redaksional

ganti

44 Pasal 26

Prosedur Usulan Kenaikan Kelas Jabatan - DIGANTI, Prosedur Usulan Kenaikan Grade,

redaksional menyesuaikan.

45 Pasal 27

Masa Jabatan & Kelas Jabatan Pegawai Proyek - DIGANTI, Masa Jabatan & Grade Pegawai Proyek,


BAB V KEWAJIBAN PEGAWAI46 Pasal 28

Kewajiban - TETAP47 Pasal 29

Hari Kerja dan Jam Kerja - TETAPBAB VI PEMBEBASAN KEWAJIBAN

BEKERJA

48 Pasal 30Cuti - TETAP

49 Pasal 31Ijin Tidak Masuk Kerja - TETAP

50 Pasal 32Tata Cara Cuti / Ijin Tidak Masuk Kerja - Redaksional menyesuaikan SK Organisasi Baru.

BAB VII PERJALANAN DINAS, MUTASI,

DETASIR, DAN PEMINJAMAN PEGAWAI51 Pasal 33

Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Redaksional menyesuaikan SK Organisasi Baru.52 Pasal 34

Surat Tugas dan Surat Perintah Jalan - Redaksional menyesuaikan SK Organisasi Baru.53 Pasal 35

Perjalanan Dinas Luar Negeri - Redaksional menyesuaikan SK Organisasi Baru.54 Pasal 36

Biaya Mutasi - TETAP55 Pasal 37

Detasir - Pasal 18 ayat (3) PKB perlu perubahan redaksional

01/SK 02/SK 03/SKNO

CHECK LIST

PKB, PW SDM DAN SK

KETERANGAN



56 Pasal 38

Peminjaman Tenaga Kerja Antar Unit Usaha - Peminjaman Tenaga Kerja Antar Unit Bisnis,


BAB VIII PENUGASAN PEGAWAI KE

PROYEK LUAR NEGERI57 Pasal 39

Penugasan ke Cabang Luar Negeri dan Proyek Luar Negeri - Perlu revisi

BAB IX PENGANGKATAN KEPALA

PROYEK GABUNGAN - HILANG58 Pasal 40

Pengangkatan Kapro Gabungan - HILANGBAB X LARANGAN BAGI PEGAWAI

59 Pasal 41Larangan - Beda Judul & Redaksional, RVSBAB XI HAK PEGAWAI

60 Pasal 42Penghasilan Pegawai - Redaksional menyesuaikan PKB Pasal 19

61 Pasal 43Tunjangan Kemahalan - Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 20

62 Pasal 44Tunjangan Khusus dan Asuransi - Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 21 ayat 3

63 Pasal 45Tunjangan Fiskal - Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 22

64 Pasal 46Fasilitas - Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 23

65 Pasal 47Perawatan Kesehatan - Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 24 ayat 3

66 Pasal 48Kaca Mata, Lensa Lunak dan Alat Bantu Pendengaran - Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 25

67 Pasal 49Pemeriksaan Berkala dan Medical Check Up - Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 26

68 Pasal 50

Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

(K3L), PKB Pasal 27

69 Pasal 51Pakaian Seragam Kerja - PKB Pasal 28

01/SK 02/SK 03/SKNO

CHECK LIST

PKB, PW SDM DAN SK

KETERANGAN



70 Pasal 52Bantuan Makan Siang - PKB Pasal 29

71 Pasal 53Bantuan Biaya Telepon untuk Pejabat - PKB Pasal 30 ditambah "untuk Pejabat".

72 Pasal 54Kegiatan Sosial dan Olah Raga - PKB Pasal 31

73 Pasal 55Pinjaman Uang Muka Pembelian Rumah - PKB Pasal 32

74 Pasal 56Lembur - PKB Pasal 33

75 Pasal 57Imbalan Jasa Penulis Makalah dan

Instruktur/Pengajar

- PKB Pasal 34, redaksional menyesuaikan.76 Pasal 58

Jasa Produksi - PKB Pasal 35, redaksional menyesuaikan.77 Pasal 59

Tunjangan Hari Raya Keagamaan - PKB Pasal 36, redaksional menyesuaikan.78 Pasal 60

Penghasilan Pegawai Tidak Aktif - PKB Pasal 37 ayat 6, redaksional menyesuaikan.79 Pasal 61

Penghasilan Pegawai Pada Saat Pendapatan

Usaha Menurun

- PKB Pasal 3880 Pasal 62

Penghasilan Pegawai Pada Saat Meninggal

Dunia

- PKB Pasal 39 Kompensasi Bagi Pegawai/Keluarga Pada

Saat Meninggal Dunia

81 Pasal 63Santunan Cacat/Meninggal Akibat Kecelakaan

Kerja

- PKB Pasal 4082 Pasal 64

Penghasilan Pegawai Pada Saat Cuti / Ijin

Tidak Masuk Kerja

- PKB Pasal 41BAB XII KOMPENSASI AKIBAT

PEMBERHENTIAN/PEMUTUSAN

HUBUNGAN KERJA

83 Pasal 65Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa

Kerja dan Uang Penggantian Hak - PKB Pasal 56

01/SK 02/SK 03/SKNO

CHECK LIST

PKB, PW SDM DAN SK

KETERANGAN



BAB XIII PEMBINAAN PEGAWAI

84 Pasal 66Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

85 Pasal 67Penyesuaian Pendidikan - Redaksional menyesuaikan SK Organisasi Baru.

86 Pasal 68Laporan Kepegawaian - Redaksional menyesuaikan SK Organisasi Baru.BAB XIV OUTSOURCING

87 Pasal 69Tenaga Ahli (Expert) dan Staf Operasional

Kantor/Proyek

BAB XV DISIPLIN KERJA DAN SANKSI88 Pasal 70

Maksud - PKB Pasal 4389 Pasal 71

Teguran / Peringatan Lisan - PKB Pasal 4490 Pasal 72

Peringatan Tertulis - PKB Pasal 45, redaksional ayat (2)91 Pasal 73

Prosedur Penyampaian Surat Peringatan - PKB Pasal 4692 Pasal 74

Sanksi - PKB Pasal 4793 Pasal 75

Kesempatan Membela Diri - PKB Pasal 48BAB XVI PENGHARGAAN JASA KARYA

94 Pasal 76Maksud

95 Pasal 77Persyaratan Jasa Karya

96 Pasal 78Tata Cara Penilaian - Redaksional menyesuaikan SK baru

97 Pasal 79Piagam dan Uang Penghargaan - Redaksional "take home pay"BAB XVII PEMBEBASAN TUGAS DAN

PEMBRHENTIAN

98 Pasal 80Pembebasan Tugas Sementara (Non-Aktif) - PKB Pasal 49, SK 01 pasal 7

01/SK 02/SK 03/SKNO

CHECK LIST

PKB, PW SDM DAN SK

KETERANGAN



99 Pasal 81Pemberhentian Sementara - PKB Pasal 50, SK 01 pasal 7

100 Pasal 82Pemberhentian Pegawai - PKB Pasal 51, SK 01 pasal 7

101 Pasal 83Pemberhentian Karena Kerugian Usaha - PKB Pasal 52

102 Pasal 84Pemberhentian Massal - PKB Pasal 53

103 Pasal 85Pemberhentian Dengan Hormat - PKB Pasal 54

104 Pasal 86Pemberhentian Tidak Dengan Hormat - PKB Pasal 55

BAB XVIII KOMITMEN DAN KEPUASAN

PEGAWAI105 Pasal 87

Survey Kepuasan Pegawai BAB XIX KELUH KESAH

106 Pasal 88Maksud - PKB Pasal 57

107 Pasal 89Penyampaian Keluh Kesah - PKB Pasal 58BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

108 Pasal 90Peralihan BAB XXI PENUTUP

109 Pasal 91Penutup

Lampiran : IV

POLA JENJANG KARIR(KELOMPOK NON TEKNIK)

JABATAN OPERASIONAL JABATAN STRUKTURAL

Catatan : Staf dari SLTA, D-3 Ekonomi dengan entry – point kelas jabatan 2 atau 3, dan jenjang karir tertinggi sampai KepalaBagian Unit Bisnis

KARO

KABAG PUSAT

KABAG DIVKABAG WIL/WIL LN

KASI PRO – AKASI PRO – B

KASI PRO – BKASI PRO – C

G : 16-20

G : 12-15

G : 12-14

G : 9-11

G : 11-12

S T A F(S-1 atau D3 Ekonomi, Hukum, Sosial)

G : 4-9 G : 4-11

G = Grade

KABAG DIVKABAG WIL/WIL LN

G : 11-14

KASI PRO – A

G : 12-13

Lampiran : IV

POLA JENJANG KARIR(KELOMPOK TEKNIK)

JABATAN OPERASIONAL JABATAN STRUKTURAL

Catatan : Staf dari STM & D-3 Teknik dengan entry – point kelas jabatan 2 atau 3, dan jenjang karir tertinggi sampai KepalaBagian Divisi/Wilayah

KAPRO - A

KAROKA DIV/WIL LNKAWIL

KAROKA DIV/WIL LNKAWILASISTEN DIREKSI

KARO/KAWILASISTEN DIREKSIWAKA DIV/WIL LNWAKA WILKACAB UTAMA LN

KACAB UTAMA WIL LNKACAB UTAMA WIL

KACAB UTAMA LNKABAG PUSATKACAB UTAMA WILKABAG UNIT BISNISKACAB MADYA WILKACAB MUDA

KACAB. MUDA

KAPRO – AKAPRO – B

KAPRO – BKASI – A

KASI PRO – AKAPRO – C

KASI – BKEPALA LAPANGANPELAKSANA UTAMA

PELAKSANA MADYAKASI-C

PELAKSANA MUDA

KJ : 18-19

G : 17-18

G : 16-17

G : 14-15

G : 11-14

G : 9-11

G : 6-7

G : 8-11

G : 10-12

G : 12-14

G : 14-17

S T A F(S-1, D3, STM TEKNIK)

G : 4-9 G : 4-11

G : 14-17

G = Grade

KAROKA DIV/WIL LN

KJ : 19-20

KARO

KJ : 16-20

Lampiran V

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 S.G. 11 S.G. 11

10PELKS.

UTAMA

9 S.G. 9 S.G. 9

8 S.G. 8 S.G. 8

7PELKS.

MUDAS.G. 7 S.G. 7 S.G. 7

6 S.G. 6

5

4

3

2

1

STAF GRADE 5

STAF GRADE 4 STAF GRADE 4

STAF GRADE 3

STAF GRADE 5

STAF GRADE 10

PELKS.

MADY

STAF GRADE 3

PELKS.

MUDASTAF GRADE 6

STAF GRADE 2 STAF GRADE 2 STAF GRADE 2 STAF GRADE 2


STAF GRADE 1

STAF GRADE 9PELAKSANA

MADYASTAF GRADE 8

STAF GRADE 5

STAF GRADE 3

STAF GRADE 4

STAF GRADE 5

STAF GRADE 6

STAF GRADE 9

KEPALA

BAGIAN

KEPALA WILAYAH

KEPALA WILAYAH

WAKAWIL

ASISTEN

DIREKSI

KEPALA UNIT

KERJA

KACAB

MADYA

KACAB

UTAMA

KACAB

MADYA

WIL. DLM. NEGERI WIL. LUAR NEGERI DIVISI PROYEK-A PROYEK-B PROYEK-CGRADE UNIT KERJA

UNIT BISNIS

KEPALA DIVISI

KASI-AKEPALA

PROYEK-B

KABAG

KABAG

WAKAWILKACAB

UTAMA

WAKADIV

KACAB

MUDA

KEPALA

PROYEK-A

S.G. 10


STAF GRADE 10

KALAPPELKS.

UTAMA

STAF GRADE 2


MATRIKS GRADE

STAF GRADE 6

PELKS.

MUDA

STAF GRADE 7

STAF GRADE 6

S.G. 9 STAF GRADE 9



STAF GRADE 8

KABAG

STAF GRADE 6


STAF GRADE 3

STAF GRADE 5STAF GRADE 5 STAF GRADE 5

STAF GRADE 3

PELKS

MADY

STAF GRADE 6

KASI

C

KEPALA PROYEK-C

STAF GRADE 7

KALAP/KASI-B


STAF GRADE 11

STAF GRADE 10

INDEKS GRADE

GRADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 18366 18485 18604 18723 18842 18961 19080 19199 19318 19437

19 17068 17186 17304 17422 17540 17658 17776 17894 18012 18130

18 15781 15898 16015 16132 16249 16366 16483 16600 16717 16834

17 14505 14621 14737 14853 14969 15085 15201 15317 15433 15549

16 13240 13355 13470 13585 13700 13815 13930 14045 14160 14275

15 11986 12100 12214 12328 12442 12556 12670 12784 12898 13012

14 10754 10866 10978 11090 11202 11314 11426 11538 11650 11762

13 9555 9664 9773 9882 9991 10100 10209 10318 10427 10536

12 8400 8505 8610 8715 8820 8925 9030 9135 9240 9345

11 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200

10 6420 6500 6580 6660 6740 6820 6900 6980 7060 7140

9 5705 5770 5835 5900 5965 6030 6095 6160 6225 6290

8 5100 5155 5210 5265 5320 5375 5430 5485 5540 5595

7 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000

6 4044 4090 4136 4182 4228 4274 4320 4366 4412 4458

5 3571 3614 3657 3700 3743 3786 3829 3872 3915 3958

4 3120 3161 3202 3243 3284 3325 3366 3407 3448 3489

3 2680 2720 2760 2800 2840 2880 2920 2960 3000 3040

2 2251 2290 2329 2368 2407 2446 2485 2524 2563 2602

1 1833 1871 1909 1947 1985 2023 2061 2099 2137 2175

LAMPIRAN : VI

Lampiran : VII

WEWENANG PENEMPATAN PEGAWAI PADA JABATAN

NO.UNIT

USAHAJABATAN GRADE

DIUSULKANOLEH

DIPUTUSKANOLEH

1 K. PUSAT Staf 2 - 11 Kepala Biro**) Direksi**)

Pengemudi 2 Kepala Bagian Sekper

Satpam 2 Kepala Bagian Sekper

Pelayan 1 Kepala Bagian Sekper

2 Wilayah/LN Staf 1 - 11 Kepala Bagian Kepala Wilayah *)

Pengemudi 2 Kepala Bagian Kepala Wilayah

Satpam 2 Kepala Bagian Kepala Wilayah

Pelayan 1 Kepala Bagian Kepala Wilayah

3 Divisi Staf 1 - 11 Kepala Bagian Kepala Divisi *)

Pengemudi 2 Kepala Bagian Kepala Divisi

Satpam 2 Kepala Bagian Kepala Divisi

Pelayan 1 Kepala Bagian Kepala Divisi

4 Proyek Kepala Lapangan 10 - 12 Kapro/ Kabag. Kepala Divisi*)

Kepala Seksi Tipe B 10 - 11 Kapro/ Kabag. Kepala Divisi*)

Pelaks. Utama 10 - 11 Kapro/ Kabag. Kepala Divisi*)

Kepala Seksi Tipe C 9 - 10 Kapro/ Kabag. Kepala Divisi*)

Pelaks. Madya 8 – 9 Kapro/ Kabag. Kepala Divisi*)

Pelaks. Muda 6 - 7 Kapro/ Kabag. Kepala Divisi*)

Staf 2 - 9 Kepala Bagian Kepala Divisi *)

Pengemudi 2 Kepala Bagian Kepala Divisi

Catatan : *) Ijin Direksi**) Untuk penempatan dalam satu Biro

Cukup Kepala Biro.Direktur Utama,

Ir. Umar TA, MT, MM

Lampiran : VII

WEWENANG PENEMPATAN PEGAWAI PADA JABATAN

NO.UNIT

USAHAJABATAN GRADE

DIUSULKANOLEH

DIPUTUSKANOLEH

1 K. PUSAT Kepala Biro 16 - 20 Direksi Direktur Utama

Asisten Direksi 16 - 17 Direksi Direktur Utama

Kepala Bagian 12 - 15 Kepala Biro Direktur Utama

2 Wilayah Kepala Wilayah/LN 16 - 19 Direksi Direktur Utama

Waka Wilayah/LN 14 - 17 Direksi Direktur Utama

Kacab Utama Wil/LN 14 - 16 Ka Wilayah/LN Direktur Utama

Kabag Wilayah/LN 11 - 14 Ka Wilayah/LN Direktur Utama

Kacab Madya Wil/LN 12 – 13 Ka Wilayah/LN Direktur Utama

Kacab Muda 09 – 11 Kepala Wilayah Direktur Utama

3 Divisi Kepala Divisi 17 – 19 Direksi Direktur Utama

Wakil Kepala Divisi 14 - 17 Direksi Direktur Utama

Kepala Bagian 11 – 14 Kepala Divisi Direktur Utama

4 Proyek Kepala Proyek Tipe A 14 – 17 Direksi Direktur Utama

Kepala Proyek Tipe B 12 – 14 Kepala Divisi Direksi

Kasi A 12 – 13 Kepala Divisi Direksi

Kapro C 10 – 12 Kepala Divisi Kepala Divisi*)

Kalap/Kasi B/Pelut 10 - 11 Kepala Divisi Kepala Divisi*)

Kasi C 09 – 10 Kepala Divisi Kepala Divisi*) ???

Pelaksana Madya 08 - 09 Kepala Proyek Kepala Divisi*) ???

Pelaksana Muda 06 - 07 Kepala Proyek Kepala Divisi ???

Catatan : *) Ijin Direksi, MM

RAHASIA

EVALUASI PENILAIAN JABATAN

I. DATA PEGAWAI1. No. Pegawai :2. Nama :3. Grade :4. Jabatan :5. Masa Jabatan :6. Jabatan ke :

II. EVALUASI / PENILAIAN JABATAN1. Nilai Prestasi Individu (NPI) Rata-rata selama Masa Jabatan yang

bersangkutan :..............................................................................................................

2. Loyalitas dan dedikasi terhadap Perusahaan

3. Kepatuhan terhadap prosedur kerja dan PeraturanPerusahaan

4. Komunikasi dengan pihak lain berkaitan dengantugas jabatannya

5. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugasjabatannya

6. Komentar umum........................................................................................................................................................................................................................

III. PENGESAHAN................, tgl. ...............

Disetujui oleh, Dibuat oleh,Atasan Pejabat Penilai Pejabat Penilai

(.................................) (................................)

Baik sekaliBaikCukup

Kurang

Baik sekaliBaikCukupKurang



Lampiran : VIII

Lampiran : VIII

JENIS SERTIFIKAT YANG DAPAT DIPERHITUNGKANDALAM SKOR KOMPETENSI *

1. Sertifikat KNIBB.2. Sertifikat AKLI.3. Sertifikat IAI.4. Sertifikat HATHI.5. Sertifikat HATTI.6. Sertifikat IAMPI.7. Sertifikat A2K4.8. Sertifikat HAMKI.9. Sertifikat HPJI Bidang Jalan.10. Sertifikat HPJI Bidang Jembatan.11. Sertifikat HAKI.12. Sertfikat PII.

* Catatan: Jenis Sertfikat diatas dapat bertambah setiap saat sesuaikebutuhan Pra Kualifikasi tender dan kebutuhanPerusahaan lainnya.

SURAT TUGAS DALAM/LUAR NEGERI *)

NOMOR : /ST/WK/…....

DIBERIKAN KEPADA :

1. N a m a :

2. Grade :

3. Jabatan/Tempat Tugas :

UNTUK :

KETERANGAN LAIN-LAIN

1. Sifat Tugas :

2. Tempat Tujuan :

3. Tanggal Berangkat :

4. Tanggal Kembali :

5. Alat Angkut yang digunakan :

6. Pengikut :(nama & kelas jabatan)

7. Pembebanan Biaya :(Pusat/Wilayah/Divisi/Pegawai ybs.)

8. Biaya perjalanan :

Dikeluarkan di :Pada tanggal :

PT. WASKITA KARYA

( …………………………. )

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran : IX

SURAT PERINTAH JALAN DALAM/LUAR NEGERI *)

Nomor : /SPJ/WK/ ………

1 Pejabat yang memerintah

2 Pegawai yang diperintah

3a. Gradeb. Jabatan/tempat tugas

a.b.

4 Maksud perjalanan dinas

5 Tempat tujuan

6a. Tanggal berangkatb. Tanggal kembali

a.b.

7 Alat angkut yang digunakan

8Pengikut :(Nama & Jabatan/tugas)

9Pembebanan Biaya :(Pusat/Wilayah/Divisi/Pegawai Ybs.)

10 Biaya perjalanan dibayar di

Dikeluarkan di :Pada tanggal :

Tiba di …………........ Tgl. ……………….. PT. WASKITA KARYABerangkat ke ……………Tgl. …………….

Mengetahui

( ) ( )

Tiba di …………........ Tgl. ………………..Berangkat ke ……………Tgl. …………….

Mengetahui

( )

Lampiran : X

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI( Dalam US Dolar )

NO NEGARA

BIAYA PENGINAPANUANG HARIAN(KONSUMSI &

TRANSPORT SETEMPAT)

G R A D E G R A D E

DIREKSI 11 – 20 1 – 10 DIREKSI 11 – 20 1 – 10

A. ASIA TENGGARA

1. Singapore, Mallaysia, Thailand, BruneiDarussalam, Philipina.

150 140 125 70 60 60

2. Burma, Laos, Khmer, Vietnam 125 115 100 60 50 50

B. ASIA TIMUR & PASIFIK

1. Korea Utara, Korea Selatan, Macao

190 170 150 70 60 602. Taiwan, Hongkong, Jepang, Australia3. Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, New

Caledonia dan sekitarnya.

C. ASIA TENGAH & SELATAN

1. RRC, Mongolia150 140 125 70 60 602. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Langka,

Nepal, Butan, Maladewa.

D. AFRIKA UTARA & TIMUR TENGAH

1. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Emirat, Arab,Bahrain, Oman.

170 150 135 70 60 602. Iran, Syria, Afganistan, Irak, Libanon,

Yordania, dan Turki.3. Mesir, Libia, Maroko, Tunisia, Aljazair,

Sudan.

E. AFRIKA,TIMUR, BARAT & TENGAH

1. Guenia , Ghana, Liberia, Nigeria, dansekitarnya.

125 115 100 70 60 602. Ethopia, Somalia, Tanzania, Kenya,

Malawi, Mozambik, Zaire, Republik AfrikaTengah, Uganda, Zimbabwe, Zambia,Malagasi dan Sekitarnya

F. EROPA

1. Eropa BaratSwedia, Norwegia, Denmark, Inggris,Belanda, Belgia, Perancis, Jerman, Swiss,Austria, Italia, Spanyol, Portugis, Vatikan

190 170 150 70 60 60

2. Eropa TimurRusia, Polandia, Rumania, Cekoslavia,Hongaria, Bulgaria, Finlandia, Yugoslavia,Yunani, Albania.

125 115 100 60 50 50

G. AMERIKA

1. Amerika Serikat, Canada, 190 170 150 70 60 602. Meksiko, Cuba, Haiti, Panama, Honduras,

Nicaragua, El Savador, Puerto Rica, CostaRica, Jamaica, Dominica, Brazilia,Argentina,.

150 140 125 70 60 60

3. Suriname, Guyana, Kolombia, Venezuela,Chili, Uruguay, Equador, Peru, danSekitarnya.

125 115 100 60 50 50

Lampiran : XI






PENDIDIKAN & PELATIHAN

1. TUJUAN : 1. Untuk memastikan Pendidikan dan Pelatihan pegawai dapat berjalan denganbaik & lancar sesuai dengan kebutuhan organisasi

2. Untuk memastikan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan benar-benar serius dan berpotensi untuk maju


3. DEFINISI

4. PROSEDUR

:

:

1. Program Diklat Tahunan : Program Diklat yang dibuat pada awal tahunyang sudah mengantisipasi kebutuhan Diklat berdasarkan Training NeedAnalysis, didalamnya termasuk program intern maupun programpengkayaan

2. Program Diklat diluar Tahunan : adalah program Diklat diluar tahunanyang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan dan dilaksanakan sendiri olehPerusahaan (In-house training) atau dengan penyertaan pada lembagapendidikan/Diklat lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri


Program Diklat Tahunan

1. Unit Bisnis/Unit Kerja melakukan identifikasikebutuhan Diklat di unit kerjanya dan

2. Mengajukan usulan Diklat kepada Biro SDMberdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai

3. Biro KSDM melakukan identifikasi & evaluasikebutuhan Diklat berdasarkan :a. Kompetensi Pegawaib. Evaluasi Realisasi Diklat Tahun laluc. Masukan dari Unit Usaha/Kerjad. Rapat Kerja Perusahaane. RKAPYang dikaitkan dengan kebutuhan dariPengguna Jasa dan perkembangan bisnis(Analisa Kebutuhan Diklat)

4. Menyusun Program Diklat Tahunan berdasarkanhasil evaluasi kebutuhan Diklat yangdisesuaikan dengan Sasaran Mutu Perusahaan

5. Mengajukan Program Diklat Tahunan didalamRapat Tinjauan Manajemen akhir tahun untukmendapatkan persetujuan Direksi

6. Mendistribusi Program Diklat Tahunan kesetiapUnit Usaha/Kerja sebagai acuan PelaksanaanProgram Diklat Tahunan paling lama minggukedua setelah disetujui

7. Menyiapkan Materi dan Metode PenyampaianDiklat dan dimintakan persetujuan Direksi

8. Mengajukan calon Instruktur kepada Direksisetelah materi dan metode Diklat disetujui olahDireksi

9. Mengkoordinir pelaksanaan Diklat, baik internalmaupun eksternal. Untuk Diklat Internaltermasuk menggandakan materi Diklat, calonpeserta dan kapan serta tempat diadakan Diklat

10. Mengirim peserta untuk mengikuti Diklat.

Kabag. KSDM/Kabag. PP

Kabag. KSDM/Kabag. PPKaro. SDM/Kabag. PP

Kabag. PP

Karo. SDM

Karo. SDM

Kabag. PP

Kabag. PP

Kabag. PP

Karo. SDM

Form. WK-SDM-03-01Form. WK-SDM-03-02

Form. WK-SDM-03-03

Lampiran : XII

Analisa KebutuhanPelatihan






PENDIDIKAN & PELATIHAN


11. Membuat Evaluasi Efektifitas Diklat Tk. I : untukmemperoleh masukan-masukan yang mencakupkondisi dan pra-sarana Diklat, relevansi materi& topik Diklat, kompetensi instruktur, dilakukansehabis Diklat.

12. Membuat Evaluasi Efektifitas Diklat Tk. II :peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yangdiperoleh sebelum dan sesudah mengikutiDiklat, dilakukan sehabis Diklat.

13. Membuat Evaluasi Efektifitas Diklat Tk. III :penerapan hasil Diklat ditempat tugas,kompetensi yang mereka peroleh dan sharingknowledge serta peningkatan produktivitas,dilakukan 1 s/d 3 bulan setelah mengikutiDiklat.

14. Melakukan Evaluasi Efektifitas Diklat Tk. IV :analisis terhadap hasil Diklat secara keseluruhanyang dikaitkan dengan pencapaian targetorganisasi

15. Mencatat hasil Diklat dan sertifikat kedalamsistem data base pegawai

Program Diklat diluar Tahunan16. Mengusulkan/memintakan persetujuan Direksi

atas program Diklat yang dinilai bermanfaatuntuk peningkatan kompetensi Sumber DayaManusia Waskita, meliputi :a). Jenis Diklat : Lokakarya, seminar,

penataran, workshop, konvensi, dsb.b) Sifat Diklat : Internal (in house training)

atau eksternal (mengirimkan peserta kelembaga pendidikan /Diklat lain)

c) Penentuan lembaga penyelenggara/instruktur

d) Peserta Diklate) Waktu dan tempat penyelanggaraansetelah mengevaluasi terhadap lembagapenyelenggara pendidikan, biaya Diklat danmempertimbangkan Sasaran Mutu Perusahaan

17. Mengkoordinir pelaksanaan Diklat18. Melakukan evaluasi hasil Diklat eksternal

dengan menggunakan formulir Evaluasi HasilDiklat

19. Membuat laporan hasil mengikuti Diklat danmenyampaikan kepada Karo KSDM palinglambat 3 minggu setelah Diklat selesai. Isilaboran a.l:a. Ringkasan materi/bahasan Diklatb. Kesan dan pesan bagi perusahaanc. Manfaat yang diperoleh untuk pelaksanaan

tugas di perusahaan20. Menyimpulkan hasil evaluasi yang akan

digunakan sebagai dasar penyusunan programDiklat berikutnya

21. Mencatat setiap sertifikat Diklat yang diperolehpegawai kedalam data base pegawai.

22. Menyimpan semua catatan/rekaman yangberkaitan dengan Diklat sesuai dengan ProsedurPengendalian Rekaman

Kabag. PP

Kabag. PP

AtasanLangsungPeserta Diklat

Kabag. PP

Kabag. PP

Karo. SDM

Kabag. PPPeserta Diklat

Peserta Diklat

Kabag. PP

Kabag. PP

Kabag. PP

Form. WK-SDM-03-04

Form. WK-SDM-03-05

Form. WK-SDM-03-06

Form. WK-SDM-03-07

Form. WK-SDM-03-08

Form. WK-SDM-03-04

5. REFERENSI 1. Peraturan Perusahaan di Bidang SDM2. Matriks Pola Pendidikan dan Diklat3. Matriks Kompetensi4. Prosedur Pengendalian Dokumen5. Prosedur Pengendalian Rekaman

Lampiran : XII

PROYEK : ….. lihat PW-LAP

Batasan Rencana Realisasi( % )

Pencapaian

(Ra) (Ri)

3 4 5 67= 6/5 ( Min )

7= 5/6 ( Maks )8= 7x3

1 85 0

a ROCE (Return On Capital Employed) a 30 Min -

b PU b 10 Min

c BK / PU c 35 Maks -

d Collection periode d 10 Maks

2 15 0

a Ketepatan Laporan a. 7 Min -

b Jml Ketidak sesuaian SMK3LM b.1. 2 Maks -

b.2. 2 Maks -

KEY PERFORMANCE INDICATORPT.WASKITA KARYA (Persero)

TAHUN …..

Rencana Evaluasi

Nilai ( X )

1 2

Indikator Formula Bobot

Pendapatan Usaha

%( Beban Kontrak / Pendptn Usaha)

(Total Piutang x 365)/ Pendptan Usaha = … hari

ASPEK FINANSIAL & OPERASIONAL

EBIT / (Equity+Average Debt)*100%

ASPEK DINAMIS

Ketepatan waktu dan isi laporan ( % )

Jumlah Temuan Minor

Jumlah Insiden fatal, Kecelakaan cacat permanen/ tdk dptb.2. 2 Maks -

-

c Produktifitas c. 4 Min

100 0

Tempat ……………., tanggal ………..


Kepala Proyek : ……………… Kepala Unit Bisnis……….

(……………………) (………………………)

T O T A L

Jumlah Insiden fatal, Kecelakaan cacat permanen/ tdk dpt

bekerja kembali atau meninggal .

Pendptan Usaha / Juml gaji pokok pegw )

UNIT BISNIS: ….. lihat PW-LAP


Pencapaian

(Ra) (Ri)

3 4 5 67 ( Min )= 6/5

7 ( Maks )= 5/68= 7x3

1 85 0

a ROCE (Return On Capital Employed) a. 35 Min -

b NKB b 10 Min

c BK / PU c 30 Maks -

d Collection periode d 10 Maks

2 15 -


(Total Piutang x 365)/ Pendptan Usaha = … hari

ASPEK FINANSIAL & OPERASIONAL

EBIT / (Equity+Average Debt)*100%

Nilai Kontrak Baru tahun berjalan (Rp.)

%( Beban Kontrak / Pendptn Usaha)

ASPEK DINAMIS



1 2

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Rencana Evaluasi

Nilai ( X )

PT.WASKITA KARYA (Persero)TAHUN …..


b Jml Ketidak sesuaian SMK3LM b.1. 2 Maks -

b.2. 2 Maks -

c Produktifitas c. 4 Min

100 -



Kepala Unit Bisnis : ……………… Direktur Operasi ………. Direktur Keuangan ……….

(……………………) (………………………) (………………………)

T O T A L


Jumlah Temuan Minor

Jumlah Insiden fatal, Kecelakaan cacat permanen/ tdk dpt

bekerja kembali atau meninggal .

Pendptan Usaha / Juml gaji pokok pegw )

UNIT KERJA : Biro Sistem lihat PW-LAP


Pencapaian

(Ra) (Ri)

3 4 5 67= 6/5 ( Min )

7= 5/6 ( Maks )8= 7x3

1 80 -

a Program TI a1 12 Min

a2 Juml Aplikasi program TI 10 Min

b Litbang b 12 Min

c Menejemen Risiko c Juml Updating Prosedur MR 12 Min

d Pengembangan Usaha d 12 Min -

e Sistim K3LM e 12 Min

f Sosialisasi & Bimbingan Fungsional. f Juml Sosialisasi & Bimbingan Fungsional 10 Min

2 20 0

KEY PERFORMANCE INDICATORPT.WASKITA KARYA (Persero)

TAHUN ……

Rencana Evaluasi

Nilai ( X )

1 2


Juml Kajian Pengembangan Usaha

Juml Updating Prosedur K3LM

ASPEK DINAMIS

ASPEK OPERASIONAL

Juml updating Prosedur TI

Juml hasil kajian Litbang

contoh

a Ketepatan Laporan a. 10 Min

b Jml Ketidak sesuaian SMK3LM b.1. 5 Maks

b.2. 5 Maks

100 -



Kepala Unit Kerja : ……………… Direktur ……….

(……………………) (………………………)


T O T A L

Jumlah Temuan Minor

Jumlah Insiden fatal, Kecelakaan cacat permanen/ tdk dptbekerja kembali atau meninggal .

Penjelasan :

1 Batasan adalah: Maksimum atau Minimum.

2 Rencana (Target ) yang tercantum dalam " ASPEK FINANSIAL & OPERASIONAL ", diisi dengan angka rencana masing2

Unit Bisnis/ Proyek terkait.

3 Realisasi diisi sesuai dengan angka pencapaian per akhir periode penilaian ( Tahunan )

4 Average debt dalam rumus ROCE, dihitung tahunan berdsrkan : Besarnya beban bunga dibagi dg average interest rate.

5 Aspek Dinamisa. Ketepatan waktu dan isi laporan dihitung : Setiap kekurangan 1 periode pelaporan, dikalikan 0,8 ( kelipatan 0,8 )

contoh : 2 periode tidak tepat waktu diisi = 0,8 x 0,8 = 0,64

> 5 kekurang tepatan = 0b. Temuan minnor maksimum dihitung : Setiap kelebihan temuan minnor dari target, dikalikan 0,7 ( kelipatan 0,7 )

Contoh : 3 temuan diatas target minnor diisi = 0,7 x 0,7 x 0,7 = 0,34

> 3 temuan = 0c. Jumlah insiden fatal……dst, dihitung = 0 jika melampaui target .

6 Nilai ( X ) dihitung berdasrkan perkalian antara Bobot dg % pencapaian, dan akan digunakan utk menetapkan Scoresetelah ditambahkan dg penilaian rekan sekerja dan penilaian bawahan.

Persero

P.T. WASKITA KARYA

PUSAT

UNIT BISNIS : ..............................................

CABANG : ..............................................

PROYEK : ..............................................

DAFTAR KEBUTUHAN PELATIHAN

PEGAWAINO JABATAN NAMA PELATIHAN KETERANGAN

NAMA

Form.WK-SDM-03-01Edisi : 2

Lampiran : XII

Tanggal, ..............................

Disetujui oleh, Dibuat oleh,Karo SDM/Kepala Unit Bisnis/Kapro*) Kabag PP/Kabag KSDM *)

ttd ttd

( nama ) ( nama )

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu


Lampiran : XII

Persero

P.T. WASKITA KARYATanggal : ...............................Halaman : ....... dari ........

Kepada : Dari :

Karo SDM Kepala Unit Bisnis : . . . . . . . . . . . .

Kepala Unit Bisnis : . . . . . . . . . . . . .. Kepala Proyek : . . . . . . . . . . . .

U S U L A N P E L A T I H A N

JadwalTriwulan Triwulan Triwulan Triwulan

I II III IV

NO. Nama Pegawai Jabatan Nama Pelatihan yang diusulkan

Form.WK-SDM.03-02

Edisi : 1 Revisi : 0

Lampiran :

Keterangan : Yang mengusulkan,

*) Coret yang tidak perlu Kepala Unit Bisnis / Kapro *)

- Pada Kolom ' Jadwal ' isikan dengan tanda V

- Usulan ini dilaporkan kepada Biro SDM

ttd

( Nama )

Form.WK-SDM.03-02


Lampiran :


NO. TOPICSREFF.

T.N.A# HARI PESERTA JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPT OCT NOV DEC EST. JAM EST. RP.

I IN HOUSE TRAINING PROGRAM

A Kelompok Manajerial

1

2

3

4

5

SUB TOTAL : - -

B Kelompok Fungsional

1

2

3

4

5

SUB TOTAL : - -

II PUBLIC TRAINING PROGRAM

1

2

3

SUB TOTAL : -

III PROGRAM SERTIFIKASI

1

2

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PT. WASKITA KARYA - TAHUN ____

Form. WK-SDM-03-03

Lampiran : XII

2

3

SUB TOTAL : -

IV PROGRAM SEMINAR DI LUAR NEGERI

1

2

SUB TOTAL : -

V PROGRAM PASCA SARJANA (S2)

1

2

3

SUB TOTAL : -

VI SEMINAR/WORKSHOP DILUAR PERUSAHAAN

1

2

3

4

SUB TOTAL :

GRAND TOTAL : - -

Direktur Pengembangan dan SDM Kepala Biro SDM

(………………………………….) (……………………..) (……………………..)

Kepala Bagian PP

Jakarta,

Lampiran : XII

Persero

PT. WASKITA KARYA

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

LEMBAR EVALUASI EFEKTIFITAS DIKLAT TK. I

3………………………………………

Untuk perbaikan PT.Waskita Karya di masa mendatang, kami mohon kesediaan Anda mengevaluasi

Penyelenggaraan Pelatihan ini dengan memberikan skor (X) pada kotak yang sesuai, Terima kasih

Topik Materi :

2………………………………………Tanggal : ………………………………………….1………………………………………

I. Isi Program

1. Mutu Isi Program Pelatihan

Komentar/ Saran mengenai isi Program :

6. Penambahan Keterampilan/pengetahuan untuk diterapkan

Nama Instruktur

2. Relevansi contoh dan ilustrasi pendukung untuk pemahaman isi program

1…………………….. 2……………………… 3…...……………….

5. Metode Pelatihan yang digunakan untuk membantu pemahaman isi Program

4. Waktu yang tersedia untuk menyampaikan isi Program

3. Pencapaian Harapan Anda terhadap isi Program

Form : WK-SDM 03 - 04

Edisi : 2

Lampiran : XII

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

IV. Saran-saran perbaikan lainnya :

1. Pengetahuan/pemahaman terhadap topik

3. Kemampuan dalam membawakan materi

Komentar/ Saran mengenai Instruktur :

2…………………………………..

Komentar/ Saran mengenai Sarana :

4. Sikap Staf Diklat sejak pendaftaran hingga pelaksanaan Pelatihan

2. Alat/media pelatihan ( LCD, Flipchart, Dll )

1. Tempat Pelatihan ( ruangan, AC, soundsystem )

II. Instruktur

III. Sarana

3………………………………….

1………………………………….

3. Makanan/minuman

2. Media Presentasi yang dibawakan

1…………………….. 2……………………… 3…...……………….

Form : WK-SDM 03 - 04

Edisi : 2

Lampiran : XII

Persero

PT. WASKITA KARYA

A B C D E

2

3

4

5

LEMBAR EVALUASI EFEKTIFITAS PELATIHAN TK. II

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap pelatihan yang diberikan, kami mohon kesediaan Anda

menilai dengan memberikan skor (X) pada kotak yang sesuai, Terima kasih

Topik Materi : …………………………………………………… Tanggal : ………………………………………….

6

1

II. PreTest

NILAI

Form WK-SM 03-05

Edisi : 2

Lampiran : XII

A B C D E

3

4

NILAI

1

II. Post Test

5

6

2

Persero

P.T. WASKITA KARYA

UNIT BISNIS : .......................... PROYEK : ...........……….

CABANG : ..........................

LEMBAR EVALUASI EFEKTIFITAS PELATIHAN TK. III

A. Diisi Penyelenggara/Peserta *)

Nama Pelatihan

Tempat & Tanggal Penyelenggaraan

Nama Penyelenggara

KETERANGAN MENGENAI PEGAWAI YANG DILATIH

B. Diisi Peserta

Nama

Bagian / Proyek

KETERANGAN MENGENAI PELATIHAN

Form.: WK-SDM-03-06

Edisi : 2

Lampiran : XIVLampiran : XII

Nama

Bagian / Proyek

UMPAN BALIK PEGAWAI

C. Diisi Peserta

Relevansi topik dan materi pelatihan

Kompetensi pelatihan

Kondisi lingkungan pelatihan

Kegunaan / manfaat pengetahuan /

keterampilan baru yang diperoleh

Penerapan pelatihan yang diperoleh segera/untuk masa yang akan datang **)EVALUASI PELATIHAN

D. Diisi oleh atasan langsung pegawai yang dilatih

Peningkatan sikap dan perilaku nyata kurang tidak ada

Peningkatan prestasi kerja nyata kurang tidak ada

Komentar lain-lain

Rekomendasi

Dibuat oleh Tanda tangan/Tgl. ...........

*)Pelatihan intern : diisi oleh penyelenggara

Pelatihan ekstern : diisi oleh peserta

** ) Coret yang tidak perlu.

Form.: WK-SDM-03-06

Edisi : 2

Lampiran : XIVLampiran : XII

Korporat : PT. Waskita Karya Proyek:……………..

Unit Bisnis : ……………………… Cabang:…………….

TARGET REALISASI TARGET REALISASI1 2 3 4 5 6 7 81 Biaya Pelatihan (BP) Juta Rp.2 Jumlah Pegawai (JP) Orang3 Jam Pelatihan Rata-rata J/O/th4 Peserta Pelatihan Orang5 Pendapatan Usaha (PU) Juta Rp.

LEMBAR EVALUASI EFEKTIFITAS PELATIHAN TK. IV

NO URAIAN SATUAN KETERANGANTAHUN……….. TAHUN………

Persero

PT. WASKITA KARYA

Lampiran : XII

Form.: WK-SDM-03-07

Edisi : 2

5 Pendapatan Usaha (PU) Juta Rp.6 Beban Kontrak (BK) Juta Rp.7 Laba Bersih Juta Rp.8 BK/PU %9 Produktifitas : PU / JP Rp/Orang10 BP / PU %11 Return on Investment (ROI)* %12 Return on Equity (ROE)** %

***

Jakarta, ………………………….Karo SDM/Kepala Unit Bisnis

( ……………………………. )

ROI = (Ebit + Penyusutan)/Capital Employed x 100 %

ROE= (EAT)/Modal Sendiri X 100%Kesimpulan :

Persero

P.T. WASKITA KARYA

KANTOR PUSAT Halaman : ..........dari ........

Kepada : DirekturPengembangan dan SDM

USULAN / PERSETUJUAN PELATIHAN

Nama Pelatihan yangdiusulkan

Tempat/WaktuNO. Nama Pegawai Jabatan Penyelenggara


Lampiran : XII

Jakarta, ................Mengetahui / Menyetujui : Kepala Biro SDM

Direktur Pengembangan dan SDM

( ) ( )

TUNJANGAN KHUSUSPEGAWAI YANG DITUGASKAN KE CABANG LUAR NEGERI

DAN PROYEK – PROYEK LUAR NEGERI

( Dalam US Dolar )

NO NEGARA

BESARNYA TUNJANGANKHUSUS

KELAS JABATAN16 - 20 11 - 15 8 - 10 6 - 7

A. ASIA TENGGARA1. Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei

Darussalam, Philipina.35 30 25 20

2. Vietnam, Myanmar, Kamboja, TimurLeste.

30 25 22 20

B. ASIA TIMUR & PASIFIK

1. Korea Utara, Korea Selatan, Macao.

40 35 30 252. Taiwan, Hongkong, Jepang, Australia.

3. Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji,New Caledonia dan sekitarnya.

C. TIMUR TENGAH & AFRIKA UTARA

1. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, UniEmirat Arab, Bahrain, Oman.

50 45 35 302. Iran, Syria, Afganistan, Irak, Libanon,Yordania, dan Turki.

3. Mesir, Libia, Maroko, Tunisia, Aljazair,Sudan.

Direktur Utama,

Ir. Umar TA, MT, MM

Lampiran : XIII

Lampiran : XIII

Jumlah PENDIDIKAN

No. U r a i a n yang ada Jumlah

per S2/ SLTP/ Penam- Pengu- Penam- Pengu- sd

1/1/200_ S1 SD bahan rangan bahan rangan TRIWULAN __

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. PENGELOLAAN USAHA(GENERAL MANAGEMENT)

1. Kepala Wilayah2. Kepala Divisi3. Wakil Kepala Wilayah4. Wakil Kepala Divisi5. Kepala Cabang

JUMLAH III. PEMASARAN

1. Karo (Kantor Pusat)*2. Kabag (Kantor Pusat)*3. Staf (Kantor Pusat)*4. Kabag di Wilayah/Divisi5. Staf di Wilayah/Divisi/Cabang

JUMLAH IIIII. P3 / PROYEK

1. Karo (Kantor Pusat)*2. Kabag (Kantor Pusat)*3. Staf (Kantor Pusat)*4. Kabag di Kantor Wilayah/Divisi5. Kepala Proyek Utama (tipe A)

Kepala Unit Produksi Utama6. Kepala Proyek Madya (tipe B)

Kepala Unit Produksi Madya7. Kepala Proyek Muda (tipe C)

Kepala Unit Produksi Muda8. Pelaksana Utama /

Pengawas Produksi Utama9. Pelaksana Madya /

Pengawas Produksi Madya10. Pelaksana Muda /

Pengawas Produksi Muda11. Kepala Lapangan di Proyek12. Kasi di Proyek13. Staf Teknik / Adm. Kontrak14. Staf KSDM17. Staf Logistik / Peralatan

PT. WASKITA KARYA

LAPORAN KEPEGAWAIANTriwulan : Tahun 200 _

JENIS KELAMINRencana Realisasi

TRIWULAN __ Tahun 200_ s/d Triw. __

L P D3 SLTA TEKNIKNON

TEKNIK

Lampiran : XIII

Jumlah PENDIDIKAN

No. U r a i a n yang ada Jumlah

per S2/ SLTP/ Penam- Pengu- Penam- Pengu- sd

1/1/200_ S1 SD bahan rangan bahan rangan TRIWULAN __

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JENIS KELAMINRencana Realisasi

TRIWULAN __ Tahun 200_ s/d Triw. __

L P D3 SLTA TEKNIKNON

TEKNIK

18. Staf Pengendalian Mutu19. Petugas Khusus **)

JUMLAH IIIIV. PEMBINA SUMBER DAYA

1. Karo (Kantor Pusat)*2. Kabag (Kantor Pusat)*3. Staf (Kantor Pusat)*4. Kabag KSDM di Wilayah / Divisi5. Kasi KSDM di Proyek6. Staf KSDM7. Petugas Khusus **)

JUMLAH IVJUMLAH I + II + III + IV

Jakarta,Kepala Biro SDM,

( …………………………. )

Lampiran : XIV






SURVEY KOMITMEN DAN KEPUASAN PEGAWAI

1. TUJUAN : Untuk Memastikan:1. Tingkat Kepuasan dan Komitmen Pegawai2. Faktor-faktor apa yang mempunyai gap terbesar antara Harapan &

Kenyataan Pegawai3. Perbaikan Sistem Pengelolaan Pegawai


3. DEFINISI :


1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi komitmen dan kepuasan

pegawai.

2. Menetapkan faktor-faktor yang relevan

untuk di ukur.

3. Melaksanakan survey.

4. Mengolah dan menganalisa hasil survey.

5. Melaporkan hasil evaluasi pengolahan data

survey komitmen & kepuasan pegawai

kepada Direksi.

6. Menetapkan Tindak Lanjut Perbaikan

berdasarkan hasil survey.

Tim Survey

Tim Survey

Tim Survey

Tim Survey

Karo SDM

Tim Survey

Dilaksanakan

selambat -

lambatnya

pada triwulan

I.


Lampiran : XV

perjanjian kerja bersama waskita juli 2009

Documents