PERATURAN PELAKSANAAN NATIONAL BASKETBALL LEAGUE (NBL)

INDONESIA

BAB I UMUM

Pasal 1 DEFINISI

Dalam peraturan ini, kata-kata di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut: 1. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) adalah

suatu organisasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi pembina olahraga bola basket yang berwenang mengkoordinasikan dan membina semua kegiatan olahraga bola basket di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. National Basketball League (NBL) Indonesia adalah liga bola basket tertinggi di Indonesia yang berada di bawah koordinasi PP Perbasi yang dalam pelaksanaan kegiatannya mempunyai peraturan pelaksanaan secara tersendiri tetapi tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Perbasi.

3. Commissioner NBL Indonesia adalah jabatan tertinggi dalam susunan organisasi NBL Indonesia, dengan masa jabatan yang disetujui oleh PP Perbasi dan seluruh klub peserta untuk mendapat kewenangan penuh untuk menetapkan kebijakan dan pokok-pokok ketentuan, yang dalam prosesnya dikerjakan bersama Dewan Komisaris NBL Indonesia, serta dikoordinasikan dengan PP Perbasi. Commissioner NBL Indonesia memiliki wakil dari Penyelenggara NBL Indonesia untuk membantu menjalankan tugas-tugasnya.

4. Dewan Komisaris NBL Indonesia adalah wadah tertinggi organisasi NBL Indonesia yang anggotanya terdiri atas para pimpinan/pemilik atau yang diberikan mandat penuh oleh klub. Dewan Komisaris NBL Indonesia bekerja bersama Commissioner NBL Indonesia untuk menetapkan kebijakan dan pokok-pokok ketentuan NBL Indonesia lewat mekanisme yang tertulis.

5. Penyelenggara NBL Indonesia adalah organisasi atau perusahaan berbadan hukum yang memiliki hak untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh kegiatan NBL Indonesia, serta memiliki hak terhadap segala penggunaan komersial properti intelektual NBL Indonesia.

6. Kegiatan NBL Indonesia adalah program yang telah ditetapkan oleh Commissioner NBL Indonesia dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, terdiri atas kompetisi pramusim, kompetisi reguler, championship series/playoff, laga all-star, road show, dan program lainnya.

7. Klub NBL Indonesia adalah klub-klub bola basket peserta kegiatan NBL Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan NBL Indonesia, dan sudah memiliki perjanjian keikutsertaan dengan Penyelenggara NBL Indonesia.

8. Tim NBL Indonesia adalah tim-tim bola basket yang berada di bawah naungan klub-klub bola basket peserta kegiatan NBL Indonesia.

9. Lisensi Klub adalah hak yang dimiliki sebuah klub untuk dapat mengikuti kegiatan

NBL Indonesia, yang dikeluarkan lewat surat keputusan Commissioner NBL Indonesia dan persetujuan Dewan Komisaris NBL Indonesia.

10. Kompetisi Preseason (Pramusim) NBL Indonesia adalah kegiatan pertandingan antara klub-klub NBL Indonesia sebelum diselenggarakannya kompetisi reguler, untuk menambah frekuensi pertandingan dan membantu persiapan tim.

11. Kompetisi Reguler NBL Indonesia adalah pertandingan antara klub-klub NBL

Indonesia dengan sistem kompetisi penuh, dengan sistem yang ditetapkan oleh Commissioner NBL Indonesia dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.

12. Championship Series/Playoff adalah pertandingan antara klub-klub NBL Indonesia,

yang menampilkan delapan klub dengan rekor terbaik setelah kompetisi reguler, untuk menentukan juara akhir kompetisi, dengan sistem yang ditetapkan oleh Commissioner NBL Indonesia.

13. Roster NBL Indonesia adalah daftar nama pemain dan ofisial tim NBL Indonesia

yang terdaftar dalam NBL Indonesia, dan boleh berada di area bench mendampingi timnya ketika bertanding.

14. Pemain NBL Indonesia adalah atlet bola basket yang terdaftar di NBL Indonesia dan memiliki perjanjian kerja dengan klub anggota NBL Indonesia. a. Pemain NBL Indonesia adalah atlet bola basket warga negara Indonesia yang

didaftarkan oleh klub masing-masing dan telah memenuhi syarat serta memiliki ikatan kerja dengan klubnya.

b. Pemain Asing adalah pemain bola basket bukan warga negara Indonesia yang diperbolehkan untuk memperkuat klub NBL Indonesia dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur secara tersendiri khusus untuk peraturan pemain asing.

c. Pemain Indovers adalah pemain bola basket yang memiliki keturunan warga negara Indonesia, baik garis keturunan dari bapak atau dari ibunya, dengan persyaratan tertentu. Pemain Indovers boleh mengikuti NBL Indonesia apabila tetap memiliki status warga negara Indonesia.

d. Pemain Rookie adalah pemain debutan yang baru terdaftar di kegiatan resmi NBL Indonesia, baik melalui proses perpindahan pemain dari klub non-NBL Indonesia maupun pemain binaan klub NBL Indonesia.

15. Ofisial Tim NBL Indonesia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendampingi timnya ketika bertanding (berada di area bench).

16. Manajemen Klub NBL Indonesia adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan timnya, baik di luar maupun di dalam liga.

17. Restricted Free Agent adalah pemain yang tidak terikat dengan klub manapun

(masa kontraknya telah habis), tetapi belum dinyatakan bebas transfer.

18. Free Agent adalah pemain yang tidak terikat dengan klub manapun dan dinyatakan bebas transfer.

19. NBL Indonesia Conduct adalah ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur etika pemain dan ofisial di lapangan dengan mengacu pada peraturan FIBA dan peraturan pelaksanaan NBL Indonesia.

20. Sponsor NBL Indonesia adalah pihak luar yang mendukung kegiatan NBL Indonesia dalam pendanaan, baik utama maupun pendukung, yang ketentuannya dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan peraturan pelaksanaan NBL Indonesia.

21. Sponsor Klub adalah pihak luar yang mendukung klub dalam hal pendanaan, baik

sebagian maupun seluruhnya yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan NBL Indonesia dan/atau sponsor NBL Indonesia. Sponsor klub tidak dapat melakukan kegiatan promosi dalam batas radius 1 (satu) kilometer dari venue NBL Indonesia, kecuali telah mendapatkan persetujuan penyelenggara NBL Indonesia.

22. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan

pelanggaran, baik pelanggaran dalam peraturan pelaksanaan maupun pelanggaran dalam suatu ikatan kerja sama.

Pasal 2 DASAR

Dasar peraturan NBL Indonesia adalah: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Perbasi. 2. Peraturan Organisasi PP Perbasi serta hasil keputusan MUNAS/RAKERNAS. 3. Hasil-hasil kesepakatan rapat Commissioner NBL Indonesia dengan Dewan Komisaris

NBL Indonesia.

Pasal 3 VISI DAN MISI SERTA TUJUAN

1. Visi

Profesionalisme pengelolaan liga bola basket Indonesia sebagai landasan pemassalan, pembinaan, dan peningkatan prestasi olahraga bola basket Indonesia.

2. Misi a. Memassalkan olahraga bola basket di Indonesia. b. Menjadikan olahraga bola basket sebagai salah satu pilihan profesi. c. Meningkatkan prestasi bola basket Indonesia di tingkat internasional. d. Menjadikan kebanggaan seluruh insan bola basket nasional.

3. Tujuan

Oleh karena visi dan misi NBL Indonesia untuk peningkatan prestasi, maka tujuan NBL Indonesia adalah untuk memberikan kontribusi pemain yang berkualitas demi kepentingan Tim Nasional Indonesia dalam even regional atau internasional. Dengan demikian, maka wajib untuk seluruh pemain dan pelatih untuk memenuhi panggilan Tim Nasional, terkecuali dengan alasan yang jelas dan dapat dipahami.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN NBL INDONESIA

Pasal 1

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB COMMISSIONER NBL INDONESIA

1. Bersama Penyelenggara NBL Indonesia, mempersiapkan dan melaksanakan program

kegiatan NBL Indonesia, serta mengelola administrasi dan teknis pelaksanaan agar terselenggara dengan baik sesuai dengan peraturan pelaksanaan NBL Indonesia.

2. Menetapkan jadwal kompetisi reguler dan jadwal lainnya berdasarkan acuan dan kajian efisiensi anggaran, penayangan televisi, serta hal lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan NBL Indonesia.

3. Bekerja bersama Dewan Komisaris NBL Indonesia dalam mempersiapkan peraturan pelaksanaan NBL Indonesia.

4. Menetapkan sanksi sesuai dengan peraturan pelaksanaan NBL Indonesia, berkoordinasi dengan PP Perbasi dalam menjatuhkan sanksi.

5. Bekerja sama dengan PP Perbasi dalam menentukan koordinator wasit, wasit, serta pengawas pertandingan demi kelancaran suatu pertandingan.

6. Menentukan ranking pemain berdasarkan perhitungan data statistik NBL Indonesia.

Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DEWAN KOMISARIS NBL INDONESIA

1. Setiap klub harus menunjuk 3 (tiga) anggota untuk menjadi wakil di dalam Dewan Komisaris NBL Indonesia. Baik itu pemilik/pimpinan atau yang diberi mandat penuh untuk mewakili klub di dalam Dewan Komisaris NBL Indonesia. (Satu komisaris, dan menunjuk dua orang lain sebagai wakil/pengganti).

2. Dewan Komisaris berfungsi sebagai dewan pengawas pelaksanaan kegiatan NBL Indonesia. Baik terhadap penyelenggara NBL Indonesia, maupun sesama klub peserta NBL Indonesia.

3. Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan perubahan-perubahan pada peraturan pelaksanaan kepada Commissioner NBL Indonesia, yang apabila disetujui akan diterapkan sesuai jangka waktu yang disepakati.

4. Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pelaksanaan NBL Indonesia jika pihak Commissioner NBL Indonesia tidak melanjutkan kegiatan setelah melalui rapat khusus luar biasa dengan PP Perbasi.

Pasal 3 RAPAT NBL INDONESIA

1. Rapat NBL Indonesia dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atas

undangan Commissioner dan Penyelenggara NBL Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat.

2. Rapat NBL Indonesia dipimpin oleh Commissioner NBL Indonesia atau wakil yang sudah ditetapkan dari Penyelenggara NBL Indonesia, dilakukan untuk membicarakan, menetapkan, dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan NBL Indonesia.

3. Peserta rapat adalah Commissioner NBL Indonesia dan wakil, serta anggota Dewan Komisaris yang telah diajukan dan disetujui bersama. Dalam setiap rapat, setiap klub harus diwakili oleh 1 (satu) anggota di dalam Dewan Komisaris.

4. Apabila ketiga wakil klub di Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka tidak dapat diwakilkan lagi oleh orang lain.

5. Dalam rapat NBL Indonesia, satu klub hanya memiliki satu suara. Apabila lebih dari satu anggota Dewan Komisaris di satu klub hadir, maka hanya satu yang duduk sebagai peserta rapat dan dua lainnya sebagai pemerhati (tidak memiliki hak berbicara).

6. Rapat Khusus dapat diadakan secara mendadak atas permintaan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan klub peserta NBL Indonesia.

7. Rapat NBL Indonesia mencapai kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) dari jumlah klub NBL Indonesia dan Commissioner NBL Indonesia.

8. Rapat NBL Indonesia yang tidak mencapai kuorum dapat ditunda 20 menit. Bila masih belum mencapai kuorum maka rapat dapat tetap berlangsung dan keputusannya adalah sah.

9. Apabila ada klub yang tidak bisa menyertakan wakilnya di Dewan Komisaris dalam rapat NBL Indonesia, maka klub tersebut harus menyepakati segala keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut.

10. Keputusan terakhir dalam rapat dibuat oleh Commissioner NBL Indonesia atau wakil yang sudah ditetapkan, berdasarkan musyawarah dan mufakat atau pemungutan suara terbanyak.

11. Jika harus dilakukan pemungutan suara (voting), Commissioner NBL Indonesia memiliki satu suara.

12. Rapat khusus luar biasa adalah rapat yang diadakan antara PP Perbasi dengan Commissioner NBL Indonesia untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Komisaris dan Commissioner NBL Indonesia atau terjadi kondisi yang memaksa dan darurat pada pelaksanaan NBL Indonesia.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 1

SYARAT-SYARAT PESERTA KEGIATAN

1. Peserta kegiatan NBL Indonesia adalah seluruh klub yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan Commissioner NBL Indonesia dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.

2. Peserta kegiatan NBL Indonesia wajib menyerahkan surat pernyataan ikut serta dalam kegiatan NBL Indonesia, menandatangani kesepakatan dengan Penyelenggara NBL Indonesia, dan wajib mematuhi AD/ART PP Perbasi dan peraturan pelaksanaan NBL Indonesia.

3. Setiap klub peserta kegiatan NBL Indonesia wajib memiliki AD/ART klub yang tidak bertentangan dengan AD/ART PP Perbasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Setiap klub NBL Indonesia wajib memiliki perjanjian kerja pemain dan klub, dan terdaftar dalam daftar pemain yang telah disahkan serta diserahkan kepada Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia sesuai waktu yang telah ditetapkan.

5. Surat Perjanjian Kerja antara pemain dengan klub NBL Indonesia yang telah ditandatangani oleh para pihak, salinannya wajib diserahkan apabila diminta untuk kepentingan tertentu.

6. Setiap klub NBL Indonesia boleh menggunakan pemain asing apabila ketentuan tersebut diberlakukan.

7. Klub yang mengikuti kegiatan NBL Indonesia berkewajiban menguasai dan mensosialisasikan Peraturan Permainan FIBA, Peraturan Pelaksanaan NBL Indonesia, dan Peraturan Pertandingan NBL Indonesia yang ditetapkan kepada para pemain dan ofisial.

8. Setiap persyaratan kegiatan NBL Indonesia wajib dilaporkan kepada PP Perbasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musim NBL Indonesia berjalan. Jika tidak mengirimkan persyaratan tersebut maka klub yang bersangkutan tidak dapat mengikuti NBL Indonesia musim berjalan.

Pasal 2 PERSONEL KLUB INDONESIA

1. Jumlah ofisial yang didaftarkan ke NBL Indonesia adalah:

a. Maksimal 6 (enam) orang yang berhak masuk dalam daftar nama pemain dan ofisial tim NBL Indonesia (roster), dengan penjelasan jabatan masing-masing (misalnya general manajer, manajer, asisten manajer, pelatih, asisten pelatih, medis/dokter klub);

b. 2 (dua) orang utility; c. 4 (empat) orang manajemen klub dengan penjelasan jabatan masing-masing

(misalnya manajer operasional, manajer admin, dan lain-lain).

2. Jumlah pemain yang didaftarkan untuk kegiatan NBL Indonesia adalah maksimal 17 (tujuh belas) pemain.

3. Ofisial Tim NBL Indonesia wajib berusia minimal 18 (delapan belas) tahun ketika pertandingan kegiatan resmi NBL Indonesia diselenggarakan dan sudah lulus SMA.

4. Pemain yang terdaftar resmi sebagai peserta kegiatan NBL Indonesia hanya dapat mengikuti satu jenis kompetisi per tahun. Terhitung mulai tanggal pengesahan daftar anggota tim untuk musim reguler hingga pertandingan final musim tersebut. Kecuali untuk kejuaraan dimana sang pemain mewakili Tim Nasional Indonesia, atau di kejuaraan daerah, PON, PORWIL, KEJURDA, PORDA/PORPROV, POMNAS, POMDA. Pemain yang melanggar akan dikenai sanksi denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan skorsing minimal 5 pertandingan. Jika pemain melanggar untuk kali kedua, maka akan dikenai sanksi denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan skorsing minimal 10 (sepuluh) pertandingan. Apabila melanggar untuk kali ketiga, maka akan didepak dari liga sampai kurun waktu tidak terbatas.

5. Daftar nama pemain dan ofisial untuk kompetisi preseason NBL Indonesia wajib diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakannya kompetisi preseason.

6. Daftar nama pemain dan ofisial untuk kompetisi reguler NBL Indonesia wajib diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kompetisi preseason (setelah final preseason).

7. Apabila tidak ada bantahan/keberatan dari pihak mana pun juga, Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia akan menetapkan keabsahan dan mempublikasikan daftar nama resmi personel dan pemain untuk kompetisi reguler selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah berakhirnya kompetisi preseason. Bila ada keberatan dari pihak mana pun, keputusan terakhir ada pada Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia. Apabila terjadi masalah pada daftar, maka personel dan pemain harus dicoret atau diganti secara langsung, tanpa menunda-nunda waktu.

8. Klarifikasi pemain akan dilakukan oleh penyelenggara liga apabila diperlukan. 9. Pada setiap pertandingan kegiatan NBL Indonesia, klub hanya diperkenankan

menggunakan 12 (dua belas) pemain. Pada setiap pertandingan kegiatan NBL Indonesia, setiap klub diperkenankan untuk mengganti daftar nama 12 (dua belas) pemain dari 17 (tujuh belas) nama pemain yang terdaftar resmi sebagai peserta musim reguler NBL Indonesia.

10. Jumlah pemain dan ofisial yang boleh duduk di bench depan adalah 12 (dua belas) pemain dan 3 (tiga) ofisial (pelatih dan asisten pelatih). Sedangkan pemain dan ofisial lainnya berada di bench belakang dengan berpakaian sesuai aturan yang ditentukan penyelenggara NBL Indonesia.

11. Manajer atau asisten manajer (yang masuk dalam roster) sebagai penanggung jawab tim wajib hadir dan mendampingi timnya pada setiap pertandingan.

Pasal 3 SYARAT BERPAKAIAN PERSONEL NBL INDONESIA

1. Seluruh ofisial yang mendampingi timnya ketika sedang bertanding, wajib

mengenakan pakaian formal dan resmi. Mengenakan kemeja lengan panjang, celana panjang kain (bukan jins), dasi (bukan dasi kupu-kupu), sepatu fantovel, dan jas. Ofisial yang tidak menaati aturan ini tidak diperkenankan berada di kawasan bench.

2. Pemain yang tidak bermain dan duduk di bench belakang wajib mengenakan pakaian formal dan resmi. Mengenakan kemeja lengan panjang, celana panjang kain (bukan jins), dasi (bukan dasi kupu-kupu), sepatu fantovel, dan jas.

3. Seluruh utility yang mendampingi timnya ketika sedang bertanding, wajib mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang kain hitam (bukan jins), dan sepatu hitam polos.

4. Pada pertandingan kegiatan resmi NBL Indonesia yang diselenggarakan pada hari Jumat, seluruh ofisial plus pemain yang duduk di bench depan maupun belakang boleh menggunakan pakaian batik lengan panjang. Tapi tetap mengenakan celana kain (bukan jins) dan sepatu fantovel. Khusus untuk personel utility (maksimal 2 orang) boleh menggunakan batik lengan pendek dengan celana kain (bukan jins) dan sepatu hitam polos. Jika salah seorang ofisial (termasuk utility) dan pemain yang duduk di bench depan maupun belakang mengenakan atasan batik pada hari Jumat, maka seluruh ofisial (termasuk utility) dalam satu tim juga harus mengenakan atasan batik.

5. Pemain, ofisial, dan utility yang tidak bertanding dan berada di kawasan tribun penonton, wajib mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang, dan sepatu.

6. Setiap klub boleh memiliki tiga corak/warna/desain jersey. Satu putih, satu warna, dan satu alternate (bebas). Setiap desain jersey harus memiliki satu warna dominan (80 persen), warna atasan dan bawahan harus senada.

7. Untuk tim yang disebut pertama dalam jadwal pertandingan wajib menggunakan jersey warna putih.

8. Setiap desain jersey harus mencantumkan dan terlihat jelas nama klub di bagian depan, juga nomor pemain di bagian depan dan punggung.

a. Logo tim yang sudah mencantumkan nama dengan jelas, harus dipasang dalam ukuran besar agar nama tim terlihat jelas.

b. Logo tim yang tidak mencantumkan nama (misalnya hanya singkatan), maka harus ditambahkan nama tim dengan ukuran yang besar dan terlihat jelas.

9. Wajib memasang nama pemain dengan ejaan sesuai nama yang terdaftar. 10. Jersey wajib dilengkapi emblem NBL Indonesia atau emblem nama resmi even dan

lambang bendera Indonesia sesuai ketentuan penyelenggara. Emblem dan lambang bendera Indonesia disediakan oleh penyelenggara. Tim wajib menyediakan ruang yang cukup di bagian dada kiri jersey (untuk emblem NBL Indonesia atau nama resmi even) dan dada kanan jersey (untuk lambang bendera Indonesia) dengan ukuran yang ditentukan penyelenggara.

11. Panjang celana jersey harus 2,5 cm di atas lutut (lutut harus terlihat). 12. Kaus kaki pemain dalam satu tim harus seragam (sama) dalam hal warna dan motif. 13. Pemain NBL Indonesia yang bertanding di lapangan wajib selalu memasukkan atasan

jersey ke dalam celana.

14. Semua desain jersey harus diserahkan kepada penyelenggara NBL Indonesia dan mendapat persetujuan Commissioner dan penyelenggara NBL Indonesia.

15. Seluruh personel tim yang melanggar syarat berpakaian di lapangan akan dikenai sanksi denda sebagai berikut: a. Pelanggaran pertama, denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan

dipublikasikan. b. Pelanggaran kedua, akan dikenai sanksi denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

dan juga akan dipublikasikan. c. Pelanggaran ketiga dan seterusnya, akan dikenai sanksi denda Rp 3.000.000,- (tiga

juta rupiah) dan juga akan dipublikasikan. Yang bersangkutan akan dilarang mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan.

16. Untuk pelanggaran bagi personel tim yang sedang tidak bertanding dan berada di area venue pelaksanaan pertandingan NBL Indonesia akan dikenai sanksi denda sebagai berikut: a. Pelanggaran pertama, akan dikenai sanksi denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

dan akan dipublikasikan. b. Pelanggaran kedua, akan dikenai sanksi denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

dan juga akan dipublikasikan. c. Pelanggaran ketiga dan seterusnya, akan dikenai sanksi denda Rp 3.000.000,- (tiga

juta rupiah) dan juga akan dipublikasikan. Yang bersangkutan akan dilarang mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan.

BAB IV

PEMAIN DAN KLUB NBL INDONESIA

Pasal 1 PERJANJIAN KERJA

1. Setiap Pemain NBL Indonesia wajib mempunyai Perjanjian Kerja dengan klubnya, dan

tidak diperkenankan melakukan perjanjian kerjasama dengan sponsor klub kecuali perjanjian promosi.

2. Apabila ada sponsor diluar sponsor klub yang berkeinginan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pemain maka para pihak wajib memberitahukan dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis.

3. Standar minimal gaji pemain NBL Indonesia sesuai kesepakatan Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.

4. Setiap klub NBL Indonesia mempunyai kewajiban memberikan asuransi kesehatan kepada pemain dan bertanggung jawab atas biaya-biaya yang diperlukan oleh pemain yang mengalami cedera, sakit, atau meninggal dunia, selama pemain tersebut masih terdaftar sebagai anggota klub NBL Indonesia yang bersangkutan. Salinan bukti asuransi diserahkan ke penyelenggara NBL Indonesia.

5. Klub NBL Indonesia yang mengundurkan diri dari kompetisi NBL Indonesia, wajib menjamin untuk tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemain dan ofisial serta bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul dari keadaan tersebut sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 2 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. Apabila perjanjian kerja pemain dan klub akan berakhir, maka klub asal mempunyai

hak opsi pertama untuk memperpanjang perjanjian kerja dengan diawali pembicaraan 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian kerja berakhir, dengan ketentuan bahwa klub hanya boleh menaikan gaji bersih dan nilai kontrak pemain maksimal 15% (lima belas persen).

2. Apabila Pihak Klub sudah memenuhi kewajiban untuk menaikkan gaji dan nilai kontrak pemain maksimal sebesar 15% (lima belas persen) seperti yang dimaksud pada ayat 1 tetapi pemain masih tidak mau diperpanjang, maka pemain tersebut akan berstatus Restricted Free Agent.

3. Apabila klub asal tidak berminat untuk memperpanjang perjanjian kerja atau tidak terjadi kesepakatan perjanjian kerja lanjutan dengan klub asal, maka pemain tersebut berhak untuk ditransfer ke klub lain sesuai dengan nilai ranking pemain yang bersangkutan.

4. Apabila terjadi kasus seperti ayat 2 (dua) dan ternyata tidak ada klub lain yang berminat untuk menggunakan pemain tersebut, maka pemain tersebut dinyatakan berstatus bebas transfer dan boleh bermain kembali di NBL Indonesia setelah 2 (dua) musim kompetisi (free agent). Sebaliknya apabila

dalam kurun waktu belum 2 (dua) musim kompetisi ternyata ada klub yang berminat menggunakan pemain tersebut, maka klub yang berminat tersebut harus memberikan biaya transfer ke klub asal.

5. Perjanjian kerja pemain dengan klub menggunakan jangka waktu musim kompetisi bukan tahun kalender.

6. Apabila terjadi pemutusan perjanjian kerja sepihak, baik yang dilakukan klub maupun pemain, maka penyelesaiannya berdasarkan pada perjanjian kerja antara pemain dan klub tersebut.

7. Klub diperbolehkan memberikan sanksi maksimal 3 (tiga) tahun tidak boleh bermain di NBL Indonesia ditambah pengurangan haknya yang disahkan oleh Dewan Komisaris NBL Indonesia, apabila pemain melakukan pelanggaran terhadap disiplin, sikap/perilaku yang menyimpang atau menunjukan sikap tidak profesionalisme dalam latihan/pertandingan atau hal lain yang dapat merugikan klub.

8. Berkaitan dengan kasus di pasal 7, pihak klub harus memberikan peringatan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali (keputusan dari klub) dan harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Commissioner, serta penyelenggara NBL Indonesia.

Pasal 3 PERPINDAHAN DAN PERINGKAT PEMAIN

1. Penentuan peringkat pemain dilakukan setelah kompetisi reguler berakhir. 2. Peringkat (ranking) pemain ditentukan berdasarkan perhitungan data statistik

musim kompetisi berjalan dan ditetapkan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia. Klub diberikan toleransi untuk mengganti peringkat maksimal 3 pemain dengan alasan yang bisa diterima dan disetujui.

3. Perpindahan pemain hanya dapat dilakukan pada akhir kegiatan NBL Indonesia.

Pasal 4 BIAYA PERPINDAHAN PEMAIN

Biaya maksimal perpindahan pemain adalah sebagai berikut: a. Peringkat 1-3 : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) b. Peringkat 4-6 : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) c. Peringkat 7-9 : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) d. Peringkat 10-12 : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) e. Peringkat 13-17 : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Catatan: Pemain akan mendapat bagian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil perpindahannya.

BAB V PERPINDAHAN PEMAIN NBL INDONESIA

KE KLUB NON NBL INDONESIA DAN ROOKIE

Pasal 1 PERPINDAHAN KE KLUB NON NBL INDONESIA

1. Pemain NBL Indonesia yang pindah ke klub non NBL Indonesia berstatus bebas

transfer. 2. Bilamana pemain yang dimaksud ayat 1 pasal ini setelah 1 (satu) tahun ingin bermain

kembali di NBL Indonesia dan bermain bukan pada klub asalnya, maka klub asal pemain tersebut akan mendapat biaya perpindahan sesuai ranking pemain tahun sebelumnya.

3. Bilamana pemain yang dimaksud ayat 1 pasal ini setelah 2 (dua) tahun ingin bermain kembali di NBL Indonesia, maka pemain tersebut dinyatakan bebas transfer (free agent).

4. Klub non NBL Indonesia yang telah menerima pemain NBL Indonesia apabila pemain tersebut ingin bermain kembali di NBL Indonesia maka klub non NBL Indonesia tersebut tidak menerima biaya perpindahan.

Pasal 2 PEMAIN ROOKIE

1. Pemain Rookie minimal berusia 19 tahun, yang dihitung sejak daftar nama

pemain dan ofisial diserahkan, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kompetisi preseason (setelah final preseason), atau telah menempuh 30 SKS di bangku perkuliahan.

2. Batas maksimal pemain rookie masing-masing klub 5 (lima) orang. 3. Gaji pemain rookie minimal sesuai kesepakatan Commissioner dan Dewan Komisaris

NBL Indonesia. 4. Pemain rookie diambil dari binaan klub sendiri atau dari klub non NBL Indonesia

yang telah diselesaikan secara administrasinya melalui surat resmi perpindahan Klub. 5. Nilai biaya perpindahan pemain rookie dari klub non NBL Indonesia disepakati

secara bersama antar klub yang berkepentingan, apabila tidak terjadi kesepakatan maka PP Perbasi akan menentukan biaya perpindahannya dan merupakan keputusan final.

Pasal 3 PENGUNDURAN DIRI, PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN

PENAMBAHAN KLUB NBL INDONESIA

1. Klub NBL Indonesia yang mengundurkan diri dari NBL Indonesia harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum kegiatan NBL Indonesia dimulai.

2. Lisensi klub NBL Indonesia yang mengundurkan diri akan dikembalikan kepada Dewan Komisaris NBL Indonesia dengan tanpa mendapatkan lisensi apa pun.

3. Klub NBL Indonesia yang mengundurkan diri wajib membayar honor pemain dan official termasuk kewajiban kepada pihak lain yang belum terselesaikan.

4. Apabila terjadi perubahan kepemilikan klub, baik akibat dari penggabungan maupun penjualan, maka hal tersebut harus melalui persetujuan Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia dan dilaporkan untuk mendapat pengesahan dari PP Perbasi.

5. Klub pengganti maupun klub baru ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia dengan memperhatikan prestasi klub dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.

BAB VI PEMBELIAN DAN PERTUKARAN SERTA PEMINJAMAN PEMAIN

Pasal 1

PEMBELIAN

1. Batas maksimal pengeluaran klub NBL Indonesia ranking 1 sampai dengan 4 dalam hal pembelian pemain adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per satu musim kompetisi.

2. Batas maksimal pengeluaran klub NBL Indonesia ranking 5 sampai dengan 8 dalam hal pembelian pemain adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per satu musim kompetisi.

3. Batas maksimal pengeluaran klub NBL Indonesia ranking 9 sampai dengan 12 dalam hal pembelian pemain adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per satu musim kompetisi.

Pasal 2 PERTUKARAN PEMAIN

1. Setiap klub NBL Indonesia boleh melakukan pertukaran pemain dengan maksimal

masing-masing klub melakukan pertukaran 3 (tiga) pemain dengan pengertian bahwa 1 (satu) pemain hanya boleh ditukar dengan 1 (satu) pemain lainnya.

2. Pertukaran pemain dapat dilakukan dua kali dalam semusim. Yaitu, sebelum kompetisi pramusim berlangsung dan setelah seri ketiga berakhir (tengah musim) hingga 7 hari sebelum seri keempat dimulai. Khusus untuk pertukaran pemain setelah seri ketiga berakhir (tengah musim), 7 (tujuh) pemain yang dinyatakan terkunci (locked) oleh klub masing-masing tidak dapat ditukarkan. Pemain yang berstatus pinjaman juga tidak dapat ditukarkan.

3. Klub yang melakukan pertukaran pemain tidak diperhitungkan kepada batas jumlah biaya pembelian pemain. Pertukaran pemain bersifat permanen.

Pasal 3 PEMINJAMAN PEMAIN

1. Status pemain pinjaman antar klub diperbolehkan dengan ketentuan:

a. Jumlah pemain pinjaman maksimal hanya 2 (dua) pemain per klub. b. Klub yang boleh meminjam pemain adalah hanya klub ranking 5 sampai dengan

ranking 10 dari musim sebelumnya. c. Pemain pinjaman hanya boleh diambil dari klub NBL Indonesia yang sudah

terdaftar dalam daftar pemain (roster) kompetisi pramusim (preseason).

d. Pemain pinjaman harus terdaftar bersamaan dengan penyerahan daftar nama personel dan pemain final setelah kompetisi pramusim (preseason). Tidak boleh ada peminjaman pemain selama musim reguler dan playoff berlangsung.

e. Batas waktu pemain pinjaman minimal 1 (satu) musim kompetisi reguler. 2. Segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban pemain pinjaman diatur atas

kesepakatan kedua klub yang melakukan pinjaman dan harus dilaporkan secara tertulis pada Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.

3. Pemain pinjaman tidak boleh menjadi pemain yang ditukar.

BAB VII ETIKA DAN SANKSI

Pasal 1 ETIKA

Guna menjaga citra NBL Indonesia, maka seluruh anggota tim (ofisial, pemain, dan lainnya), manajemen klub, pendukung pertandingan, serta fans/suporter wajib menjaga tingkah laku sesuai dengan etika yang berlaku. Untuk memperlancar jalannya pertandingan, seluruh ofisial dan pemain klub NBL Indonesia diwajibkan tunduk pada peraturan permainan FIBA. Sanksi-sanksi ditentukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi oleh Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia, atas kesepakatan yang telah dibuat bersama Dewan Komisaris NBL Indonesia dalam susunan aturan ini, dan dikoordinasikan dengan PP Perbasi.

Pasal 2 PROSEDUR NEGOSIASI/PENDEKATAN KLUB DAN PEMAIN

1. Seluruh klub peserta NBL Indonesia sepakat untuk saling menghormati satu sama

lain dalam prosedur negosiasi/pendekatan saat akan merekrut pemain dari klub lain. 2. Klub tidak akan melakukan negosiasi/pendekatan terhadap pemain dari klub lain

sebelum kontrak pemain tersebut berakhir dan meminta izin secara tertulis kepada manajemen klub yang bersangkutan (dalam hal ini hanya manajer/ofisial yang terdaftar sebagai anggota Dewan Komisaris WNBL Indonesia). Apabila terjadi perdebatan, bukti tertulis harus disampaikan kepada Commissioner atau Dewan Komisaris.

3. Peraturan ayat 2 di atas berlaku terhadap pemain yang telah habis masa kontraknya mengacu pada Bab IV Pasal 2 mengenai berakhirnya perjanjian kerja.

4. Jika dianggap terjadi pelanggaran, tim yang merasa dirugikan berhak menyampaikan kasus/kejadian kepada Commissioner, yang kemudian akan dibahas/disidangkan di Rapat NBL Indonesia bersama Dewan Komisaris. Keputusan sanksi akan dijatuhkan dalam rapat tersebut.

5. Apabila terdapat klub yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika prosedur negosiasi/pendekatan klub dan pemain oleh Rapat NBL Indonesia, maka akan dijatuhkan sanksi sebagai berikut: a. Pelanggaran pertama, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh klub lain dan penyelenggara. b. Pelanggaran kedua, denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang

akan dibagikan secara merata kepada seluruh klub lain dan penyelenggara. c. Pelanggaran ketiga, denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang

akan dibagikan secara merata kepada seluruh klub lain dan penyelenggara. d. Pelanggaran keempat dan seterusnya, denda senilai pelanggaran ketiga ditambah

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran lanjutan (Rp 300.000.000,- untuk pelanggarab keempat, Rp 400.000.000,- untuk pelanggaran kelima dan seterusnya).

6. Sanksi yang diberlakukan tidak terbatas kepada kurun waktu kompetisi berjalan (kurun waktu tak terbatas).

Pasal 3 ETIKA PEMAIN, OFISIAL, MANAJEMEN TIM,

DAN PERANGKAT LAINNYA

1. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, diharuskan menaati peraturan pelaksanaan NBL Indonesia, mengikuti rangkaian kegiatan NBL Indonesia, menjunjung tinggi asas sportivitas, dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma kesopanan.

2. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, pada saat pertandingan berlangsung maupun setelah pertandingan tidak diperkenankan melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat memancing emosi pemain lawan, ofisial lawan, maupun penonton.

3. Ketentuan lain tentang mekanisme di lapangan akan disesuaikan dengan peraturan permainan FIBA serta ketentuan khusus yang dibuat untuk itu.

4. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan lewat media, jejaring sosial, maupun pihak lain yang dapat menjatuhkan/merugikan kredibilitas serta mencemarkan nama baik NBL Indonesia secara keseluruhan. Bagi pelanggar akan dikenai sanksi sebagai berikut: a. Pelanggaran pertama, akan diberikan surat peringatan, dan yang

bersangkutan WAJIB memberikan surat pernyataan yang dipublikasikan di media cetak maupun media elektronik.

b. Pelanggaran kedua hingga ketiga, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipublikasikan.

c. Pelanggaran keempat, yang bersangkutan dilarang mengikuti pertandingan hingga musim reguler berakhir dan juga akan dipublikasikan serta akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

5. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, wajib bersedia memberikan keterangan pada media (termasuk press conference) baik media cetak maupun elektronik apabila diminta secara resmi oleh Penyelenggara NBL Indonesia.

Pasal 4 SANKSI-SANKSI

1. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara

langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, yang mengeluarkan perkataan dan/atau tindakan tidak senonoh dan/atau tindakan apa saja yang dapat memancing emosi pemain lawan, ofisial lawan, petugas pertandingan, penyelenggara NBL Indonesia, atau penonton akan dikenakan sanksi berupa denda minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan laporan pengawas pertandingan, penyelenggara NBL Indonesia, dan/atau hasil rekaman pertandingan audio visual.

2. Apabila pemain atau ofisial dikeluarkan oleh wasit (diskualifikasi) sesuai dengan peraturan permainan FIBA (termasuk akumulasi foul yang bisa mengakibatkan diskualifikasi), maka pemain atau ofisial tersebut dapat dikenakan sanksi minimal 2 (dua) kali tidak boleh mengikuti pertandingan selanjutnya, serta dikenakan denda minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Pemain dan ofisial yang saat pertandingan melakukan pemukulan, menendang, menyikut, dan bentuk kekerasan fisik lain dengan disengaja, baik sebagai inisiator maupun pembalasan terhadap sesama pemain, ofisial, penyelenggara NBL Indonesia, dan penonton/suporter, dapat dikeluarkan dari pertandingan dan dikenakan skorsing minimal 5 (lima) kali pertandingan, serta dikenakan denda minimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Meskipun tindakan pemukulan, menendang, menyikut, dan bentuk kekerasan fisik lain tersebut tidak terlihat oleh wasit, tetapi terlihat melalui rekaman video, maka pemain maupun ofisial tersebut tetap akan dikenakan skorsing dan denda. Skorsing dan denda serupa juga dikenakan apabila kekerasan fisik dilakukan di luar pertandingan.

4. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, yang melakukan kekerasan fisik terhadap wasit atau petugas pertandingan lainnya, di saat pertandingan atau sebelum/sesudah pertandingan, akan didiskualifikasi dari seluruh putaran kegiatan NBL Indonesia yang sedang berjalan dan dikenakan denda minimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

5. Klub yang tidak melanjutkan pertandingan pada event resmi NBL Indonesia dengan alasan apa pun atau tidak hadir di lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, akan dikenakan denda uang minimal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan seluruh hak-hak finansialnya dari Penyelenggara NBL Indonesia pada musim tersebut dianggap hilang. Dan klub yang bersangkutan akan dinyatakan kalah dalam pertandingan dikarenakan forfeit dan menerima poin 0 (nol) dalam klasemen.

6. Klub yang merubah desain basic jersey sebelum melewati 2 musim kompetisi, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan NBL Indonesia (selain yang diatur dalam pasal-pasal di atas) dapat dikenakan denda minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Seluruh sanksi akan dijatuhkan lewat keputusan resmi Commissioner NBL Indonesia, berdasarkan laporan dari peserta pertandingan (pemain dan ofisial), wasit, pengawas pertandingan atau Penyelenggara NBL Indonesia, dan/atau berdasarkan hasil rekaman pertandingan audio visual.

9. Seluruh sanksi yang berhubungan dengan pelaksanaan NBL Indonesia dilaporkan secara resmi oleh Commissioner NBL Indonesia kepada PP Perbasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaan dan kewenangan PP Perbasi.

10. Seluruh sanksi akan dipublikasikan lewat media cetak/elektronik atau situs resmi NBL Indonesia, dan berlaku dengan segera setelah hukuman dijatuhkan.

11. Seluruh pemasukan dari denda akan diserahkan kepada Penyelenggara NBL Indonesia, untuk digunakan dalam berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh NBL Indonesia.

12. Untuk pemain dan ofisial, apabila masa skorsing sudah berakhir, dan denda belum dibayarkan kepada Penyelenggara NBL Indonesia, maka skorsing akan dilanjutkan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan secara penuh. Apabila musim kompetisi berakhir dan denda belum terbayarkan, maka sanksi berlanjut ke musim kompetisi berikutnya.

13. Untuk klub NBL Indonesia, apabila denda tidak terbayarkan saat musim yang berjalan berakhir, maka segala hak finansial klub tersebut pada musim selanjutnya juga dihapuskan oleh Penyelenggara NBL Indonesia.

BAB VIII NBL INDONESIA CONDUCT

1. Semua jenis pelanggaran yang terjadi tanpa adanya kontak adalah technical foul. 2. Pelanggaran yang terjadi akibat adanya kontak (meskipun dalam kondisi bola mati)

adalah personal foul atau unsportsmanlike foul atau disqualifying foul. 3. Pelanggaran yang terjadi akibat adanya kontak yang berhubungan dengan behavior

dapat dikenakan technical foul. 4. Pelanggaran yang terjadi pada jeda waktu permainan (interval of play) dapat

diberikan technical foul, unsportsmanlike foul, or disqualifying foul. 5. Beberapa ketentuan technical foul, unsportsmanlike foul, dan disqualifying foul yang

akan dikombinasikan dengan peraturan FIBA: a. Wasit dapat memberikan Technical Foul kapanpun, tanpa harus memberikan

peringatan terlebih dahulu. Sebuah Technical Foul dapat diberikan kepada pemain yang sedang berada di lapangan atau siapapun yang duduk di bench atas perilaku atau tindakan, yang menurut wasit, mengganggu jalannya pertandingan.

b. Technical Foul akan diberikan untuk jenis pelanggaran sebagai berikut: 1. Mengabaikan peringatan wasit. 2. Menyentuh dan berkomunikasi dengan wasit, commisioner, petugas meja,

pemain dan official dari tim lawan dengan cara tidak sopan. 3. Mengejek atau mencemooh lawan, penonton, dan wasit baik secara verbal

maupun non verbal. 4. Mengganggu konsentrasi lawan dengan cara tidak sportif, seperti

menghalangi pandangan lawan dengan melambaikan tangan di dekat mata lawan.

5. Mengayunkan siku secara berlebihan. 6. Memperlambat jalannya pertandingan. 7. Semua tindakan akting/berpura-pura yang dapat menyebabkan seorang

wasit membebankan foul kepada pemain lain. 8. Bergantung di ring kecuali sesaat setelah melakukan dunk dalam upaya

menghindari cedera atas dirinya atau pemain lain. 9. Melakukan goal tending dalam usaha free throw terakhir atau satu-satunya

oleh pemain bertahan. 10. Pelatih masuk ke lapangan ke arah wasit.

c. Sebuah pelanggaran yang semestinya dibebankan Technical Foul dapat dibebankan Disqualifying Foul seperti: 1. Menyentuh dan berkomunikasi dengan wasit, commisioner, petugas meja,

pemain, dan official dari tim lawan dengan cara tidak sopan. 2. Reaksi yang berlebihan atas keputusan wasit. 3. Mengayunkan siku secara berlebihan atau percobaan mencederai lawan. 4. Pelatih masuk ke lapangan ke arah wasit. 5. Mengejek atau mencemooh lawan, penonton, dan wasit.

d. Mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan protes yang dilakukan secara terus menerus dapat mengakibatkan Technical Foul.

e. Technical Foul juga akan dibebankan kepada pemain atau ofisial tim yang melakukan segala tindakan provokasi seperti meneriaki lawan, gesture tubuh menantang, beradu muka, dan segala tindakan lain yang secara persepsi dari wasit adalah tindakan provokasi.

f. Seorang pemain atau ofisial tim harus langsung didiskualifikasi untuk: 1. Pemukulan 2. Perkelahian 3. Percobaan mencederai lawan

g. Sanksi tambahan akan diberikan untuk beberapa tindakan berikut: 1. Technical Foul pertama hingga keempat (1-4), akan dikenakan denda

sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Technical Foul.

2. Technical Foul kelima hingga kedelapan (5-8), akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Technical Foul.

3. Technical Foul kesembilan hingga kedua-belas (9-12), akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap Technical Foul.

4. Technical Foul ketiga-belas (13), akan dikenakan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Technical Foul tersebut dan larangan bermain sebanyak 1 (satu) kali.

5. Technical Foul keempat-belas dan seterusnya, akan dikenakan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap Technical Foul dan larangan bermain sebanyak 1 (satu) kali.

6. Technical Foul yang dibebankan kepada bench, akan dihitung sebagai Technical Foul untuk pelatih, dan sanksi yang dibebankan sesuai dengan sanksi tambahan di atas (poin 1 sampai 5).

7. Unsportsmanlike Foul setara dengan 2 (dua) kali Technical Foul, dan dendanya mengikuti akumulasi dari Technical Foul yang telah diperoleh.

8. Diskualifikasi/Disqualifying Foul, akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan larangan bermain sebanyak 2 (dua) kali.

9. Perkataan dan tindakan tidak senonoh, akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Memukul ataupun kekerasan fisik yang lain, akan dikenakan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan larangan bermain sebanyak 5 (lima) kali.

11. Memukul ataupun kekerasan fisik yang lain dilakukan kepada wasit atau petugas pertandingan yang lain, akan dikenakan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan larangan bermain hingga musim reguler berakhir.

Sanksi–sanksi di atas akan tetap diberikan meskipun tidak terdeteksi oleh petugas selama pertandingan, tetapi terdeteksi selama review dari rekaman video.

BAB VIII SUAP

Bila terdapat indikasi kasus suap yang melibatkan pemain, ofisial, petugas pertandingan, maka Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia wajib membentuk komisi khusus bersama Dewan Komisaris NBL Indonesia dan PP Perbasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam hal kasus suap, maka akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan aktif dalam setiap kegiatan NBL Indonesia untuk selamanya.

BAB IX PERJUDIAN

Segala bentuk perjudian yang berkaitan dengan NBL Indonesia, yang dilakukan oleh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa denda minimal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan skorsing minimal 5 (lima) tahun tidak boleh aktif dalam seluruh kegiatan NBL Indonesia.

BAB X FORCE MAJEUR

Force majeur adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia. Apabila terjadi pelanggaran karena terjadinya force majeur, maka Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia akan melakukan evaluasi khusus bersama Dewan Komisaris NBL Indonesia untuk memutuskan apakah pelanggaran tersebut benar-benar bisa ditolerir sebagai akibat dari force majeur. Apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan pertandingan terpaksa dihentikan, maka penyelesaian gangguan tersebut ditunggu hingga 45 menit. Jika setelah 45 menit gangguan tersebut belum dapat diatasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Apabila gangguan terjadi pada atau hingga sebelum berakhirnya babak

pertama, maka pertandingan akan diulang seluruhnya. b. Apabila gangguan terjadi selama jeda half-time atau hingga sebelum

berakhirnya babak kedua, maka pertandingan akan diteruskan dengan sisa waktu yang tersedia. Baik skor, team foul, personal foul dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertandingan akan dilanjutkan tepat seperti sebelum pertandingan berhenti karena gangguan tersebut.

Waktu dan tempat pelaksanaan pertandingan ulang maupun lanjutan tersebut akan ditentukan oleh penyelenggara.

BAB XI PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan NBL Indonesia ini akan

ditentukan kemudian dalam Peraturan Tambahan (addendum) yang dikeluarkan bersama oleh Commissioner NBL Indonesia, Penyelenggara NBL Indonesia, dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.

2. Addendum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari peraturan ini dan tetap mengikat para pihak.

Demikian Peraturan Pelaksanaan NBL Indonesia dibuat dan telah disepakati oleh Commissioner NBL Indonesia, Penyelenggara NBL Indonesia, dan PP Perbasi yang sifatnya mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. NBL Indonesia Dewan Komisaris NBL Indonesia Commissioner, Ketua, Azrul Ananda Irawan Haryono