penyempurnaan pengawasan perbankan pasca

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Menurut kamus istilah hukum oleh Andrea Fockema (Andrea

Fockema, 1985:40), yang dimaksud dengan bank adalah suatu

lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam

menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.

Berhubung dengan adanya cek hanya dapat diberikan kepada bankir

sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau

lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang

untuk pihak ketiga.

Adrian Sutedi menyatakan bahwa bank merupakan bagian

dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan

pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian

dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Pada saat suatu

bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas

moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik

masyarakat. Eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik

bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global

(Adrian Sutedi, 2007:1).

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang

keuangan. Membahas mengenai bank maka tidak akan terlepas dari

masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah

menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah

di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Menghimpun dana

dimaksudkan sebagai upaya mengumpulkan atau mencari dana

dengan cara membeli dari masyarakat luas (Kasmir, 2004:23).


commit to user

16

Menurut Budi Untung, usaha perbankan pada dasarnya

merupakan suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan

pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah

perorangan ataukah badan hukum. Usaha perbankan harus didirikan

dalam bentuk badan hukum atau tidak boleh dalam bentuk usaha

perseorangan. (Budi Untung, 2005:13)

Tugas suatu bank diantaranya (Budi Untung, 2005:16):

1) Menyediakan safe custody terhadap dana pihak ketiga;

2) Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah;

3) Bertindak sebagai agen untuk pungutan-pungutan tertentu;

4) Untuk membayar cek yang ditarik oleh nasabah.

Tugas dan tanggung jawab dari suatu bank dapat juga diperinci

sebagai berikut:

1) Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar

oleh nasabah seperti terhadap cek, pengiriman uang, bills of

change dan lain-lain instrumen perbankan.

2) Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank

tersebut apabila diminta oleh pihak nasabah.

3) Meminjamkan uang kepada nasabah.

4) Menjaga kerahasiaan account nasabah dalam hubungan dengan

kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-

undang.

5) Jika pihak nasabah mempunyai dua rekening, maka ada

kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut

terpisah satu sama lain.

6) Jika rekening ditutup, maka bank harus mempunyai alasan yang

reasonable untuk menutup rekening tersebut.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan merangkum berbagai pengertian perbankan

dengan menyebutkan bahwa pengertian Bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau


commit to user

17

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Pasal 1 ayat (1) memaparkan mengenai pengertian

Perbankan, bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat dilihat pada

ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan yang mengemukakan bahwa, ”Perbankan Indonesia

dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan

menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya,

yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi

ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengertian mengenai demokrasi ekonomi Indonesia,

Mubyarto pada ceramah di Gedung Kebangkitan Nasional tanggal

16 Mei 1981 merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia

sebagai Demokrasi Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut (Hermansyah, 2005:18):

1) Dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru

perekonomian.

2) Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-

rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting ialah

moral.

3) Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang

Maha Esa sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial.

4) Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia,

yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya

kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak

mengenal batas-batas negara.

5) Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya

keseimbangan anatara perencanaan sentral (nasional) dengan


commit to user

18

tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan

ekonomi.

Prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak terdapat

penjelasan secara resmi, namun dapat dikemukakan bahwa bank dan

orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat

kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib

menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat,

teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan

masyarakat. Dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan

kegiatan usahanya, bank harus selalu mematuhi seluruh peraturan

perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari

oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama

bagi perkembangan suatu bank, tanpa adanya kepercayaan dari

masyarakat maka suatu bank tidak akan mampu menjalankan

kegiatan usahanya (Hermansyah, 2005:19).

Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3

Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai

perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of

funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana

(lacks of funds).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan

tidak semata-mata berorietasi ekonomis, tetapi juga berorientasi

kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut

stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan

stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi,

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,


commit to user

19

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak” (Hermansyah, 2005:20).

c. Jenis-jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank

serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi

terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat

ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan

kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada

serta akta pendiriannya. Perbedaannya dilihat dari segi siapa nasabah

yang dilayani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi

tertentu. Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan

harga jual dan harga beli.

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

Bank sebagai lembaga keuangan diarahkan untuk

berperan sebagai agen pembangunan (agent of development),

yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan

stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat

banyak. Dengan demikian bank di Indonesia ditugaskan oleh

pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian

tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada

koperasi tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar

kepada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi

lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak (Budi Untung, 2005:14).

Pembagian jenis bank berdasarkan fungsi menurut

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

adalah:

a. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan


commit to user

20

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan

adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa

perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah

operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bak umum

sering disebut bank komersil (commercial bank).

Melihat fungsinya, bank umum mempunyai fungsi

sebagai berikut:

(1) Mengumpulkan dana yang sementara menganggur

untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-

surat berharga (financial investment).

(2) Mempermudah lalu lintas pembayaran uang.

(3) Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara

belum digunakan, misalnya menghindari risiko hilang,

kebakaran, dan lain-lain.

(4) Menciptakan kredit (credit money deposit), yaitu

dengan cara menciptakan demand deposit (deposito

yang sewaktu-waktu dapat diuangkan) dari kelebihan

cadangannya (excess reserves) (Budi Untung, 2005:15-

16).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di

sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan

dengan kegiatan bank umum (Kasmir, 2004:33).

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan

penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis

bank berdasarkan segi kepemilikan diantaranya:

a) Bank milik pemerintah


commit to user

21

Klasifikasi bank milik pemerintah dapat dilihat

berdasarkan akta pendirian maupun modal yang dimiliki

oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank juga

dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah

diantaranya Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat

Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat pada

masing-masing ibukota provinsi dari masing-masing

daerah, seperti BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD

Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD

Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

b) Bank milik swasta nasional

Bank dengan jenis milik swasta nasional, seluruh

atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta

akta pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

Contoh bank milik swasta nasional diantaranya Bank

Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Niaga.

c) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai

contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi

Indonesia.

d) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank

yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau

pemerintah asing. Kepemilikannya juga merupakan

kepemilikan pihak luar negeri. Bank asing yang terdapat

di Indonesia seperti Bank of America, Bank of Tokyo,

Bangkok Bank, City Bank.

e) Bank milik campuran


commit to user

22

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh

pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan

sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara

Indonesia. Contoh bank campuran antara lain, Bank

Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Sumitono Niaga

Bank, Bank Merincorp, Inter Pasific Bank, Ing Bank

(Kasmir, 2004;34-35).

3) Dilihat dari Segi Statusnya

Menilik dari segi kemampuan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, maka bank umum dapat

diklasifikasikan ke dalam 2 jenis. Pembagian jenis demikian

disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status

bank yang bersangkutan.

Kedudukan atau status bank demikian menunjukkan

ukuran kemampuan bank dalam memberikan pelayanan bagi

masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun

kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh

status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria

tertentu. Status bank yang dimaksud adalah:

a) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat

melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang

berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke

luar negeri, traveller cheque, pembukaan dan

pembayaran Letter of credit dan transaksi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan

oleh Bank Indonesia.

b) Bank non devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum

mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai

bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan


commit to user

23

transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non

devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa,

karena transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas

negara (Kasmir, 2004:37)

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia

merupakan bank yang berorientasi pada prinsip

konvensional. Kondisi demikian berkaitan erat dengan

sejarah bangsa Indonesia yang pernah diduduki Belanda,

kolonial Belanda datang ke Indonesia dengan membawa

pengaruh terkait dengan perbankan. Metode yang

digunakan bank yang berprinsip konvensional dalam

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para

nasabah diantaranya:

(1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk

simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.

Demikian pula harga untuk produk pinjamannya

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku

bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan

istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan

lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal

dengan nama negative spread, hal ini telah terjadi di

akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

(2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-

biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah

fee based.

b) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank yang mendasarkan kegiatannya pada

Prinsip Syariah, dalam penentuan harga produknya


commit to user

24

dangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip

konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah

menjalankan perjanjian berdasarkan aturan hukum Islam

antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana

atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi

bank yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai

berikut:

(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(mudharabah).

(2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal

(musharakah).

(3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh

keuntungan (murabahah).

(4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni

tanpa pilihan (ijarah).

(5) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah

wa iqtina) (Kasmir, 2004:39).

d. Hukum Perbankan

Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah

seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang

mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek

kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh

suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan

tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis

perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank,

eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia

perbankan (Munir Fuady, 1999:14).

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah

sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan


commit to user

25

lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi

esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang

kehidupan yang lain. Pengaturan di bidang perbankan menyangkut

beberapa hal, diantaranya (Muhammad Djumhana, 2000:1):

1) Dasar-dasar perbankan, menyangkut asas-asas kegiatan

perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,

profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga

perbankan, serta hubungan, hak dan kewajibannya.

2) Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti: kaidah-

kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi

karyawan, maupun pihak yang terafiliasi. Termasuk pula

mengenai bentuk badan hukum pengelolanya, serta mengenai

kepemilikannya.

3) Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan

kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah

persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap

konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan

memiliki kekhususan sendiri, yaitu bahwa perbankan nasional

harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan

keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan,

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

4) Kaidah-kaidah yang meyangkut struktur organisasi, yang

mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti

Dewan Moneter dan Bank Sentral.

5) Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yag

berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak

dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.

6) Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah

hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan

keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian

lainnya.


commit to user

26

Bertitik tolak dari pengertian perbankan sebagai segala

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan

usahanya, maka pada prinsipnya hukum perbankan adalah

keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma yang tidak

tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan

usahanya. Berkaitan dengan pengertian ini, kiranya dapat dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis dalam

pengertian diatas adalah seluruh peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak

tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam

praktik perbankan (Hermansyah, 2005:39).

2. Tinjauan Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para

pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi

yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan

(Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi

pelaksanaan (Actuating), dan fungsi pengawasan (Controlling)

menurut Griffin (Griffin,2004:44). Keempat fungsi manajemen

tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara

berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang

berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan

efektif dan efisien.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (Ernie dan

Saefullah,2005:317), mendifinisikan pengawasan merupakan sebagai

proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan

sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan


commit to user

27

menurut Mathis dan Jackson (Mathis dan Jackson, 2006: 303),

menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses

pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur

kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan

informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang

dikomunikasikan ke para karyawan. Defenisi ini tidak hanya terpaku

pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan

organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan

ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang

manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan

dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan

terjadinya penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan

tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Menurut Harahap (Harahap, 2001: 14), Pengawasan adalah

keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh

seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan

oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi

dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Maringan (Maringan, 2004: 61), pengawasan

adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah,

tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler

(Dessler, 2009: 2), menyatakan bahwa pengawasan (Controlling)

merupakan penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar

kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi

kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan;

mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan

pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin

pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan


commit to user

28

sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya.

Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur

pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan

merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri

dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan

agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan

menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan

telah tercapai.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (Hasibuan, 2001: 242)

mengemukakan hal sebagai berikut :

“Controlling can be defined as the process of

determining what is to be accomplished, that is the

standard; what is being accomplished, that is the

performance, evaluating the performance and if

necessary applying corrective measure so that

performance takes place according to plans, that is,

in conformity with the standard.”.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang

harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu

pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras

dengan standar.

Menurut Henry Fayol dalam Harahap (Harahap, 2001: 10)

mengartikan pengawasan sebagai berikut:

“Control consist in verifying whether everything

occurs in conformity with the plan adopted, the

instruction issued and principles established. It has

objective to point out weaknesses and errors in

order to rectify then prevent recurrance”.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi

sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan,

dan prinsip yang dianut .

Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan

kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Menurut Siagian (Siagian, 2003: 30), bahwa pengawasan adalah


commit to user

29

memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan

agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi

jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian

terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau

penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi

penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan

harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar

standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang

diperoleh pada saat pelaksanaan.

b. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa

prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya

pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan.

Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang

dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk

apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian

instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu

memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan

instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena

berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang

diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang

bawahan.

Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan

itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem

pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi

perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. Menurut Duncan

dalam Harahap (Harahap, 2001: 246) mengemukakan bahwa

beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

1) Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya dan harus

dikomunikasikan


commit to user

30

Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem

pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan

bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan

dan sistem untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena

itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan

kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan

dibidang penjualan umumnya tertuju pada kuantitas penjualan,

sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada

penerimaan dan penggunaan dana.

2) Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada

manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam

badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan

merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatan-kegiatannya

tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem

pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola

organisasi.

Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan ,

penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi

yang bersangkutan.

3) Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar

apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar

sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat

merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan

setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi

kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya

identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat

segera mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional

benar-benar dapat atau mendekati apa yang direncanakan

sebelumnya.

4) Pengawasan harus fleksibel.


commit to user

31

Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem

pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa

pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi

perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

5) Pengawasan harus ekonomis.

Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-

sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem

pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat

direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih

murah. Sistem pengawasan yang dianut perusahaan-perusahaan

besar tidak perlu ditiru bila pengawasan itu tidak ekonomis bagi

suatu perusahaan lain. Hal yang perlu dipedomani adalah

bagaimana membuat suatu sistem pengawasan dengan benar-

benar merealisasikan motif ekonomi.

Pengawasan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi

yang dihadapi. Tidak ada satu sistem pengawasan yang berlaku

untuk semua situasi dan semua perusahaan.

c. Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah

disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat

penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan

mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam

organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian

menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut

Husnaini (Husnaini, 2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai

berikut :

1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan,

penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.

2) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan,

pemborosan, dan hambatan.

3) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.


commit to user

32

4) Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan

dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Maringan (Maringan, 2004: 61) menyatakan tujuan

pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan,

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.

2) Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan

sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih

bersifat mencegah (prefentive control). Dibandingkan dengan

tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan,

maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaa kegiatan

sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang

telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan

yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Maringan (Maringan, 2004: 62), Pengawasan

terbagi 4 yaitu:

1) Pengawasan dari dalam perusahaan

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk

mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh

perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran

perusahaan.

2) Pengawasan dari luar perusahaan

Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan.

Ini untuk kepentingan tertentu.

3) Pengawasan Preventif

Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksakaan.

Dengan tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan

dalam pelaksanaan kerja.

4) Pengawasan Represif


commit to user

33

Pengawasan Yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan

pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Ernie dan Saefullah (Ernie dan Saefullah, 2005:

327), jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu:

1) Pengawasan Awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya

pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan perkerjaan.

2) Pengawasan Proses

Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses

pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah

pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah

pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan ang

ditetapkan.

3) Pengawasan Akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses

pengerjaan pekerjaan.

e. Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (Ernie dan Saefullah, 2005: 12),

fungsi pengawasan adalah :

1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target

sesuai dengan indikator yang di tetapkan.

2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan

yang mungkin ditemukan.

3) Melakukan berbagai alternatife solusi atas berbagai masalah

yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (Maringan, 2004: 62), fungsi pengawasan

adalah :

1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang

diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.

2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.


commit to user

34

3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan,

kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak

diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa pengawasan adalah mengevaluasi hasil dari

aktifitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam perusahaan dan

melakukan tindakan koreksi bila diperlukan.

3. Tinjauan Tentang Pengawasan Perbankan

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia berasal dari De Javasche Bank N.V. yang

merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. De Javasche

Bank N.V. didirikan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada

tanggal 10 Oktober 1827 dalam rangka membantu pemerintah

Belanda untuk mengurus keuangannya di Hindia Belanda pada

waktu itu. Kemudian De Javasche Bank N.V. dinasionalisasi

pemerintah Republik Indoneisa tanggal 6 Desember 1951 dengan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1951 menjadi bank milik

pemerintah Republik Indonesia (Kasmir, 2004:167).

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sangat penting

dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Tugas Bank Indonesia

sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinasi, mengawasi

serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Peranan lain

Bank Indonesia adalah dalam upaya menyalurkan uang terutama

uang kartal (kertas dan logam), Bank Indonesia mempunyai hak

tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Selanjutnya mengendalikan

jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk

menjaga kestabilan nilai rupiah. Hubungan bank Indonesia dengan

pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pemegang kas pemerintah.

Demikian pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga

ditangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar

negeri (Kasmir, 2004:169).


commit to user

35

Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari

masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar

efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan.

Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia

juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara

keseluruhan (Jamal Wiwoho, 2011:10).

Tujuan bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk

mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu

dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila

suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas. Salah satu akibat

ketidakstabilan nilai rupiah adalah terjadinya inflasi yang sangat

memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas Bank Indonesia

untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah

penting.

Maksud dari kestabilan rupiah yang menjadi tujuan dari Bank

Indonesia adalah (Kasmir, 2004:208):

1) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat

diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.

2) Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini

dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai

tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Stabilnya nilai mata uang rupiah akan memberikan banyak

manfaat terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar

kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank

Indonesia memiliki tugas antara lain:

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

3) Mengatur dan mengawasi bank.

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia sebagai

Bank Sentral dapat bersifat langsung atau pengawasan tidak


commit to user

36

langsung. Yang dimaksud pengawasan langsung adalah bentuk

pemeriksaan yang disertai dengan pengawasan tindakan tindakan

perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak

langsung terutama dalam bentuk pengawasan dalam bentuk

penelitian, analisis, evaluasi laporan bank (Jamal Wiwoho. 2011:13).

Prinsip-prinsip pengawasan Bank Indonesia di dunia

perbankan yang efektif adalah (Jamal Wiwoho, 2011:14):

1) Sistem informasi manajemen yang dimiliki bank mampu

mengidentifikasi konsentrasi portofolio dan pengawasan harus

menetapkan batasan kehati-hatian bagi setiap nasabah peminjam

terkait atau grup terkait.

2) Untuk menghindari penyelewengan, pengawas bank harus

menetapkan persyaratan bahwa bank yang akan memberikan

pinjaman pihak yang terkait harus berdasarkan transaksi di

pasar, pemberian kredit tersebut harus dimonitor secara efektif

dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka

mengawasi dan mengurangi resiko.

3) Tersedia kebijakan dan prosedur untuk identifikasi, monitoring

and controlling, country risk, dan transfer risk yang dimiliki

bank dalam menyalurkan pinjaman dan investasi internasional,

serta menyediakan cadangan yang cukup untuk resiko tersebut.

4) Bank harus memiliki sistem yang dapat secara tepat mengukur,

memonitor dan mengawasi resiko pasar yang dihadapi bank-

bank. Pengawas harus memiliki kewenangan untuk mengenakan

batasan spesifik atau denda spesifik terhadap eksposure resiko

pasar.

5) Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki

internal control yang cukup sesuai dengan skala bisnisnya. Hal

ini harus mencakup pengaturan yang jelas tentang pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab, pemisahan fungsi diantara

bagian-bagian bank.


commit to user

37

6) Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki

kebijakan praktek dan prosedur termasuk ketentuan know your

consumen, yang menciptakan standar etika dan profesionalisme

yang tinggi dan mencegah penggunaan secara sengaja maupun

tidak sengaja oleh unsur-unsur kriminal.

7) Pengawasan bank harus menetapkan persyaratan modal yang

hati-hati dan cukup untuk seluruh bank. Persyaratan tersebut

harus mencerminkan resiko yang dihadapi bank dan harus

menentukan komponen modal dengan memperhatikan

kemampuan menyerap kerugian.

8) Bagian terpenting dari sistem pengawasan adalah evaluasi

kebijaksanaan, praktik, dan prosedur bank yang berkaitan

dengan pemberian pinjaman dan investasi serta pelaksanaan

manajemen portofolio pinjaman dan investasi. Pengawas harus

yakin bahwa bank memiliki dan taat pada kebijaksanaan,

praktek dan prosedur evaluasi kualitas aset dan ketentuan

kerugian pinjaman dan cadangan.

b. Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan diatur pada Pasal 1 ayat

(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) disebutkan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang

selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. OJK

adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk

hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang OJK, senada

dengan yang termuat dalam Pasal 2.

OJK memiliki tujuan yang diatur pada Pasal 4 adalah agar

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu


commit to user

38

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat. Dalam penjelasan resminya dipaparkan bahwa dengan

tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor

jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing

nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan

nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan,

pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap

mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Fungsi OJK yang diatur pada Pasal 5 adalah untuk

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan. Tugas pokok OJK selanjutnya untuk melaksanakan tugas

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di

sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan

kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

sebagaimana tercantum pada Pasal 6. Pengintegrasian sistem

pengawasan ini dilakukan agar mekanisme pengawasan dapat

dilakukan satu atap oleh sebuah lembaga independen yang

sebelumnya fungsi pengawasan lembaga keuangan dilakukan secara

terpisah oleh Bapepam dalam pengawasan Pasar Modal dan Bank

Indonesia dalam pengawasan Perbankan.

Undang-undang OJK juga memaparkan terkait dengan

wewenang OJK yang diatur pada Pasal 6 diantaranya:

1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang

meliputi:

a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,

anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan

dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi

bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan


commit to user

39

b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan

dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang

meliputi:

a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian

kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan

bank;

b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja

bank;

(1) sistem informasi debitur.

(2) pengujian kredit (credit testing).

(3) standar akuntansi bank.

3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,

meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal

nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan

terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank.

Pasal 39 memaparkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya,

OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat

peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

1) kewajiban pemenuhan modal minimum bank.

2) sistem informasi perbankan yang terpadu.

3) kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana

valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.

4) produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank

lainnya.

5) penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically

important bank.

6) data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan

informasi.

Dalam penjelasan umum UU OJK dikemukakan bahwa

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan


commit to user

40

kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung

kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu

meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu

menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya

manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa

keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif

globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran

(fairness). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di

luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak

menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup

kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena

pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di

sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat

dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh

karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari

kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio ini

dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi

kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Keberadaan Ex-officio juga diperlukan guna memastikan

terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global

dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran

informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem

keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan

wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:


commit to user

41

1) asas independensi, yakni independen dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK,

dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

2) asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa

Keuangan;

3) asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta

memajukan kesejahteraan umum;

4) asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa

Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak

asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk

rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan;

5) asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa

Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai

moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

7) asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan

Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di

atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip

“checks and balances”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan


commit to user

42

pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner

melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas

Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang

tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme

dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi,

tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar

Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

4. Tinjauan Tentang The Core Principles of Banking Supervision

a. Latar Belakang The Basel Committee on Banking Supervision

The Basel Committee on Banking Supervision (Komite Basel)

adalah sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan

oleh gubernur-gubernur bank sentral dari negara-negara Group of

Ten (G-10) pada tahun 1974. Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil

senior dari otoritas pengawas perbankan dan bank sentral Belgia,

Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Luxemburg, Belanda,

Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Lembaga ini biasanya

bertemu di Bank for International Settlement (BIS) di kota Basel-

Swiss, yang juga merupakan lokasi sekretariat tetapnya komite basel

dan tempat melakukan pertemuan berkala setiap tga bulan sekali

(Sigit Triandaru,2006:18).

Komite Basel telah melaksanakan tugasnya sejak lama dalam

rangka upaya meningkatkan pengawasan perbankan terutama di

negara-negara anggota G-10 dan di tingkat intenasional. Dalam

melaksanakan tugasnya tersebut, komite melakukan pertemuan dan

berhubungan dengan berbagai otoritas pengawas perbankan di

berbagai negara. Beberapa tahun terakhir komite berupaya

meyakinkan semua negara bagaimana pentingnya memperkuat

sistem pengawasan prudensial (prudential supervision) terhadap


commit to user

43

sektor perbankan. Hal tersebut dilakukan dengan membangum kerja

sama erat dengan negara-negara di luar Kelompok-10 yang akan

senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di negara-

negara anggotanya (Dahlan Siamat, 2005: 196).

Tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan

kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara

internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional

dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat

memperbaiki iklim dan lingkungan operasioanl bagi bank-bank yang

aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan

semakin terintegrasinya sistem financial dunia (Permadi

Gandapradja,2004 : 38).

The Core Principles for Effective Banking Supervision

(prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif) yang merupakan

salah satu produk kesepakatan dari The Basel Committee, dalam

upaya pengembangannya, Komite Basel juga melakukan kerjasama

erat dengan otoritas pengawas bank negara-negara di luar G-10.

Penyusunan dan pembahasan draft prinsip-prinsip pengawasan bank

ini dilakukan bersama dengan kelompok kerja yang wakil-wakilnya

selain dari Komite Basel sendiri, juga berasal dari negara-negara lain

di luar G-10, yaitu Cili, Cina, Republik Ceko, Hongkong, Meksiko,

Rusia, dan Thailand. Selain negara-negara tersebut ada sembilan

negara yang juga terlibat cukup erat dalam penyusunan dan

pembahasan draft tersebut, yaitu Argentina, Brasil, Hungaria, India,

Indonesia, Korea, Malaysia, Polandia, dan Singapura. Penyusunan

prinsip-prinsip tersebut dilakuakan setelah konsultasi yang intensif

dengan berbagai pihak lainnya termasuk Dana Moneter Internasional

(IMF) dan Bank Dunia (World Bank) (Dahlan Siamat, 2005 : 196).

Hal tersebut sejalan dengan perluasan cakupan sasaran dari

Komite Basel yang dalam perkembangannya, cakupan sasaran yang

ingin dicapai melalui kerjasama dan harmonisasi internasional antar

otoritas pengawasan bank dan bank sentral semakin meluas dan


commit to user

44

menyeluruh, sehingga tidak hanya terfokus pada internasionalisasi

perbankan, tetapi juga mencakup perbankan domestik di setiap

negara. Pergeseran sikap tersebut dipicu oleh kondisi dan

pengalaman yang Namun seiringnya waktu telah terjadi perubahan

mencemaskan sejak tahun 1980. Dalam periode 1980-an, terjadi

perubahan politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah di berbagai

negara, yang secara drastis mempengaruhi iklim kehidupan

perbankan (Permadi Gandapradja,2004 : 39).

b. The Core Principles for Effective Banking Supervision

Pembahasan mengenai The Basel Core Principles diawali

dengan adanya kerjasama antara bank-bank sentral di Kota Basel

pada tahun 1930 yang menjadi embrio terbentuknya The Bank for

International Settlement (BIS). Diantara kerjasama tersebut adalah

terkait dengan pengembangan dalam penelitian ekonomi moneter

dan keuangan, pentingnya kontribusi dalam collection, compilation,

dissemination ekonomi dan statistic ekonomi. Dalam bidang

kebijakan moneter, kerjasama di BIS pasca perang dunia ke dua

hingga tahun 1970-an memfokuskan pada implementasi atas Bretton

Woods System. Beberapa fokus kegiatan yang dilakukan selanjutnya

adalah terkait dengan pengelolaan Cross-Border Capital Flows yang

diikuti dengan krisis minyak dan krisis hutang internasional. Krisis

keuangan pada 1970an juga membawa dampak pada issu tentang

supervisi atas bank-bank yang beroperasi secara internasional.

The Core Principles For Effective Banking Supervision (Core

Principles) merupakan wujud nyata untuk sebuah standar minimum

regulasi dalam hal prudensial dan pengawasan bank serta sistem

perbankan. Core Principles dibentuk oleh KOmite Basel yang saat

ini terdiri dari wakil-wakil senior otoritas pengawasan bank dan bank

sentral dari Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Cina,

Perancis, Jerman, Hongkong, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea,

Luksemburg, Meksiko, Belanda, Rusia, Arab Saudi, Singapura,


commit to user

45

Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Amerika

Serikat, dan Core Principles ini digunakan oleh negara-negara

sebagai standard untuk menilai kualitas sistem pengawasan dan

untuk mengidentifikasi pekerjaan di masa depan untuk mencapai

tingkat dasar praktek pengawasan perbankan. Core Principles juga

digunakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia,

dalam konteks Financial Sector Assessment Programme (FSAP),

untuk menilai efektivitas perbankan sistem pengawasan dan praktik

di negara.

Hal tersebut sejalan dengan perluasan cakupan sasaran dari

Komite Basel yang dalam perkembangannya, cakupan sasaran yang

ingin dicapai melalui kerjasama dan harmonisasi internasional

antarotoritas pengawasan bank dan bank sentral semakin meluas dan

menyeluruh, sehingga tidak hanya terfokus pada internasionalisasi

perbankan, tetapi juga mencakup perbankan domestik di setiap

negara. Pergeseran sikap tersebut dipicu oleh kondisi dan

pengalaman yang mencemaskan sejak tahun 1980. Dalam periode

1980-an, terjadi perubahan politik, ekonomi, dan kebijakan

pemerintah di berbagai negara, yang secara drastis mempengaruhi

iklim kehidupan perbankan (Permadi Gandapradja, 2006 : hal. 39).

Pada awalnya Core Principles telah dibentuk oleh Komite

Basel pada tahun 2006, namun pada tahun 2010 Komite Basel

mendapatkan laporan oleh G-20 dimana laporan tersebut sebagai

respon atas krisis keuangan yang melanda di berbagai negara.

Berdasarkan hasil laporan tersebut Komite Basel berencana untuk

melakukan review terhadap prinsip-prinsip pengawasan perbankan

yang telah diatur di dalam Core Principles. Sehingga pada bulan

Maret 2011, anggota Komite Basel yaitu komite yang berasal dari

perwakilan negara dan lembaga yang bergerak di bidang keuangan

khususnya perbankan yakni IMF, Bank Dunia, dan Islamic Financial

Services Board (IFSB).


commit to user

46

The Core Principles adalah kerangka kerja standar minimum

untuk praktek pengawasan yang sehat dan dianggap mampu

diaplikasikan secara global. Komite menyusun Prinsip Inti dan

Metodologi sebagai kontribusinya terhadap memperkuat sistem

keuangan global. Kelemahan dalam sistem perbankan suatu negara,

apakah berkembang atau dikembangkan, dapat mengancam stabilitas

keuangan baik di dalam negeri itu dan internasional. Komite percaya

bahwa pelaksanaan Core Principles oleh semua negara akan menjadi

langkah signifikan untuk memperbaiki stabilitas keuangan domestik

dan internasional dan memberikan dasar yang baik untuk

pengembangan lebih lanjut dari sistem pengawasan yang efektif.

Core Principles dipahami sebagai kerangka sukarela standar

minimum untuk praktek pengawasan yang baik; otoritas nasional

bebas untuk dimasukkan ke dalam langkah-langkah tambahan

tempat yang komite anggap perlu untuk mencapai pengawasan yang

efektif dalam yurisdiksi mereka.

The Basel Core Principle atau Core Principles for Effective

Banking Supervision adalah prinsip-prinsip dasar sistem supervise

perbankan yang disusun oleh The Basel Committee on Banking

Supervision bersama dengan beberapa institusi supervisor perbankan

lainnya. The Basel Core Principles telah di-endorse oleh berbagai

otoritas moneter seperti Bank Sentral negara-negara G-10. The Basel

Core Principles disusun sebagai syarat minimum yang dibutuhkan

oleh perbankan di dalam merespon berbagai kondisi dan risiko di

sistem keuangan suatu negara. The Basel Core Principles diharapkan

dapat menjadi rujukan dasar bagi institusi supervisor

keuangan/perbankan dan otoritas publik lainnya di seluruh negara

maupun secara internasional ( Achmad Fauzi. 25 Mei 2011. Pokok-

Pokok Basel Core Principles. (online), (www.bankirnews.com,

diakses 17 November 2014). Penerapan The Basel Core Principle ini

sendiri didasarkan pada penggunaan 25 prinsip dasar yang kemudian

dikelompokkan menjadi tujuh kelompok prinsip utama The Basel


commit to user

47

Core Principles yang merupakan pedoman dasar pelaksanaan

pengawasan pada proses pengawasan perbankan.

Basel Core Principles pertama yang diterbitkan oleh The

Basel Committee pada bulan September 1997 terdiri dari 25 prinsip

dasar. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tujuh

prinsip inti (core principles) pengawasan bank, yaitu sebagai berikut

(Dahlan Siamat, 2004 : hal. 197) :

1) Prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif.

2) Prinsip perizinan dan struktur.

3) Prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan.

4) Prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan.

5) Prinsip persyaratan informasi.

6) Prinsip kewenangan pengawas.

7) Prinsip lintas batas perbankan.

Sedangkan revisi yang dilakukan oleh Komite Basel terhadap

Basel Core Principles pada tahun 2012 telah membuahkan sebuah

pembagian/pengelompokkan terhadap prinsip-prinsip yang ada pada

2 kelompok utama yaitu sebagai berikut:

1) Kelompok Pertama adalah prinsip-prinsip yang termasuk dalam

prinsip dengan fokus pada kekuatan pengawasan, pertanggung

jawaban, dan fungsi pengawasan, yakni prinsip pertama hingga

prinsip ketigabelas.

2) Kelompok Kedua adalah prinsip-prinsip yang termasuk dalam

prinsip dengan fokus pada pengaturan kehati-hatian dan

persyaratan terhadap perbankan, yakni prinsip keempatbelas

hingga prinsip keduapuluh sembilan.

Berikut ini ditampilkan perbandingan prinsip-prinsip inti

dalam Core Principles 2006 dengan Core Principles 2012:

Tabel 1. Perbandingan The Basel Core Principles Tahun 2006 dengan Tahun

2012

The Core Principles 2012 The Core Principles 2006

Supervisory Powers, Responsibilities and Functions


commit to user

48

CP 1: Responsibilities, objectives

and powers

CP 1: Objectives, independence,

powers, transparency and

cooperation

CP 2: Independence, accountability,

resourcing and legal protection for

supervisors

CP 3: Cooperation and

collaboration

CP 4: Permissible activities CP 2: Permissible activities

CP 5: Licensing criteria CP 3: Licensing criteria

CP 6: Transfer of significant

ownership

CP 4: Transfer of significant

ownership

CP 7: Major acquisitions CP 5: Major acquisitions

CP 8: Supervisory approach CP 19: Supervisory approach

CP 9: Supervisory techniques and

tools

CP 20: Supervisory techniques

CP 10: Supervisory reporting CP 21: Supervisory reporting

CP 11: Corrective and sanctioning

powers of supervisors

CP 23: Corrective and remedial

powers of supervisors

CP 12: Consolidated supervision CP 24: Consolidated

supervision

CP 13: Home-host relationships CP 25: Home-host relationships

Prudential Regulations and Requirements

CP 14: Corporate governance

CP 15: Risk management process CP 7: Risk management process

CP 16: Capital adequacy CP 6: Capital adequacy

CP 17: Credit risk CP 8: Credit risk

CP 18: Problem assets, provisions

and reserves

CP 9: Problem assets,

provisions and reserves

CP 19: Concentration risk and large

exposure limits

CP 10: Large exposure limits

CP 20: Transactions with related

parties

CP 11: Exposures to related

parties

CP 21: Country and transfer risks CP 12: Country and transfer

risks

CP 22: Market risk CP 13: Market risk

CP 23: Interest rate risk in the

banking book

CP 16: Interest rate risk in the

banking book

CP 24: Liquidity risk CP 14: Liquidity risk

CP 25: Operational risk CP 15: Operational risk

CP 26: Internal control and audit CP 17: Internal control and

audit

CP 27: Financial reporting and

external audit CP 22: Accounting and

disclosure CP 28: Disclosure and transparency

CP 29: Abuse of financial services CP 18: Abuse of financial

services

Sumber: Bank for International Settlement, 2012: 36


commit to user

49

c. Best Practice Pengaturan the Basel Core Principles di Brazil

Pengadopsian the Basel Core Principle sebagai suatu prinsip

pengawasan perbankan yang berlaku secara internasional oleh bank

sentral suatu negara tidak hanya dilakukan oleh BI saja, akan tetapi di

Brazil, Banco Cental do Brasil (BCB) / Bank Central Brazil juga

mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut sebagai acuan dalam

melakukan pengawasan perbankan. Pada pembahasan kali ini, penulis

akan membahas mengenai akomodasi the Basel Core Principles oleh

BCB, sama seperti di yang dilakukan oleh BI pengakomodasian oleh

BCB tersebut didasarkan pada tujuh prinsip kelompok utama the Basel

Core Principles, antara lain :

1) Prinsip Prakondisi Pengawasan Perbankan yang Efektif.

Sehubungan dengan akomodasi prinsip kelompok satu the

Basel Core Principles, BCB mengklasifikasikannya kedalam

enam bagian yaitu :

a) Tanggung jawab dan tujuan.

BCB memiliki tanggung jawab dan tujuan yang

didasarkan pada kewenangan-kewenangan yang diberikan

oleh berbagai macam peraturan, antara lain :

(1) Sebuah sistem terkait pengawasan perbankan yang

efektif akan memiliki tanggung jawab yang jelas dan

tujuan untuk setiap otoritas yang terlibat dalam

pengawasan bank. Sistem keuangan domestik (The

National Financial System/SFN) adalah struktur

peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang

Nomor 4595 Tahun 1964 (UU Perbankan), yang

menetapkan BCB sebagai sistem pengawas perbankan

dan Dewan Moneter Nasional (CMN) dengan

tanggung jawab (antara lain tanggung jawab bank

sentral) untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas

lembaga keuangan. CMN ini diberdayakan untuk


commit to user

50

menetapkan aturan kehati-hatian (resolusi) yang

beranggotakan Menteri Keuangan (Ketua), Menteri

Anggaran dan Perencanaan dan Gubernur BCB. BCB

bertanggung jawab atas pengawasan bank komersial

(yaitu lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman

komersial dan mampu menerima deposito), multiple

bank (yaitu lembaga keuangan yang menerima

deposito dan menawarkan pinjaman komersial dan

produk investasi dan selain menawarkan keuangan

portofolio seperti broker sekuritas), bank pertukaran,

bank pembangunan, bank investasi, bank

penyimpanan, serta kredit dan investasi pembiayaan

masyarakat. Semua lembaga tersebut dapat menerima

asuransi deposito, tetapi hanya bank komersial dan

multiple bank yang dapat menerima giro dan

pinjaman komersial. Perusahaan lain yang juga

diawasi oleh BCB yaitu broker dan perusahaan

pialang, serikat kredit, perusahaan leasing dan kredit

mikro perusahaan.

(2) Kewenangan BCB juga diberikan oleh Act 9613

dimana memberikan kewenangan BCB untuk

mengatur dan mengawasi sistem perbankan dalam

memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Act 6024 memberikan BCB kekuasaan pengadilan

untuk campur tangan dan melikuidasi lembaga

keuangan. Semua undang-undang dan peraturan

tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Federal

Brazil.

(3) BCB memiliki kerangka yang berkembang dengan

baik terkait permasalahan peraturan meliputi

persyaratan prudential untuk pasar, operasional, kredit

dan risiko likuiditas yang dibahas dalam resolusi


commit to user

51

3464, 3380, 3721, dan 2804. Aturan mengenai modal

tercakup dalam Resolusi 3444 dan 3490, serta resolusi

konkuren lainnya. Ada juga aturan mengenai kontrol

transparansi, keterbukaan, audit eksternal dan internal,

untuk beberapa nama. Seperti yang dibuktikan dalam

penelaahan terhadap PCA, BCB memiliki fleksibilitas

yang cukup untuk mengambil keputusan (didirikan

oleh CMN tersebut), surat edaran dan surat edaran

pada waktu yang tepat untuk memenuhi prinsip

kehati-hatian.

(4) UU Perbankan yang luas dan menyediakan kerangka

kerja untuk publikasi peraturan, termasuk untuk

menerapkan standar internasional tanpa memerlukan

tindakan legislatif. Ini kerangka fleksibel

memungkinkan pekerjaan BCB dengan SPC untuk

memastikan bahwa kehati-hatian aturan diperbarui

dan manajemen risiko saat ini.

(5) BCB juga mempunyai kewenangan mewajibkan Bank

untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka di

surat kabar lokal. Selain itu, melalui laporan keuangan

stabilitas dan website-nya, BCB memberikan

informasi mengenai sistem keuangan

b) Kemandirian, akuntabilitas, dan transparansi. Kewenangan

masing-masing harus memiliki kemandirian operasional,

proses transparan, pemerintahan yang baik dan sumber

daya yang memadai, dan bertanggung jawab atas kinerja

fungsinya. Kerangka hukum yang memberikan kewenangan

kepada BCB tidak sepenuhnya melindungi kemerdekaan

BCB untuk melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana

yangdimaksudkan dalam the Basel Core Principles.

Kurangnya perlindungan hukum untuk menjamin

independensi meliputi:


commit to user

52

(1) Dewan BCB ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh

Senat dan tanpa jangka waktu tertentu dan dapat

dihapus "segera dan tanpa diskusi," Keputusan 91961

Tahun 1985 menyebutkan adanya pelaporan Gubernur

BCB secara langsung kepada Presiden.

(2) Ketentuan kehati-hatian, dalam bentuk resolusi,

dibentuk oleh CMN yang dipimpin oleh Menteri

Keuangan.

c) Sebuah kerangka hukum yang cocok untuk pengawasan

perbankan juga diperlukan, termasuk ketentuan yang

berkaitan dengan otorisasi perusahaan perbankan dan

pengawasan mereka terusmenerus. UU Perbankan

memberikan kekuatan untuk BCB dalam hal memberikan

dan mencabut izin perbankan. BCB juga menyetujui

perubahan dalam kontrol, merger, cabang membuka dan

asing. Peraturan kehati-hatian ditetapkan oleh CMN, tanpa

perlu mengubah undang-undang. Meskipun BCB adalah

anggota CMN, BCB tidak memiliki kekuatan untuk

memberlakukan peraturan secara mandiri. Namun, BCB

membuat peraturan dan menyediakan dukungan teknis.

BCB dapat mengeluarkan resolusi, surat edaran terhadap

detail dan pelaksanaan peraturan.

d) Sebuah kerangka hukum yang cocok untuk pengawasan

perbankan juga diperlukan, termasuk kekuatan untuk

mengatasi kepatuhan terhadap hukum:

(1) UU Perbankan memberikan kewenangan kepada BCB

untuk bertindak sebagai penegak hukum, dalam

rangka memastikan kepatuhan dengan persyaratan

kehati-hatian. Resolusi 4019 yang diadopsi pada

tahun 2011 membangun kapasitas dan berbagai alat

untuk mengontrol BCB dalam hal mengambil

tindakan korektif dan tindakan pencegahan untuk


commit to user

53

melaksanakan Pilar 2. Masalah-masalah di mana BCB

dapat bertindak, diantaranya terkait permasalahan

modal untuk manajemen risiko yang tidak memadai,

kurangnya strategi pengendalian internal yang tidak

sesuai dengan profil risiko bank.

(2) UU Perbankan juga memberikan kewenangan kepada

BCB untuk melihat dokumen dan catatan dari

lembaga yang masuk dalam pengawasan BCB.

Penolakan untuk mematuhi dianggap sebagai

hambatan bagi pengawasan dan akan diberikan

sanksi.

(3) BCB memiliki kekuatan untuk mengadopsi langkah-

langkah preventif dan korektif ketika bank tidak

mengikuti peraturan atau menunjukan tanda-tanda

adanya kelemahan dalam operasionalnya. Langkah-

langkah yang dilakukan BCB tersebut mencakup

tindakan membatasi kegiatan bank, membantu bank

untuk mendapatkan tambahan modal, pembuatan

rencana untuk memperbaiki kekurangan dan situasi

kritis, intervensi, penghapusan manajemen, likuidasi

dan/atau denda. Di bawah Resolusi 4019 kewenangan

BCB diperluas di bidang kebijaksanaan pengawasan

dan penilaian dalam analisis risiko dan membutuhkan

tindakan korektif.

e) Sebuah kerangka hukum yang cocok untuk pengawasan

perbankan juga diperlukan, termasuk perlindungan hukum

bagi pengawas.

(1) Undang-Undang Federal 8112 Tahun 1990 mengatur

bahwa bagi pegawai BCB harus memikul tanggung

jawab dalam menghadapi kasus perdata, pidana dan

administrasi yang terjadi akibat penyalahgunaan

fungsi mereka. Kewajiban tersebut terjadi baik oleh


commit to user

54

tindakan atau kelalaian atau tindakan disengaja atau

melanggar hukum yang menyebabkan kerusakan ke

Kas atau kepada pihak ketiga dan karyawan memiliki

hak untuk diwakili oleh kantor kejaksaan federal

(Hukum 9028 1995).

(2) Ketika proses yang dilembagakan terhadap karyawan

tertentu dari BCB, Kantor Penasihat Umum membuat

penilaian mengenai apakah karyawan bertindak

dengan itikad baik dan dalam kekuasaan pengawasan

dan membuat rekomendasi selanjutnya kepada Dewan

Direksi. Dewan dapat memberikan wewenang kepada

karyawan yang harus dipertahankan oleh Kantor

Penasihat Umum, yang merupakan bagian dari Kantor

Kejaksaan Federal.

f) Pengaturan untuk berbagi informasi antara pengawas dan

melindungi kerahasiaan informasi

(1) Perjanjian yang dibuat oleh BCB dengan pihak

berwenang di Brazil antara lain :

(a) Complementary Pension Secretariat (SPC),

kemudian digantikan oleh National

Complementary Pension Superintendency

(PREVIC), yang ditandatangani pada bulan

Desember 2007, dalam rangka bertukar

informasi dan melakukan tindakan terkoordinasi

pengawasan.

(b) Securities and Exchange Commission (CVM)

yang dibuat sejak tahun 2002 dalam rangka

bertukar informasi dan berkomunikasi terkait

penyimpangan dan tindakan perbaikan yang

dilakukan.


commit to user

55

(c) Secretariat of the Federal Revenue of Brazil

(RFB): yang dibuat sejak tahun 2002 untuk

bertukar informasi.

(d) The Private Insurance Superintendence

(SUSEP) ditandatangani pada bulan Juli 2005,

untuk bertukar informasi untuk mengambil

tindakan pengawasan entitas terkoordinasi

dalam kelompok.

Pada tahun 2006, pemerintah Brasil menciptakan

Komite untuk pengaturan dan pengawasan lembaga

keuangan modal asuransi, dana pensiun, dan kapitalisasi

pasar (Coremec) untuk petukaran informasi, koordinasi dan

penguatan pengawas nasional dari sistem keuangan.

(2) Selain itu terdapat pula perjanjian formal dan informal

yang dibentuk antara BCB dan otoritas pengawas

asing untuk bertukar informasi tentang lembaga

keuangan Brasil berada di luar negeri dan lembaga

keuangan internasional yang terletak di Brazil.

(3) Pertukaran informasi dan penandatanganan MoU.

(4) BCB hanya menyediakan informasi yang dilindungi

oleh Undang-undang kerahasiaan bank dalam kasus

terdapat pengajuan permintaan tertentu dari Parlemen

(ditentukan oleh UU Pelengkap 105 tahun 2001).

Setiap permintaan yang tidak tercakup dalam Hukum

Pelengkap 105 ditolak.

3) Prinsip Perizinan dan Struktur.

Proses perizinan yang dilakukan oleh BCB didasarkan pada

the Basel Core Principles dimana melibatkan analisis mendalam

tentang rencana strategis, proyeksi modal, serta fit and proper tes.

Selain itu, sebagai salah satu bentuk pengawasan, dilakukan pula

monitoring pada tiga tahun pertama operasi bank baru untuk

menentukan kemampuannya mencapai proyeksi. Akan tetapi


commit to user

56

terdapat pula kelemahan terkait pengawasan yang dilakukan oleh

BCB, dimana meskipun UU Perbankan mewajibkan bank untuk

memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BCB untuk

berinvestasi di perusahaan apapun, Pasal 30 Hukum Perbankan

menyatakan bahwa lembaga kredit swasta, dengan pengecualian

dari lembaga investasi, dapat berpartisipasi di ibukota setiap

perusahaan hanya dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank

Sentral Brasil. Namun, Resolusi 2723 gagal untuk memasukkan

persyaratan ini. Akibatnya dalam prakteknya hal ini belum

dilakukan. Investasi, selain di mana kontrol dari lembaga keuangan

yang terlibat, tidak tunduk pada persetujuan BCB, tapi dibutuhkan

ex-post pemberitahuan

4) Prinsip Ketentuan Kehati-hatian dan Persyaratan.

Sehubungan dengan pengaturan mengenai ketentuan

kehatihatian dan persyaratan BCB telah membangun sebuah

kerangka hukum yang komprehensif dan proses pengawasan di

tempatkan untuk anti pencucian uang / memerangi terorisme

keuangan (AML/ CFT). BCB memonitor erat kepatuhan lembaga

yang berada dalam pengawasnnya melalui gabungan kegiatan

offsite dan onsite, termasuk ulasan horisontal oleh staf khusus

AML / CFT. Pekerjaan lapangan didukung oleh prosedur

pemeriksaan rinci dan termasuk dalam Sistem Penilaian Risiko dan

Pengendalian (SRC). Kemudian persyaratan untuk pengawasan

manajemen risiko dilakukan oleh BCB secara komprehensif,

termasuk asumsi konservatif, dan terkait dengan penentuan

kecukupan modal. Untuk tujuan pengawasan pengawasan, risiko

dibagi menjadi sebelas kategori risiko: risiko kredit, pasar,

likuiditas, perusahaan (tingkat) operasional, area bisnis

operasional, contagion, legalitas, reputasi, strategi, teknologi

informasi (TI) dan pencucian uang.

Pemantauan risiko merupakan kegiatan utama dan analisis

substantif setiap kelompok risiko dan proses manajemen masing-


commit to user

57

masing dilakukan. Kontrol diharapkan ada dan harus sepadan

dengan ukuran dan kompleksitas operasi masing-masing lembaga.

Kemudian akomodasi prinsip the Basel Core Principle dalam hal

peraturan prudential dan persyaratan terlihat pula pada tindakan

BCB yang mewajibkan Bank untuk menerapkan kontrol internal

yang memadai untuk kegiatan mereka dan harus patuh dengan

norma-norma hukum dan peraturan terkait. Supervisor dapat

mengarahkan kontrol tambahan jika risiko kekurangan manajemen

ditemukan, dan dapat menerapkan pembatasan operasional lebih

ketat ketika kekurangan tersebut tidak dikoreksi secara tepat waktu.

5) Prinsip Metode Pengawasan Perbankan yang sedang Berjalan.

Penerapan prinsip the Basel Core Principles ini oleh BCB

dapat dilihat pada bentuk pengawasan yang disesuaikan dengan

masing-masing lembaga berdasarkan profil risiko dan ukuran dan

kompleksitas kegiatannya. Proses pengawasan memanfaatkan

sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi staf

pengawasannya. Sistem informasi menghasilkan analisis kuantitatif

yang signifikan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk

menghasilkan peringkat risiko kuantitatif bagi bank. Staf pengawas

berfokus pada penyediaan pantauan kualitatif berdasarkan analisis

rinci tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan risiko

konglomerat, termasuk kemungkinan dampak pada konglomerat

dari afiliasi atau anak perusahaan nonbank.

6) Prinsip Akuntansi dan Persyaratan Informasi.

Sehubungan dengan prinsip ini, BCB mewajibkan Bank

untuk mematuhi prinsip akuntansi dan keterbukaan dalam the

Basel Core Principles dengan membuat standar peraturan

akuntansi dan menunjuk seorang direktur khusus bertanggung

jawab untuk mematuhi standar yang dibutuhkan, prinsip akuntansi

dasar, dan etika profesional dan aturan kerahasiaan perbankan.

Bank diwajibkan untuk menerbitkan laporan semester yang diaudit

sesuai dengan rencana akuntansi nasional lembaga sistem


commit to user

58

keuangan (Cosif), dan setiap tahun sesuai dengan standar pelaporan

keuangan (IFRS) yang berlaku internasional. Semua bank public

yang wajib menunjuk Komite Audit yang menghasilkan laporan

tahunan IFRS. Selain itu semua lembaga keuangan harus menerima

audit eksternal sesuai dengan standar audit internasional

7) Prinsip Pengawas Bank.

Resolusi 4019 meningkatkan kemampuan BCB untuk

meminta koreksi awal terhadap permasalahan yang ada melalui

proses pengawasan dengan memungkinkan untuk melakukan

pengkoreksian berdasarkan pandangan hukum pada kecukupan

pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan tidak harus

menunggu sampai kondisi bank menunjukkan kuantitatif indikasi

kerusakan untuk dapat memerlukan tindakan korektif.

8) Prinsip Lintas Batas Perbankan.

BCB diberdayakan untuk mengawasi bank secara madiri

dan berbasis konsolidasi, termasuk semua kantor atau entitas dalam

kelompok, terlepas dari lokasi mereka atau struktur hukum.

Konsolidasi pengawasan terutama didasarkan pada informasi yang

dihimpun di tingkat bank induk untuk mengelola risiko dan kontrol

di seluruh grup. Bank induk tunduk pada pelaporan berkala wajib

rinci untuk BCB, yang juga mencakup manajemen risiko internal

global dan informasi mengenai pengendalian internal. Selain itu,

BCB juga melakukan koordinasi dan pertukaran informasi dengan

pengawas dalam negeri dan asing.


commit to user

59

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kasus Bank Century sebagai bukti

lemahnya pengawasan perbankan

oleh Bank Indonesia

Lembaga Perbankan

Pengawasan Perbankan

Pengawasan Secara

Nasional

Pengawasan sesuai Standar

Internasional

Sebelum Terbentuknya

Lembaga Otoritas Jasa

Keuangan (OJK)

The Core Principles

for Effective Banking

Supervision

Penyempurnaan Pengawasan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

pengaruh The Core Principles for

Effective Banking Supervision

Sesudah Terbentuknya

Lembaga Otoritas Jasa

Keuangan (OJK)

Pengawasan sebelum

terbentuknya Lembaga

Otoritas Jasa Keuangan

(OJK)

Terwujudnya Pengawasan Perbankan

yang efektif


commit to user

60

Keterangan:

Alur sebagaimana pada kerangka pemikiran diatas akan menjadi

langkah-langkah bagi penulis guna menjawab perumusan masalah yang telah

dipaparkan dimuka. Pemaparan akan dimulai dari bahasan umum mengenai

pentingnya peran perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi

yang penting dari sebuah pergerakan perekonomian suatu negara. Sirkulasi

keuangan suatu negara memiliki kaitan erat dengan perbankan dimana

perbakan sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan negara. Peran

yang begitu penting memerlukan sebuah pengawasan sehingga tugas dan

fungsi perbankan tetap berjalan dalam koridor yang seharusnya dan tidak

menyimpang dari tujuan semula.

Pengawasan terhadap perbankan di Indonesia diatur oleh hukum

nasional dan hukum internasional. Sebelum di bentuknya Undang Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan

perbankan diatur ooleh Bank Indonesia di samping tugas menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran. Pengawasan terhadap perbankan yang dilakukan oleh

Bank Indonesia pada dasarnya telah mengalami berbagai kendala yakni sebai

contoh terjadinya kasus Bank Century, dengan alasan tersebut maka

dibentuklah otoritas independen yang memiliki fungsi salah satunya yakni

mengawasi pergerakan kegiatan perbankan, yakni Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan.

Selain pengawasan perbankan yang ada di dalam koridor hukum

nasional juga terdapat standar-standar internasional yang dikeluarkan oleh

lembaga perbankan internasional yakni The Core Principles For Banking

Supervision yang dikeluarkan oleh The Basel Committe on Banking

Supervision. Dimana di dalam kesepakatan-kesepakatan yang terjadi salah

satunya bagaimana menciptakan perbankan yang sehat melalui konsep

pengawasan perbankan berstandard internasional. Oleh karena itu perlu di

berikan sebuah penulisan hukum yang berisikan bagaimanakah sistem


commit to user

61

pengawasan perbankan sebelum dibentuknya lembaga Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dan penyempurnaan dalam pengawasan perbankan pasca

pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perspektif UU OJK dan

The Basel Core Principles for Banking Supervision.

penyempurnaan pengawasan perbankan pasca

Documents