pengumuman hasil verifikasi legalitas kayu di kub … website... · jati emas berita acara...

Lampiran Surat No : 808/EQ.S/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DI KUB JATI EMAS KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai

berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA

: LVLK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :

II. Nama Kelompok : KUB JATI EMAS

Akte Pendirian/SKB

Kelompok

:

Kesepakatan Kelompok tanggal 01 Januari 2015

Jenis Industri : Industri Furniture dari kayu

Jumlah Anggota : 6 Anggota

Lokasi : Kabupaten Blora – Jawa tengah

Alamat : Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa

Tengah

III. Waktu Pelaksanaan : 23 s.d. 28 November 2015

IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS SEHINGGA KUB JATI EMAS

KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK

DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 19 Desember 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md.

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 179/EQI-KEP.Cert/XII/2015

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) JATI EMAS

DI KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 01 JANUARI 2015 JUMLAH 6 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KUB

JATI EMAS Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 127/EQI-F090 tanggal 08

Desember 2015;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 126/EQI-F037 tanggal 08 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 158/EQI-F039 tanggal 12 Desember

2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 177 tanggal 12 Desember 2015

menunjukkan KUB JATI EMAS telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap

verifier Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014, KUB JATI EMAS telah memenuhi syarat untuk diberikan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

Halaman 2 dari 4



10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014

tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;


tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri

pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015;


tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas

Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE

dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24

Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015

Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012

Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

Halaman 3 dari 4



24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-024/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)

JATI EMAS DI KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK

TANGGAL 01 JANUARI 2015 JUMLAH 6 ANGGOTA.

PERTAMA : KUB JATI EMAS dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 152/EQC-VLK/XII/2015.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan

tanggal 11 Desember 2021 selama KUB JATI EMAS (Pemegang Sertifikat)

tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29

Desember 2014.

KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

Halaman 4 dari 4



a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana

diktum KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Desember 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok KUB JATI EMAS , di Blora;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 152/EQC-VLK/XII/2015 Lampiran 1 dari 1



DAFTAR ANGGOTA KUB JATI EMAS

KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

JUMLAH 6 ANGGOTA

Bogor, 12 Desember 2015


Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

NO PEMEGANG

IZIN

ALAMAT SK TDI JENIS

PRODUKSI

KAPASITAS

1. UD ARTUR JATI

JAYA

Dukuh Pengkok RT

001 RW 004,

Desa Nglebur,

Kecamatan Jiken,

Kabupaten Blora

Nomor :

536/871/2015,

tanggal 13 Juli

2015

Mebelair 8.500

unit/tahun

2. UD JATI

LESTARI

Desa Nglobo

RT.01/RW.02

Kecamatan Jiken

Kabupaten Blora

Nomor :

536/1419/2015

tanggal 15

Desember 2015

Mebelair 90.000

unit/tahun

3. UD FARYA JATI Desa Semampir

RT.02/RW.01

Kecamatan Jepon

Kabupaten Blora

Nomor :

536/1420/2015

tanggal 15

Desember 2015

Mebelair 80.000

unit/tahun

4. UD NADIA

KARYA JATI

Desa Cabak RT.

04 / RW. 02

Kecamatan Jiken

Kabupaten Blora

Nomor :

536/1346/2015

tanggal 25

November 2015

Mebelair 8.500

unit/pcs/tahun

5. UD TUNGGAK

SEMI

Dukuh Suruhan

RT.01/RW.02

Desa Jiken

Kecamatan Jiken

Kabupaten Blora

Nomor :

536/1421/2015

tanggal 15

Desember 2015

Mebelair 8.500

unit/tahun

6. UD IZAH Dukuh Tengger RT.

06/RW. 04 Desa

Tempellemahbang

Kecamatan Jiken

Kabupaten Blora

Nomor

:536/993/2014/

2014/Pj.1,

tanggal 15

Agustus 2014

Mebelair 1.500

unit/tahun

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 23

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Bogor - 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]; [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Permenhut No. 43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK

No. 95/Menhut-II/2014.

Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-

BPPHH/2015

g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

Nama Pemegang

Izin/Kelompok

: Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jati Emas

Kesepakatan Kelompok : Perjanjian kesepakatan pembentukan kelompok,

tanggal 01 Januari 2015 Jumlah anggota 6 anggota

Alamat Kelompok : Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa

Tengah.

Kelas Perusahaan

anggota

: Usaha Dagang (UD)

Status Permodalan : Perorangan

Pendirian Kelompok : Kesepakatan Kelompok

Susunan Pengurus

- Ketua

- Sekretaris

- Bendahara

:

:

:

Ari Sugiarto

Agus Susanto

Jono

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU




Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jati Emas

1. UD Artur Jati Jaya

Nama Pemilik : Ari Sugiarto

Alamat

: Dukuh Pengkok RT 001 RW 004, Desa Nglebur,

Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora

SK TDI : Nomor : 536/871/2015, tanggal 13 Juli 2015

2. UD Jati Lestari

Nama Pemilik : Agus Susanto

Alamat : Desa Nglobo RT.001/RW.002 Kecamatan Jiken

Kabupaten Blora

SK TDI : Nomor : 536/1419/2015, tanggal 15 Desember

2015

3. UD Farya Jati

Nama Pemilik : Jono

Alamat : Desa Semampir RT.002/RW.001 Kecamatan Jepon

Kabupaten Blora


2015

4. UD Nadia Karya Jati

Nama Pemilik : Gondo Wilono

Alamat : Desa Cabak RT. 004 RW. 002 Kecamatan Jiken

Kabupaten Blora

SK TDI : Nomor : 536/1346/2015 tanggal 25 November

2015

5. UD Tunggak Semi

Nama Pemilik : Agus Gunawan

Alamat : Dukuh Suruhan RT.001/RW.002 Desa Jiken

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora


2015

6. UD Izah

Nama Pemilik : Rosiah

Alamat : Dukuh Tengger RT. 06/RW. 04 Desa

Tempellemahbang Kecamatan Jiken Kabupaten

Blora

SK TDI : Nomor :536/993/2014/2014/Pj.1, tanggal 15

Agustus 2014


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi

Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 23 November

2015 di sekretariat

Kelompok TDI KUB Jati

Emas – Kabupaten

Blora

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting di ruang rapat

Koordinator Kelompok Mebel KUB Jati Emas Kabupaten

Blora, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit,

menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi,

menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi,

menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta

menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan

penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

Tanggal 23 – 24

November 2015.

Anggota sampel Kantor

UD Artur Jati Jaya

Kabupaten Blora,

Provinsi Jawa Tengah.

Observasi di

Pabrik Pengolahan.

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen

dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran

2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor

P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim

Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7

Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-

BPPHH/2014.

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

Tanggal 25 – 26

November 2015.


UD Farya Jati Kabupaten

Blora, Provinsi Jawa

Tengah. Observasi di

Pabrik Pengolahan.








BPPHH/2014.

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

Tanggal 27 – 28

November 2015.


UD Izah Kabupaten

Bolra, Provinsi Jawa

Tengah Observasi di

Pabrik Pengolahan.








BPPHH/2014.

Pertemuan

Penutupan

Tanggal 28 November

2015 di sekretariat

Kelompok TDI KUB Jati

Emas – Kabupaten

Blora

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada KUB Jati Emas

atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 12 Desember

2015 di Ruang Meeting


Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen

verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi

dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan

ketentuan PT EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

(a) Unit Usaha : UD ARTUR JATI JAYA

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki :

(a) TDI

(b) Industri dengan investasi kurang dari Rp 200.000.000

Kriteria K.1.2. Importir kayu dan produk kayu

Kriteria K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir

NA

Audite adalah perusahaan Usaha Dagang Perorangan

yang tidak wajib memiliki Akta Pendirian.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Tanda Daftar

Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri

(IUI) Kecil

MEMENUHI

UD Artur Jati Jaya telah memiliki Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) dengan Nomor :

510.41/8.0708/PK/VII/2015 yang diterbitkan oleh

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan,

Pemerintah Kabupaten Blora tanggal 13 Juli 2015.

Hasil verifikasi terhadap dokumen SIUP yang dimiliki oleh

auditee (UD Artur Jati Jaya) telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan peruntukannya serta sesuai

dengan bidang usahanya..

Verifier.c.

Izin HO atau izin gangguan

lingkungan sekitar

MEMENUHI

Izin Gangguan yang dimiliki UD Artur Jati Jaya berupa

Surat Izin Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala


Pemerintah Kabupaten Blora Nomor : 503/957/2015

tanggal 14 Agustus 2015.

Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin Gangguan yang

dimiliki oleh auditee telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan peruntukannya sesuai dengan bidang

usahanya.

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan

(PO) yang dimiliki UD Artur Jati Jaya dengan Nomor :

1106.547.01152, tanggal 13 Juli 2015. TDP ini

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Blora.

Dokumen TDP yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Informasi yang tercantum pada

TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.

Verifier,e.

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

MEMENUHI

Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa

NPWP Nomor : 73.698.715.7-514.000 dan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT), telah terdaftar pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Blora dengan Nomor : S-

11953KT/WPJ.10/KP.1103/2015. Atas nama Ari

Sugiarto tanggal 2 Desember 2015.

Data yang tercantum pada SKT sesuai dengan NPWP,

dengan demikian Auditee telah memperlihatkan

keabsahan dokumen perpajakan yang seluruhnya

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora.

Verifier.f.

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/ SPPL/

Auditee telah memiliki Dokumen SPPL yang sesuai

dengan lingkup usahanya dan ditandatangani diatas

meterai oleh Pemilik UD Artur Jati Jaya pada tanggal 23



DPLH/SIL /DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara

MEMENUHI Juli 2015, dan telah disetujui oleh Sekretaris a.n. Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.

Auditee tidak diwajibkan untuk membuat laporan secara

periodik, tetapi setiap saat harus bersedia dipantau

dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya

oleh pejabat yang berwenang.

Verifier g.

Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau

Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI Auditee telah memiiki dokumen izin operasional berupa

Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 536/871/2015,

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal

Dan Pelayanan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Blora

pada tanggal 13 Juli 2015, berlaku sampai 31 Juli 2020.

Hasil pemeriksaan terhadap hasil produksi menunjukan

jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan TDI .

Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir

produsen.

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK).

NA Berdasarkan Peraturaan Menteri Perdagangan RI Nomor

: 89/M-DAG/PER/10/2015 pada Pasal 19 berbunyi

untuk Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 yang

mengatur tentang ETPIK dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan

Indikator 1.2.1. .Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier a

Dokumen pengakuan /pengenal

sebagai importir.

NA

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor

bahan baku maupun produk, dengan demikian tidak

tersedia dokumen pengakuan / pengenal sebagai

importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence)

Verifier 1.2.2.

Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due

diligence) importir

NA



tersedia Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)


Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Verifier 1.3.1.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

MEMENUHI

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jati Emas dibentuk

sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang

ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada

tanggal 01 Januari 2015.

Di dalam kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan

tujuan dibentuknya Kelompok Kelompok Usaha

Bersama (KUB) Jati Emas yaitu membantu anggota

kelompok yang menjalankan usaha yang bergerak

dalam bidang usaha yang sama yaitu

furniture/kerajinan kayu untuk memperoleh atau

mendapatkan legalitas atas kayu yang digunakan yang

berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya



Kriterian.K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah

Verifier a.

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku dan

barang jadi dilengkapi bukti

pembelian

MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan

baku untuk proses produksi Auditee (UD Artur Jati Jaya)

dengan membeli langsung ke pengepul tunggak akar Jati

LMDH Wana Jati Lestari.

Seluruh pemenuhan bahan baku dalam pengirimannya

telah dilengkapi dengan Nota jual beli dan surat jalan

angkutan, dan Auditee dapat menunjukan bukti

pembayaran pembelian bahan baku sebagai sahnya jual

beli berupa kwitansi.

Verifier b

Bukti Penerimaan Bahan Baku

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku

selama periode Agustus – Oktober 2015 Auitee telah

tersedia nota jual beli/kwitansi penerimaan bahan baku

akar tunggak Jati dan seluruh pengiriman bahan baku

kayu telah dilengkapi dengan nota jual beli/kwitansi dan

surat jalan.

Verifier c.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

MEMENUHI

Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah terhadap bahan baku kayu yang

dikirim penjual selama periode Agustus – Oktober 2015.

Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai atau

didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah berupa Nota angkutan biasa

Verifier. d.

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil bongkaran, serta

Deklarasi Kesesuaian

NA

Auditee adalah produsen mebel yang memakai bahan

baku akar tunggak Jati tidak terdapat nota atau surat lain

tentang kayu bekas, dengan demikian verifier ini tidak

diverifikasi

Verifeir. e.

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri

NA

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok

bukan merupakan kayu limbah industri, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.f.

Dokumen catatan/ laporan mutasi

kayu

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan

kelngkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat

oleh Auditee selama periode 3 Bulan terakhir Agustus –

Oktober 2015, Auditee telah membuat dan dapat

menunjukan pencatatan penerimaan furniture/

handicraft untuk setiap bulannya.

Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesuaian

dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan

dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa

menunjukan adanya keseimbangan dan kesesuaian

dengan dokumen lainya.

Verifier g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari pemasok MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap pasokan bahan baku,

Auditee menerima seluruh bahan baku yang diterima

pada periode Agustus - Oktober 2015 telah dilampirkan

dokumen DKP sebanyak 6 lembar.

Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan DKP, memiliki personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan



terhadap dokumen DKP serta tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier.a.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara

bulan Agustus – Oktober 2015, pemeriksaan terhadap

laporan pemakaian bahan baku dimana total pemakaian

: 3.151 Pcs = 61,78 M3, sementara realisasi yang dapat

diproduksi sebesar 3.151 Pcs = 61,78 M3.

Laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan

mutasi kayu dan laporan mutasi, seluruhnya

menunjukan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan

yang logis baik input atau output.

Verifier b.

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

MEMENUHI Berdasarkan Tanda Daftar Industri (TDI) nomor :

536/871/2015 tanggal 13 Juli 2015 tercantum izin

kapasitas Furniture/handicraft dari akar tunggak Jati

sebesar 8.500 Pcs/tahun sememtara dari hasil produksi

sebesar 2.920 Pcs atau sama dengan 56,85 M3.

Kapasitas produksi yang dihasilkan UD Artur Jati Jaya

tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.2.c

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

NA Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari

kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Indikator. 2.1.3 Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak

lain

Verifier.a

Dokumen S - LK atau DKP

NA Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain)

NA

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak



Verifier.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan

NA




Verifier.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa

NA




Verifier.e

Adanya pendoku- mentasian

bahan baku, proses produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa

NA




Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier .a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan

Verifier 2.2.1.b

Bill of Lading (B/L)

NA

Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan




Verifier 2.2.1.c

Packing List (P/L) Dokumen lisensi

Impor

NA



Verifier 2.2.1.d

Invoice NA



Verifier 2.2.1.e

Deklarasi Impor NA



Verifier 2.2.1.f

Rekomendasi Impor NA



Verifier.g.

Bukti pembayaran beamasuk (bila

terkena bea masuk)

NA



Verifier 2.2.1.h

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

NA



Verifier.i.

Bukti penggunaan kayu impor NA



Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan.

Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan.

Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-legal

Indikator 3.1.1. Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1.


yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen

penerimaan bahan baku setengah jadi dan laporan

mutasi selama periode Agustus – Oktober 2015.

Auditee dapat menunjukan bahwa seluruh hasil produksi

selama periode Agustus – Oktober 2015, sebanyak

2.920 Pcs = 56,85 M3. Produk furniture dan handicraft

yang dipasarkan dapat dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier .3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA

Auditee tidak melakukan penjualan dengan tujuan

ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Verifier .b

PEB

NA

Auditee tidak melakukan ekspor dengan demikian tidak

tersedia dokumen PEB, sehingga verifier tersebut tidak

diterapkan

Verifier .c

Packing list

NA


tersedia dokumen Packing List, sehingga verifier

tersebut tidak diterapkan

Verifier d.

Invoice

NA


tersedia dokumen Invoice, sehingga verifier tersebut

tidak diterapkan



Verifier e.

B/L

NA


tersedia dokumen Bill of Lading, sehingga verifier


Verifier f.

Dokumen V – Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.

NA


tersedia dokumen V - Legal, sehingga verifier tersebut

tidak diterapkan

Verifier g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis.

NA Auditee tidak melakukan ekspor dengan demikian tidak

tersedia dokumen laporan Surveyor, sehingga verifier


Verifier h.

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar


tersedia bukti pembayaran bea keluar, sehingga verifier


Verifier i.


(diantaranya : CITES) untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya

MEMENUHI Bahan baku yang digunakan Auditee untuk

menghasilkan produk mebel dan handy craft berupa

akar tunggak Jati. Berdasarkan Permenhut No

57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi

spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu

yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang

telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya,

juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

NA Auditee masih dalam proses penilaian SVLK, dengan


P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3.

Verifier 4.1.1.a

Implementasi prosedur K3

MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan

kegiatan operasionalnya (SOP K3 Nomor 005/SOP-

UD.ARTUR JATI JAYA/VI/2015), dan surat keterangan

penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh

Direktur pada tanggal 1 Juni 2015.

Verifier 4.1.1.b

Ketersediaan jalur evakuasi dan

peralatan K3 seperti Alat Pemadam

Api Ringan (APAR), peralatan P3K

dan Alat Pelindung Diri (APD).

MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 telah tersedia

Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta

berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh

sarana APAR sebanyak 1 unit dalam kondisi dengan

baik, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan,

serta jalur evakuasi telah tersedia dengan baik.

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

MEMENUHI Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan

kerja setiap bulan. Dalam laporan atau catatan

kecelakaan kerja dalam periode tersebut di atas

memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan

kerja baik yang kasus besar atau yang ringan sekalipun

(NIHIL).

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja



Verifier 4.2.1

Ada serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI Hasil pemeriksaan, Auditee telah membuat Surat

Pernyataan tentang Kebebasan Berserikat untuk seluruh

karyawan diberikan kebebasan untuk membentuk atau

terlibat dalam serikat pekerja yang ditandatangani oleh

Direktur tertangal 1 Juni 2015.

Indikator 4.2.2. Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Pera-turan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI

Kecil yg mempekerjakan karyawan >10 orang

Verifier 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP

NA Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan

daftar personil pegawai yang dipekerjakan oleh Auditee,

berdasarkan dari data tersebut jumlah pegawai

sebanyak 6 orang, dengan demikian Auditee tidak

diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan (PP),

sehingga verifier ini tidak diterapkan (NA)

Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Verifier 4.2.2.

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur

MEMENUHI Dari seluruh data dan informasi yang diperiksa tentang

tenaga kerja menunjukan Auditee tidak

memperkerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga

yang paling muda adalah usia 31 tahun.

(b) Unit Usaha : UD FARYA JATI




(a) TDI





Verifier a


perubahan terakhir

NA



Verifier.b.





(IUI) Kecil

MEMENUHI

Auditee memiliki dan dapat menunjukan dokumen SIUP

dengan Nomor : 2.892/11.06/PK/I/2006 tanggal 13

Januari 2006. SIUP ini berlaku sampai 13 Januari 2011.

Karena SIUP tersebut sudah habis masa berlakunya,

maka auditee menunjukan tanda bukti proses

pengajuan SIUP dari Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora pada tanggal 5

November 2015.

Verifier.c.


lingkungan sekitar

MEMENUHI

Auditee sedang dalam proses pengajuan memiliki

dokumen Izin Gangguan (HO) dengan tanda bukti proses

pengajuan dari Badan Penanaman Modal dan


November 2015.

Verifier.d.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang 110655206608, tanggal 13

Januari 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian



Perdagangan Dan Koperasi, Pemerintah Kabupaten

Blora berlaku sampai tanggal 31 Januari 2011.

Karena TDP tersebut sudah habis masa berlakunya,

maka auditee menunjukan tanda bukti proses

pengajuan TDP dari Badan Penanaman Modal dan


November 2015.

Verifier,e.


(NPWP)

MEMENUHI

Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP

Nomor : 74.469.947.1-514.000 dan Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S-

11358K/WPJ.10/KP.1103/2015. Atas nama Jono

tanggal 16 November 2015.





Verifier.f.





MEMENUHI



meterai oleh Pemilik UD Farya Jati pada tanggal 12

Januari 2006, dan telah disetujui oleh Sekretaris a.n.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.

Auditee tidak diwajibkan untuk membuat laporan secara

periodik, tetapi setiap saat harus bersedia dipantau

dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya

oleh pejabat yang berwenang.

Verifier g.




Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor :

536/1420/2015, tanggal 15 Desember 2015, yang

diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Blora.


produsen.

Verifier



(ETPIK).

NA

Berdasarkan Peraturaan Menteri Perdagangan RI Nomor






Verifier a


sebagai importir.

NA






Verifier 1.2.2.

Panduan/pedoman/



(due

diligence) importir

NA









kelompok

Verifier 1.3.1.




MEMENUHI














kayu dari asalnya



Indikator 2.1.1

Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

Verifier a.




pembelian

MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan

bahan baku untuk proses produksi Auditee (UD Farya

Jati) dengan membeli langsung ke pengepul tunggak

akar Jati LMDH Wana Jati Lestari.

Seluruh pemenuhan bahan baku dalam pengirimannya





Verifier b




MEMENUHI Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku

selama periode Agustus – Oktober 2015 Auitee telah

tersedia nota jual beli/kwitansi penerimaan bahan baku

akar tunggak Jati dan seluruh pengiriman bahan baku

kayu telah dilengkapi dengan nota jual beli/kwitansi

dan surat jalan.

Verifier c.


yang sah

MEMENUHI







Verifier. d.








NA

Auditee adalah produsen mebel yang memakai bahan

baku akar tunggak Jati tidak terdapat nota atau surat

lain tentang kayu bekas, dengan demikian verifier ini

tidak diverifikasi

Verifeir. e.

Dokumen angkutan berupa Nota NA







Verifier.f.


kayu

MEMENUHI


kelngkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat










Verifier g



dari pemasok. MEMENUHI











Verifier.a.




laporan pemakaian bahan baku dimana total

pemakaian : 2.711 Pcs = 56,00 M3, sementara realisasi

yang dapat diproduksi sebesar 2.711 Pcs = 56,00 M3.





Verifier b.



MEMENUHI Berdasarkan IUI (Izin Usaha Industri) nomor :

536/36/2006, tanggal 16 Januari 2006 tercantum izin

kapasitas Furniture/handicraft dari akar tunggak Jati

sebesar 4.500 Pcs/tahun sememtara dari hasil produksi

sebesar 2.711 Pcs atau sama dengan 56,00 M3.

Kapasitas produksi yang dihasilkan UD Farya Jati tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.2.c





diterapkan.

Indikator. 2.1.3

Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier.a





Verifier.b




NA






Verifier.c


yang dijasakan

NA




Verifier.d



penyedia jasa

NA




Verifier.e





NA





Verifier .a




Verifier 2.2.1.b


NA



Verifier 2.2.1.c


Impor

NA



Verifier 2.2.1.d

Invoice NA



Verifier 2.2.1.e

Deklarasi Impor NA



Verifier 2.2.1.f




Verifier.g.


terkena bea masuk)

NA



Verifier 2.2.1.h



kayu dibatasi

NA



Verifier.i.










Verifier 3.1.1.


yang sah

MEMENUHI






Auditee dapat menunjukan bahwa seluruh hasil

produksi selama periode Agustus – Oktober 2015,

sebanyak 1.615 Pcs = 56,00 M3. Produk furniture dan

handicraft yang dipasarkan dapat dipastikan merupakan

hasil produksi sendiri.



Verifier .3.2.1.a


diekspor

NA



diterapkan.

Verifier .b

PEB

NA



diterapkan

Verifier .c

Packing list

NA




Verifier d.

Invoice

NA



tidak diterapkan

Verifier e.

B/L

NA




Verifier f.



Dokumen V-Legal.

NA



tidak diterapkan

Verifier g



verifikasi teknis.




Verifier h.


terkena bea keluar




Verifier i.




MEMENUHI Bahan baku yang digunakan Auditee untuk

menghasilkan produk kerajinan kayu maupun mebel

berasal dari akar tunggak Jati. Berdasarkan Permenhut

No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis

konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22

jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis

kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk

didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic

I, II , III.


Verifier 3.3.1.


sesuai ketentuan








Verifier 4.1.1.a




UD.FARYA JATI/VI/2015), dan surat keterangan

penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh

Direktur pada tanggal 1 Juni 2015

Verifier 4.1.1.b











Verifier 4.1.1.c







(NIHIL).



Verifier 4.2.1






Pernyataan tentang Kebebasan Berserikat untuk

seluruh karyawan diberikan kebebasan untuk

membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja yang

ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan tertangal 1

Juni 2015



Verifier 4.2.2.


PP








Verifier 4.2.3.


bawah umur




yang paling muda adalah usia 19 tahun

(c) Unit Usaha UD IZAH




(a) TDI







Verifier a


perubahan terakhir

NA



Verifier.b.





(IUI) Kecil

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan

dan kesesuaian dokumen izin perdagangan, dalam ini

dokumen SIUP, Auditee (UD Izah) telah memiliki dan

dapat menunjukan dokumen Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) dengan Nomor :

510.42/5.861/PK/VIII/2014/Pj yang diterbitkan oleh


Pemerintah Kabupaten Blora tanggal 6 Agustus 2014.

Verifier.c.


lingkungan sekitar

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan

dan kesesuaian dokumen perihal perizinan gangguan,

Auditee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) berupa

Surat Izin Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala


Pemerintah Kabupaten Blora Nomor : 503/998/2014

tanggal 19 Agustus 2014.

Verifier.d.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang 1106.547.08825, tanggal 06

Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman

Modal Dan Pelayanan Perizinan, Pemerintah Kabupaten

Blora berlaku sampai tanggal 31 Juli 2019.

Verifier,e.


(NPWP)

MEMENUHI

Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP

Nomor : 68.594.700.6-009.000 dan Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-

0012663ER/WPJ.10/KP.11032012. Atas nama Rosia

tanggal 4 Desember 2012.





Verifier.f.





MEMENUHI



meterai oleh Pemilik UD Izah pada tanggal 14 Agustus

2015, dan telah disetujui oleh Sekretaris a.n. Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

Verifier g.




Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor :

536/993/2014/2014/Pj.1, yang diterbitkan oleh


Pemerintah Kabupaten Blora pada tanggal 15 Agustus

2014.


produsen.

Verifier



(ETPIK).

NA Berdasarkan Peraturaan Menteri Perdagangan RI Nomor








Verifier


sebagai importir.

NA






Verifier 1.2.2.

Panduan/pedoman/



(due

diligence) importir

NA







kelompok

Verifier 1.3.1.




MEMENUHI














kayu dari asalnya



Indikator 2.1.1

Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

Verifier a.




pembelian

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan

bahan baku untuk proses produksi Auditee (UD Izah)



Seluruh pemenuhan bahan baku dalam penerimaannya





Verifier b




MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan

bahan baku untuk proses produksi Auditee (UD Izah)



Seluruh pemenuhan bahan baku dalam penerimaannya







Verifier c.


yang sah

MEMENUHI







Verifier. d.








NA Auditee adalah produsen mebel yang memakai bahan

baku akar tunggak jati tidak terdapat nota atau surat lain

tentang kayu bekas, dengan demikian verifier ini tidak

diverifikasi

Verifeir. e.

Dokumen angkutan berupa Nota


NA




Verifier.f.


kayu

MEMENUHI


kelengkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat










Verifier g



dari pemasok. MEMENUHI











Verifier.a.




laporan pemakaian bahan baku dimana total

pemakaian : 584 Pcs = 252,02 M3, sementara realisasi

yang dapat diproduksi sebesar 584 Pcs = 252,02 M3.





Verifier b.



MEMENUHI Berdasarkan TDI (Tanda Daftar Industri) Nomor :

536/993/2014/2015/Pj.1, tanggal 15 Agustus 2014

tercantum izin kapasitas Furniture/handicraft dari akar

tunggak Jati sebesar 1.500 Pcs/tahun sememtara dari



hasil produksi sebesar 584 Pcs atau sama dengan

252,02 M3. Kapasitas produksi yang dihasilkan UD Izah

tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.2.c





diterapkan.

Indikator. 2.1.3

Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier.a





Verifier.b




NA




Verifier.c


yang dijasakan

NA




Verifier.d



penyedia jasa

NA




Verifier.e





NA





Verifier .a




Verifier 2.2.1.b


NA



Verifier 2.2.1.c


Impor

NA



Verifier 2.2.1.d

Invoice NA



Verifier 2.2.1.e

Deklarasi Impor NA



Verifier 2.2.1.f




Verifier.g.


terkena bea masuk)

NA



Verifier 2.2.1.h NA







kayu dibatasi

Verifier.i.










Verifier 3.1.1.


yang sah

MEMENUHI




Auditee dapat menunjukan bahwa seluruh hasil

produksi selama periode Agustus – Oktober 2015,

sebanyak 502 Pcs = 210 M3. Produk furniture dan

handicraft yang dipasarkan dapat dipastikan merupakan

hasil produksi sendiri.



Verifier .3.2.1.a


diekspor

NA



diterapkan.

Verifier .b

PEB

NA



diterapkan

Verifier .c

Packing list

NA




Verifier d.

Invoice

NA



tidak diterapkan

Verifier e.

B/L

NA




Verifier f.



Dokumen V-Legal.

NA



tidak diterapkan

Verifier g



verifikasi teknis.




Verifier h.


terkena bea keluar






Verifier i.




MEMENUHI Bahan baku yang digunakan Auditee untuk proses

produksi berupa akar tunggak jati. Berdasarkan

Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan

strategis konservasi spesies nasional di mana hanya

terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah

perdagangannya, jenis kayu yang telah disebutkan di

atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar

dalam CITES Appendic I, II , III.


Verifier 3.3.1.


sesuai ketentuan






Verifier 4.1.1.a




UD.IZAH/VI/2015), dan surat keterangan penunjukan

personil K3 yang ditanda tangani oleh Pimpinan

Perusahaan pada tanggal 1 Juni 2015.

Verifier 4.1.1.b











Verifier 4.1.1.c







(NIHIL).



Verifier 4.2.1






Pernyataan tentang Kebebasan Berserikat untuk

seluruh karyawan diberikan kebebasan untuk

membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja yang

ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan tertangal 1

Juni 2015



Verifier 4.2.2.


PP










Verifier 4.2.3.


bawah umur




yang paling muda adalah usia 25 tahun.

pengumuman hasil verifikasi legalitas kayu di kub … website... · jati emas berita acara...

Documents