pengukuhan dan permasalahan tenurial kawasan hutan

5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

1/34

PENGUKUHAN DAN

PERMASALAHAN TENURIALKAWASAN HUTAN

DIREKTORAT PENGUKUHAN PENATAGUNAAN DAN TENURIAL

KAWASAN HUTAN

SOLO, 19 JUNI 2014


2/34

DEFINISI

Hutan :

Suatu kesatuan ekosistem(hamparan, sumber daya alamhayati, didominasi pepohonandalam persekutuan alam

lingkungannya, yg satu dgnlainnya tdk dpt dipisahkan).

Kawasan hutan: wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

hutan tetap.(Pasal 1 Angka 3 UU No. 41/1999 & Putusan MK No 45/PUU-IX/2011 tgl 21 Februari 2012)

Pengertian Hutan Kawasan Hutan


3/34

Z. KOLONIAL

BELANDA---

1980 -19921992 -1999 1999 -2005< 1980

UU No.

41/1999

UU No.

24/1992

UU No.

5/1967

Hutanregister

Penunjukanpartial TGHK

Paduserasi

RTRWP -TGHK

UsulanPerubahan

KawasanHutandalam

Review RTRWP/K

danPemekaran

Penunjukan

KawasanHutan

UU No.

5/1990

UU No. 32/2004

UU No. 26/2007

2004 -..

SEJARAH KAWASAN HUTAN

Proses pengukuhan kawasan hutan sudah dimulai sejak zaman Belanda.

Kawasan hutan selalu mengalami perubahan sejalan dengan dinamika

pengaturan ruang sejak terbitnya UU No. 24 Tahun 1992 jo UU No. 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu pengaturan yang ketat terhadap

proses review tata ruang.


4/34

KAWASAN HUTAN (KH)

PENGUKUHANKH

a. Penunjukan

b. Penataan Batas

c. Pengesahand. Penetapan

PENATAGUNAANKH

a. Penetapan fungsi

KHb. Penggunaan KH

Memberikan Kepastian

Hukum Mengenai Status,

Fungsi, Letak, Batas Dan

Luas Kawasan Hutan.

Pemanfaatan KH

sesuai fungsi pokok

Penggunaan KH utk

Non Kehutanan


5/34

TAHAPAN PENATAAN BATASPERMENHUT P.44/2012)

PETAPENUNJUKAN

PEMANCANGANBATAS

SEMENTARA

PENGUMUMAMBATAS

SEMENTARA

PENATAANBATAS

DEFINITIFBERITA

ACARA TATA

BATAS

PENGESAHA

N KAWASANHUTAN

PENETAPAN

KAWASANHUTAN


6/34

PENETAPAN FUNGSI KAWASAN HUTANKAWASAN

SUAKA ALAM

DAN

PELESTARIAN

ALAM

PP 28

Tahun

2011Taman Buru

Hutan lindung

Hutan Produksi

Terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan

Perburuan teratur

Segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa

Scoring :

Faktor tanah

Faktor kelerengan

Faktor curah hujan


7/34

LATAR BELAKANG PERCEPATAN

PENETAPAN KAWASAN HUTAN

1. Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari

2012 bahwa Kawasan Hutan yang ditunjuk tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/Lembaga

tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan HutanIndonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama

dan koordinasi para pihak dalam percepatan pengukuhan

kawasan hutan Indonesia yang berlaku 3 (tiga) tahun

sejak tanggal 11 Maret 2013.

3. Pelaksanaan tata batas kawasan sudah mencapai 219.206Km ( 77,64 %) namun baru menghasilkan penetapan

kawasan hutan 11,29 % dari luas total kawasan hutan

Indonesia 125.754.310,35 Ha


8/34

4. Gap tata batas dan penetapan sebesar 66,35 %tersebut

harus segera diselesaikan penetapannya mengingat : sudah temu gelang namun baru dalam tahap

pengesahan BATB

tata batas yang hampir temu gelang tetapi pada bagian-

bagian tertentu terdapat klaim oleh masyarakat

belum dimanfaatkannya batas alam (sungai,pantai, dan

batas DAS), jalan, batas administrasi pemerintahan

(batas kab, prov dan batas negara)


9/34

HASIL YANG DIHARAPKAN

Penetapan kawasan hutan seluruh Indonesia

seluas 75.452.586,15 Ha (60 %) terdiri dari :

- Surat keputusan 1.884 buah

- Peta lampiran 12.017 lembar.

Revisi Permenhut nomor P.47/Menhut-II/2010

tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan


10/34

Design Penetapan dengan kombinasi BATB, tata

batas izin usah pemanfaatan (TBT)


11/34

DESIGN PENETAPAN DENGAN KOMBINASI BATB,

TBT, BATAS SUNGAI DAN BATAS PANTAI


12/34

CONTOH

SK PENETAPAN KAWASAN HUTAN


13/34


14/34


15/34

Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah

dalam penetapan kawasan hutan ini, dikeluarkan dari kawasan

hutan sesuai peraturan perundang-undangan


16/34

Luas Kawasan Hutan :

125.754.310,35ha

Panjang Batas:

282.323 Km

Sisa Tata Batas s/d 2009:63.117 Km (22,36%)

Target Renstra 2010-2014

25,000 Km

TARGET, REALISASI DAN SISA TATA BATAS

Target 2010 -2014Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Target 3.440 4.560 4.000 6.000 7.000

RealisasiTata Batas:219.206 Km (77,64%)

Target 2010 -2014 (New Inisiative)

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Target 3.440 4.750 16.000 19.000 20.000

PercepatanPenyelesaian

Sisa Tata

Batas s/d 2014

63.117 Km

Luas Penetapan:

14,173 juta ha (11.24%)


17/34

BPKH TARGET LUAS TARGET SK NAIK LUAS NAIK MASUK QC*)

I 84 3.117.067,68 37 1.317.826,96 63II 34 2.524.507,36 31 2.176.932,37 34

III 162 5.343.000,00 23 1.864.115,03 34

IV 27 10.950.000,00 13 416.103,34 12

V 84 1.279.484,00 10 1.043.041,34 37

VI 76 584.462,64 69 661.038,03 65

VII 68 2.608.167,37 2 8.235,12 11

VIII 34 682.704,35 38 997.202,49 16

IX 28 1.989.721,00 38 2.144.573,09 38

X 87 20.738.017,00 51 18.022.307,91 56

XI 60 372.631,91 62 369.760,56 180

XII 21 34.080,83 8 29.140,21 11

XIII 70 737.567,98 36 211.589,27 60

XIV 114 1.055.668,22 28

XV 16 723.373,61 14 619.191,89 13

XVI 43 3.273.377,99 22 560.278,99 12XVII 34 5.168.809,02 10 3.717.797,64 9

XVIII 11 2.353.603,62 1 9.701,74 7

XIX 89 2.808.823,64 6 245.864,63 21

XX 100 759.010,99 5 11.268,30 23

XXI 100 7.700.424,00 6 577.137,15 5

XXII 20 2.030.862,38 9 557.557,92 5

1362 76.835.365,59 491 35.560.663,97 740

Target dan Realisasi Penetapan 2014 per 16 Mei

36,05% 46,28%


18/34

CONTOH

PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN


19/34

CONTOH



20/34

CONTOH



21/34

CONTOH



22/34

CONTOH



23/34

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN

PERMASALAHAN TENURIAL KAWASAN HUTAN


24/34

Hutan negara adalah hutan yang berada

pada tanah yang tidak dibebani hak atastanah.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada

tanah yang dibebani hak atas tanah.Hutan adat adalah hutan yang beradadalam wilayah masyarakat hukum adat(putusan MK No.35/PUU-X/2012)


25/34

LEGALITAS KAWASAN HUTAN

Zaman K. Belanda -

19671967 - 1999 1999 - sekarang

Putusan MK 45

21 Februari 2012 - sekarangPerundangankehutanan yangberlaku

Bos Reglement 1897, 1913 UU No 5 Tahun 1967 UU No 41 Tahun 1999 UU No 41 Tahun 1999

Bos Ordonnantie 1927 UU No 5 Tahun 1990 UU No 5 Tahun 1990 UU No 5 Tahun 1990

Bos Verordening 1932

Tahapanpengukuhan

kawasan hutan

Penunjukan (AanwijzingBesluit)

Penunjukan Penunjukan Penunjukan

Tata Batas (grensregeling) Tata Batas Tata Batas Tata BatasPenetapan Pemetaan Pemetaan

Penetapan Penetapan

Bentuk Dokumenkawasan hutan

GB (Government Besluit),ZB

SK Penunjukan Parsial, TGHK SK Penunjukan Parsial /Provinsi

SK Penunjukan Parsial / Provinsi

GP (Grens Projectkart) Peta Hasil Tata Batas Peta Hasil Tata Batas Peta Hasil Tata Batas

PV (Proces Verbaal vanGrens Regeling)

Berita Acara Tata Batas Berita Acara Tata Batas Berita Acara Tata Batas

SK Penetapan SK Penetapan SK Penetapan

Keabsahan Aturan Peralihan UUD 1945

Pasal ISegala peraturanperundangan yang adamasih tetap berlaku selamabelum diadakan yang barumenurut UUD ini.Pasal II

Segala badan negara danperaturan yang ada masihtetap berfungsi sepanjanguntuk melaksanakanketentuan UUD dan belumdiadakan yang barumenurut undang-undangdasar ini

Pasal 20 UU No. 5 Thn. 1967

Hutan yang telah ditetapkan sebagaihutan tetap, Cagar Alam dan SuakaMargasatwa, berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku sebelumberlakunya Undang-Undang ini, dianggaptelah ditetapkan sebagai kawasan hutandengan peruntukan dan fungsi sesuaidengan penetapannya

Penjelasan Pasal 20 UU No.5/1967

Hutan yang telah ditetapkan sebagaihutan tetap, suaka margasatwa dancagar alam oleh pejabat-pejabat yangberwenang, baik berdasarkan Ordonansidan Verordening Pemerintah, PeraturanDaerah dan/atau peraturan swaprajayang berlaku sebelum keluarnya undang-undang ini, dianggap telah ditetapkansebagai kawasan hutan denganperuntukkan dan fungsi sesuai dengan

penetapannya

UU No. 41/1999 (Pasal

81)

Kawasan hutan yangtelah ditunjuk dan atauditetapkan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlakusebelum berlakunyaundang-undang inidinyatakan tetapberlaku berdasarkanundang-undang ini

Kawasan hutan adalah wilayahtertentu yang ditetapkanolehpemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap.(pasal 1 angka 3 UU 41)

Wilayah tertentu yg ditunjuk sbg KHmelalui Keputusan pejabat berwenangyang diterbitkan sebelum 21 Februari2012 tetap berlaku dengan maknasesuai pasal 1 angka 3 UU 41 sebelum

diubah melalui putusan MK 45, yaitukawasan hutan.

Putusan MK mengikat sejak 21Februari 2012 (putusan dibacakan)bukan sejak UU 41/1999 ditetapkan,karena putusan MK tidak berlakusurut (asas retroaktif), efekberlakunya putusan MK bersifatprospektif ke depan (forward looking)tidak retrospektif ke belakang

(backward looking).


26/34

TENURIAL Tenure berasal dari bahasa latin tenere yang mencakup arti:

memelihara, memegang, memiliki.

Land tenureberarti sesuatu yang dipegang dalam hal ini termasuk

hak dan kewajiban dari pemangku lahan (hold ing or possessing).

Pemangku lahan tidak selalu mempunyai hak menguasai (hak atas

lahan, hak penguasaan dan hak pemangkuan)

Tenurial adalah sekumpulan hak-hak dan kewajiban kepemilikan,penguasaan, akses dan atau penggunaan satu unit bahan tertentu

atau sumberdaya yang erat kaitannya dengan pohon, jenis

tanaman, air, mineral dan lainnya (lahan) (Lamp iran BAB I huruf B .16Kepu tusan Direksi Perum Perhutani Nom or 549/Kp ts/Dir /2012 tang gal 10

Okto ber 2012); Sistem land tenure adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan

yang diakui oleh pemerintah secara nasional, maupun oleh sistem

lokal (Bruce,1998)

Forest tenure adalah konsep umum yang mencakup kepemilikan,

sewa dan pengaturan lain untuk pemanfaatan hutan (FAO)

TIPOLOGI PERMASALAHAN TENURIAL


27/34

TIPOLOGI PERMASALAHAN TENURIAL

KAWASAN HUTANIngin memiliki dan menguasai :

1. Permohonan pelepasan tanah warisan dan hak-hak lama pada

kawasan hutan.2. Permohonan enclave dari kawasan hutan

3. Tanah Ulayat di dalam kawasan hutan

4. Klaim masyarakat atas kawasan hutan

5. Sertifikat di dalam kawasan hutan

Tidak ingin memiliki, hanya ingin mengelola :1. Klaim masyarakat atas IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IPPKH

2. Sengketa lahan kawasan hutan yang akan dikelola dengan polaPHBM (Pola Perum Perhutani)

Lain-lain :

1. Permasalahan pembagian lahan APL yang berasal dari perubahanperuntukan

2. Pembebasan tanah untuk lahan kompensasi/pengganti yangmenurut masyarakat belum selesai

3. Pembentukan desa definitif dalam kawasan hutan

4. Keberadaan infrastruktur pemerintahan di dalam kawasan hutan


28/34

Permasalahan tenurial kawasan hutan di PulauJawaAktifitas di dalam kawasan hutan secara ilegal tanpa bermaksud

untuk menguasai / memiliki lahan yang dikerjakan.

Aktifitas di dalam kawasan hutan secara ilegal dengan maksudmenguasai (waktu tak terbatas), namun tidak ingin memiliki.

Aktifitas di dalam kawasan hutan secara ilegal dengan maksud untukmenduduki / memiliki (tanpa adanya dokumen kepemilikan)

Aktifitas di dalam kawasan hutan dengan maksud menduduki /memiliki disertai adanya dokumen / bukti kepemilikan

1

2

4

3

5 Klaim kawasan hutan dengan / tanpa disertai adanya dokumen/ bukti-bukti kepemilikan

6 Pemekaran wilayah ( Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)


29/34

ALTERNATIF PENYELESAIANPERMASALAHAN1. Mediasi / sosialisasi / klarifikasi2. Dalam proses tata batas

3. Proses Enclave

4. Perubahan kawasan hutan secara parsial(TMKH)

5. Perubahan kawasan hutan tingkat Provinsi

(sejalan dengan review tata ruang)6. Penerapan instrumen pemberdayaan

7. Penegakan Hukum


30/34

ALUR PENYELESAIAN PERMASALAHAN / KLAIM

PermasalahanTenurial

Mediasi /

sosialisasi /

klarifikasi

1.Sejarah

kawasan hutan

2.Dokumenkawasan Hutan

Berhasil

TidakBerhasil

Operasipenegakan

hukum

Gugatan kePengadilan

Penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam tata


31/34

Bukti hak secara tertulis(Pasal 24 ayat (2) s/d (4)) Bukti hak diperoleh sebelum penunjukan.

dilakukan klarifikasi oleh instansi yang membidangi urusanpertanahan.

Bukti secara tidak tertulis(Pasal 24 ayat (5) s/d (7)

Permukiman, fasum dan fasos keberadaannya ada sebelumpenunjukan kawasan hutan.

Permukiman, fasum dan fasos yang memenuhi kriteria: telahditetapkan dalam perda, tercatat pada statistikdesa/kecamatan, penduduk di atas 10 KK dan terdiri dariminimal 10 rumah.

Tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannyadibawah 30 %.

Keberadaan permukiman, fasum dan fasos didukung dengancitra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan BATB

Penyelesaian hak hak pihak ketiga dalam tatabatas

Permenhut P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 ttg Pengukuhankawasan hutan


32/34

Pasal 24A

(1) Keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan denganPeraturan DaerahProvinsi atau Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memuat letak dan batas wilayah masyarakat hukum adat

yang dinyatakan secara jelas dalam petawilayah

masyarakat hukum adat.(3) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat

hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari

kawasan hutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengeluarkan

wilayah masyarakat hukum adat dari Kawasan Hutan, diaturdengan Peraturan Direktur Jenderal

Masyarakat hukum adatP.62/Menhut-II/2013)


33/34

PROGRAM PENYELESAIAN PERMASALAHANDALAM PENGELOLAAN HUTAN Kemitraan Dengan Pemegang Izin

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

Pembangunan Hutan Kemasyarakatan

Pembangunan Hutan Desa

Pembangunan Desa Konservasi Pada

Kawasan Konservasi

Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat

(Perhutani Di Jawa)


34/34

TERIMA

KASIH

pengukuhan dan permasalahan tenurial kawasan hutan

Documents