i

PENGGUNAAN POTRET SEBAGAI SARANA PROMOSI

DI TINJAU DARI UNDANG–UNDANG HAK CIPTA

Skripsi

Oleh

AGUNG DARMAWAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

i

ABSTRAK

PENGGUNAAN POTRET SEBAGAI SARANA PROMOSI

DI TINJAU DARI UNDANG–UNDANG HAK CIPTA

Oleh

Agung Darmawan

Dalam era global penggunan potret menjadi hal vital dalam suatu promosi, dengan

adanya potret orang terkenal dalam promosi atau iklan seperti banner, layer,

baleho dan lain-lain dapat meningkatkan nilai jual suatu barang.Potret adalah

salah satu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-

Undang (UU) No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian inibertujuan untuk

memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap mengenai siapakah yang disebut

pemilik dan/atau pemegang hak cipta potret, syarat sebuah karya cipta potret

dapat digunakan sebagai sarana promosi serta sanksi hukum yang diperoleh

apabila sebuah karya cipta potret digunakan tanpa hak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif empiris dengan tipe penelitian deskritif, yaitu penelitian yang bersifat

pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran dan penjelasan secara

menyeluruh mengenai tinjauan undang-undang hak cipta terhadap potret sebagai

sarana promosi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui yang disebut pemilik hak

cipta potret adalah orang yang wajahnya tertera dalam potret sedangkan

pemegang adalah orang yang diberi kuasa oleh pemilik untuk menguasai sebagian

haknya dalam hal ini pemilik dapat tidak mengalihkan haknya artinya ia adalah

pemilik dan pemegang. Syarat potret dapat digunakan sebagai sarana promosi

adalah setelah memperoleh persetujuan dari pemilik dan/atau pemegang hak cipta.

Dalam hal sanksi terdapat sanksi pidana dan sanksi perdata, sanksi pidana dalam

kasus ini merupakan delik aduan sedangkan sanksi perdata dalam kasus ini adalah

ganti kerugian.

Kata Kunci: Penggunaan, Potret, Promosi Ditinjau dari Undang-Undang Hak

Cipta

i

PENGGUNAAN POTRET SEBAGAI SARANA PROMOSI

DI TINJAU DARI UNDANG–UNDANG HAK CIPTA

Oleh

AGUNG DARMAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

iv

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Telukbetung pada tanggal 30 Juni 1995.

Anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara pasangan Bapak Ali

Nuhdin, S.H dan Ibu Sri Subandriyah, S.E.Pendidikan yang

telah ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Taman Kanak-

Kanak (TK) Darmawanita Kalianda Lampung Selatan diselesaikan pada tahun

2001, Sekolah Dasar Negeri II (SDN II) Kalianda Lampung Selatan diselesaikan

pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I Kalianda Lampung

Selatan diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Akhir Negeri I

Kalianda diselesaikan pada tahun 2013, Pada tahun 2013 Penulis mendaftarkan

diri di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mahasiswa

Baru Paralel. Pada tahun 2017 mengikuti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata

(KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan

Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selama menjadi

mahasiswa, penulis pernah mengikuti kegiatan ke-organisasian fakultas, yaitu

Lembaga Mahkamah.

v

MOTTO

Hard Works Beats Talen

Every Time.

(Jordan Belfort)

INever Lose,

I Either Win or Learn

(Nelson Mandela)

vi

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT serta dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Ibu dan Bapak ku tercinta

yang selama ini telah banyak berkorban mencurahkan kasih sayangnya,

senantiasa berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesanku sehingga

aku mampu mempersembahkan “gelar kesarjanaan” ini,

Kakakku Putranti Mahardini, S.H.

KakakkuImam Nugraha, S.Mb.

yang tidak pernah bosan memberikan motivasi dan dukungannya

untuk keberhasilannya

Serta Almamater tercinta

Universitas Lampung

vii

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT, Tuhan sekalian alam Yang Maha Kuasa atas bumi, langit, dan

seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di yaumil akhir kelak. Sebab, hanya

dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang

berjudul “PENGGUNAAN POTRET SEBAGAI SARANA PROMOSI DI

TINJAU DARI UNDANG–UNDANG HAK CIPTA)” sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran

dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak

lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung;

viii

3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang

telahmeluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi,

danmengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang

telahmeluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi,

danmengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang

telahmemberikan kritik, saran, serta pengarahan dalam penulisan skripsiini.

6. Bapak M. Wendy Tri Jaya S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II

yangtelah memberikan kritik, saran, serta pengarahan dalam penulisanskripsi

ini.

7. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.selaku Pembimbing

Akademik,yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas

HukumUniversitas Lampung.

8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum

UniversitasLampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum

Keperdataan sumbermata air ilmu bagi penulis yang penuh ketulusan,

dedikasi untuk memberikanilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis,

serta segala kemudahan danbantuannya selama penulis menyelesaikan studi.

9. Mas ku Agustinus Budi dan Kakak ku Indah Arestya Putri tersayang yang

telah memberi semangat dan dukungannya.

10. Sahabat-sahabat terbaik Bukan Jam Kuliah (BJK) Achmad Gibran, Sahid

Nur, Zikri Alam, Sandy Nauval, Parlin Petrus, Rio Jaya P, dan Johan

ix

Immanuel. Terima kasih ataskebersamaannya tanpa kalian kisah hidup tidak

lengkap.

11. Sahabat-sahabat ku Agus Setiawan, S.H., Haritsyah, dan Silvia Ulva

terimakasih atas segala doa dan dukungannya karena kalian penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2013,

Arlen Baihaki, Muhammad Iqbal, Edwart Martinus, Safwanda, Abednego

Renaldo, Ibnu Rodif,Agil, Landoria Hutabarat, ,yanglainnya yang tidak bisa

disebutkan satu persatu. Terima kasih ataskebersamaannya.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantudalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan

dandukungannya.Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi

baik yang telahdiberikan kepada penulis.

Semoga skripsi ini memiliki manfaat bagi yang membacanya. Dan semoga segala

bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Aamiin.

Bandar Lampung

Penulis,

Agung Darmawan

x

DAFTAR ISI

ABSTRAK .............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................ iii

RIWAYAT HIDUP ................................................................................ iv

MOTO ..................................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................ vi

SANWACANA ....................................................................................... vii

DAFTAR ISI ............................................................................................ x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .............................................. 9

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .............................. 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta ......................................................... 11

1. Pengertian Hak Cipta ............................................................ 11

2. Dasar Hukum Hak Cipta ....................................................... 14

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta ........................................... 15

4. Subjek Hak Cipta .................................................................. 23

5. Objek Hak Cipta .................................................................... 24

B. Pendaftaran Hak Cipta ................................................................ 24

C. Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta ............................................. 27

D. Masa Berlaku Hak Cipta ............................................................. 28

E. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta ................................................ 29

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Di Pengadilan) ...... 29

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi (Di Luar Pengadilan)

................................................................................................ 31

F. Kerangka Pikir ............................................................................. 36

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ............................................................................. 38

B. Tipe Penelitian ............................................................................. 39

C. Pendekatan Masalah ..................................................................... 39

xi

D. Sumber dan Jenis Data ................................................................. 39

E. Metode Pengumpulan Data .......................................................... 40

F. Metode Pengolahan Data ............................................................. 41

G. Analisis Data .............................................................................. 41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemilik dan/atau Pemegang Hak Cipta Potret Berdasarkan

Undang – Undang Hak Cipta ....................................................... 42

1. Pemilik Hak Cipta Potret ...................................................... 43

2. Pemegang Hak Cipta Potret .................................................. 47

3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Potret .............................. 53

4. Pemegang Lisensi ................................................................. 54

B. Syarat Menjadikan Potret Sebagai Sarana Promosi atau Iklan .... 55

C. Sanksi Hukum Apabila Sebuah Karya Cipta Potret digunakan

Tanpa Hak .................................................................................... 60

V. PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................. 67

B. Saran ........................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah terjemahan resmi dari

Intellectual Property Rights. Berdasarkan subtansinya, HKI berhubungan dengan

benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta,

rasa, dan karsa manusia.1Hak Cipta muncul sebagai bagian yang tidak terpisahkan

Hak Kekayaan Intelektual yang bergerak di bidang seni, sastra, dan ilmu

pengetahuan dimunculkan untuk memotivasi dan mendorong kreativitas pencipta

yang hal ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ruang

lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.2

Perkembangan hak cipta secara internasional pada dasarnya dapat dilihat melalui

beberapa konteks sistem negara yang berbeda. Dapat dilihat dari konteks

ketatanegaraan, apakah negara itu menganut Common LawataupunEropa

Continental.3Konsep hak cipta dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan

dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin").

1 Tomi suryono Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu.

Yogyakarta. 2010. Hlm 2. 2 Arif Lutviansori, Hak cipta dan perlindungan Folklor di Indonesia, Graha

Ilmu.Yogyakarta 2010. Hlm 59. 3Ibid.

2

Hak cipta pertama diberikan di Inggris, berdasarkan keputusan kerajaan pada

tahun 1556. Melalui keputusan tersebut, hak ekslusif terkait penerbitan buku

diserahkan ke tangan penerbit bukan pengarang yang mencakup hak untuk

mengkontrol penerbitan dan penjualan buku yang berlaku selamanya. Hak

tersebut berakhir pada tahun 1694, para pengusaha tersebut mengajukan bantuan

ke parlemen karena perusahaan tersebut menghadapi kompetisi terkait penerbitan

buku.4

Undang-Undang Hak Hipta (selanjutnya disebut UUHC) diberlakukan di

Indonesia sebelum merdeka, saat itu pemerintah Belanda yang membawa dan

memperkenalkannya pada tanggal 23 September 1912 dengan diundangkannya

Auteurswet, yang di latar belakangi dengan terciptanya Konvensi Bern pada tahun

1886 yang bertujuan untuk melindungi hak cipta di wilayah bagian Eropa.5

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih

dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal

II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 45)

Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142

Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Setelah 37 tahun Indonesia merdeka,

Indonesia sebagai negara berdaulat mengundangkan suatu Undang-Undang

nasional tentang hak cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia

memutuskanuntuk mencabut Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912

dan sekaligus mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak

cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. undang-

4 Tomi Suryono Utomo, Opcit., hlm 6.

5Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi

Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56.

3

undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan Auteurswet 1912 namun

disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.6 Sebagai upaya

pembangunan hukum nasional, Penyusunan UUHC No. 6 Tahun 1982 pada

dasarnya merupakan tonggak awal pembangunan sistem HKI nasional di

Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan individualistik, kelahiran UUHC nyaris

tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru sewaktu UUHC direvisi tahun 1987. Yang

merupakan sumber penolakannya adalah kebijakan pemerintah dalam

mengembang sistem hukum nasional HKI, khususnya Hak Cipta yang dinilai

kurang tepat waktu dan lemah aspirasi.7

Dalam perjalanannya UUHC terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. UUHC yang pertama adalah UU

No. 6 Tahun 1982 lalu diubah menjadi UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun

1997, UU No. 19 Tahun 2002 dan kemudian yang terakhir UU No. 28 Tahun

2014. Semua undang-undang ini dibuat dan disempurnakan semata-mata untuk

melindungi hak dari para pencipta atas karya yang ia hasilkan.Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta adalah undang-undang yang mengatur

secara khusus tentang perlindungan Hak Cipta di Indonesia yang di sahkan pada

tanggal 16 Oktober 2014.

Hak cipta yang di lindungi di Indonesia adalah hak cipta dalam bentuk ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra.Salah satunya potret, menurut UUHC yang

dimaksud potret adalah kaya cipta dalam bentuk gambar visual yang diciptakan

dengan media kamera yang objeknya adalah manusia.Lama sebelum alat pemotret

6 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta. Citra Aditya. Bandung, 2010. hlm 32.

7 Henry soelistyo, Hak Cipta Tanpa Moral. Rajawali Pers. Jakarta 2011. Hlm 45.

4

ditemukan, orang sudah lebih dulu melukis termasuk melukis manusia. Awalnya,

hanya para bangsawan dan orang kaya yang dapat membuat lukisan diri mereka

diabadikan. Seiring berjalannya waktu, lukisan potret itu lebih banyak menangkap

wajah para kelas menengah, keluarga, dan teman-teman mereka. Sementara hari

ini, lukisan potret sudah menjadi milik semua kalangan masyarakat, termasuk

dalam pemerintahan dan perusahaan. Bahkan cukup mudah menemukan para

pelukis potret menawarkan jasanya di sisi-sisi jalan yang banyak dilalui oleh turis

maupun di tempat-tempat wisata.8

Di Mesir, lukisan diri sudah dibuat sejak jaman purbakala. Kebanyakan yang

dilukis adalah para penguasa ketika itu dan para dewa dan dibuat di atas batu,

logam, atau kristal. Sementara di Cina, lukisan potret sudah ada sejak 1000 tahun

sebelum masehi. Dari beberapa sumber kesusastraan, ditemukan bahwa

kebanyakan mereka tidak melukis wajah, tapi membuat patung wajah. Socrates

adalah salah satu tokoh yang sempat dibuatkan patung, dan AlexanderAgung

ketika itu mulai memasukkan patung kepala manusia sebagai gambar dalam mata

uang logam.9

Fotografi berasal dari bahasa Inggris: photography, yang berasal dari kata dalam

bahasa Yunani yaitu Photos : cahaya dan Grafo : Melukis. Fotografi adalah proses

melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi berarti proses

atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan

merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka

8 Anonim, Pengertian dan sejarah singkat fotografi. Dalam https://kelasfotografi.word

press .com di akses pada tanggal 23 Februari 2018 pada pukul 17:19 wib. 9 Anonim, Sejarah potret, dalam https://id.wikipedia.org di akses pada 1 desember 2017,

pukul 14:30 wib.

5

cahaya. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Alat paling populer untuk

menangkap cahaya ini adalah kamera. Pada abad ke-3 SM Aristoteles dan

seorang ilmuwan Arab Ibnu Al Haitam (Al Hazen) pada abad ke-10 SM, yang

berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal

sebagai kamera. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia, Giambattista della

Porta menyebut ”camera obscura” pada sebuah kotak yang membantu pelukis

menangkap bayangan gambar. Nama kamera obscura diciptakan oleh Johannes

Kepler pada tahun 1611.

Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah

tenda, dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Didalam tenda sangat

gelap kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa, yang membentuk gambar

keadaan di luar tenda di atas selembar kertas.10

Berbagai penelitian dilakukan

mulai pada awal abad ke-17 ,seorang ilmuwan berkebangsaan Italia Angelo Sala

menggunakan cahaya matahari untuk merekam serangkaian kata pada pelat

chloride perak. Tapi ia gagal mempertahankan gambar secara permanen. Sekitar

tahun 1800, Thomas Wedgwood, seorang berkebangsaan Inggris bereksperimen

untuk merekam gambar positif dari citra pada kamera obscura berlensa, hasilnya

sangat mengecewakan. Humphrey Davy melakukan percobaan lebih lanjut

denganchlorida perak, tapi bernasib sama juga walaupun sudah berhasil

menangkap imaji melalui kamera obscura tanpa lensa.11

Akhirnya, pada tahun 1824, seorang seniman lithography Perancis, Joseph

Nicephore Niepce (1765-1833), setelah delapan jam mengexposed pemandangan

10

Ibid. 11

Anonim, sejarah munculnya kamera digital, dalam http://www.infocreativemedia.com,

diakses pada tanggal 3 Desember 2017,pukul 10:00 wib.

6

dari jendela kamarnya, melalui proses yang disebutnya Heliogravure (proses

kerjanya mirip lithograph) di atas pelat logam yang dilapisi aspal, berhasil

melahirkan sebuah gambar yang agak kabur, berhasil pula mempertahankan

gambar secara permanen. Ia melanjutkan percobaannya hingga tahun 1826, inilah

yang akhirnya menjadi sejarah awal fotografi yang sebenarnya. Foto yang

dihasilkan itu kini disimpan di University of Texas di Austin, AS.12

Pada Tahun 1839 merupakan tahun awal kelahiran potret dengan media fotografi.

Pada saat itu, di Perancis potret atau dalam bahasa Prancisnya dikenal dengan

potrey, yang dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan

teknologi. Saat itu, rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa

dibuat permanen.Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga pata tanggal

tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis, Louis-

Jacques Mande’ Daguerre (1787-1851) dinobatkan sebagai orang pertama yang

berhasil membuat foto yang sebenarnya: sebuah gambar permanen pada lembaran

plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama satu setengah

jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri (neon). Proses ini

disebut daguerreotype.13

Januari 1839, Daguerre sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu. Akan

tetapi, Pemerintah Perancis berpikir bahwa temuan itu sebaiknya dibagikan ke

seluruh dunia secara cuma-cuma. Fotografi kemudian berkembang dengan sangat

cepat. Melalui perusahaan Kodak Eastman, George Eastman mengembangkan

fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera boks yang

12

Ibid. 13

Ibid.

7

praktis, sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan

lensa, shutter, film dan kertas foto.14

Tahun 1950, untuk memudahkan pembidikan pada kamera Single Lens Reflex

maka mulailah digunakan prisma (SLR), dan Jepang pun mulai memasuki dunia

fotografi dengan produksi kamera Nikon yang kemudian disusul dengan Canon.

Tahun 1972 kamera Polaroid temuan Edwin Land mulai dipasarkan. Kamera

Polaroid mampu menghasilkan gambar tanpa melalui proses pengembangan dan

pencetakan film. Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk

menghasilkan gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa lightmeter. Setelah

mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur

intensitas cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO Speed),

Diafragma (Aperture), dan Kecepatan Rana (Speed). Kombinasi antara ISO,

Diafragma & Speed disebut sebagai pajanan (Exposure). Di era fotografi digital

dimana film tidak digunakan, maka kecepatan film yang semula digunakan

berkembang menjadi Digital ISO.15

Pada era media sosial seperti sekarang potret menjadi hal vital bagi kehidupan,

munculnya media social seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, dan lain –

lain dan hal ini semenjadikan potret yang seharusnya menjadi milik pribadi, dapat

di konsumsi ataupun dimiliki khalayak umum. Dan hal inilah yang memicu

penyalahgunaan potret, seperti promisi. Di era digital seperti sekarang, potret

sebagai karya ciptaan rentan menjadi persoalan hukum. Tanpa pengetahuan

hukum, kelalaian dari hanya sekali klik pada keyboard bisa berujung bui atau

14

Anonim, Pengertian dan perinsip serta sejarah dunia fotografi, dalam

http://www.digitografi.com , di akses pada tanggal 23 Februari 2018 pada pukul 17:36 wib. 15

Ibid.

8

denda milyaran rupiah. Karena persoalan potret merupakan hal yang cukup vital

karena karya cipta potret memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, apalagi

apabila potret tersebut merupakan wajah dari seorang yang cukup dihargai seperti

politisi, public figur, ataupun seorang model.

Salah satu kasus yang dialami tim kampanye kandidat Presiden Prabowo yang

menggunakan karya potret seorang jurnalis Rully Kesuma (ciptaan tahun 1993)

tanpa izin pada pertengahan tahun 2014, Steven Rusli dijadikan tersangka oleh

Subid Ekonomi Polda Jatim karena penggunaan foto Ani Yudhoyono untuk

brosur pada tahun 2013.16

Kemudian sebuah kasus terjadi di Jakarta, dimana PT.

Unilever Indonesia yang mempotret seorang ibu bernama Joice saat berkunjung

ke Unilever untuk mengambil mesin cuci, yang merupkan hadiah dari PT.

Unilever.Sebelum di potret Joice menolak, namun PT. Unilever Indonesia

bersikeras dengan mengatakan potret Joice digunakan hanya sekedar untuk

dokumentasi saja.Kenyataanya potret Joice di gunakan sebagai sarana promosi,

berupa baleho.Kemudian Joice tak terima potret dirinya digunakan sebagai

kepentiangankomersial dan menuntut PT. Unilever Indonesia ke Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat.17

Contoh lainnya penulis menemukan sebuah kasus yang terjadi di Surabaya,

seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Siloam Surabaya. Pihak RS Siloam

mengambil potret dirinya yang sedang berada di Laboratorium, kemudian

potretnya di gunakan sebagai model iklan untuk mempromosikan RS Siloam di

16

Anonim, pasang foto ani yudhoyono di brosur pria ini dimeja hijaukan, dalam

ttps://news.detik.com/beritajawatimur 22oktober2014. di aksespada hari jum’at 23 Februari 2018,

Pada pukul 17:55 wib. 17

Anonim, PT. Unilever Tbk Digugat Rp. 13,5 Miliar Gara – gara Iklan Detergen Rinso,

dalam http://www.tribunnews.com . Diakses pada hari senin 26 Februari 2018. Pukul 16:05 wib.

9

cetak pada brosur dan di koran tanpa sepengetahuan dokter tersebut. Kemudian

karena merasa di rugikan, dokter menuntut pihak RS atas dasar pelanggaran hak

cipta.18

Contoh kasus diatas, hanya sebagian kecil dari pelanggaran hak cipta atas hasil

atau karya cipta potret di indonesia. Maka dari latar belakang tersebut, penulis

berkeinginan untuk menelitiPerspektif undang-undang hak cipta terhadap

penggunaan potret sebagai sarana promosi suatu produk.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar tidak terjadi penyimpangan dan

perluasan masalah dari apa yang di teliti, maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah:

1. Siapakah yang disebut pemilik dan/atau pemegangPemilik hak cipta potret

berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?

2. Bagaimana syarat-syarat sebuah karya cipta potret agar dapat digunakan

sebagai sarana promosisehingga tidak melanggar hak dari pemilik

danpemegang hak cipta?

3. Apakah Sanksi hukum apabila sebuah karya cipta potret digunakan tanpa hak?

Lingkup dari penulisan ini adalah pada hukum perdata umumnya terutama bidang

hak cipta dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan pada

rumusan masalah, maka penulis membatasi pembahasan mengenaipenggunaan

potret sebagai sarana promosi di tinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

18

Andi Saputra, Dokter Dijadikan Model Iklan Tanpa Izin, RS Siloam Dihukum Rp. 200

Juta 16 Agustus 2011. Diakses pada hari minggu 25 Februari 2018. Pukul 10:00 wib.

10

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penulisan ini

adalah untuk mengetahui :

1. Pemilik dan/atau pemegang hak cipta dan pemegang lisensi hak cipta potret

berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

2. Syarat-syarat sebuah karya cipta potret agar dapat digunakan sebagai sarana

promosi sehingga tidak melanggar hak dari pemegang pemilik dan atau pemilik

hak cipta.

3. Sanksi hukum apabila sebuah karya cipta potret digunakan tanpa hak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengembang ilmu pengetahuan dibidang hukum hak kekayaan

iltelektual khususnya mengenai hak cipta potret.

2. Kegunaan Praktis

1) Sebagai sumber informasi bagi pembaca khususnya mengenai

penggunaan potret sebagai sarana promosi.

2) Sebagai bahan bacaan atau referensi bagi peneliti, mahasiswa dan

masyarakat dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai penggunaan

potret sebagai sarana promosi.

3) Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal

penggunaan potret sebagai sarana promosi.

11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Istilah hak

cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut common law yaitu copyright,

di Perancis dikenal droit d’aueteur sedangkan di Jerman dikenal urheberecht. Di

Inggris, penggunaan istilah copyright dikembangkan untuk melindungi penerbit,

bukan untuk melindungi si pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi

perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta diperluas,

tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya.19

Hak cipta dikategorikan dalam hak mutlak atas suatu benda atau biasa disebut

sebagai hak kebendaan, dalam hal ini Hak cipta termasuk dalam golongan benda

bergerak tak berwujud. Hak cipta merupakan hak yang berdiri sendiri yang

dibedakan dengan hak atas kekayaan perindustrian

Menurut pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hak cipta bukanlah

merupakan hak kebendaan dalam lingkup hak-hak yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun hak cipta dapat digolongkan sebagai

19

Endang Purwaningsih. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights.

Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 1

12

hak kebendaan karena memenuhi ciri-ciri pokok kebendaan. Hak cipta merupakan

hak kebendaan yang diatur dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual(HKI).20

Menurut Patricia Loughlan, pengertian hak cipta adalah bentuk kepemilikanyang

memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan

memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam

kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta

rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak

melalui penerbitan.21

Pengertian hak cipta menurut McKeoug dan Stewart, hak cipta adalah suatu

konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk

memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru

hasil karyanya tersebut.22

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai

arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan

hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang

diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah

daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.23

Dalam UUHC, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.Pencipta ialah seorang atau beberapa orang yang

20

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981. Hukum Perdata : Hukum Benda, Yogyakarta:

Liberty. Hlm. 25. 21

Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO dan Hukum

HKI Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006, hlm 135. 22

Ibid. 23

Loc.cit. hlm160.

13

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang

bersifat khas dan pribadi.Ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk

nyata.Pada umumnya dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (economic right)

dan hak moral (moral right) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak

untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa

keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya

tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan

lisensi yang diberikan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak cipta mengandung hak moral adalah hak

yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta. Hak

moral ini melekat pada pribadi dari si pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan

dari pencipta karena bersifat kekal dan pribadi. Sifat pribadi ini menunjukkan ciri

khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan juga untegritas yang di

miliki pencipta. Kekal berarti bahwa melekat pada pencipta selama hidup bahkan

setelah meninggal dunia.

Pada dasarnya yang dilindungi oleh UUHC adalah pencipta yang atas inspirasinya

menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya

di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk

dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir

diharuskan untuk mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian

sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat

14

pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (alter-

ego) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu

ciptaan yang dilindungi hak cipta.

2. Dasar Hukum Hak Cipta

UU HC di berlakukan di Indonesia sebelum merdeka, saat itu pemerintah Belanda

yang membawa dan memperkenalkannya Pada tanggal 23 September 1912

dengan diundangkannya Auteurswet, yang di latar belakangi dengan Terciptanya

Konvensi Bern 1886 yang melindungi Hak cipta di wilayah bagian Eropa.24

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih

dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal

II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 45),

Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.Kemudian 37 tahun Indonesia merdeka,

Indonesia sebagai negara berdaulat mengundangkan suatu UU nasional tentang

Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan

untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan

sekaligus mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak

Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-

Undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan Auteurswet 1912 namun

disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.25

24

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi

Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56. 25

Opcit, hlm 57.

15

Dalam Perjalanannya UUHC ini terus mengalami perubahan agar sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan zaman. UUHC yang pertama adalah UU No. 6

Tahun 1982 lalu di ubah menjadi UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997,

UU No. 19 Tahun 2002 dan kemudian yang terakhir UU No. 28 Tahun

2014.Semua undang – undang ini di buat dan di sempurnakan semata–mata untuk

melindungi hak dari para pencipta atas karya yang ia hasilkan.Undang–Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah undang–undang yang mengatur

secara khusus tentang perlindungan Hak Cipta di Indonesia yang di sahkan pada

tanggal 16 Oktober 2014 (selanjutnya disebut UUHC).

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

kepentingan di lain pihak.26

Menurut Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam

perlindungan Hak Cipta, yaitu:

1) Doktrin Publisitas (Right of Publicity).

2) Making Available Right dan Merchandising right.

3) Doktrin Penggunaan yang pantas (Fair use/ Fair dealing).

4) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (the Work Made for Hire Doctrine).

5) Perlindungan (Hak) Karakter.

26

Rita Teresia, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan

Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet, Skripsi, Program Sarjana Hukum

Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10

16

6) Pengetahuan Tradisional (traditional Knowledge); dalam lingkup keterkaitan

Hak Cipta.

7) Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; software

free, copyleft, open source. 27

Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan

dengan ungkapan sederhana. Intinya,setiap orang harus diakui dan berhak

memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari

seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam

perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau

kemampuan intelektual manusia.28

Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum

lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan

John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum

Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu

perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu

adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat.

Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.29

Karena pada

dasarnya setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan

dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana,

perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas

dantidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang

obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan

27

Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di

Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 24. 28

Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 21 29

Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai

Implementasi, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 11.

17

benar(Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia).

Menurut Imam Trijono bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan

hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan

ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun

kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh

perjanjian ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, berbunyi:30

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu

ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan

ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak

untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku

tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud

benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli

Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang

ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak

memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari

pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli

30

Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia,

Bandung, 2010, hlm 14.

18

tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif

pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak

dengan cara memberikan lisensi. Pasal 9 ayat 2 Trips menyatakan “Perlindungan

hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide,

prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya”.31

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya Copyright for Librarians menyatakan bahwa

yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan

melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah

dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan

gagasan.Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan

perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta.

Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan

bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan

keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya

yang bersifat pribadi.32

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah

memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan

perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

a. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua

hasil karya tulis lain.

31

Tim Lindsley,dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung,

2006, hlm. 105. 32

Rachmadi Usman, op.cit., hlm. 121.

19

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan.

4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

kaligrafi, seni pahat, patung, kolase.

7. Karya seni terapan.

8. Karya arsitektur.

9. Peta.

10. Karya seni batik atau seni motif lain.

11. Karya fotografi.

12. Potret.

13. Karya sinematografi.

14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi

ekspresi budaya tradisional.

16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

dengan Program Komputer maupun media lainnya.

17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli.

18. Permainan video.

19. Program Komputer.

20

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri

dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.Perlindungan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang

tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk

nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya UUHC juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang

dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 UUHC adalah

sebagai berikut:

1. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan

"typholographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk

penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi

warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan

menampilkan wujud yang khas.

2. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi

yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu

pengetahuan lain.

3. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya

cipta yang bersifat utuh.

4. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur

warna dan bentuk huruf indah. kolase adalah komposisi artistik yang dibuat

dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan

pada permukaan sketsa atau media karya.

21

5. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan

seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi

kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada

suatu produk.

6. Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan,

gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket

bangunan.

7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang

berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada

suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun

non digital.

8. Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa

kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai

nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi

warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa

Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun

ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer,

inovatif, dan terus dikembangkan.

9. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan

kamera.

10. Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving

images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita

yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat

dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau

22

media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop,layar lebar,

televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh

bentuk audiovisual.

11. Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi

karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari

pilihanyang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi: (Pasal 41 ayat (2) UUHC)

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan , digambarkan , dijelaskan, atau

digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan

fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga

negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato

pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab

suci atau simbol keagamaan (Pasal 42UUHC).

Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah:

1. Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan satra

2. Ciptaan yang tidak orisinil

3. Ciptaan yang bersifat abstrak

23

4. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum

5. Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak

Cipta.

4. Subjek Hak Cipta

Subyek Hak Cipta adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir

suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan

atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sementara Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau

orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Yang

dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar

Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen

Kehakiman; dan orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan

sebagai pencipta (Pasal 5). Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian

tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai

Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh

ciptaan itu atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya (Pasal 6).

Negara memegang Hak Cipta atas karya peningkatan pra sejarah, sejarah dan

benda budaya nasional lainnya. Negara juga memegang Hak Cipta terhadap luar

negeri atas ciptaan berikut : hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama,

seperti cerita, hkayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi,

tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh Negara

(Pasal 10). Bila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum

24

diterbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk

kepentingan penciptanya (Pasal 10 ayat 1).

5. Objek Hak Cipta

Objek dari hak cipta bisa dilihat dari bentuknya, bentuk ciptaan yang merupakan

hak cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ciptaan yang

dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, ciptaan yang di

lindungi adalah buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya

tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato,

dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk

kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa

teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomime,seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta,

seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir,saduran, bunga rampai,

database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

B. Pendaftaran Hak cipta

Secara teori hak cipta timbul dengan sendirinya baik saat seseorang

mendeklarasikan karya ciptaannya, seperti seorang penyanyi yang menyanyikan

lagunya di radio, televisi dan lain sebagainya, ataupun seorang penulis yang

menuliskan karya tulisannya yang ia tuliskan di koran, majalah dan lain

25

sebagainya dan hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No. 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Namun secara praktik untuk menghindari

berbagai macam masalah hukum seperti sengketa maka ada baiknya seorang

pencipta mendaftarkan karya ciptaanya. Berikut merupakan manfaat Pencatatan

hak cipta:

1. Antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin;

2. Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;

3. Alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan kita oleh pihak lain yang

dilakukan tanpa hak.

Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan, dapat

dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu :

1. Secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri,

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM

di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940.

2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia di seluruh Indonesia.

3. Melalui Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Prosedur pencatatan hak cipta sama untuk semua jenis ciptaan, yang berbeda

hanyalah lampiran contoh ciptaannya. Pencatatan dapat dilakukan dengan melalui

permohonan. Menurut Pasal 67 UUHC Dalam hal Permohonan diajukan oleh:

1. Beberapa orang yang secara bersama-sama yang hak atas suatu ciptaan atau

produk Hak Terkait.Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang

membuktikan hak tersebut.

26

2. Badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan

hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus

dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

Kemudian apabila oprmohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan

melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa. Berikut

bagaimana tatacara pendaftaran hak cipta berdasarkan Pasal 66 UUHC

1. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan

secara tertulis dalam bahasa ndonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta,

pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik

dan/atau non elektronik dengan:

a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya.

b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait.

c. membayar biaya.

Dalam hal pemeriksaaan dalam pendaftaran hak cipta dilakukan oleh

menteri.Dalam hal ini menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan

yang telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66 dan

Pasal 67.Pemeriksaan dimaksudkan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak

Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan

Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual

lainnya. Keputusan menerima atau menolak permohonan wajib diberikan dalam

27

waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

permohonan.

Apabila permintaan permohonan diterima maka Menteri menerbitkan surat

pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. Daftar umum

Ciptaan memuat:

1. Nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak

terkait

2. Tanggal penerimaan surat permohonan;

3. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana

4. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.

Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilihat oleh setiap

Orang tanpa dikenai biaya.

C. Pembatalan Pendaftaran Hak cipta

Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dapat dibatalkan

karena:

1. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta,

pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

2. Lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60

ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61.

3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai

pembatalanpencatatan ciptaan atau produk hak terkait.

4. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan

keamanan negara, atauperaturan perundang-undangan yang penghapusannya

dilakukan oleh Menteri.

28

D. Masa Berlaku Hak Cipta

Sesuai dengan Prinsip Hak Cipta yaitu Jangka waktu perlindungan hak cipta

bersifat terbatas. Dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta, Hak Cipta

mempunyai jangka waktu perlindungannya. Pada dasarnya Undang-undang Hak

Cipta mengenal tiga ketentuan jangka waktu perlindungan. Hal ini diatur dalam

Pasal 62 sampai pasal 63 UUHC yaitu sebagai berikut:

a. Jangka Waktu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah penciptanya

meninggal dunia. Ciptaan yang memperoleh perlindungan selama life time

plus 50 tahun ini adalah jenis-jenis ciptaan yang asli dan bukan karya turunan

atau derivatif. Diantaranya, buku dan semua karya tulis lain, lagu, atau musik

atau drama atau drama musikal, tari, koreografi, lukisan dan karya seni rupa

dalam segala bentuknya. Apabila ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih

maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir

dan berlangsung 50 tahun berikutnya.

b. Jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Jenis-

jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi Program

Komputer, sinematografi, fotografi, database dan hasil karya

pengalihwujudan. Ketentuan ini juga berlaku bagi ciptaan yang dimiliki oleh

badan hukum. Demikianm pula hak cipta atas perwajahan karya tulis atau

typographical arrangement yang dihitung sejak pertama kali diterbitkan.

Perlindungan selama 50 tahun juga berlaku terhadap ciptaan-ciptaan yang

Hak Ciptanya dipegang oleh negara karena ciptaan tersebut tidak diketahui

penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Demikian pula ciptaan yang

telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau penerbitnya.

29

c. Tanpa Batas Waktu. Perlindungan abadi merupakan pengecualian dari prinsip

jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas. Perlindungan abadi ini

diberikan untuk folklore atau cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat yang

menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu,

kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan hasil karya seni lainnya.

Hak cipta atas ciptaan-ciptaan seperti ini dipegang oleh negara. Perlindungan

secara tanpa batas waktu juga berlaku terhadap Hak Moral sebagaimana

diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu agar nama

Pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

E. Penyelesaian Sengketa Hak cipta

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur. Yang

petama jalur non litigasi atau jalur litigasi. Jalur non litigasi atau biasa disebut

alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution(ADR) hal ini

tertuang jelas dalam UUHC Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: penyelesaian

sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan melalui alternatif penyelesaian

sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Perlu untuk diketahui bahwa Dalam hal ini

UU APS dan Arbitrase hanya menyelesaikan perkara perniagaan saja dalam hal

ini tertera dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang APS dan

Arbitrase.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Di Pengadilan)

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam desain industri melalui litigasi atau

pengadilan diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desain Industri

yang menjelaskan bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi

30

dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu pemegang hak desain

industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang

dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang

diberi hak desain industri. Dikecualikan pemakaian desain industri untuk

kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan

yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Dalam Pasal 46 gugatan tersebut berupa gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian

semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 gugatan tersebut diajukan

kepada Pengadilan Niaga. Pasal 40 yang menyebutkan bahwa terhadap putusan

Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat

dimohonkan kasasi. Perlu diketahui bahwa terdapat 4 (empat) badan lingkungan

peradilan, yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Dajamal Pengadilan Niaga termasuk

dalam Peradilan Umum yang menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara

perdata mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan serta berhubungan dengan

kewenangan pengadilan yang akan mengadililinya. Ada 2 (dua) macam

kewenangan pengadilan yang diatur oleh hukum acara, yaitu kewenangan absolut

dan kewenangan relatif.

Kewenangan absolut adalah kewenangan atribusi kekuasaan berbagai jenis badan

peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya. Sedangkan kewenangan relatif adalah distribusi

31

kekuasaan badan peradilan sejenis untuk memiliki kewenangan menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana. Artinya inisiatif

mengajukan perkara (gugatan) berada pada pihak yang merasa haknya dilanggar

oleh pihak lain yang kemudian disebut Penggugat. Sedangkan yang diajukan ke

pengadilan karena dianggap melanggar hak Penggugat disebut Tergugat. Baik

Penggugat maupun Tergugat dapat saja berbentuk orang perseorangan, tetapi juga

dapat berbentuk badan hukum.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui

alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian

sengketa melalui non litigasi atau diluar pengadilan dalam Undang-Undang

Desain Industri diatur dalam Pasal 47 yang menyatakan bahwa selain

penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian.

Pasal 47 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan alternatif

penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang

dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

a. Negosiasi

Sengketa yang terjadi dalam desain industri dapat juga diselesaikan melalui

negosiasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Desain

Industri, negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Negosiasi adalah cara

32

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

bersengketa atau kuasanya secara langsung pada saat negosiasi dilakukan, tanpa

keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

Para pihak yang bersengketa atau kuasanya yang secara langsung melakukan

perundingan atau tawar-menawar, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan

bersama. Para pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan dengan berdiskusi

atau bermusyawarah terlebih dahulu agar kepentingan-kepentingan dan hak-hak

terakomodir menjadi kepentingan/kebutuhan bersama para pihak yang

bersengketa. Pada umumnya kesepakatan dituangkan secara tertulis.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak

luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang

bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa

secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu

menyelesaikan sengketa melalui mediasi ini disebut dengan Mediator. Pihak

mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap

sengketa yang terjadi antara para pihak, melainkan hanya berfungsi untuk

membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa.

Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari pihak Mediator diharapkan dapat

mengefektifkan proses negosiasi diantara para pihak yang bersengketa. Selain

harapan yang tergantung kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari

pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah sudah sangat

membantu penyelesain sengketa yang terjadi antara para pihak tersebut. Proses

33

penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif bagi sengketa-sengketa yang

melibatkan banyak pihak atau masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui

mediasi.Masyarakat tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau sendiri-sendiri

ke pengadilan dalam menyelesaikan perkaranya.

c. Konsiliasi

Selanjutnya penyelesaian sengketa desain industri yang dapat dilakukan oleh para

pihak yang bersengketa untuy menyelesaikan sengketanya adalah dengan cara

melibatkan pihak ketiga kedalam sengketa, dan pihak ketiga tersebut adalah pihak

yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan

menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Penyelesaian

sengketa dengan cara ini disebut juga dengan konsiliasi. Konsiliasi pada

praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan

dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pihak ketiga tersebut adalah

Konsiliator. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki

kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil.

Sedangkan, pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut

memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan

yang diambil.33

d. Arbitrase

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

33

Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung,

PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 47-48.

34

Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun, tidak semua sengketa perdata

dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa membatasi penyelesaian sengketa perdata

melalui arbitrase, Pasal 5 tersebut menyatakan bahwa:

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa

yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan

perdamaian.” Penjelasan dalam Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud dengan ruang lingkup

hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

1) Perniagaan.

2) Perbankan.

3) Keuangan.

4) Penanaman Modal.

5) Industri.

6) Hak Kekayaan Intelektual.

Sengketa yang terjadi dalam desain industri dapat diselesaikan melalui arbitrase,

hal ini karena desain industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang

termasuk dalam bidang perdagangan. Dalam Undang-Undang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan negeri tidak berwenang untuk

35

mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal

ini diperlukan agar posisi lembaga arbitrase makin kuat sehingga bila terjadi beda

pendapat atau sengketa yang mungkin timbul dalam suatu hubungan hukum

tertentu akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Berdasarkan Pasal 60

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa putusan

arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para

pihak. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

memberikan penjelasan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase berbeda

dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih

dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa

melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan

kembali.

Skema Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Hukum Kekayaan

Intelektual

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

ADR dan Arbitrase

(Undang–Undang Nomor

30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Niaga

36

F. Kerangka Pikir

Setiap hak diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang dalam hal ini Hak Cipta

Potret diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Dalam hal penggunaan

potret dalam sebuah promosi atau iklan hal ini perlu diketahui lebih jelas sipakah

yang disebut pemilik dan/atau pemegang hak ciptaagar nantinya tidak menjadi

sebuah masalah karena dalam sebuah karya cipta melibatkan beberapa pihak

selain pencipta itu sendiri. Dalam hal menjadikan menjadikan sebuah karya cipta

potret sebagai sarana promosi terdapat syarat-syarat yang mengaturnya agar

sebuah karya cipta potret tidak melanggar hak dari pihak-pihak yang memiliki hak

atas potret yaitu pemilik dan/atau pemegang hak cipta potret. Menjadikan karya

cipta potret sendiri harus mendapat izin dari pihak-pihak tersebut, karena hak

ekonomi atas ciptaan hanya dimiliki pemilik dan pemegang hak cipta, hak

tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC.Selain hal tersebut peneliti juga

PEMILIK DAN/ ATAU PEMEGANG

HAK CIPTA POTRET

SANKSI HUKUM APABILA POTRET

DIGUNAKAN TANPA HAK

SYARAT KARYA CIPTA POTRET DAPAT

DIJADIKAN SARANA PROMOSI SEHINGGA

TIDAK MELANGGAR HAK PEMILIK DAN/

ATAU PEMEGANG HAK CIPTA

HAK POTRET

37

melakukan studi empiris yaitu dengan cara wawancara dengan pihak yang

bergelut dibidang periklanan dengan menggunakan media potret.

Kemudian dilakukan study mengenai sanksi hukum yang didapat apabila sebuah

karya cipta potret digunakan tanpa hak. Dengan demikian para pelaku bisnis

periklanan yang menggunakan karya cipta potret dapat melakukan kegiatan

promosinya tanpa melanggar hak dari pemilik dan/atau pemegang hak cipta

potret serta tidak melanggar aturan serta undang-undang yang berlaku.

38

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori,

sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi,

konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal formalitas dan kekuatan yang

mengikat suatu undang – undang, serta bahasa hukum yang digunakan, serta

mengkaji aspek terapan serta implemensinya.34

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi

untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya

hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum

empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan

bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu

masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.35

Dalam hal ini Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya

merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya

34

Abdulkadir Muhammad, Metode penelitian Hukum. PT. Citra Bakti 2004, hlm 101. 35

Ibid

39

penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu

masyarakat.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu untuk

memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai penggunaan potret

sebagai sarana promosi di tinjau dari UUHC.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedekatan secara

normatif terapan yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti berbagai ketentuan

yang berkaitan dengan masalah dan bahan berupa literature mengenai hak cipta

potret. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan

mewawancarai model dan salah satu media masa mengenai penggunaan potret

sebagai sarana promosi.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:36

36

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13.

40

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a. Undang – UndangNo. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

b. Transkip wawancara dengan narasumber.

c. Surat perjanjian (Model Release) antara objek potret dan fotografer/ media

masa terkait kepemilikan hak cipta potret.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan

bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami

bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai hokum kekayaan

intelektual khususnya hak cipta dan norma-norma hukum yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi,

petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum

sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa

serta pencarian melalui browsing.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah:

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta di butuhkan dalam

penelitian hukum normatif.37

2. Studi dokumen, yaitu pengkajian dokumen perjanjian antara objek potret dan

fotografer/ media masa terkait kepemilikan hak cipta dan dokumen lain dalam

37

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 81

41

penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan Putusan Mahkamah Agung

Nomor : 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

F. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:38

1. Pemeriksaan data, yaitu mengkoreksi data, apakah data yang terkumpul sudah

cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang

terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian ini.

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis

sehingga mudah dipahami, dan diinterpretasikan.

3. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika

bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara

komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek

sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan

data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam

analisis.39

38

Ibid., hlm.126. 39

Ibid., hlm. 127.

67

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilik hak cipta potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang hak cipta adalah model yang yang dijadikan objek potret yang mana

wajahnya terlihat dalam hasil karya cipta.Sementara pemegang hak cipta

potret adalah orang yang berhak menguasai sebagian hak cipta potret hal

tersebut dapat terjadi berdasarka dua Situasi situasi tersebut antara lain:

a. Potret dibuat oleh pribadi (Model) dan hanya diperuntukan ataupun

digunakan atas kepentingan pribadi sehingga baik hak moril ataupun

ekonominya tidak mengalami pengalihan.

b. Potret yang dilakukan atas dasar permintaan, baik permintaan pribadi

(model), permintaan fotografer ataupun permintaan instansi atau agensi.

Pertama, potret dibuat atas permintaan pribadi (model) maka pemegang

hak ciptanya adalah pribadi (model).

Kedua, potret dibuat atas permintaan fotografer maka pemegang hak

ciptanya adalah fotografer.........................................................................

Ketiga potret dibuat atas dasar permintaan instansi/agemsi, maka status

pemegang hak cipta potret tersebut menjadi milik instansi. Dalam situas

68

Kedua dan ketiga status pemegang hak cipta dimiliki berdasarkan kepada asas

kepatutan dan kesepakatan bersama (perjanjian). Hal ini dibenarkan oleh

Pasal 16 UUHC ayat (2) yaitu pemegang hak cipta dapat beralih berdasarkan

perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang.

2. Syarat sebuah karya cipta potret dapat dijadikan sarana promosi tau iklan

antaralain:

a. Mendapat izin dari orang yang wajahnya tertera dalam potret, pemilik,

pemegang atau ahli warisnya hal ini berdasarkan Pasal 12 UUHC, izin

tersebut dapat berupa perjanjian ataupun model relase.

b. Iklan tersebut tidak menimbulkan unsur merugikan orang lain misalnya,

terdapat unsur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka

penggunaan potret tersebut sebagai iklan produk merupakan perbuatan

melawan hukum dan pelanggaran hak cipta (Pasal 113 UUHC)

3. Di dalam hak cipta dikenal ada dua jenis sanksi hukum yaitu, sanksi hukum

pidana dan sanksi hukum perdata.

a. Pengaturan terkait sanksi pidana tedapat pada,Pasal 12 UUHC, Pasal 113

UUHC, Pasal 114 UUHC, Pasal 115 UUHC, Pasal 120 UUHC.Yang

mana menentukan sanksi pidana maksimal yang di jatuhkam apabila

seseorang melanggar hak cipta adalah penjara 10 tahun dan/atau denda

Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

b. Dalam hukum perdata, terdapat dalam Pasal 1365 Pasal 1367

KUHPerdatayang mana mengharuskan seseorang untuk mengganti

kerugian.

69

B. Saran

Saran yang diberikan dalam penulisannya ini diantaranya adalah:

1. Perlu diadakan pemberitahuan secara masif dari Dirjen HKI terkait potret

kepada masyarakat, karena masalah hak cipta potret sangat rentan terjadi

pelanggaran di masyarakat.

2. Para pelaku ataupun pengguna potret sebagai media promosi hendaknya

meminta izin dari pemilik ataupun ahli waris dari pemilik potret dengan cara

tertulis sehingga nantinya dapat meminimalisir permasalahan yang

berkemungkinan akan timbul dikemudaian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Purba, Afrillyana Banda, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati. 2006. TRIPs-

WTO dan Hukum HKI Indonesia. Jakarta, PT Rineka Cipta.

Arief, Alda Nawawi. 2012. Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam

Peraturan Perundangundangan. Semarang, Pustaka Magister.

Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Syahrani, H. Riduan. 2009. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung,

PT. Citra Aditya Bakti.

Jened, Rahmi. 2010. Hukum Hak Cipta. Bandung,Citra Aditya.

Lindsley, Tim, dkk. 2006. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung,

PT. Alumni.

Lutviansori, Arif. 2010. Hak cipta dan perlindungan Folklor di Indonesia, Graha

Ilmu.Yogyakarta

Margono, Suyud. 2010. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung,

Nuansa Aulia.

Monle Lee & Carla Johnson, 2004. Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan dalam

Perspektif Global: Terjemahan. Jakarta, Prenada Media.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Metode penelitian Hukum. PT. Citra Bakti

Kaligis,O.C. 2012. Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta. Bandung, PTAlumni.

Purwaningsih, Endang. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property

Rights.Bogor, Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1994 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentar Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor, Politea.

Arinanto,Satya dan Ninuk Triyanti. 2001 Memahami Hukum Dari Kontruksi

Sampai Implementasi. Jakarta, PT RajaGrafindo.

Soelistyo, Henry. 2011.Hak Cipta Tanpa Moral. Jakarta, Rajawali Pers.

Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji, 2012. Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sofwan, Sri Masjchoen. 1981. Hukum Perdata : Hukum Benda, Yogyakarta,

Liberty.

Subekti dan Tjitrosoedibio. 1980. Kamus Hukum. Jakarta, Pradnya Paramita.

Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni.

Syarifuddin, 2012. Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta. Bandung,

Alumni.

Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan

dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung,PT Alumni.

Utomo, Tomi Suryo. 2010. Hak Kekayaan Intelektual di Era

Global.Yogyakarta,Graha Ilmu.

Jurnal

Dumilah,Awengi Retno. Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional. Skripsi.

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Puspitarani, Eva. Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang

Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undangundang No. 19

Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas

Jember (UNEJ) 2015.

Paserangi,Hasbir.Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di

Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Fakultas Hukum UII Vol. 18

Oktober 2011.

Teresia,Rita. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas

Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet.

Skripsi. Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Aribitrase dan Penyelesaian

Sengketa Alternatif.

Laman ( Website)

Andi Saputra, Dokter Dijadikan Model Iklan Tanpa Izin, RS Siloam Dihukum

Rp. 200 Juta 16 Agustus 2011. Diakses pada tanggal 25 Februari

2018,pukul 10:00 wib.

Anonim, Pengertian dan sejarah singkat fotografi dalamhttps://kelasfotografi.

Wordpress.com. Diakses pada tanggal 23 Februari 2018, pukul 17:19 wib.

Anonim, Sejarah potret dalam https://id.wikipedia.org. Diakses pada tanggal

1 desember 2017, pukul 14:30 wib.

Anonim, sejarah munculnya kamera digital, dalam http://www.infocreativemedia.

com. Diakses pada tanggal 3 Desember 2017, pukul 10:00 wib.

Anonim, Pengertian dan perinsip serta sejarah dunia fotografi, dalam

http://www.digitografi.com. Diakses pada tanggal 23 Februari 2018, pukul

17:36 wib.

Anonim, pasang foto ani yudhoyono di brosur pria ini dimeja hijaukan, dalam

ttps://news.detik.com/beritajawatimur 22oktober2014. Diaksespada tanggal

23 Februari 2018, pukul 17:55 wib.

Anonim, PT. Unilever Tbk Digugat Rp. 13,5 Miliar Gara-gara Iklan Detergen

Rinso, dalam http://www.tribunnews.com. Diakses pada tanggal 26 Februari

2018, pukul 16:05 wib.

Anonim, Penggunaan kata dan/atau, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id. Diakses

pada tanggal 24 Februari 2018, pukul 02:40 wib.

Anonim, Pemilik dan atau pemegang hak cipta,

dalamwww.hukumonline.com.Diakses pada tanggal 1 Desember 2017,

pukul 13:03 wib.