panduan rpjmdes uu no 6 ( rev 3).pdf

Upload: andang-andang

Post on 07-Aug-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    1/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA 

    PANDUAN PENYUSUNAN RPJM

    DESA

    MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN

    BERKEADILAN SOSIAL

    MUSTIKA AJI S.Pd

    PERENCANAAN

    PENGANGARAN MONITORINGDANEVALUASI

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    2/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    PANDUAN PENYUSUNAN

    RPJM -DESA 

    MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN

    BERKEADILAN SOSIAL 

    MUSTIKA AJI

    O81 391 016 316

    [email protected]

    MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-

    UNDANG DESA 

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    3/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Kata Pengantar

    Buku Panduan ini merupakan salah satu dari seri penguatan kapasita masyarakat dan

    pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Salah satu

    agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun

    sistem perencanaan yang berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan Gender yang

    dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untukmensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur.

    Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa

    Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya

    dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan

    Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a.

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b.

    Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

    waktu 1 (satu) tahun.

    Denga semakin besarnya dana yang mengucur ke desa perencanaan desa menjadi sesuatu yang

    sangat urgen untuk dilakukan desa karena dengan perencanaan ini implementasi pembangunan

    di tingkat desa menjadi tepat sasaran dan terukur. Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “ 

    Buku Panduan Penyusunan RPJM Desa “ ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian

    kami dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dalam rangka

    mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

    Namun demikian Buku Panduan ini belumlah menjadi Panduan yang sempurna sehingga

    dalam penbggunaan Panduan ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan

    peraturan-peraturan daerah yang ada.

    Kebumen , Pertengahan Desember 2014

    Mustika Aji

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    4/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR   …………………………………………………..  i

    DAFTAR ISI ……………………………………………………………….  ii

    DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ………………………………  iv

    BAB I PENDAHULUAN 

    Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Desa 2

    Perencanaan dan Penganggaran Desa Yang Berpihak Pada

    Rakyat Miskin

    3

    Penyusunan RPJM Desa Yang Pro Poor dan Berkeadilan

    Gendrer

    4

    Dasar Hukum 5

    BAB II PERSIAPAN MENYUSUN RPJM DESA 6

    2.1. Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa 7

    2.2. Pokja RPJM Desa 8

    2.3. Penguatan kapasitas Pokja RPJM Desa 9

    BAB III PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN 11

    3.1. Sosialisasi Arah Kebijakan Kabupaten 11

    3.2. Kajian dan Pencermatan Arah Kebijakan Kabuapten 12

    BAB IV KAJIAN DESA PARTISIPATIF 14

    4.1. Pengkajian dan Pemutakhiran Data Desa 14

    4.2, Pengalian Gagasan Masyarakat 18

    4.3. Pelaporan Kajian Desa 33

    BAB V MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA 54

    Musyawarah Desa RPJM-Desa 54

    BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA 57

    Penyusunan Rancangan RPJM -Desa 57

    BAB VII MUSRENBANG RPJMDes 64

    Musrenbang RPJMDes 64

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    5/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    BAB VIII PENYEBARLUASAN RPJMDes 68

    Sosialisasi RPJMes 68

    Lampiran

    1.  Contoh Format Format Kajian Desa

    2.  Contoh Perdes RPJM Desa

    3. 

    Contoh Naskah RPJM Desa

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    6/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    DAFTRAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN  

    Istilah Singkatan Pengertian

    Anggaran Pendapan dan

    Belanja Desa

    APB Desa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas

    dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan

    Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan

    Desa

    Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah

    APBD rencana keuangan tahunan

    pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

    Daerah.

    Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Nasional

    APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan

    disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan

    dengan Peraturan Pemerintah

    Arah Kebijakan Keuangan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada

    pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan

    efisien.

    Angka Partisipasi Kasar APK perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan

    tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk

    kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam

    persentase.

    Badan Permusyawaratan

    Desa

    BPD Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam

    penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur

    penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

    Diagram Kelembagaan merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan

    masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa

    (dan lingkungannya)

    Delegasi Dusun orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili semua unsur

    yang ada ditingkat dusun.

    Indikator Kinerja Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau

    kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran

    atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan

    Kelompok Kerja Pokja Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah

    pekerjaan dalam waktu tertentu

    Kalender Musim alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan

    masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah

    yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak dasar dan

    terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

    Kekerasan Dalam Rumah

    Tangga

    KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, 

    yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

    secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

    tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

    pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

    hukum dalam lingkup rumah tangga

    Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

    satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari

    pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiridari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang

    berupa personil (sumber daya manusia), barang modal

    termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

    beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai

    masukan dari ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output )

    dalam bentuk barang/jasa.

    http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perempuanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Seksualhttp://id.wikipedia.org/wiki/Seksualhttp://id.wikipedia.org/wiki/Seksualhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Seksualhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    7/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Lembaga Swadaya

    Masyarakat

    LSM sebuah organisasi  yang didirikan oleh perorangan ataupun

    sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan

    pelayanan kepada masyarakat  umum tanpa bertujuan untuk

    memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

    Lokakarya Desa Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku

    pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil

    musyawah dusun ditingkat desa

    Lembaga Ketahanan

    Masyarakat Desa

    LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam

    pembangunan yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah

    Masalah antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan

    dengan apa yang seharusnya diharapkan

    Musyawarah Dusun Musdus wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun

    untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun

    di tingkat dusun 

    Menentukan Peringkat

    Masalah

    suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang

    dihadapi dengan methode dan teknik tertentu.

    Menentukan Alternatif

    Tindakan Yang Layak

    serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab

    dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan

    pemecahan masalah

    Musyawarah Perencanaan

    Pembangunan

    Murenbang  forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara

     partisipatif oleh

     para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan

    untuk mengatasi

     permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak

    hasil musyawarah) untuk

    menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu)

    tahunan.

    Musyawarah Perencanaan

    Pembangunan Desa

    Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara

    partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak

    berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan

    pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk

    menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1

    (satu) tahunan.

    Misi sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan

    baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah

    ditetapkan dan disepakati.

    Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

    Pemerintahan Desa.

    Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

    penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

    pengawasan keuangan Desa.

    Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

    yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

    sumber daya yang tersedia.

    Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat

    untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan.

    Perencanaan

    Pembangunan Desa

    adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa

    yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan

    sumber daya yang tersedia.

    Perencanaan

    Pembangunan Desa

    Partisipatif

    adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap

    tahapan dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya

    didominasi oleh kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan

    http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    8/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    semua unsur masyarakat, terutama warga miskin, perempuan

    dan anak serta kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat

    aktif.

    Perencanaan

    pembangunan desa yang

    berpihak kepada kelompok

    miskin

    adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan

    kelompok miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok

    miskin

    Potensi Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa yang mungkin

    dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

    Penyebab Masalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi

    timbulnya masalah

    Pengelompokan Masalah suatu kegiatan untuk menghimpun /mendaftar, memeriksa

    kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah

    dalam bidang dan sector / urusan

    Profil Desa gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi

    data dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat

    perkembangan Desa .

    Program penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu

    atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang

    disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

    misi.

    Peraturan Desa Perdes peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

    bersama Kepala Desa.

    Peraturan Daerah Perda adalah Peraturan Perundang-undangan  yang dibentuk oleh

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dengan persetujuan

    bersama Kepala Daerah

    Sumber Daya Manusia SDM Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang

    dimiliki individu

    Sksetsa Desa gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan

    dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun

    sumber daya lainnya. Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah

    alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan

    dengan keadaan sumber daya pembangunan, penyebab dan

    potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah

    Visi suatu gambaran menantang tentang masa depan yangberisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi

    Pemberdayaan

    Kesejahteraan Keluarga

    PKK suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah,

    dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya

    keluarga yang sejahtera.

    unit pelaksana teknis dinas UPTD unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas

    melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

    kegiatan teknis penunjang

    http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    9/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 PENGANTAR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 

    Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam

    pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

    Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga yang

    akan menyelenggarakan program/rencana kerja tersebut. Perencanaan

    pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

    bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang

    bersangkutan.

    Menurtut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa wajib mempunyai perencanaan yang

    matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip –

    prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas. Perncanaan pembangunan desa disusun

    secara berjangka meliputi:

    a. 

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

    b.  Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah

    Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

    waktu 1 (satu) tahun.

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

    ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya

    dokumen perencanaan di Desa.

    Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan

    membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin dan

    berkeadilan gender yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya

    perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan

    secara terencana dan terukur. Dari dokumen perencanaan tersebut kemudian disusun

    Anggaran dan Belanja Desa ( APB Desa ).

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    10/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Proses Perencanaan Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan

    akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan

    baik.

    1.2. PERENCANAAN DAN PENGGARAN DESA YANG BERPIHAK KEPADA

    RAKYAT MISKIN DAN BERKEADILAN GENDER.

    Selama ini dalam perencanaan dan penganggaran desa belum mencerminkan ,

    keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan berketidakadilan gender. Diperlukan

    komitmen semua pihak dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

    pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di desa

    agar berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender.

    Perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan

    berkeadilan gender mempunyai setidaknya mempunyai ciri sebagai berikut :

    1.  PartisipanWarga miskin dan laki laki dan perempuan menjadi partisipan dalam semua

    proses perencanaan, penganggaran dan monitoring.

    2.  Penggunaan Data Terpilah Antara Perempuan dan Laki-laki 

    Data dan indikator terpilah antara perempuan dan laki-laki merupakan

    persyaratan yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan

    penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin, perempuan dan anak.

    3. 

    Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan yang Berperspektif Kepada KelompokMiskin, Perempuan dan Anak 

    Penjaringan aspirasi dilakukan menggunakan metode/teknik yang

    memungkinkan perempuan, anak, serta kelompok marjinal lain untuk dapat

    turut memberikan pendapat dan gagasan terkait dengan berbagai per

    masalahan pembangunan yang berpengar uh (berdampak) bagi kehidupan

    mereka.

    4. 

    Program/kegiatan Berperspektif kemiskinan dan beradilan gender. 

    Penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan berdasarkan permasalahan / Isu

    strategis kemiskinan dan ketidak adilan gender

    5.  Alokasi Anggaran 

    Adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan anggaran untuk

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    11/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    menyelesaikan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Dengan hal tersebut

    maka maka masyarakat miskin, laki laki dan perempuan menjadi penerima

    manfaat anggaran

    Tabel 2

    1.3. PENYUSUNAN RPJM DESA YANG PRO POOR DAN BERKEADILAN

    GENDER. RPJM Desa sebagai dokumen Perencanaan Strategis di tingkat desa disusun berdasarkan

    kebutuhan riel masyarakat dan dengan memperhatikan kebijakan kebijakan di tingkat

    supra desa. Dalam menyusun RPJM Desa hendaknya didasarkan pada hal hal berikut :

    •Warga miskin, Laki laki danPerempuan menjadi partisipan

    dalam proses penyusunanya•Aspirasi warga miskin,

    perempuan dan laki lakiterakomodasi dalam anggaran

    •Adanya alokasi untukpengurangan kemiskinan danmenyelesaikan ketimpangan

    gender.

    •  Warga miskin, Laki laki danPerempuan menjadi

    partisipan dalanPelaksanaan pembanguan

    •Warga miskin, Laki laki danperempuan menjadipenerima manfaatpembangunan

    •Warga miskin, Perempuan danLaki Laki menjadi partisipandalam proses penyusunanya

    •Menggunakan data pilah gender

    •Masalah / Isu yang digalimerupakan permasalahankemiskinan dan ketimpangangender yang menjadi dasarintervensi

    • Warga miskin ,perempuan dan lakilaki terlibat dalammonitoring danevaluasi.

    Monitoring danevaluasi

    Perencanaan

    ( RPJM Desa

    dan RKP Desa )

    Penganggaran( APB Desa )

    PelaksanaanPembangunan

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    12/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    a.  pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian

    masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

    b.  partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam

    proses pembangunan;

    c.  berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara

    serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya

    masyarakat miskin;

    d.  terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan

    diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;

    e.  akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat

    dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada

    masyarakat;

    f.  selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang

    optimal;

    g.  efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi

    sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;

    h.  keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus

    berjalan secara berkelanjutan;

    i.  cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan

    menampung aspirasi masyarakat;

     j.  proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara

    berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;

    k.  dan penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian

    informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari

    peserta musyawarah perencanaan.

    1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM -Desa

    Penyusunan RPJM Desa melalui beberapa tahapan sebagai berikut

    a.  Pembentukan tim penyusun RPJM -Desa;

    b.  Pengacuan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

    c.  Pengkajian keadaan desa;

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    13/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Tahapan pengkajian Desa adalah sebagai berikut :

    1.  Pekajian dan Pemutakhiran Data Desa

    2.  Penggalian Gagasan

    3.  Pelaporan pengkajian desa

    d.  Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa;

    e.  Penyusunan rancangan RPJM Desa;

    f. 

    Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka

    penyusunan RPJM Desa; dan

    g.  Penetapan RPJM Desa.

    1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJM Desa

    1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

    2.  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional;

    3.  Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

    Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

    4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

    Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional

    Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

    5.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

    6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan;

    7.  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

    8.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

    Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

    9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

    Daerah;

    10.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

    Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;

    11.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber

    dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    14/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    BAB II

    PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DESA

    2.1. SOSIALISASI RENCANA PENYUSUNAN RPJM DESA 

    a. Pengertian Sosialisasi

    Sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah upaya pemerintah desa untuk

    menyampaikan informasi, pemahaman serta respon balik dari masyarakat terhadap

    rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau terhadap peristiwa yang sedang, akan

    terjadi dan atau telah terjadi terkait dengan rencana Penyusunan Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang diselenggarakan dalam

    musyawarah desa. 

    b. Tujuan

    1. 

    Warga masyarakat memahami tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan,

    manfaat dan resikonya ketika desa tidak memiliki RPJM Desa;

    2.  Warga masyarakat memahami tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat,

    Tim/Pokja yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan

    dalam Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif kemiskinan dan berkeadilan

    gender;

    c. Metode

    Ceramah dan Tanya Jawab

    d. Keluaran

    1.  Warga masyarakat termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses

    penyusunan RPJM Desa.

    2.  Terbentuknya Pokja/Tim Perencanaan Desa.

    3.  Tersusunnya jadwal kegiatan, tahapan, metode dan Pihak yang harus terlibat

    dalam Penyusunan RPJM Desa.

    4.  Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang, Daftar Hadir,

    Notulen, Berita Acara dan Foto Kegiatan.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    15/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    a.  Peserta

    1.  Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD)

    2.  Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

    3.  Lembaga Adat

    4. 

    Tim Penggerak PKK Desa/Kelompok Perempuan

    5.  Rukun Tetangga/Rukun Warga

    6.  Karang Taruna

    7.  Kelompok Anak/Pemerhati Anak

    8.  Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

    9. 

    Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

    10.  Masyarakat/Warga Miskin

    b.  Narasumber

    1. 

    Kepala Desa2.

     

    Kecamatan

    3.  LSM dan pihak lain yang berkepentingan

    c.  Sumber Dana

    1.  APB Desa

    2.  Swadaya

    3.  Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat

    d.  Proses:

    1.  Acara dibuka oleh pemandu (sekdes), diawali dengan doa pembuka dan

    pengantar tentang tujuan kegiatan. Selanjutnya Pemandu acara mempersilahkan

    Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan pengantar.

    2.  Kepala Desa memberikan pengantar tentang tujuan kegiatan Sosialisasi dan

    menjelaskan tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan, manfaat dan resikonya

    ketika desa tidak memiliki RPJM Desa

    3. 

    Kepala Desa, menjelaskan tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat, Tim/Pokja

    yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam

    Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif Kemiskinan, gender dan anak;

    4.  Kepala Desa memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan saran,

    usul atau pertanyaan;

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    16/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    5. 

    Kepala desa memandu pembentukan pokja secara partisipatif:

    6.  Dokumentasikan proses dan hasilnya;

    7.  Acara ditutup dengan menyampaikan kesimpulan hasil pertemuan sosialisasi dan

    diakhiri dengan doa penutup

    2.2. POKJA /TIM PENYUSUN RPJM Desa

    a. Persyaratan Pokja / Tim

    1.  Memiliki kemauan, komitmen dan kepedulian terhadap perencanaan

    pembangunan desa.

    2. 

    Kritis terhadap usulan program dan arah kebijakan umum tentang desa dan

    daerah.

    3.  Mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

    4.  Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat,

    keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marjinal, anti dominasi, anti

    diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum secara menyeluruh.

    5.  Mampu memimpin forum pertemuan desa secara dialogis dan partisipatif.

    6.  Mampu bekerjasama dalam tim.

    7.  Pembentukan Pokja dilakukan secara musyawarah.

    b. Jumlah dan Keanggotaan Pokja / Tim

    Jumlah tim paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 orang terdiri dari unsur ;1.  Kepala Desa selaku

    2.  Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya

    3.  Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

    4.  Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Warga Miskin, Unsur Perempuan, Unsur anak/

    Pemerhati anak

    c. Tugas Pokja / Tim

    1. 

    Melakukan pertemuan /rapat pokja

    2.  Membentuk Tim Pemandu

    3.  Mengidentifikasikan peserta dan mengundang peserta

    4.  Menyusun Jadwal dan Agenda

    5.  Menyiapkan Bahan dan Peralatan

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    17/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    6.  Membuat Dokumentasi proses (Daftar hadir, berita acara,foto, notulen, dll) dan

    Dokumentasi Hasil : (Naskah draf Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

    d. Pembentukan Pokja / Tim

    1.  Pembentukan Pokja RPJM Desa dilakukan secara Musyawarah (Partisipatif)

    2.  Pokja RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

    e. Struktur Pokja / Tim

    1.  Pengendali

    2.  Penanggungjawab

    3.  Ketua

    4.  Sekretaris

    5.  Anggota

    2.3. PENGUATAN KAPASITAS POKJA RPJM DESA

    a. 

    Peserta Pelatihan

    Anggota Pokja RPJM Desa

    b.  Fasilitator Pelatihan

    1. 

    Unsur kecamatan

    2.  Fasilitator/pendamping program

    3.  LSM

    c.  Tempat Pelatihan

    Idealnya diselenggarakan di desa dan dihindari di tempat mewah

    d. 

    Penyelenggara Pelatihan

    Pemerintah, Program, LSM dan lebih baik apabila diselenggarakan sendiri oleh

    desa

    e.  Pendanaan

    Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, dana Program , LSM dan APB Desa

    Syarat/Kriteria Fasilitator :

      Memiliki kemampuan memfasilitasi yang partisipatif

      Memahami perencanaan partisipatif di tingkat desa

      Memahami tentang kemiskinan, gender dan hak-hak anak

      Mempunyai pengalaman dalam mendampingi masyarakat desa

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    18/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    f.  Waktu

    Pelatihan sebaiknya dilakukan setelah sosialisasi dan sebelum pelaksanaan musdus

    selama 4 hari

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    19/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    BAB III

    PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

    Dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun

    perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

    perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pokja/Tim

    Penyusun RPJM-Desa setelah mendapatkan penguatan kapasitas hal yang dipertama dilalukan

    adalah melakukan pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Hasil pemcermatan

    ini selanjutnya menjadi panduan dan rujukan dalam proses penyusunan RPJM-Desa. Langkah-

    langkah pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah sebagai berikut :

    a. Mengikuti Sosialisasi arah kebijakan pembangunan kabupaten

    Pokja / Tim Penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi Arah Kebijakan PembangunanKabupaten yang diselanggarakan SKPD terkait.

    Arah kebijakan pembangunan kabupaten yang di sosialisasikan kepada desa, sekurang-

    kurangnya meliputi:

    1.  rencana strategis kabupaten/kota;

    2.  rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

    3.  rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

    4. 

    rencana tata ruang dan rencana wilayah kabupaten/kota; dan5.  rencana pembangunan kawasan perdesaan.

    b. Pencermatan dan Kajian arah kebijakan pembangunan kabupaten

    Setelah mengikuti Sosialisasi Pokja/ Tim penyusunan RPJM Desa melakukan Pencermatan dan

    kajian arah kebijkana pembangunan kabupaten dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

    berikut :

    1.  Lakukanlah pencermatan arah kebijkana pembangunan kabupaten dengan saksama

    2. 

    Indentifikasikan dan cata rencana program dan kegiatan pembangunankabupaten/kota yang akan masuk ke Desa. yang akan masuk ke Desa.

    3.  Setelah semua teridentifikasikan, kajilah rencana program dan kegiatan pembangunan

    kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa mana yang sesuai dengan kebutuhan dan

    potensi yang ada di desa. Hasil indentifikasi masukanlah dalam format berikut ini.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    20/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Contoh Format

    Identifikasi Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa

    No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan

    4.  Daftar semua rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang

    akan masuk ke Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa

    5.  Kelompokanlah Rencana program dan kegiatan yang akan masuk kedesa kedalam

    bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan

    kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

    Contoh Format

    Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyenggaraan

    Pemerintahan

    No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan

    Contoh Format

    Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pelaksanaan

    Pembangungan

    No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    21/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Contoh Format

    Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pembinaan

    masyarakat

    No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan

    Contoh Format

    Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyelenggaraan

    Pemerintahan

    No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    22/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    BAB IV

    KAJIAN DESA SECARA PARTISIPATIF

    Pasal 117 PP No 43 menyebutkan bahwa RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan

    kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Dalam rangka

    mempertimbangkan kondisi objektif Desa Poka / Tim Penyusunan RPJM-Desa melakukan pengkajian

    keadaan Desa secara partisipatif. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

    a. pengkajian ulang dan pemutakhiran data Desa;

    b. penggalian gagasan masyarakat; dan

    c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

    1.  PENGKAJIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DESA

    a.  Pengertian Data

    Kata data berasal dari DATUM yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai

    untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistic

    b.  Jenis Data

    1.  Menurut sifatnya

      Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka.

      Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka

    2.  Menurut cara memperolehnya

      Data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi

    langsung dari obyeknya. Misalnya data pengukuran trafik.

      Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan diolah oleh

    pihak lain

    c.  Syarat data yang baik diantaranya adalah : 

    1.  Data harus obyektif (sesuai dengan keadaan sebenarnya)

    2.  Data harus mewakili (representatif)

    3. 

    Data harus up to date

    4.  Data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan

    d.  Pentingnya data dalam perencanaan

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    23/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang

    ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang

    tersedia. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan

    cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut

    beberapa ahli ekonomi, penggunaan paling penting dari data atau disebut juga indikator

    pembangunan adalah untuk menyediakan target-target perencanaan

    e.  Tujuan Pengumpulan dan analisa data

    1. 

    Agar RPJM Desa sesuai dengan kondisi dan fakta yang terjadi desa sehingga dapat

    dicegah terjadinya suatu perencanaan yang ambisius sehingga susah dilaksanakan.

    2.  Alat kontrol terhadap pelaksanaan atau implementasi RPJM Desa tersebut agar

    bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang

    terjadi untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan atau koreksi.

    3.  Dasar evaluasi dari hasil kerja akhir. Apakah hasil kerja akhir yang telah ditargetkan

    bisa dicapai 100%, 90% atau kurang. Kalau target tidak tercapai faktor-faktor apa

    yang menyebabkannya

    f.  Kebutuhan Data Untuk Penyusunan RPJM Desa 

    Tabel 5

    No Aspek /Sektor Data / Indikator

    1 Kewilayahan Penggunaan Lahan

    2 Kependudukan Laju Pertumbuhan Pendudukan, Kepadatan penduduk,

    Rasio bayi berakte kelahiran, Kepemilikan akta kelahiran

    per 1000 penduduk

    3 Pendidikan Angka Putus sekolah, Angka Melanjutkan, APK, Buta

    Huruf

    4 Kesehatan Kematian Bayi, Kematian Balita, Kematian Ibu

    Melahirkan, Cakupan imunisasi, Cakupan pertolongan

    persalinanoleh tenaga kesehatan yang

    memiliki kompetensi kebidanan,

    5 Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    24/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    6 Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB

    7 Permukiman % Rumah Sehat, % Rumah Tidak Layak Huni, % Rumah

    yang memiliki jamban keluarga, Rumah tangga

    pengguna listrik

    8 Kemiskinan % kemiskinan, sebaran kemiskinan

    9 Infrastruktur

    Dasar

    Rasio Jaringan Irigasi, Proporsi panjang jaringan jalan

    dalam kondisi baik, Drainase dalam kondisi baik

    10 Lingkungan % Lahan Kritis, Cakupan pemenuhan air bersih, Tempat

    Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

    11 Gender % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa,

    Partisipasi perempuan di lembaga

    kemasyarakatan desa, Rasio KDRT

    11 Kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

    12 Keamanan dan

    Ketertiban

    Jumlah kasus perkelahian, Jumlah Kasus Pencurian,

    Jumlah kasus Perjudian, Jumlah Kasus Pemakaian miras

    dan Narkoba

    13 Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

    g.  Sumber data

    1. 

    Profil Desa

    2.  Data Kemiskinan BPS

    3.  Buku Administrasi Desa

    4.  Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa

    h.  Analisa Data

    Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta

    menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca

    1.  Analisis Kondisi Umum Desa

    Analisis kondisi umum desa bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan

    gambaran umum kondisi desa yang diperlukan untuk menunjang perencanaan

    pembangunan desa.

    2.  Teknik Analisis Kondisi Umum Desa

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    25/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Menyatakan suatu fakta dan permasalahan dari suatu aspek yang dianalisis dapat

    dilakukan dengan cara:

    a.  Perbandingan antar waktu;

    Tabel 6

    Contoh Tabel Perrbandingan Antar Waktu

    URAIAN 2008 2009 2010 2011

    % Penolong Balita Tenaga Kesehatan

    Angka Kematian Bayi ( IMR )

    Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )

    Cakupan Imunisasi

    Balita Gisi Buruk

    b.  Perbandingan dengan standar yang berlaku (Kabupaten, Propinsi,

    Nasional);

    Tabel 7

    Contoh Tabel Perbandingan Antara Desa dengan Kabupaten

    Uraian Desa Kabupaten Keterangan

    % Penolong Balita Tenaga

    Kesehatan

    Angka Kematian Bayi ( IMR )

    Angka Kematian Ibu

    Melahirkan ( MMR )

    Cakupan Imunisasi

    Balita Gizi Buruk

    Dll

    c.  Perbandingan dengan desa lainnya.

    Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta

    dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar,

    dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    26/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    2.  PENGALIAN GAGASAN MASYARAKAT

    Pengkajian keadaan Desa melalui penggalian gagasan dilakukan untuk menemukenali

    potensi sumber daya Desa, pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang

    dihadapi Desa dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur

    masyarakat Desa sebagai sumber informasi. Pengalian gagasan dilakukan dalam forum

    musyawarah dusun dan lokakarya desa

    2.1.  MUSYAWARAH DUSUN

    a.  Pengertiaan

    1. 

    Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku

    pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan

    memilih delegasi dusun di tingkat dusun.

    2.  Delegasi dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili

    semua unsur yang ada ditingkat dusun

    b.  Tujuan

    1.  Menggali masalah dan penyebabnya terutama yang berkaitan dengan

    hak-hak dasar masyarakat yang ada di tingkat dusun berdasar profil

    desa.

    2.  Menggali potensi yang ada di tingkat dusun berdasar profil desa.

    3. 

    Memilih delegasi dusun

    c.  Keluaran

    1.  Tersusunya daftar masalah, penyebab dan potensi ditingkat dusun

    2. 

    Terpilihnya 3-5 orang sebagai delegasi dusun yang salah satunya

    unsur perempuan dan warga miskin untuk mengikuti Lokakarya Desa

    dan Musrenbang Desa.

    3.  Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang,

    Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Kegiatan, Sketsa Dusun,

    Syarat Delegasi :

    1. 

    Orang yang dinilai menguasai masalah dan potensi ditingkat dusun

    2.  Orang yang mampu mengawal hasil-hasil musdus

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    27/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan, Format 1, Format 2, dan

    Format 3

    d.  Metode

    1.  Curah Pendapat

    2.  Wawancara

    3.  (Simulasi)

    4.  Diskusi Kelompok

    e.  Alat Kajian Yang Digunakan 

    1.  Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Dusun

    2. 

    Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim3.

     

    Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram

    Kelembagaan

    f.  Pemandu

    Pemandu kegiatan musdus adalah Pokja RPJM Desa

    g.  Peserta

    1.  Perwakilan Wilayah RT /RW minimal 30 % dari jumlah KK:

      Unsur warga miskin

      Unsur perempuan

      Unsur anak

      Unsur masyarakat berkebutuhan khusus

    2. 

    Perkilan Perorangan

      Tokoh masyarakat

      Tokoh Agama

    3.  Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat dusun

    Catatan :

    1.  Khusus untuk kelompok anak disiapkan forum tersendiri.

    2.  Dapat menggunakan alat kajian yang lain sesuai kebutuhan.

    Catatan :

    Pokja dapat berbagi tugas dalam memfasilitasi musdus sesuai kondisi wilayah

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    28/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    4.  Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa (Pengurus RT/RW,

    Karangtaruna, PKK, dll)

    5.  Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut

    6.  Pemerintah Desa

    h.  Persiapan Musdus

    1.  Menyiapkan tempat yang memadai

    2. 

    Menyiapkan alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano,

    metaplan, isolatip dll)

    3.  Indentifikasi Calon peserta musdus

    4.  Menyebar undangan

    5.  Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

    6.  Menyiapkan Peta dasar, profil dan data potensi desa

    7.  Menyiapkan Pertanyaan Kunci

    8. 

    Menyiapkan Format masalah dan potensi

    9.  Menyiapkan Peta Dusun

    i.  Pelaksanaan Musdus

    1.  Kadus sebagai penyelenggara kegiatan Musdus

    2.  Pengisian daftar hadir peserta musdus.

    3.  Sambutan Penyelenggara Musdus ( Kadus )

    4.  Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta

    keluaran musyawarah dusun.

    5.  Pokja perencanaan Desa memfasilitasi penggalian masalah,

    penyebab dan potensi dusun dengan menggunakan tiga alat kajian

    (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan).

    TUGAS DELEGASI DUSUN

    1.  Membantu Pokja Perencanaan menyusun daftar masalah, penyebab dan

     potensi dusun berdasarkan hasil kajian yang disepakati.

    2.  Mengikuti lokakarya desa dan musrenbang RPJM Desa.

    3.  Menyampaikan hasil lokakarya dan musrenbang RPJM Desa kepada

    warga dusun.

    4.  Menyampaikan masalah dan potensi yang belum tergali dalam musdus

     pada lokakarya desa.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    29/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    6.  Pokja Perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil

    musayawah dusun.

    7.  Forum memilih dan menetapkan delegasi dusun.

     j.  Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Desa

    1.  Pengertian

    Sketsa desa adalah gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan

    dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya.

    Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah alat untuk menggali masalah,penyebab

    dan potensi yang ada di tingkat dusun.

    Hasilnya berupa masalah, Penyebab dan Potensi di Bidang penyelenggaraan

    Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

    kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

    2.  Tujuan

      Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya yang ada di dusun.

      Menggali/menjaring masalah,penyebab dan potensi pada Bidang

    penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

    pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

      Menggali/menjaring potensi yang ada di tingkat dusun

      Menyamakan presepsi dan menyepakati masalah, penyebab dan potensi

    yang ada di tingkat dusun.

    Catatan :

     

    Peserta Musdus dari Anak usia maksimal 18 th.

     

    Dapat dilakukan musdus khusus anak, perempuan dan warga miskinatau kelompok sektoral lainnya.

      Perlu delegasi dari kelompok sektoral ( Kelompok tani, Kelompok

    pedagang dll )

    Contoh Sumber daya :

    1. 

    sumber daya alam ( sawah, lahan, hutan, bebatuan dll )

    2. 

    sumber daya buatan/infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi,

    bangunan/gedung dll )

    3. 

    sumber daya manusia(ketrampilan, tingkat pendidikan, dll )

    4. 

    sumber daya social (nilai-nilai budaya/adat istiadat yang ada di dusun,

    keuangan )

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    30/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    3.  Teknik Penggunaan Sketsa Desa

    a.  Persiapan

      Tempat yang memadai

      Alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano, metaplan,dll)

     

    Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

      Peta dasar, profil dan data potensi desa

      Pertanyaan Kunci

      Format masalah dan potensi

     

    Peta dusun

    b.  Langkah-langkah membuat sketsa desa

      Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas

    wilayah Desa/Dusun.

      Ajaklah untuk membuat batas Desa/Dusun pada media yang tersedia.

      Menyepakati simbol/legenda dan ditulis/digambar pada pojok kiri

    bawah sketsa desa.

      Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam

    sketsa yang telah dibuat

      Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat

      Ajaklah peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperluka

    Masalah adalah : antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang

    seharusnya diharapkan

    Penyebab adalah : faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi timbulnya

    masalah

    Potensi adalah : Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    31/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    c.  Mewawancarai Sketsa Desa

      Pemandu menjelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Desa.

      Galilah pengertian tentang masalah, kebutuhan, keinginan,potensi,

    penyebab masalah, kemiskinan, hak-hak dasar, hak-hak anak, keadilan

    gender.

      Ajaklah peserta mewawancarai sketsa desa dengan cara mencermati

    dan menganalisa sketsa desa untuk mencari/menemukan masalah,penyebab dan potensi.

      Ketika menemukan masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana

    kapasitas masalahnya (berapa banyak, berapa panjang, berapa luas,

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    32/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    kegawatan, kemendesakan, dsb) kemudian rumuskan pernyataan

    masalahnya dan catat dalam Format 1 kolom masalah.

      Setelah ditemukan masalah, kemudian ajaklah peserta untuk

    mencari/merumuskan akar penyebab masalah tersebut dan catat dalam

    Format pada kolom penyebab masalah.

      Ajaklah peserta untuk menggali potensi, adakah potensi (SDA, Sosial,

    Fiskal, Lembaga) yang ada pada mereka dan lingkungannya yang dapat

    digunakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya. Bila ada catat

    potensi yang disepakati dalam format pada kolom potensi.

      Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai 

    Menggali Ketimpangan Gender Dengan Sketsa Desa

    Empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat

    1. 

    Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan

    perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.

    2. 

    Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut.

    Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?

    3. 

    Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap

    pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut

    4. 

    Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntunganmana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan

    menguntungkan untuk perempuan?

    Dalam mengunakan skesa desa setidaknya dapat di petakan akses dan control laki laki dan perempuan

    terhadap sumber daya yang ada. Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah

    pernyataan masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.

    Menggali Permasalahan Kemiskinan Dengan Sketsa Desa

      Kemiskinan adalah suatu situasi/kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang

    tidak terpenuhi hak hak dasarnya sehingga tidak dapat menyelenggarakan hidupnya sampai suatutaraf hidup yang dianggap bermartabat dan manusiawi

      Apabila hak-hak dasar belum terpenuhi (artinya kemiskinan masih terjadi), Hak-hak dasar yang harus

    s

    i,

      Sehingga dalam melakukan penggalian masalah dan potensi dengan sketsa desa masalah yang

    berkaitan dengan pemenuhan hak dasar harus menjadi prioritas untuk di temukan dirumuskan

    penyebabnya dan diidentifikasikan potensi yang ada untuk menyelesaikannya.

      Agar lebih mudah sebaiknya disiapkan terlebih dahulu list pertanyaan yang  berkaitan dengan

    pemenuhan hak hak dasar

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    33/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Contoh Format 1

    Masalah Penyebab dan potensi

    NO  MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI

    1 masyarakat kesulitan mengakses listrik

    (masih nyalur) sebanyak 48 KK

    1. 

    Belum ada jaringan 1. 

    Lahan

    2. 

    Pemdes

    3. 

    Masyarakat

    3 Ada 5 KK RTM di Rt 02/1 yang rumahnya

    tidak layak huni

    Pendapatan rendah,

    kepedulian pemerintah

    kurang

    LKD, Dinas terkait,

    tanah dan rumah

    4 Ada 20 KK RTM di Rt 02/1 belum punya

     jamban keluarga

    Kebiasaan buang air di sungai Rumah, LKD, PKK dan

    dinas terkait

    K.  Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim

    1.  Latar Belakang

    Dalam suatu pendataan tidak selalu suatu alat kajian dapat mengindentifikasi semua

     jenis data yang dibutuhkan. Setiap alat kajian yang digunakan mempunyai

    karakteristik yang tersendiri. Alat kajian kalender musim lebih banyak dapat

    menghimpun data yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang

    berkaitan dengan musim.

    2.  Pengertian

    Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan

    masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut

    pemenuhan hak dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

    3.  Tujuan

    Tujuan pengkajian keadaan desa melalui kelender musim adalah sebagai berikut :

    a.  Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar

    dan kesejahteraan masyarakat.

    Contoh masalah tersebut di antaranya sebagai berikut.

    -  Kekurangan pangan.

    Kekurangan air bersih.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    34/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    -  Banyak penyakit (infeksi saluran napas, diare, dan lain-lain).

    -  Rawan banjir.

    -  Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan hidup pokok.

    -  Kesempatan kerja kurang, dan seterusnya.

    b.  Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat, yaitu masa-

    masa tertentu dimana masyarakat menghadapi banyak masalah.

    4.  Informasi Yang Dapat Dihimpun Dari Kalender Musim

    Sesuai dengan tujuan pengkajian keadaan desa dengan kalender musim maka

    informasi yang dapat dihimpun meliputi hal-hal berikut :

    a. 

    Masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pangan,

    perumahan, sandang dan pendidikan.

    b.  Masa kritis pada musim tertentu, misalnya musim barat, timur, kemarau, hujan,

    pancaroba dan paceklik.

    5.  Langkah-langkah Pembuatan Kalender Musim

    a.  Jelaskan pada peserta musyawarah perencanaan tentang :

    1.  Tujuan pengkajian dengan kalender musim;

    2.  Cara pembuatan kalender musim; dan

    3.  Cara penggalian masalah, penyebab dan potensi dengan kalender musim.

    b.  Ajaklah peserta musyawarah perencanaan membuat kalender musim di kertas

    plano.1.

      Ajaklah peserta menyepakati musim apa saja yang selalu terjadi di desanya

    (musim kemarau, musim hujan, musim pancaroba dan/atau musim yang

    dikenal oleh masyarakat).

    2.  Ajaklah peserta untuk menentukan simbol untuk menilai sering dan

    tidaknya terjadi kejadian

    c.  Ajak peserta untuk membuat format kalender musim dengan simbol yang

    disepakati. 

    d.  Ajaklah peserta untuk menyepakati musim yang ada di desa tersebut

    dimulai dari bulan saat dilaksanakannya musdus.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    35/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    contoh

    format kalender musim.

    Masalah/

    Keadaan/

    Kegiatan 

    Hujan Pancaroba Kemarau

    Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    e.  Ajaklah peserta untuk menggali masalah yang berkaitan dengan hak dasar.

    Kemudian tuliskan di kolom 1 

    f.  Ajaklah peserta untuk menentukan kapan masalah itu terjadi. Kemudian

    berilah tanda pada kolom yang menunjukkan kapan masalah terjadi

    (kolom 2-13) dengan simbol. Semakin kritis/gawat/banyak maka semakin

    banyak jumlah simbolnya.

    g.  Lakukan hal demikian tersebut sampai semua kegiatan, masalah dan

    keadaan tergali.

    Contoh

    Format kajian kalender musim

    Hujan Pancaroba Kemarau

    Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst

    X  XX  XXX  XX  X 

    X  XX  XXX  X 

    X  XX  XXX 

    Keterangan :

    1. 

    Penentuan simbol-simbol (tanda-tanda) digunakan untuk memudahkan musyawarah

     perencanaan mengenali musim dan menentukan masa-masa kritis.

    2. 

    Simbol-simbol/tanda-tanda tersebut ditentukan oleh peserta musyawarah

     perencanaan sesui kesepakatan. Simbol-simbol dapat menggunakan ranting kayu,

    batu kerikil, biji-bijian dan lain-lain asal mudah dipahami.

    3. 

    Penentuan masa-masa kritis dinilai dengan tanda yang diberikan dalam waktu-waktu

    terjadinya masalah. Semakin banyak jumlah tanda mencerminkan semakin kritis,

     parah, gawat, atau seringnya masalah tersebut.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    36/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    CONTOH 

    FORMAT HASIL PEMETAAN KALENDER MUSIM

    NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI

    1 PADA MUSIM HUJAN DI SEMUA RT 

    DUSUN 1 MENGALAMI BANJIR 

    TIDAK ADA SALURAN

    PEMBUANGAN AIR 

    TENAGA, LKD

    2 DI MUSIM BANJIR DI SEMUA RT 

    DUSUN MENGALAMI WABAH

    PENYAKIT

    LINGKUNGAN KUMUH  LKD, POSYANDU,

    BIDAN DESA 

    3 PADA MUSIM PENGHUJAN TERJADI

    PENINGKATAN PENDERITA DEMAM

    BERDARAH 

    BANYAK GENANGAN AIR UNTUK

    TEMPAT BERKEMBANG BIAKNYA

    NYAMUK DEMAM BERDARAH 

    KADER KESEHATAN DESA 

    BIDAN DESA 

    POLINDES 

    PUSKESMAS

    4 PADA MUSIM KEMARAU UNTUK

    TANAM PALAWIJA KESULITAN AIR 

    SUMBER AIR TANAH MENURUN KELOMPOK TANI, UPT 

    PERTANIAN

    5 PADA WAKTU MUSIM PACEKLIK 19 

    KK  DI RW  III  KEKURANGAN

    PANGAN

    TIDAK MEMILIKI STOK PANGAN 

    GAGAL PANEN 

    KELOMPOK TANI,

    LUMBUNG 

    Kiat Menggali masalah dan potensi dari Kalender Musim

    a. 

    Tempelkan pada dinding gambar kalender musim yang telah terisi secara lengkap.

    b. 

    Tanyakan kepada peserta musyawarah perencanaan tersebut masalah-masalah yang terjadi

    pada masa kritis.

    1) 

    Tanyakan tentang banjir pada bulan Desember?

    o  Mengapa kebanjiran?

    o  Apa akibat banjir pada bulan Desember?

    o  Di mana lokasinya?

    2) 

    Tanyakan tentang kesehatan

    Gangguan kesehatan apa yang terjadi pada bulan Maret, Juli dan Desember

    ................. ?

    o  Siapa saja yang terkena penyakit?

    o  Di mana lokasinya?

    3) 

    Tanyakan tentang kesulitan pangan

    o  Kesulitan pangan apa yang terjadi di bulan Juli, ...........dsb?

    o  Siapa saja yang terkena?

    o  Di mana lokasinya?

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    37/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    6.  Saran Dalam Pembuatan Kalender Musim

    a.  Dalam penentuan musim, bahaslah musim apa saja yang dikenal sesuai dengan

    keadaan desa tersebut.

    b.  Pemberian “nilai” harus luwes 

      Tentukan nilai terendah dan tertinggi, misalnya nilai 1 rendah dan nilai 5 tinggi.

      Bandingkan musim yang lainnya dengan masalah/kegiatan/keadaan.

      Pemberian nilai sebaiknya dengan alat peraga seperti biji-bijian atau potongan

    karton kecil (2 cm x 2 cm) agar mudah untuk mengubahnya.

      Kalender musim yang digunakan dalam buku panduan ini bersifat umum. Apabila

    ingin mendalami bidang tertentu, misalnya pertanian atau ketenagakerjaan maka

    dapat dibuat kalender musim yang spesifik. Sebagai contoh kalender musim yang

    digunakan untuk melihat masa-masa petani sibuk dan masa-masa agak senggang.

    Dengan demikian, dapat diketahui saat yang tepat bagi petani untuk melakukan

    kegiatan-kegiatan tertentu.

    L.  Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram Kelembagaan

    1. Latar Belakang

    Diagram Kelembagaan atau Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat

    untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di

    desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk

    mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tak langsungterhadap permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya,

    kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang

    dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-

    lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa

    sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya

    yang kegiatannya berhubungan dengan penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja

    atau pengairan saja.2.  Pengertian

    Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada di desa serta

    peran dan pola hubungan dengan masyarakat. Diagram kelembagaan adalah alat

    untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    38/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    3.  Tujuan

    a.  Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di dusun.

    b.  Untuk mengetahui besar kecilnya peranan/manfaat lembaga-lembaga yang ada

    bagi masyarakat.

    c.  Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan

    masyarakat.

    d. 

    Untuk mengetahui masalah dan potensi pada lembaga-lembaga yang ada.

    4.  Tahapan Penggunaan Teknik Diagaram Kelembagaan

    a.  Persiapan 

    1. 

    Persiapkan Tempat yang memadai

    2.  Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila warna-

    warni, gunting dan isolatif)

    3.  Siapkan papan peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar/plano)

    4.  Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan

    5.  Siapkan potongan kertas manila berwarna berbentuk bulat berbagai ukuran

    (sesuai jumlah lembaga yang ada)

    6.  Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan

    7.  Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

    b.  Langkah-Langkah Membuat Diagaram Kelembagaan

    1.  Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka

    2.  Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia (kertas

    plano)

    3.  Ajaklah peserta mendiskusikan peran lembaga terhadap kehidupan

    masyarakat dari yang perannya paling besar sampai yang paling kecil.

    4.  Selanjutnya mintalah peserta untuk menuliskan nama lembaga yang

    pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian

    Keterangan :

      Lembaga Formal adalah Lembaga yang mempunyai Badan Hukum, Contoh : Pemerintah

    Desa, BPD, LKMD, PKK, NU, Muhammadiyah, kelompok tani, dll.

      Lembaga Non Formal adalah yang tidak mempunyai Badan Hukum. Contoh : Kelompok

    arisan, Paguyuban tukang becak, kelompok yasinan, dll.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    39/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil pada

    lingkaran yang paling kecil.

    5.  Siapkan papan Peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar)

    6.  Ajaklah peserta membuat batas wilayah dusun pada papan peraga

    7.  Mintalah peserta untuk membuat lingkaran ditengah-tengah peta dusun

    dan tuliskan kata “masyarakat” ditengah lingkaran tersebut 

    8.  Selanjutnya ajaklah peserta mendiskusikan bagaimana hubungan lembaga-

    lembaga tersebut dengan masyarakat, lembaga yang hubungannya paling

    dekat atau komunikasinya paling baik ditempatkan paling dekat dengan

    lingkaran yang bertuliskan “masyarakat” dan lembaga yang kurang dekat

    dengan masyarakat ditempatkan agak jauh, demikian seterusnya sampai

    semua lingkaran terpampang semua

    CONTOH GAMBAR :

    KTT

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    40/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    c.  Menggali Masalah dan Potensi 

    1.  Setelah diagram kelembagaan selesai dibuat, konfirmasikan kembali

    dengan peserta musdus.

    2.  Ajaklah peserta untuk mewawancarai/menggali permasalahan dan potensi

    lembaga-lembaga tersebut satu persatu diawali dari lingkaran yang

    terdekat dengan masyarakat. Masalah dan potensi yang digali berkaitan

    dengan :

    a.  Struktur organisasi

    b.  Kapasitas SDM

    c.  Aturan mainnya

    d.  Manajemen organisasi

    e.  Legalitas organisasi

    3.  Catatlah semua masalah dan potensi yang tergali dalam Format yang telah

    disediakan

    Menggali Permasalah Ketimpangan Gender Dengan Diagram Kelembagaa

    1. 

    Dengan Diagram kelembagaan setidaknya dapat di petakan control antara laki laki dan

    perempuan pada kelembagaan yang ada.

    2. 

    Ketika menggali masalah, penyebab dan potensi pada struktur organisasi, tanyakanlah

    pada peserta musdus komposisi pengurus antara laki laki dan perempuan pada setiap

    lembaga yang ada.

    3.  Diskusikalah control laki laki dan perempuan dalam setiap kelembagaan yang ada.

    4. 

    Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah pernyataan

    masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    41/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Contoh

    Format Hasil Kajian Diagram Kelembagaan

    NoNama

    LembagaMasalah Penyebab Masalah Potensi

    1 2 3 4 5

    1 PEMDES Pemdes dalam pelayanan kepada

    masyarakat belum memuaskan

    Kapasitas perangkat rendah,

    personil kurang

    Kantor, Lembaga,

    SDM

    2.1.  LOKAKARYA DESA

    1.  Pengertian

    Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa

    untuk membahas hasil musyawah dusun di tingkat Desa.

    2.  Tujuan

    a. 

    Pengelompokkan Masalah, Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.

    b. 

    Menyusun Legenda, Sejarah Pembangunan Desa dan Mengambil Pelajaran

    dari Sejarah Desa.

    c.  Menyusun Visi dan Misi Desa

    d.  Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa

    e.  Membuat Prioritas masalah

    f. 

    Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

    g.  Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

    h.  Menyusun Matrik Kegiatan RPJM Desa

    3.  Methode

    a.  Ceramah

    b.  Curah pendapat

    c.  Diskusi

    d.  Tanya jawab

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    42/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    4.  Peserta

    a.  Delegasi dusun terdiri dari:

    b.  unsur Warga miskin ,

    c.  Unsur perempuan,

    d.  unsur anak / pemerhati anak

    e.  pengurus lembaga di tingkat dusun

    f. 

    Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

    g.  Unsur Difabel (masyarakat berkebutuhan khusus)

    h.  Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa

    i.  Anggota BPD

     j.  Pemerintah Desa.

    5.  Narasumber

    a.  Unsur kecamatan

    b. 

    UPTD/UPTB

    c.  Pendamping program yang ada di wilayah tersebut

    d.  DPRD dari Daerah Pemilihan

    6.  Pemandu

    Pokja RPJM Desa

    7.  Keluaran

    a. 

    Pengelompokkan Masalah,Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.

    b.  Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa

    c.  Visi dan Misi Desa

    d.  Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Sasaran

    e.  Prioritas masalah

    f.  Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

    g. 

    Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

    h.  Matrik Kegiatan RPJM Desa

    i.  Dokumen proses lokakarya desa (undangan, daftar hadir, notulen, daftar

    peserta yang diundang, foto kegiatan, berita acara dll)

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    43/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    8.  Tahapan Lokakarya Desa

    a.  Persiapan

    1.  Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda

    Lokakarya Desa.

    2.  Pokja perencanaan desa melakukan verifikasi hasil- hasil Musdus (tanpa

    merubah substansi).

    3.  Pokja perencanaan desa menyiapkan peralatan serta format-format yang

    dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara serta format-

    format F4, F5, F6 dan F 7).

    4.  Distribusi undangan dan materi.

    b.  Pelaksanaan

    1.  Pengisian daftar hadir peserta.

    2.  Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran

    Lokakarya Desa.

    3.  Paparan dari narasumber

    4.  Pokja perencanaan Desa memfasilitasi Lokakarya Desa

    5. 

    Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil Lokakarya Desac.  Lokakarya Pengelompokan Masalah

    1.  Pengertian Pengelompokan Masalah 

    Pengelompokan masalah adalah suatu kegiatan untuk

    menghimpun/mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan

    mengelompokan masalah dalam bidang dan urusan.

    2.  Tujuan Pengelompokan Masalah 

    a. 

    Memperoleh data masalah dan potensi yang akurat dari hasil tiga alatkajian di tingkat dusun.

    b.  Menggabungkan dan mengelompokkan masalah dari hasil kajian di

    tingkat dusun kedalam bidang dan urusan  (Bidang penyelenggaraan

    Catatan :

      Delegasi dusun membawa dokumen hasil musdus

      Delegasi dusun dapat memferivikasi data di tingkat lokdus

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    44/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

    kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat).

    3.  Tahaapan Pengelompokan Masalah 

    a.  Persiapan 

    1.  Pokja mempersiapkan draf pengelompokan masalah

    2.  Persiapkan Tempat yang memadai

    3.  Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, isolatif )

    4. 

    Siapkan Format Pengelompokan Masalah

    5.  Siapkan data dari hasil kajian ditingkat dusun ( tiga alat kajian)

    6.  Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

    b.  Langkah-langkah Pengelompokan Masalah

    1.  Buatlah katagorisasi/pengelompokan masalah, penyebab dan

    potensi yang sama dari hasil penjaringan masalah di tingkat dusun

    berdasarkan 4 bidang (Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

    Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

    Desa, dan Pemberdayaan masyarakat).

    2.  Gabungkanlah masalah, penyebab dan potensi yang sama dan

    terjadi dilokasi yang sama menjadi satu rumusan masalah.

    3.  Jika langkah 2 telah selesai, kelompokkanlah masalah, penyebab

    dan potensi kedalam urusan (pendidikan, kesehatan, pertanian,

    perdagangan, peternakan, pemerintahan, pekerjaan umum, Sumber

    daya air, dll).

    4.  Kelompokanlah urusan yang ada kedalam bidang-bidang (Bidang

    penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan

    Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

    masyarakat) tuliskan dalam kolom 2 format 4.

    5.  Periksalah kembali penyebab hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat

    kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 3 sampai diyakini

    bahwa data yang dikelompokan itu benar.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    45/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    6. 

    Periksalah kembali potensi hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat

    kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 4 sampai diyakini

    bahwa data yang dikelompokan itu benar.

    7.  Apabila pengelompokan masalah, penyebab dan potensi

    dilaksanakan didapati ada masalah yang belum tergali disaat

    musdus dapat diusulkan dan ditampung dalam pengelompokan

    masalah.

    Contoh Format Pengelompokan Masalah

    Bidang Penyenggaraan Pemerintahan

    NO MASALAH PENYEBAB POTENSI

    1 2 3 4

    Contoh Format Pengelompokan Masalah

    Bidang Pelaksanaan Pembangunan

    NO MASALAH PENYEBAB POTENSI

    1 2 3 4

    Contoh Format Pengelompokan Masalah

    Bidang Pembinaan Masyarakat

    NO MASALAH PENYEBAB POTENSI

    1 2 3 4

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    46/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Contoh Format Pengelompokan Masalah

    Bidang Pemberdayaan Masyarakat

    NO MASALAH PENYEBAB POTENSI

    1 2 3 4

    d.  Lokarya Menyusun Sejarah Pembangunan Desa

    1.  Dasar Pemikiran :

    Perencanaan selalu berisi tentang harapan di masa yang akan datang. Demikian

    pula perencanaan desa dalam bentuk RPJMDes akan berisi indikasi program

    selama 6 (enam) tahun. Indikasi atau harapan tersebut dibangun melalui

    proyeksi. Proyeksi diperoleh dari kecenderungan-kecenderungan yang ada

    selama ini pada beberapa tahun terakhir.

    2.  Persiapan Menyusun Sejarah Desa

    a.  Persiapkan Tempat yang memadai

    b.  Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, dan solatif)

    c.  Siapkan format sejarah pembangunan desa

    d. 

    Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

    3.  Langkah Menyusun Sejarah Pembangunan Desa

    a.  Bagilah peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan tahun kelahiran

    Misal Tahun kelahiran peserta yang paling tua adalah tahun 1948 dan yang

    termuda lahir pada tahun 1978.

    1.  Kelompok 1 ------------kelahiran tahun 1948 s/d 1958

    2.  Kelompok 2 ------------kelahiran tahun 1959 s/d 1969

    3. 

    Kelompok 3 ------------kelahiran tahun 1970 s/d 1978

    b.  Masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kejadian-kejadian penting

    (kejadian yang baik dan kejadian yang buruk).

    Misal :

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    47/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    1. 

    Kelompok 1 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun

    1960 s/d tahun 1975.

    2.  Kelompok 2 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1976

    s/d tahun 1990.

    3.  Kelompok 3 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1990

    s/d tahun 2007.

    Hasil diskusi dituliskan pada format sejarah desa.

    Format Kajian Sejarah Desa

    NO TAHUN KEJADIAN BAIK KEJADIAN BURUK

    4.  Mengambil Pelajaran Dari Sejarah PembangunanDesa

    a.  Cermati kejadian kejadian buruk yang berulang terjadi.

    b.  Diskusikanlah dengan warga, mengapa hal tersebut terjadi?

    c.  Diskusikan antisipasi yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak

    berulang kembali.

    d.  Cermati kejadian baik/keberhasilan yang berulang terjadi.

    e.  Diskusikanlah dengan warga, Mengapa hal tersebut terjadi?

    f.  Diskusikan apa yang harus dilakukan agar keberhasilan bisa dipertahankan

    dimasa yang akan datang.

    5.  Pelajaran dari sejarah Desa

    a.  Hal-hal yang menyebabkan kegagalan

    1.  …………………………………………….……… 

    2.  ……......................................................  

    b.  Hal yang harus dihindari

    1.  …………………………………………….……… 

    2.  ……......................................................

    c.  Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan

    1.  …………………………………………….……… 

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    48/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    2.  ……......................................................  

    d.  Hal yang harus dipertahankan/ditingkatkan

    1.  …………………………………………….……………… 

    2.  ……................................... .................. 

    e.  Lokakarya Menyusun Legenda Desa

    1.  Dasar Pemikiran

    Warga desa perlu mengetahui Rekam jejak perjalanan desanya diawali dari sejarah

    kelahiran Desa, tokoh yang telah berjasa, para pendiri, situs, petilasan, pusaka, hal

    yang dianggap tabu, petuah leluhur, naskah kuno, permainan tradisonal yang

    mendidik, peristiwa peristiwa penting, suka dan dukanya dalam membangun desa,

    kejayaan dan keunggulan kepribadian baik dari para tokoh leluhur yang perlu

    dilestarikan dan diingat menjadi pelajaran bagi anak cucu.

    2.  Persiapan

    Identifikasi beberapa tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki pengetahuan

    sejarah/legenda desa.

    a.  Lakukanlah wawancara dengan tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki

    pengetahuan sejarah/legenda desa.

    b.  Tulislah narasi draf legenda desa berdasarkan hasil wawancara.

    c.  Lakukanlah lokakarya penulisan legenda Desa

    3.  Teknik Wawancara Dalam Menyusun Legenda Desa

    a.  Meminta kesediaan tokoh, sesepuh dan sesorang untuk menjadi narasumber.

    b.  Pokja melakukan wawancara dengan mendatangi ke rumahnya.

    c.  Persiapkan waktu dan tempat yang memadai.

    d.  Siapkan alat yang akan digunakan (tape recorder, bolpoint, buku, dll)

    e.  Siapkan pointer pertanyaan

    f. 

    Siapkan format pertanyaan-pertanyaan kunci

    g.  Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

    4.  Langkah Menyusun Legenda Desa 

    a.  Pemandu membuka acara, menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan

    adalah untuk menyusun legenda desa.

    b.  Paparan Narasi Draf Legenda Desa oleh Pokja

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    49/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    c.  Mintalah masukan dari narasumber dan peserta lokakarya, baik menambahkan

    maupun mengkritisinya.

    d.  Catat dan rekam semua masukan dan perbaikan draf naskah legenda Desa.

    e.  Buatlah finalisasi draf narasi tentang legenda Desa oleh Pokja

    f.  Lokarya Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa

    1.  Pengertian

    Arah kebijakan pembangunan desa adalah arah kebijakan pembangunan desa

    dalam rangka mencapai visi dan misi brdasar permasalahan mendasar dan potensi

    yang dimilikin desa dengan memperhatikan prioritas.

    2.  Langkah-Langkah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa. 

    a.  Buatlah Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

    Contoh

    Format Penyusunan Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

    No Misi Arah Kebijakan Pembangunan Desa

    b.  Ajaklah peserta mencermati inti dari pernyataan visi dan misi kepala desa

    terpilih

    c.  Tuliskanlah Misi Desa pada Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan

    Desa

    d.  Ajaklah peserta menyusun arah kebijakan pembangunan desa dari setiap Misi

    Kepala Desa terpilih , dengan memperhatikan masalah, penyebab dan potensi

    yang ada ( dalam format pengelompokan masalah )

    e.  Tuliskanlah Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pada Format yang tersedia.

    Contoh

    Misi yang disepakati

    a.  Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga

    Kemasyarakatan Desa.

    b.  Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.

    c.  Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    50/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    Contoh

    Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan 

    No Misi Arah Kebijakan Pemnbangunan Desa

    1 Mewujudkan Tata Kelola

    Pemerintahan Desa yang

    baik.

    1 Melaksanakan reformasi perangkat desa dengan

    mengembangkan profesionalisme melalui,

    penguatan kapasitas penataan struktur yang

    proporsional serta penerapan hadih dan sanksi

    berbasis kinerja

    2 Meningkatkan dan mengembangkan kualitas

    pelayanan publik

    3 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa

    yang transparan, akuntabel dan profesional;

    2 Meningkatkan Pelayanan

    terhadap Pemenuhan

    Hak hak dasar Rakyat.

    1 Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia

    dini

    2 Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu dan

    anak;

    3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan

    social perseorangan, keluarga, dan kelompok

    masyarakat;

    g.  Lokakarya Penentuan Peringkat Masalah

    1.  Pengertian

    Menentukan Peringkat Masalah adalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya

    masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu.

    2.  Tujuan

    a.  Untuk mengetahui bobot masing-masing masalah.

    b. 

    Menentukan urutan masalah secara tepat berdasar bobot (prioritas) masalah

    yang harus segera diselesaikan.

    b.  Tahapan membuat prioritas masalah

    a.  Sampaikan terlebih dahulu mengapa harus membuat prioritas masalah.

    b.  Sepakati terlebih dahulu kriteria dan bobot untuk masing-masing bidang.

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    51/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    c. 

    Sepakati terlebih dahulu apapun hasil kesepakatan tentang prioritas masalah

    adalah kesepakatan bersama.

    d.  Lakukanlah skoring secara partisipatif pada masing-masing bidang.

    c.  Melakukan Skoring

    a.  Siapkan Format skoring masalah

    b.  Salinlah semua kegiatan pada kolom 2 format 4 kedalam kolom 2 format 5

    c. 

    Ajaklah peserta musyawarah melakukan skoring masalah dengan menyepakati

    kriteria terlebih dahulu

    d.  Tuliskan skor yang disepakati pada kolom yang tersedia

    e.  Lakukanlah hal demikian sehingga semua masalah diberi skor dengan kriteria yang

    telah disepakati

    f.  Jika semua masalah telah diberi skor, ajaklah peserta musyawarah untuk

    menjumlah skor pada setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 6 format 5

    g. 

    Jika ada jumlah yang sama, ulanglah kembali pensekoran pada masalah yang

    mempuyai jumlah skor sama

    h.  Buatlah ranking berdasar besar kecilnya jumlah skor dan tuliskan pada kolom 7

    format 5

    FORMAT PRIORITAS MASALAH

    BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAH DESAH

    NO MASALAH

    KRITERIA PENILAIANJumlah Skor Ranking Ket

    1 2 3 4 5 6 7 8

    FORMAT PRIORITAS MASALAH

    BIDANG PELAKSANAN PEMBANGUNAN

    NO MASALAH

    KRITERIA PENILAIAN

    Jumlah Skor Ranking Ket

    1 2 3 4 5 6 7 8

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    52/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    FORMAT PRIORITAS MASALAHBIDANG PEMBINAA MASYARAKAT

    NO MASALAHKRITERIA PENILAIAN

    Jumlah Skor Ranking Ket

    1 2 3 4 5 6 7 8

    FORMAT PRIORITAS MASALAH

    BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    NO MASALAHKRITERIA PENILAIAN

    Jumlah Skor Ranking Ket

    1 2 3 4 5 6 7 8

    i.  Lokakarya Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

    1.  Pengertian

    Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah adalah serangkaian kegiatan

    kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif

    tindakan pemecahan masalah.

    2.  Tujuan

    a.  Merumuskan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk

    memecahkan masalah dan penyebabnya.

    b.  Menentukan tindakan yang layak dari berbagai alternatif tindakan pemecahan

    masalah.

    3.  Persiapan Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

    a. 

    Persiapkan tempat yang memadai.

    b.  Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, dan isolatif).

    c.  Menyiapkan Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah (Format 6).

    d.  Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat).

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    53/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    4.  Langkah-Langkah

    a.  Isilah kolom masalah (kolom 2 format 6) dengan cara menuliskan kembali

    masalah sesuai bidang/sektor dan prioritas peringkat masalah yang telah

    dihasilkan pada kolom 7 Format 5.

    b.  Isilah kolom 3 Format 6 dengan cara menuliskan kembali penyebab masalah

    sesuai yang telah dihasilkan pada kolom 3 Format 4.

    c.  Isilah kolom 4 Format 6 dengan cara menuliskan kembali potensi yang telah

    dihasilkan pada kolom 4 Format 4.

    d.  Pilihlah tindakan yang layak dari alternatif tindakan sesuai rumusan yang telah

    dihasilkan, tuliskan pada kolom 6 Format 6.

    e.  Rumuskan alternatif tindakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya

    f.  dengan mengoptimalkan potensi yang ada, tuliskan pada kolom 5 Format 6.

    Tip Menyusun Alternatif Tindakan Yang Pro rakyat Miskin

    Dalam memnyusun alternatif tindakan yang pro rakyat miskin harus dengan jelas

    menggambarkan ketepatan sasaran dan dampak kegiatan benar benar warga miskin

    Tip Menyusun Akternatif Tindakan Prespektif Gender

    1. 

    Dalam Merumuskan alternatif tindakan hendaknya memperhatikan data

    ketimpangan gender yang di hasilkan ketika musdus.

    2. 

    Tindakan yang layak harus menyelasaikan ketimpangan gender .

    3. 

    Tindakan yang layak harus menggunakan data pilah gender

    Contoh :

    1.  Pelatihan produksi bagi 170 ( 80 Laki laki, 90 Perempuan ) pengrajin cobek

    2.  Beasiswa bagi 16 anak SD ( 10 Perempuan dan 6 Laki laki )

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    54/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

    FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH

    BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAHAN

    FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH

    BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

    FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH

    BIDANG PEMBINAAN MASYARAT

    FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH

    BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF

    TINDAKAN

    TINDAKAN YANG

    LAYAK

    1 2 3 4 5 6

    NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF

    TINDAKAN

    TINDAKAN YANG LAYAK

    1 2 3 4 5 6

    NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF

    TINDAKAN

    TINDAKAN YANG LAYAK

    1 2 3 4 5 6

    NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF

    TINDAKAN

    TINDAKAN YANG LAYAK

    1 2 3 4 5 6

  • 8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf

    55/125

    Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

     j.  Menyusun Arah Kebijakan Keuanga

    1.  Pengertian

    Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi

    kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan

    efisien.

    2.  Ruang Lingkup Arah Kebijakan Keuangan Desa

    a. 

    Arah Kebijakan Pendapatan Desa

    1. 

    Proyeksi pendapatan desa

    2.  Kebijakan pengelolaan