pengantar - kpu-tanjungpinangkota.com · pengantar assalamualaikum warahmatullahhi wabarakatuh....

33
LAPORAN KINERA KOTA TANJUNGPINANG Page 1 Pengantar Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan . Penyusunan Laporan Kinerja (LK) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, ini memuat upaya-upaya yang telah dilakukan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang pada Tahun 2018 dalam melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Kebijakan, Petujuk Teknis, Surat-surat dan arahan yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2018 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang selama tahun anggaran berjalan. Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2018 ini informasi tentang pencapain kinerja, PENGANTAR

Upload: others

Post on 07-Feb-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • LAPORAN KINERA KOTA TANJUNGPINANG Page 1

    Pengantar

    Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh.

    Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah

    SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan

    Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

    Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan .

    Penyusunan Laporan Kinerja (LK) didasarkan pada Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

    2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

    Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

    menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015

    tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan

    kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan

    capaian kinerja

    Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

    Tanjungpinang, ini memuat upaya-upaya yang telah dilakukan Sekretariat

    KPU Kota Tanjungpinang pada Tahun 2018 dalam melaksanakan semua

    kegiatan berdasarkan Kebijakan, Petujuk Teknis, Surat-surat dan arahan

    yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

    Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan

    untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama

    sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019.

    Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan

    Umum Kabupaten Karimun Tahun 2018 dimaksudkan sebagai wujud nyata

    pelaksanaan Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja

    Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang selama tahun anggaran berjalan.

    Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU

    Kota Tanjungpinang Tahun 2018 ini informasi tentang pencapain kinerja,

    PENGANTAR

  • LAPORAN KINERA KOTA TANJUNGPINANG Page 2

    permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota

    Tanjungpinang dapat diketahui oleh semua pihak.

    Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini

    belumlah sempurna dan masih terdapat kekurangan. Untuk kekurangann

    itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah kami harapkan untuk

    perbaikan ke depan.

    Tanjungpinang, 24 Januari 2019

    SEKRETARIS

    KPU KOTA TANJUNGPINANG

    ABDUL BASYID

  • LAPORAN KINERA KOTA TANJUNGPINANG Page 3

    ngkasan Eksekutif

    Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang merupakan organisasi yang

    bersifat nasional, tetap dan mandiri. yang mempunyai tugas membantu

    terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan

    oleh KPU Kota Tanjungpinang. Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dalam

    melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya dengan susunan struktur

    organisasi sebagai berikut:

    1. Sekretaris KPU Kota

    2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

    3. Kepala Sub Bagian Program dan Data

    4. Kepala Sub Bagian Hukum

    5. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas

    dan dibantu oleh Pegawai dari Lingkungan KPU maupun Honor APBN yang

    terdiri dari : Pegawai Organik 11 Orang, Pegawai Daerah 3 Orang, Honor

    APBN 5 Orang, Honor APBD 2 Orang, dan Tenaga Pendukung 11 Orang.

    Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban

    Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dalam mencapai sasaran strategi dan

    KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai

    dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019, dengan 7 (tujuh)

    indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja

    Tahun 2018, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan

    rencana yang telah ditetapkan.

    Dalam mencapai target kinerja tahun 2018, Sekretariat KPU Kota

    Tanjungpinang dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah, KPU Kota

    Tanjungpinang dihadapkan pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019

    serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif, yang

    tahapannya telah dimulai secara bersamaan pada tahun 2017 ini.

    Kedepan, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang berkomitmen agar

    prestasi kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan terus meningkat. Aspek

    sosialisasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih yang belum

    RINGKASAN EKSEKUTIF

  • LAPORAN KINERA KOTA TANJUNGPINANG Page 4

    optimal akan terus senantiasa diperbaiki serta pelayanan kepada peserta

    Pemilu/Pemilihan akan ditingkatkan sesuai dengan motto KPU yaitu “KPU

    MELAYANI”. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaran Pemilu/Pemilihan

    kedepannya akan lebih baik dan semakin terpercaya.

  • LAPORAN KINERA KOTA TANJUNGPINANG Page 5

    Daftar Isi

    Pengantar ................................................................................................................................................ 1

    Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................... 3

    Daftar Isi ................................................................................................................................................. 4

    Daftar Tabel ............................................................................................................................................ 5

    Daftar Gambar ........................................................................................................................................ 6

    Bab I Pendahuluan .................................................................................................................................. 1

    A. Latar Belakang ............................................................................................................................ 1

    B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .................................................................................................... 1

    C. Struktur Organisasi ..................................................................................................................... 2

    Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ........................................................................................... 1

    A. Rencana Strategis 2015-2019...................................................................................................... 1

    B. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................................................... 2

    Bab III Pengukuran Capaian Kinerja ...................................................................................................... 4

    A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ....................................................................................... 5

    B. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................ 17

    Bab IV Penutup ..................................................................................................................................... 22

    DAFTAR ISI

  • LAPORAN KINERA KOTA TANJUNGPINANG Page 6

    Daftar Tabel

    Table 2. 1 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KPU Tanjungpinang ............................................................... 3

    Table 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja ................................................................................................................. 4

    Table 3. 2 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang memutakhirkan Data

    Pemilih Tepat Waktu .............................................................................................................................................. 6

    Table 3. 3 Pengukuran Kinerja terhadap Peresentase KPU Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan

    Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ................................................................................................................. 8

    Table 3. 4 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan

    secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu ......................................................... 11

    Table 3. 5 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik untuk Mendukung

    Pelaksanaan Pemilu Berikutnya ........................................................................................................................... 12

    Table 3.6 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan

    kelancaran tugas KPU ......................................................................................................................................... 14

    Table 3.7 Pengukuran Kinerja terhadap Prosentase Rancangan Keputusan KPU Kota yang disusun dan

    diharmonisasikan dengan Tepat ........................................................................................................................... 15

    Table 3. 8 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang Menyusun Laporan

    Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) .......................................................................... 16

    Table 3. 9 Akuntabilitas Keuangan Sekretarait KPU Kota Tanjungpinang .......................................................... 18

    Table 3. 10 Realisasi Keuangan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang ............................................................... 19

    DAFTAR TABEL

  • LAPORAN KINERA KOTA TANJUNGPINANG Page 7

    ar Gambar

    Gambar 1. 1 Strruktur Organisasi KPU Kota Tanjungpinang ................................................... 1

    DAFTAR GAMBAR

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 1

    Bab I Pendahuluan

    A. Latar Belakang

    Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara

    pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang

    mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan

    Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum

    Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

    Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

    Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan

    tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah

    menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk

    periode 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan

    Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis

    Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

    Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang

    dan kewajiban Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang, maka disusunlah

    Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang, sebagai

    bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan

    akuntabilitas publik.

    Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian

    kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang selama tahun anggaran

    2018, setiap capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan PK

    (perfomence agreement) tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran

    tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota

    Tanjungpinang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap

    rencana target kinerja dipergunakan untuk check point yang

    memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

    BAB I

    PENDAHULUAN

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 2

    B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang

    Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari

    KPU Kota Tanjungpinang :

    1. Kedudukan

    Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota

    Tanjungpinang, selanjutnya disingkat KPU Kota Tanjungpinang

    berkedudukan di pusat pemerintahan Kota yaitu Kota

    Tanjungpinang.

    2. Tugas dan Kewajiban

    Sesuai dengan pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kota

    Tanjungpinang dalam pemilihan umum adalah :

    a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

    b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kota

    berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan

    oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

    d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

    e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir

    dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

    diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar

    Pemilih;

    f. Melakukan dan Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan

    suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu

    Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta

    anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan

    berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

    g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat

    sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada

    saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota, dan KPU Provinsi;

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 3

    h. Mengumumkan calon anggota DPRD kota terpilih sesuai dengan

    alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kota yang

    bersangkutan dan membuat berita acaranya;

    i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

    disampaikan Bawaslu kota;

    j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

    berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada

    masyarakat;

    k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

    penyelenggaraan Pemilu; dan

    l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

    dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kota

    dibantu oleh Sekretariat KPU Kota. Setjen KPU dipimpim oleh Sekretaris

    oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU.

    Sesuai Pasal 88 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017,

    Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

    a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

    b. Memberikan dukungan teknis administrati;

    c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam

    menyelenggarakan Pemilu;

    d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu

    Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;

    e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

    Kabupaten/Kota;

    f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

    pertanggungiawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

    g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Lain sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan.

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 4

    Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan

    Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

    Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kabuten/kota terdiri dari :

    1. Sekretaris KPU Kota;

    2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

    3. Kepala Sub Bagian Program dan Data

    4. Kepala Sub Bagian Hukum

    5. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas

    A. Struktur Organisasi

    1. Sumber Daya Manusia

    Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kota Tanjungpinang

    didukung oleh 16 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar

    belakang pendidikan. Rincian jumlah pejabat pada Sekretariat KPU

    Kota Tanjungpinang dapat dilihat di grafik 1.1

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 1

    Gambar 1. 1 Strruktur Organisasi KPU Kota Tanjungpinang

    SEKRETARIS

    Drs. ABDUL BASYID, MH Pembina TK. I / IV.b

    NIP. 196411151987031016

    SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA

    JULIANA PURBA, SE Penata Tingkat I / III.d

    NIP. 197707092007012002

    SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUBMAS

    WILLIAM HENDRI, SH Penata / III.c

    NIP. 198208132010121002

    SUB BAGIAN HUKUM

    ERNY SIMATUPANG, SH Penata / III.c

    NIP. 198011122009122003

    SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

    ALBERT HUTAURUK, SE Penata/III .c

    Nip. 198612032009121004

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 1

    Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

    A. Rencana Strategis 2015-2019

    Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25

    Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

    guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal,

    KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN

    2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

    1. Visi dan Misi

    KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

    “menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional,

    dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan

    JURDIL”

    Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari

    komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu

    yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi

    dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada

    etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan

    nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai

    lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan

    professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di

    samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh

    untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas

    sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik

    kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum

    dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut

    NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang

    bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas

    sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan

    BAB II

    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 2

    pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image

    organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang

    berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas

    penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

    Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta

    menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan

    fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan

    Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

    1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan

    Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

    2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian

    hukum, progesif, dan partisipatif;

    3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para

    pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

    4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

    pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

    5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

    6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan

    pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai

    kode etik penyelenggara Pemilu;

    7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

    akuntabel serta aksesable.

    2. Tujuan dan Sasaran Strategis

    Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka

    tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

    a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,

    kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

    b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan

    yang berlaku;

    c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan

    demokrasi di Indonesia;

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 3

    d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam

    Pemilu;

    B. Rencana Kinerja Tahunan

    Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah

    ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, sebagaimana

    disajikan pada tabel 2.1.

    Table 2. 1 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

    No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

    1 2 3 4

    1 Terwujudnya Data Pemilih yang

    Terkini

    Persentase KPU Kota Tanjungpinang

    Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu 100%

    2 Terwujudnya Tahapan Pemilu /

    Pemilihan Sesuai Jadwal

    Peresentase KPU Kota Tanjungpinang yang

    menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai

    dengan jadwal

    100%

    3 Terwujudnya Logistik Pemilu

    dalam keadaan baik untuk

    mendukung Pelaksanaan Pemilu

    berikunya

    Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu

    secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat

    jenis, tepat mutu dan tepat waktu 90%

    Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik untuk Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya

    95%

    4 Terwujudnya dukungan sarana

    dan prasarana guna

    meningkatkan kelancaran tugas

    KPU

    Persentase tersedianya sarana dan

    prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja

    pegawai yang berfungsi dengan baik 90%

    5 Tersusunnya Rancangan

    Peraturan dan Keputusan KPU

    serta Pendokumentasian

    Informasi Hukum sesuai

    Peraturan Perundang-undangan

    Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota

    Tanjungpinang yang Disusun dan

    Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai

    dengan Kerangka Regulasi KPU

    80%

    6 Meningkatnya Akuntabilitas

    Keuangan dan Kinerja KPU

    Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

    Kota Tanjungpinang 90%

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 4

    Bab III Pengukuran Capaian Kinerja

    Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang pada hakekatnya

    merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai

    sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-

    satuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian

    sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

    Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan

    pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke

    elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-

    satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kota

    Tanjungpinang secara menyeluruh.

    Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

    Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang tahun 2018.

    Table 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja

    No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

    Kegiatan

    Target Realisasi Capaian

    %

    1 2 3 4 5 6

    1 Terwujudnya Data

    Pemilih yang Terkini

    Persentase KPU Kota

    Tanjungpinang

    Memutakhirkan Data Pemilih

    Tepat Waktu

    100% 100% 100

    2 Terwujudnya Tahapan

    Pemilu / Pemilihan

    Sesuai Jadwal

    Peresentase KPU Kota

    Tanjungpinang yang

    menyelenggarakan

    Pemilu/Pemilihan sesuai

    dengan jadwal

    100% 100% 100

    BAB III

    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 5

    3 Terwujudnya Logistik

    Pemilu dalam keadaan

    baik untuk mendukung

    Pelaksanaan Pemilu

    berikunya

    Persentase Pendistribusian

    Logistik Pemilu secara tepat

    sasaran, tepat jumlah, tepat

    jenis, tepat mutu dan tepat

    waktu

    90% 90% 100

    Persentase Logistik Pemilu

    dalam keadaan baik untuk

    Mendukung Pelaksanaan

    Pemilu Berikutnya

    95% 95% 100

    4 Terwujudnya dukungan

    sarana dan prasarana

    guna meningkatkan

    kelancaran tugas KPU

    Persentase tersedianya sarana

    dan prasarana untuk

    memenuhi kebutuhan kerja

    pegawai yang berfungsi

    dengan baik

    90% 90% 100

    5 Tersusunnya Rancangan

    Peraturan dan Keputusan

    KPU serta

    Pendokumentasian

    Informasi Hukum sesuai

    Peraturan Perundang-

    undangan

    Persentase Rancangan

    Keputusan KPU Kota

    Tanjungpinang yang Disusun

    dan Diharmonisasi dengan

    Tepat Waktu sesuai dengan

    Kerangka Regulasi KPU

    80% 80% 100

    6 Meningkatnya

    Akuntabilitas Keuangan

    dan Kinerja KPU

    Nilai Evaluasi atas

    Akuntabilitas Kinerja KPU

    Kota Tanjungpinang

    90% 90% 100

    A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

    KPU Kota Tanjungpinang secara umum dapat mencapai target kinerja

    sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi

    capaian kinerja KPU Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 dapat dijelaskan

    sebagai berikut:

    Dalam rangka untuk mewujudkan Data Pemilih yang terkini,

    maka Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang melakukan Pemutakhiran

    data pemilih yang diukur melalu indikator sebagai berikut :

    Sasaran I : Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 6

    1. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

    Daftar pemilih merupakan komponen yang paling penting

    dalam setiap proses pemilu/pemilihan. Pemutakhiran daftar pemilih

    adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh KPU

    Kota Tanjungpinang untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat

    dan terkini. Daftar pemilih dalam setiap tahapan Pemilu/Pemilihan

    selalu menjadi permasalahan hingga memunculkan berbagai

    problem terutama potensi adanya gugatan bagi pihak-pihak yang

    merasa dirugikan. Pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan

    secara berkelanjutan, yang dimulai pada tahun 2017 yang lalu

    hingga sampai sekarang. Hal ini bertujuan agar mendapatkan daftar

    pemilih terkini dan memudahkan dalam proses pemutakhiran daftar

    pemilih pada pemilu/Pemilihan berikutnya.

    Table 3. 2 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Kota Tanjungpinang

    yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

    No INDIKATOR

    KINERJA

    REALISASI

    2017 (%)

    2018 TARGET

    2019 (%)

    Capaian

    Realisasi

    (%)

    TARGET (%)

    REALISASI (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

    1 Persentase KPU

    Kota

    Tanjungpinang

    yang

    memutakhirkan

    Data Pemilih Tepat

    Waktu

    100 100 100 100 100

    Sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 di atas, dapat

    dilihat bahwa Persentase Pemutakhiran Data Pemilih pada

    Sistem Informasi sebesar 100%, hal ini telah mencapai target

    yang ditentukan dikarenakan KPU Kota telah melakukan

    pemutakhiran data pemilih pada Sistem Informasi dengan baik.

    Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 ini telah dikeluarkan

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 7

    mekanisme/petunjuk teknis mengenai pemutakhiran data

    pemilih dengan detail.

    Dalam meningkatkan persentase KPU Kota Tanjungpinang

    yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi,

    KPU Kota Tanjungpinang mengambil langkah-langkah sesuai

    dengan instruksi KPU RI dengan mengeluarkan surat edaran

    yang berisi tentang menginstrusikan KPU Kabupaten/Kota agar

    segera melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih

    dengan mengacu kepada peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018

    tentang penyusunan Daftar Pemilih Di dalam Negeri Dalam

    Penyelenggaraa Pemilihan Umum serta Surat Edaran KPU RI

    terkait Pemutakhiran data Pemilih.

    Dalam proses pemutakhiran daftar pemilh menggunakan

    Sistem Informasi Data Pemilih, terdapat beberapa hambatan

    diantara lain Sistem Informasi Data Pemilih diakses seluruh

    Indonesia sehingga mengakibatkan aplikasi sangat sulit diakses

    karena trafficnya terlalu tinggi.

    Dalam rangka terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai

    jadwal, Sekertariat KPU Kota Tanjungpinang melakukan langkah-

    langkah yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

    1. Peresentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan

    Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

    Seiring telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7

    Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU langsung bergerak

    cepat dengan menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum

    Nomor 05 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

    Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terakhir diubah

    dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun

    Sasaran II : Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 8

    2018. Setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini ditetapkan,

    maka KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota wajib

    melaksanakan ketentuan peraturan tersebut. Pelaksanaan

    Pemilihan Umum pada tahun 2019, baik pemilihan umum

    legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden akan

    dilaksanakan serentak pada tanggal 17 April 2019. Pada

    Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 diawali dengan tahapan

    prencanaan program dan anggaran yang di mulai pada tanggal

    17 Agustus 2017, dan diakhiri dengan tahapan Sumpah Janji

    Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober

    2019.

    Table 3. 3 Pengukuran Kinerja terhadap Peresentase KPU/ Kota

    Tanjungpinang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan

    jadwal

    No INDIKATOR

    KINERJA

    REALISASI

    2017 (%)

    2017 TARGET

    2019 (%)

    Capaian

    Realisasi

    (%)

    TARGET

    (%)

    REALISASI

    (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    1 Peresentase KPU

    Kota

    Tanjungpinang

    yang

    menyelenggarakan

    Pemilu/Pemilihan

    sesuai dengan

    jadwal

    100 100 100 100 100

    Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat

    bahwa tingkat presentase KPU Kota Tanjungpinang yang

    Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan

    Ketentuan yang Berlaku sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan

    realisasi pada tahun 2017, maka realisasi pada tahun 2018 ini

    sama. Penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan

    jadwal yang ditetapkan sangat penting guna mendukung kelancaran

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 9

    pelaksanaan Pemilu/Pemilihan pada tahun 2019. Oleh sebab itu,

    KPU Kabupaten dituntut untuk melaksanakan tahapan

    Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang

    berlaku.

    Dalam mencapai target Persentase KPU Kota Tanjungpinang

    yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal

    dan Ketentuan yang berlaku, KPU Kota Tanjungpinang mengambil

    langkah-langkah sebagai berikut :

    1. Melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang telah diatur

    oleh KPU

    2. Mempedomani Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait

    pelaksanaan Tahapan

    3. Melaksanakan Supervisi dan Monitoring ke Tingkat PPK dan PPS

    sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan

    4. Melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi terkait permasalahan-

    permasalahn yang terjadi sesuai dengan tahapan yang sedang

    berjalan.

    Dalam melaksanakan program tersebut diatas, terdapat

    beberapa kendala yang dihadapi meskipun hambatan tersebut dapat

    dilalui dengan baik sehingga program tersebut dapat mencapai

    target 100%. Hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

    1. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang

    berbeda-beda sehingga memunculkan pendapat yang berbeda-

    beda;

    2. Dalam pelaksanaan tahapan seperti verifikasi kegandaan anggota

    partai politik, KPU Kota Tanjungpinang dihadapkan pada daerah

    kepulauan yang sangat luas, sehingga ketika melakukan

    verifikasi ke daerah-daerah pulau harus dengan cermat

    memperhatikan jadwal tahapan; pelaksanaan tahapan

    perekrutan badan adhock dimana minat untuk menjadi

    penyelenggara tingkat kelurahan/ desa yang rendah sehingga

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 10

    dilakukan perpanjangan masa perekrutan dengan melakukan

    kerja sama dengan pihak pemerintah daerah serta lembaga

    pendidikan; pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih

    yang panjang serta berbaikan data yang harus segera

    diselesaikan berdasarkan edaran KPU dan rekomendasi Bawaslu

    sehingga membutuhkan penguatan kelembagaan tingkat PPK dan

    PPS agar tahapan tersebut tetap dapat berjalan dan dilaksanakan

    sesuai ketentuan;

    Sehubungan dengan hambatan tersebut diatas, dalam rangka

    meningkatkan Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang

    Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan

    Ketentuan yang berlaku, KPU Kota Tanjungpinang telah menyiapkan

    dan mengambil langkah-langkah strategis dan penting antara lain

    dengan melakukan konsutasi kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau

    untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul ketika tahapan

    sedang berlangsung.

    KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan sasaran strategis

    Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan

    Pemilu/Pemilihan, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai

    berikut :

    1. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/

    Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat

    mutu, dan tepat waktu

    Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang

    digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

    Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang

    terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan

    perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.

    Sasaran III : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 11

    Perencanaan kebutuhan logistik dimulai dengan Perencanaan,

    Pengadaan, Penerimaan dan Pendistribusian logistik Pemilu/

    Pemilihan.

    Table 3. 4 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase satker yang

    mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat

    jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

    No INDIKATOR

    KINERJA

    REALISASI

    2017 (%)

    2018 TARGET

    2019 (%)

    Capaian

    Realisasi

    (%)

    TARGET

    (%)

    REALISASI

    (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    1 Persentase satker

    yang

    mendistribusikan

    logistik Pemilu/

    Pemilihan secara

    tepat sasaran, tepat

    jumlah, tepat jenis,

    tepat mutu, dan tepat

    waktu

    - 90 90 100 100

    Sebagaimana tercantum dalam tabel diatas 3.4, bahwa

    pengukuran kinerja terhadap Persentase satker yang

    mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat

    sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

    pada tahun 2017 sebesar 0% dikarenakan pada tahun 2017 KPU

    Kota Tanjungpinang tidak melaksanakan Pemilu/Pemilihan.

    Pada Tahun 2018 KPU Kota Tanjungpinang melakukan

    pengadaan alat Perlengkapan Pemungutan Suara serta bahan

    kampanye secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat

    waktu

    2. Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik untuk

    Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 12

    Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang

    digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

    Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang

    digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Logistik

    Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan

    dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

    Wakil Bupati, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara,

    dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan

    kampanye. Perencanaan kebutuhan logistik dimulai dengan

    kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara berjenjang

    pada 2 tahun sebelum tahun penyelenggaraan Pemilu/

    Pemilihan.

    Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Logistik Pemilu dalam

    keadaan baik untuk Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya

    No INDIKATOR

    KINERJA

    REALISASI

    2017 (%)

    2018 TARGET

    2019 (%)

    Capaian

    Realisasi

    (%)

    TARGET

    (%)

    REALISASI

    (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    1 Persentase

    Logistik Pemilu

    dalam keadaan

    baik untuk

    Mendukung

    Pelaksanaan

    Pemilu

    Berikutnya

    87.5 80 80 100 100

    Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, bahwa capaian

    Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik untuk

    Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya pada tahun 2018

    semakin meningkat dibanding pada tahun 2017 lalu yaitu

    mencapai 100%. Pada tahun 2018 ini penggunaan kotak suara

    berbahan dasar aluminium sudah tidak digunakan lagi sehingga

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 13

    sudah dilakukan penggantian. Untuk kotak suara berbahan

    aluminium akan dilakukan pelelangan. Guna mendukung

    penyimpanan logistik pemilu 2019, KPU Kota Tanjungpinang

    sudah memiliki gudang yang memadai, namun masih perlu

    perbaikan diakibatkan bangunan yang sudah tua.

    KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan sasaran strategis

    terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan

    kelancaran tugas KPU Kota Tanjungpinang, sasaran ini diukur

    melalui indikator sebagai berikut :

    1. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi

    kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

    Dukungan Sarana dan prasarana Kantor merupakan hal yang

    sangat mendukung lancarnya kegiatan kantor. Kelancaran

    aktivitas Kantor bukan saja ditentukan oleh keahlian orang yang

    bekerja (staf kantor) tetapi juga ditentukan seberapa besar

    dukungan sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut.

    Sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang

    digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah

    merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang

    keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak

    dicapai. Sarana Kantor sangat berperan penting dalam proses

    pelaksanaan kegiatan kantor. Sarana Kantor sebagai alat atau

    benda bergerak yang secara langsung digunakan dalam proses

    penyelesaian tugas dan pekerjaan kantor.

    Kebutuhan sarana dan prasarana di kantor sangat banyak.

    Pengelolaan sarana dan prasarana kantor mempunyai peranan

    Sasaran IV : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna

    meningkatkan kelancaran tugas KPU

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 14

    yang sangat penting bagi terlaksananya aktivitas kerja pegawai.

    Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik, efisien, dan

    efektif mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

    Suatu kantor dalam melakukan pekerjaan kantor membutuhkan

    dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai, agar

    tujuan pelaksanaan pekerjaan kantor dapat tercapai dengan

    optimal. Kantor yang baik tentunya memiliki sarana dan

    prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerja yang optimal.

    Table 3. 6 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya dukungan sarana dan

    prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tanjungpinang

    No INDIKATOR

    KINERJA

    REALISASI

    2017 (%)

    2018 TARGET

    2019 (%)

    Capaian

    Realisasi

    (%)

    TARGET

    (%)

    REALISASI

    (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    1 Persentase tersedianya

    sarana dan prasarana

    untuk memenuhi

    kebutuhan kerja pegawai

    yang berfungsi dengan

    baik

    90 90 90 90 100

    Sebagaimana tercantum pada table di atas, bahwa

    Persentase terwujudnya Penyelenggaraan Operasioanl dan

    Pemeliharaan Perkantoran (KPU) yang berfungsi dengan baik

    pada tahun 2018 ini sebesar 100%. Sekretariat KPU Kota

    Tanjungpinang terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan

    kerja pegawai ditengah keterbatasan yang ada. Hal ini bertujuan

    agar seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota

    Tanjungpinang merasa nyaman berada dilingkungan kantor

    untuk menciptakan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dalam

    pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan kerja

    pegawai, dibuktikan dengan pembelian sejumlah perangkat

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 15

    computer/PC dan peralatan mobelir untuk menunjang kinerja

    pegawai.

    KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan sasaran strategis

    Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, sasaran ini

    diukur melalui indikator sebagai berikut :

    1. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota yang disusun dan di

    harmonisasi dengan Tepat

    Setiap keputusan mempunyai kadar tingkatan yang berbeda-

    beda. Keputusan biasanya memiliki empat tingkatan yaitu

    keputusan otomatis, keputusan yang bedasarkan informasi yang

    diharapakan,keputusan yang bedasarkan pertimbangan,serta

    keputusan bedasarkan ketidakpastian ganda. Keputusan

    otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan

    sangat sederhana. Contohnya seorang pengemudi mobil

    memperoleh informasi di perempatan jalan berupa lampu merah,

    secara langsung seorang pengemudi tersebut membuat

    keputusan otomatis untuk berhenti. Keputusan besarkan

    informasi yang diharapkan merupakan tingkatan keputusan yang

    telah mempunyai informasi yang sedikit kompleks, artinya

    informasi yang ada telah memberi aba-aba untuk mengambil

    keputusan. Akan tetapi keputusan belum dibuat karena

    informasi perlu dipelajari terlebih dahulu.

    Adapun presentase Rancangan Keputusan KPU Kota yang

    disusun dan diharmonisasi dengan Tepat dapat dilihat dalam

    tabel di bawah ini :

    Tabel 3. 7 Prosentase Rancangan Keputusan KPU Kota yang disusun dan

    Diharmonisasi dengan Tepat

    Sasaran V : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 16

    No INDIKATOR

    KINERJA

    REALISASI

    2017 (%)

    2018 TARGET

    2019 (%)

    Capaian

    Realisasi

    (%)

    TARGET

    (%)

    REALISASI

    (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    1 prosentase

    Rancangan

    Keputusan KPU

    Kota yang disusun

    dan Diharmonisasi

    dengan Tepat

    - 80 80 100 100

    Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa

    presentase Rancangan Keputusan KPU Kota yang disusun dengan

    Tepat adalah 100 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017

    belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2017 belum

    dilakukan pengukuran.

    Dalam rangka untuk Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

    dan Kinerja KPU yang diukur melalui indikator sebagai berikut:

    1. Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang Menyusun Laporan

    Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

    Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan

    dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.

    Pelaporan keuangan hendaknya memberikan informasi mengenai

    kinerja keuangan organisasi selama periode tersebut. Pelaporan

    keuangan juga dapat dijadikan patokan dalam menilai kinerja

    organisasi pada periode tersebut. Pelaporan keuangan

    diharapkan memberikan informasi mengenai kinerja keuangan

    organisasi tersebut selama satu periode. Indikator prosentase

    Sasaran VI : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 17

    jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan kuangan dapat

    dilihat pada tabel dibawah ini.

    Table 3. 8 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Kota

    Tanjungpinang yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar

    Akuntansi Pemerintah (SAP)

    No INDIKATOR

    KINERJA

    REALISASI

    2016 (%)

    2017 TARGET

    2019 (%)

    Capaian

    Realisasi

    (%)

    TARGET

    (%)

    REALISASI

    (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

    1 Persentase KPU

    Provinsi/

    Kabupaten/Kota

    yang Menyusun

    Laporan Keuangan

    sesuai dengan

    Standar Akuntansi

    Pemerintah (SAP)

    80 90 90 100 100

    Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat

    bahwa dalam meningkatkan Persentase KPU Kota Tanjungpinang

    yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar

    Akuntansi pada tahun 2017 ini mencapai 80%. KPU Kota

    Tanjungpinang terus berkomitmen dalam meningkatkan

    Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang Menyusun Laporan

    Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi untuk mencapai

    target yang telah ditetapkan. Dalam proses melaksanakan

    program tersebut, terdapat kendala yang ditemui diantaranya

    Kompetensi Pengelola /SDM Keuangan di KPU Kota

    Tanjungpinang masih kurang;

    B. Akuntabilitas Keuangan

    A. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada

    tahun 2018, pada tanggal 5 Desember 2017 KPU Kota

    Tanjungpinang menerima anggaran untuk pelaksanaan tahapan

    tersebut sebesar Rp 22.473.668.000,-. Pada tanggal 12 Juli

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 18

    2018, KPU Kota Tanjungpinang mendapatkan tambahan

    anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sarana dan

    Prasarana Keperluan Pemilu 2019 sebesar Rp 26.052.000. Pada

    tanggal 2 Oktober 2018, KPU Kota Tanjungpinang kembali

    menerima tambahan anggaran untuk kampanye Pemilu calon

    legislatif pada sebesar Rp 5.150.000,- Pada tanggal 26 November

    2018 terjadi penambahan anggaran karena adanya revisi antar

    satker yaitu untuk menutupi kekurangan gaji sebesar Rp.

    201.261.116 sehingga bertambah menjadi sebesar Rp.

    23.042.834.000.

    B. Adapun Laporan Akuntabilitas keuangan KPU Kota

    Tanjungpinang Tahun 2018 ini dapat terlihat pada tabel 3.9 di

    bawah

    Table 3. 9 Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

    INDIKATOR KINERJA

    UTAMA

    KINERJA ANGGARAN

    TARGET

    (%)

    REALISASI

    (%)

    % PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %

    Sasaran I : Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

    Persentase KPU Kota

    Tanjungpinang

    Memutakhirkan Data

    Pemilih Tepat Waktu

    100 100 100 Rp 431238000 Rp288.178.000 96.00

    Sasaran II : Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal

    Peresentase KPU

    Kota Tanjungpinang

    yang

    menyelenggarakan

    Pemilu/Pemilihan

    sesuai dengan jadwal

    100 100 100 Rp 14.891.817.000 Rp 10.545.497.200 73.00

    Sasaran III : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

    Persentase

    Pendistribusian

    Logistik Pemilu

    secara tepat sasaran,

    tepat jumlah, tepat

    jenis, tepat mutu dan

    tepat waktu

    90 90 100 Rp 175.577.000 Rp 136.198.000 41.66

    Persentase Logistik

    Pemilu dalam

    keadaan baik untuk

    95 95 100 Rp 6.014.000 Rp 4.015.000 97.50

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 19

    Mendukung

    Pelaksanaan Pemilu

    Berikutnya

    Sasaran IV : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

    Persentase

    tersedianya sarana

    dan prasarana untuk

    memenuhi kebutuhan

    kerja pegawai yang

    berfungsi dengan

    baik

    90 90 100 Rp 507.129.000 Rp 434.843.000 77.00

    Sasaran V : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum

    sesuai Peraturan Perundang-undangan

    Persentase

    Rancangan

    Keputusan KPU

    Kota

    Tanjungpinang yang

    Disusun dan

    Diharmonisasi

    dengan Tepat Waktu

    sesuai dengan

    Kerangka Regulasi

    KPU

    80 80 100 Rp 432.972.000 Rp 261.808.000 38.02

    Sasaran VI : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

    Nilai Evaluasi atas

    Akuntabilitas

    Kinerja KPU Kota

    Tanjungpinang

    90 90 100 Rp 1.740.000 Rp 1.707.000 82.78

    Pada tahun 2018, jumlah realisasi anggaran KPU Kota

    Tanjungpinang sebesar Rp 17.268.725.416,- atau sebesar 75,35%

    persen.

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 20

    Realiasai berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2018 seperti digambarkan pada table di bawah ini.

    Table 3. 10 Realisasi DIPA 076 Tahun 2018 Per Program/Kegiatan

    NO

    PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

    REALISASI

    SISA

    %

    1 2 3 4 5=3-4 6

    076.01.01 Program Dukungan

    Manajemen dan Pelaksanaan

    Tugas Teknis Lainnya KPU

    6.233.498.000

    5.459.938.016

    773.559.984

    87,60

    3355 Pelaksanaan Akuntabilitas

    Pengelolaan Administrasi

    Keuangan di Lingkungan Setjen

    KPU

    2.314.208.000

    2.207.603.316

    106.604.684

    95,40

    3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi,

    Pengadaan, Pendistribusian, dan

    Inventarisasi Sarana dan Pra

    Sarana Pemilu

    1.051.415.000

    733.463.700

    317.951.300

    69,76

    3357 Pelaksanaan Manajemen

    Perencanaan dan Data

    2.332.528.000

    2.068.956.000

    263.572.000

    88,70

    3358 Pembinaan Sumber Daya

    Manusia, Pelayanan dan

    Administrasi Kepegawaian

    1.120.000

    -

    1.120.000

    0

    3360 Penyelenggaraan Operasional

    dan Pemeliharaan Perkantoran

    (KPU)

    527.987.000

    448.208.000

    79.779.000

    84,89

    3361 Pemeriksaan di lingkungan setjen

    KPU, sekretariat KPU Provinsi,

    dan sekretariat KPU

    Kabupaten/Kota

    6.240.000

    1.707.000

    4.533.000

    27,36

    076.01.06 Program Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Aparatur KPU

    16.683.600.000

    11.808.787.400

    4.874.812.600

    70,78

    3363 Penyiapan Penyusunan

    Rancangan Peraturan Kpu,

    Advokasi, Penyelesaian Sengketa

    dan Penyuluhan Peraturan

    Perundang-Undangan yang

    Berkaitan Dengan

    Penyelenggaraan Pemilu

    432.972.000

    261.808.000

    171.164.000

    60,47

    3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan

    Bimbingan

    Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosial

    isasi Penyelenggaraan Pemilu

    dan Pendidikan Pemilih

    16.250.628.000

    11.546.979.400

    4.703.648.600

    71,06

    Jumlah Pengeluaran

    5.648.372.584

    75,35

  • LAPORAN KINERJA KOTA TANJUNGPINANG Page 21

    Bab IV Penutup

    Laporan kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang tahun 2018

    merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya.

    Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan

    kegiatannya, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang berpegangan pada

    Renstra KPU Kota Tanjungpinang 2015-2019.

    Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara

    umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah

    ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih

    membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap

    komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para

    pemangku kepentingan.

    Diharapkan kiranya Laporan Kinerja (LK) tahun 2018 ini dapat

    memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber

    informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

    kinerja. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu bahan acuan

    penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational

    Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial

    Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

    BAB IV

    PENUTUP