kata pengantar - pa-kuningan.go.id · kata pengantar 4j\sy.j ~\ ~_)j ~ r)l..j\ segala puji bagi...

$: KATA PENGANTAR - pa-kuningan.go.id · KATA PENGANTAR 4j\Sy.J ~\ ~_)J ~ r)L..J\ Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nyakepadakitasekalian$

KATA PENGANTAR

4j \Sy.J ~\ ~_)J ~ r )L..J \

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan

inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan tugas - tugas rutin yang

selama ini kita emban dan sekaligus dapat melaporkannya.

Laporan Tahunan adalah Hasil dari Pelaksanaan Tugas selama tahun 2017

Pengadilan Agama Kuningan Kelas I.A yang merupakan gambaran nyata dari keberhasilan -

keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2017 dan hambatan - hambatan yang dihadapi

sehingga dapat diambil solusinya.

Disadari akan keterbatasan yang kami miliki, laporan ini belum sempurna baik dari

segi materiil maupun sistem penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran tetap dinantikan

demi perbaikan laporan selanjutnya.

Demikian, dengan harapan semoga laporan ini memberikan arti penting dan manfaat

serta senantiasa bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, Aamiin.

LAPORAN TAHUNAN 2017 cl'.",.a.tI.i1.an. ofaa.m.a. ~a.n. Page i

LAPORAN TAHUNAN 2017 Pengadilan Agama Kuningan Page ii

DAFTAR ISI

Hal

PENGANTAR …………………………………………………………………............... i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………................ ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1

BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) …………………….. 6

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ……………………... 21

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) …………………………... 29

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ................................... 31

1. Akreditasi Penjaminan Mutu ................................................ 32

2. POSBAKUM ........................................................................ 33

3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu ................................... 33

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) ...................... 34

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………………………....... 35

A. SUMBER DAYA MANUSIA …………………………………. 35

1. Mutasi ……………………………....................................... 39

2. Promosi ………………………............................................. 40

3. Pensiun ……………………………………………………. 41

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis) ........................................ 41

B. PENYELESAIAN PERKARA .................................................... 41

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Putus .......................................... 42

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu ........................ 43

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding, Kasasi, dan PK ...................................................... 43

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi ................ 44

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi ............ 44

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .................... 46

D. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN

TEKNIS DAN NON TEKNIS) ................................................... 59

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP .... 65

- Publikasi Perkara (one day one publish) ............................. 69

F. REGULASI TAHUN 2017 ......................................................... 70

LAPORAN TAHUNAN 2017 Pengadilan Agama Kuningan Page iii

BAB IV PENGAWASAN …………………………………………………....... 89

A. Internal ………………………………………………………..... 89

B. Evaluasi ………………………………………………………... 92

BAB V PENUTUP …………………………..................................................... 93

A. Kesimpulan …………………………………………………...... 93

B. Saran ............................................................................................ 93

LAMPIRAN

LAPORAN TAHUNAN 2017 Pengadilan Agama Kuningan Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman eksistensi Peradilan Agama sejajar dengan Badan Peradilan lainnya

yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan tersebut Peradilan Agama

dituntut agar segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan

setidak-tidaknya sejajar dengan peradilan lainnya, baik dilihat dari segi sarana dan

prasarana, profesionelisme aparat peradilan dan finansial. Apabila tidak demikian

Peradilan Agama akan kehilangan wibawa dan kepercayaan masyarakat yang

pada gilirannya berakibat kesadaran hukum masyarakat akan pudar dan Hukum

Islam tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pengadilan Agama Kuningan selama tahun 2017 telah melakukan

berbagai program kinerja peradilan dan berupaya untuk merealisasikan agenda

Pembaharuan yang terus digelorakan oleh Mahkamah Agung RI untuk

mewujudkan Peradilan Indonesia Modern dan Badan Peradilan Yang Agung,

yakni ditandai penetapan kebijakan umum peradilan agama untuk semaksimal

mungkin merealisasikan Reformasi Birokrasi yang terkristalisasi dalam konsep

ideal Badan Peradilan Yang Agung yang sesuai dengan karakteristik Peradilan

Agama di Jawa Barat dan menyentuh aspek-aspek pelayanan publik dan

transparansi peradilan.

Dalam peradilan yang modern seperti sekarang ini Peradilan Agama

dituntut untuk maju dan berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan

masyarakat, muslim Indonesia, khususnya masyarakat muslim Kuningan yang

semakin hari semakin kritis. Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat di

era keterbukaan dan pelayanan prima Pengadilan Agama dituntut dapat memenuhi

dua hal pokok yaitu :


1. Sarana dan Prasarana yang memadai.

1.1. Gedung Kantor dan Fasilitas didalamnya.

Dilihat dari sisi letak geografis, Pengadilan Agama Kuningan sekarang

terletak jauh dari jalan protokol, menghadapi jalan kecil dan berada

dibelakang pasar sehingga terkesan kurang nyaman. Oleh karena itu ke

depan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A diharapkan dapat

memiliki gedung yang representatif, gedung yang sesuai prototype

Mahkamah Agung sehingga mudah dijangkau masyarakat (dilahan

tanah baru di Jl. Raya Kuningan Cirebon) sehingga dapat menciptakan

gairah dan kenyamanan kerja, juga masyarakat pencari keadilan merasa

terlayani dengan sebaik-baiknya.

1.2. Rumah Dinas.

Keberadaan rumah dinas bagi Pejabat di Pengadilan Agama, merupakan

salah satu unsur yang sangat penting, mengingat tugas pokok peradilan

adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena Pejabat

Ketua dan Wakil Ketua selalu mengalami mutasi maka fasilitas Rumah

Dinas sangat diperlukan, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan

tugas. Dan sampai saat ini Pengadilan Agama belum mempunyai

Rumah Dinas.

1.3. Gedung Arsip Perkara.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A setiap

tahunnya berkisar antara 2.300 s/d 2.600 perkara, oleh karena itu

apabila rata-rata minimal 2.500 perkara setiap tahun, maka dalam kurun

waktu 20 tahun akan terkumpul berkas perkara sebanyak 50.000 berkas.

Sementara gedung arsip yang ada merupakan gedung kantor Pengadilan

Agama yang lama dengan status tanah hak guna pakai (milik Pemda)

sudah tidak memadai.

2. Membangun Kepercayaan Masyarakat.

Membangun kepercayaan masyarakat mengingat Visi Pengadilan

Agama untuk di sesuaikan dengan Visi kita sedangkan sasarannya adalah

masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam.


Membangun hubungan baik antara Pengadilan Agama dan masyarakat

mutlak diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat sesuai

dengan Visi Pengadilan Agama untuk penegakan hukum dan keadilan,

sedangkan sasarannya adalah masyarakat pencari keadilan yang beragama

islam.

Diupayakan masyarakat tidak salah memilih lembaga hukum yang

dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya, melainkan memilih

Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama diharapkan dapat

memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuningan

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuningan mengacu pada visi dan

misi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara

Indonesia yang telah menetapkan Visi Misi bagi Badan Peradilan di

Indonesia. Pengadilan Agama Kuningan mempunyai Visi dan Misi sebagai

berikut :

1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Kuningan Yang Agung.

2. Misi.

2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kuningan.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif

adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan

peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah

lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim

dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual /

fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha

melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara

efektif.


2.2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya adalah sebuah

keharusan bagi setaip badan peradilan untuk meningkatkan

pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang

adil. Berkeadilan yang dimaksud adalah Penyelenggaraan peradilan

atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk

menjamin adanya suatu proses yang adil, yang mempertimbangkan

kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

2.3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama

Kuningan.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas

dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam system

satu atap, peran pimpinan badan peradilan --- Selain menguasai

aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan

kebijakan-kebijakan non-teknis (Kepemimpinan dan manajerial).

Dengan kata lain MA, menitik-beratkan pada peningkatan kualitas

kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan

mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis

yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggungjawab

untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang

dipimpinnnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan

badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

2.4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama

Kuningan.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupkan faktor

penting untuk mengembalikan kepercayaan penari keadilan kepada

badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan


dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan serta

publikasi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selain sebagai pertangung-jawaban publik, adanya pengelolaan

organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan

pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil

peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier,

kesempatan mengembangkan diri dengan pendidikan dan

pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin

mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang

setara, secara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat

dicapai dengan usaha para personil peradilan yang bekerja secara

profesional dan menjaga integritasnya


BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUGAS POKOK DAN FUNGSI)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperbaharui dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang merupakan

Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan organisasi Pengadilan Agama

yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera,

Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera

Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan,

Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, yang kemudian diperbaharui

lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan pada

Bulan September 2016 dengan susunan yang baru terdapat pemisahan struktur

organisasi antara Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang terdiri dari Ketua, Wakil

Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda

Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag

Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, IT dan

Pelaporan, Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kuningan Kelas

1.A adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Agama Kuningan Kelas 1.A. yang masing-masing dipimpin oleh seorang

Panitera untuk bagian kepaniteraan dan seorang Sekretaris untuk bagian

kesekretariatan.

Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi, ditentukan

oleh beberapa hal berikut :

1. Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Operational Prosedure untuk

setiap proses kerja;


2. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja

dari setiap posisi;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi

untuk mengambil keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung

jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan IT yang terpadu harus

senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected);

6. Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang

dibangun.

Sedangkan keberhasilan organisasi yang hukumnya terintegrasi dan aparaturnya

profesional, ditentukan beberapa hal berikut :

1. Terwujudnya hakim dan aparatur peradilan yang terampil dan ahli di

bidangnya (pakar);

2. Produktivitas yang baik dalam memeriksa dan memutus perkara

3. Efektif dan konsistennya pengawasan dan pembinaan hukum yurisprudensi

dalam kerangka menjaga kesatuan hukum nasional

Berkenaan dengan hal tersebut, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuningan

dapat tervisualisasikan sebagai berikut :

LAPO

RAN

TAH

UNAN

201

7P

enga

dila

n A

gam

a K

unin

gan

Page8


Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.Untuk melaksanakan

tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali

biaya perkara);

d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam

pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana

diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

e. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka

tugas pokok Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan Agama adalah

sebagai berikut :

a. Ketua

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan

pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Tingkat Pertama yang

dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan dan menunjuk Hakim sebagai juru


bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan pengadilan.

Uraian Tupoksi :

1. Memimpin jalannya peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama

Kuningan dan mewujudkan visidan misinya.

2. Melaksanakan hasil-hasil rapat kerja dan rapat koordinasi daerah

PTA dan PA se-wilayah PTA Jawa Barat.

3. Menetapkan program/rencana kinerja dan sasarannya untuk setiap tahun

kegiatan.

4. Menjaga dan mempertahankan kemandirian Pengadilan Agama Kuningan

dan menghindarkan diri dari perilaku unprofessional conduct.

5. Menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah sepanjang tidak

mempengaruhi kemandirian lembaga peradilan.

6. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam

kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.

7. Mengadakan rapat dinas di Pengadilan Agama Kuningan.

8. Mengatur pembagian tugas bawahan dan memantau pelaksanaannya.

9. Mendorong semangat kerja, disiplin, kemampuan, keterampilan,

kejujuran, ketelitian dan kecermatan seluruh Pegawai terhadap tugas

pokok masing-masing.

10. Menunjuk dan membentuk Tim Disiplin Kerja.

11. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku

Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf

Pengadilan Agama Kuningan.

12. Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan kepada pegawai sesuai

keperluan.

13. Mengevaluasi prestasi kinerja Pegawai.

14. Menunjuk Hakim Pengawas bidang secara berkala.

15. Menindak lanjuti hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

16. Menunjukdan membentuk tim BAPERJAKAT.

17. Menetapkan susunan Majelis Hakim dan Hakim Mediator.

18. Membuat / menandatangani PMH untuk menangani perkara yang masuk.


19. Membagikan berkas perkara dan atau surat lain yang berhubungan

dengan perkara kepada Majelis yang sudah ditunjuk;

20. Memimpin pelaksanaan sita dan eksekusi putusan yang sudah inkrah.

21. Melaksanakan permintaan bantuan pemanggilan para pihak,

pemberitahuan isi putusan, pengumuman penyitaan dan eksekusi dari

pengadilan agama di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan.

22. Menjalankan tugas sebagai supporting unit Pengadilan Tinggi Agama

Jawa Barat antara lain dengan membuat regulasi, laporan kegiatan, baik

dibidang teknis maupun non teknis.

23. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi

Agama Jawa Barat / Mahkamah Agung RI.

24. Mengadakan konsultasi dengan pejabat di PTA Jawa Barat / Mahkamah

Agung RI.

b. Wakil Ketua

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal bertanggung jawab atas

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan

pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Tingkat Pertama dan

menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Uraian Tupoksi :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal :

1. Mengawasi jalannya peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama

Kuningan dan bersama Ketua mewujudkan visi dan misinya.

2. Bersama Ketua melaksanakan hasil-hasil rapat kerja dan rapat

koordinasi daerah PTA dan PA se-wilayah PTA Jawa Barat.

3. Bersama Ketua menetapkan program / rencana kerja dan sasaran kinerja

setiap tahun kegiatan.

4. Bersama Ketua mengatur pembagian dan memantau pelaksanaan tugas

bawahan.


5. Selaku coordinator pengawasan melakukan pengawasan terhadap

jalannya peradilan di Pengadilan Agama Kuningan baik dibidang tehnis

maupun non tehnis peradilan.

6. Mengkoordinir Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan

pengawasan dibidangnya masing-masing, dan melaporkan hasil

pengawasannya kepada Ketua.

7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku

Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta

memberikan pembinaan, teguran dan peringatan kepada pegawai jika

dipandang perlu.

8. Selaku Ketua Tim Disiplin Kerja, melakukan evaluasi disiplin kerja

pegawai secara berkala dan memberikan pembinaan, teguran dan

peringatan kepada pegawai yang dianggap kurang / tidak disiplin.

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu sebagai

pengawas atau tugas-tugas lain yang ditetapkan dan /atas

diperintahkan oleh Ketua.

10. Selaku Ketua BAPERJAKAT melaksanakan rapat BAPERJAKAT

secara periodic serta melaporkan hasil rapat kepada Ketua untuk

ditindaklanjuti.

11. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua.

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasannya kepada Ketua.

13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua..

14. Melaksanakan tugas Ketua disaat Ketua tidak ada ditempat/dinas luar.

c. Hakim

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggungjawab atas perkara

yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun

penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama dalam menyusun Program kerja jangka panjang dan

jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas

perintah Ketua.


Uraian Tupoksi :

1. Menetapkan Hari Sidang;

2. Membuat catatan pinggir pada Berita Acara dan Putusan Pengadilan

Agama mengenai hukum yang dianggap penting ;

3. Dalam hal Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan tambahan untuk

mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab

atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara persidangan serta

menandatanganinya ;

4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah ;

5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan

putusan;

6. Hakim mewajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan ;

7. Melaksanakan proses anominasi putusan sebagai pengejawantahan KMA

Nomor : 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

d. Panitera.

Kepaniteraan Peradilan yang dipimpin oleh seorang Panitera adalah aparatur

tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan mempunyai tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Uraian Tupoksi :

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

4. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,

dan transparansi perkara;

5. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkanberdasarkan peraturan dan perundang-

undangan,minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;


6. Pelaksanaan mediasi;

7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama

Kelas 1.A.

e. Sekretaris

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas

dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua

Pengadilan Agama Kelas I A.

Uraian Tupoksi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan

anggaran;

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

3. Pelaksanaan urusan keuangan;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan

7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama

Kuningan Kelas 1.A.

8. Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang.

f. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan.

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, bertanggung jawab kepada

Sekretaris.


Uraian Tupoksi :

1. Memimpin pelaksanaan tugas urusan Perencanan, Teknologi Informasi

Dan Pelaporan;

2. Mempelajari hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan;

3. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;

4. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

5. Membuat dan menyusun program kerja Kesekretariatan;

6. Menyusun RKA/KL DIPA 01 dan 04 beserta dokumen pendukung;

7. Menyusun Anggaran Belanja Tambahan beserta dokumen pendukung;

8. Membuat Revisi DIPA 01 dan 04;

9. Membuat Rencana Penggunaan Dan Penarikan Anggaran DIPA 01 dan

04;

10. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

DIPA 01 dan 04;

11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta pemutakhiran (update) data

pada Aplikasi KOMDANAS;

12. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan serta Pemutakhiran

(update) data Website;

13. Mengkoordinir dan Menyusun Laporan Tahunan;

14. Mengkoordinir dan Menyusun Laporan SAKIP;

15. Mengkoordinir dan Menyusun laporan LKjIP;

16. Meneliti dan memproses Surat Masuk pada Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan;

17. Meneliti dan memaraf Surat Keluar pada Sub Bagian Perencanaan,


18. Melaksanakan Pengarsipan surat-surat pada Sub Bagian Perencanaan,


19. Membuat dan mengevaluasi SOP pada Sub Bagian Perencanaan,


20. Menilai dan Menandatangani SKP staf pada Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan.


g. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana, bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Uraian Tupoksi :

1. Membantu Sekretaris Pengadilan Agama dalam membuat program kerja

jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang dan pelaksanaan serta

pengorganisasiannya;

2. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,

penataan organisasi dan tatalaksana.

3. Menyiapkan bahan bagi Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk

diusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai;

4. Mengusulkan pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, Askes;

5. Membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP dan DP3) bagi

bawahannya;

6. Tugas pengelola Administrasi Belanja Pegawai;

7. Melaksanakan Tugas dan Perintah Dinas dari atasan dan Pimpinan.

h. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan.

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,

perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta

pengelolaan keuangan, bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Uraian Tupoksi :

1. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi umum

pengolahan / penyusunan laporan dan keuangan sesuai dengan bidang

tugasnya;

2. Membuat laporan Mutasi barang milik Negara LB, ( Laporan Triwulan),

dan LBT (Laporan tahunan) ke dalam amplikasi SABMN dan SIMAK;

3. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,

perlengkapan,rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta

pengelolaan keuangan;

4. Mengurus dan menghimpun buku perpustakaan ;


5. Melaksanakan pengelolaan keuangan negara DIPA;

6. Membuat dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (PP-SPM);

7. Membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP dan DP3) bagi

bawahannya ;

8. Melaksanakan Tugas dan Perintah Dinas dari atasan dan Pimpinan.

i. Panitera Muda Hukum

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta

pelaporan, juga menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah

Kementerian Agama;

4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas

perkara;

7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara;

8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan

Melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, juga

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara

permohonan;

2. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A;


4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir;

6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi

dan peninjauan;

7. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara

permohonan;

8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi

putusan kepada Mahkamah Agung;

10. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap;

11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum

tetap kepada Panitera Muda Hukum;

12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan


k. Panitera Muda Gugatan.

Melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, juga


1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan, kelengkapan berkas perkara

gugatan;

2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis

Hakim dari Ketua Pengadilan Kuningan Kelas 1.A melalui Panitera;

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;


5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir;

6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara

gugatan;

7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan

kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon

peninjauan kembali;

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi

putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap;

13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan


l. Panitera Pengganti.

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan,

melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada

hubungannya dengan perkara perdata serta mengawasi, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan

teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tupoksi :

1. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan;


2. Membantu Hakim dalam hal :

- Membantu penetapan hari sidang ;

- Membuat Berita Acara Persidangan ;

- Mengetik Putusan ;

- Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama dengan

Hakim Ketua Majelis serta asli putusan/penetapan ;

- Membuat anominasi putusan untuk dipublikasikan di website ;

3. Melaporkan kepada Panmud Gugatan/Permohonan untuk mencatat

perkara yang sudah putus berikut amar putusannya ;

4. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah

selesai diminutasi ;

5. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan oleh Panitera;

m. Jurusita/Jurusita Pengganti.

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada Panitera.

Uraian Tupoksi :

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,

Ketua Majelis Hakim dan Panitera;

2. Menyampaikan Relas Panggilan sidang dan memberitahukan

pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, proses-proses, dan

pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara berdasarkan ketentuan

undang-undang;

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan/Majelis dan dengan

teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya

yang sah apabila menyita tanah;

4. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan

kepada pihak yang berkepentingan antara lain Badan Pertanahan Negara;

5. Melaksanakan tugasnya di Wilayah Pengadilan Agama yang

bersangkutan;

6. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan oleh Panitera.


1. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis

yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi

pemerintah tentang bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan.

Bersifat konsisten, komitmen seluruh eksponen organisasi, mengikat, memiliki

peran penting dan terdokumentasi dengan baik serta menuju arah perbaikan yang

berkelanjutan.

Adapun alur pekerjaan atau pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A untuk masing-masing eselon adalah

sebagai berikut :

NO. JABATAN JUMLAH TERDIRI DARI KETERANGAN

ESELON II :

1. Ketua 2 1. SOP Penetapan PenunjukanMajelis

Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

2. SOP Kegiatan PersiapanPersidangan


2, Wakil

Ketua

2 1. SOP Penetapan PenunjukanMajelis




ESELON III :

1. Panitera 14 1. SOP Penetapan PenunjukanMajelis


2. SOP Penetapan PenunjukanPanitera


3. SOP Penetapan PenunjukanJurusita




5. SOP Pelayanan Teguran PanjarBiaya Perkara Yang MenambahPanjar


6. SOP Pelayanan Sita Jaminan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

7. SOP Pelayanan Sita Buntut Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.



8. SOP Pelayanan Sita Bersama Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

9. SOP Pelayanan Banding Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

10. SOP Pelayanan Kasasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

11. SOP Pelayanan PeninjauanKembali


12. SOP Prosedur Pelaporan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

13. SOP Pengelolaan ATK Perkara Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

14. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

2. Sekretaris 8 1. SOP Penandatanganan laporanSAKIP


2. SOP Penandatanganan PengajuanRKA-K/L


3. SOP Penandatanganan laporankeuangan


4. SOP Penandatanganan laporankepegawaian


5. SOP Penandatanganan laporanBagian umum


6. SOP Penandatanganan suratpengantar


7. SOP Disposisi Surat-surat masuk Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

8. SOP Penandatanganan Pengajuanuntuk uang makan dan TunjanganKinerja




ESELON IV :

1. KasubbagKepegawaian,OrganisasiDan TataLaksana

14 1. SOP Pelaksanaan Orientasi danSosialisasi Penyampaian Tugas,Peran dan Tanggungjawab


2. SOP Pengembangan Pegawai Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

3. SOP Ijin Belajar dan TugasBelajar


4. SOP Pengelolaan Pegawai Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawaidan Kartu Pensiun dan BPJS


6. SOP Pengelolaan AbsensiPegawai


7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

8. SOP Pengelolaan KenaikanPangkat


9. SOP Kenaikan Gaji Berkala Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

10 SOP Pengelolaan Ijin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai


11. SOP Pengelolaan PensiunPegawai


12. SOP Pemberian Nilai KepadaPegawai dan PendelegasianWewenang


13. SOP Pemberian PenghargaanKepada Pegawai


14. SOP Pelaporan Harta KekayaanPegawai dan Pejabat Negara




2. KasubbagUmum DanKeuangan

11 1. SOP Pengelolaan Tata NaskahDinas


2. SOP Pengelolaan Arsip Aktif danIn Aktif


3. SOP Penatausahaan Aset Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

4. SOP Penatausahaan Persediaan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

5. SOP Pemeliharaan LingkunganDan Keamanan


6. SOP Pelaksanaan Kehumasan DanKeprotokolan


7. SOP Pemberian Informasi, BuktiPemberian Informasi


8. SOP Pengelolaan Perpustakaan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

9. SOP Pencairan danPertanggungjawaban Anggaran


10. SOP Penatausahaan PNBP Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

11. SOP Penyusunan LaporanKeuangan


3. KasubbagPerencanaan,IT danPelaporan

4 1. SOP Penyusunan RencanaProgram Dan Anggaran


2. SOP Penyusunan SAKIP Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

3. SOP Penyusunan Laporan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

4. SOP Pengelolaan IT Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.



4. PaniteraMudaHukum,

PaniteraMudaPermohonan,

Dan

PaniteraMudaGugatan

32 1. SOP Layanan Informasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

2. SOP Pos Bantuan Hukum Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

3. SOP Penerimaan Perkara Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

4. SOP Pembayaran Panjar BiayaPerkara


5. SOP Permohonan PenyampaianPanggilan




7. SOP Pelayanan Mohon BantuanSaksi ke Pengadilan Agama Lain


8. SOP Pelayanan Pemberitahuan IsiPutusan


9. SOP Pengambilan Sisa Panjar Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

10 SOP Penyerahan Salinan PutusanPertama Kepada Para Pihak


11. SOP Pengembalian Akta Nikah Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

12. SOP Pelayanan Perkara YangBerkekuatan Hukum Tetap


13. SOP Penyerahan ProdukPengadilan


14. SOP Penyerahan Akta Cerai Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

15. SOP Pengiriman Salinan Putusan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.

16. SOP Pelayanan Perkara EkonomiSyariah Memenuhi Syarat denganPemeriksaan Sederhana


17. SOP Pelayanan Banding Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun.



18. SOP Pelayanan Kasasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

19. SOP Pelayanan PeninjauanKembali

Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

20. SOP Pelayanan Prodeo Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

21. SOP Pelayanan Pembebasan BiayaPerkara


22. SOP Pelayanan PermohonanEksekusi riil


23. SOP Pelayanan Konsinyasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

24. SOP Pengarsipan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

25. SOP Prosedur Pelaporan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

26. SOP Prosedur Pengaduan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

27. SOP Pelayanan PermohonanPerceraian PNS dan TNI POLRI


28. SOP Pelayanan PermohonanPendaftaran Surat Kuasa Khusus


29. SOP Pelayanan Permohonan IstbatNikah


30. SOP Pengelolaan ATK Perkara Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

31. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

32. SOP Pengelolaan Sisa Panjar Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun



FUNGSIONAL :

1. Hakim 20 1. SOP Layanan Informasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

2. SOP Layanan Sidang DiluarGedung


3. SOP Penetapan Hari Sidang Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

4. SOP Pemanggilan Para Pihak Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

5. SOP Permohonan BantuanPanggilan




7. SOP Pelaksanaan Mediasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

8. SOP Pemanggilan Mediasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

9. SOP Penundaan Sidang Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

10. SOP Pemanggilan Layanan Saksi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

11. SOP Layanan Mohon bantuanPemeriksaan Saksi dari PengadilanAgama Lain


12. SOP Layanan PemeriksaanSetempat


13. SOP Pelayanan Mohon BantuanPemeriksaan Setempat kePengadilan Agama Lain


14. SOP Pelayanan Teguran PanjarBiaya Perkara Yang MenambahPanjar


15. SOP Pelayanan Sita Jaminan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

16. SOP Pelayanan Sita Buntut Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun



17. SOP Pelayanan Sita HartaBersama




19. SOP Pengambilan Sisa Panjar Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

20. SOP Pelayanan Ikrar Talak Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

2. Panitera

Pengganti

12 1. SOP Layanan Sidang DiluarGedung




3. SOP Pelaksanaan Mediasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

4. SOP Penundaan Sidang Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun


6. SOP Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Saksi dari PengadilanAgama Lain


7. SOP Pelayanan PemeriksaanSetempat


8. SOP Pelayanan Sita Jaminan Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

9. SOP Pelayanan Sita Buntut Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

10. SOP Pelayanan Sita Bersama Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun

11. SOP Pengambilan Sisa Panjar Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun / Belumdi evaluasi

12. SOP Pelayanan Ikrar Talak Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun



3. Jurusita /

Jurusita

Pengganti

8 1. SOP Permohonan BantuanPanggilan


2. SOP Permohonan PenyampaianPanggilan




4. SOP Pemanggilan Mediasi Sudah dievaluasi tgl,bulan, tahun


6. SOP Pelayanan Mohon BantuanSaksi ke Pengadilan Agama Lain


7. SOP Pelayanan Mohon BantuanPemeriksaan Setempat kePengadilan Agama Lain




2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dalam Pasal 12 dan Pasal 20 UU No. 43 tahun 1999 antara lain

mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan untuk

menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan

dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

Penilaian Prestasi Kerja PNS penekanannya pada pengukuran tingkat

capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang

direncanakan dan disepakati antara pejabat penilai dan PNS yang dinilai sebagai

kontrak prestasi kerja.Objektivitas penilaian prestasi kerja PNS diperlukan

parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja dari tingkat

capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Adapun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Agama

Kuningan Kelas 1.A, terdiri dari :


NO. N A M ASASARAN

KERJA

PEGAWAI

JUMLAH

KEGIATAN

TAHUN

2017

KETERANGAN

1. Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q Ketua 12

2. Drs. H. Jojo Suharjo Wakil Ketua 13

3. Dra. Hj. Muli’ah Sirry Hakim 14

4. DR. Asadurahman, M.H. Hakim 14

5. Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. Hakim 13

6. Dra. Hj. Sunaeah, M.H. Hakim 13

7. Drs. Fuad Syakir, S.H. Hakim 14

8. Drs. Abd. Aziz Hakim 13

9. Drs. H. Hamiduddin Hakim 14

10. Dra. Hidayaturohmah, M.H. Hakim 13

11. Drs. H. Suryana, S.H. Hakim 12

12. Drs. H. Asob Ridwan Panitera 24

13. Drs. Ikin Sodikin Panitera Muda

Hukum

13

14. H. Gendi Sirojul Munir, S.H. Panitera Muda

Permohonan

10

15. Suandi, S.H. Panitera Muda

Gugatan

10

16. Muhaemin, S.Ag Panitera

Pengganti

9

17 Agus Herianto, S.H. PaniteraPengganti

9

18. Uum Umi Kulsum, S.HI PaniteraPengganti

9

19. Agus Iskandar, S.HI PaniteraPengganti

9

20. Agus Nuryadin, S.H. PaniteraPenggant

i

9

21. Juned, S.HI Jurusita 4

22. Fatimah Jurusita

Pengganti

3

23. Nana Junaedi JurusitaPengganti

4


NO. N A M ASASARAN KERJA

PEGAWAI

JUMLAH

KEGIATAN

TAHUN

2017

KETERANGAN

24. Sunarso Jurusita Pengganti 2

25. Emon Kusman, S.H. Jurusita Pengganti 4

26. Hj. Latifah, S.H., M.H. Sekretaris 18

27. Aah Nurjanah, S.E. Kasubbag

Kepegawaian,

Organisasi Dan Tata

Laksana

28. Yamin Mubarok, S.HI Kasubbag Umum

Dan Keuangan

41

29. Rini Iriani, S.E. Kasubbag

Perencanaan, IT dan

Pelaporan

28

30. Nasikhin Pelaksana 6

31. Ade Badrudjaman, S.HI Pelaksana 10

32. Yadi Solehudin Pelaksana 5

33. Nia Kurniawati, S.H. Pelaksana 13

34. Suhaman Pelaksana 8

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik

yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana

disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus

memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah

satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi

pada pelayanan publik yang prima


Pengadilan Agama Kuningan dalam memberikan pelayanannya, dituntut

untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada masyarakat / para pencari

keadilan, sehingga tercapai suatu kepuasan. Seiring dengan perubahan lingkungan

strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi

tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan para

Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara,

kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan

terhadap para pencari keadilan. Para Pencari Keadilan semakin dinamis dan

semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma

Pengadilan Agama Kuningan dalam memberikan pelayanan kepada para Pencari

Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) merupakan suatu

langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan para Pencari Keadilan, menilai

tingkat kepuasan para Pencari Keadilan terhadap kinerja aparat Peradilan

khususnya di Pengadilan Agama Kuningan dan fasilitasnya serta sebagai alat

untuk membuat program-program yang efektif dan tepat sasaran.

1. Akreditasi Penjaminan Mutu.

Penjaminan Mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan

untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan

pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara

berkelanjutan. Istilah penjaminan mutu mengadopsi dari dunia bisnis, sehingga

bukan hanya produk akhir yang mesti diperhatikan, tetapi bagaimana proses

pelayanan kepada pihak eksternal maupun internal dari awal sampai akhir

berdasar pada kualitas mutu. Proses pelayanan dalam penjaminan mutu harus

berbasis dokumen.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan

performa / kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court

Performance Excellent). Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini harus dimiliki

oleh setiap Peradilan. Pentingnya akreditasi Peradilan Indonesia adalah untuk

peningkatan mutu dan layanan serta penjaminan mutu Peradilan itu sendiri.


Pengadilan Agama Kuningan saat ini masih dalam mempersiapkan diri

sebaik-baiknya untuk mensukseskan Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan

Mutu, serta memberikan pelayanan maksimal kepada para pencari keadilan sesuai

ketentuan perundang – undangan yang berlaku, tindak lanjut dari Surat Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27

Juli 2017 Perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan

Agama / Mahkamah Syar’iyah.

2. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

Pengadilan Agama Kuningan pada Tahun Anggaran 2017 memperoleh

Anggaran Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 25.000.000,-

(Dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Pos Bantuan HukumPengadilan Agama Kuningan Tahun 2017

No. Pagu Tahun 2017 Realisasi Sisa Jumlah Perkara

1. Rp. 25.000.000,- Rp. 25.000.000,- 0,- 267

3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.


Anggaran Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan sebesar

Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung PeradilanPengadilan Agama Kuningan Tahun 2017

No. Pagu Tahun 2017 Realisasi SisaJumlah

Kegiatan

Jumlah

Perkara

1. Rp. 18.000.000,- Rp. 18.000.000,- 0,- 12 85


4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada dasarnya Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Undang-Undang Badan Peradilan mengemban amanat pemenuhan hak

setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh pelayanan bantuan

hukum, dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak

mampu.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut Badan Peradilan

Agama menaruh perhatian yang sangat besar dalam memberikan

akses/pelayanan bantuan hukum yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

memperoleh keadilan, termasuk akses/pelayanan bantuan hukum untuk para

pencari keadilan yang tidak mampu/masyarakat miskin.

Berdasarkan keadaan tersebut Pengadilan Agama Kuningan

memberikan layanan perkara secara cuma-cuma (prodeo) demi tercapainya misi

badan peradilan yaitu “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan”. Bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara

cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak

mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah

masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis.


Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima

belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan ProdeoPengadilan Agama Kuningan Tahun 2017

No. Pagu Tahun 2017 Realisasi Sisa Jumlah Perkara

1. Rp. 15.000.000,- Rp. 14.486.000,- 514.000,- 50


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA.

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat

penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM)

memegang peranan yang penting dalam penyelenggarakan sistem pemerintahan

dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government.

Khususnya di Lingkungan Pengadilan Agama Kuningan, pengelolaan Sumber

Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan Agama yang ada diharapkan agar dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan,sehingga Sumber

Daya Manusia (SDM) yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi

institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan

penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi

institusi.

Di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Kuningan

dalam sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada

pelayanan prima (excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan tersebut

harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi

peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan Agama

yang berada dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan Pengadilan

Agama Kuningan terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia

Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial per 31

Desember 2017 sebanyak 34 pegawai dan 13 Tenaga Kontrak dengan rincian

sebagai berikut :


Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.

1). Hakim.

Berdasarkan Administrasi Kepegawaian Peradilan tentang pola formasi

Pengadilan Tingkat Pertama pada kelas 1.A jumlah Hakim maksimal 24

orang, namun di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A jumlah Hakim

hanya ada 11 (sebelas) orang yaitu :

No N a m a Gol / Ruang Jabatan K e t

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Drs. H. Jojo Suharjo

Dra. H. Muli’ah Sirry

Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.

Dr. H..Asadurrahman, M.H.

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H.

Drs. H. Abd Azis, M.H.

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Drs. Hamiduddin

Drs. H. Suryana, S.H.

IV/d

IV/d

IV/d

IV/d

IV/c

IV/c

IV/c

IV/c

IV/c

IV/c

IV/b

Ketua

WKPA

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

2). Kepaniteraan.

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Lingkungan Pengadilan

Agama Kuningan Kelas 1.A berjumlah 9 orang terdiri dari :

N o N a m a Gol /

Ruang

J a b a t a n Ket.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

H. Gendi Sirojul Munir, S.H

Drs. Ikin Sodikin

Suandi, S.H.

Muhaemin, S.Ag

Agus Herianto, S.H.

Uum Umi Kulsum, S.HI.

Agus Iskandar, S.HI

Agus Nuryadin, S.H

IV/b

III/d

III/d

III/d

III/d

III/d

III/d

III/b

III/b

Panitera

Panmud Permohonan

Panmud Hukum

Panmud Gugatan

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti


3) Kejurusitaan.

Jurusita dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Pengadilan Agama Kuningan

Kelas 1.A berjumlah 5 orang yaitu :

No N a m a Gol / Ruang J a b a t a n K e t.

1.

2.

3.

4.

5.

Juned,S.HI

Nana Junaedi

Fatimah

Sunarso

Emon Kusman, S.H.

III/d

III/b

III/b

III/b

III/b

Jurusita

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.

Pegawai Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Non Teknis Yudisial sebanyak 5

(lima) orang terdiri dari :

No N a m a Gol / Ruang J a b a t a n Ket.

1.

2.

3.

4.

5.

Hj. Latifah,S.H., M.H

Aah Nurjanah, S.E.

Rini Iriani, S.E.

Yamin Mubarok, S.HI.

Nia Kurniawati

IV/a

III/d

III/d

III/c

II/a

Sekretaris

Kasubag Kepegawaian Dan

Organisasi Dan Tatalaksana

Kasubag Perencanaan, IT dan

Pelaporan.

Kasubag Umum dan

Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Pelaksana.

Pelaksana di Lingkungan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A berjumlah 3

(tiga) orang yaitu :

No N a m a Gol / Ruang J a b a t a n K e t.

1.

2.

3.

Ade Badrujaman, S.HI

Yadi Solehudin

Suhaman

III/a

II/a

I/a

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana


Tenaga Kontrak.

Tenaga Kontrak yang ada di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A sebanyak 13

(tigabelas) orang terdiri dari :

No. N a m a J a b a t a n K e t

1. Poppy Ropiatin Membantu tugas meja II

2. Ijah Awaliyah, S.H. Membantu tugas Keuangan

3. Dede Lukman, S.Kom. Admin IT

4. Firman, S.Hut. Membantu tugas meja I

5. Didi Kuswandi, S.H. Membantu tugas Kepegawaian

6. Ita Susilawati Membantu tugas meja I

7. Susi Susilawati, S.Sos Membantu tugas meja II

8. Robi Kurniaman, S.E. Membantu tugas Umum

9. Evi Ernawati Petugas Meja Informasi

10. Rudi Hartono Membantu tugas Umum

11. Isybah Nurhikam, S.HI. Membantu tugas meja III

12. Irwan Membantu tugas Umum

13. Ofik Taopik Hidayat Membantu tugas Umum

Kebutuhan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan data tabel tersebut, maka kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A, baik Sumber Daya Manusia (SDM)

Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia (SDM) Non-Teknis Yudisial sebagai

berikut :

NO. JENIS SUMBER DAYAMANUSIA

JUMLAH KETERANGAN

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial.

1. Ketua 1 Lengkap

2. Wakil Ketua 1 Lengkap

3. Hakim 9 Belum memenuhi standar minimal formasi

4. Panitera 1 Lengkap

5. Panitera Muda Hukum 1 Lengkap

6. Panitera Muda Gugatan 1 Lengkap

7. Panitera Muda Permohonan 1 Lengkap

8. Panitera Pengganti 6 Belum memenuhi standar minimal formasi

9. Jurusita/ Jurusita Pengganti 5 Belum memenuhi standar minimal formasi


NO. JENIS SUMBER DAYAMANUSIA

JUMLAH KETERANGAN

Sumber Daya Manusia (SDM) Non - Teknis Yudisial

1. Sekretaris 1 Lengkap

2. Kasubbag Kepegawaian dan

organisasi Tatalaksana

1 Lengkap

3. Kasubbag Perencanaan, IT

dan Pelaporan.

1 Lengkap

4. Kasubbag Kasub Umum dan

Keuangan

1 Lengkap

5. Staf Kepaniteraan 3 Belum memenuhi standar minimal formasi

6. Staf Kesekretariatan 2 Belum memenuhi standar minimal formasi

1. Mutasi.

Secara teknis mutasi bagi pegawai di dasarkan pada Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 sedangkan Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang secara internal di

lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun

2009, untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di dasarkan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan untuk Pengangkatan dalam

Jabatan Hakim Ketua/Wakil Ketua di dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2002.

Sistem promosi dan mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang

terhadap hal itu dan juga untuk memberi kemungkinan tersedianya tenaga

pegawai negeri sipil yang berpengalaman, sistem promosi tersebut harus

berdasarkan standar-standar dan kriteria-kriteria tertentu, yang obyektif serta tidak

memihak.

Dasar dari pada standar-standar tersebut adalah senioritas atau prestasi

kerja dan seringkali juga dilakukan secara kombinasi antara kedua-duanya,

kecendrungan pada akhir-akhir ini, sistem promosi seringkali dikaitkan pula

dengan klasifikasi pendidikan dan latihan dari seorang pegawai, dan dalam rangka


penyegaran organisasi dan pengembangan karir Pejabat Pengadilan dapat

dilakukan mutasi.

Pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Kuningan mutasi kenaikan Gaji

Berkala sebanyak 18 (Delapan belas) orang dan Kenaikan Pangkat (KENPAT)

sebanyak 4 (Empat ) orang, terdiri dari :

- Periode April 4 (Empat) orang dan

- Periode Oktober 1 (satu) orang,

dan telah mengajukan mutasi kenaikan pangkat untuk Periode April 2018

sebanyak 4 (empat) orang.

2. Promosi.

Secara teknis promosi bagi pegawai di dasarkan pada Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 sedangkan Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang secara internal di

lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun

2009, untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di dasarkan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan untuk Pengangkatan dalam

Jabatan Hakim Ketua / Wakil Ketua di dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2002.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas

dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain

kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki

keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan

pelayan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Untuk menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di

atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali norma pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara sistematik dan terukur mampu

menampilkan sosok pejabat struktural yang profesional, loyalitas dan dedikatif.

Pada Tahun 2017 tidak ada promosi jabatan.


3. Pensiun.

Pada tahun 2017 pegawai Pengadilan Agama Kuningan yang masa

kerjanya telah berakhir (purnabhakti) berjumlah 1 (satu) orang atas nama Drs.

Syaefudin, S.Ag.

4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat).

Pada tahun 2017 Pegawai Pengadilan Agama Kuningan yang telah

mengikuti Diklat adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Suryana, S.H mengikuti diklat Ekonomi Syariah Hakim Tk. Pertama

di Megamendung Bogor;

2. Yamin Mubarok, S.HI mengikuti diklat PIM IV di Megamendung Bogor

B. PENYELESAIAN PERKARA.

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A, baik sisa

perkara tahun 2016, maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun

2017 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 2.808 perkara, dapat dirinci

menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

- Cerai Talak = 743 perkara

- Cerai Gugat = 1.957 perkara

- Dispensasi Nikah = 52 perkara

- Itsbat/Pengesahan Nikah = 43 perkara

- Harta Bersama = 1 perkara

- Pembatalan Akta Hibah = - perkara

- Polygami = 2 perkara

- Perwalian = 4 perkara

- Hadhonah = 2 perkara

- Wali adhol = - perkara

- Penetapan Ahli Waris = 3 perkara


b. Perkara yang diputus/diselesaikan sebanyak 2.310 perkara, dapat dirinci

menurut jenis perkaranya sebagai berikut :




- Itsbat nikah/Pengesahan Nikah = 38 perkara

- Harta Bersama = 1 perkara

- Polygami = 2 perkara


- Hadhonah = 1 perkara

- Penetapan Ahli Waris = 1 perkara

c. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 430 perkara, dapat dirinci menurut jenis

perkaranya sebagai berikut :


- Cerai Gugat = 330 perkara


- Itsbat / Pengesahan Nikah = 7 perkara

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A telah

melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sejumlah perkara dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Putus.

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 392 perkara, dapat dirinci menurut jenis

perkaranya sebagai berikut :

a. Cerai Talak = 82 perkara

b. Cerai Gugat = 296 perkara

c. Harta Bersama = 1 perkara

d. ItsbatNikah = 8 perkara

e. Dispensasi Nikah = 5 perkara


Pada tahun 2017 sisa perkara tahun 2016 yang putus sebanyak 391 perkara,

sehingga pada tahun 2018 sisa perkara tahun 2016 yang belum putus

sebanyak 1 perkara dengan jenis perkara Cerai Gugat.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.

Perkara yang diputus tepat waktu tahun 2017 sebanyak 2.760 perkara, dapat

dirinci menurut jenis putusan/penetapan sebagai berikut :

a. Dikabulkan = 2.300 perkara

b. Dicoret = 16 perkara

c. Digugurkan = 15 perkara

d. Ditolak = 2 perkara

e. Dicabut = 183 perkara

f. Tidak diterima = 14 perkara

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan

PK.

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK di

Pengadilan Agama Kuningan sebanyak 2.765 perkara, dapat dirinci menurut

jenis perkaranya sebagai berikut :

- Izin Poligami = 2 perkara



- Harta Bersama = - perkara


- Isbat Nikah = 38 perkara

- Dispensasi Nikah = - perkara

- Penetapan Ahli Waris P3HP = - perkara

- Dicabut = 183 perkara

- Ditolak = 2 perkara

- Tidak diterima = 13 perkara

- Gugur = 15 perkara

- Dicoret dari Register = 16 perkara


4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi.

Dari perkara yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 2.808 perkara,

sebanyak 4 (empat) perkara yang berhasil di mediasi

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi.

Perkara anak di Pengadilan Agama Kuningan yang berhasil melalui diversi

tidak ada.

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUSPADA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1.A

PER 31 DESEMBER 2017

NO. S A T K E R

P E R K A R A

JUMLAHHAKIM

KETERANGANPERDATA GUGATAN PERDATA PERMOHONAN

MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. PENGADILAN

AGAMA

KUNINGAN

2.712 2.670 422 96 100 8 11 Orang Sisa Perkara

Tahun 2017 :

- Gugatan :

422 perkara

- Permohonan :

8 perkara

Keterangan :- Perkara sisa tahun 2016 sebanyak : 392 perkara- Perkara diterima tahun 2017 sebanyak : 2.808 perkara (+)

Jumlah perkara tahun 2017 : 3.200 perkara

Putusan Yang Diajukan Banding.

a. Putusan Pengadilan Tk.I Yang Dikuatkan Tk. Banding.

Putusan perkara yang diajukan ke tingkat Banding dan dikuatkan tingkat

Banding pada tahun 2017 adalah sebanyak 4 (empat) perkara dengan nomor

perkara :

- 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng.

- 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng.

- 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng.

- 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng.


b. Putusan Pengadilan Tk.I Yang Dibatalkan Tk. Banding.

Putusan perkara yang diajukan tingkat pertama yang kemudian dibatalkan

oleh tingkat Banding selama tahun 2017 tidak ada.

c. Putusan Pengadilan Tk.I Yang Tidak Dapat Diterima Tk. Banding.

Putusan perkara yang diajukan tingkat pertama yang tidak dapat diterima oleh

tingkat Banding selama tahun 2017 tidak ada.

PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

NO. NO. TK PERTAMANO. PUTUSAN TK

BANDING / TANGGAL

JENIS PUTUSAN

DIKUATKAN DIBATALKANTIDAK

DITERIMA

1. 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng 0065/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. v

2. 2070/Pdt.G/2016/PA.Kng 0064/Pdt.G/2017/PTA.Bdg v


4. 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng - v


6. 1636/Pdt.G/2016/PA.Kng Belum Putus

Putusan Yang Diajukan Kasasi.

Putusan perkara yang diajukan kasasi selama tahun 2017 ada 2 yaitu :

- 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng.

- 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng

Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Putusan perkara yang diajukan Peninjasuan Kembali (PK) selama tahun 2017

tidak ada.

Rekapitulasi Keadaan Perkara :

NO. Uraian Perkara Masuk Perkara Yang Diputus Sisa Perkara Keterangan

1. Perdata Agama 2.808 2.310 430

J u m l a h 2.808 2.310 430


C. PENGELOLAAN SARANA PRASARANA.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

143 / KMA / SK / VIII / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan

Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 039 / SK / X / 1994

tanggal 28 Oktober 1994 tentang Pemberlakuan Buku III Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI, bahwa secara umum tugas

dan fungsi Sub Bagian Umum sebagaimana Ikhtisar Jabatan Kepala Sub Bagian

Umum adalah “Merencanakan dan melaksanakan urusan ketata-usahaan,

persuratan dan kearsipan, perpustakaan, humas, protokoler, pengadaan

barang/jasa, perlengkapan rumah tangga, pengelolaan dan inventaris barang

milik negara serta teknologi informasi dan mengelola mengawasi, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kuningan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan terbitnya PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tugas pokok sub bagian Umum

dan Keuangan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

Subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan

peniapan pelaksanaan urusat surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah

tangga, keamanan, keprotokoleran, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

(pasal 314,321 dan 328)

Berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Keuangan di atas,

maka pelaksanaan tugas kedinasannnya adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Pengadaan Barang Dan Jasa.

Pengadilan Agama Kuningan adalah Pengadilan Agama Kelas 1.A

terletak di Jalan Perjuangan No. 63 Ancaran Kuningan dengan luas bangunan

584 M2 berlantai 2 (dua) berdiri di atas tanah seluas 2400 M2.

Pada awal Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Kuningan

Kelas 1.A mendapatkan anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan

Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 227.500.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).


Seiring dengan berjalannya pelaksanaan anggaran, DIPA 01 Program Sarana

Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung untuk Belanja Modal Pengadilan

Agama Kuningan mengalami Revisi DIPA untuk Pembelian Antivirus, untuk

akun 536111 Belanja Modal Lainnya diubah ke dalam akun 521119 Belanja

Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

sehingga pagu anggaran Belanja Modal berkurang menjadi

Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja modal tersebut telah direalisasikan secara optimal sebesar

Rp. 219.475.000,- (Dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah) atau sebesar 98,64%. Dari belanja modal tersebut yang

telah dilaksanakan menghasilkan output barang alat pengolah data dan

komunikasi Pendukung Kesekretariatan berupa : PC Unit sebanyak 1 Unit,

Printer sebanyak 1 Unit dan Proyektor sebanyak 1 Unit. Untuk Peralatan dan

Fasilitas Pendukung Perkantoran berupa : AC Split sebanyak 5 Unit, Meja

Informasi 1 unit, Meja Mediasi 1 unit, Rak Arsip Besi 20 unit, Lemari Arsip

Besi 2 unit, Lemari Arsip Kayu 2 unit, Lemari Arsip Register 1 unit, Kursi

Tunggu Besi 2 unit, Kursi Rapat/Besi Metal 15 unit, Sound system 1 paket.

Serta alat pengolah data dan komunikasi Pendukung SIPP berupa : Laptop

sebanyak 1 unit, Komputer PC 3 unit, Printer 2 unit dan UPS 2 unit.

b. Administrasi Barang Persediaan.

Belanja barang persediaan telah dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan dan anggaran yang telah ditentukan. Barang persediaan telah

diadministrasikan baik mulai dari perencanaan, pembelanjaan, penginputan,

penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan.

Pengadministrasian barang persediaan dilakukan melalui Instrumen,

buku induk dan buku bantu persediaan. Buku dan instrumen yang digunakan

mulai dari instrumen kebutuhan barang persedian per ruangan, RAB, surat

pemesanan, buku induk persediaan (buku kendali), buku bantu persediaan,

bon permintaan barang persediaan, opname fisik persediaan, Pada tahun

anggaran 2017 Pengadilan Agama mendapatkan anggaran belanja keperluan

sehari-hari perkantoran (ATK) sebesar Rp. 60.440.000,- (Enam puluh juta


empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar

Rp. 60.440.000,- (Enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau

sebesar 100%.

c. Pemeliharaan Barang Milik Negara.

Berkaitan dengan pemeliharaan aset negara/barang milik negara

pada Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A yang dilakukan oleh Sub

Bagian Umum, cakupan dan besaran Pagu Anggaran Pemelihara Barang

Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut :

1). Gedung Bangunan Dan Halaman.

Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A mempunyai 2 (dua)

Unit Gedung yaitu Gedung Kantor Pengadilan Agama dan Gedung Arsip

(Gedung Lama). Gedung Kantor Pengadilan Agama Kuningan dibangun

pada Tahun 1997, berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 1996/1997 Nomor

074/XXII/3/199 tanggal 31 Maret 1997 dengan luas 2.400 M2, dengan

luas bangunan 584 M2 dan halaman seluas 1.816 M2. Sedangkan

Gedung Arsip (Gedung Lama) Pengadilan Agama Kuningan adalah

Gedung Kantor Lama yang dibangun pada tahun 1978 di atas tanah Hak

Milik PEMDA seluas 370 M2, dengan luas Bangunan seluruhnya 265

M2 yang terletak di Jalan Aria Kemuning No.5 Kuningan dan halaman

seluas 105 M2.

Pemeliharan terhadap gedung/bangunan kantor dan halaman

tersebut dilakukan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran

yang tersedia. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan pada

tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 89.494.000,- (Delapan puluh sembilan

juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan telah terealisasi

sebesar Rp. 89.305.200,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima

ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 99,78%. Walaupun demikian masih

ada bagian gedung dan bangunan yang belum bisa dilakukan

pemeliharaan dikarenakan kekurangan anggaran yang tersedia. Untuk itu

pemeliharan terhadap gedung/ bangunan dan halaman kantor yang belum


terpelihara tersebut menjadi prioritas utama dalam pemeliharaan pada

tahun anggaran 2018.

Matriks Sarana Dan Prasarana Pengadilan Agama Kuningan :

NO. SARANA / PRASARANA GEDUNG JUMLAH KET

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 2

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Sidang Umum 3

7. Ruang Kepaniteraan 1

8. Ruang Kesekretariatan 1

9. Ruang Panitera Pengganti 1

10. Ruang Jurusta / Jurusita Pengganti 1

11. Ruang Tamu / Resepsionis 1

12. Ruang IT 1

13. Ruang Kasir 1

14. Ruang Pendaftaran 1

15. Ruang Perpustakaan 1

16. Ruang Tunggu 2

17. Ruang Arsip Perkara 1

18. Ruang Bendahara DIPA 1

19. Ruang Mediasi 1

20. Ruang Dapur 1

21. Ruang Gudang 1

22. Tempat Ibadah 1

NO. SARANA / PRASARANAFASILITAS PERKANTORAN

JUMLAH KETERANGAN

1. PC. Komputer 33 22 Baik, 11 RB

2. Printer 15 7 RB

3. Laptop 11 10 Baik, 1 RB

4. Infokus 1 Baik

5. PABX 1 Baik

6. Mesin Ketik - -


7. Mesin Fotocopy - -

8. AC 15 5 Baik, 8 RR, 2 RB

9. Faximile 2 1 Baik, 1 RB

10. Genset - -

2). Kendaraan Dinas Dan Bahan Bakar.

Pengadilan Agama Kuningan memiliki 2 (dua) Unit Kendaraan

Roda 4 (empat) dan 5 (lima) Unit Kendaraan Roda 2 (dua). Kendaraan

tersebut dalam kondisi baik dan dipergunakan untuk tupoksi Pengadilan

Agama Kuningan.

Semua kendaraan dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya

sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Pada tahun

anggaran 2017 Pengadilan Agama Kuningan mendapatkan anggaran

pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp 71.250.000,- (Tujuh puluh satu

dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp.

71.144.477,- (Tujuh puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu

empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 99,85%

Pemeliharaan kendaraan dinas telah dilakukan secara optimal

dan output yang maksimal. Walaupun demikian masih ada kendala baik

berupa kesadaran para pejabat pemegang kendaraan yang ditunjuk,

kekurangan anggaran dan kekurangan kendaraan dinas yang tersedia,

sementara jumlah pejabat struktural dan fungsional sebanyak 30 (tiga

puluh) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris,

wakil panitera, kasubag-kasubag, panmud-panmud, hakim, panitera

pengganti dan jurusita pengganti.


Kendaraan Dinas :

NO. URAIANTAHUN

PEROLEHAN

KONDISIKET

BAIKRUSAK

RINGANRUSAKBERAT

1 2 3 4 5 6 7JENIS KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) :

1. Stasiun WagonInnova

2008 V

2. Stasiun WagonInnova

2011 V

JENIS KENDARAAN RODA 2 (DUA) :

1. Mega ProGL III

2006 V

2. Mega ProGL 160 D

2007 V

3. Mega ProGL 160 D

2008 V

4. HondaNew Supra X

2008 V

5. Honda CS 1 2009 V

3). Peralatan Mesin Kantor.

Pengadilan Agama Kuningan memiliki pegawai baik PNS

maupun Hakim sejumlah 35 orang. Peralatan dan mesin yang ada tidak

memadai sebagaimana mestinya dikarenakan tidak tersedianya anggaran

pengadaan peralatan dan mesin yang bersifat berkelanjutan dan adanya

peralatan dan mesin yang rusak maupun usang.

Pengadilan Agama Kuningan sampai dengan pengadaan

peralatan dan mesin pada tahun anggaran telah memiliki peralatan dan

mesin berupa PC Komputer sebanyak 33 unit, Laptop sebanyak 11 unit,

Printer 15 unit, AC 15 unit dan Server 2 unit serta peralatan elektronik

dan peralatan meubeulair lainnya.

a). Kelistrikan dan Air.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Agama Kuningan baik bagi operasional kantor maupun pelayanan

kepada masyarakat ketersediaan daya dan jasa listrik maupun air


mutlak harus ada dan tidak bisa diabaikan. Ketersediaan Listrik dan

air melalui layanan PLN dan PDAM sudah memadai. Biaya

langganan daya dan jasa baik belanja langganan listrik maupun

langganan air telah mendapatkan anggaran yang memadai. Pada

tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Kuningan mendapatkan

anggaran belanja langganan listrik untuk 12 Bulan sebesar

Rp. 38.100.000,- (Tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan

telah terealisasi sebesar Rp. 33.608.392,- (Tiga puluh tiga juta enam

ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau

sebesar 88,21%. Sedangkan anggaran belanja langganan air sebesar

Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan

telah terealisasi sebesar Rp. 10.796.150,- (Sepuluh juta tujuh ratus

sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar

79,97%.

Belanja langganan listrik dan air telah direalisasikan

sebagaimana mestinya sesuai dengan tagihan. Pembayaran biaya

tersebut dibayarkan sesuai dengan ketentuan penyedia daya dan jasa

dan tidak pernah ada keterlambatan.

b). Jaringan Telepon/Aiphone/Sound System.

Sebagaimana dengan kebutuhan listrik dan air, ketersediaan

jaringan telepon mutlak diperlukan. Jaringan telepon di Pengadilan

Agama Kuningan telah ada dan berfungsi dengan maksimal.

Pengadilan Agama Kuningan memiliki 1 (satu) Pesawat Telepon dan

1 (satu) Unit Telepon (PABX). Belanja langganan telepon di

Pengadilan Agama Kuningan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.

11.136.000,- (Sebelas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan

telah terealisasi sebesar Rp. 7.550.543,- (tujuh juta lima ratus lima

puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 67,80%.

Adapun sound system di Pengadilan Agama Kuningan telah

tercukupi. Kendala yang ada adalah ketidak tersediaannya anggaran

pemeliharaan untuk pesawat telepon, telepon PABX dan


pemeliharaan jaringannya, serta untuk pemeliharaan sound system

itu sendiri.

c). Peralatan Elektronik.

Ketersediaan alat elektronik di Pengadilan Agama

Kuningan sangat kurang dan tidak memadai. Begitu juga biaya

pemeliharaan terhadap peralatan elektronik yang tersedia baru pada

pemeliharaan Komputer, Printer dan AC, sedangkan peralatan

elektronik lainnya belum tersedia.

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Kuningan

mendapatkan anggaran pemeliharaan Laptop sebesar Rp. 6.570.000,-

(Enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi

sebesar Rp. 6.570.000,- (Enam juta lima ratus tujuh puluh ribu

rupiah) atau sebesar 100%. Biaya pemeliharaan Komputer sebesar

Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan telah

terealisasi sebesar Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu

rupiah) atau sebesar 100%. Biaya pemeliharaan Server sebesar Rp.

2.996.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.996.000,- (dua juta

sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar

100%. Biaya pemeliharaan Printer sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta

empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar

Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau

sebesar 100%. Biaya pemeliharaan AC sebesar Rp. 6.000.000,-

(Enam juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.996.000,-

(lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau

sebesar 99,93%.


4). Jaringan Internet dan Komputer (Teknologi Informasi).

Di Pengadilan Agama Kuningan telah tersedia jaringan internet,

akan tetapi belum memadai. Dalam rangka keterbukaan informasi dan

peningkatan pelayanan sangat diperlukan perangkat keras maupun lunak

yang mendukung optimalisasi jaringan internet dan komputer. Dalam

penggunaan dan pemanfaatan IT telah didukung dengan anggaran biaya

langganan Web Hosting dan langganan Internet. Pada tahun anggaran

2017 Pengadilan Agama Kuningan mendapatkan anggaran biaya

langganan Web Hosting sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 371.800,- (Tiga ratus

tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan biaya langganan internet

sebesar Rp. 24.192.000,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh

dua ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.585.887,- (dua

puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan

puluh tujuh rupiah).

Adapun kendalanya adalah ketidaktersediaan anggaran untuk

pemeliharaan jaringan internet sehingga mengurangi optimalisasi

penggunaan dan pemanfaatan layanan internet baik bagi pegawai dalam

melaksanakan tupoksi maupun masyarakat pencari keadilan dan

pengguna layanan peradilan, dan tenaga ahlinya honorer sehingga perlu

ada penempatan PNS untuk bertanggung jawab menangani masalah IT

dan kekurangan SDM yang mendukung kegiatan tersebut.

d. Inventarisasi Barang Milik Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1 angka 25 disebutkan bahwa Inventarisasi adalah kegitan untuk melakukan

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara.

Inventariasi BMN di Pengadilan Agama Kuningan pada tahun 2017

dilakukan satu semester sekali. Pada semester I dilakukan pada bulan Maret

2017, sementara di di semester II dilakukan pada bulan Oktober 2017.

Kegiatan inventarisasi BMN pada tahun 2017 dilakukan terhadap seluruh


BMN meliputi Inventarisasi Tanah, Gedung, Kendaraan, BMN yang belum

terdistribusi, DBR, DBL, Kondisi BMN (BMN kondisi Baik, Rusak Ringan

dan Rusak Berat), Barang berlebih, Barang yang tidak diketemukan dan

lainnya. Kegiatan inventarisasi bertujuan untuk mencocokkan BMN yang

berada dalam pengelolaan satker Pengadilan Agama Kuningan dengan

keadaan dan kondisi yang sebenarnya agar terjadi kesesuaian antara BMN

yang tercatat di Aplikasi dengan keadaan yang sebenarnya (hasil inventarisasi

terlampir).

e. Penatausahaan Barang Milik Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1 angka 24 disebutkan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang

meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1). Sertifikat Tanah dan Bangunan.

Pengadilan Agama Kuningan telah memiliki 2 (dua) tanah, semuanya

telah bersertifikat an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah

Agung RI No Sertifikat N0. 10.22.01.09.4.00003 dan N0.

10.22.01.15.4.00004. Pengadilan Agama Kuningan telah memiliki 2

(dua) bangunan gedung kantor di Jl. Arya Kamuning Kuningan dengan

No IMB 136/BK01.1/SK/A/III/1978 tanggal 13 Maret 1978 dan di Jl.

Perjuangan N0. 63 Ancaran Kuningan N0. IMB 641.1/SK.074-PU/1997

tanggal 31 Oktober 1997.

2). Penetapan Status Pengguna BMN.

Barang Milik Negara yang berada di bawah kewenangan Kuasa

Pengguna Barang pada Pengadilan Agama Kuningan hampir semuanya

telah dilakukan penetapan status penggunaannya. Semua Barang Milik

Negara yang berada dalam pengelolaan satker Pengadilan Agama

Kuningan sampai dengan peralihan tahun 2017 baik melalui pembelian

maupun transfer masuk dari Dirjen Badilag MARI serta Hibah dari

pihak lain.


Barang Milik Negara pada satker Pengadilan Agama Kuningan yang

telah dilakukan penetapan status penggunaannya sesuai dengan surat

keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Surat

keputusan itu yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

20/KM.6/WKN.08/2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang

Milik Negara Pada Mahkamah Agung RI tertanggal 28 Mei 2014 untuk

Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan Kantor, Keputusan

Menteri Keuangan Nomor : 31/KM.6/WKN.08/KNL.06/2014 tentang

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah

Agung RI tertanggal 24 April 2014 untuk Barang Milik Negara berupa

Kendaraan Roda 4 (empat) dan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Keputusan

Kepala Badan Urusan Admimistrasi Nomor : 102/BUA/SK/VII/2014

tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada

Mahkamah Agung RI Yang Digunakan Oleh Pengadilan Agama

Kuninga, untuk Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/ atau

Bangunan dan Kendaraan Bermotor serta Keputusan Menteri Keuangan

RI Nomor : 28 / KM.6 / WKN.08 / KNL.06 / 2016 tentang Penetapan

Status Pengguna BMN pada MARI berapa Bangunan Gedung Tempat

Ibadah permanen dan Keputusan Kepala Badan Urusan Agama

Mahkamah Agung RI Nomor : 216.a / BUA / SK / 8 / 2016 tentang

Penetapan Status Pengguna BMN pada MARI yang digunakan oleh

Pengadilan Agama Kuningan BERUPA Peralatan Dan Mesin Yang

Diperoleh Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

3). Hibah.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah

Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian (PP Nomor

27 Tahun 2014 Pasal 1 angka 20). Selain itu hibah juga bisa dilakukan

oleh pihak lain kepada Pemerintah. Berkaitan dengan hibah telah diatur

dalam Perdirjen Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara


Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo

Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga.

Begitu juga Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan mengenai

pedoman pengelolaan hibahHibah adalah setiap penerimaan Negara

dalam bentuk rupiah, barang dan jasa yang diperoleh dari Pemberi

Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri.

Pengadilan Agama Kuningan pada tahun anggaran 2017

mendapatkan hibah langsung berupa barang (Jadwal Sholat Digital

Masjid Al-Hikmah) yang berasal dari hibah perorangan. Hibah tersebut

sudah selesai diperoses melalui pihak direktur evaluasi,akuntansi dan

stelmen DJPPR Kemenkeu RI dengan terbitnya nomor register hibah

2G35D5SA dan SP3HL-BJS dan persetujuan nomor pencatatan hibah

langsung bentuk barang dari KPPN Kuningan.

4). Pemanfaatan BMN.

Dalam Peraturan Pemerintah N0. 27 Tahun 2014 Pasal 1 angka

10 disebutkan bahwa Pemanfa’atan adalah pendayagunaan Barang

Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja perangkat daerah dan/ atau

optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status

kepemilikan.

Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kuningan belum ada

Barang Milik Negara yang dilakukan proses pemanfaatan oleh pihak

lain baik dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan,

bangun guna serah atau bangun serah guna atau kerja sama penyediaan

infrastruktur.

5). Penghapusan BMN.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara

dari daftar barang dengan menerbitan keputusan dari pejabat yang

berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,

dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan


fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (Peraturan

Pemerintah N0. 27 Tahun 2014 Pasal 1 angka 23). Berkaitan dengan

penghausan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI N0.

96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan dan pemidahtanganan Barang Milik Negara

dan Peraturan Menteri Keuangan RI N0. 50/PMK.06/2014 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, serta berkaitan

dengan kewenangan yang menerbitkan keputusannya telah diatur

pendelegasian kewenangan dalam peraturan terbaru dalam Peraturan

Menteri Keuangan RI N0. 4/PMK.06/2016 tentang Pendelegasian

Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang

Kepada Pengguna Barang.

Penghapusan pada Pengadilan Agama Kuningan telah

dilakukan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya Surat Keputusan

Kepala Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung RI Nomor :

31a/BUA/SK/01/2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/

Kekayaan Negara Berupa Peralatan Kantor (Meubelair) pada

Pengadilan Agama Kuningan dan Surat Menteri Keuangan RI

Nomor : S-38/MK.6/WKN.08/KNL.06/2014 Hal : Persetujuan

Penghapusan karena Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/

atau Bangunan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama

Kuningan. Adapun pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama

Kuningan telah melakukan penghapusan Barang Milik Negara berupa

Bongkaran Gedung Lama/Arsip Pengadilan Agama Kuningan di Jalan

Raya Arya Kamuning-Kuningan dengan terbitnya Surat Kepala Badan

Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor :

320/BUA/PL.07/11/2016 tanggal 08 November 2016 perihal

Persetujuan Bongkaran karena Rehabilitasi pada Pengadilan Agama

Kuningan berdasarkan surat persetujuan kepala Badan Urusan

Administrasi Negara MARI tersebut maka mengajukan permohonan

pelelangan bongkaran tersebut kepada KPKNL Cirebon yang


selanjutnya ditindak lanjuti melalui penjualan dan hasil penjualannya

disetorkan ke Kas Negara.

6). Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses yang dilakukan

terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara

dan Pejabat Negara serta pihak ketiga dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat

langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum

atau kelalaian dalam melakukan kewajiban (PERMA N0. 3 Tahun

2013 Pasal 1 angka 4).

Pada Pengadilan Agama Kuningan tidak pernah terjadi

tuntutan ganti rugi baik berkaitan dengan pelanggaran hukum atau

kalalaian dalam melakukan kewajiban, baik dalam pengelolaan BMN

maupun dalam pengelolaan keuangan, yang merugikan Negara.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Government dalam

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan

secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kuningan yang meliputi

kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran

diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

Undang-Undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kuningan secara umum

diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 365/PA/SK/XII/2016

tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh


Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan / Pembuat

Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara

Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf

Pengelola Keuangan.

PengadilanAgama Kuningan menerima dan mengelola 2 (dua) DIPA

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), masing-masing untuk Unit Organisasi

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01) dan Unit Organisasi

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (DIPA 04) dengan rincian sebagai

berikut :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi).

Pengadilan Agama Kuningan pada awal Tahun Anggaran 2017

menerima DIPA 01 Unit Organisasi Badan Urusan Administrai Mahkamah

Agung RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.400781/2017 tanggal 07

Desember 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

7.311.380.000,- (Tujuh milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus delapan

puluh ribu rupiah), dalam perjalanannya sepanjang tahun 2017 DIPA 01

(BUA) Pengadilan Agama Kuningan telah mengalami 4 (empat) kali revisi

namun tidak merubah jumlah anggaran yang ada di dalam DIPA 01 (BUA)

tersebut, dengan penyerapan anggaran sebagai berikut :

1.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Pada Awal Tahun Anggaran 2017 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, Satuan Kerja Pengadilan Agama

Kuningan memiliki Pagu Anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar

Rp. 6.377.128.000,- (Enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta

seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan untuk Belanja Barang

sebesar Rp. 706.752.000,- (Tujuh ratus enam juta tujuh ratus lima

puluh dua ribu rupiah). Menjelang akhir tahun anggaran 2017 untuk

Belanja Barang Pengadilan Agama Kuningan mengalami revisi

anggaran bertambah menjadi sebesar Rp. 711.752.000,- (Tujuh ratus

sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari

akun 536111 Belanja Modal Lainnya yang direvisi ke dalam akun


521119 Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah).

Realisasi Anggaran Belanja Pengadilan Agama Kuningan untuk DIPA

01 Badan Urusan Administrasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp. 6.508.447.608,- (Enam milyar lima ratus delapan juta empat ratus

empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) atau sebesar

89,02% dengan rincian : Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.596.512.509,-

(Lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua belas

ribu lima ratus sembilan rupiah) atau sebesar 87,76% dan Belanja

Barang sebesar Rp. 692.460.099,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta

empat ratus enam puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) atau

sebesar 97,28%.

1.2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada awal

Tahun Anggaran 2017 Satuan Kerja Pengadilan Agama Kuningan

memiliki Pagu Anggaran untuk Belanja Modal sebesar

Rp. 227.500.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah). Seiring dengan berjalannya pelaksanaan anggaran, DIPA 01

Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung untuk

Belanja Modal Pengadilan Agama Kuningan mengalami Revisi DIPA

untuk Pembelian Antivirus, akun 536111 Belanja Modal Lainnya

diubah ke dalam akun 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Realisasi Anggaran Belanja Pengadilan Agama Kuningan untuk

Belanja Modal sebesar Rp. 219.475.000,- (Dua ratus sembilan belas

juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 98,64% .


REKAPITULASI ANGGARAN DIPA 01BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

JENIS BELANJADIPA 01 BUA TAHUN ANGGARAN 2017

PAGU AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN PAGU AKHIR

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Belanja Pegawai 6.377.128.000,- - - 6.377.128.000,-

Belanja Barang 706.752.000,- 5.000.000,- - 711.752.000,-

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Belanja Modal 227.500.000,- ,- 5.000.000- 222.500.000,-

TOTAL 7.311.380.000,- 5.000.000- 5.000.000,- 7.311.380.000,-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJADIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI

PENGADILAN AGAMA KUNINGANTAHUN ANGGARAN 2017

U R A I A NPER 31 DESEMBER TA 2017

PAGU AWAL PAGU AKHIR REALISASISISA

ANGGARAN%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

BelanjaPegawai

6.377.128.000,- 6.377.128..000,- 5.596.512.509,- 780.615.491,- 87,76%

Belanja Barang 706.752.000,- 711.752.000,- 692.460.099,- 19.291.901,- 97,28%

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Belanja Modal 227.500.000,- 222.500.000,- 219.475.000,- 3.025.000,- 98,64%

J u m l a h 7.311.380.000,- 7.311.380.000,- 6.508.447.608,- 802.932.392,- 89,02%


2. DIPA 04 (DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA).

2.1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Kuningan juga

menerima DIPA 04 Unit Organisasi Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA-005.04.2.400782/2017

tanggal 07 Desember 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah) dan dalam

perjalanannya pada pertengahan tahun 2016 mengalami revisi, namun

tidak merubah anggaran yang terdapat dalam DIPA 04 Unit Organisasi

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan rincian :

Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Perkara Prodeo) sebesar Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Biaya Penyelesaian Perkara

diluar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta

rupiah) dan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh

lima juta rupiah.

Realisasi Anggaran Belanja Pengadilan Agama Kuningan untuk DIPA

04 Dirjen Badan Peradilan Agama per 31 Desember 2017 adalah

sebesar Rp. 57.486.000,- (Lima puluh tujuh juta empat ratus delapan

puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 99,11% dengan rincian : Bantuan

Pembebasan Biaya Perkara (Perkara Prodeo) sebesar Rp. 14.486.000,- (

belas juta rupiah) atau sebesar 96,57% , Biaya Penyelesaian Perkara

diluar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta

rupiah) atau sebesar 100% dan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.

25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar 100%,


REKAPITULASI ANGGARAN DIPA 04DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEGIATAN/OUTPUTDIPA 04DIRJEN BADILAG TAHUN ANGGARAN 2017

PAGU AWAL PENAMBAHAN PENGURANGANPAGUAKHIR

Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Bantuan PembebasanBiaya Perkara

15.000.000,- - - 15.000.000,-

Biaya PenyelesaianPerkara diluar GedungPengadilan

18.000.000,- - - 18.000.000,-

Pos Bantuan Hukum 25.000.000,- - - 25.000.000,-

J u m l a h 58.000.000,- - - 58.000.000,-

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJADIPA 04 DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA MA-RI

PENGADILAN AGAMA KUNINGANTAHUN ANGGARAN 2017

U R A I A NPER 31 DESEMBER TA 2017

PAGUAWAL

PAGUAKHIR

REALISASISISA

ANGGARAN%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Bantuan PembebasanBiaya Perkara

15.000.000,- 15.000.000,- 14.486.000,- 514.000,- 96,57%

Biaya PenyelesaianPerkara diluarGedung Pengadilan

18.000.000,- 18.000.000,- 18.000.000,- - 100%

Pos Bantuan Hukum 25.000.000,- 25.000.000,- 25.000.000,- - 100%

J u m l a h 58.000.000,- 58.000.000,- 57.486.000,- 514.000,- 99,11%


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP.

Dukungan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada

Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Agama Kuningan bersumber pada 2 (dua)

kekuatan yaitu pertama Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka

melaksanakan Keterbukaan Informasi Peradilan yang dikaitkan dengan tupoksi

dan job description dalam melaksanaan tugas kedinasan,dan peningkatan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang ahli dibidangnya. Namun pada saat ini di Pengadilan

Agama Kuningan tenaga ahlinya berasal dari tenaga kontrak,bukan berasal dari

Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu ada penempatan Pegawai Negeri Sipil yang

ahli dalam bidang Teknologi Informasi untuk bertanggung jawab menangani

masalah IT dan mengisi kekurangan Sumber Daya Manusiaguna mendukung

kegiatan tersebut.

Kekuatan yang kedua adalah Sarana Dan Prasarana.Pengadilan Agama

Kuningan dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi telah

didukung dengan anggaran biaya langganan Web Hosting dan langganan Internet

telah tersedia jaringan internet, dan peralatan teknologi informasi secara umum

masih kurang memadai dikarenakan ketidak-tersediaannya anggaran untuk

pemeliharaan jaringan internet dan pemeliharaan server sehingga mengurangi

optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan layanan internet baik bagi para

pegawai dalam melaksanakan tupoksinya maupun pelayanan kepada masyarakat

pencari keadilan dan pengguna layanan peradilan itu sendiri.

Berkaitan dengan kekuatan sarana prasana berupa alat pengolah data

Pengadilan Agama Kuningan hingga tahun 2017 secara umum masih kurang

memadai dan belum merata. Berdasarkan hasil pendataan diperoleh data sebagai

berikut :

1. Perangkat Keras (Hardware).

Data realitas kepemilikan Hardware, kebutuhan dan kekurangan berikut

kondisinya.


DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

DATA REALITA, KEBUTUHAN DAN KEKURANGAN

NO NAMA JENIS LOKASI REALITA KEBUTUHAN KEKURANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 SERVER INTRANET SERVER RUANG IT 1 1 0

2 SERVER BARU SERVER RUANG IT 1 1 0

3 RAK SERVERSERVER /

RACKMOUNTRUANG IT 1 1 0

4 ROUTERBOARDJARINGAN /

ROUTERRUANG IT 2 2 0

5 SWITCHJARINGAN /

SWITCHRUANG IT 1 2 1

6 SMART SWITCHJARINGAN /

SMART SWITCHRUANG IT 1 2 1

7 ACCESS POINTJARINGAN /

ACCESS POINTRUANG IT 4 8 4

8 HUB JARINGAN / HUB RUANG IT 2 10 8

9 PABX & TELPONJARINGAN /

PABXRUANG IT 1 1 0

10WIFI ADAPTERINTERNAL

JARINGAN / WIFIADAPTER

RUANG IT 0 10 10

11 PC-SIADPAPC (PERSONAL

COMPUTER)RUANG IT 1 1 0

12TV-MEDIA, SMSGATEWAY

PC (PERSONALCOMPUTER)

RUANG IT 0 1 1

13Komputer PaniteraPengganti


RUANG PP 5 6 1

14 Komputer HakimPC (PERSONAL

COMPUTER)RUANG HAKIM 6 10 4

15 KOMPUTER JURUSITAPC (PERSONAL

COMPUTER)RUANG JS 2 6 4

16KOMPUTERKEPANITERAAN


RUANGKEPANITERAAN

4 7 3

17 KOMPUTER WAKILPC (PERSONAL

COMPUTER)RUANG WAKIL 1 1 0

18 KOMPUTER ANJUNGANPC (PERSONAL

COMPUTER)RUANG TUNGGU 0 2 1

19 LAPTOP IT NOTEBOOK RUANG IT 1 1 0

20 LAPTOP KEPEGAWAIAN NOTEBOOKRUANG

SEKRETARIATAN1 1 0



1 2 3 4 5 6 7

21 LAPTOP UMUM NOTEBOOKRUANG

SEKRETARIATAN1 1 0

22 LAPTOP KETUA NOTEBOOK RUANG KETUA 1 1 0

23 KOMPUTER ADMINPC (PERSONAL

COMPUTER)RUANG IT 1 1 0

24 LTOP-KEUANGAN NOTEBOOK R. BENDAHARA 1 1 0

25 LTOP-BENDAHARA NOTEBOOK R. BENDAHARA 1 1 0

26 LTOP-SEKERETARIS NOTEBOOK R. SEKRETARIS 1 1 0

27 LTOP-PANITERA NOTEBOOK R. PANITERA 1 1 0

28 LTOP-PNBP NOTEBOOK RUANG KASIR 0 1 1

29 LTOP-WAKIL NOTEBOOK RUANG IT 0 1 1

30 LTOP-KEPEGAWIAN NOTEBOOK RUANG IT 1 1 0

31 LTOP-SEKRETARIAT NOTEBOOK RUANG IT 0 1 1

32 PRINTER PP PRINTER RUANG PP 4 7 3

34PRINTERKEPEGAWAIAN

PRINTER R. SEKRETARIAT 1 1 0

35 PRINTER HAKIM PRINTER RUANG HAKIM 4 10 6

36 PRINTER JURUSITA PRINTERRUANG

JURUSITA1 6 5

37PRINTERKEPANITERAAN

PRINTERR.

KEPANITERAAN0 7 7

38 PRINTER ANTRIAN PRINTER RUANG IT 1 1 0

39 PRINTER IT PRINTER R. GUDANG 1 1 0

40 PRINTER BENDAHARA PRINTER R. GUDANG 1 1 0

41 SCANNER SCANNER R. SEKRETARIAT 1 2 1

42 SCANNER SCANNERR.

KEPANITERAAN1 4 3



1 2 3 4 5 6 7

43MONITORTOUCHSCREEN

MONITOR RUANG IT 1 1 0

44 MODEM SMS GATEWAY MODEM RUANG IT 0 1 1

45 TV - INFORMASI TV R. INFORMASI 3 5 2

46 AMPLIFIRE AMPLIFIRE R. SIDANG 2 1 2 1

47 MODEM MODEM RUANG IT 0 4 4

J U M L A H 63 138 75

2. Perangkat Lunak (Software).

Data realitas kepemilikan Software, kebutuhan dan kekurangan berikut

kondisinya.

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

DATA REALITA, KEBUTUHAN DAN KEKURANGAN

NO. N A M A J E N I S L O K A S I R E A L I T A KEBUTUHAN KEKURANGAN

1 2 3 5 6 7 8

1 WEBSITE SOFTWARE RUANG IT 1 1 0

2 INTRANET SOFTWARE RUANG IT 1 1 0

3 SIADPA SOFTWARE RUANG IT 1 1 0

4 SMS GATEWAY SOFTWARE RUANG IT 0 1 1

5 SISTEM ANTRIAN SOFTWARE RUANG IT 0 1 1

6SISTEM ANJUNGAN /INFOMASI

SOFTWARERUANG

TUNGGU0 1 1

J U M L A H 3 6 3


Untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Agama (SIPP) di

Pengadilan Agama Kuningan terdapat dua jenis aplikasi yaitu SIPP

sebagai aplikasi penyelesaian perkara dan SIPP Web sebagai publikasi

perkara yang dapat di akses oleh publik melalui jaringan internet. SIPP

Pengadilan Agama juga berfungsi sebagai laporan Elektronik yang setiap

saat dapat di dikirim datanya dari satker ke SIPP Mahkamah Agung RI

dengan proses sinkronisasi.

SIPP Pengadilan Agama Kuningan :

Publikasi Perkara (one day one publish).

“One Day one Publish” adalah maklumat pelayanan kepada publik bahwa

Mahkamah Agung akan mempublish informasi perkara pada hari yang sama

dengan perkara tersebut diputus. Mahkamah Agung juga akan mempublish

putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan

pengaju.

Program one day one publish dilakukan untuk mengantisipasi ulah oknum-oknum

tertentu yang memanfaatkan sebuah kasus dan digunakan juga sebagai alat ukur

menentukan promosi dan mutasi hakim dengan cara melihat kualitas putusan yang

di publikasikan di website.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan


menindaklanjuti arahan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI pada rapat

koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,

berkenaan dengan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) menjadi sangat penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan

penyediaan informasi baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal

pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang

sampai dengan putusan), melalui aplikasi ini Pengadilan Agama Kuningan telah

mengupload putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung dan di publikasikan

kedalam website https://putusan.mahkamahagung.go.id/

F. REGULASI TAHUN 2017

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi


2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan


3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di


biaya perkara);

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam





Agama;

5. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi


6. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan




biaya perkara);



biaya perkara);

9. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam




Agama;

10. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal

107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

11. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan

deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

12. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Mengingat sangat luas dan banyaknya tugas dan tanggungjawab

pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan

administrasi, dibedakan menurut jenisnya sebagai berikut :


1. Administrasi Perkara

Dalam pengelolaan administrasi perkara dilaksanakan sesuai

dengan POLA BINDALMIN dimana proses administrasi perkara tersebut

menggunakan sistem Meja I, Meja II dan Meja III :

a. Penerimaan Perkara.

Pola Penerimaan Perkara diterima oIeh Meja I baik perkara gugatan

maupun perkara permohonan (termasuk didalamnya penerimaan Verzet,

permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan

Kembali, permohonan Eksekusi dan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden

Verzet). Perkara Gugatan maupun Permohonan yang masuk oleh petugas

Meja I dibuat penaksiranbiaya dengan diterbitkannya SKUM sebanyak

rangkap 4, kemudian para pihak berperkara membayar panjar biaya

perkara melalui Bank BRI Unit Sindangagung Kuningan yang telah

bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kuningan dengan menugaskan

petugas/teller di Kantor Pengadilan Agama Kuningan untuk menerima

pembayaran pendaftaran perkara. Panjar biaya perkara terdiri dari :

1) Biaya Perkara.

Biaya Perkara adalah biaya untuk penyelenggaraan peradilan,

ongkos ongkos pemanggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita,

pemeriksaan setempat dan eksekusi dicatat dengan tertib dan

dibukukan dalam Buku Induk Jurnal Keuangan Perkara.

2). Biaya Proses.

Biaya Proses adalah penerimaan uang untuk pengadaan ATK

Perkara untuk proses penyelesaian perkara dicatat dengan tertib dan

dibukukan dalam Buku Pengelolaan Biaya Proses oleh Bendahara

Pengelola Biaya proses serta dilaporkan kepada Ketua Pengadilan

Agama melalui Panitera.

3). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemasukan PNBP dari pengurusan Surat Kuasa Insidentil dan Kuasa

Istimewa, serta pengambilan AC dan salinan putusan berdasarkan

peraturan dan legalisir dokumen-dokumen pendapatan ongkos

perkara, hak redaksi dicatat dan dibukukan dalam Buku Pengelolaan


PNBP serta disetorkan setiap satu minggu sekali melalui rekening

kas negara dalam bentuk SSBP kecuali biaya materai karena

digunakan untuk legalisasi putusan.

Perkara yang sudah dibayar dicatat dalam Buku Register Perkara

di Meja II serta dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.Kemudian

berkas perkara tersebut dimasukan kedalam map dan diserahkan kepada

Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama

melalui Panitera. Kemudian dalam tenggang waktu satu hari, Ketua

Pengadilan Agama sudah menerbitkan PMH dan Panitera membuat

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti. Berkas Perkara yang sudah

dibuat PMH diberikan kepada Ketua Majelis yang ditunjuk untuk dibuatkan

PHS dan Ketua Majelis yang ditunjuk dalam tenggang waktu dua hari telah

menerbitkan PHS, selanjutnya Ketua Majelis membuat perintah kepada

Jurusita dan Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan. Setiap

pelaksanaan pemanggilan, biaya pemanggilannya dicatat dalam Buku Jurnal

Keuangan Perkara.

Buku Jurnal Keuangan Perkara digunakan untuk mencatat semua

kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara. Untuk

perkara permohonan dan gugatan dimulai dengan penerimaan panjar dan

ditutup pada tanggal perkara diputus, sedangkan permohonan eksekusi

dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal selesai

pelaksanaan eksekusi. Buku Induk Keuangan Perkara digunakan untuk

mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran dan seluruh perkara

(kecuali permohonan eksekusi) dan dicatat menurut urutan tanggal

penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Jurnal yang terkait yang dimulai

setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan. Buku Induk Keuangan

Perkara ditutup setiap riga bulan sekali atau setiap ada pemeriksaan dengan

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Setiap penutupan Buku Induk

Keuangan Perkara dijelaskan pula sisa uang menurut buku Kas, sisa uang

dalam Kas maupun yang disimpan di Bank serta perincian dari uang tersebut,

Dan apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku Kas dengan


uang Kas yang sesungguhnya, maka dijelaskan alasan tetjadinya selisih

tersebut.

Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Buku Register Induk

Perkara Permohonan ditutup setiap bulan. Nomor urut setiap bulan dimulai

dari nornor satu sedangkan nomor perkara berlanj ut untuk selama satu tahun.

Buku Register ditutup setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh petugas

register dan diketahui oleh Panitera, sedangkan penutupan register setiap

akhir tahun ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua

Pengadilan Agama, Setiap penutupan akhir bulan dijelaskan pula rincian

perkara sisa bulan lalu, masuk bulan ini, putus bulan ini dan sisa bulan ini.

Untuk penutupan akhir tahun dijelaskan rincian perkara sisa tahun lalu,

masuk tahun ini, putus tahun ini dan sisa tahun ini.

b. Pelaksanaan Persidangan.

Proses persidangan di PengadiIan Agama Kuningan dimulai pada

jam 09.00 WIB, pada persidangan pertama dalam perkara gugatan

Majelis Hakim senantiasa melakukan upaya perdamaian sebagaimana

diatur dalam pasal 130 HlR, apabila perdamaian tersebut tidak berhasil

maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pihak

berperkara untuk melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan SEMA

No. 0l Tahun 2008.

Pelaksanaan mediasi pada umumnya dilaksanakan di Pengadilan

Agama Kuningan dalam ruang mediasi dengan dipandu oleh Mediator

Hakim Pengadilan Agama Kuningan yang tidak menangani perkara

tersebut dan pelaksanaan mediasi tersebut dicatat dalam Buku Register

Mediasi.

Pada Sidang yang kedua apabila perdamaian dan mediasi tidak

berhasil maka perkara tersebut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan

pokok perkara dimulai dari pembacaan surat gugatan, jawaban, replik,

duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah majelis yang akhirnya

kepada tahap pembacaan putusan. Pada tahap pembacaan putusan,

putusan sudah dibuat oleh Ketua Majelis sehingga Majelis Hakim


membaca putusan yang sudah jadi yang selanjutnya diserahkan kepada

Panitera Pengganti untuk diselesaikan Iebih Janjut. Dalam hal perkara

yang sudah diputus Ketua Majelis bertanggung jawab selambat-lambanya

satu minggu sejak putusan diucapkan berkas perkara sudah diminutasi.

Berkas perkara yang telah diminutasi dijahit dan disegel dengan kertas

yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman.

Petugas Meja III mengirimkan pemberitahuan tentang telah

terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama

kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA dimana perkawinan itu dicatat

dan ditempat para pihak berdomisili selambat-lambatnya 14 hari sejak

putusan dibacakan.

c. Laporan Perkara

Dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan POLA

BINDALMIN, Pengadilan Agama Kuningan membuat dan mengirimkan

laporan bulanan, catur wulan, semesteran dan tahunan yang terdiri dari :

1. LI-PA1 tentang keadaan perkara

2. LI-PA2 tentang Perkara yang dimohonkan banding

3. LI-PA3 tentang Perkara yang dimohonkan kasasi

4. LI-PA4 tentang Perkara yang dimohonkan PK

5. LI-PA5 tentang Pertaka yang dimohonkan eksekusi

6. LI-PA6 tentang Kegiatan Hakim

7. LI-PA7 tentang Keuangan Perkara

8. LI-PA8 tentang Laporan jenis-jenis perkara

9. LI-PA9 tentang PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990

10. LI-PA10 tentang Laporan factor penyebab terjadinya perceraian

11. LI-PA11 tentang Laporan Pertanggungjawaban uang iwadl

12. RK.3 tentang Laporan Perkara yang diterima

13. RK.4 tentang Laporan Perkara yang diputus

14. RK8 tentang Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum

15. RK9 tentang Rekapitulasi perkara banding, kasasi, PK dan eksekusi

16. RK10 tentang Mediasi


17. RK11 tentang Laporan Rekapitulasi HHK dan HHKL

18. RK12 tentang Rekapitulasi Penyelesaian Perkara

19. Laporan Sidang Keliling

20. Rekapitulasi Data Perkara

21. Rekap Perkara Jinayat, PNBP, Keuangan, Minutasi dan Posbakum

22. Laporan yang belum diputus lebih dari 5 (lima) bulan

Bentuk laporan-laporan tersebut diatas yang asli dikirim kepada

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan lembar keduanya

dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI cq Direktur Jendral Badan

Peradilan Agama.

Laporan keadaan perkara, laporan keuangan perkara dan laporan

jenis perkara dibuat setiap akhir bulan dan dikirimkan ke Pengadilan

Tinggi Agama Bandung serta Mahkamah Agung RI paling lambat

tanggal 5 bulan berikutnya.

Laporan perkara yang dimohonkan Banding, laporan yang

dimohonkan Kasasi, laporan yang dimohonkan Peninjauan Kembali

dan laporan yang dimohonkan Eksekusi dibuat setiap empat bulan sekali

yaitu akhir bulan April, Agustus dan Desember. Sedangkan laporan

kegiatan Hakim dibuat setiap enam bulan sekali yaitu pada akhir

bulan Juni dan Desember.

d. Pola Kearsipan

Pelaksanaan Penyusunan berkas perkara untuk disimpan di

dalam rak arsip dilakukan oIeh Kepaniteraan Muda Hukum. Berkas

Perkara disusun sesuai dengan kronologis persidangan yang dinamakan

Bundel A dan setelah disusun kemudian dijahit dan disegel dengan

stempel Pengadilan Agama dan dilak agar berkas tersebut betul-

betul utuh dan terjada kemudian dicatat dalam Buku Kearsipan dan

dimasukan dalam rak arsip.


2. Administrasi Umum.

a. Pengelolaan Surat

Pengelolaan surat di Pengadilan Agama Kuningan dilakukan

dengan terlebih dahulu menyortir serta memisahkan surat yang

diterima sesuai dengan sifatnya penting, segera, biasa dan rahasia

selanjutnya diagenda sesuai dengan klasifikasi kodefikasi surat dan

dilampiri lembar disposisi, kemudian discan dan diinput ke dalam

aplikasi surat (E-Arsip) oleh pencatat surat dan langsung di disposisi

ke Kasubag. Umum untuk diteruskan dan didistribusikan kepada

masing-masing bagian untuk ditindaklanjuti atau dipedomani serta

dicatat dalam buku kendali surat.

Untuk penanganan dan pengelolaan surat-surat keluar baik dari

bagian kesekretariatan maupun dari bagian kepaniteraan diagenda dan

diberi nomor sesuai dengan klasiflkasinya dalam satu buku agenda surat

keluar. Setelah surat selesai ditandatangani oleh pimpinan terlebih dahulu

difoto copy dilipat gandakan sesuai dengan ternbusannya kemudian

dibubuhi stempel, dimasukan kedalam amplop, dicatat dalam buku

ekspedisi dan dikirimkan baik melalui pos, faximile, Tiki maupun

melalui e-mail.

b. Pengelolaan Arsip

Seluruh arsip surat baik dari kesekretariatan maupun kepaniteraan

disimpan dalam filling kabinet yang telah ditentukan sesuai

dengan klasifikasi dan nomor surat. Apabila tidak memungkinkan

untuk disimpan di filling kabinet karena penuh dan atau sudah lewat

satu tahun maka arsip surat dipisahkan ke box file atau ruang arsip.

c. Pengelolaan Alat Tulis Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya

ATK yang bersumber dari dana DIPA :

a. Menyediakan alat tulis kantor dan alat rumah tangga lainnya

dengan cara pengadaan/melalui rekanan;

b. Mengadakan pemeriksaan terhadap pengadaan/pembelian barang;


c. Menempatkan barang dalam lemari yang telah disediakan;

d. Mengarsipkan fotocopy bukti daftar pengadaan barang;

e. Mengentri data yang terdaftar dalam pengadaan barang maupun

dalam faktur pembelian sesuai dengan kodefikasi barang

kedalam Aplikasi Persediaan;

f. Membuat format permintaan barang sebagai bukti pendistribusian

barang yang ditandatangani oleh penerima dan diparaf oleh petugas

pengelola barang kemudian diketahui oleh kasubbag umum;

g. Mendistribusikan alat tulis kepada pegawai sesuai kebutuhan;

h. Melakukan print out laporan barang persediaan secara berkala;

i. Melaksanakan stock opname fisik barang alat tulis kantor di

semester dan akhir tahun.

ATK yang bersurnber dan Biaya Proses:

1. Menyediakan alat tulis kantor dan alat rumah tangga lainnya

dengan cara pengadaan/pembelian langsung;

2. Mengadakan perneriksaan terhadap pengadaan/pembelian barang;

3. Menempatkan barang dalam lemari yang telah disediakan;

4. Mengarsipkan fotocopy bukti daftar pengadaan barang;

5. Membuat format permintaan barang sebagai bukti pendistribusian

barang yang ditandatangani oleh penerima dan diparaf oleh

petugas pengelola barang kemudian diketahui oleh Panitera;

6. Mendistribusikan alat tulis kepada pegawai sesuai kebutuhan;

7. Membuat laporan barang persediaan secara berkala;

8. Melaksanakan stock opname fisik barang alat tulis kantor di

semester dan akhir tahun.

d. Aplikasi SIMAK-BMN

Sistem Informasi Managemen dan akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN) merupakan subsistem dari Sistem Akuntasi Instansi

(SAl). SIMAK-BMN diselenggarakan untuk tujuan menghasilkan

informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggung jawaban atas


pelaksanaan APBN dan pelaporan managerial. SIMAK-BMN

menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementrian

Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan

dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan

dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

e. Aplikasi SAIBA.

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) merupakan sub

sistem dan Sistem Akuntasi Instansi (SAl). Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akrual (SAIBA) diselenggarakan untuk tujuan menghasiIkan

informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggung jawaban atas

pelaksanaan APBN dan pelaporan managerial, Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akrual (SAIBA) menghasilkan informasi sebagai dasar

penyusunan Neraca Kementrian Negara/Lembaga dan informasi -

informasi untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan anggaran.

f. Aplikasi SIMPEG, E-SIMPEG, SIKEP dan SIMKEP

Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (SIMPEG), Elektonik

Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (E-SIMPEG), Sistem

Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan Sistem Aplikasi Manajemen

Kepegawaian (SIMKEP) diselenggarakan untuk tujuan menghasilkan

informasi data pegawai yang diperlukan sebagai alat

pertanggungjawaban dan pelaporan kepegawaian.

g. Aplikasi SIADPA PLUS

Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama Plus (SIADPA PLUS)

diselenggarakan untuk tujuan penyelesaian perkara mulai dari

pendaftaran di meja 1 sampai dengan pembuatan Akta Cerai.

Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama Keuangan Perkara

(SIADPA KIPA) pada prinsipnya membantu dengan cepat Pencatatan,


pengendalian dan penentuan laporan keuangan perkara perkara dengan

rineian sebagai berikut:

1. Membantu bagian kas dalam pencatatan, membuat perhitungan dan

pengendalian keuangan perkara;

2. Berfungsi sebagai input awal sampai akhir proses keuangan perkara

dan sebagai sumber otomatis dari pembuatan buku-buku keuangan

dan Pelaporan.

Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama Laporan Perkara

(SIADPA LIPA) pada prinsipnya membantu dengan cepat Pencatatan,

pengendalian dan pencetakan laporan keadaan perkara dengan rincian

sebagai berikut :

1. Membantu Panitera Muda Hukum, Petugas Meja III maupun pihak

manapun yang terkait untuk pencatatan, pengarsipan dan

penyampaian pelaporan perkara per bulan.

2. Berfungsi sebagai bahan pelaporan data statistik perkara semenjak

data awal perkara masuk sampai akhir proses perkara dan sebagai

sumber otomatis dari pennohonan data-data penunjang pihak

terkait.

h. Website

Website Pengadilan Agama Kuningan sebagai media informasi yang

dapat diakses oleh publik dalam rangka mewujudkan transparansi

informasi tentang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Agama. Dengan tersedianya semua website ini, maka saran, masukan,

kritik dan pengaduan terhadap pelayanan kami sangat kami harapkan

untuk evaluasi dan peningkatan kinerja baik secara individu maupun

secara Institusi.

i. Pelayanan Publik dan Meja Informasi

Pelaksanaan refonnasi birokrasi Pengadilan Agama Kuningan sesuai

dengan petunjuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung Repubulik Indonesia, maka disediakan ruang pelayanan publik

dan meja informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada


masyarakat pencari keadilan baik pemberian informasi maupun

penanganan pengaduan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kerja Mahkamah

Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya asas peradilan cepat,

sederhana dan biaya ringan, meliputi area :

1. Manajemen Perubahan.

Selaras dengan Mahkamah Agung RI yang menginstruksikan

seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang

sama berkaitan dengan perubahan atau pembaruan melalui beberapa

kebijakan diantaranya:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi

Mahkamah Agung RI;


071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung

RI;


142/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar

pada Mahkamah Agung RI;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan;

Kemudian ditindak-lanjuti oleh Direkrorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan

instansi di bawah Mahkamah Agung RI yang khusus melakukan pembinaan

terhadap Badan Peradilan Agama Se-Indonesia telah membentuk Tim

Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/SK/KU/V/2011

tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah “Menyiapkan bahan

pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direkrorat Jenderal


Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi

dengan instansi terkait”.

Yang dimaksud Reformasi Birokrasi (RB) adalah sebuah proses

perubahan, denga menata ulang, memperbaiki dan menyempurnakan

birokrasi agar menjadi lebih profesional, efesien, efektif dan produktif. Pada

Tahun 2003 MA sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) yang

difokuskan pada 6 (enam) arena, yaitu : manajemen perkara; teknologi

informasi; pendidikan dan pelatihan; sumber daya manusia; dan manajemen

keuangan;

Pada tahun 2017 secara umum Pengadilan Agama Kuningan, masih

konsisten melaksanakan Program Prioritas Pembaruan, yakni :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu;

2. Manajemen informasi publik;

3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;

4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan;

5. Pelayanan peradilan yang prima;

6. Implementasi SIADPA Plus guna otomasi Pola Bindalmin;

7. “Justice for All” dengan paket kegiatan :

a. Perkara Prodeo

b. Sidang Keliling

c. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

8. One day one servis ; dengan adanya petugas BRI yang bertugas melayani

para pencari keadilan yang mendaftar di Pengadilan Agama Kuningan.

2. Perundang-undangan.

Reformasi Birokrasi (RB) Gelombang II ditandai dengan keluarnya

Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2012 –2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Roadmap Reformasi Birokrasi. Kemudian MA menindaklanjutinya

dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

71 KMA / SK / III /2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan


Peradilan. Dibentuklah 5 (lima) Kelompok Kerja yang meliputi :

Manajemen Perkara (Penataan dan penguatan organisasi, penetaan tata

laksana), Manajemen SDM, perencanaan dan keuangan (penataan dan

penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur),

Pendidikan dan Pelatihan (Penataan dan penguatan organsasi, penataan

manajemen SDM aparatur), Pengawasan Internal (penguatan

pengawasan internal, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan

kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan), Akses

terhadap Keadilan (manajemen perubahan, penataan perundang-

undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik).

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

Bagian Organisasi dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan, pembinaan, pengendalian penataan organisasi,

tatalaksana, peraturan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana


a. Penyiapan bahan perumusan, pembinaan, pengendalian Penataan

organisasi;

b. Penyiapan bahan kajian penataan organisasi;

c. Penyiapan rancangan peraturan kepegawaian;

d. Pelaksanaan pendokumentasian peraturan kepegawaian;

e. Penyiapan bahan kajian dan perumusan ketatalaksanaan;

f. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

4. Penataan Tata Laksana.

Program reformasi birokrasi keempat adalah penataan tatalaksana yang

difokuskan pada penataan Standard Operating Procedure (SOP)

khususnya untuk core business, serta pelaksanaan e-government. SOP

merupakan prosedur yang mutlak harus dibuat dan dijadikan acuan

dalam suatu organisasi, terlebih lagi bagi INSTANSI sebagai lembaga


yang masih relatif baru. SOP adalah prosedur yang harus dijalankan

dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus berperan sebagai alat

kendali atas jalannya suatu pekerjaan atau aktivitas.

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, peran TIK

dalam birokrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Oleh karena itu

e-government menjadi salah satukomponen penting dalam program

ketatalaksanaan. Penggunaan e-government atau TIK di INSTANSI

tidak hanya terkait dengan pelayanan yang bersifat internal tetapi juga

dengan pelayanan kepada pihak eksternal. Penggunaan e-government

secara internal adalah dalam bentuk Sistem Informasi Bersama (SIB)

yang berbasis pada TIK, dimana kearsipan digital menjadi bagian dari

sistem tersebut. Selain itu, implementasi e-government secara internal di

instansi juga diarahkan untuk bidang-bidang penting lainnya yaitu dalam

bentuk sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi,

kepegawaian (SIMPEG), keuangan dan perbendaharaan, aset dan

persediaan, dan lain-lain. Dalam konteks pelayanan eksternal e-

government diterapkan dalam bentuk proses pengadaan secara elektronik

(e-procurement), perencanaan pengadaan RAPBN, monitoring dan

evaluasi pengadaan, serta pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan.

Berdasarkan kegiatan yang direncanakan maka kriteria keberhasilan dari

program penataan tata laksana adalah:

1. Seluruh dokumen SOP yang diterbitkan oleh INSTANSI sudah

disahkan;

2. Tersedianya Blue Print pengembangan E-government (IT Plan).

5. Penataan Sistem Manajemen SDM.

Dalam pembahasan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM),

permasalahan utamanya adalah sistem rekrutmen masih belum berjalan

secara transparan dan akuntabel untuk dapat menghasilkan SDM yang

sesuai kebutuhan pengadilan. Selain itu, sistem pembinaan yang meliputi

peningkatan kapabilitas/keahlian, dan pengembangan sistem

rotasi,mutasi serta pengembangan karir hakim serta non-hakim juga


perlu disempurnakan dengan menyertakan parameter obyektif.

Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan

adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem reward and punishment

yang tepat.Masalah lain yang juga mengemuka adalah distribusi hakim

dan aparatur peradilan yang belum merata.

6. Penguatan Akuntabilitas.

Penguatan akuntabilitas kinerja mencakup penguatan akuntabilitas

kinerja organisasi.Pengadilan Agama Kuningan telah menyusun dan

menetapkan panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP). Kinerja organisasi Pengadilan Agama Kuningan

dievaluasi dengan penilaian terhadap pencapaian outcome dari program

dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam bentuk IKU.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja, maka pada akhir tahun

anggaran/awal tahun anggaran berikutnya disusun dokumen LAKIP.

Dalam area perubahan ini, BPS juga akan melakukan Pengembangan

Sistem Manajemen Kinerja Pengadilan Agama Kuningan. Dokumen

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah

tersusun, yang meliputi Renstra .Melalui pengembangan sistem

manajemen kinerja, diharapkan Panduan Pelaporan Kinerja dipahami,

dilaksanakan dan hasilnya terdokumentasi.

7. Penguatan Pengawasan.

Pada Tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu

lembaga yang melaksanakn pilot project Reformasi Birokrasi dengan

quick wins sebagai berikut :

1. Transparansi putusan.

2. Manajemen informasi teknologi.

3. Pelatihan PPH (Pedoman Perilaku Hakim).

4. Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP).

5. Manajemen SDM.

Salah satu tujuan reformasi birokrasi nasional adalah terwujudnya

pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan


nepotisme.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peranan pengawasan

menjadi penting.Reformasi birokrasi Pengadilan Agama Kuningan

khususnya untuk area penguatan pengawasan mempunyai tujuan untuk

meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

dalam Managerial Quality Assurance and Consulting. Hasil kegiatan ini

adalah :

1). Cakupan pengawasan makin luas dan sejalan dengan Renstra

Pengadilan Agama Kuningan,

2). Terwujudnya kegiatan klinik konsultasi pengadaan barang dan

jasa, serta pengelolaan administrasi keuangan dan BMN mampu

meningkatkan kepatuhan seluruh pegawai Pengadilan Agama

Kuningan terhadap peraturan yang berlaku,

3). Tercapainya jaminan kualitas atas administrasi pelaksanaan

program dan kegiatan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat,

khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung

dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-

perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut

penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan

pelayanan pengadilan.

Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut

Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang

bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan

pengadilan.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk

sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang

berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik

secara langsung maupun tidak langsung.


Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari :

a. Penyelenggara pelayanan pengadilan

b. Pelaksana pelayanan pengadilan.

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus

berperilaku sebagai berikut:

a. adil dan tidak diskriminatif;

b. cermat;

c. santun dan ramah;

d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

e. profesional;

f. tidak mempersulit;

g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi

penyelenggara;

i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib

dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-

undangan yang berlaku;

j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari

benturan kepentingan;

k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas

pelayanan publik;

L. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi

kepentingan masyarakat;

m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan

yang dimiliki; sesuai dengan kepantasan; dan

n. tidak menyimpang dari prosedur.


Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan :

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan

publik pengadilan dalam hal :

a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau

melanggar larangan; dan

b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar

pelayanan.

Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh

pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan.


BAB IV

P E N G A W A S A N

A. Internal.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan

peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

1 . Pengawasan Melekat.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung

terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan

tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang- undangan yang

berlaku sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;

2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh

aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas

tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Dilingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia;

Badan Pengawasan Mahkamah Agung adalah satuan kerja

pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung yang melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Pengadilan disemua Lingkungan Pengadilan.

a. Maksud Pengawasan.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :


1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis

peradilan, pengelola administrasi peradilan, dan

pelaksanaantugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai

dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan

pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan

ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan.

4. Menilai kinerja

b. Tujuan Pengawasan.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang

ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan

Mahkamah Agung, dan atau pimpinan Pengadilan untuk

menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut

pelaksanaan tugas Pengadilan, tingkah laku Aparat Pengadilan, dan

kinerja pelayanan publik Pengadilan.

c. Fungsi Pengawasan.

Fungsi Pengawasan meliputi :

1). Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

2) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara

tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan

melaksanakan tugasnya dengan sebaik- baiknya.

3) Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para

pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu

penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang

murah.


d. Wewenang danTanggung JawabPengawasan

Di lingkungan pengadilan tingkat pertama :

- Pimpinan pengadilan tingkat pertama;

- Seluruh pejabat kepaniteraan;

- Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat

pertama.

Pengawasan Rutin/ Reguler dilaksanakan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen Peradilan :

a. Program kerja.

b. Pelaksanaan /pencapaian target.

c. Pengawasan dan pembinaan.

d. Kendala dan hambatan.

e. Faktor-faktor yang mendukung.

f. Evaluasi kegiatan.

2. Kinerja pelayanan publik:

a. Pengelolaan manajemen.

b. Mekanisme pengawasan.

c. Kepemimpinan.

d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

e. Pemeliharaan / perawatan inventaris.

f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan

kerapihan.

g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

h. Tingkat pengaduan masyarakat.


B. Evaluasi.

Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program

kerja Pengadilan Agama Kuningan sebagai tindak lanjut Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 jo Surat Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : PTA.i/K/Hk.03.4/1908/2006

tanggal 06 Desember 2006, tentang Pengawasan Bidang.


BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Pengadilan Agama Kuningan telah berusaha melaksanakan seluruh tugas

pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Tenaga (Sumber Daya Manusia) belum mencukupi baik dibidang

yustisial (Hakim, Panitera dan Jurusita ) maupun tenaga Administrasi.

3. Aparatur Pengadilan Agama Kuningan telah di sesuaikan dengan

regulasi terbaru.

B. Saran.

1. Agar sarana dan prasarana gedung baru yang sesuai dengan prototype

Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1.A pada

Tahun Anggaran 2019 direalisasikan.

2. Untuk mencapai sasaran hasil yang optimal, diharapkan penambahan

Sumber Daya Manusia (SDM) baik tenaga Teknis Yudisial maupun

tenaga Non Teknis Yudisial, sesuai dengan standar Pengadilan Agama

Kelas 1.A. Oleh karena itu diharapkan secepatnya pengangkatan Calon

Pegawai Negeri Sipil dari tenaga Honorer yang ada di Pengadilan

Agama Kuningan Kelas I.A.

3. Alokasi ruang Pengadilan Agama Kuningan saat ini belum sesuai

dengan struktur baru organisasi, oleh karenanya perlu segera dilakukan

penyelesaian.

SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS lA

NOMOR :W lO-Al 41 3600/0T.01.2IXIIJ2017

TENTANGPENUNJUKAN TIM PENYUSUNANLAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PADA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS lA

KETUA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS lA

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Laporan TahunanTabun 2017 pada kantor satuan kerja Pengadilan AgamaKuningan perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan TahunanTahun 2017

b. Babwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran SuratKeputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukantugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang MahkamahAgung

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaanlnfonnasi Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMAKUNINGAN KELAS I.A TENTANG PENUNJUKAN TIMPENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PADAPENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS l.A

Pertama Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yangnamanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaiTim Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2017 pada PengadilanAgama Kuningan Kelas 1.A.

Kedua Tugas dan Kewajiban Tim Penyusunan Laporan Tahunan adalahmenyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam SuratKeputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutanuntuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kuningan Kelas I.ANomor : WIO-A14/3600 IOT.Ol.2IXIV2017Tanggal : 15 Desember 2017

TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS l.A

TAHUN2017

!INO NAMA JABATAN JABATANTIM

1. Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. Ketua Penanggung Jawab

2. Drs. H. Jojo Suharjo. Wakil Ketua Ketua Tim

I 3. Hj. Latifah, S.H., M.H. Sekretaris Sekretaris I

4. Drs. H. Asop Ridwan, M.H. Panitera Sekretaris II

5. DR Asadurrahman, M.H. Hakim Laporan PelaksanaanTugas

I 6. Rini Iriani, S.E Kasubbag Perencanaan Laporan PelaksanaanTI dan Pelaporan Tugas

Kasubag Kepegawaian Laporan Pelaksanaan7. Aah Nurjanah, S.E Organisasi danTatalaksana Tugas

8. Yamin Mubarok, S.HI Kasubbag Umum dan Laporan PelaksanaanKeuangan Tugas

I Laporan Pelaksanaan

I9. H. Gendi Sirojul Munir, S.H Parnllud Permohonan Tugas

I Laporan PelaksanaanI 10. Suandi, S.H Panmud Gugatan Tugas

11. Agus Herianto, S.H. Panitera Pengganti Laporan PelaksanaanTugas

12. Dede Lukman, S.Kom Tenaga Kontrak Design & Layout

13. Didi Kuswandi, S.H. Tenaga Kontrak Design & Layout

114. Ahmad Isybah Nurhikam, S.HI Tenaga Kontrak Design & Layout

~:la'1-

~_J.. ~

;4~~ll..?! '1l/, » •.~ -"-s. f¥sep Saepudin,M.S.Ql ) '~~.J -171111 198512 1 001

.... •

kata pengantar - pa-kuningan.go.id · kata pengantar 4j\sy.j ~\ ~_)j ~ r)l..j\ segala puji bagi...

Documents