kata pengantarppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1599037746681...kata pengantar puji syukur kami...
TRANSCRIPT
PPID - i
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya
dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Disperakim Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2019.
Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan
PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2019. Beberapa Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan inovasi kami
lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada
masyarakat. Diantaranya adalah pelaksanaan seluruh tugas yang
diberikan oleh PPID Utama dalam hal keterbukaan melalui media
sosial (twitter,facebook,instagram,youtube) serta secara cepat,
akurat, integritas menjawab seluruh pelaporan dan kebutuhan
informasi masyarakat melalui Aplikasi LaporGub. Dengan demikian
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana
saja dan kapan saja.
Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan
ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala
kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi
perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan
suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2019 ini.
Penyusun
PPID - ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi
ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik ...... iii
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi
Publik Tahun 2019 ..............................................
viii
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun
2019 ....................................................................
xii
BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Tahun 2019 .........................................................
xv
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam
Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun
2019 ....................................................................
xvii
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut ............ xix
Dokumentasi Kegiatan PPID .................................................. xxi
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
PPID - iii
BAB I Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik
PPID - iv
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
PPID Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah
eterbukaan Informasi Publik
merupakan jaminan hukum
bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi sebagai salah satu hak
asasi manusia, sebagaimana diatur
dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang
menyebutkan, bahwa setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh,
memiliki, dan menyimpan informasi
dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia
atas informasi
menjadi sangat
penting karena makin terbuka
penyelenggaraan negara untuk
diawasi publik, penyelenggaraan
negara tersebut makin dapat
dipertanggungjawabkan. Hak
setiap Orang untuk memperoleh
Informasi juga relevan untuk
meningkatkan kualitas pelibatan
masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik.
Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik sangat penting sebagai
landasan hukum yang berkaitan
dengan (1) hak setiap Orang untuk
memperolehInformasi;(2)kewajiban
Badan Publik menyediakan dan
melayani permintaan Informasi
secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan / proporsional.
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
K Hak
PPID - v
Sebagai bentuk komitmen dan dukungan
Disperakim Provinsi Jawa Tengah terhadap
keterbukaan informasi publik danwujud
pernyataan kepatuhan kepada Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka
Disperakim Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan UU KIP
tersebut di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah.
Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan Keputusan Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 17/II/2019 Tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan
kemudian pada Lampiran I disusunlah Keanggotaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Dimana
Atsan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu dijabat oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pembantu
Disperakim Prrovinsi Jawa Tengah
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
PPID - vi
Gambar 1.2 PPID Pembantu Disperakim
Provinsi Jawa Tengah memperoleh
Penghargaan Kategori “Menuju
Informatif”
Perbaikan terus menerus
diupayakan oleh Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan permukiman
Provinsi Jawa Tengah guna
berpartisipasi mewujudkan
terciptanya “Disperakim Terbuka”
khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Tahun 2018 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Jawa Tangah memang
belum masuk kategori
menuju informatif dan
informatif untuk
Keterbukaan Informasi
Publiknya. Namun, di
Tahun 2019 Dengan
terus melakukan
Publik akhirnya Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah mampu melalui
tahapan seleksi oleh Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah
menjadi SKPD dengan kategori
“Menuju Informatif” untuk
Keterbukaan Informasi Publiknya.
Pada penilaian tersebut PPID
Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah berhasil meraih
penghargaan sebagai Badan Publik
Menuju Informatif Dalam
Implementasi Undang - Undang
Nomor 14 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik dengan total nilai
87,27.
Gambar 1.3
perbaikan Tatakelola
Keterbukaan Informasi
Plt.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (tiga dari kiri)
menerima Penghargaan “Menuju Informatif” untuk keterbukaan Informasi Publiknya dengan peringkat
3 (tiga) teratas nilai tertinggi
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
PPID - vii
Selanjutnya, dalam memudahkan
dan mempercepat pemberian
layanan informasi, PPID Pembantu
melakukan pengklasifikasian dan
pendokumentasian informasi
publik, PPID Utama
mengkoordinasikan pengumpulan
dan pendataan informasi dari
seluruh PPID Pembantu. Untuk
selanjutnya, bagi informasi yang
bersifat terbuka, dilakukan
pengkategorian informasi menjadi
informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala,
informasi yang wajib tersedia setiap
saat dan informasi serta merta.
Sementara itu, terhadap informasi
yang dikecualikan, dilakukan uji
konsekuensi oleh PPID Utama
bersama unit terkait dalam hal ini
PPID Pembantu Disperakim
Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
daftar informasi yang dikecualikan
tersebut ditetapkan oleh PPID
Utama dan disetujui oleh Atasan
PPID Utama. Dengan ditetapkannya
SOP terkait layanan informasi PPID
dan daftar informasi publik
diharapkan agar pelayanan kepada
publik dapat berjalan dengan
sebaik- baiknya yang pada akhirnya
turut mendukung transparansi
jalannya pemerintahan serta
perwujudan good governance
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
PPID - viii
BAB II Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun
2019
PPID - ix
S
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik
Tahun 2019
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
etiap permohonan
informasi yang
diajukan di lingkungan
PPID Pembantu Disperakim
Provinsi Jawa Tengah akan
dilayani sesuai dengan prosedur
layanan informasi PPID. Apabila
ada permohonan informasi yang
bisa dipenuhi dan tidak
membutuhkan penjelasan lebih
lanjut, dapat langsung dilayani
di Ruang PPID dan memenuhi
SOP sesuai dengan UU Nomor
14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
serta Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Layanan
Informasi Publik.
Guna memperlancar pelayanan
informasi publik PPID
Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah memiliki berbagai
macam kanal informasi, baik
melalui telepon, surat elektronik
(email), faksimile, website
http://disperakim.jatengprov.g
o.id dan
http://ppid.disperakim.jatengp
rov.go.id
media sosial seperti Twitter,
Facebook, Intagram, dan
Youtube.
Strategi yang dilakukan
untuk Memenuhi Kelengkapan
Tata Kelola Permohonan
Informasi adalah : (1)
Menyediakan Format Formulir
Permohonan Infomasi,
Pengajuan Keberatan, dan
Pengaduan ; (2) Menugaskan
staf untuk meminta
langsung/melalui email kepada
sumber-sumber Pemohon
informasi. Informasi yang
dikuasai dan dikelola PPID
adalah dalam bentuk hardcopy
dan softcopy yang sudah
mendapat legitimasi pimpinan.
Bagi Pemohon yang ingin
menyampaikan secara langsung
permohonan informasinya
dapat mendatangi ruang PPID
atau Helpdesk yang terdapat di
lantai 2 Gedung Dinas
Perumahan Rakyat dan
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
A.
PPID - x
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah, Jalan Madukoro
Raya Blok AA-BB Komplek PRPP
Semarang.
Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di
ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib.
Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi
pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu
biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana
media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung
ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah, seperti email, permintaan online melalui website,
aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti
Twitter, Facebook, maupun Instagram
Selain memberikan layanan
informasi atas dasar
permintaan, PPID Pembantu
Disperakim Provinsi Jawa
Tengah juga secara proaktif
memberikan layanan informasi
(mengumumkan informasi
secara berkala). Situs resmi
PPID Pembantu Disperakim
Provinsi Jawa Tengah
(http://ppid.disperakim.jatengp
rov.go.id/) menjadi sarana
utama dalam penyampaian
informasi publik Disperakim
Provinsi Jawa Tengah yang
termasuk dalam kategori
informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala
sesuai Pasal 9 UU KIP
Inovasi dalam pelayanan
informasi untuk publik terus
kami lakukan, seiring dengan
kemudahan dalam mengakses
suatu informasi di era sekarang
ini. Salah satunya
diluncurkannya portal Open
Data Jawa Tengah di alamat
http://data.jatengprov.go.id/,
dimana masing- masing SKPD
berperan langsung dalam
keterisian data dan informasi
sesuai tugas dimasing masing
SKPD.
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
PPID - xi
Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Disperakim
Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan,
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan
Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya
PPID Pembantu melaporkan kepada PPID Utama.
Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf
Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
yaitu menghimpun informasi publik yang wa jib disediakan dan juga
pelayanan kepada pemohon informasi publik.
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas
PPID, Disperakim Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan
sosialisasi, Rapat Bulanan, forum Internal kelembagaan PPID serta
selalu turut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an
yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
C.Anggaran
Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di
lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2019,
pada tahun 2019 terdiri dari Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat
Daerah serta Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan
Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
B.
PPID - xii
BAB III Rincian Pelaksanaan
Pelayananan Informasi
Publik Tahun 2019
PPID - xiii
D
Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun
2019
Kegiatan Yang
Dilaksanakan
alam rangka meningkatkan
pengetahuan dan
pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2019 meliputi :
1. Rapat Pembahasan Internal
DIP dan Uji Konsekuensi
dengan Pejabat Struktural
pada tanggal 26 Maret 2019,
yang disiapkan : Surat
Undangan ke Tim PPID
Pembantu sesuai SK; Draft
Matriks DIP; Draft Lembar
Uji Konsekuensi; Draft SK
Penetapan DIP; Draft SK
Penetapan DIP; Draft SK Uji
Konsekuensi.
2. Rapat Pembahasan Dengan
Kominfo dan Tim PPID
Pembantu Disperakim
Provinsi Jawa Tengah pada
tanggal 1 April 2019, yang
disiapkan : Surat Undangan
ke Tim PPID Pembantu
sesuai SK; Surat undangan
ke Diskominfo Provinsi
Jawa Tengah; Surat
undangan ke SKPD lain
yang penilaian Webnya lebih
baik, Draft Matrik DIP; Draft
Lembar Uji Konsekuensi;
Draft SK Penetapan DIP;
Draft SK Uji Konsekuensi
3. Pengiriman
Laporan/Notulen Rapat Uji
Konsekuensi ke Diskominfo
Provinsi Jawa Tengah
tanggal 11 April 2019, yang
disiapkan : Matrik DIP
sudah ditandatangani
Pejabat; Lembar Uji
Konsekuensi sudah
ditandatangani Pejabat; SK
Penetapan DIP sudah
ditandatangani Pejabat; SK
Uji Konsekuensi sudah
ditandatangani Pejabat,
Notulen Rapat DIP dan Uji
Konsekuensi; Dokumentasi
Rapat DIP dan Uji
Konsekuensi; Daftar Hadir
Rapat DIP dan Uji
Konsekuensi
Jumlah Pemohon
Informasi Publik
Selama Tahun 2019, PPID
Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah telah menerima 209
(dua ratus sembilan) laporan
permohonan informasi dengan
waktu rata-rata pelayanan 7 hari
kerja. Terdapat 10 (sepuluh)
permohonan yang tolak, karena
data / informasi tersebut bukan
wewenang kami.
Pemohon informasi terdiri dari
Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), mahasiswa, akademisi,
pelaku usaha dan masyarakat
umum. Tujuan penggunaan
PPID
Pem
ban
tu D
ispera
kim
Pro
v.J
ate
ng T
ah
un
2019
Lapora
n T
ah
un
an
Pela
yan
an
Info
rmasi P
ublik
A.
B.
PPID - xiv
D.
E.
informasi sebagaian besar untuk
tugas kuliah, penelitian,
Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2019
No
Bulan Register
Permohonan Informasi
Jumlah
Permohonan Informasi
Permohonan Informasi
Publik Yang Dikabulkan
Permohonan Informasi
Publik Yang Ditolak
Alasan Penolakan
1 2 3 5 6 7
1 JANUARI 42 42 0 Bukan Kewenangan
Disperakim
2 FEBRUARI 25 23 2 Bukan Kewenangan
Disperakim
3 MARET 21 19 2 Bukan Kewenangan
Disperakim
4 APRIL 18 17 1 Bukan Kewenangan
Disperakim
5 MEI 18 16 2 Bukan Kewenangan
Disperakim
6 JUNI 8 7 1 Bukan Kewenangan
Disperakim
7 JULI 20 20 0 Bukan Kewenangan
Disperakim
8 AGUSTUS 3 2 1 Bukan Kewenangan
Disperakim
9 SEPTEMBER 9 9 0 Bukan Kewenangan
Disperakim
10 OKTOBER 10 9 1 Bukan Kewenangan
Disperakim
11 NOPEMBER 1 1 0 Bukan Kewenangan
Disperakim
12 DESEMBER 34 34 0 Bukan Kewenangan
Disperakim
JUMLAH TOTAL 209 199 10
Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik
PPID Pembantu Disperakim
Provinsi Jawa Tengah dalam
melakukan pelayanan informasi
publik membutuhkan waktu
rata-rata 1 hari kerja dalam
melakukan pelayanan.
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan
Pada Tahun 2019 ini, PPID Pembantu
Disperakim Provinsi Jawa Tengah
mengabulkan 199 pemohon informasi
dari 209
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Ditolak
Tahun 2019, kami menolak 10 pemohon
informasi karena bukan wewenang
Disperakim Provinsi Jawa Tengah.
C.
PPID - xv
BAB IV Rincian Penyelesaian
Sengketa Informasi
Publik Tahun 2019
PPID - xvi
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun
2019
A. Jumlah Keberatan yang
Diterima
Sepanjang Tahunn 2019 PPID
Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah tidak memiliki
keberatan terhadap informasi
yang diterima
B. Tanggapan Atas Keberatan
Sepanjang Tahun 2019 PPID
Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah belum pernah
memberikan tanggapan karena
belum pernah ada Keberatan atas
Informasi yang diterima
C. Jumlah Permohonan
Penyelesaian Sengketa ke
Komisi Informasi
Sepanjang Tahunn 2019 PPID
Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah tidak memiliki
Permohonan Sengketa
D. Jumlah Pemohon Informasi
Publik yang Diarahkan dan
Ditolak
Sepanjang Tahun 2019 PPID
Pembantu Disperakim Provinsi
Jawa Tengah belum pernah
menolak informasi yang diterima
terkait sengketa
Gambar 1.4
Mekanisme Permohonan Informasi PPID Pembantu
Disperakim Provinsi Jawa Tengah
PPID - xvii
BAB V Kendala Eksternal dan
Internal Dalam Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik Tahun
2019
PPID - xviii
Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Tahun 2018
Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID
Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara
sepenuhnya dan merata diimplementasikan di PPID Pembantu
Disperakim Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengelolaan Database PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan
teknologi informasi;
3. Belum adanya ruang arsip khusus PPID yang representatif;
4. Pemanfaaatan portal open daya yang kurang maksimal;
5. Peran Media Sosial PPID Pembantu Disperakim yang masih belum
dimaksimalkan;
PPID - xix
BAB VI Rekomendasi dan
Rencana Tindak Lanjut
PPID - xx
PPID - xxi
Dokumentasi
Kegiatan Kelembagaan PPID
PPID - xxii
A. Dokumentasi Uji Konsekuensi PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan PPID Utama
PPID - xxiii
B. Dokumentasi Visitasi PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
PPID - xxiv
PPID - xxv
C. Dokumentasi Uji Publik PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah