pengadilan tinggi medanpt-medan.go.id/putusan/putus_1503907388_98pdt2017pt_mdn.pdfpengawas yayasan...

38
PENGADILAN TINGGI MEDAN halaman 1 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN. P U T U S A N NOMOR : 98/PDT/2017/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. PENGAWAS yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu tersebut pada akta Notaris EMAS DELIANA, SH No. 12 tanggal 23 Desember 2010 tentang penegasan putusan rapat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - I semula TERGUGAT I; 2. PEMBINA yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu tersebut pada akta Notaris EMAS DELIANA, SH No. 12 tanggal 23 Desember 2010 tentang penegasan putusan rapat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - II semula TERGUGAT II; 3. PENGURUS yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu tersebut pada akta Notaris ADI PINEM, SH No. 94 tanggal 23 Agustus 2011 tentang penegasan putusan rapat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING- III semula TURUT TERGUGAT I; Tergugat I, II &Turut Tergugat I ketiganya beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting KM 18,5 Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang; Lawan: 1. IMAN KORNELIUS PELAWI , lahir di Pancur Batu tanggal 12 Juli 1960, tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting No.55 Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, selaku pribadi maupun selaku Ketua Pengurus

Upload: truongque

Post on 10-Jun-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 1 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

P U T U S A N NOMOR : 98/PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

1. PENGAWAS yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu tersebut pada akta

Notaris EMAS DELIANA, SH No. 12 tanggal 23

Desember 2010 tentang penegasan putusan rapat

yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - I semula TERGUGAT I;

2. PEMBINA yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu tersebut pada akta

Notaris EMAS DELIANA, SH No. 12 tanggal 23

Desember 2010 tentang penegasan putusan rapat

yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - II semula TERGUGAT II;

3. PENGURUS yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu tersebut pada akta

Notaris ADI PINEM, SH No. 94 tanggal 23 Agustus

2011 tentang penegasan putusan rapat yayasan

PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu , selanjutnya

disebut sebagai PEMBANDING- III semula TURUT TERGUGAT I;

Tergugat I, II &Turut Tergugat I ketiganya beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting

KM 18,5 Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Lawan:

1. IMAN KORNELIUS PELAWI , lahir di Pancur Batu tanggal 12 Juli 1960, tinggal di

Jalan Letjen Jamin Ginting No.55 Desa Baru

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang,

selaku pribadi maupun selaku Ketua Pengurus

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 2 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

Yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu akta

Notaris EMAS DELIANA, SH No. 12 tanggal 13

Desember 2010 tentang penagasan putusan rapat

Yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu yang

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu

Robert Manurung, SH, Jefri Luanmase, SH, dan

Gunung Manurung, SH, Advokat dan Penasihat

Hukum Law Office ROBERT MANURUNG & REKAN

yang berkantor di Rawa Bugel Jalan Sirih II No. 41

RT 005/RW 026 Kelurahan Harapan Jaya,

Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17124,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli

2014, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ,semula PENGGUGAT;

2. Notaris ADI PINEM, SH, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No.18 B Medan,

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING- I , semula TURUT TERGUGAT II ;

3. Notaris EMAS DELIANA, SH, beralamat di Letjen Jamin Ginting No. 26Desa

Hulu Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli

Serdang Sumatera Utara 20533, selanjutnya disebut

sebagai TURUT TERBANDING – II semula TURUT TERGUGAT III ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98

/PDT/2017/PT. MDN tanggal 05 April 2017 tentang penunjukan majelis hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 96 / Pdt.G/2014/PN

Lbp tanggal 11 MEI 2015;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 3 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli

2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

pada tanggal 17 Juli 2014 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2014/PN-Lbp telah

mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat Ketua Pengurus yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur

Batu disebut pada akta No. 12 tanggal 23 Desember 2010Notaris EMAS

DELIANA, SH tentang penegasan putusan rapat yayasan PERGURUAN RAKYAT

Pancur Batu.

1.1. Bahwa yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu mengelola Sekolah

Menengah Atas & Sekolah Menengah Pertama PERGURUAN RAKYAT

berlokasi di Jl.Letjen Jamin Ginting KM 18,5 Desa Hulu Kecamatan Pancur

Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan batas :

- Utara berbatas dengan tanah Negeri Purba

- Selatan berbatas dengan tanah Nomor Ketaren

- Timur berbatas dengan Jl. Letjen Jamin Ginting

- Barat berbatas dengan Jl. Lorong Kampung Hulu

1.2. Bahwa sebidang tanah tempat berdiri kelas / gedung SMA & SMP

PERGURUAN RAKYAT yang terletak di Jl.Letjen Jamin Ginting KM 18,5 ic

merupakan tanah yang disewa almarhum NIAR PELAWI. BA pada tahun 1954

milik yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI yang terletak di

Pancur Batu dengan batas :

- Timur berbatas dengan djalan besar Medan Brastagi

- Barat berbatas dengan parit air

- Utara berbatas dengan goran Negeri Purba

- Barat berbatas dengan goran seorang India dari Medan

2. Bahwa pada tahun 1954, almarhum NIAR PELAWI.BA orang tua penggugat yang

Pegawai Negeri / Guru bermaksud mendirikan Sekolah Menengah Pertama (

SMP ) di daerah Pancur Batu dengan menyewa ex kelas beserta halaman

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 4 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

sekolah miliki yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI yang lama

tidak dipergunakan.

2.1. Bahwa oleh karena ex kelas milik yayasan SCHOOLVERENIGING VAN

BOVEN DELI telah dalam keadaan rusak , maka agar layak dipergunakan

sebagai kelas harus direnovasi, untuk merenovasi ex kelas tersebut almarhum

NIAR PELAWI.BA mengeluarkan uang pribadi sekitar Rp. 3.600 ( tiga ribu

enam ratus rupiah ).

2.2. Bahwa uang sebesar Rp. 3.600.- yang telah dikeluarkan almarhum NIAR

PELAWI.BA sebagai biaya renovasi, oleh yayasan SCHOOLVERENIGING

VAN BOVEN DELI diperhitungkan sebagai pembayar uang sewa .

2.3. Bahwa kelas dan halaman yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN

DELI disewa almarhum NIAR PELAWI.BA perbulan sebesar Rp. 30 ( tiga

puluh rupiah )

2.4. Bahwa pada tanggal 01 Djuni 1954 almarhum NIAR PELAWI.BA dengan

yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI diwakili almarhum TIPI

PERANGIN – ANGIN selaku SETIA USAHA SCHOOLVERENIGING VAN

BOVEN DELI menanda tangani perjanjian menyewa gedung sekolah

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI.

3. Bahwa pada tahun 1954 untuk mewujudkan berdirinya Sekelolah Menengah

Pertama PERGURUAN RAKYAT di Pancur Batu tersebut , almarhum NIAR

PELAWI menggeluarkan dana pribadi hingga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ),

dana terebut dipergunakan dengan rincian :

3.1. Bahwa dana sebesar Rp. 3.600 .- guna renovasi ex kelas milik yayasan

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI agar layak dipergunakan sebagai

tempat belajar & mengajar anak – anak SMP RAKYAT Pancur Batu ;

3.2. Bahwa dana sebesar Rp. 6.400 .- guna menyediaan sarana dan prasaranan

pendukung proses belajar dan mengajar anak – anak SMP RAKYAT Pancur

Batu.

4. Bahwa pada tanggal 20 Djuni 1955 PENGURUS yayasan SCHOOLVERENIGING

VAN BOVEN DELI diwakili almarhum TIPI PERANGIN – ANGIN dengan jabatan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 5 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

selaku Setia Usaha SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELImelalui suratnya

kepada yayasan PERGURUAN RAKYAT menyatakan :

4.1. SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELIsetuju yayasan PERGURUAN

RAKYAT menyambung gedung SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI

sebelah hilirnya lagi pada bahagian sebelah hulu dari halaman

4.2. SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI setuju yayasan PERGURUAN

RAKYAT mendirikan beberapa kelas dan mendirikan beberapa lokal lagi pada

bagian sebelah hulu dari halaman SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN

DELI.

5. Bahwa setelah sekitar 17 ( tujuh belas ) tahun Almarhum NiAR PELAWI.BA

mengelola SMP & SMA PERGURUAN RAKYAT, almarhum NIAR PELAWI.BA

membuat akta pendirian yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu secara

notaril akta No. 28 tanggal 25 November 1971 Notaris Mangara Hutapea Notaris

pengganti Notaris Marah Sutan Nasution. SH di Medan

5.1. Bahwa melalui akta pendirian yayasan PERGURUAN RAKYAT No. 28 ic

secara tegas dinyatakan almarhum NIAT PELAWI. BA ( Bachelor of Arts )

telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah) sebagai

kekayaan pangkalnya mendirikan suatu perguruan di Pancur Batu yang

hingga kini masih berjalan.

5.2. Bahwa pada pasal 6 ayat (1), (2), (3) & (4) Akta No. 28 ic secara tegas

menyatakan almarhum NIAR PELAWI. BA pendiri yayasan PERGURUAN

RAKYAT Pancur Batu :

- Ayat (1) menyatakan yayasan ini dipimpin oleh satu badan pengurus

yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua , seorang sekretaris I,

seorang sekretaris II , seorang bendahara dan seorang pembantu atau

lebih dibawah bimbingan pendiri NIAR PELAWI BA.

- Ayat (2) menyatakan Apabila pendiri NIAR PELAWI .BA oleh karena

sesuatu sebab tidak dapat meneruskan bimbingannya maka ia akan

digantikan oleh seorang yang ditunjuk oleh rapat badan pengawas atas

persetujuan dari pendiri NIAR PELAWI. BA.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 6 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Ayat (3) menyatakan jika pendiri NIAR PELAWI. BA telah meninggal dunia

maka anggota badan pengurus akan mengadakan rapat untuk

mengangkat penggantinya sebagai pembimbing yayasan.

- Ayat (4) menyatakan Jika terjadi apa yang disebut dalam ayat (2) dan (3)

diatas, maka biaya hidup dan pendidikan dari keluarga langsung pendiri

NIAR PELAWI . BA akan ditanggung dan dibayar oleh yayasan.

6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1973 almarhum NIAR PELAWI.BA sebagai

pihak KEDUA dengan yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI

sebagai pihak PERTAMA menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam

tanah beserta gedung milik yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI

yang dipergunakan sebagai tempat belajar anak – anak SMP RAKYAT sejak

tahun 1954.

6.1. Bahwa dalam perjanjian pinjam – meminjam tanah beserta gedung milik

yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI yang dipergunakan

sebagai tempat belajar anak – anak SMP RAKYAT sejak tahun 1954 ic

almarhum NIAR PELAWI.BA bertindak secara pribadi sebagai pihak KEDUA

sedang yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI diwakili

almarhum TIPI PERANGIN – ANGIN selaku SEKRETARIS yayasan

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI sebagai pihak PERTAMA.

6.2. Bahwa pasal 1 surat perjanjian tanggal 17 Desember 1975 ic menyatakan “

pihak kedua ada meminjam tanah beserta 3 (tiga) lokal gedung milik yayasan

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI sejak tahun 1954 untuk

dipergunakan sebagai tempat belajar anak – anak SMP RAKYAT.

6.3. Bahwa hingga akhir hanyatnya almarhum NIAR PELAWI.BA maupun

almarhum TIPI PERANGIN – ANGIN perjanjian pinjam – meminjam tanah

beserta gedung milik yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI

tanggal 17 Desember 1975 tersebut tidak pernah di perbaharui, almarhum

TIPI PERANGIN – ANGIN meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1977.

7. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1978 yayasan PERGURUAN RAKYAT

menandatangani surat jual beli dengan NOMOR KETAREN sebidang tanah

seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) Grantrecht van obstal No. 26, Meetbrief

No. 37 tanggal 15 Februari 1929 terletak di kampung hulu Pancur Batu, dengan

batas :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 7 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Timur berbatas dengan Jl. Besar Medan – Brastagi

- Barat berbatas dengan Parit kecil

- Utara berbatas dengan Perguruan RAKYAT Deli Hulu Pancur

Batu

- Selatan berbatas dengan Gereja GBKP Pancur Batu.

8. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1987 NIAR PELAWI. BA meninggal dunia,

almarhum semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama NGEMASI Br

GINTINGdan memiliki delapan anak :

- Dra. Mariani Br Pelawi

- Drs. Bena Yusuf Pelawi M.Hum

- Diana Br Pelawi. Bsc

- Sofia Magdalena Br Pelawi.SE

- Iman Kornelius Pelawi / penggugat

- Dra. Esterlina Br Pelawi .M.Si

- Ritha Asmita Br Pelawi .Bsc

- Ir. Erwina Surya Setiawaty Br Pelawi

9. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 dikantor yayasan PERGURUAN RAKYAT

Pancur Batu Jl. Letjen Jamin Ginting No. 26 ic diadakan rapat dihadiri :

penggugat, tergugat I, Tergugat II, pada rapat tersebut tergugat I & II

berkesimpulan dan bersepakat : sebidang tanah tempat berdiri SMA & SMP

PENGURUS RAKYAT Pancur Batu yang terletak di Jl. Letjen Jamin Ginting ic,

luas tanahnya 2.689 M2 ( dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan meter per

segi ) adalah milik almarhum TIPI PERANGIN – ANGIN.

10. Bahwa penggugat menolak menandatangani kesimpulan dan kesepakatan

tergugat I & II sebagai suatu hasil rapat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur

Batu, dengan dalil sebagai berikut :

10.1. Kesimpulan & kesepakatan tergugat I & II dalam rapat tanggal 18 Juni

2011 ic merugikan kepentingan hukum yayasan PERGURUAN

RAKYAT Pancur Batu, sebab sebidang tanah tempat berdiri SMA &

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 8 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

SMP PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ic adalah milik yayasan

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI bukan milik almarhum TIPI

PERANGIN – ANGIN

10.2. Kesimpulan & kesepakatan tergugat I & II dalam rapat tanggal 18 Juni

2011 ic menyatakan luas tanah tempat berdiri SMA & SMP

PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ic seluas 2. 6689 M2 bukan

merupakan hasil ukur dari kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Deli Serdang, faktanya sebidang tanah tempat berdiri SMA

& SMP PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ic belum pernah diukur

secara resmi oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli

Serdang.

10.3. Kesimpulan & kesepakatan tergugat I & II dalam rapat tanggal 18 Juni

2011 ic bertentangan dengan :

- Surat perjanjian menyewa gedung sekolah SCHOOLVERENIGING VAN

BOVEN DELI tanggal 01 Djuni 1954 yang ditandatangani almarhum NIAR

PELAWI.BA dengan yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI

- Surat PENGURUS yayasan SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI

tanggal 20 Djuni 1955

- Surat perjanjian pinjam meminjam tanah beserta gedung milik yayasan

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI tanggal 17 Desember 1973

ditandatangani almarhum NIAR PELAWI dengan yayasan

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI

10.4. Hingga saat rapat tanggal 18 Juni 2011 ic penggugat tidak mengetahui

status yayasanSCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI , apakah

masih aktif dan / atau telah bubar.

11. Bahwa atas penolakan penggugat tersebut , tergugat II menemui penggugat

dirumah tinggal penggugat dengan maksud agar penggugat menyetujui

kesimpulan dan kesepakatan tergugat I & II tersebut sebagai suatu hasil

keputusan rapat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu, memperhatikan

suasana tidak kondusief dan menghindari konflik kepentingan pribadi , penggugat

mengambil langkah hukum dalam upaya menyelamatkan kepentingan hukum

yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu sesuai kewenangan pengurus

dalam pasal 7 akta No. 28 tanggal 25 November 1971 ic

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 9 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

11.1. Bahwa pasal 7 ayat (1) akta No. 28 tersebut menyatakan “ Pengurus

mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan dalam segala hal dan

segala kejadian dan berhak mengikat yayasan dengan orang lain dan

sebaliknya dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan

untuk dan atas nama yayasan segala tindakan pemilikan dan segala

tindakan pengurusan dan ayat (3) menyatakan menyatakan “ Badan

pengurus wajib mengurus, mengamat – amati dan memelihara segala

harta benda dan hak milik yayasan sebaik- baiknya.

11.2. Bahwa atas kewenangan dan amanah pasal 7 akta no. 28 tersebut

pada tanggal 04 Agustus 2011 penggugat meminta bantuan hukum

kepada advokat HARAPENTA SEMBIRING. SH. MH,untuk melindungi

kepentingan hukum yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu dari

kesepakatan & kesimpulan tergugat I & II yang merugikan kepentingan

hukum yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu

12. Bahwa atas tindakan penggugat meminta bantuan hukum kepada kantor advokat

HARAPENTA SEMBIRING. SH.MH, tergugat I melalui surat No.

01/Pengawas/VIII/2011tanggal 12 Agustus 2011 memberhentikan sementara

penggugat sebagai Ketua pengurus yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur

Batu, surat tersebut ditandatangani Drs. Marnanda Seragih, Msi & Pinter

Sinulingga .BA

12.1. Bahwa tergugat II melalui suratnya No. 06/Pembina/PR/VIII/2011

tanggal 13 Agustus 2011 kepada kuasa hukum penggugat advokat

HARAPENTA SEMBIRING.SH.MH memberhentikan sementara

penggugat, surat tersebut ditandatangani Irwan Prawira, SH & Abdul

Hakim Keliat. SH

12.2. Bahwa perbuatan tergugat I & II memberhentikan sementara

penggugat dikarenakan penggugat meminta bantuan hukum kepada

kantor advokat HARAPENTA SEMBIRING. SH.MH, merupakan

perbuatan melawan hukum, karena sepengetahuan penggugat, tindak

penggugat meminta bantuan hukum kepada kantor advokat

HARAPENTA SEMBIRING. SH. MH bukanlah merupakan perbuatan

tercelah akan tetapi suatu kewajiban hukum penggugat sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Akta Notaris No. 28

tangagal 25 November 1971.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 10 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

12.3. Bahwa surat tergugat I No : 01 / Pengawas / VIII / 2011 tanggal 12

Agustus 2011 dan surat tergugat II No. 06/ Pembina / PR/VIII/ 2011

tanggal 13 Agustus 2011 tidak memiliki kekuatan hukum.

13. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 tergugat II memberhentikan secara tetap

penggugat melalui akta Notaris No. 94 tentang penegasan putusan rapat

yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu dibuat dihadapan turut tergugat II,

sekaligus mengangkat turut tergugat I

13.1. Bahwa akta Notaris No. 94 tanggal 23 Agustus 2011 tentang

penegasan putusan rapat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur

Batu yang dibuat dihadapan turut tergugat II tidak memiliki kekuatan

hukum

13.2. Kepengurusan turut tergugat I tidak sah, maka segala tindakan hukum

turut tergugat I tidak mengikat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur

Batu .

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari tergugat I & II telah menimbulkan

kerugian matriel dan inmatriel bagi penggugat,

- KERUGIAN MATRIEL

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat I & II telah

menimbulkan kerugian matriel bagi penggugat yakni penggugat telah

mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah )

untuk membiayai pengacara dalam upaya mempertahankan

kepentingan hukum yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu,

saat ini penggugat mereserve hak untuk menuntut ganti rugi kepada

tergugat I & II.

- KERUGIAN IN MATRIEL

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat I & II telah

menimbulkan kerugian in matriel bagi penggugat yakni nama baik

penggugat di masyarakat Pancur Batu telah tercemar, untuk

memulihkan nama baik penggugat, penggugat menuntut agar tergugat

I & II meminta maaf kepada penggugat disampaikan melalui media

cetak harian Sinar Indonesia Baru terbitan Medan dengan ukuran ¼

kolom selama 7 (tujuh ) hari penerbitan yang dilaksanakan sejak

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 11 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

putusan ini dibacakan, apabila tergugat I & II lalai atau tidak mau

melaksanakan isi putusan maka secara tanggung renteng membayar

denda kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah )

untuk tiap – tiap kelalaian.

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti outentik dan alasan hukum

kiranya beralasan putusan dapat dijalankan lebih dulu sekalipun ada upaya

banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

PERMOHONAN / PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon kepada bapak ketua

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk berkenan dalam amar putusannya menyatakan :

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tergugat I & II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan penggugat ketua Pengurus yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur

Batu yang sah sesuai akta Notaris EMAS DELIANA. SH No. 12 tanggal 23

Desember 2010 tentang penegasan putusan rapat yayasan PERGURUAN

RAKYAT Pancur Batu

4. Menyatakan berkekuatan hukum akta Notaris EMAS DELIANA. SH No. 12

tanggal 23 Desember 2010 tentang penegasan putusan rapat yayasan

PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ;

5. Menyatakan penggugat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kembali

sebagai Ketua Pengurus yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu sesuai

akta Notaris EMAS DELIANA. SH No . 12 tanggal 23 Desember 2010 ic sejak

putusan ini dibacakan.

6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum surat tergugat I No : 01 / Pengawas /

VIII / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 memberhentikan sementara IMAN

KORNELUS PELAWI sebagai Ketua pengurus yayasan PERGURUAN RAKYAT

Pancur Batu.

7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum surat tergugat II No. 06/ Pembina /

PR/ VIII /2011 tanggal 13 Agustus 2011 HAL : surat keputusan pengawas

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 12 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ditujukan kepada IMAN

KORNELIUS PELAWI

8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum akta Notaris ADI PINEM SH No. 94

tanggal 23 Agustus 2011 tentang penegasan putusan rapat yayasan

PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu .

9. Menyatakan tidak sah turut tergugat I pengurus yayasan PERGURUAN RAKYAT

Pancur Batu.

10. Menyatakan tidak mengikat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu segala

tindakan turut tergugat I .

11. Menyatakan penggugat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kembali

sebagai Ketua Pengurus yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu sesuai

akta Notaris EMAS DELIANA. SH No . 12 tanggal 23 Desember 2010 ic sejak

putusan ini dibacakan.

12. Menghukum tergugat I& II meminta maaf kepada penggugat melalui Koran Sinar

Indonesia Baruterbitan Medan 7 (tujuh ) kali penerbitan ukuran ¼ kolom,

dilaksanakan sejak putusan dibacakan, apabila lalai atau tidak mau

melaksanakan isi putusan perkara A quo secara tanggung renteng membayar

uang denda kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 .- ( satu juta rupiah ) untuk

tiap – tiap kelalaian ;

13. Menghukum turut tergugat I , turut tergugat II & turut tergugat III untuk tunduk

dan patuh terhadap putusan perkara a quo ;

14. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu sekalipun ada upaya banding,

kasasi maupun upaya hukum lainnya;

15. Menghukum tergugat I&II membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,

Tergugat II dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai

berikut :

TENTANG EKSEPSI

1. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 13 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Bahwa baik dalam surat kuasa Penggugat maupun dalam gugatan Penggugat

tercantum IMAN KORNELIUS PELAWI BERTINDAK SELAKU PRIBADI

MAUPUN SELAKU KETUA PENGURUS YAYASAN PERGURUAN RAKYAT

PANCUR BATU;

- Bahwa seharusnya apabila Iman Kornelius Pelawi bertindak selaku Ketua

Pengurus Yayasan, maka seharusnya tercantum stempel Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu, dan seharusnya dilampirkan dalam gugatan ini dasar

hukum Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu;

- Bahwa oleh karena tidak tercantumnya stempel Yayasan dan tidak adanya

dasar hukum Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Pengurus Yayasan

Perguruan Rakyat Pancur Batu, maka secara hukum Iman Kornelius Pelawi

tidak berhak atau tidak berwenang bertindak sebagai KETUA PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU sehingga dengan demikian

maka Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga

TIDAK SAH menurut hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MEWAKILI YAYASAN

PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan bertindak

sebagai Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;

- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat telah diberhentikan sebagai

Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu sesuai dengan Akta Notaris ADI

PINEM, SH No. 94 Tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Penegasan Putusan

Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;

- Bahwa pada saat ini susunan Organ Kepengurusan Yayasan Perguruan Rakyat

Pancur Batu telah pula disempurnakan dengan Akta Notaris Dian Maesarah, SH

No. 04 Tanggal 25 Juli 2014 Tentang Akta Pendirian Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu, yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM

RI Nomor AHU-04314.50.10.2014 Tanggal 04 Agustus 2014. Dan dalam akta

pendirian tersebut Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu adalah Drs.

MARNANDA SERAGIH, MSi bukan Penggugat (Iman Kornelius Pelawi);

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 14 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Bahwa dengan demikian oleh karena pada saat ini Ketua Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu adalah Bapak Drs. Marnanda Saragih, MSi, maka

Penggugat (Iman Kornelius Pelawi) TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS

BERTINDAK MENGATASNAMAKAN Ketua Pengurus Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBJEK (KURANG PIHAK)

- Bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut Organ Kepengurusan Yayasan

Perguruan Rakyat Pancur Batu. Dengan demikian seharusnya Penggugat

mengikut sertakan Badan Hukum YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCUR

BATU sebagai Pihak dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Hukum Yayasan

Perguruan Rakyat Pancur Batu sebagai pihak, maka gugatan Penggugat adalah

gugatan yang kurang subjek sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima

(niet ontvankelijk verklaard);

4. PERKARA YANG SAMA MASIH DIPERIKSA DI TINGKAT PEMERIKSAAN

BANDING DI PENGADILAN TINGGI MEDAN ;

- Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah menyangkut

keberatan atas Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu dan Pembatalan Akta Notaris ADI PINEM, SH No. 94

Tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Penegasan Putusan Rapat Yayasan

Perguruan Rakyat Pancur Batu;

- Bahwa ternyata sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini

adalah sama dengan sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan

perkara perdata No. 09/Pdt.G/2013/PN-LP Tanggal 25 Januari 2013. Dan

perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam pada tanggal 05 Maret 2014 No. 09/Pdt.G/2013/PN-LP;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Maret 2014 No.

09/Pdt.G/2013/PN-LP tersebut pada saat ini MASIH DALAM TAHAP

PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING di Pengadilan Tinggi Medan. Sehingga

dengan demikian, maka gugatan Penggugat masih berlangsung pemeriksaan

perkaranya di Pengadilan Tinggi Medan (under judicial consideration);

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 15 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Bahwa dengan demikian untuk menghindari keputusan yang berbeda atau

saling bertentangan satu sama lain terhadap sengketa yang sama, maka sangat

beralasan kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard) ;

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

- Bahwa dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang keberatan

Penggugat terhadap Akta Notaris ADI PINEM, SH No. 94 Tanggal 23 Agustus

2011 menyangkut ORGAN KEPENGURUSAN YAYASAN PERGURUAN

RAKYAT PANCUR BATU;

- Bahwa Akta menyangkut ORGAN KEPENGURUSAN YAYASAN PERGURUAN

RAKYAT PANCUR BATU telah disempurnakan dengan Akta Notaris Dian

Maesarah, SH No. 04 Tanggal 25 Juli 2014 yang telah pula disyahkan oleh

Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-04314.50.10.2014 Tanggal 04

Agustus 2014;

- Bahwa dengan demikian maka seharusnya Penggugat HARUS mengajukan

gugatan terhadap Akta Kepengurusan Organ Yayasan Perguruan Rakyat

Pancur Batu sesuai Akta Notaris Dian Maesarah, SH No. 04 Tanggal 25 Juli

2014 yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-

04314.50.10.2014 Tanggal 04 Agustus 2014. Namun oleh karena Penggugat

HANYA mengajukan gugatan menyangkut Akta Notaris ADI PINEM, SH No. 94

Tanggal 23 Agustus 2011 tanpa mengikutsertakan Akta Notaris Dian Maesarah,

SH No. 04 Tanggal 25 Juli 2014 yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum

Dan HAM RI Nomor AHU-04314.50.10.2014 Tanggal 04 Agustus 2014 maka

menurut hukum gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak

dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat

terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas;

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi diatas adalah

merupakan satu kesatuan alasan pada bahagian konvensi ini sehingga tidak

perlu diulangi lagi;-

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 16 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Bahwa Penggugat adalah Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu dalam

Akta Notaris Emas Deliana, SH No. 12 Tanggal 23 Desember 2010. Dan atas

keputusan Pembina Yayasan dengan Akta Notaris Adi Pinem, SH No. 23

Tanggal 23 Agustus 2011, maka Penggugat TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI

KETUA YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU. Dengan demikian

pada saat gugatan ini diajukan Penggugat bukan lagi Ketua Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu;

- Bahwa Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu pada tahun 1954 awalnya

berdiri diatas tanah seluas lebih kurang 2689 M2 yang terletak di Desa Hulu

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negeri Purba;

- Sebelah Selatan berbatas dengan d/h Tanah Nomor Ketaren;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Letjen. Jamin Ginting;

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lorong Kampung Hulu;

- Bahwa tanah seluas lebih kurang 2689 M2 yang terletak di Desa Hulu

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah merupakan

tanah milik Almarhum TIPI PERANGIN ANGIN yang telah dikuasai dan diusahai

sejak tahun 1929 berdasarkan Surat Sultan Grand Bamboetuin Heetbrief No. 35

Tahun 1929. Kemudian pada tahun 1933 Almarhum Tipi Perangin Angin telah

mendirikan sekolah diatas tanah miliknya tersebut dengan membuat nama

sekolah SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI. Setelah kemerdekaan RI

Sekolah SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI tersebut tidak lagi

beroperasi karena situasi politik pada saat itu;-

- Bahwa pada tahun 1954 Alm. Niar Pelawi, Alm. Mahmud Sembiring, Alm.

Ndikar Seragih, dkk meminjam tanah seluas lebih kurang 2689 M2 berikut

bangunan bekas sekolah SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI kepada

Almarhum Tipi Perangin Angin untuk mendirikan Yayasan Perguruan Rakyat

Pancur;

- Bahwa kemudian Almarhum Tipi Perangin Angin telah meminjamkan dan

menyewakan tanah berikut bangunan sekolah SCHOOLVERENIGING VAN

BOVEN DELI untuk dipergunakan sebagai tempat belajar Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Perguruan Rakyat Pancur Batu;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 17 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Bahwa pada awalnya SMP Perguruan Rakyat Pancur Batu tersebut

menggunakan tanah milik Almarhum Tipi Perangin Angin dan bangunan bekas

sekolah SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI yang didirikan oleh

Almarhum Tipi Perangin Angin untuk tempat belajar mengajar pada saat itu.

Dan kemudian oleh karena kondisi bangunan sudah tidak layak, maka

bangunan tersebut direnovasi dengan menggunakan uang sewa yang harusnya

diterima oleh Almarhum Tipi Perangin Angin. Hal ini diakui oleh Penggugat

dalam gugatannya;-

- Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas jika tanah seluas lebih kurang

2689 M2 yang dipinjam oleh Yayasan Perguruan Rakyat adalah milik

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI. Sebab tanah tersebut adalah

TANAH MILIK PRIBADI almarhum Tipi Perangin Angin sebagai pendiri sekolah

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI sesuai dengan Surat Sultan Grand

Bamboetuin Heetbrief No. 35 Tahun 1929 (telah hilang) yang kemudian

diterbitkan dengan SURAT KETERANGAN KEPALA DESA HULU

KECAMATAN PANCUR BATU NO : 226/I/KH/76 TANGGAL 12 AGUSTUS 1976

atas nama TIPI PERANGIN ANGIN;

- Bahwa Penggugat mencoba mengaburkan fakta yang sebenarnya dalam

perkara ini dengan mendalilkan tanah dan bangunan yang dipinjam oleh

Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu adalah milik SCHOOLVERENIGING

VAN BOVEN DELI bukan milik Almarhum Tipi Perangin Angin;-

- Bahwa sekolah SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI bukan merupakan

Yayasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Nama

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI adalah nama sekolah yang dibuat

oleh Almarhum Tipi Perangin Angin sebagai pemilik sekolah yang didirikan pada

masa sebelum kemerdekaan RI;

- Bahwa Almarhum Tipi Perangin Angin sebagai pemilik Tanah seluas lebih

kurang 2689 M2 sekaligus sebagai pendiri/pemilik gedung sekolah

SCHOOLVERENIGING VAN BOVEN DELI telah menyewakan tanah berikut

bangunan miliknya tersebut kepada Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;

- Bahwa selama Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu menyewa tanah milik

Almarhum Tipi Perangin Angin beserta bangunan sekolah yang didirikan oleh

Almarhum Tipi Perangin Angin, seluruh biaya sewa yang seharusnya diterima

oleh Almarhum Tipi Perangin Angin telah dipergunakan untuk merenovasi dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 18 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

menambah atau menyambung gedung lokal/kelas. Dengan demikian bangunan

yang ada diatas tanah seluas lebih kurang 2689 M2 tersebut adalah merupakan

bangunan almarhum Tipi Perangin Angin;

- Bahwa benar pada saat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu hendak

merenovasi maupun menambah bangunan senantiasa atas ijin dan persetujuan

terlebih dahulu dari Almarhum Tipi Perangin Angin sebagai pemilik yang sah;-

- Bahwa benar Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu telah membuat Akta

Pendirian dihadapan Notaris Mangara Hutapea Notaris Pengganti Marah Sutan

Nasution dengan Akta No. 28 Tanggal 25 Nopember 1971;

- Bahwa dalam Akta Pendirian dihadapan Notaris Mangara Hutapea Notaris

Pengganti Marah Sutan Nasution dengan Akta No. 28 Tanggal 25 Nopember

1971 tersebut Almarhum Niar Pelawi adalah salah seorang pendiri Yayasan

Perguruan Rakyat Pancur Batu;

- Bahwa selama hidup Almarhum Tipi Perangin Angin tidak pernah mengalihkan

dalam bentuk apapun tanah seluas lebih kurang 2689 M2 tersebut kepada

Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu. Demikian pula setelah Almarhum Tipi

Perangin Angin meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1977 seluruh ahli

waris Almarhum Tipi Perangin Angin juga tidak pernah mengalihkan dalam

bentuk apapun tanah seluas lebih kurang 2689 M2 kepada Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu maupun kepada pihak lain;

- Bahwa dengan demikian menurut hukum tanah seluas lebih kurang 2689 M2

dimana Yayasan berdiri pada saat ini adalah merupakan tanah milik Almarhum

Tipi Perangin Angin;

- Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat yang

menyatakan pada tanggal 24 Maret 1978 Yayasan Perguruan Rakyat Pancur

Batu menandatangani surat jual beli dengan NOMOR KETAREN atas sebidang

tanah seluas 1000 M2 Grantrecht van obstal No. 26 Meetbrief No. 37 Tanggal

15 Februari 1929;-

- Bahwa fakta yang sebenarnya pada Tanggal 01 April 1978 Almarhum MAHMUD

SEMBIRING telah membeli tanah seluas 1000 M2 milik NUMBUR KETAREN

atau disebut juga NOMOR KETAREN dengan SURAT GANTI RUGI TANAH

Tanggal 01 April 1978 dengan batas-batas :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 19 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Sebelah Utara berbatas dengan SMP Rakyat Pancur Batu/Tanah Tipi

Perangin Angin;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gereja GBKP;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan Pancur Batu;

- Sebelah Barat berbatas dengan Parit;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 di Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu

telah dilaksanakan Rapat yang difasilitasi oleh DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG yang dihadiri oleh seluruh Organ Kepengurusan

Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu (termasuk Penggugat, Tergugat I,

Tergugat II) beserta Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Dan dalam

pertemuan rapat tersebut telah disepakati oleh seluruh peserta rapat yang hadir

termasuk oleh Penggugat beberapa hasil keputusan rapat yang salah satu

keputusannya adalah : bahwa TANAH SELUAS LEBIH KURANG 2689 M2

DIMANA YAYASAN PERGURUAN RAKYAT BERDIRI ADALAH MERUPAKAN

TANAH MILIK ALMARHUM TIPI PERANGIN ANGIN. Kesepakatan dan

keputusan rapat tersebut bukan hanya kesimpulan dan kesepakatan Tergugat I

dan Tergugat II saja sebagaimana yang didalilkan Penggugat melainkan atas

keputusan dan kesepakatan seluruh peserta rapat yang hadir termasuk oleh

Penggugat sendiri;-

- Bahwa hasil keputusan pertemuan rapat tersebut telah pula dituangkan dalam

NOTULEN KEPUTUSAN RAPAT TANGGAL 18 JUNI 2011. Dimana seluruh

peserta rapat telah pula menandatangani notulen keputusan rapat tersebut

kecuali Penggugat yang tiba-tiba menyatakan keberatan untuk

menandatanganinya;

- Bahwa benar Penggugat telah menolak menandatangani notulen keputusan

rapat tanggal 18 Juni 2011. Dari seluruh Organ Kepengurusan Yayasan yang

hadir hanya Penggugat saja yang tidak bersedia untuk menandatangani

walaupun dalam rapat tersebut Penggugat secara tegas telah mengakui dan

menyetujui seluruh hasil keputusan rapat;

- Bahwa hasil keputusan rapat tanggal 18 Juni 2011 tidak pernah merugikan

Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu. Sebab sejak tahun 1929 tanah seluas

lebih kurang 2689 M2 dimana bangunan Yayasan Perguruan Rakyat berdiri

adalah merupakan tanah milik Almarhum Tipi Perangin Angin sesuai dengan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 20 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

Surat Sultan Grand Bamboetuin Heetbrief No. 35 Tahun 1929 (telah hilang)

yang kemudian diterbitkan dengan SURAT KETERANGAN KEPALA DESA

HULU KECAMATAN PANCUR BATU NO : 226/I/KH/76 TANGGAL 12

AGUSTUS 1976 atas nama TIPI PERANGIN ANGIN;

- Bahwa luas tanah dimana bangunan Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu

berdiri adalah benar seluas lebih kurang 2689 M2 sebagaimana yang tercantum

dalam SURAT KETERANGAN KEPALA DESA HULU KECAMATAN PANCUR

BATU NO : 226/I/KH/76 TANGGAL 12 AGUSTUS 1976 atas nama TIPI

PERANGIN ANGIN. Dan luas sebagaimana yang tercantum dalam surat

tersebut adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa hasil keputusan rapat tanggal 18 Juni 2011 tidak bertentangan dengan

surat-surat apapun. Sehingga penolakan Penggugat menandatangani notulen

keputusan rapat adalah merupakan sikap yang berlebihan. Sebab Penggugat

sendiri telah mengakui bahwa tanah seluas lebih kurang 2689 M2 adalah

merupakan tanah milik Almarhum Tipi Perangin Angin (bukti surat akan Para

Tergugat ajukan dalam pembuktian selanjutnya);

- Bahwa Penggugat telah mengakui dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak

mengetahui status yayasan Schoolvereniging Van Boven Deli apakah masih

aktif dan/atau telah bubar. Dengan demikian Penggugat mengakui bahwa

sekolah Schoolvereniging Van Boven Deli bukanlah yayasan sebagaimana yang

didalilkan Penggugat melainkan hanya nama sekolah yang didirikan oleh

Almarhum Tipi Perangin Angin pada masa itu;

- Bahwa Para Tergugat tentu sangat merasa heran mengapa Penggugat menolak

menandatangani surat keputusan rapat tanggal 18 Juni 2011, sedangkan pada

saat rapat dilaksanakan Penggugat justru telah menyetujui seluruh keputusan

rapat. Sehingga Para Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta

penjelasan atas penolakan Penggugat tersebut. Jadi bukan melakukan

intimidasi untuk menciptakan konflik sebagaimana yang didalilkan Penggugat

dalam gugatannya;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “Penggugat mengambil langkah

hukum dalam upaya menyelamatkan kepentingan hukum Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu sesuai dengan kewenangan pengurus dalam Pasal 7 Akta

No. 28 Tanggal 25 Nopember 1971” ADALAH BENAR BENAR DALIL YANG

KELIRU;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 21 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang

YAYASAN dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

UU No. 16 Tahun 2001, maka TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

PEMBINA YAYASAN, PENGURUS YAYASAN MAUPUN PENGAWAS

YAYASAN telah secara tegas diatur dalam Undang Undang tersebut. Sehingga

menurut hukum segala ketentuan dalam Akta No. 28 Tanggal 25 Nopember

1971 yang bertentangan dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2001 harus

dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 Akta No. 28

Tanggal 25 Nopember 1971 adalah ketentuan yang BERTENTANGAN

DENGAN UNDANG UNDANG;

- Bahwa lagi pula pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Yayasan Perguruan

Rakyat Pancur Batu adalah berdasarkan Akta Notaris Emas Deliana, SH No. 12

Tanggal 23 Desember 2010. Dimana dalam Akta tersebut pada halaman 6

alenia ke 3, secara tegas dinyatakan bahwa “TERHITUNG SEJAK TANGGAL

13 DESEMBER 2010 TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINA,

PENGURUS DAN PENGAWAS ADALAH SESUAI DENGAN UNDANG

UNDANG YAYASAN NO. 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG UNDANG NO. 28

TAHUN 2004”.

- Bahwa dengan demikian sejak tanggal 13 Desember 2010, tugas, fungsi dan

tanggung jawab Penggugat sebagai Pengurus Yayasan berpedoman kepada

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004

bukan berdasarkan Akta No. 28 Tanggal 25 Nopember 1971;

- Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 7 Akta No. 28 Tanggal 25

Nopember 1971 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya

adalah ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun

2001 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. Dengan demikian ketentuan

pasal tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang dan harus dinyatakan

batal demi hukum;

- Bahwa dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun

2001 dan UU No. 28 Tahun 2004, jelaslah tindakan-tindakan Penggugat

termasuk salah satunya tindakan Penggugat sebagai Ketua Yayasan yang

memberikan kuasa kepada Advokat untuk memberikan somasi kepada Pembina

Yayasan menyangkut hasil keputusan rapat tanggal 18 Juni 2011 adalah

merupakan tindakan yang tercela dan telah melampaui batas kewenangannya;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 22 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut Pengawas Yayasan berdasarkan

kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 16

Tahun 2001 Tentang Yayasan, telah menerbitkan Surat Keputusan

Pemberhentian Sementara Iman Kornelius Pelawi (Penggugat) sebagai Ketua

Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu dengan Surat No.

06/Pembina/PR/VIII/2011 Tanggal 13 Agustus 2011;-

- Bahwa Pemberhentian Sementara yang dilakukan oleh Pengawas Yayasan

bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan

Penggugat dalam gugatannya. Sebab kewenangan Pengawas Yayasan untuk

memberhentikan sementara Pengurus Yayasan telah sesuai dan dibenarkan

dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sehingga

menurut hukum Surat Pemberhentian Sementara Pengawas Yayasan

Perguruan Rakyat Pancur Batu No. 06/Pembina/PR/VIII/2011 Tanggal 13

Agustus 2011 harus dinyatakan berkekuatan hukum;

- Bahwa atas pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Tergugat I kepada

Penggugat tersebut, maka Tergugat II sebagai Pembina Yayasan telah

menyampaikan surat pemberitahuan baik kepada Penggugat maupun kepada

kuasa hukumnya tentang adanya pemberhentian sementara Penggugat sebagai

Ketua Yayasan. Tindakan Tergugat II ini adalah tindakan yang dianjurkan oleh

Undang-Undang Yayasan sehingga bukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 16

Tahun 2001, apabila Pengawas Yayasan memberhentikan sementara Pengurus

Yayasan, maka Pembina Yayasan berkewajiban untuk meminta klarifikasi dan

kesempatan membela diri. Untuk itu Tergugat II sebagai Pembina Yayasan

telah pula memanggil Penggugat dengan surat No : 07/Pembina/PR/VIII/2011

Tanggal 15 Agustus 2011. Atas panggilan tersebut Penggugat pada tanggal 18

Agustus 2011 telah memberikan pembelaan diri kepada Tergugat II;

- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2001, maka

pada tanggal 22 Agustus 2011 Pembina Yayasan Perguruan Rakyat Pancur

Batu telah mengadakan rapat Pembina yang dihadiri oleh seluruh Pembina

Yayasan (termasuk abang kandung dari Penggugat yang bernama Drs. Bena

Yusuf Pelawi, M.Hum) dengan mengambil suatu keputusan

MEMBERHENTIKAN SECARA TETAP IMAN KORNELIUS PELAWI SEBAGAI

KETUA YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU. Dan sekaligus

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 23 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

mengangkat Kepengurusan Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu yang baru,

sesuai kewenangan Pembina Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal

32 ayat (4) UU No 28 Tahun 2004 dan Pasal 46 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004

serta Pasal 28 ayat (2) huruf (b) UU No. 16 Tahun 2001;

- Bahwa keputusan rapat Pembina Yayasan tersebut dituangkan dalam Akta

Notaris Adi Pinem, SH dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan

Perguruan Rakyat Pancur Batu No : 94 Tanggal 23 Agustus 2011. Dengan

demikian maka keputusan Pembina Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu

sesuai dengan Akta Notaris Adi Pinem, SH No. 94 Tanggal 23 Agustus 2011

adalah merupakan keputusan yang dibenarkan oleh hukum sehingga harus

dinyatakan berkekuatan hukum

- Bahwa oleh karena pemberhentian tetap Penggugat sebagai Ketua Yayasan

dan pengangkatan Turut Tergugat I sebagai Pengurus Yayasan telah sesuai

dengan prosedur dan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka segala tindakan hukum Turut

Tergugat I sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu adalah

tindakan yang sah dan mengikat menurut hukum;

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan yang

telah sesuai dengan prosedur hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang

No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka seluruh

tuntutan kerugian materil dan inmateril dari Penggugat harus dinyatakan ditolak

untuk seluruhnya. Sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan

perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-

- Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat

dijalankan lebih dulu sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya

hukum lainnya sangat beralasan ditolak pula;

Berdasarkan alasan alasan yang diuraikan diatas, oleh karena gugatan yang

diajukan Penggugat sama sekali tidak berdasar atas hukum, maka dengan

kerendahan hati berkenan kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

untuk MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, atau sekurang

kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, dan Turut Tergugat - I melalui

Kuasanya di dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 24 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

mengadili (kompetensi absolute). Terhadap eksepsi Tergugat I, II, dan Turut Tergugat

- I tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 18 Mei 2016

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi sepanjang Kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat

I, Tergugat II dan Turut Tergugat - I ditolak untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan

pemeriksaan perkara ini;

4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;-

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam Nomor 96 /Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 11 Mei 2015 telah

menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum;

3. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua Pengurus yayasan PERGURUAN

RAKYAT Pancur Batu yang sah sesuai akta Notaris EMAS DELIANA. SH No.

12 tanggal 23 Desember 2010 tentang penegasan putusan rapat yayasan

PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu;

4. Menyatakan berkekuatan hukum akta Notaris EMAS DELIANA, SH No. 12

tanggal 23 Desember 2010 tentang penegasan putusan rapat yayasan

PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ;

5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum surat tergugat I No : 01 /

Pengawas / VIII / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 memberhentikan sementara

IMAN KORNELUS PELAWIN sebagai Ketua pengurus yayasan PERGURUAN

RAKYAT Pancur Batu.

6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum surat tergugat II No. 06/ Pembina /

PR/ VIII /2011 tanggal 13 Agustus 2011 HAL : surat keputusan pengawas

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 25 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ditujukan kepada IMAN

KORNELIUS PELAWI

7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum akta Notaris ADI PINEM SH No.

94 tanggal 23 Agustus 2011 tentang penegasan putusan rapat yayasan

PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu .

8. Menyatakan tidak sah turut tergugat I pengurus yayasan PERGURUAN

RAKYAT Pancur Batu.

9. Menyatakan tidak mengikat yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu

segala tindakan turut tergugat I .

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk

tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini sejumlah Rp 5.566.000,-(lima juta lima ratus enam puluh enam ribu

rupiah) ;

12. Menolak gugatan Penggugat Selain dan Selebihnya ;

Setelah membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat – I tanggal 13 Agustus 2015 ;

2. Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat – II tanggal 13 Agustus 2015 ;

3. Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Turut Tergugat – I tanggal 13 Agustus

2015 ;

4. Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Turut Tergugat – II tanggal 06

Nopember 2015 ;

5. Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Turut Tergugat – III tanggal 10 Agustus

2015 ;

6. Risalah Pernyataaan Permohonan Banding Nomor 96 /Pdt.G /2014/PN.Lbp ,

tanggal 25 Agustus 2015.2yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera1

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Tergugat I ,

Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 96 /Pdt.G/2014/PN-Tjb,

tanggal 11 Mei 2015 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 26 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

7. Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi Warikem kepada Penggugat

melalui kuasa hukumnya Robert Manurung, SH tanggal 15 September 2015 ;

8. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan

Negeri Medan kepada Turut Tergugat –II / Turut Terbanding – I tanggal 15

September 2015 ;

9. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan

Negeri Medan kepada Turut Tergugat –III/ Turut Terbanding – II tanggal 11

September 2015 ;

10. Akta Memori banding dari kuasa Hukum Tergugat I , Tergugat II dan Turut

Tergugat – I / Pembanding bertanggal 29 September 2015 yang diterima

diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 September 2015 ;

11. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat /

Terbanding, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan

Negeri Bekasi Warikem , disampaikan melalui Kuasanya Robert Manurung SH

tanggal 19 Oktober 2015 ;

12. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan

Negeri Medan kepada Turut Tergugat –II / Turut Terbanding – I tanggal 15

Oktober 2015 ;

13. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan

Negeri Medan kepada Turut Tergugat –III / Turut Terbanding – III tanggal 10

0KTOBER 2015 ;

14. Akta Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding tanggal

20 Oktober 2015 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

tanggal 21 Oktober 2015 ;

15. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Tergugat

I , Tergugat II dan Turut Tergugat – I / Pembanding , yang dibuat dan ditanda

tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Nopember 2015.

16. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Turut

Tergugat II /TURUT TERBANDING – I , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2015.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 27 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

17. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Turut

Tergugat III /TURUT TERBANDING – II , yang dibuat dan ditanda tangani

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Desember 2015.

18. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara2 kepada kuasa hukum Tergugat I

, Tergugat II dan Turut Tergugat I / Pembanding yang dibuat dan ditanda tangani

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 September 2015 ;

19. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara2 kepada kuasa hukum

Penggugat / Terbanding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 September 2015 ;

20. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara2 kepada Turut Tergugat – II /

Turut Terbanding – I yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 2015 ;

21. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara2 kepada Turut Tergugat – III /

Turut Terbanding – II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 September 2015 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat – I , II dan Turut

Tergugat – I /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa kuasa Para Tergugat /Para Pembanding dalam memori

bandingnya tanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya mohon agar

Pengadilan Tinggi Medan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari pada Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

No.96/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 11 Mei 2014 ;

M E N G A D I L I :

- Menolak Gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya atau dinyatakan

tidak dapat diterima ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 28 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar segala biaya – biaya

yang timbul dalam pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

maupun di Pengadilan tinggi Medan .

Menimbang , bahwa kuasa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra

Memori banding tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon agar

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding i.c dalam

amar putusannya :

- Menolak seluruh memori banding dari para Pembanding ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.96 /Pdt.G/ 2014 /PN.LP , tanggal 11 Mei 2015 ;

- Menghukum para Pembanding membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama

berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

96 /Pdt.G/ 2014 /PN.LBP , tanggal 11 Mei 2015 , maupun membaca dan

memperhatikan memori banding dari para Tergugat /para Pembanding dan juga

membaca dan memperhatikan Kontra Memori banding dari Penggugat / Terbanding ,

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa majelis Hakim Tingkat

Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam

penerapan hukumnya , khususnya mengenai dikabulkannya sebagian gugatan

Penggugat , oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan

pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Para Tergugat / Para Pembanding

sebagaimana dalam jawaban atas gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam

mempertimbangkan mengenai Eksepsi dari Para Tergugat /Para Pembanding , oleh

karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 96 /Pdt.G/ 2014/PN.LBP

tanggal 11 Mei 2015 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai eksepsi ,

maka semua pertimbangan mengenai eksepsi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan , untuk itu

putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 29 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang , bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding adalah

sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat

, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dalil Penggugat

yang mendalilkan bahwa Tergugat – I melalui surat No.01/Pengawas /VIII/2011

tanggal 12 Agustus 2011 memberhentikan sementara Penggugat sebagai Ketua

Pengurus Yayasan Perguruan rakyat Pancurbatu , dan Tergugat – II melalui Akte

Notaris ADI PINEM, SH No.94 tanggal 23 Agustus 2011 tentang pernyataan

Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu memberhentikan secara

tetap Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu,

perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut merupakan Perbuatan Melawan

Hukum , yang disangkal oleh para Tergugat dengan mendalilkan bahwa tindakan

Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut adalah tindakan yang telah sesuai dengan

prosedur hukum yang dibenarkan oleh Undang – Undang No. 16 tahun 2001 tentang

Yayasan dan Undang – undang No. 28 tahun 2004 , tentang perubahan atas Undang

– undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan , sehingga oleh karena itu titik tolak

pemeriksaan dalam perkara ini harus bertumpu pada :

- Apakah benar Perbuatan Tergugat – I melalui surat No.1 /Pengawas /VIII/2011

tanggal 12 Agustus 2011 memberhentikan sementara Pengguat sebagai Ketua

Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu dan Perbuatan Tergugat – II

melalui Akte Notaris ADI PINEM, SH N0.96 tanggal 23 Agustus 2011 tentang

pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu

memberhentikan secara tetap Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan

Perguruan Rakyat Pancurbatu , merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan disangkal oleh Para Tergugat , maka

sudah selayaknya kedua belah pihak harus membuktikan dalil – dalilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya , Penggugat

mengajukan surat – surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P- 18 dan 3 ( tiga ) orang

saksi yaitu 1. Lawan Sinulingga , 2. Sinar Ketaren , 3. Dra. Demu Arliana Br.Ginting ;

Menimbang , bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Para Tergugat

mengajukan surat – surat bukti yang diberi tanda : T.I , T.II, TT.I – 1 s/d T.I , T.II, TT.I

– 24 dan tambahan surat bukti yang diajukan bersamaan dengan memori banding

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

yang diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 25 s/d T.I , T.II, TT.I – 28 serta mengajukan 2 ( dua

) orang saksi yaitu : 1. Tuah Manase ,Spd . 2. Mariana Br.Keliat;

Menimbang , bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P-4 berupa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu , Notaris

Pengganti Mangara Hutapea No. 28 tanggal 25 – 11 – 1971 ternyata Akta Pendirian

Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu tersebut mengatur mengenai anggaran dasar

yang belum disesuaikan dengan anggaran dasar yang ditentukan dalam Undang –

Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berdasarkan pasal 71 ayat (l)

Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyesuaikan anggaran

dasarnya dengan ketentuan Undang – Undang ini , sehingga oleh karenanya Akta

Pendirian Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang , bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P- 7 berupa Akta Notaris Emas Deliana SH SPN No. 12 tanggal 23 Desember

2010 tentang penegasan putusan rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu

mengambil keputusan membentuk organ Kepengurusan Yayasan Perguruan Rakyat

Pancurbatu untuk disesuaikan dengan Undang – Undang Yayasan No. 16 Tahun

2001 dan Undang – undang No. 28 Tahun 2004 dan mengangkat serta menetapkan

Organ kepengurusan yang baru yaitu sebagai berikut :

- Pembina : 1. BENA YUSUF PELAWI ,M.HUM.

2. IRWAN PRAWIRA , SH.

3. ABDUL HAKIM KELIAT, SH.

- Pengurus :

- Ketua : IMAN KORNELIUS PELAWI.

- Sekretaris : LAWAN SINULINGGA.

- Bendahara : TUAH MANASE. Spd.

- Pengawas : 1. Drs. MARNANDA SARAGIH.

2. PINTER SINULINGGA , BA.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 31 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

Menimbang , bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P- 8 berupa Surat Keputusan Pemberhentian Sementara No.01 /Pengawas

/VIII / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 ternyata berisi bahwa Pengawas Yayasan

Perguruan Rakyat Pancurbatu memberhentikan sementara Iman Kornelius Pelawi

sebagai Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu , Keputusan tersebut menurut

hemat Majelis adalah merupakan kewenangan dari Tergugat – I selaku Pengawas ,

sesuai dengan pasal 43 ayat (1 ) Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P-9 berupa Surat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu No.06 /Pembina /

PR/VIII / 2011 tanggal 13 Agutus 2011 , prihal surat Keputusan Pengawas Yayasan

Perguruan Rakyat Pancurbatu No.01/Pengawas /VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011

kepada 1. IMAN KORNELIUS PELAWI 2. HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH yang

ditanda tangani oleh 1. IRWAN PRAWIRA , SH 2. ABDUL HAKIM KELIAT ,SH

selaku Pembina Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu , ternyata telah sesuai

dengan kewenangan Tergugat – II selaku Pembina Yayasan Perguruan Rakyat

Pancurbatu berdasarkan pasal 28 ayat ( 2 ) Undang – undang No. 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan . ;

Menimbang , bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P-10 berupa Akta Notaris ADI PINEM, SH No.94 tanggal 23 Agustus 2011

tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu yang

berisi bahwa dalam rapat dewan Pembina tersebut telah dihadiri oleh Pembina

Yayasan yaitu : 1. BENA YUSUF PELAWI ,M.Hum , 2. IRWAN PRAWIRA , SH 3.

ABUL HAKIM KELIAT ,SH telah mengambil keputusan yang diantaranya

memberhentikan secara tetap IMAN KORNELIUS PELAWI , sebagai Ketua Yayasan

Perguruan Rakyat Pancurbatu dan ternyata keputusan Dewan Pembina tersebut (

Tergugat – II ) telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam

pasal 43 ayat ( 4 ) Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P-12 berupa surat kuasa dari IMAN KORNELIUS PELAWI , selaku Ketua

Yayasan SMP/SMA Rakyat Pancurbatu kepada Harapenta Sembiring SH.MH

Advokat tanggal 4 Agustus 2011, ternyata Surat Kuasa tersebut telah bertentangan /

melanggar ketentuan pasal 36 ayat ( l ) huruf a Undang – Undang No. 16 Tahun 2001

tentang Yayasan yang menentukan “ Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 32 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

Yayasan apabila : a. Terjadi perkara didepan Pengadilan antara Yayasan dengan

Anggota Pengurus yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P-13 berupa Surat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu No.12 / Pembina /

PR / VIII / 2011 tanggal 26 – 8 - 2011 prihal tanggapan Somasi kepada kuasa hukum

Iman Kornelius Pelawai Kantor Adovokat Harapenta Sembiring ,SH.MH & Rekan

yang ditanda tangani oleh 1. IRWAN PRAWIRA ,SH 2. ABDUL HAKIM KELIAT, SH

,selaku Pembina Yayasan , ternyata dalam surat tersebut telah juga disampaikan

bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 telah dilaksanakan Rapat Pembina Yayasan

Perguruan Rakyat Pancurbatu yang telah memutuskan memberhentikan secara tetap

Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu ;

Menimbang , bahwa dari Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P-14 berupa surat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu No. 14 /Pembina

/PR/ X / 2011 , tanggal 10 Oktober 2011 perihal Tanggapan Somasi II kepada Kuasa

Hukum Iman Kornelius Pelawi , Kantor Adovokat Harapenta Sembiring ,SH.MH &

Rekan yang ditanda tangani oleh 1. IRWAN PRAWIRA ,SH 2. ABDUL HAKIM

KELIAT, SH ,selaku Pembina Yayasan , ternyata telah menanggapi permintaan

Kuasa Hukum Penggugat agar Pembina Yayasan memerintahkan kepada Pengawas

Yayasan untuk mencabut / menarik surat Pemberhentian Sementara yang telah

dikeluarkan oleh Pengawas Yayasan tidak mungkin dapat dipenuhi ;

Menimbang , bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

tanda P- 15 berupa surat dari Drs.Marnanda Seragih M.Si dan Pinter Sinulingga ,BA

tanggal 10 Oktober 2011 kepada kuasa hukum Iman Kornelius Pelawi , perihal

tanggapan Somasi I dan Somasi II ternyata juga menanggapi permintaan Kuasa

Hukum Penggugat agar mencabut / menarik kembali surat pemberhentian sementara

tersebut yang tidak dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ,

ternyata tidak ada bukti – bukti yang mendukung dalil Penggugat yang mendalilkan

bahwa perbuatan Tergugat – I memberhentikan sementara Penggugat sebagai Ketua

Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu dan Perbuatan Tergugat II memberhentikan

secara tetap Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat

Pancurbatu merupakan Perbuatan Melawan Hukum , sehingga oleh karenanya

Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa

Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 33 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan surat – surat bukti yang

diajukan oleh pihak para Tergugat yang mendukung dalil para Tergugat yang

mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tindakan

yang telah sesuai dengan prosedur hukum yang dibenarkan oleh Undang – undang

No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang

diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 1 berupa Akta Notaris Emas Deliana ,SH.Spn. No. 12

tanggal 23 – 12 – 2010 tentang penegasan Putusan Rapat Yayasan perguruan

Rakyat Pancurbatu , ternyata Rapat Pengurus Yayasan perguruan Rakyat

Pancurbatu telah mengambil keputusan membentuk Organ Kepengurusan Yayasan

Perguruan Rakyat Pancurbatu yang disesuaikan dengan Undang – undang Yayasan

No. 16 Tahun 2001 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 dan mengangkat serta

menetapkan organ Kepengurusan yang baru yaitu sebagai berikut :

- Pembina :

1. BENA YUSUF PELAWI , M.Hum .

2. IRWAN PRAWIRA , SH .

3. ABDUL HAKIM KELIAT , SH

- Pengurus :

- KETUA ; IMAN KORNELIUS PELAWI.

- SEKRETARIS : LAWAN SINULINGGA.

- BENDAHARA : TUAH MANASE. Spd.

- Pengawas :

1. Drs. MARNANDA SERAGIH.

2. PINTER SINULINGGA, BA.

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yang

diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 12 , berupa Notulen Keputusan Rapat Pertemuan

Pembina , Pengurus , Pengawas , serta Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

Perguruan Rakyat Pancurbatu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang

pada tanggal 10 Juni 2012 ternyata dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 34 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

Penggugat Iman Kornelius Pelawi selaku Ketua Pengurus Yayasan Perguruan rakyat

Pancurbatu , akan tetapi Penggugat tidak bersedia menandatangani Notulen

Keputusan Rapat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yang

diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 13 berupa surat dari Kantor Advokat Harapenta

Sembiring SH.MH dan Rekan No. 57 /KA-HS/S/VIII / 2011 tanggal 9 Agustus 2011

perihal SOMASI I ( satu ) kepada : 1. Sdr. Drs. Jaswar M.Pd. ( sekretaris Kantor

dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Deliserdang 2. Sdr. Abdul Hakim

Keliat , SH , yang isinya menyatakan “ apabila Sekretaris Kantor Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Kab. Deliserang dan Sdr. Abdul Hakim Keliat ,SH tidak

proaktif atau berat sebelah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di

Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu dan tidak menanggapi Somasi I ( satu ) kami

ini selama 1(satu ) minggu dari tanggal surat ini dikeluarkan berarti jatuh tempo

tanggal 16 Agustus 2011 ( hari Selasa ) dengan sangat terpaksa kami akan salurkan

pengaduan secara pidana Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam .Dari Surat bukti T.I ,

T.II, TT.I – 13 ini ternyata tindakan Penggugat Iman Kornelius Pelawi selaku Ketua

Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu yang memberikan kuasa kepada

Kantor Advokat Harapenta Semibiring ,SH.MH dan Rekan telah melanggar ketentuan

pasal 36 ayat ( 1 ) huruf a Undang – undang No. 16 Tahun 2001 yang menentukan

Anggota pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila terjadi perkara di

depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti yang diajukan oleh Para Tegugat yang

diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 14 berupa surat dari Kantor Advokat Harapenta

Sembiring ,SH.MH.dan Rekan No.60 /KA-HS/S /VIII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011

perihal Somasi 1 ( satu ) kepada 1. Sdr. Irwan Prawira ,SH 2. Sdr. Abdul Hakim

Keliat ,SH ( Pembina Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu ) yang isinya

menyatakan Apabila Pembina Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu untuk

mencabut / menarik surat Pemberhentian Sementara tersebut dan tidak menanggapi

Somasi 1 (satu ) kami ini selama 1(satu ) minggu dari tanggal surat ini dikeluarkan

berarti jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2011 ( hari Selasa ) dengan sangat terpaksa

kami akan salurkan pengaduan secara pidana Kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam . .Dari

Surat bukti T.I , T.II, TT.I – 14 ini ternyata tindakan Penggugat Iman Kornelius Pelawi

selaku Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu yang memberikan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 35 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

kuasa kepada Kantor Advokat Harapenta Semibiring ,SH.MH dan Rekan telah

melanggar ketentuan pasal 36 ayat ( 1 ) huruf a Undang – undang No. 16 Tahun

2001 yang menentukan Anggota pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan

apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota

Pengurus yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti yang diajukan oleh Para Tegugat yang

diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 15 berupa Surat Keputusan Pemberhentian Sementar

No.01/ Pengawas / VIII / 2011 yang dibuat oleh Pengawas Yayasan Pergugatan

Rakyat Pancurbatu untuk memberhentikan sementara salah seorang Pengurus

Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu yaitu Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua

Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu , tindakan Tergugat I ini selaku

Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu telah sesuai dengan

kewenangannya yang ditentukan dalam pasal 43 ayat ( 1 ) Undang – undang No. 16

Tahun 2001 tentang Yayasan ;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti yang diajukan oleh Para Tegugat yang

diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 16 berupa Surat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu

No.06 /Pembina/PR/2011 Tanggal 13 Agustus 2011 perihal Surat Keputusan

Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu No.01 /Pengawas / VIII /2011

tanggal 12 Agustus 2011 kepada : 1. Iman Kornelius Pelawi ., 2. Harapenta

Sembiring ,SH.MH yang ditanda tangani oleh Irwan Prawira ,SH dan Abdul Hakim

Keliat ,SH selaku Pembina , ternyata merupakan pemberitahuan dari Pembina

/Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu perihal adanya Pemberhentian Sementara

Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu ;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti yang diajukan oleh Para Tegugat yang

diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 17 berupa Surat Yayasan Perguruan Rakyat Pancurbatu

No.07 /Pembina/PR/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 perihal surat panggilan kepada

Iman Kornelius Pelawi yang ditanda tangani oleh Irwan Prawira SH dan Abdul Hakim

Keliat ,SH selaku Pembina , ternyata merupakan surat panggilan dari Pembina

kepada Iman Kornelius Pelawi untuk diberi kesempatan membela diri sehubungan

dengan adanya pemberhentian sementara tersebut yang wajib dilakukan Pembina

SH dan Abdul Hakim Keliat ,SH selaku Pembina , ternyatasebagaimana ditentukan

dalam pasal 43 ayat ( 3 ) Undang – undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti yang diajukan oleh Para Tegugat yang

diberi tanda T.I , T.II, TT.I – 18 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dari

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 36 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

Kepolisian Sektor Pancurbatu No. STPL /444 /VIII/2011 /SU/RESTA/SEK PCBATU

a/n. Pelapr Iman Korenlius Pelawi ,selaku Ketua Yayasan Perguruan SMP /SMA

Rakyat Pancurbatu , ternyata melaporkan telah terjadi pencurian stempel Yayasan

Perguruan Rakyat Pancurbatu yang dilakukan oleh Irwan Prawira SH dan Abdul

Hakim Keliat SH pada hari Selasa tanggal10 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang

diberi tanda T.I,T.II,TT.I – 19 dan T.I,T.II,TT.I – 20 berupa surat panggilan No. Pol ;

S.Pgl /603/X / 2011 Reskrim dan No. Pol ; S.Pgl /604/X / 2011 Reskrim dari

Kepolisian Sektor Pancurbatu tanggal 13 Oktober 2011 ,ternyata telah memanggil

Abdul Hakim Keliat ,SH dan Irwan Prawira ,SH sehubungan dengan Laporan Iman

Kornelius Pelawi yang telah melaporkan tindak pidana pencurian stempel Yayasan

Perguruan Rakyat Pancurbatu ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang

diberi tanda T.I,T.II,TT.I – 21 dan T.I,T.II,TT.I – 22 berupa surat pernyataan

kesaksian dari Lawan Sinulingga dan Tuan Manase,S.Pd tanggal 5 September 2011

ternyata telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Pembina Yayasan (

Irwan Prawira SH dan Abdul Hakim Keliat ,SH ) tidak ada melakukan tindakan

pencurian stempel Yayasan melainkan stempel Yayasan diserahkan oleh saya (

Lawan Sinulingga dan Tuah Manase,S.Pd ) atas nama Pengurus Yayasan secara

sukarela kepada Irwan Prawira SH dan Abul Hakim Keliat SH ) ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang

diberi tanda T.I,T.II,TT.I – 23 berupa Akta Notaris ADI PINEM , SH No. 94 tanggal 23

Agustus 2011 tentang pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Rakyat

Pancurbatu yang berisi bahwa dalam rapat Dewan Pembina tersebut telah dihadiri

Pembina Yayasan yaitu 1. BENA YUSUF PELAWI , M.Hum 2. IRWAN PRAWIRA ,SH

. 3. ABDUL HAKIM KELIAT ,SH telah mengambil keputusan yang diantaranya

memberhentikan Iman Kornelius Pelawi sebagai Ketua Yayasan Perguruan Rakyat

Pancurbatu dan ternyata Keputusan Dewan Pembina tersebut ( Tergugat – II ) telah

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 43 ayat ( 4 )

Undang – undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan ;

Menimbang, bahwa dari surat – surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat

ternyata telah dapat membuktikan dalil – dalil Para Tergugat yang mendalilkan bahwa

tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tindakan yang telah sesuai

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 37 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

dengan prosedur yang dibenarkan oleh Undang – undang No. 16 Tahun 2001

tentang Yayasan dan Undang – undang No. 28 Tahun 2004 ;

Menimbang , bahwa karena dalil – dalil pokok gugatan Penggugat tidak berhasil

dibuktikan oleh Penggugat , maka mengenai tuntutan Penggugat sehubungan

dengan dalil pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat

harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 96 / Pdt. G / 2014 / PN.Lbp tanggal 11 -05 –

2015 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana

dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya , maka

Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang

– undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 16

Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 199 s/d 205 Rbg juga pada Undang –

undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan

perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

- M E N G A D I L I -

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat – I , Tergugat – II dan Turut

Tergugat – I / Para Pembanding ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 96 /Pdt.G/ 2014

/PN.Lbp tanggal 11 – 05 – 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

- MENGADILI SENDIRI -

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat – I , Tergugat – II dan Turut Tergugat – I untuk

seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

halaman 38 dari 38 halaman putusan Nomor : 98/PDT/2017/PT MDN.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan , yang dalam tindakat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima

puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat

Banding pada hari SELASA tanggal 13 JUNI 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI

HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim

Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.MHum.

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 98 /PDT./2017/PT.MDN tanggal 05 April

2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

JUMAT tanggal 16 JUNI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim

Anggota serta M. SIMARMATA, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara Pembanding

ataupun kuasanya dan Terbanding ataupun kuasanya ;.

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH.MH. ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH. SUMARTONO, SH.MHum. Panitera Pengganti, M.SIMARMATA, SH.