pemetaan peraturan perundangan

7/21/2019 pemetaan peraturan perundangan

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-peraturan-perundangan 1/14

1 Pemetaan peraturan perundang-undangan

1.1 Pembangunan perkotaan

Pembangunan perkotaan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja sama Pembangunan Perkotaan

ASPEK PENJELASAN! De"nisi kerja sama (tidak dinyatakan)2! Pola kerjasama Kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga

Kerjasama jaringan lintas perkotaan

#! Prinsip kerjasamaa! e"siensi upa$a pemerintah daerah melalui kerja sama untuk

menekan bia$a guna memperoleh suatu hasil

tertentu atau menggunakan bia$a $ang sama tetapi

dapat men%apai hasil $ang maksimal

b! e&ekti'itas upa$a pemerintah daerah melalui kerja sama untukmendorong peman&aatan sumber da$a para pihak

se%ara optimal dan bertanggungja(ab untuk

kesejahteraan mas$arakat

%! sinergi upa$a untuk ter(ujudn$a harmoni antara

pemerintah) mas$arakat dan s(asta untuk

melakukan kerja sama demi ter(ujudn$a

kesejahteraan mas$arakatd! saling

menguntungkan

pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan

keuntungan bagi masing*masing pihak dan dapat

memberikan man&aat bagi mas$arakat

e! kesepakatanbersama persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama

&! itikad baik kemauan para pihak untuk se%ara sungguh*sungguh

melaksanakan kerja samag! mengutamakan

kepentingan

nasional dan

keutuhan (ila$ah

negara republik

indonesia

seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat

memberikan dampak positi& terhadap upa$a

me(ujudkan kemakmuran) kesejahteraan

mas$arakat dan memperkokoh Negara Kesatuan

+epublik ,ndonesia

h! persamaan

kedudukan

persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan

hukum bagi para pihak $ang melakukan kerja sama

daerahi! transparan proses keterbukaan dalam kerja sama daerah j! keadilan adan$a persamaan hak dan ke(ajiban serta

perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja

sama daerah.k! kepastian hukum kerja sama $ang dilakukan dapat mengikat se%ara

hukum bagi para pihak $ang melakukan kerja sama

daerah.-! ubjek kerja sama /ubernur) upati1 dan alikota3! 4bjek kerja sama seluruh urusan pemerintahan $ang telah menjadi

ke(enangan daerah otonom dalam pembangunan

perkotaana! pembangunan sosial buda$a



ASPEK PENJELASANperkotaan

bertetangga

sosial ekonomi

tata ruang dan lingkungan hidup

sarana dan prasarana

b! osial uda$a pendidikan

kesehatan

kependudukan

kebuda$aan

%! osial 5konomi perdagangan

kepari(isataan

perindustrian

d! Tata +uang dan

ingkungan

idup

penataan ruang

pelestarian lingkungan hidup

e! arana dan

Prasarana

terminal

instalasi pengelolaan air limbah 8,P!

tempat pembuangan akhir 8TP! sampah

jaringan jalan transportasi umum

pela$anan persampahan

jaringan air hujan

pela$anan air bersih

pemakaman umum

&! intas perkotaan kerja sama kota kembar 8sister %it$!) $aitu kerja

sama antar ka(asan perkotaan $ang memiliki

karakteristik sama kerja sama alih pengetahuan dan pengalaman

8%it$ sharing!) $aitu kerja sama alih pengetahuan

dan pengalaman antar daerah

Pro'insi:Kabupaten:Kota di bidang perkotaan)berdasarkan suatu ino'asi daerah $ang dianggap

berhasil 8best pra%ti%es!



1.2 Pembangunan Perdesaan

Kerjasama desa dalam ;ndang*undang No. 6 Tahun 20- tentang Desa<

ASPEK PENJELASAN! De"nisi kerja

sama

(tidak dinyatakan)

2! Pola kerjasama Kerjasama antar desa

Kerjasama dengan pihak ketiga

#! Tujuan

kerjasama

(tidak dinyatakan)

-! ubjek kerja

sama

adan Kerjasama ntar*Desa

3! 4bjek kerja

sama

pengembangan usaha bersama $ang dimiliki oleh Desa

untuk men%apai nilai ekonomi $ang berda$a saing kegiatan kemas$arakatan) pela$anan) pembangunan)

dan pemberda$aan mas$arakat antar*Desa

bidang keamanan dan ketertiban pen$elenggaraan Pemerintahan Desa

pelaksanaan Pembangunan Desa

pembinaan kemas$arakatan Desa

pemberda$aan mas$arakat Desa

Kerjasama dalam pembangunan ka(asan perdesaan merujuk padaPeraturan Menteri Dalam Negeri No. #= Tahun 2007 tentang KerjasamaDesa<

ASPEK PENJELASAN

! De"nisi kerjasama Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatanbersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam

bidang pemerintahan) pembangunan dan

kemas$arakatan.2! Pola kerjasama Kerjasama antar desa

Kerjasama desa dengan pihak ketiga

#! Tujuan

kerjasama

;ntuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan mas$arakat-! ubjek kerja

sama

Kepala Desa) adan Permus$a(aratan Desa) adan

Kerjasama Desa3! 4bjek kerja

sama

Peningkatan perekonomian mas$arakat desa

Peningkatan pela$anan pendidikan

Kesehatan osial buda$a

Ketentraman dan ketertiban

Peman&aatan sumber da$a alam danteknologi tepat

guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Tenaga kerja

Pekerjaan umum

atas desa

ain*lain kerjasama $ang menjadi ke(enangan desa



1.3 Pembangunan Kawasan Konservasi

Pen$elenggaraan Ka(asan uaka lam 8K! dan Ka(asan Pelestarian lam 8KP!merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P=3:Menhut*,,:20- tentang Tata>ara Kerjasama Pen$elenggaraan Ka(asan uaka lam dan Ka(asan Pelestarian

la)ASPEK PENJELASAN

! De"nisi kerja sama Kerjasama pen$elenggaraan K dan KP adalah

kegiatan bersama para pihak $ang dibangun atas

kepentingan bersama untuk optimalisasi dan

e&ekti"tas pengelolaan ka(asan atau karena

adan$a pertimbangan khusus bagi penguatan

ketahanan nasional.2! Pola kerjasama Kerjasama penguatan &ungsi K dan KP serta

konser'asi keanekaragaman ha$ati<a! Kerjasama penguatan kelembagaan

b! Kerjasama perlindungan ka(asan%! Kerjasama penga(etan ?ora dan &aunad! Kerjasama pemulihan ekosisteme! Kerjasama pengembangan (isata alam&! Kerjasama pemberda$aan mas$arakat

Kerjasama pembangunan strategis $ang tidak

dapat dielakkan<a! Kegiatan $ang mempun$ai pengaruh

terhadap kedaulatan negara dan

pertahanan keamanan negarab! Peman&aatan dan pengembangan sarana

komunikasi%! Peman&aatan dan pengembangan

transportasi terbatasd! Peman&aatan dan pengembangan energi

baru dan terbarukan serta jaringan listrik

untuk kepentingan nasional

#! Tujuan kerjasama Kerjasama pen$elenggaraan K dan KP bertujuan

untuk me(ujudkan penguatan tata kelola

pengelolaan ka(asan dan konser'asi

keanekaragaman ha$ati-! ubjek kerja sama Menteri) Dirjen) dan Kepala ;nit Pengelola3! 4bjek kerja sama

a! Penguatan

kelembagaan

Peningkatan kapasitas DM 8pen$uluhan)

pelatihan! antuan teknis serta penelitian dan

pengembangan 8penempatan tenaga asing)

bantuan sapras pengelolaan berteknologi baru)

pengembangan teknologi penangkaran)

bioprospe%ting!b! Perlindungan

ka(asan

,n'entarisasi dan pembuatan peta kera(anan

hutan Pen%egahan gangguan

,denti"kasi tanda batas

Penguatan tenaga pengamanan

%! Penga(etan ?ora

dan &auna

identi"kasi) in'entarisasi) pembinaan habitat dan

populasi) pen$elamatan jenis) pengkajian)

penelitian dan pengembangan



ASPEK PENJELASANd! Pemulihan

ekosistem

rehabilitasi dan restorasi ka(asan

e! Pengembangan

(isata alam

kerjasama promosi) pembangunan sarana dan

prasarana (isata alam pembangunan pusat in&ormasi

pembinaan mas$arakat

&! Pemberda$aan

mas$arakat

g! Kegiatan $ang

mempun$ai

pengaruh

terhadap

kedaulatan negara

dan pertahanan

keamanan negara

pemetaan dan pemasangan patok batas negara

pembangunan dan:atau pemeliharaan jalan:pos

lintas batas pembangunan dan:atau pemeliharaan dermaga

kapal patroli perbatasan pembangunan dan:atau pemeliharaan menara

komunikasi pertahanan negara

pembangunan dan:atau pemeliharaan radar pembangunan dan:atau pemeliharaan helipad

area latihan militer

h! Peman&aatan dan

pengembangan

sarana komunikasi

menara komunikasi

pos penga(asan dan pengamanan

sarana mitigasi ben%ana

jalan setapak untuk kegiatan penga(asan dan

pemeliharaan sarana komunikasi rumah genset:solar %ell

jaringan kabel:serat optik ba(ah tanah

i! Peman&aatan dan

pengembangan

transportasiterbatas

pembangunan dan:atau pemeliharaan sarana

transportasi terbatas) antara lain jalan

penghubung daerah terisolir dan jalan di (ila$ahperbatasan negara1

alur perairan

menara na'igasi:mer%usuar

dermaga

jalan $ang sudah ada sebelum ka(asan

ditetapkan

j! Peman&aatan dan

pengembangan

energi baru dan

terbarukan serta

jaringan listrikuntuk kepentingan

nasional

peman&aatan energi panas bumi $ang sudah ada

pembangunan dan:atau pemeliharaan menara

jaringan listrik pemasangan kabel dan sarana pendukung

lainn$a pembangunan dan:atau pemeliharaan jalan

untuk kegiatan penga(asan dan pemeliharaan

jaringan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.-=:Menhut*,,:200 tentang PengusahaanPari(isata lam Di uaka Margasat(a) Taman Nasional) Taman utan +a$a)dan Taman isata lam) men$atakan kerasama pariwisata a!am 8Pasal-*-#!<

ASPEK PENJELASAN! De"nisi kerja sama (tidak dinyatakan)

2! Pola kerjasama Kerjasama teknis Kerjasama pemasaran



ASPEK PENJELASAN Kerjasama permodalan

Kerjasama penggunaan &asilitas sarana

pari(isata alam#! Tujuan kerjasama (tidak dinyatakan)-! ubjek kerja sama Direktorat @enderal 8untuk taman nasional!

Pengelola ka(asan

pemegang ,Ain usaha Pen$ediaan @asa isata

lam 8,;P@! pemegang ,Ain ;saha Pen$ediaan arana isata

lam 8,;P!

3! 4bjek kerja samaa! Kerjasama teknis Konsultasi teknis dan pembangunan sarana (isata

alam 8kios) jalan setapak) tempat sandar perahu!b! Kerjasama

pemasaran

promosi pari(isata melalui media massa) media

elektronik) banner) baliho) pam?et%! Kerjasama

permodalan

in'estasi di bidang pembangunan sarana pari(isata

alam beserta penunjangn$ad! Kerjasama

penggunaan

&asilitas sarana

pari(isata alam

penggunaan &asilitas jalan (isata di areal iAin

Peraturan Pemerintah Nomor #6 Tahun 200 Tentang PengusahaanPari(isata lam Di uaka Margasat(a) Taman Nasional) Taman utan +a$a)Dan Taman isata lam

ASPEK PENJELASAN

! De"nisi kerja sama (tidak dinyatakan)2! Pola kerjasama Kerjasama teknis

Kerjasama pemasaran

Kerjasama permodalan

Kerjasama penggunaan &asilitas sarana

pari(isata alam

#! Tujuan kerjasama (tidak dinyatakan)-! ubjek kerja sama Menteri

/ubernur

upati:alikota sesuai ke(enangann$a

3! 4bjek kerja sama (tidak dinyakatan)



Peraturan Presiden No. 2 "a#un 2$1% tentang &en'ana Pembangunan Jangka

(enenga# "a#un 2$1%-2$1)

Sumber: RPJMN 2015-2019 BUKU II Bab 9 Bidang Sarana dan Prasarana (ha 9-

!" s#d 9-$!%

(eningkatkan Peran Serta *adan +sa#a da!am Pembangunan ,nrastruktur

1. Pengarusutamaan Mains&reaming/ Skema KPS

Partisipasi s(asta melalui skema KP dalam pembangunan in&rastruktur ditujukan

untuk menja(ab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan in&rastruktur.

Keterlibatan s(asta dalam pembangunan in&rastruktur diharapkan dapat mendukung

perluasan la$anan) peningkatan kualitas dan e"siensi pela$anan in&rastruktur. ;ntuk

itu diperlukan pengarusutamaan KP sebagai pendekatan pembangunan

in&rastruktur. Pengarusutamaan KP dalam pembangunan in&rastruktur dilakukan

antara lain melalui< 8i! memperluas de"nisi $ang tidak han$a men%akup skema

berbasis in'estasi s(asta namun juga men%akup bentuk*bentuk kerjasama lainn$a1

8ii! melaksanakan strategi komunikasi dan sosialisasi KP pada semua pemangkukepentingan baik di sisi pemerintah) s(asta dan mas$arakat1 serta 8iii!

meningkatkan komitmen pada tingkatan pemerintahan tertinggi 8champion at the

top! dalam melaksanakan KP sehingga dapat menjadi tulang punggung mekanisme

pelaksanaan pembangunan in&rastruktur.

2. Penguatan Proses Pengambi!an Keputusan Kebiakan KPS

;ntuk mendukung penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KP maka

strategi $ang akan dilakukan antara lain meliputi<

a. Pembentukan Pusat KP $ang ber&ungsi sebagai gate keeper peren%anaan dan

pelaksanaan pro$ek KP1

b. +egionalisasi pelaksanaan pembangunan in&rastruktur< 8a! perluasan &ungsipenanggung ja(ab pro$ek kerjasama 8P@PK! $ang saat ini ada di tingkat pusat1 8b!

menge&ekti&kan &ungsi P@PK $ang sudah ada tetapi belum berjalan1 serta 8%!

pembentukan &ungsi P@PK baru lintas (ila$ah di tingkat regional untuk sektor $ang

membutuhkan sinergi pada tingkat regional seperti listrik) air minum dan sanitasi.3. Pengembangan A!ternati Pembia0aan ,nrastruktur

+ealisasi penggunaan skema KP dan alternati& pembia$aan lainn$a sebagai tulang

punggung pembangunan in&rastruktur akan dilakukan melalui strategi sebagai

berikut<

a. Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang 8lebih dari 3

tahun! dalam ;; No. 7:200# Tentang Keuangan Negara1b. Mengkaji dan menguji%obakan berbagai model KP berbasis pendanaan

pemerintah 8innovative fnancing scheme! seperti< Mekanisme pemba$aran tahunan jangka panjang 8long-term annuity

payment !1 Mekanisme pemba$aran berbasis kinerja 8 perormance based payment ! dan

berbasis ketersediaan 8availability based payment !1 Mekanisme pembia$aan $ang bersumber dari pasar modal1

Mekanisme lain $ang bersi&at pemba$aran jangka panjang dan dilakukan

diluar nera%a pemba$aran Pemerintah 8o-balance sheet !.%. Mendorong peningkatan kapasitas pendanaan ;MN:;MD in&rastruktur

khususn$a dalam pro$ek perluasan prasarana $ang sudah beroperasi 8brownfeld!

dan men$ediakan dukungan pemerintah dalam bentuk penambahan modal serta



jaminan pemerintah 8sovereign guarantee! untuk pembangunan baru $ang

merupakan penugasan khusus Pemerintah1d. Men$empurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah

termasuk Viability Gap Funding 8B/C! untuk pro$ek KP berbasis pendanaan

s(asta1e. Pen$ediaan dana untuk dukungan 8B/C) dana tanah) dan lain*lain! dan jaminan

pemerintah untuk pro$ek pro$ek KP) baik $ang bersi&at dana bergulir 8 revolving!

maupun $ang bersi&at habis pakai 8sinking &und!1&. Pembentukan &asilitas pembia$aan in&rastruktur berupa pembentukan bank

pembangunan:in&rastruktur) dana amanah 8trust und! in&rastruktur) obligasi

in&rastruktur) dan instrumen pembia$aan lain khusus untuk in&rastruktur.. Peningkatan Kapasitas S( dan Ke!embagaan

Peningkatan kapasitas DM dan kelembagaan akan dilakukan melalui strategi

sebagai berikut<

a. Pembentukan simpul*simpul KP pada kementerian sektor dan di seluruh pro'insi

di ,ndonesia1

b. Peningkatan kapasitas DM aparatur negara pada K::D $ang menjadi P@PK1%. Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menja(ab permasalahan

pengadaan tanah dalam pro$ek KP1d. Peningkatan kapasitas DM sektor s(asta $ang terlibat dalam pelaksanaan KP

seperti konsultan) sektor keuangan) sektor konstruksi dan operator melalui pola

berbagi dan manajemen pengetahuan 8knowledge management and sharing!

$ang di&asilitasi oleh Pusat KP maupun simpul*simpul KP.%. Pengembangan Pro0ek dan atar Pro0ek Proe't eve!opment and

Pipe!ines/

;ntuk menumbuhkan minat dan kesiapan badan usaha untuk berpartisipasi dalam

pembangunan in&rastruktur maka diperlukan adan$a da&tar pro$ek KP 8 pro!ect

pipeline! $ang kredibel. elanjutn$a) pro$ek*pro$ek $ang telah ter%antum dalamda&tar tersebut perlu dikembangkan dan dipersiapkan dengan baik sehingga dapat

dilaksanakan melalui skema KP. Pengembangan pro$ek dan da&tar pro$ek akan

dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut<

a. Pen$iapan Da&tar Pro$ek KP< Men$empurnakan mekanisme dan koordinasi pen$usunan da&tar pro$ek KP

dengan &okus pada pro$ek*pro$ek strategis tingkat nasional1 Men$iapkan panduan dan pedoman tata%ara pen$usunan da&tar pro$ek KP

pada tingkat regional dan daerah1 Melakukan koordinasi promosi in'estasi pada tingkat pusat dan daerah

melalui lembaga $ang ber(enang 8KPM dan KPMD! sehingga terbentuk

kesamaan in&ormasi pro$ek.b. Pen$iapan Pro$ek 8ro!ect "evelopment !<

Pen$ediaan alokasi anggaran baik dalam PN maupun PD untuk

pen$iapan dan transaksi pro$ek KP se%ara reguler setiap tahun1 Meningkatkan kualitas pengadaan konsultan pen$iapan dan transaksi pro$ek

sehingga bisa mendapatkan konsultan $ang kompeten1 Melaksanakan konsultasi pro$ek dengan para pemangku kepentingan

termasuk badan usaha selama masa persiapan untuk mendapatkan dukungan

dan meminimalkan risiko pelaksanaan pro$ek.

. Kerasama Pemerinta# dan Swasta Ska!a Ke'i! dan (enenga#



Kerjasama pemerintah dan s(asta untuk in&rastruktur pada skala ke%il dan

menengah tidak han$a berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi) tetapi juga

pen%iptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan mas$arakat

berpendapatan rendah. Namun kerjasama in&rastruktur ini hingga saat ini masih

kurang optimal $ang berakibat pada ketidakseimbangan antara permintaan dan

pen$ediaan in&rastuktur.Keterlibatan s(asta saat ini masih terbuka untuk pro$ek*pro$ek in&rastuktur skala

ke%il dan menengah $ang masih sangat berpeluang untuk berkembang seperti

kerjasama ketenagalistrikan 8minihydro!) pembangunan jalan lingkungan) air

bersih:air minum) sanitasi dan irigasi pedesaan pada skala ke%il dan menengah.

Kerjasama pemerintah dan s(asta untuk in&rastruktur pada skala ke%il dan

menengah diperkirakan tidak memerlukan jaminan dari pemerintah $ang ekstensi&

sebagaimana $ang diperlukan pada in&rastruktur $ang berskala besar. alaupun

demikian perlu diperhatikan prinsip*prinsip dalam proses pen$iapan dan

transaksin$a) antara lain transparansi) akuntabilitas dan kompetisi.

ehingga dengan menjalankan prinsip*prinsip tersebut maka pemerintah akanmampu mendapatkan mitra KP $ang terbaik. Terdapat beberapa hal $ang perlu

diperhatikan dalam skema kerjasama pemerintah dan s(asta untuk in&rastruktur

skala ke%il dan menengah) $aitu <

a. Penggunaan aset Negara harus jelas mengenai hak dan ke(ajiban mitra s(asta

dalam peman&aat aset Negara tersebut1b. pabila diperlukan adan$a penggunaan dana publik $aitu PN:PD dalam

kerjasama pemerintah s(asta skala ke%il dan menengah) maka perlu dibuatkan

kerangka regulasi sehingga penggunaan dana publik tersebut tidak dipolitisasi1%. Proses persiapan dan transaksi perlu diper%epat dan dipermudah sepanjang

menerapkan tiga prinsip $aitu transparansi) akuntabilitas dan kompetisi1

d. Pen$usunan dan penetapan kerangka regulasi1e. osialisasi tentang regulasi di tingkat pusat) pemerintah daerah serta sektor

s(asta.



PENANAAN KPS

Pendanaan pen$ediaan in&rastruktur melalui KP adalah %ampuran dari ekuitas in'estor

s(asta dan dukungan pemerintah seperti dana B/C serta mendapatkan jaminan

pemerintah. Pendanaan KP dapat dipandang lebih dari sekadar sumber pendanaan

alternati& namun juga dapat menjadi sumber kemitraan $ang baik dalam trans&er ilmupengetahuan dan teknologi dari badan usaha kepada pemerintah.

ebagian besar pro$ek prioritas akan memerlukan koordinasi lintas*institusi $ang sangat

kompleks. Koordinasi lintas*institusi tersebut tidak han$a akan memerlukan (aktu dan

tenaga $ang ban$ak namun juga meningkatkan tingkat risiko in&rastruktur $ang

diren%anakan. 4leh karena itu) untuk melaksanakan pro$ekpro$ek prioritas $ang

memerlukan koordinasi lintas*institusi maka perlu dilakukan penunjukan atau pendirian

suatu badan usaha strategis.

4ambar Pe!aksanaan "erpadu (e!a!ui *adan +sa#a Strategis



KE&AN4KA KELE(*A4AAN *+K+ ,, &PJ(N "a#un 2$1%-2$1) #a! )-) s5d )-

;ntuk mewuudkan penguatan konektivitas nasiona! untuk men'apai

keseimbangan pembangunan dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan

koordinasi) peningkatan keterpaduan peren%anaan) penguatan &ungsi kelembagaan)

pengembangan kelembagaan melalui<. Penguatan koordinasi peren%anaan dan penganggaran antara dua Kementerian

teknis $ang menangani transportasi sehingga pengembangan moda*moda

transportasi $ang ada dilaksanakan se%ara terpadu12. Pengembangan beberapa kelembagaan untuk penanganan jalan daerah) antara

lain pengembangan kelembagaan pada Kementerian teknis melalui pembentukan

unit 5selon ,, $ang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan

daerah1#. Pengembangan kelembagaan multimoda untuk menangani manajemen

transportasi multimoda) termasuk adan ;saha ngkutan Multimoda 8;M!

pada Kementrian teknis1-. Peningkatan keterpaduan peren%anaan pengembangan in&rastruktur antara

pemerintah 8pusat dan daerah! dengan ;MN melalui koordinasi $ang lebih kuat

antara appenas) Kementerian teknis dan Kementerian ;MN13. Pengembangan adan ;saha trategis) baik berupa re'italisasi lembaga:badan

usaha $ang ada maupun pembentukan lembaga:badan usaha baru16. Pembentukan ;nit Per%epatan ,mpelementasi 8pe%ial Deli'er$ ;nit! untuk

meningkatkan kapasitas implementasi 8deli'er$! program*program kementerian

dan lembaga17. +e'italisasi embaga Pen$iaran Publik +adio +epublik ,ndonesia dan Tele'isi

+epublik ,ndonesia $ang di antaran$a bertugas untuk men$ediakan in&ormasi

melalui siaran radio dan tele'isi bagi seluruh mas$arakat ,ndonesia termasuk di

daerah perbatasan) terluar) dan terpen%il sebagai pemenuhan amanat Pasal 2=C

;ndang*;ndang Dasar 9-31=. Penguatan lembaga Komisi Pen$iaran ,ndonesia 8KP,! untuk mendorong mutu

pen$iaran $ang berkualitas19. Penguatan kelembagaan pengelola Dana ;ni'ersal er'i%e 4bligation 8;4!

sehingga peren%anaan dan peman&aatan Dana ;4 dapat berjalan lebih e&ekti&

dan transparan1 dan0. 4ptimalisasi peran De(an Teknologi ,n&ormasi dan Komunikasi Nasional dalam

mensinergikan kebijakan pembangunan T,K terutama $ang bersi&at lintas sektor.

;ntuk me(ujudkan per'epatan pembangunan peruma#an rak0at serta

pembangunan inrastruktur5 prasarana dasar permukiman termasuk energi

dan ketenaga!istrikan dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi)

peningkatan keterpaduan peren%anaan) penguatan &ungsi kelembagaan) pengembangan

kelembagaan melalui<

. Penguatan koordinasi peren%anaan dan penganggaran dari seluruh kementerian

teknis dan lembaga $ang terkait dengan urusan permukiman dan perumahan

8Kementerian Pekerjaan ;mum dan Perumahan +ak$at) Kementerian Dalam

Negeri) Kementerian Kesehatan) Kementerian ingkungan idup dan Kehutanan)

Kementerian Keuangan) Kementerian Kebuda$aan) Pendidikan Dasar dan

Menengah) Kementerian Perindustrian) Perumnas) ank Tabungan Negara 8TN!)

arana Multigri$a ,n&rastruktur 8MC!) Perum @asa Tirta ,) Perum @asa Tirta ,,! untuk

menjamin keterpaduan program.



2. Penataan kelembagaan $ang jelas dalam pembangunan perumahan berdasarkan

&ungsi dan ke(enangan regulator dan operator) melalui< 8i! +e'italisasi Perumnas

sebagai badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola land

banking untuk perumahan sebagai per(ujudan amanat ;; No. tahun 20

tentang Perumahan dan Ka(asan Permukiman pasal -01 8ii! penguatan TN dan

MC serta penguatan lembaga keuangan baik ank maupun Non*ank sebagaikatalisator pembia$aan perumahan1 dan 8iii! integrasi sektor perumahan dalam

istem @aminan osial Nasional. Penguatan &ungsi dan ke(enangan kelembagaan

tersebut ditujukan untuk menghindari tumpang tindih &ungsi dan ke(enangan

agar pembangunan perumahan dapat dilaksanakan dengan lebih e&ekti& dan

e"sien.#. Pemekaran PT. PN menjadi setidakn$a 3 8lima! PT. PN +egional. aat ini desain

;MN 8PT PN! bersi&at sentralistik $ang tidak memungkinkan adan$a kontrol

$ang memadai dari pusat sampai ke unit pela$anan di daerah 8mengingat

geogra"s kepulauan!. ;pa$a ini diharapkan dapat men%iptakan peningkatan

kapasitas ;MN ketenagalistrikan di tiap (ila$ah usaha 8daerah:regional! sebagai

embrio dari sistem ketenagalistrikan regional. elain itu) dengan adan$a beberapa

;MN ketenagalistrikan maka dapat dimungkinkan adan$a ben%hmarking dan

pembedaan sistem tari& dan subsidi maupun tata kelola industrin$a.-. 4ptimalisasi peran De(an 5nergi Nasional. 4ptimalisasi diarahkan pada &ungsi

koordinasi antar sektor terkait dalam penerapan regulasi $ang mengarah pada

prioritasi peningkatan penggunaan bahan bakar non*M untuk sektor

transportasi dan untuk menjamin berjalann$a kebijakan harga energi $ang tepat

sasaran. aat ini) &ungsi koordinasi D5N dirasakan masih terbatas.3. Pembentukan lembaga baru $ang ber&ungsi sebagai regulator 8(asit! sektor

ketenagalistrikan 8pro&esional dan non*partisan!. Pembentukan badan regulator

ketenagalistrikan $ang pro&esional dan non*partisan diharapkan dapat mendukung

proses kompetisi di industri energi menjadi lebih transparan dan setara sehingga

peran serta s(asta) pemda dan koperasi dapat ditingkatkan.6. Peningkatan kapasitas Ditjen 5TK5 dan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian

5DM. Ditjen 5TK5 baru terbentuk sejak 200 sehingga kemampuann$a masih

terbatas. dapun Ditjen Ketengalistrikan sebagian sumber da$a manusian$a

berkurang akibat penugasan ke Ditjen 5TK5. Peningkatan kapasitas kedua

lembaga ini sangat diperlukan dalam mendukung pen%apaianren%ana pen$ediaan

prasarana dasar ketenagalistrikan untuk seluruh penduduk ,ndonesia.

;ntuk me(ujudkan Keta#anan Air) dibutuhkan penataan kelembagaan sebagai berikut<

. Meningkatkan kapasitas De(an Nasional umber Da$a ir dan De(an umber

Da$a ir Pro'insi untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan;ndang*;ndang No. 7 Tahun 200-tentang umber Da$a ir dan peraturan

turunann$a agar dapat dilaksanakan se%ara e&ekti& dan e"sien melalui

pentahapan $ang jelas serta pemantauan dan e'aluasi se%ara berkala.2. Meningkatkan e&ekti'itas kelembagaan TKPD $ang meliputi proses

pengambilan keputusan) manajemen organisasi) serta susunan keanggotaan $ang

lebih representati'e.#. Mengembangkan sistem perjanjian kerjasama $ang e&ekti&

dan terpadu antar instansi pelaksana pengelola sumber da$a air dan merupakan

perjanjian jangka menengah dengan sharing pendanaan $ang jelas.#. Peningkatan kapasitas Komisi ,rigasi untuk membantu kepala daerah baik di

tingkat pro'insi maupun kabupaten dalam pengelolaan irigasi) termasuk

perumusan ren%ana kebijakan untuk mempertahankan kondisi dan &ungsi irigasi.



-. Menginisiasi pembentukan manajer irigasi atau pengelola daerah irigasi untuk

menjamin terlaksanan$a pengelolaan daerah irigasi se%ara e&ekti& dan e"sien)

termasuk pelaksanaan atas ren%ana tahunan pen$ediaan) pembagian) dan

pemberian air irigasi bagi pertanian) serta terlaksanan$a pengelolaan aset irigasi

$ang terstruktur.3. Peningkatan kapasitas sumber da$a manusia bidang sumber da$a air melalui

kebijakan re&ormasi birokrasi dan pen$usunan strategi pengembangan sumber

da$a manusia pengelola sumber da$a air.

ementara itu untuk meningkatkan eektivitas dan e6siensi da!am pembia0aan

inrastruktur terkait kelembagaan dilakukan antara lain melalui strategi sebagai

berikut<

. Membentuk pusat dan simpul KP $ang berdedikasi pada kebijakan) pro$ek dan

penasehat teknis) &asilitasi dan kemampuan pengembangan kapasitas12. Memperkuat koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintah dengan mengatasi

masalah koordinasi tanpa men%iptakan birokrasi tambahan untuk mengentaskan

ketidake&ekti&an pada instansi terkait1

#. Meningkatkan tata kelola pemerintah untuk menindaklanjuti kurangn$akoordinasi) rasa kepemilikan dan akuntabilitas serta ketidake&ekti&an dalam

pelaksanaan pro$ek1-. Meningkatkan e&ekti'itas pemerintahan sebagai kesatuan untuk memastikan

in'estasi $ang diren%anakan dan partisipasi sektor s(asta dalam pen$ediaan

in&rastruktur serta re&ormasi dan perubahan kebijakan13. Mempertimbangkan penerapan manajemen interim atau pendekatan

management shado( $ang memungkinkan trans&er keterampilan manajerial dari

pro&esional $ang berkualitas di luar sektor publik ke pengelolaan in&rastruktur

publik.

pemetaan peraturan perundangan

Documents