Pemahaman Terhadap UU.36 / 1999 Tentang Telekomunikasi

Oleh : Agus Priyanto, M.Kom

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEMATIKA TELKOM

Smart, Trustworthy, And Teamwork

Timeline Perundang-undangan Telekomunikasi

￭ 27 Maret 1966 ditetapkan Kepres No.63 tahun 1966, KementerianPos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Departemen Posdan Telekomunikasi yang dikepalai oleh seorang Deputi Menteri danberada di dalam lingkungan Kementerian Perhubungan yangdipimpin oleh Menteri Perhubungan.￭ 25 juli 1966 dengan Keppres No. 163 tahun 1966 Kabinet Dwikora

dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera. Didalam Kabinet Ampera, Departemen Pos dan Telekomunikasidalam Kabinet Ampera, Departemen Pos dan Telekomunikasidiubah statusnya menjadi Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasiyang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi danberada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan.￭ Penyelenggaran telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah yang

diwakili oleh Depparpostel di bawah Direktur Jenderal Pos danTelekomunikasi yang selanjutnya penyelenggaraan jasatelekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badanpenyelenggara, yakni Badan Usaha Milik Negara yang bentukusahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Kondisi Sektor Telekomunikasi Era UU 3 Tahun 1989 (monopoli)

• Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan jaringan tetap

• Layanan yang diberikan berupa layanan suara

• Penetapan tarif sesuai jumlah “menit”

Kondisiindustri

• Penyelenggara telekomunikasi dibedakan atas jasa telekomunikasi dasar dan jasa Peta atas jasa telekomunikasi dasar dan jasa telekomunikasi non dasar

• Teknologi telekomunikasi didominasi olehsaluran kawat/kabel

Petalisensi

• Pasar telekomunikasi yang bersifatmonopolistik

• Penyelenggaraan telekomunikasididominasi oleh Badan Usaha Milik Negara

• Penerapan regulasi yang ketat

Pola Kompetisi

Pemenuhan Aspek Era UU 3 Tahun 1989 (monopoli)

• , perkembangan jaringan telepon tetap(fixed telephone) masih sangat rendahbahkan jika dibandingkan dengannegara-negara lain di Asia Tenggara

Aksesibilitas

• Jaringan Telepon Tetap, Pada tahun 1989 baru tersedia 800.000 Satuan Sambungan Telepon ,tahun 1996 dan Availabilitas Sambungan Telepon ,tahun 1996 dan akan mencapai 8.000.000 SST

Availabilitas

• Susunan tarif jasa telekomunikasi ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah. Affordabilitas

Pencapaian industri pada Era UU Nomor 3 Tahun 1989

Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 adalahmulai masuknya pihak-pihak swasta dengan modal yang besardan harus menjalin kerjsama dengan Badan Penyelenggara, yaituPT Telkom dan PT Indosat.

Perusahaan – perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi adalah:• Jaringan lokal nasional dilakukan oleh PT Telkom, kecuali di • Jaringan lokal nasional dilakukan oleh PT Telkom, kecuali di

Jakarta dan Jawa Barat dilakukan oleh PT Telkom dan PT Ratelindo

• Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dilakukan oleh PT Telkom

• Sambungan Langsung Internasional (SLI) dilakukan oleh PT Indosat dan PT Satelindo

• Jaringan Bergerak dilakukan oleh PT Satelindo, PT Telkomsel, dan PT Excelcomindo dengan jaringan GSM.

Kondisi Sektor Telekomunikasi Era UU 36 Tahun 1999

Pada implementasi UU Nomor 36 Tahun 1999, masih terdapat duopolidalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal, jaringan SLJJ, danjaringan SLI oleh penyelenggara PT. Telkom dan PT. Indosat, namundengan adanya Keputusan Menteri Kominfo No. 76 Tahun 2007,secara resmi diumumkan pembukaan peluang usaha untukpenyelenggaraan jaringan tersebut diatas.

Jumlah satuan sambungan telepon (SST) di Indonesia akhir tahunJumlah satuan sambungan telepon (SST) di Indonesia akhir tahun2005 lebih dari 40 Juta, sementara tahun 2006 diperkirakan jumlahpelanggan menjadi 55 Juta SST atau tumbuh sekitar 30%. Namundemikian, pertumbuhan tersebut didominasi oleh pelanggan teleponbergerak seluler.Dalam era kompetisi ini kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahguna meningkatkan aksesibilitas dan availibilitas layanantelekomunikasi serta kreativitas dan inovasi masyarakat melaluilayanan telekomunikasi belum dapat tercapai. Pada era kompetisijaringan dan layanan telekomunikasi di Indonesia masih belum merata

Kebijakan yang Ditempuh Sektor Telekomunikasi Era UU 36 Tahun 1999

• Dengan dilakukannya duopoli maka pemerintah bisa melakukan divestasiTelkom dan Indosat sehingga mereka berubah menjadi perusahaan terbuka.

• Penyelenggaraan Fixed Wireless Access (FWA).• Penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi dibedakan atas jasa

telekomunikasi dasar dan telekomunikasi non dasar.• Penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi hanya diselenggarakan oleh

Badan Penyelenggara Telekomunikasi, tetapi dapat diselenggarakan pulaoleh Badan Hukum lain (Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milikoleh Badan Hukum lain (Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha MilikNegara/Swasta maupun Koperasi)

• Mewajibkan kepada setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggarajasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan di daerah yangbelum berkembang atau belum terlayani jaringan telekomunikasi yangmerupakan penugasan dari Pemerintah (Universal Service Obligation/USO).

• kebijakan modern licensing yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasiuntuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan dievaluasisecara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sertapemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi

Kerangka UU 36 Tahun 1999

Ketentuanumum

Asas dantujuan

Penyidikantujuan

PembinaanPenyelenggar

aan

Penyidikan

Ketentuan umum

• Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan ataupenerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atausistem elektromagnetik lainnya;

• Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakandalam bertelekomunikasi;

• Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yangmemungkinkan bertelekomunikasi;memungkinkan bertelekomunikasi;

• Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yangmemungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;

• Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan danmemancarkan gelombang radio;

• Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, BadanUsaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badanusaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanannegara;

• Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnyadi bidang telekomunikasi.

Asas dan tujuan

•Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asasmanfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan,kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

•Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untukmendukung persatuan dan kesatuan bangsa,meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatmeningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatsecara adil dan merata, mendukung kehidupanekonomi dan kegiatan pemerintahan, sertameningkatkan hubungan antarbangsa.

Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukanoleh Pemerintah.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Penyelenggaraantelekomunikasi

penyelenggaraanjaringan

telekomunikasi

penyelenggaraanjasa

telekomunikasi

penyelenggaraantelekomunikasi

khusus

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

TELEKO TELEPONI

JARAK JAUH

INTERNASIONAL

TERESTRIAL

•TELEPON•TELEXS

TELKOM

S E G M E N

TERBUKA

JARINGAN

PENYELENGGARAAN

SEJAK 2005HINGGA 2004PERIZINAN

SELEKSI

PERSAINGAN

PERSAINGAN

PERSAINGAN

PERSAINGAN( EKSKLUSIVITAS)

TERBUKA

STRUKTUR

SELEKSI

TETAP

BERGERAK

LOKALPAKET

SIRKIT

TERTUTUP

SELULER

SATELIT

TERBUKATELKOM - ISAT

TERBUKATELKOM - ISAT

TERBUKATELKOM - ISAT

TERBUKA

SELEKSI

OMUNIKASI

TELEPONI DASAR

TERBUKA

•TELEXS•TELEGRAP•FAKSIMILI

TERBUKA

&ISAT

TELSUS

TERTUTUP

TERBUKA

PERSAINGAN

PERSAINGAN

TERTUTUP

PERSAINGAN(EKSKLUSIVITAS)

PERSAINGAN TERBUKA

-

JASANILAI

TAMBAHTELEPONI

MULTIMEDIA

KEPERLUANSENDIRI

PENYIARAN

HANKAM

•AMATIR RADIO•PEMERINTAH•DINAS KHUSUS•BADAN HUKUM

•RADIO SIARAN•TELEVISI SIARAN

•TNI•POLRI

-

SELEKSI

EVALUASI

EVALUASI

EVALUASI

SELEKSI

-

•PANGGILAN PREMIUM•KARTU PANGGIL•TELEPON MAYA•RTUU•STORE & FORWARD•CALL CENTRE

•TELEVISI BERBAYAR•ISP•NAP•INTERNET TELEPONI•WAP•DLL

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan danatau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkanterselenggaranya telekomunikasi.

Penyelenggara dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat berbentukbadan hukum yaitu BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan koperasi.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat sekaligus menjadipenyelenggara jasa telekomunikasi.penyelenggara jasa telekomunikasi.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

• Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan ataupelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranyatelekomunikasi.

• Dalam penyelenggaraannya, dapat menggunakan dan atau menyewa jaringantelekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraantelekomunikasi yang sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus.

Penyelenggara telekomunikasi khusus ini dapat menyelenggarakantelekomunikasi untuk :

• keperluan sendiri• keperluan hankam negara• keperluan penyiaran

Penyelenggaraan bentuk seperti ini dapat berupa penyelenggaraan untukkeperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasikhusus instansi pemerintah tertentu/swasta.

Pihak-pihak yang menyelenggarakan untuk penyelenggaraantelekomunikasi khusus adalah :

• perseorangan• instansi pemerintah• dinas khusus• badan hukum

Hak Penyelenggara dan pengguna telekomunikasi

Untuk kemudahanan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringantelekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi diberi kemudahan untukmemanfaatkan dan atau melintasi batas yang dikuasai pemerintah.

Pemanfaatan dan pelintasan tersebut dapat berupa pelintasan bangunan & tanah negara, sungai, danau, laut (permukaan dan dasar).

Namun pemanfaatan dan pelintasan tersebut harus telah mendapatpersetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pihak-pihak yang terkait. Dari sisi pengguna telekomunikasi, haruslah memperoleh hak yang sama Dari sisi pengguna telekomunikasi, haruslah memperoleh hak yang samauntuk dapat menggunakan atau memperoleh fasilitas yang sama dalampenggunaan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi

• memberikan kontribusi dalam pelayanan universal yang berbentukpenyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau konpensasi lain

• menyediakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua pengguna• meningkatkan efisuensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi• memenuhi standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan

prasarana• mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang

digunakan oleh pengguna (untuk penyelenggara jasa telekomunikasi)• menjamin kebebasan penggunaanya untuk memilih jaringan telekomunikasi• menjamin kebebasan penggunaanya untuk memilih jaringan telekomunikasi

lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi (untuk penyelenggarajaringan telekomunikasi)

• memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, penyampaian informasipenting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia danharta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit.

• Membayar biaya oenyelenggaraab telekomunikasi dengan prosentasependapatan.

Larangan Penyelenggara Telekomunikasi

• Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atauketertiban umum. Selain itu setiap orang dilarang melakukan perbuatantanpa hak / tidak sah / memanipulasi akses ke 3 bentuk penyelenggaraantelekomunikasi (jaringan, jasa & khusus)

• Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.

Perizinan

Perizinan

Izin Prinsipmerupakan izin yang diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk menyiapkan sarana dan prasarana selama waktu tertentu sesuai jenis penyelenggaraan telekomunikasi.

Uji Laik Operasi (ULO)adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian system secara teknis dan operasional.

Izin Penyelenggaraan (Modern Licensing) Izin yang diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus

uji laik operasi. Izin penyelenggaraan berbentuk kontrak yang memuat hak,

kewajiban, sanksi dan pelaporan penyelenggaraan. Izin akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.

Proses Perizinan

Interkoneksi

Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi daripenyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.

Dalam pelaksanaannya, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasiberhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringantelekomunikasi lain.

Disamping itu, penyelengggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakaninterkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasilainnya. lainnya.

Hak dan kewajiban yang dimaksud harus dilakukan dengan prinsip untukpemanfaatan sumber daya secara efisien, keserasian system dan perangkattelekomunikasi, peningkatan muti pelayanan dan persaingan sehat.

Regulasi mengenai interkoneksi terdapat pada PM 8 tahun 2006 tentang interkoneksi

Interkoneksi

POI

PoC 1 op. B PoC 2 op. B

Pengakhiran panggilan dimana pengguna yang dituju dan titik interkoneksi milik penyelenggara tujuan atau milik penyelenggara asal berada pada titik pembebanan interkoneksi yang berbeda milik penyelenggara tujuan

A number

B number

Biaya hak penyelenggaraan

Semua penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasatelekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasiyang diambil dari prosentase pendapatan dan menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi merupakan kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasisebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya.

Kewajiban BHP Telekomunikasi dihitung sebesar 0,5% (nol komaKewajiban BHP Telekomunikasi dihitung sebesar 0,5% (nol komalima persen) dari pendapatan kotor penyelenggaraantelekomunikasi.Kewajiban BHP USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotorpenyelenggaraan telekomunikasi.Kewajiban BHP Frekuensi

• Kebijakan baru pemerintah untuk memberlakukan BHP Berbasis Lebar Pitapada frekuensi penyelenggara seluler. BHP pita mulai diterapkan per 15Desember 2010

Tariff

Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan TarifJasa Telekomunikasi yang disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Peraturan Menteri nomor 15 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan TarifJasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap.

Tariff

• Susunan tariff penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi diaturoleh Regulasi yang meliputi struktur dan jenis tariff.

• Struktur tariff terdiri dari : (1) biaya pasang baru (aktivasi) ; (2) biayaberlangganan bulanan; (3) biaya jasa penggunaan ; (4) biaya jasa tambahan(feature).

• Berdasarkan struktur dan jenis tariff yang dianggap sebagai formula, ditentukan besaran tariffnya yang merupakan penetapan daripenyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.

• Jenis tariff terdiri atas : (1) pulsa local ; (2) tariff pulsa Sambungan Langsung• Jenis tariff terdiri atas : (1) pulsa local ; (2) tariff pulsa Sambungan LangsungJarak Jauh (SLJJ) ; (3) tariff Sambungan Langsung Internasional ; (4) air time untuk jasa sambungan telepon bergerak

• Formula atau pola perhitungan besaran tariff yang ditetapkan oleh pemerintahterdiri dari formula tariff awal dan formula tariff perubahan.

• Untuk menetapkan formula tariff awal harus memperhatikan komponenbiaya sedangkan untuk menetapkan formula besaran tariff perubahandiperhatikan juga antara lain factor inflasi, kemampuan masyarakat, dankesinambungan pembangunan telekomunikasi.

Perangkat TelekomunikaSi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

• Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit,dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesiawajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Secara garis besar, dalam peraturan pemerintah ini mengatur dua hal yaituspektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Dengan masing-masingpembagian sebagai berikut:1. Spektrum Frekuensi Radio, yang mencakup beberapa bagian, yaitu:1. Spektrum Frekuensi Radio, yang mencakup beberapa bagian, yaitu:

a. Perencanaanb. Penggunaanc. Perizinand. Relokasi Frekuensi Radioe. BHP Frekuensi Radio

2. Orbit Satelita. Penggunaanb. BHP Orbit Satelit

Perangkat Telekomunikasi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbenderaasing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luarperuntukannya, kecuali. • untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia

dan harta benda, bencana alam, keadaanmarabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau

• disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh• disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan olehpenyelenggara telekomunikasi; atau

• merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalampenyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.

Thank You.Thank You.