LAMPIRAN IPERENCANAANPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR TAHUN TENTANGPENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Lampiran I ini terdiri dari 3 buku, yaitu :Buku 1: Pedoman Rencana IndukBuku 2: Pedoman Studi KelayakanBuku 3: Pemberdayaan Masyarakat

BUKU 1PEDOMAN RENCANA INDUK

A.CAKUPAN DAN JENIS RENCANA INDUK 1. Rencana Induk SPAL Kab/KotaRencana Induk SPAL di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota ini mencakup wilayah pelayanan air limbah sistem terpusat dan sistem setempat yang terdapat di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kota Metropolitan (> 1.000.000 jiwa) dan Kota Besar (> 500.000), sedangkan untuk Kota Sedang (>100.000) menyusun Rencana Induk Sederhana (Outline Plan) dan Kota Kecil (>20.000) cukup membuat SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota). 2.Rencana Induk SPAL Lintas Kab/KotaRencana induk SPAL lintas kabupaten dan/atau kota mencakup wilayah pelayanan air limbah sistem terpusat dan sistem setempat yang terdapat di dalam lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota dalam satu provinsi.

3.Rencana Induk SPAL Lintas ProvinsiRencana induk SPAL lintas provinsi mencakup wilayah pelayanan air limbah sistem terpusat dan sistem setempat yang terdapat di dalam lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota serta di dalam lebih dari satu provinsi.4.Rencana Induk SPAL Kawasan Strategis NasionalRencana Induk SPAL Kawasan Strategis Nasional mencakup pelayanan air limbah terpusat dan sistem setempat pada wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

B. MAKSUD & TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK 1.MaksudMaksud penyusunan Rencana Induk adalah agar setiap Kabupaten/Kota memiliki pedoman dalam pengembangan dan operasional penyelenggaraan SPAL berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya 2.TujuanTujuan penyusunan Rencana Induk adalah agar setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana Induk SPAL yang sistematis, terarah, dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder (pemerintah, investor, masyarakat).Kabupaten/Kota yang belum mempunyai rencana induk, rencana pengembangan SPAL mengacu pada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS).

C.KEDUDUKAN RENCANA INDUKPenyusunan Rencana Induk SPAL mengacu pada prinsip pengembangan wilayah; RUTRW/K, RPJPN maupun perundang-undangan yang berlaku.Kedudukan Rencana Induk SPAL berada dibawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik pada skala Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Kedudukannya adalah sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi pembangunan per kawasan, serta mempengaruhi rencana program investasi infrastruktur. Sedangkan untuk kota menengah dan kecil, keberadaan SSK menjadi alternatif pengganti Rencana Induk SPAL seperti terlihat pada Gambar I.1.

NASIONALPROPINSIKABUPATEN/KOTARTRWNRTRW PROPINSIRTRW KAB/KOTARPJMNRPJM PROPINSIRPJM KAB/KOTAKEBIJAKAN SPASIALKEBIJAKAN SEKTORAL PROGRAMRENCANA INDUK SPAL STRATEGI PEMBANGUNAN KAB/KOTA (SSK)*)STRATEGI PEMBANGUNAN PER KAWASANRencana Program Investasi infrastrukturRPIJM

Gambar I.1. Kedudukan Rencana Induk SPAL*) SSK untuk Kota Sedang dan Kecil dapat digunakan sebagai Rencana IndukD. PERIODE PERENCANAANRencana induk SPAL harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 tahun, dihitung dengan mempertimbangkan penetapan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan rencana induk ini dibagi menjadi 3 tahap pembangunan sesuai urutan prioritas, yaitu:1. Perencanaan Jangka Pendek (Tahap Mendesak)Perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahap mendesak dilaksanakan dalam satu sampai dua tahun anggaran, dengan memprioritaskan pada hal yang mendesak.2. Perencanaan Jangka MenengahPerencanaan pembangunan jangka menengah mencakup tahapan pembangunan 5 tahun setelah dilaksanakan program jangka pendek.3. Perencanaan Jangka PanjangPerencanaan pembangunan jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan pembangunan di sektor air limbah untuk 20 tahun yang akan datang. E.EVALUASI RENCANA INDUKRencana Induk SPAL harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi dalam bidang lingkungan (Local Environment Strategy), ataupun hasil rekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan air limbah permukiman.

F.MUATAN RENCANA INDUKRencana Induk Pengembangan SPAL paling sedikit memuat : 1. Rencana Umum, meliputi :1. Evaluasi Kondisi Kota/KawasanEvaluasi ini bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan yang bersangkutan. 1. Evaluasi Kondisi Eksisting SPAL Evaluasi yang dilakukan dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem pengelolaan air limbah eksisting. 1. Program dan Kegiatan PengembanganProgram dan kegiatan pengembangan dalam penyusunan rencana induk meliputi identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan unit pengolahan meliputi pengolahan air limbah permukiman (baik pengolahan fisik, biologis, maupun pengolahan kimia) dan pengolahan lumpur, perkiraan debit buangan hasil pengolahan air limbah dan lumpur, serta identifikasi badan air penerima.1. Kriteria dan Standar PelayananKriteria dan standar pelayanan, mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan, namun jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan. Standar pelayanan ditentukan sejak awal seperti tingkat pelayanan yang diinginkan, cakupan pelayanan, dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan jika kegiatan ini direalisasikan.1. Rencana Keterpaduan Program SanitasiRencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana (PS) Sanitasi, adalah bahwa penyelenggaraan SPAL dan prasarana perkotaan yang terkait (air minum, persampahan, dan drainase) memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku air minum. Keterpaduan SPAL dengan PS sanitasi dilaksanakan berdasarkan prioritas adanya sumber air baku. Misalnya bila pada suatu daerah terdapat air tanah dangkal dengan kualitas yang baik, maka sistem sanitasi harus menggunakan sistem terpusat (off site sistem), atau contoh lainnya adalah peletakan outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah atau Instalasi Pengolahan Lumpur Terpadu di hilir lokasi pengambilan air baku air minum.1. Rencana Pembiayaan dan Pola InvestasiRencana pembiayaan dan pola investasi, berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber dan pola pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan tanah, dan perizinan.1. Rencana Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undanganRencana Pengembangan Kelembagaan merupakan rencana yang dilakukan untuk mengembangkan kelembagaan dalam penyelenggaraan SPAL. Kelembagaan dalam penyelenggaraan SPAL dimaksudkan untuk melakukan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian, pengelolaan, serta mengkordinasikan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan SPAL.1. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Rencana pemberdayaan masyarakat meliputi struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Rencana Sistem Pengelolaan Air LimbahRencana sistem pengelolaan air limbah terdiri dari :a. Unit Pelayananb. Unit Pengumpulanc. Unit Pengolahand. Teknologi Pengolahan Lumpur

3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempata. Unit Penampungan Tinja Setempatb. Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (SPLT)c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

G.PROSES PENYUSUNAN RENCANA INDUKTahapan penyusunan Rencana Induk terdiri dari Tahap Pengumpulan Data dan Tahap Penyusunan Strategi SPAL. Tahapan proses penyusunan Rencana Induk dapat dilihat pada Gambar I.2. Sedangkan tahapan penyusunan SSK sesuai dengan pedoman penyusunan SKK yang telah berlaku selama ini.

Permasalahan yang DihadapiMasalah KelembagaanMasalah Teknis dan LingkunganMasalah PembiayaanMasalah Peraturan PerundanganMasalah peran serta masyarakat dan SwastaRencana Program Investasi Pengembangan SPALRencana Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:Jangka Pendek/Tahap MendesakJangka MenengahJangka PanjangKebijakan Pengembangan Sistem PALPengumpulan DataData sekunderData PrimerData Kondisi Daerah RencanaDeskripsi daerah rencanaKondisi fisikTata Ruang KotaKependudukanPrasarana kota yang terkaitKondisi sosial ekonomi masyarakatTingkat kesehatan pendudukData Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Air LimbahTeknis:Kinerja pelayananTingkat pelayananPeriode pelayananCakupan pelayananKinerja instalasi dan jaringan perpipaanJumlah dan kinerja peralatan/perlengkapanSistem pengolahanProsedur dan kondisi operasi dan pemeliharaanNon Teknis:Kondisi dan kinerja keuanganKondisi dan kinerja karyawanKinerja kelembagaanJumlah pelangganStrategi pengembangan prasaranaStrategi pengembangan kelembagaanStrategi pengembangan peraturan dan perundanganStrategi pengembangan edukasi dan peran masyarakatStrategi pengembangan ekonomi dan pembiayaanTujuan & Target PenangananPilihan Arah PengembanganPenetapan Arah PengembanganStrategi Transformasi Sistem Setempat menjadi TerpusatStrategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Analisis SWOTPembagian Zona PerencanaanArah Pengembangan SPAL pada Daerah Permukiman Baru

Gambar I.2. Proses Penyusunan Rencana Induk

G.1. Pengumpulan dan Analisis DataData yang dikumpulkan meliputi data kondisi daerah rencana, data kondisi eksisting sistem pengelolaan air limbah, dan data permasalahan yang dihadapi saat ini. Cara pengumpulan dan analisis data untuk menyusun Rencana Induk SPAL dapat dilakukan sebagai berikut :1. Pengumpulan dan Analisis Data SekunderMerupakan pengumpulan data yang sudah ada, baik berupa data statistik, data hasil survei dan studi terkait, NSPM serta kebijakan dan pengaturan. Selanjutnya dilakukan analisis untuk proyeksi kebutuhan sesuai periode perencanaan induk 20 tahun yang akan datang.2. Pengumpulan dan Analisis Data PrimerMerupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui pekerjaan survey secara langsung ke lokasi pengelolaan air limbah pengambilan sampling dan penyelidikan laboratorium yang dipandang perlu untuk menyusun Rencana Induk SPAL yang mengacu pada studi EHRA (EHRA = Environment And Health Risks Assessment). 3. Studi EHRA (EHRA = Environment And Health Risks Assessment)Studi EHRA adalah sebuah survey partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. EHRA adalah studi yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan pengamatan. Adapun tujuan dari studi EHRA adalah untuk mengumpulkan data primer tentang gambaran situasi sanitasi dan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan kabupaten/kota pada saat ini, secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut :a. Mendapatkan gambar kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan.b. Memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi.c. Menyediakan dasar informasi yang valid dalam penilaian risiko kesehatan lingkungan.Studi ini berfokus pada fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat, yang masing-masing terdiri dari :a. Fasilitas sanitasi Fasilitas sanitasi yang mencakup :1) Sumber air minum2) Layanan pembuangan sampah3) Jamban4) Saluran pembuangan air limbahb. Perilaku masyarakat Perilaku masyarakat yang mencakup :1) Buang air besar2) Cuci tangan pakai sabun,3) Pengelolaan air minum rumah tangga,4) Pengelolaan sampah dengan 3R5) Pengelolaan air limbah rumah tangga (drainase lingkungan)c. Tahapan Studi EHRASementara itu, tahapan-tahapan dalam studi EHRA adalah sebagai berikut :1) Pembentukan tim studi EHRAStudi EHRA memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak dan tidak hanya bisa dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten/Kota semata, agar efektif, Pokja Sanitas Kabupaten/Kaota diharapkan bisa mengorganisir pelaksanaan secara menyeluruh.2) Penentuan target area surveyMetoda penentuan target area survei dilakukan secara geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan klastering. Hasil klastering ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Proses pengambilan sampel dilakukan secara random sehingga memenuhi kaidah Probability Sampling dimana semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sementara metoda sampling yang digunakan adalah Cluster Random Sampling. Penentuan target area survey Tim Studi EHRA melibatkan Camat agar informasi yang di dapatkan lebih akurat. Adapun kriteria penetapan klaster antara lain :a) Kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk per luas wilayah. Pada umumnya tiap kabupaten/ kota telah mempunyai data kepadatan penduduk sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa. b) Angka kemiskinan, dengan indikator yang datanya mudah diperoleh tapi cukup representatif menunjukkan kondisi sosial ekonomi setiap kecamatan atau kelurahan/ desa. Sebagai contoh ukuran angka kemiskinan bisa dihitung berdasarkan proporsi jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dengan formula sebagai berikut:

( Pra-KS + KS-1)Angka kemiskinan = ---------------------------------- X 100% KK

c) Daerah/wilayah yang dialiri sungai/ kali /saluran drainase/ pesisir saluran irigasi dengan potensi digunakan sebagai MCK dan pembuangan sampah oleh masyarakat setempatd) Daerah terkena banjir dan dinilai mengangggu ketentraman masyarakat dengan parameter ketinggian air, luas daerah banjir/ genangan, lamanya surut.

3) Pelatihan Enumerator dan Entri DataEHRA merupakan sebuah survey partisipatif di tingkat kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kota sampai tingkat kelurahan. Komponen penting dalam pelaksanaannya adalah enumerator dan data entri. Berdasarakan hall tersebut perlu dilaksanakan pelatihan yang bertujuan untuk:a) Melatih tenaga enumerator dan data entri untuk kegiatan survey EHRA.b) Menjelaskan tugas coordinator dan supervisor di lapangan dalam survey EHRA.4) Pelaksanaan Survey dan Entri DataTahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan survey adalah sebagai berikut :a) Persiapan logistikb) Persiapan E-Numeratorc) Persiapan Supervisord) Pelaksanaan survey EHRAOutput dari pelaksanaan survey ini adalah :a) Terisinya kuisioner dengan lengkap oleh enumerator dan di cek oleh supervisor dan koordinator wilayah.b) Terisinya lembar spot check.c) Terisinya laporan harian dan rekap harian oleh supervisor.Setelah survey dilakukan, selanjutnya data yang telah dikumpulkan, dimasukkan dan dikumpulkan menjadi satu untuk diolah. Kuisioner yang telah dikumpulkan kemudian siap untuk dientri ke dalam program Epi-info.

5) Analisis Hasil Studi EHRAData hasil entri yang siap dianalisa dengan menggunakan SPSS. Hasil analisa dari studi EHRA menjadi bahan masukan bagi penyusunan buku putih dan berperan dalam penentuan area beresiko sanitasi. Di samping itu, analisa studi EHRA juga menjadi input untuk penyusunan strategi Sanitasi Kota.Selanjutnya dilakukan analisis untuk proyeksi kebutuhan sesuai periode perencanaan induk 20 tahun yang akan datang.Pengumpulan Data, meliputi :G.1.1. Data kondisi daerah rencana; Berisi semua data baik primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Induk SPAL, data tersebut adalah :1. Deskripsi Daerah RencanaBerupa uraian singkat mengenai daerah rencana. Uraian ini berisi tentang letak dari daerah rencana secara geografis (berdasarkan lintang dan bujur) serta batas-batas (Utara, Selatan, Timur dan Barat) dari daerah rencana.2. Kondisi FisikData kondisi fisik daerah rencana sangat penting karena ikut menentukan sistem pengelolaan air limbah. Data-data yang diperlukan meliputi :a. TopografiKondisi topografi ikut menentukan sistem pengelolaan air limbah, seperti kondisi lahan yang landai sulit menerapkan sistem perpipaan bila dibandingkan dengan lahan yang miring atau curam. Sedangkan kondisi yang berbukit-bukit mungkin lebih menguntungkan menggunakan sistem inseptor. Data topografi harus dilengkapi dengan peta daerah rencana yang dilengkapi dengan kontur.b. IklimData iklim diperlukan untuk perencanaan sistem instalasi pengolahan air limbah terutama suhu dan penyinaran matahari. Curah hujan sangat mempengaruhi kualitas air sungai serta tingkat infiltrasi terhadap jaringan air limbah. Data iklim ini meliputi kecepatan angin, penyinaran matahari, kelembaban, suhu udara, dan curah hujan. Untuk curah hujan diperlukan data lebih banyak, yaitu data 10 tahun terakhir.c. Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirAnalisa pencemaran sungai diperlukan untuk memperkirakan secara teoritis tingkat pencemaran yang sudah terjadi dan yang akan terjadi dimasa mendatang karena pengaruh pembuangan air limbah ke sungai. Analisa pencemaran sungai diperlukan untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan air limbah domestic, serta dalam rangka rencana pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.Parameter yang dipakai adalah BOD, karena pencemaran sungai terjadi akibat pembuangan limbah domestik. Data yang dibutuhkan yaitu panjang sungai, daerah yang dilewati, pemekaran daerah yang dilewati, debit sungai serta keadaan sekitar daerah aliran sungai (DAS) serta rencana pengembangan pengelolaan sumber daya air. Data ini juga dilengkapi dengan peta yang menggambarkan sungai yang ada di daerah rencana.Analisa pencemaran sungai pada tahun yang akan datang dapat diperoleh dengan mengkorelasikan data proyeksi penduduk yang akan menjadi beban sungai. Dari analisa tersebut maka didapatkan proyeksi pencemaran sungai dengan menganalisa beban sungai dari tiap-tiap daerah alirannya. Hasil analisa ini juga dapat dilengkapi dengan peta yang menggambarkan hal tersebut.d. LautData yang dibutuhkan adalah perkiraan penyebaran polutan di laut yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut, yaitu :1) Kedalaman dasar laut (kontur)Kedalaman dasar laut didapat dari peta topografi dasar laut yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut dan Jawatan Hidro-Oseanografi.2) Tinggi muka airTinggi muka air laut didapat dari data pasang surut yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut dan Jawatan Hidro-Oseanografi.3) Arah dan kecepatan arusArah dan kecepatan arus didapat dari Jawatan Hidro-Oseanografi.4) Prakiraan distribusi dan pencemaran lautMerupakan gabungan dari data-data diatas sehingga dapat diketahui arah sebaran dari pencemaran laut.5) Kualitas air lautBerdasarkan prakiraan distribusi dan pencemaran laut maka dapat diketahui titik-titik pengambilan sampel air laut untuk mengetahui kualitas dan tingkat pencemarannya.e. Permeabilitas TanahPermeabilitas tanah sangat erat hubungannya dengan sistem sanitasi setempat seperti tangki septik selalu memerlukan bidang resapan melalui lapisan tanah. Data permebilitas tanah ini berdasarkan survei perkolasi dan dilengkapi dengan peta tingkat permeabilitas tanah di daerah rencana.f. Air TanahKualitas air tanah sangat erat kaitannya dengan sistem sanitasi setempat. Data yang dibutuhkan adalah data kualitas air tanah dan data tinggi muka air tanah. Untuk mengetahui kualitas air tanah dilakukan uji kualitas air tanah dengan mengambil sampel dari sumur penduduk, sedangkan untuk data tinggi muka air tanah dilakukan dengan survei muka air sumur penduduk.g. GeologiData geologi merupakan data tentang struktur tanah yang ada di daerah rencana. Data geologi ini dapat ditunjukkan melalui peta geologi.3. Tata Ruang KotaData yang dibutuhkan untuk tata ruang daerah rencana yaitu data tentang penggunaan lahan daerah rencana (dilengkapi dengan peta), dan RURTK yang dibuat oleh masing-masing daerah rencana. Data ini juga dilengkapi dengan data fasilitas-fasilitas pelayanan kota seperti hotel, rumah makan, kantor pemerintahan dan industri.Peta penggunaan lahan untuk sarana umum antara lain Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Sistem Pengelolaan Persampahan, serta Sistem Drainase Perkotaan, sangat diperlukan dalam penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah baik terpusat maupun setempat.4. KependudukanInformasi kependudukan diharapkan dalam time series minimal 5 tahun antara lain: jumlah penduduk, laju pertumbuhan Penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan lain-lain.a. Penduduk Saat iniData penduduk saat ini yaitu jumlah dan kepadatan penduduk di suatu daerah sangat menentukan terhadap cara penanganan sanitasinya terutama pembuangan air limbah dan produksi air limbah penduduk. Data tentang kepadatan penduduk saat ini dapat pula dilengkapi dengan peta kepadatan penduduk.b. Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Proyeksi penduduk penyelenggaraan SPAL dilakukan untuk 20 tahun. Proyeksi penduduk ini memerlukan data jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya data-data 10-20 tahun sebelum periode perencanaan. Data kependudukan dapat diperoleh baik secara primer maupun data sekunder dari BPS. Dari hasil proyeksi tersebut dapat diketahui pula proyeksi kepadatan penduduk pada 20 tahun yang akan datang.5. Prasarana Kota yang TerkaitDalam rangka perlindungan dan pelestarian air, selain data dan gambar Pengelolaan Sumber Daya Air, diperlukan juga data dan gambar Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Sistem Pengelolaan Persampahan, serta Sistem Drainase Perkotaan yaitu sebagai berikut :a. Air MinumAir minum sangat erat kaitannnya dengan Rencana Induk SPAL. Data tentang air bersih yang dibutuhkan adalah sumber air minum yang digunakan penduduk, tingkat pemakaian dan proyeksi kebutuhan air minum untuk 20 tahun yang akan datang. Debit air limbah yang berasal dari buangan air minum dapat diketahui pula untuk 20 tahun yang akan datang. Data-data tersebut dilengkapi dengan peta presentasi pelayanan oleh PDAM dan peta sumber air di daerah rencana.b. PersampahanPersampahan di daerah rencana perlu dicermati, karena pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan badan air baik langsung maupun tidak langsung. Data yang dibutuhkan yaitu data timbulan sampah, jenis-jenis sampah, kondisi pelayanan persampahan, dan data-data lain tentang persampahan di daerah rencana. Dari korelasi dengan proyeksi penduduk maka didapat pula proyeksi timbulan sampah minimal 10 tahun yang akan datang. Datadata dilengkapi dengan peta sistem pengelolaan sampah yang ada, antara lain meliputi Lokasi TPA, TPS, dan Sarana & Prasarana Persampahan lainnya.c. Drainase PerkotaanSaluran pematusan air hujan atau drainase sangat erat hubungannya dengan air limbah, karena pada umumnya penduduk membuang air limbah rumah tangga ke saluran ini. Data yang diperlukan adalah data jaringan drainase di daerah rencana, panjang saluran, keadaan saluran, serta kualitas air dalam saluran. Dilengkapi dengan peta perkiraan genangan yang umumnya terjadi apabila musim hujan. Dari korelasi dengan pertumbuhan penduduk maka didapat pula proyeksi penggunaan lahan untuk 20 tahun.6. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakata. Pendapatan dan Sumber Mata PencaharianDalam pemilihan teknologi pengelolaan air limbah, salah satu faktor penting adalah kemampuan penduduk membiayai operasi setiap teknologi yang diusulkan. Dimana kemampuan ini erat hubungannya dengan pendapatan dan sumber mata pencaharian penduduk. data yang dibutuhkan adalah data pendapatan penduduk, mata pencaharian, pengeluaran penduduk, dan pengeluaran penduduk untuk pengelolaan air minum.b. Kepemilikan RumahData yang diperlukan adalah kondisi kepemilikan rumah di daerah rencana, proyeksi perumahan sampai 20 tahun yang akan datang, luas pekarangan rumah sarta dilengkapi dengan peta kondisi lahan sisa pekarangan eksisting dan untuk proyeksi 20 tahun yang akan datang. Selain itu, data kondisi kepemilikan rumah juga diperlukan untuk mengetahui SPAL yang akan digunakan untuk suatu kawasan perumahan. Apabila suatu kawasan perumahan real estate dilewati oleh jaringan pipa SPALT, maka pengembangnya wajib untuk melakukan penyambungan saluran air limbah setiap rumah ke jaringan pipa terpusat tersebut, akan tetapi apabila di Kota tersebut tidak terdapat SPAL, maka pengembang kawasan perumahan tersebut harus membuat jaringan dan IPAL sendiri dan dikelola oleh pengembang kawasan perumahan tersebut.c. Non PermukimanYang dimaksud non pemukiman disini adalah daerah komersial dan daerah non komersial. Yang menjadi perhatian adalah daerah komersial seperti daerah jasa, perdagangan dan industri. Data yang diperlukan adalah pendapatan rata-ratanya, kondisi bangunannya, pengeluarannya untuk pemenuhan air minum, dan proyeksinya untuk 20 tahun yang akan datang.7. Tingkat Kesehatan PendudukTingkat kesehatan penduduk sangat erat kaitannya dengan sistem sanitasinya. Maka diperlukan data-data tentang penyakit yang sering timbul, khususnya yang berhubungan dengan air limbah. Selain itu diperlukan data fasilitas kesehatan yang ada di daerah rencana.

G.1.2. Data Kondisi Eksisting SPALSebelum menetapkan rencana pengembangan di sektor air limbah permukiman perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana kondisi pengelolaan eksisting dan upaya pengelolaan dari pemerintah.Data kondisi sistem Pengelolaan Air Limbah yang ada dikelompokkan dalam Data Teknis dan Data Non Teknis. 1. Data TeknisData teknis yang diperlukan untuk SPALT antara lain meliputi :a. Kinerja Pelayananb. Tingkat Pelayananc. Periode Pelayanand. Cakupan Pelayanane. Kinerja Instalasi dan Jaringan Perpipaanf. Jumlah dan Kinerja Peralatan/ Perlengkapang. Sistem Pengelolaanh. Prosedur dan Kondisi Operasi dan PemeliharaanSedangkan data teknis yang diperlukan untuk SPALS antara lain adalah :a. Pemetaan masyarakat tentang kondisi sumber air dan akses terhadap sarana sanitasi yang tersedia. b. Kelayakan Teknis di Lapanganc. Prediksi Perkembangan Lingkungan Permukiman, dan d. Prediksi Peningkatan Sosial Ekonomi MasyarakatSedangkan untuk IPLT, data teknis yang diperlukan antara lain :a. Peta Wilayah dengan data Topografib. Data Sosial dan Ekonomic. Data geografid. Data Geologi, dan data lain yang relevan

2. Data Non TeknisData non teknis yang diperlukan untuk SPALT antara lain meliputi :a. Kondisi dan Kinerja Keuanganb. Kondisi dan Kinerja Karyawanc. Kinerja Kelembagaand. Jumlah PelayananSedangkan data non teknis yang diperlukan untuk SPALS antara lain adalah :a. Kondisi/ Permukimanb. Kebiasaan/ Perilakuc. Jumlah Calon Penerima Manfaat untuk 5 tahun ke depan

3. Penyusunan Buku Putih SanitasiProses penyusunan buku putih sanitasi meliputi tahapan-tahapan berikut ini :a. Internalisasi dan Penyamaan PersepsiKegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya kesepahaman dan kesamaan persepsi di antara anggota Pokja tentang adanya buku putih sanitasi yang menjadi dasar penyusunan dokumen SSK Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan ini adalah adanya kesepakatan rencana kerja penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota.

b. Penyiapan Profil WilayahTujuan kegiatan penyiapan profil wilayah dalam Buku Putih Sanitasi adalah untuk menjelaskan kondisi saat ini dari Kabupaten/ Kota (termasuk kondisi geografis, geohidrolis, administratif, aspek demografis, tata ruang wilayah, kondisi sosial budaya, perekonomian dan keuangan daerah, serta kelembagaan Pemerintah Daerah. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terkumpulnya datas sekunder dan dapat menggambarkan profil wilayah suatu Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

c. Penilaian Profil SanitasiKegiatan ini bertujuan agar menghasilkan data dasar (baseline). Data dasar yang dimaksud dapat membantu memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai data teknis/non-teknis yang mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten/Kota. Output yang diharapkan adalah tersusunnya peta sistem sanitasi bagi tiap komponen dan lokasinya yang spesifik, adanya data hasil survei atau kajian yang disyaratkan untuk penyusunan Buku Putih Sanitasi, serta teridentifikasinya rencana program dan kegiatan pengembangan sanitasi atau kegiatan sanitasi yang sedang berlangsung.

d. Penetapan Area Berisiko SanitasiKegiatan ini bertujuan untuk menetapkan prioritas wilayah pengembangan sanitasi dan pengembangan sanitasi tersebut. Prioritas yang dimaksud bertujuan untuk menentukan arah pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota di masa mendatang. Output dari kegiatan ini dapat menghasilkan posisi pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten/Kota.

e. Finalisasi Buku PutihBuku Putih Sanitasi yang telah selesai kemudian disahkan oleh Bupati/Walikota setempat. Hal terpenting dalam melakukan finalisasi buku putih adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal SKPD-SKPD mengenai dokumen putih sanitasi yang telah disusun. Proses ini perlu dilakukan sebelum Pokja menginformasikan hasil buku putih ke masyarakat yang lebih luas. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Draf Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota, terselenggaranya kegiatan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi, dan Pengesahan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota).

Disamping itu, diperlukan juga data-data yang meliputi : Peta Dasar dan Peta IdentifikasiPeta dasar dan peta identifikasi permasalahan yang diperlukan meliputi:a. Peta tata guna lahan eksisting;b. Peta kepadatan penduduk;c. Peta kualitas air tanah/sumur penduduk dengan parameter E. coli;d. Peta kualitas air sungai dengan parameter E. coli dan BOD;e. Peta kualitas air drainase (pembuangan grey water) dengan parameter E. Coli dan BOD;f. Peta water borne disease;g. Peta pelayanan PDAM; danh. Peta fasilitas sanitasi dan tingkat pelayanan sanitasi (on-site dan off-site).Setelah mengetahui kondisi eksisting daerah perencanaan, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang ada di daerah perencanaan untuk mengetahui besarnya tingkat pelayanan yang telah dilakukan. Identifikasi Permasalahan EksistingPermasalahan tersebut dapat berupa permasalahan dalam bidang :a. Teknis, mencakup spesifikasi tangki septic eksisting, yang berkaitan dengan permeabilitas tanah, lahan yang tersedia dan tingkat pengetahuan teknis dari masyarakat;b. Budaya, mencakup kebiasaan penduduk membuang air limbah;c. Ekonomi, mencakup kemampuan membangun fasilitas sanitasi agar dapat diketahui mana yang mesti dibantu pemerintah;d. Lingkungan, mencakup dampak dari keseluruhan permasalahan tersebut terhadap keadaan sekitarnya agar dapat ditanggulangi sesuai skala prioritas. Data Kondisi Eksisting SPAL yang diperlukanBerikut adalah data kondisi eksisting SPAL yang perlu dikumpulkan:a. Tingkat PelayananData kondisi sistem pengelolaan air limbah dalam hal ini tingkat pelayanannya adalah sejauh mana pelayanan air limbah yang ada di area pelayanan. Data dapat berupa jumlah MCK/cubluk, pipa penyalur air limbah (jika ada), tangki septik, jumlah penduduk terlayani, kawasan pelayanan, dan data lain yang mencerminkan pengelolaan air limbah yang ada di lapangan saat ini.b. Sistem PengelolaanMeliputi :1) Aspek TeknisData yang dibutuhkan berupa data teknis meliputi data mengenai kinerja pelayanan, tingkat pelayanan, periode perencanaan, cakupan pelayanan, kinerja instalasi dan jaringan perpipaan, jumlah dan kinerja peralatan/ perlengkapan (termasuk sarana&prasarana air limbah), sistem pengelolaan air limbah yang digunakan oleh penduduk di daerah rencana, serta prosedur dan kondisi operasi dan pemeliharaan.2) Aspek KelembagaanData yang diperlukan adalah bentuk lembaga pengelola air limbah yang ada di daerah rencana, struktur organisasi, dan TUPOKSI lembaga pengelola.3) Aspek HukumData yang diperlukan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang institusi pengelola, teknis penanganan limbah, dan tarif retribusi, maupun peraturan lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan air limbah juga harus mendapatkan perhatian lebih. Contohnya adalah peraturan tentang daerah aliran sungai dan lain-lain.4) Aspek Peran Serta Masyarakat dan SwastaData yang diperlukan adalah daerah-daerah yang telah mendapatkan program-program seperti SANIMAS dan program lainnya.5) Aspek PendanaanData yang diperlukan adalah sumber pendanaan, jumlah pendapatan, biaya OM, dan besaran tarif/retribusi.

G.1.3. Permasalahan yang DihadapiLangkah pertama sebelum menentukan arah dan strategi pengembangan sarana dan prasarana air limbah, terlebih dahulu harus disepakati mengenai permasalahan pencemaran air limbah, baik pada area skala kawasan maupun kota.Permasalahan yang dihadapi dapat berupa masalahmasalah sebagai berikut :1. Masalah KelembagaanPermasalahan kelembagaan dapat berupa masalah bentuk institusi yang mengelola, dasar hukum pembentukan institusi yang masih belum ada, atau masalah sumber daya manusia yang ada dalam kelembagaan tersebut.2. Masalah Teknis dan LingkunganPermasalahan yang berhubungan dengan aspek teknis dalam pengelolaan air limbah pada umumnya berhubungan dengan pengelolaan yang dilakukan penduduk saat ini, baik itu sistem setempat maupun sistem terpusat. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan teknis pencemaran air limbah dibagi menjadi dua, yaitu:a. Pencemaran Air Limbah saat iniFormulasi permasalahan pencemaran air limbah saat ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencemaran dengan standar lingkungan atau standar kesehatan yang berlaku.b. Pencemaran Air Limbah dimasa mendatangFormulasi permasalahan pencemaran air limbah dimasa mendatang (20 tahun proyeksi) dilakukan dengan memproyeksikan pencemaran air limbah yang akan terjadi dengan skenario tidak melakukan tindakan apapun terhadap pencemaran air limbah.Dalam uraian permasalahan teknis ini harus mencerminkan keadaan sesungguhnya sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan penduduk saat ini yang dilengkapi dengan data-data yang mendukung.3. Masalah PembiayaanPermasalahan biaya yang telah terjadi berhubungan dengan sumber-sumber pembiayaan pengelolaan SPAL, besarnya alokasi dana APBD, tarif retribusi yang ditetapkan, mekanisme penarikan retribusi, dan realisasi penerimaan retribusi saat ini.4. Masalah Peraturan PerundanganPermasalahan peraturan perundangan berupa permasalahan dalam implementasi dan kekinian peraturan-peraturan terkait dalam pengelolaan SPAL dan penerapan sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar peraturan yang telah dibuat selama ini.5. Masalah Peranserta Masyarakat dan SwastaPermasalahan peranserta masyarakat dan swasta berupa permasalahan dalam bidang budaya dan sosial ekonomi. Permasalahan budaya seperti kebiasaan penduduk untuk membuang air limbah langsung ke saluran atau ke sungai juga perlu diperhatikan. Dijelaskan pula akibat dari perilaku atau kebiasaan penduduk setempat dalam perilakunya membuang air limbah.6. Masalah Sosial dan EkonomiPermasalahan sosial ekonomi hubungannya erat dengan kemampuan penduduk memiliki fasilitas sanitasi yang sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya berupa tingkat pendapatan, kerelaan, dan kesediaan penduduk untuk memenuhi tingkat sanitasi yang sehat.Analisis terhadap besar kecilnya dampak yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat didasarkan pada beberapa pedoman. Pedoman yang dipakai dalam menganalisa permasalahan tersebut adalah:1. Data kasus penyakit yang berhubungan dengan air 2. Kualitas air sungai harus sesuai dengan ketentuan pemerintah3. Kualitas air laut harus sesuai dengan ketentuan pemerintah.4. Kualitas air tanah yang digunakan sebagai air bersih tidak mengandung coli tinja.Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisa, maka dapat diberikan uraian tentang target penanganan untuk tiap-tiap permasalahan tersebut. Penanganan tersebut dengan memperhatikan tingkat pencemaran air sungai, tingkat pencemaran laut dan tingkat pencemaran air tanah.

G.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan

G.2.1. UmumSetelah diketahui kondisi permasalahan serta pengelompokkan pelayanan di sektor air limbah maka perlu disusun upaya penanganan sesuai dengan tingkat prioritasnya. Namun sebelumnya harus disusun strategi dan target yang akan dicapai. Strategi tersebut harus sejalan dengan dan tidak bertentangan dengan yang telah digariskan pemerintah.Strategi ini harus sesuai dengan arahan kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan air limbah, kebijakan daerah seperti RURTK, Millenium Development Goal (MDG), dan Deklarasi Kyoto.Target yang akan dicanangkan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan membangun dari pemerintah serta tidak terlalu memberatkan masyarakat. Sedangkan strategi yang akan disusun mencakup pembiayaan sistem sanitasi, berikut sumber pendanaannya untuk pembangunan jangka mendesak, jangka menengah dan jangka panjang termasuk lembaga pengelola dan dampak lingkungan.

G.2.2. Tujuan dan Target Penanganan1. Jangka Pendek Tujuan penanganan tahap jangka pendek ini adalah dilaksanakan dalam satu sampai dua tahun anggaran. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah. Kebutuhan dasar ini didapat setelah menganalisa data eksisting pengelolaan air limbah saat ini.2. Jangka Menengah Program jangka menengah mencakup tahapan pembangunan 5 tahun setelah dilaksanakan program jangka pendek. Program jangka menengah ini sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pemenuhan sistem pengelolaan dan pembuangan air limbah untuk daerah rencana.3. Jangka Panjang Program jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan pembangunan di sektor air limbah untuk -20 tahun yang akan datang. Tujuan pembangunan ini untuk menekan laju pencemaran terhadap badan air dan air tanah serta mengurangi tingkat pertambahan kasus penyakit yang disebabkan air limbah yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang produktifitas penduduk serta membantu peningkatan potensi daerah.

G.2.3. Pilihan Arah PengembanganSebelum menetapkan rencana induknya, setiap kabupaten/kota harus terlebih dahulu menetapkan pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah untuk masa 20 tahun mendatang. Pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah yang harus dipertimbangkan antara lain adalah: Mengoptimalkan sistem setempat (on-site) yang sudah berjalan; Mengembangkan sistem off-site pada kawasan tertentu; Mengembangkan sistem off-site skala kota; dan Mengembangkan sistem off-site dengan teknologi maju.Metode pemilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah, minimal harus dianalisis dengan metode SWOT, yaitu analisis Kekuatan (Sthrenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) atau dengan metoda lainnya.

G.2.4. Penetapan Arah PengembanganTahapan dalam penetapan arah pengembangan terdiri dari :1. Analisis SWOT Arah Pengembangan SPALAnalisis SWOT (Sthrenghts, Weakness, Opportunities, Threats) merupakan alat bantu perencanaan strategis yang dapat membantu perencanaan penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dimasa mendatang. Keampuhan analisis SWOT ini terletak pada kemampuan para penentu strategi pengembangan SPAL dalam memaksimal peranan faktor internal yaitu kekuatan (S) dan meminimalkan kelemahan (W), serta memanfaatkan faktor eksternal yaitu peluang (O) dan mampu menekan dampak tantangan (T) yang harus dihadapi. Analisis SWOT untuk peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada zona prioritas di permukiman terbangun, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:a. Kondisi sistem pengelolaan air limbah;b. Kondisi tingkat pencemaran air tanah;c. Kondisi tingkat pencemaran badan air penerima;d. Kondisi sosial ekonomi masyarakat;e. Kondisi kesehatan masyarakat;f. Tingkat kesediaan membayar retribusi (willingness to pay);g. Kondisi prasarana lingkungan permukiman lainnya (jalan, drainase, dan sebagainya); danh. Proyeksi kapasitas pendanaan investasi dari APBD.Aspek-aspek tersebut kemudian dievalusi terhadap faktor internal (SW) dan faktor eksternal (OT) dengan menggunakan metode pembobotan dan skoring. Hasil evaluasi ini kemudian diplotkan dalam matrik SWOT di bawah ini sesuai dengan besaran nilai perkalian bobot dan nilai untuk setiap faktor SWOT yang dianalisis.

OWSTKuadran IIKuadran IVKuadran IIIKuadran IWOSOSTWT

Gambar I.3. Matriks SWOT

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, pengembangan sarana dan prasarana air limbah air limbah dapat digambarkan atas 4 kuadran, seperti pada contoh Gambar I.4. Masing-masing kuadran menujukkan strategi pengembangan SPAL yang berbeda, yaitu sebagai berikut :a. Kuadran I (WT): strategi yang diambil adalah Strategi Defensif/ Optimalisasi, sebab kondisi SPAL yang masih lemah dan penuh dengan tantangan.b. Kuadran II (WO): strategi yang diambil adalah Strategi Selektif (Turn Arround), sebab kondisi SPAL memiliki banyak peluang untuk semakin berkembang, akan tetapi kondisinya masih lemahc. Kuadran III (SO): strategi yang diambil adalah Strategi Agresif, sebab kondisi SPAL yang kuat dan banyak peluang untuk semakin berkembang.d. Kuadaran IV (ST): strategi yang diambil adalah Strategi Diversifikasi/teknologi lebih maju, sebab kondisi SPAL yang sangat kuat akan tetapi penuh dengan tantangan.

Catatan :A: Posisi Saat iniB: Posisi Potensi Pengembangan 20 Tahun mendatang

Gambar I.4. Matriks SWOT

Penggambaran koordinat nilai pembobotan dikalikan skor akan menunjukkan posisi pada saat sekarang (tahun awal perencanaan), dalam Gambar I.4 dicontohkan sebagai titik A dan pada posisi titik B pada perkiraan pengembangan 20 tahun mendatang. Dengan demikian perubahan strategi yang harus digunakan akan terlihat pada matriks tersebut di atas.

2. Penetapan arah pengembanganPenetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat ditetapkan berdasarkan posisi kuadran hasil analisis SWOT. Berdasarkan pengelompokan kuadran tersebut, maka grand strategi arah pengembangan sarana dan prasarana pada masing-masing kuadran dapat dijelaskan pada gambar I.5.

Gambar I.5. Grand Strategi Arah Pengembangan

Penjelasan:a. Grand strategi kuadran I : Optimasi sistem setempatArah pengembangan strategi ini meliputi :1) Pengawasan dan pengendalian sarana prasarana sistem air limbah setempat (individual dan komunal).2) Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun.3) Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui :a) Peningkatan kapasitas armada dan penyedotan secara berkala.b) Peningkatan kapasitas IPLT.4) Pengembangan prasarana air limbah berbasis masyarakat.b. Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem terpusatArah pengembangan strategi ini meliputi :1) Pengawasan dan pengendalian sarana prasarana sistem air limbah setempat (individual dan komunal).2) Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun.3) Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui:a) Peningkatan kapasitas armada.b) Peningkatan kapasitas IPLT.4) Pengembangan prasarana air limbah berbasis masyarakat.5) Pengembangan sistem terpusat skala kawasan (IPAL) pada daerah-daerah prioritas.Pada strategi ini transformasi dari sistem setempat menjadi sistem terpusat akan dimulai secara kawasan demi kawasan.c. Grand strategi kuadran III : Pengembangan agresif sistem terpusatArah pengembangan strategi ini adalah :Mengembangkan sarana dan prasarana Air Limbah terpusat skala kota, dengan cara sistem terpusat akan ditingkatkan secara bertahap.d. Grand strategi kuadran IV : Pengembangan dengan teknologi majuArah pengembangan strategi ini merupakan strategi pengembangan tingkat advance (lanjutan). Arah pengembangan ini merupakan gambaran kondisi permasalahan pencemaran air limbah telah demikian serius, sementara sarana prasarana konvensional sudah tidak memungkinkan dan tidak efektif lagi. Hal ini menyebabkan diperlukan teknologi pengolahan limbah lanjut agar kualitas air limbah yang dihasilkan dapat memenuhi peraturan pemerintah setempat.

3. Strategi Transformasi Sistem SetempatTransformasi prasarana sistem setempat menjadi sistem terpusat memberi dampak adanya kebutuhan lembaga untuk mengelola prasarana yang akan dibangun (terdapat pada Gambar I.6).

Dengan demikian, penetapan arah pengembangan prasarana sistem terpusat pada daerah permukiman terbangun memerlukan perencanaan strategis untuk menciptakan dukungan masyarakat dan mewujudkan lembaga yang sesuai untuk mengelola prasarana terbangun. Perencanaan strategis tersebut meliputi:a. Rencana Kampaye Publik (public campaign);b. Rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan sosialisasi Perda; danc. Rencana pembentukan lembaga pengelola.

Gambar I.6. Transformasi Prasarana Air Limbah Sistem Setempat ke Sistem TerpusatG.2.5. Pembagian Zona Perencanaan1. Daerah PerencanaanDaerah perencanaan pengembangan SPAL pada daerah terbangun dibagi atas zona-zona perencanaan dalam satuan sistem perencanaan dan pengembangan SPAL.2. Pembagian Zona PerencanaanPembagian zona-zona perencanaan pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada daerah terbangun ditetapkan berdasarkan :a. Keseragaman tingkat kepadatan penduduk;b. Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan;c. Keseragaman tingkat kepadatan bangunan;d. Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan permukaan;e. Kesamaan badan air penerima; danf. Pertimbangan batas administrasi.

G.2.6. Penetapan Zona PrioritasZona Prioritas adalah zona perencanaan yang mendapat penilaian utama untuk diprioritaskan dibangun terlebih dahulu dalam kurun waktu 15-20 tahun mendatang.Perencanaan sarana dan prasarana air limbah di zona prioritas dapat dibagi atas cluster - cluster untuk mendukung perencanaan pembangunan secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.Penetapan zona prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:1. Tingkat permasalahan pencemaran air limbah terhadap air tanah dan badan air penerima;2. Tingkat kemudahan pelaksanaan;3. Tingkat kelayakan ekonomi;4. Tingkat kelayakan keuangan; 5. Kelayakan lingkungan; dan6. Kelayakan kelembagaan.

G.2.7. Arah Pengembangan SPAL pd Permukiman Baru1. Pilihan Arah PengembanganPilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada daerah permukiman baru adalah sebagai berikut:a. Mengembangkan sistem setempat (on-site);b. Mengembangkan sistem terpusat skala kawasan tersendiri; danc. Di integrasikan dengan sistem terpusat yang sudah terbangun.2. Penetapan Arah Pengembangana. Permukiman baru yang akan dan sedang dikembangkan oleh developer wajib memiliki Rencana Induk air limbah tersendiri.b. Rencana induk Air Limbah kawasan permukiman baru tersebut harus mengacu pada Rencana Induk air limbah kota.

G.2.8. Strategi Pengembangan Prasarana1. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)Di dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), proses perencanaan strategis menghasilkan tiga (3) dokumen, yaitu Buku Putih Sanitasi, SSK, dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Ketiga dokumen tersebut perlu disiapkan Kabupaten/kota sebelum implementasi fisik dapat dilakukan. Buku Putih Sanitasi dan SSK adalah dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan tahap 3 di dalam PPSP, yaitu Perencanaan Strategis Sanitasi. Di dalam SSK harus memuat perumusan strategi yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan sanitasi permukiman. Sementara itu, proses penyusunan SSK adalah :a. Penyiapan Kerangka Pengembangan SanitasiOutput dari kegiatan ini adalah disepakatinya visi dan misi Sanitasi Kabupaten/Kota yang mendukung RPJMD, disepakatinya infrastruktur sanitasi jangka panjang, disepakatinya tahapan pengembangan infrastruktur sanitasi dan sistem pendukungnya, disepakatinya asumsi pendanaan sanitasi Kabupaten/Kota.

b. Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan SanitasiBerdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis di dalam Buku Putih Sanitasi. Terdapat berbagai metode untuk merumuskan strategi, diantaranya adalah menggunakan analisis SWOT. Pokja dapat memilih salah satu metode yang paling dikuasai oleh sebagian besar anggota Pokja. Output yang diharapkan adalah disepakatinya tujuan, sasaran, dan strategi, serta disepakatinya indikator capaian dari sasaran yang ditetapkan.

c. Penyusunan Program dan KegiatanKegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar dan masukan bagi proses pemograman maupun penganggaran rutin dan formal terutama di Pemerintah Kabupaten/Kota. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah disepakatinya daftar program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi dan teridentifikasinya indikasi pendanaan kegiatan dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

d. Finalisasi SSKHal terpenting adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama terkait dengan Program dan Kegiatan yang dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil dari SSK masuk di dalam proses penganggaran formal di masing-masing SKPD untuk memastikan implementasi dari strategi yang telah disusun.Selain pemahaman di lingkungan internal, kegiatan ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS).

Penetapan sistem dan zona sanitasi dilakukan untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan program dan kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan sistem yang diusulkan. Dalam menetapkan sistem sanitasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah: (i) faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan O&M, kepemilikan aset); (ii) faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, dan topografi); (iii) faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan, dan mekanisme pendanaan). Pilihan sistem yang dapat digunakan umumnya adalah: a. Subsektor air limbah domestik: sistem setempat (sistem on-site) dimana air limbah langsung diolah ditempat; dan sistem terpusat (sistem offsite) dengan mengalirkan air limbah domestik melalui perpipaan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL). b. Subsektor persampahan: sistem pengangkutan tidak langsung (melalui tempat penampungan sementara/TPS; sistem pengangkutan langsung; dan sistem penanganan sampah di sumbernya.c. Subsektor drainase: sistem gravitasi dan sistem pemompaan.

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi adalah: (i) lingkungan (risiko kesehatan, pemanfaatan air tanah & air permukaan); (ii) budaya perilaku (tingkat kesadaran, ketrampilan manajemen masyarakat); dan (iii) biaya investasi dan berulang (keterjangkauan, ketepatan teknologi).

2. Perkiraan Debit Air LimbahBerdasarkan data yang telah didapatkan serta peraturan-peraturan yang terkait dengan air limbah dapat memperkirakan besarnya debit air limbah di tahun yang akan datang. Besarnya debit air limbah ini sangat terkait dengan rencana pengembangan untuk masing-masing kota/kabupaten. Besarnya debit air limbah masa datang didapatkan dari hasil proyeksi penduduk dikorelasikan dengan penggunaan air bersih yang sisanya sebagai air limbah.3. Perkiraan Kondisi Sosial Ekonomi & Lingkungan pada Masa yang Akan DatangRencana pengembangan daerah rencana sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Dimana perkiraan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dapat diproyeksi dari data yang telah didapatkan.4. Sistem Pengembangan PengelolaanSkenario pengembangan daerah adalah alternatif dan gambaran dari pelaksanaan strategi pembangunan dengan melihat lingkungan strategis yang mempengaruhi. Melalui skenario ini dapat diperoleh ilustrasi terhadap kondisi awal dan pencapaian serta kondisi pada akhir pelaksanaan. Sistem pengelolaan yang akan diterapkan di daerah rencana disesuaikan hasil skenario pengembangan daerah yang telah dilakukan.5. Sistem PelayananSistem pelayanan pengelolaan air limbah dapat dibagi menjadi 2 yaitu pelayanan individual dan pelayanan komunal (bersama). Pelayanan individual berupa sistem sanitasi setempat seperti tangki septik yang dilengkapi sumur resapan yang harus dibiayai dan dirawat oleh individu masing-masing. Sedangkan pelayanan komunal (bersama) dapat berupa sistem sanitasi setempat dengan penggunaan tangki septik bersama ataupun pengolahan secara terpusat yaitu air limbah disalurkan dari tiap rumah menuju unit pengolahan air limbah komunal. Sistem pelayanan ini dapat diterapkan bersama-sama, penerapannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah rencana.6. Cakupan PelayananCakupan rencana pelayanan sistem setempat minimal 60%. Daerah dengan kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Kemudian, untuk sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik sesuai dengan standar teknis, diharapkan memliliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas effluent air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.7. Strategi OP Prasarana & SaranaStrategi operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah erat kaitannya dengan lembaga pengelola, stakeholder, dan peraturan yang mengaturnya. Agar prasarana dan sarana dapat terjaga dengan baik, maka diperlukan kerjasama antar komponen tersebut. Lembaga pengelola dan para stakeholder harus bertanggung jawab dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembangunan SPAL, selain itu aturan yang ditetapkan haruslah mendukung terealisasinya SPAL yang bermutu dan tidak mencemari lingkungan.

G.2.9. Strategi Pengembangan KelembagaanPerubahan (Transformasi) prasarana sistem setempat menjadi sistem terpusat memberi dampak adanya kebutuhan lembaga untuk mengelola prasarana yang akan dibangun atau membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan terhadap lembaga yang ada.1. Dasar-dasar Penyusunan KelembagaanDasar-dasar penyusunan kelembagaan meliputi hal-hal berikut ini:a. Menyusun klasifikasi jenis sarana dan prasarana yang harus dikelola termasuk peralatan yang akan dioperasikan.b. Menganalisa kapasitas sarana dan prasarana air limbah yang harus dikelola dalam satuan orang/bulan dengan rincian orang/hari.c. Mengelompokkan bagian-bagian yang sejenis untuk memudahkan penyusunan bidang-bidang organisasi kelembagaan.d. Operator terpisah dari regulator, sehingga jelas fungsi penyelenggara dengan pelaksana.e. Menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan (pp 38/2007).2. Pilihan Bentuk KelembagaanKebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut umumnya berkorelasi langsung dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah dapat berbasis masyarakat (swadaya) untuk skala komunal didalam kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala pengelolaan (lihat Gambar I.7).Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan pilihan bentuk kelembagaan. Operator harus mempertimbangkan cara pembiayaan dan sumber dana untuk mengoperasikan prasarana tersebut agar dapat berkelanjutan. Rencana peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut, harus didukung oleh Perda dan sosialisasi yang memadai.

Gambar I.7. Strategi Pengembangan Kelembagaan

G.2.10. Strategi Pengembangan PengaturanUntuk pedoman pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah di daerah, perlu dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini. Apabila daerah belum mempunyai Peraturan Daerah,. Maka terhadap pengelolaan prasarana dan sarana air limbah di daerah diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.G.2.11. Strategi Pengembangan Edukasi dan Peran Masyarakat

1. Strategi Pengembangan Pemberdayaan dan Peran Masyarakat Efektifitas sistem pengelolaan air limbah sangat terkait dengan perilaku masyarakat dalam bersikap dan bertindak terhadap air limbah yang dihasilkan. Di bidang air limbah, perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan untuk mendukung sistem pengelolaan air limbah yang efektif berkaitan dengan perilaku sebagai berikut:a. Bersedia tidak membuang air limbah secara sembarang pada lingkungan.b. Bersedia menyediakan tangki septik sesuai standard pada masing-masing bangunan.c. Bersedia mengelola tangki septik secara benar dengan melakukan pengurasan lumpur tangki septik secara rutin (setiap 3 tahun sekali).d. Bersedia membayar retribusi air limbah khususnya bagi penduduk yang daerahnya telah dilayani oleh jaringan perpipaan air limbah.2. Strategi Pengembangan Kampaye Publik (Public Campaign)Upaya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mendukung sistem pengolahan sampah, memerlukan suatu perencanaan rekayasa sosial (Social Engineering). Perangkat rekayasa sosial di bidang air limbah secara umum terdiri atas:a. Pelaksanaan kampanye publik (Public Campaign).b. Pelaksanaan penegakkan hukum dan peraturan (Rule and Regulation).Proses pelaksanaan rekayasa sosial secara umum terdiri dari salah satu atau kombinasi dari rangkaian kegiatan seperti pada Gambar I.8.

Gambar I.8. Proses Rekayasa SosialPerencanaan dan pelaksanaan rekayasa sosial tersebut, pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi (merubah perilaku) masyarakat agar : Tertarik, Tergerak, Terajak untuk bertindak kearah yang ditunjukan sesuai dengan sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah sebagai berikut : Meningkatnya kesadaran (Awareness) Meningkatnya minat (Interest) Tumbuhnya kebutuhan (Demand) Adanya partisipasi dan tindakan (Action)Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses perubahan masyarakat tersebut dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action) masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien.Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan pengumpulan, penyaluran, pengolahan, maupun pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan barang khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain itu swasta dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan, operasional dan pemeliharaan melalui program community development yang umumnya menjadi focus utama untuk perusahaan berskala besar.G.2.12. Strategi Pengemb. Ekonomi & PembiayaanSumber dana rencana investasi sarana dan prasarana air limbah pada dasarnya berasal dari dana hasil pajak melalui APBD dan APBN atau dari dana hasil retribusi pelayanan air limbah. Sumber dana investasi dari pajak dapat digolongkan sebagai sumber dana tidak langsung dan sumber dana dari retribusi dapat digolongkan sebagai sumber dana langsung. Sumber dana investasi pengelolaan SPAL untuk tiap daerah berbeda-beda, tergantung pada cakupan pelayanan SPAL yang akan dibangun. Sumber pendanaannya adalah :1. Proyek SPAL Lintas Provinsi, sumber dananya dari APBD.

2. Proyek SPAL Lintas Kab/Kota, sumber dananya dari APBD Provinsi tempat berlangsungnya proyek.

3. Proyek SPAL Kab/Kota, sumber dananya dari APBD Kota/ Kabupaten tersebut.

Pilihan strategi pendanaan tersebut, sangat tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah dan kemampuan membayar retribusi masing-masing penduduk yang mendapat pelayanan. Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan SPALT, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standard pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap, atau sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, sumber pendanaan investasi dari pendapatan retribusi hanya dimungkinkan, apabila kelayakan keuangan proyek memenuhi standard (IRR dan NPV).Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari swadaya masyarakat, sektor swasta, maupun dana asing untuk biaya operasional dan perawatan SPAL.

H. RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATANH.1. Rencana ProgramRencana pengembangan di sektor air limbah direncanakan mulai tahun anggaran di 1 tahun kedepan sampai 15-20 tahun kedepan. Mengingat jangkauan rencana induk relatif lama maka sampai tahap menengah atau 6 tahun pertama dari rangkaian rencana pembangunan jangka panjang, diperlukan rekomendasi rencana pembangunan yang lebih terarah melalui penyusunan studi kelayakan terutama dalam menentukan sistem yang akan dikembangkan kelak.Maka dalam rencana program ini disusun jadwal kegiatan-kegiatan penting sesuai dengan tahapan pembangunan, yaitu mulai dari tahap mendesak, tahap menengah dan jangka panjang. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan CSF Critical Success Factor atau kegiatan kunci untuk tercapainya kesuksesan pada tiap tahapan pembangunan. CSF ini sesuai dengan program-program apa saja yang akan dijalankan pada masig-masing tahapan pembangunan. CSF ini harus diuraikan secara detail untuk tiap tahapan pembangunan.H.1.1. Rencana UmumSecara umum, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyusun rencana induk pengembangan SPALT adalah :1. Pengumpulan Data SekunderKumpulkan data sekunder sebagai dasar perencanaan dalam penyusunan evaluasi kondisi kota/kawasan, yang antara lain meliputi:a. Fungsi strategis kota/kawasan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW).b. Peta topografi, foto udara citra satelit skala 1:50.000, 1:5.000, tergantung luas daerah studi/perencanaan.c. Data dan peta gambaran umum hidrologi sumber air, topografi, klimatografi, fisiografi dan geologi.d. Penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan.e. Data demografi saat ini dan 10 tahun terakhir, penyebaran penduduk dan kepadatan.f. Data sosial ekonomikarakteristik wilayah dan kependudukan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan budaya:1) Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);2) Mata pencaharian dan pendapatan;3) Adat istiadat, tradisi dan budaya;4) Perpindahan penduduk dan pengaruhnya terhadap urbanisasi dan kondisi ekonomi masyarakat.g. Data kesehatankondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan1) Statistik kesehatan/kasus penyakit;2) Angka kelahiran, kematian dan migrasi;3) Data penyakit akibat yang buruk (water borne disease);4) Sarana pelayanan kesehatan.h. Sarana dan prasarana kota yang ada (infrastruktur):1) Air minum;2) Drainase;3) Pembuangan limbah dan sampah;4) Listrik;5) Telepon;6) Jalan dan sarana transportasi7) Kawasan strategis (pariwisata dan industri)2. Evaluasi sistem eksisting (jika sudah ada), menyangkut aspek-aspek sebagai berikut :a. Teknis;b. Kinerja pelayanan;c. Tingkat pelayanan;d. Periode pelayanan ;e. Jangkauan pelayanan;f. Kinerja instalasi;g. Jumlah dan kinerja peralatan/perlengkapan;h. Prosedur dan kondisi operasi dan perawatan;i. Tingkat kebocoran;j. Non teknis;k. Kondisi dan kinerja keuangan;l. Kondisi dan kinerja karyawan.

3. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan SPAL. Hal yang perlu diidentifikasi antara lain:a. Tingkat dan cakupan pelayananb. Kinerja pelayananc. Kebutuhan penyambung jaringan distribusi dan/atau kapasitas pengolahand. Kinerja kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.

4. Kembangkan alternatifSetiap alternatif harus dikaji aspek teknis dan ekonomis. Alternatif terpilih adalah yang terbaik ditinjau dari berbagai aspek tersebut. Pradesain dan alternatif terpilih merupakan dasar dalam prakiraan biaya investasi dan prakelayakan teknis.

5. Kembangkan kelembagaan dan sumber daya manusiaDalam operasi dan pemeliharaan suatu sistem air limbah diperlukan tenaga-tenaga ahli profesional yang berpengalaman, maka diperlukan penilaian terhadap kemampuan karyawan yang ada untuk menyusun suatu program pengembangan karyawan yang tercapai melalui pendidikan dan pelatihan.6. Pilih alternatif sistemSetiap alternatif harus dikaji kelayakan:a. Teknisb. Ekonomisc. Lingkungan

7. Rencana pengembanganSetelah alternatif terbaik ditentukan, maka dapat disimpulkan:a. Rencana kegiatan utama pentahapanb. Rencana pengembangan sumber daya manusiac. Dimensi-dimensi Pokok dari Sistemd. Rekomendasi pengelolaan air limbahe. Rencana pentahapan 5 tahunf. Rencana tingkat lanjut

H.1.2 Rencana JaringanDirencanakan sesuai dengan:1. Rencana pengembangan tata kota2. Jaringan distribusi utama

Rencana jaringan dibuat untuk perluasan pelayanan dan cakupan dari SPALT dengan jaringan perpipaan yang telah ada saat ini, maupun untuk meningkatkan pelayanan dari SPALT bukan jaringan perpipaan menjadiSPALT dengan jaringan perpipaan.

Untuk SPALT dengan jaringan perpipaan, langkah-langkah pengerjaan perencanaan jaringan distribusi air limbah dilaksanakan sebagai berikut:1. Tentukan daerah pelayanan2. Kumpulkan data untuk daerah pelayananMetoda analisis penentuan daerah pelayanan dengan administratif kebijaksanaan pemerintah daerah, dan rencana penerapan jaringan distribusi utama pengolahan air limbah:a. Jumlah pendudukb. Peta topografi, situasi lokasi, peta jaringan yang sudah ada di daerah pelayananc. Asumsi konsumsi pemakaian air domestikd. Asumsi konsumsi pemakaian air nondomestike. Daya dukung tanahf. Hasil pengukuran lapangan3. Gambarkan sistem jaringan distribusi utama disesuaikan dengan data pendukung4. Tentukan diameter pipa dan perhitungan hidrolis sebagai berikut:a. Tentukan kecepatan aliran dalam, pipa sesuai dengan kriteria perencanaan antara dua titik simpul.b. Hitung diameter pipa berdasarkan rumus: Q = AV5. Gambarkan sistem jaringan distribusi utama yang memuat data sebagai berikut:a. Nomor simpulb. Elevasi setiap simpul

H.1.3 Kriteria dan standar pelayananKriteria dan standar pelayanan diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan SPALT untuk dapat memenuhi tujuan tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air limbah, tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan, tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai.

Sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah berkepadatan tinggi dan kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota.

H.1.4 Rencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana (PS) sanitasiPertimbangan untuk melakukan keterpaduan antara air limbah dan sanitasi:Air limbah yang dihasilkan setiap rumah tangga diperkirakan sebesar 80% dari kebutuhan air minum tiap rumah tangga. Keterpaduan selayaknya dilakukan sejak pada tahap Perencanaan, Pembiayaan Pelaksanaan, Pengelolaan, Peran Serta Masyarakat, dan Pengaturan Bidang Air Limbah dan Sanitasi, untuk mengurangi beban pengelolaan air limbah yang terlalu besar di IPAL (Integrated Concept).

H.1.5 Rencana pengembangan kelembagaan.Rencana pengembangan kelembagaan sistem pengelolaan air limbah dilakukan melalui:1. Pengkajian kembali terhadap perundang-undangan terkait terhadap kelembagaan.2. Lakukan kajian terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan, tugas dan kewenangan instansi tertentu, mekanisme pendanaan, kebiasaan atau adat masyarakat.3. Lakukan kajian terhadap struktur organisasi yang ada.4. Buat rencana pengembangan kelembagaan yang mampu untuk mengelola SPALT yang direncanakan.

Dalam pengolahan sistem pengolahan air limbah yang perlu diperhatikan adalah:1. Sumber daya manusia (SDM)2. Struktur organisasi penyelenggara

H.2. Rencana Tahapan Pelaksanaan KegiatanH.2.1. Rencana Jangka Pendek /Tahap MendesakPada tahap mendesak yaitu sampai 1 - 2 tahun kedepan rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah. Kebutuhan dasar ini didapat setelah menganalisa data eksisting pengelolaan air limbah saat ini di area studi. Daerah yang perlu menjadi perhatian adalah daerah kawasan kumuh, daerah rawan endemi dan daerah kritis.Daerah yang menjadi prioritas pembangunan prasarana dan sarana air limbah dijabarkan dengan detail mengenai nama zona atau sub zona, luas daerahnya, kepadatan penduduk, tingkat pendapatan dan disertai dengan peta daerah pengembangan tahap mendesak.1. Sistem yang digunakanPada tahap mendesak sistem yang digunakan sesuai dengan hasil analisa kondisi eksisting di daerah tersebut. Sistem yang digunakan umumnya menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat, seperti pembuatan MCK di daerah yang menjadi prioritas tahap mendesak, atau disesuaikan dengan kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi mendesak di daerah tersebut. Penjelasan sistem yang digunakan ini dilengkapi dengan sumber dana dan gambaran detail sistem terpilih.2. Program PendukungProgram pendukung ini diperlukan agar semua program dalam tahap mendesak berhasil dilaksanakan. Paket pendukung ini dapat berupa penyusunan rencana teknis untuk pelaksanaan sistem sanitasi yang akan dibangun untuk tahap mendesak, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan training kepada petugas pengelola, menyusun bentuk kelembagaan pengelola air limbah dan apabila diperlukan melakukan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah.3. Rencana Kebutuhan BiayaRencana kebutuhan biaya ini merupakan jabaran tentang biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program tahap mendesak, komponen biaya dapat berupa biaya konstruksi dan biaya non konstruksi.

H.2.2. Rencana Jangka Menengah Pada tahap menengah ini yaitu sampai 6 tahun mendatang, rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pemenuhan sistem pengelolaan air limbah untuk area studi. Rencana pembangunan ini disesuaikan dengan alternatif sistem pengelolaan yang dipilih dan zona atau sub zona yang telah ditetapkan. Pembangunan ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang (rencana induk). Daerah pelayanan ini dilengkapi dengan luasan daerah pelayanan, zona atau sub zona yang dilayani dan dilengkapi dengan peta daerah pelyanan tahap menengah.1. Sistem yang digunakanSistem yang digunakan pada tahap menengah ini disesuaikan dengan sistem yang telah dipilih dari beberapa alternatif yang ada. Penjelasan sistem ini mengenai sistem yang digunakan secara detail mulai dari kebutuhan unit pengolahan air limbah sampai aksesoris pendukungnya.2. Program PendukungProgram pendukung ini diperlukan agar semua program dalam tahap menengah berhasil dilaksanakan. Paket pendukung ini dapat berupa penyusunan rencana teknis detail untuk pelaksanaan sistem sanitasi yang akan dibangun untuk tahap menengah dan jangka panjang, mengadakan supervisi tentang pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang telah diprogramkan, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan training kepada petugas pengelola, pengadaan truk tinja, menyusun bentuk kelembagaan pengelola air limbah dan apabila diperlukan melakukan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah.3. Rencana Kebutuhan biayaRencana kebutuhan biaya ini merupakan jabaran tentang biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program tahap menengah, komponen biaya dapat berupa biaya konstruksi dan biaya non konstruksi.

H.2.3. Rencana Jangka Panjang1. Daerah PelayananRencana pembangunan sampai 20 tahun mendatang dapat juga disebut rencana jangka panjang atau juga disebut rencana induk. Daerah pelayanannya tentu saja melingkupi seluruh area studi, dimana beberapa bagian dari area studi telah dilayani melalui pembangunan tahap mendesak dan tahap menengah. Daerah pelayanan ini dapat berupa daerah pelayanan sanitasi terpusat dan daerah pelayanan sanitasi setempat. Daerah pelayanan ini dilengkapi dengan peta daerah pengembangan pelayanan jangka panjang.2. Sistem yang digunakanSistem yang digunakan pada jangka panjang ini disesuaikan dengan sistem yang telah dipilih dari beberapa alternatif yang ada. Penjelasan sistem ini mengenai sistem yang digunakan secara detail mulai dari kebutuhan unit pengolahan air limbah sampai aksesoris pendukungnya.3. Program PendukungProgram pendukung ini diperlukan agar semua program dalam jangka panjang berhasil dilaksanakan. Paket pendukung ini dapat berupa penyusunan rencana teknis detail untuk pelaksanaan sistem sanitasi yang akan dibangun untuk jangka panjang, mengadakan supervisi tentang pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang telah diprogramkan, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan training kepada petugas pengelola, menyusun bentuk kelembagaan pengelola air limbah dan apabila diperlukan melakukan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah.4. Rencana Kebutuhan BiayaRencana kebutuhan biaya ini merupakan jabaran tentang biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program jangka panjang, komponen biaya dapat berupa biaya konstruksi dan biaya non konstruksi. Yang perlu diperhatikan juga adalah proyeksi tingkat inflasi setiap tahunnya, sehingga anggaran untuk jangka panjang dapat dilaksanakan dengan baik.

H.3. Rencana PembiayaanRencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang dibagi dalam 3 tahap diatas memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Agar memudahkan pemerintah untuk mengalokasikan dana dalam rangka pembangunan di sektor air limbah maka disusun jadwal pembiayaan menurut tahapan pembangunan. Dalam rencana pembiayaan ini diuraikan pembagian jadwal pembiayaan untuk tiap tahapan pembangunan, yang berisi dana-dana yang dibutuhkan untuk tiap tahapan pembangunan serta pemenuhannya untuk berapa tahun anggaran.Indikasi biaya dan pola investasi dihitung dalam bentuk nilai sekarang (present value) dan harus dikonversikan menjadi nilai masa datang (future value) berdasarkan metode analisis keuangan, serta sudah menghitung kebutuhan biaya untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal yang perlu diperhatikan dalam rencana keuangan atau pendanaan:1. Sumber dana2. Kemampuan dan kemauan masyarakat3. Kemampuan keuangan daerah

H.4 Indikasi Rencana Investasi ProgramHal-hal yang harus diperhatikan dalam rencana investasi program adalah:1. Seluruh program pengembangan yang tertera dalam rencana induk harus dikelompokan atas 4 (empat) tahapan pengembangan 5 tahun.2. Seluruh program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 harus dihitung nilai investasinya dengan standard harga saat ini (current price).3. Rencana biaya investasi program dari rencana induk harus dibandingkan dengan rencana penduduk terlayani sehingga dapat diketahui nilai biaya investasi perkapita atau nilai biaya investasi per rumah tangga dari penduduk yang mendapat manfaat langsung.4. Nilai biaya investasi perkapita tersebut harus dibandingkan dengan income perkapita pertahun dari kota yang bersangkutan, sebagai lapisan awal (screening) sebelum dilakukan studi kelayakan ekonomi dan keuangan proyek.5. Kelayakan proyek program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 dapat dilakukan kemudian sesuai tahapan pembangunan.Program pengembangan sarana dan prasarana 5 tahun ke 1 (pertama) harus dihitung kelayakan proyeknya dengan mengacu pada pedoman studi kelayakan.H.5 Sosialisasi Dokumen Rencana IndukRencana Induk SPAL wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan dari stakeholder sebelum difinalkan dan dilegalkan. Ketentuan sosialisasi Rencana Induk SPAL adalah sebagai berikut:1. Konsultasi publik harus dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 12 bulan pada saat penyusunan Rencana Induk.2. Konsultasi publik harus dilakukan dengan melibatkan stakeholders sebagai berikut:a. Stakeholder yang berwenang dalam membuat kebijakan dalam pengendalian pencemaran air;b. Stakeholder yang mewakili masyarakat wilayah layanan;c. Stakeholder yang mewakili masyarakat yang terkena dampak; dan;d. Stakeholder yang mewakili kelompok interest group seperti LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dsb.

H.6 Cara PengerjaanUrutan cara pengerjaan rencana induk sistem pengolahan air limbah meliputi:1. Siapkan data yang dibutuhkan untuk memenuhi muatan rencana induk yang akan disusun sesuai dengan data yang tercantum dalam tata cara penyusunan RI-SPALT dan ketentuan teknis di atas.2. Lakukan studi literatur yang terdiri dari:a. Data dan gambar pelaksanaan (as built drawing) sistem pengolahan air limbah yang sudah ada;b. Laporan rencana induk (bila akan dilakukan kaji ulang rencana induk yang sudah ditetapkan sebelumnya).3. Lakukan langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkah pada tata cara penyusunan RI-SPALT di atas;4. Buat kesimpulan berdasarkan langkah-langkah tata cara penyusunan RI-SPALT di atas dengan membandingkan data lama dan data sekarang khusus untuk kegiatan pengkajian ulang rencana induk;5. Buat rekomendasi berdasarkan pengkajian dan kesimpulan, khusus untuk kegiatan pengkajian ulang rencana induk, yang dapat berupa:a. Hasil studi yang lama dapat langsung digunakan tanpa ada perubahan;b. Hasil studi yang harus diubah pada bagian tertentu disesuaikan dengan kondisi sekarang;c. Harus dilakukan studi ulang secara keseluruhan.6. Tetapkan rencana induk yang telah tersusun oleh yang berwenang.

H.7 Tahap Legalisasi Rencana IndukTahap ini merupakan tahapan terakhir dalam penyusunan rencana induk yaitu penetapan Rencana Induk SPAL oleh Kepala Daerah. Untuk keterpaduan pengaturan bidang sanitasi tentang rencana induk sistem pengelolaan air limbah dapat disatukan dengan Peraturan Bupati/Walikota/Gubernur.

H.8. Survey Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPALTa. Survei dan Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanana. Ketentuan UmumSurvei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:1) Dilaksanakan oleh tenaga ahli bersertifikat dengan pemimpin tim (team leader) berpengalaman dalam bidang air limbah minimal 5 tahun atau menurut peraturan yang berlaku;2) Mempelajari laporan studi terdahulu tentang sistem pengelolaan air limbah dan tata ruang kota.3) Dilakukan pembahasan dengan pihak terkait guna mendapatkan kesepakatan dan rekomendasi terhadap lingkup wilayah studi dan wilayah pelayanan.4) Wilayah studi dan wilayah pelayanan harus memperhatikan acuan umum dan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan.5) Laporan hasil survei dan pergkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan mencakup:a) Batas wilayah studi, wilayah proyek dan wilayah pelayanan;b) Foto-foto lokasi alternatif badan air, jalur pipa transmisi air limbah, instalasi pengolahan air dan alternatif tempat pembuangan lumpur yang dihasilkan dari pengolahan air limbah;c) Data teknis wilayah studi dan wilayah pelayanan;d) Pertimbangan teknis wilayah studi dan wilayah pelayanan.

b. Ketentuan TeknisKetentuan teknis survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan sebagai berikut:1) Data teknis yang harus dikumpulkan meliputi:a) Iklim;b) Geografi;c) Geologi dan hidrologi yang dilengkapi peta-peta;d) Rencana Tata Ruang Wilayah;e) Peta wilayah;f) Gambar-gambar teknis yang ada;g) Laporan teknis sistem pengelolaan air limbah jika ada;h) Data sosial ekonomi;i) Data kependudukan.2) Peta-peta wilayah dengan ukuran skala sesuai ketentuan yang berlaku;3) Survei antara lain badan air penerima hasil air limbah yang telah dikelola, sosial, dan ekonomi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;4) Pemilihan alternatif jalur transmisi air limbah ditentukan berdasarkan hasil kunjungan lapangan. Panjang pipa dan kondisi topografi diketahui berdasarkan pembacaan peta;5) Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan batasan wilayah studi, wilayah proyek dan wilayah pelayanan, badan air penerima dan jalur transmisi air limbah, serta menjelaskan komponen-komponen yang terdapat di dalam wilayah studi dan wilayah pelayanan secara terinci baik kondisi pada saat ini maupun kondisi pada masa mendatang.

c. Cara Pengerjaan1) PersiapanYang harus dipersiapkan sebelum melakukan survei lapangan adalah:a) Surat pengantar untuk melakukan survei;b) Peta kota dan topografi;c) Tata cara survei dan manual peralatan yang dipakai;d) Jadwal pelaksanaan survei lapangan;

2) Prosedur pelaksanaan survei.Prosedur pelaksanaan survei adalah sebagai berikut:a) Serahkan surat izin survei kepada setiap instansi yang ditujub) Lakukan pengumpulan data berikut: Peta dan laporan terdahulu; Laporan mengenai rencana tata ruang wilayah; Peta jaringan pipa eksisting; Data teknis.c) Lakukan survei lapangan yang berupa kunjungan lapangan terhadap: Badan air penerima; Rencana daerah pelayanan; Jalur-jalur alternatif sistem transmisi air limbah.

Selanjutnya siapkan peta kota, plot lokasi-lokasi badan air penerima, jalur pipa transmisi air limbah, batas wilayah studi dan wilayah pelayanan. Buat foto-foto lokasi yang ada kaitannya dengan rencana sistem pengelolaan air limbah.

3) Pengkajiana) Pengkajian badan air penerimaCantumkan lokasi alternatif badan air penerima pada peta wilayah studi yang akan dibuat. Apabila tidak terdapat badan air penerima pada wilayah administrasi dapat diusulkan sumber lain yang berada di luar batas administrasi.b) Alternatif jalur transmisi air limbahBerdasarkan alternatif lokasi badan air penerima dan kunjungan lapangan, buatlah rencana jalur transmisi air limbah pada peta wilayah studi yang akan dibuat. Cantumkan panjang jalur pipa transmisi air limbah yang dihitung berdasarkan pembacaan skala peta yang berlaku.c) Penetapan wilayah pelayananPada dasarnya sasaran wilayah pelayanan suatu daerah tergantung pada fungsi strategis kota atau kawasan, tingkat kepadatan penduduk dan lokasi badan air penerima. Wilayah pelayanan tidak terbatas pada wilayah administrasi yang bersangkutan sesuai hasil kesepakatan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka menunjang pembangunan sistem pengolahan air limbah. Kondisi wilayah pelayanan yang menjadi sasaran pelayanan mengacu pada pertimbangan teknis dalam standar spesifikasi teknis berikut. Cantumkan hasil pertimbangan teknis dalam bentuk tabel-tabel dan buatlah dalam bentuk peta.(1) Bentuk Wilayah PelayananBentuk wilayah pelayanan mengikuti arah perkembangan kota dan kawasan di dalamnya.(2) Luas Wilayah PelayananLuas wilayah pelayanan ditentukan berdasarkan survei dan pengkajian sehingga memenuhi persyaratan teknis.(3) Pertimbangan Teknis Wilayah PelayananPertimbangan teknis dalam menentukan wilayah pelayanan antara lain namun tidak dibatasi oleh: Kepadatan penduduk Tingkat perkembangan daerah Dana investasi, dan Kelayakan operasi(4) Komponen Wilayah PelayananKomponen wilayah pelayanan adalah: Kawasan permukiman Kawasan perdagangan Kawasan pemerintahan dan pendidikan Kawasan industri Kawasan pariwisata Kawasan khusus: pelabuhan, rumah susun.

d) Penetapan wilayah studiApabila terdapat sistem eksisting, maka lakukan penanganan seperti pada ketentuan umum dan ketentuan teknis di atas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraikan sasaran wilayah pelayanan dan arah pengembangan kota menurut tata ruang kota yang sudah disetujui. Uraikan komponen-komponen yang ada di dalam wilayah pelayanan saat ini dan proyeksi pada masa mendatang. Plot lokasi badan air penerima yang telah dikunjungi dan alternative jalur pipa transmisi air limbah. Kemudian buatlah batas wilayah meliputi seluruh alternatif sumber dan wilayah yang menjadi kesepakatan dan koordinasi pihak terkait.

e) Penetapan wilayah proyekWilayah proyek merupakan wilayah sistem yang sudah terpilih yang mencakup semua tahapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Cantumkan alternatif terpilih tersebut pada sebuah peta wilayah proyek, dan lengkapi dengan keterangan sistem yang mencakup:a. Lokasi badan air penerimab. Lokasi instalasi pengolahan dan pengembangannya,c. Lokasi pembuangan lumpur dan pengembangannya,d. Wilayah pelayanan dan pengembangannya.

4) Hasil PengkajianHasil pengkajian berupa ketetapan pasti mengenai:a) Badan air penerima dan alternatif jalur transmisi air limbah;b) Batas-batas wilayah pelayanan beserta komponen-komponennya;c) Batas wilayah studi beserta komponen-komponennya;d) Batas wilayah proyek.

2. Survei dan Pengkajian Kualitas Air LimbahSurvei kualitas air limbah dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai alternatif pengolahan air limbah yang dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan masyarakat.a. Ketentuan UmumSurvei kualitas air limbah harus dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:1) Dilaksanakan oleh tenaga ahli bersertifikat dengan pemimpin tim (team leader) berpengalaman dalam bidang air limbah minimal 5 tahun atau menurut peraturan yang berlaku;2) Melaksanakan survei lapangan yang seksama dan terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;3) Membuat laporan tertulis mengenai hasil survei yang memuat:a) Foto lokasi;b) Jenis atau golongan badan air penerima;c) Perkiraan kapasitas badan air;d) Kualitas dan kuantitas air limbah;e) Fungsi saat ini;f) Kajian geologi, hidrologi, geohodrologi, morfologi4) Mengirimkan data dan laporan-laporan tersebut di atas kepada pemberi tugas instansi yang terkait.

b. Ketentuan TeknisDalam pelaksanaan survei lapangan kualitas air limbah yang akan diolah harus dipenuhi ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut:1) Gambar-gambar sketsa lokasi, peta-peta dengan ukuran gambar sesuai ketentuan yang berlaku;2) Badan air penerima harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Kuantitas badan air penerima harus terjamin kontinuitasnya; Kualitas badan air penerima harus memenuhi ketentuan baku mutu air yang berlaku (sesuai dengan golongannya);

c. PeralatanPeralatan yang dipergunakan dalam survey kualitas air limbah disesuaikan dengan SNI 06-2412-1991 tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air.

d. Cara Pengerjaan1) PersiapanDalam persiapan survei kualitas air limbah perlu dilakukan persiapan sebagai berikut:a) Siapkan surat-surat pengantar yang diperlukan dalam pelaksanaan survei lapangan;b) Siapkan formulir lapangan yang digunakan untuk menyusun data yang dibutuhkan agar mempermudah pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. 2) Survei dan Pengkajian Air Permukaan

3. Survei dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaana. Ketentuan UmumKetentuan umum tata cara ini adalah:1) Dilaksanakan oleh tenaga ahli bersertifikat dengan pemimpin tim (team leader) berpengalaman dalam bidang demografi dan ketatakotaan minimal 5 tahun atau menurut peraturan yang berlaku;2) Tersedia surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaaan;3) Tersedia data statistik sampai dengan 10 tahun terakhir yang terdiri dari:a) Statistik penduduk;b) Kepadatan penduduk;c) Persebaran penduduk;d) Migrasi penduduk per tahun;e) Penduduk usia sekolah.4) Tersedia peta-peta yang memperlihatkan kondisi fisik daerah yang di studi;5) Tersedia studi-studi yang ada mengenai ketatakotaan.

b. Ketentuan Teknis1) KependudukanKetentuan teknis untuk tata cara survei dan pengkajian demografi adalah:a) Wilayah sasaran survei harus dikelompokan ke dalam kategori wilayah berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut: Kota: Jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa atau > 200.000 buah rumah. Metropolitan: Jumlah penduduk (500.000-1.000.000) jiwa atau (100.000 200.000) buah rumah. Kota Besar: Jumlah penduduk (100.000 -500.000) jiwa atau (20.000 100.000) buah rumah. Kota Sedang: Jumlah penduduk (10.000-100.000) jiwa atau (2.000 20.000) buah rumah. Kota Kecil Desa: Jumlah penduduk (3.000-10.000) jiwa atau (600 2.000) buah rumah.b) Cari data jumlah penduduk awal perencanaan.c) Tentukan nilai persentase pertambahan penduduk per tahun (r).d) Hitung pertambahan nilai penduduk sampai akhir tahun perencanaan dengan menggunakan salah satu metode arithmatik, geometrik, dan least squre;Pn Po + Ka (Tn To)Namun, metode yang biasa digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Metode Geometrik.e) Rumus-rumus perhitungan proyeksi jumlah penduduk:(1) Metoda ArithmatikPn Po + Ka (Tn To)

Dimana :Pn: Jumlah penduduk pada tahun ke nPo: Jumlah penduduk pada tahun dasarTn: Tahun ke nTo: Tahun dasarKa: Konstanta arithmatikP1: Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke 1P2:Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhirT1: Tahun ke 1 yang diketahuiT2: Tahun ke 2 yang diketahui

(2) Metoda GeomentrikPn = Po (1 + r)nDimana :Pn: Jumlah penduduk pada tahun ke nPo: Jumlah penduduk pada tahun dasarr: Laju pertumbuhan pendudukn: Jumlah interval tahun(3) Metoda Least Square

Dimana :

: Nilai variabel berdasarkan garis regresiX: Variabel independena: Konstantab: Koefisien arah regresi linear

adapun persamaan a dan b adalah sebagai berikut :

Bila koefisien b telah dihitung terlebih dahulu, maka konstanta a dapat ditentukan dengan persamaan lain, yaitu :

Dimana dan masing-masing adalah rata-rata untuk variable Y dan X.

(4) Metoda Trend Logistic

Dimana :Y: Jumlah penduduk pada tahun ke-XX: Jumlah interval tahunk, a&b: Konstanta

f) Untuk menentukan pilihan rumus proyeksi jumlah penduduk yang akan digunakan dengan hasil perhitungan yang paling mendekati kebenaran harus dilakukan analisis dengan menghitung standar deviasi atau koefisien korelasi.g) Rumus sta