pedoman 3r (reduce, reuse, recycle) berbasis masyarakat di kawasan permukiman

7/30/2019 Pedoman 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Berbasis masyarakat di Kawasan Permukiman

1/163

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

BUKU PEDOMAN3R Berbasis Masyarakat

Di Kawasan Permukiman


2/163

Amanat UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP no.16 /2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk melaksanakan program

elah ditindak lanjuti dengan suatu rumusan kebijakan nasional dalam

pengembangan pengelolaan persampahan di Indonesia (Permen PU 21/PRT/M/2006

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Persamapahan).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan persampahan berkaitan dengan keterbatasan

lahan TPA (Tempat Pemrosesan akhir) dan buruknya kinerja TPA diberbagai kota di

Indonesia serta adanya , implementasi

(Pengurangan Sampah Sejak Dari sumbernya) perlu segera dilakukan

secara memadai.

Pelaksanaan stimulant merupakan dukungan nyata

dari Pemerintah (cq. Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum) untuk memban-

tu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui

gerakan pengurangan dan pemanfaatan sampah yang ditargetkan sebesar 20% pada

tahun 2010. Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam pola-pola berbasis

masyarakat, baik masyarakat sebagai penghasil sampah maupun sebagai actor pengel-

ola sampah.

Penyusunan buku Pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman ini

merupakan upaya untuk memberikan informasi dan panduan pelaksanaan pengelolaan

sampah terpadu 3R berbasis masyarakat kepada stakeholders terkait. Buku Pedoman

ini disusun berdasarkan hasil evaluasi best practice yang ada dilapangan dari berbagai

kota di Indonesia, dan terdiri dari beberapa buku, yaitu:

Buku I : Pedoman Umum 3R

Buku II : Pedoman Perencanaan 3R

Buku III : Pedoman Pelaksanaan 3R

Buku IV : Pedoman Monitoring dan Evalusai 3R

Akhirnya kami mengharapkan dukungan semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha

Esa senantiasa memberikan Rahmat Nya bagi sukses program 3R

Jakarta, Februari 2008

Direktur Jenderal Cipta Karya

Ir. Budi Yuwono.


3/163

Pedoman Umum 3 R

Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman



BUKU I


4/163

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3 SASARAN

1.4 PENGERTIAN

2. PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT

2.1 PENDEKATAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASISMASYARAKAT

2.2 PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN

PERMUKIMAN

2.2.1 KONSEPSI PENANGANAN SAMPAH 3R SKALA RUMAH TANGGA

2.2.2 KONSEPSI PENANGANAN SAMPAH 3R SKALA KAWASAN

2.3 PENGELOLAAN SAMPAH 3R BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN

PERMUKIMAN

2.4 ASPEK KEBERLANJUTAN PROGRAM

2.5 PEMBIAYAAN DAN INSENTIF

2.6 DUKUNGAN PERATURAN

3. PROSES PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH 3R BERBASIS MASYARAKAT

DI KAWASAN PERMUKIMAN

4. KESIMPULAN DAN PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 PENUTUP


5/163

2

Mengacu pada Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan terutama yang berkaitan dengan

dengan program unggulan 3R

serta sasaran yang harus dicapai pada tahun 2010 sebesar 20%, pada dasarnya

merupakan tugas berat bagi semua pihak dalam mewujudkan upaya tersebut,

mengingat kondisi yang ada saat ini, baru sekitar kurang dari 3% sampah yang dapatdikurangi atau dimanfaatkan. Namun demikian dengan berbagai gerakan yang ada di

tingkat masyarakat baik melalui peranan tokoh masyarakat, LSM ataupun pemerintah

kota/ kabupaten, telah banyak praktek-praktek unggulan (best practise) 3R yang

cukup sukses dan dapat direplikasikan di tempat lain, sehingga target pengurangan

20% bukan mustahil akan dapat dicapai.

Pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam

pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut lebih ditekankan kepada metoda

pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metoda tersebut lebih

menekankan kepada tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kesadaran

terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk

sampah. Pengurangan sampah dengan metoda 3R berbasis masyarakat lebih

menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah,

atau kawasan seperti RT ataupun RW. Dari pendekatan tersebut, maka didalam

pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat ada dua kegiatan yang

harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan.


6/163

3

Dua kegiatan tersebut adalah (1) proses pengelolaan aliran sampah dari mulai akan

dikeluarkan oleh masyarakat dan (2) proses pemahaman masyarakat dalam

pengelolaan sampah dengan metoda 3R.

Pengurangan sampah dengan program 3R dan replikasi best practise memang bukanhal mudah untuk dilakukan karena akan sangat bergantung pada kemauan masyarakat

dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi

pola pemilah sampah. Untuk itu diperlukan berbagai upaya baik langsung maupun tidak

langsung, seperti antara lain:

Percontohan program 3R

Penyuluhan

Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat

Pendidikan

Sejak Pelita V, Departemen Pekerjaan Umum telah memberikan percontohan program3R skala kawasan yang disebut UDPK (Usaha Daur Ulang dan Produksi Kompos) dan

lebih diintensifkan sejak TA 2007 yaitu dengan menerapkan program

melalui metode 3R ini di 25 provinsi (44 kota/

kabupaten).

Hasil evaluasi terhadap pendekatan yang pernah dilakukan dengan metode UDPK,

dianggap kurang berhasil karena masih bersifat orientasi proyek. Sedangkan

pendekatan 3R yang baru adalah menggunakan pendekatan partisipatif,

pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat yang cukup intens sehingga

diharapkan dapat lebih berhasil. Selanjutnya, kegiatan pengurangan sampah sejak dari

sumbernya akan dilakukan dengan mengedepankan pengelolaan sampah terpadu

berbasis masyarakat secara lebih memadai dan diharapkan dapat menjadi gerakan

moral nasional.


7/163

4

Dalam rangka memudahkan berbagai pihak untuk melaksanakan program

pengurangan sampah tersebut, disusunlah suatu

untuk skala rumah tangga dan skala kawasan

Maksud dari diterbitkannya Buku I Pedoman Umum dalam penyelenggaraan

pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat adalah membantu para

pelaksana di lapangan yang akan melakukan kegiatan pengurangan sampah sejak dari

sumbernya untuk memahami pola pendekatan berbasis masyarakat

Sedangkan tujuan dari diterbitkannya Buku I Pedoman Umum dalam penyelenggaraan

pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat adalah:

Memberikan penjelasan secara mendalam mengenali rencana pelaksanaan

kegiatan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat

Meningkatkan upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan metode

yang praktis dan telah dilaksanakan dalam best practise

Sasaran yang ingin dicapai dalam pedoman ini adalah tersedianya panduan

pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di


8/163

5

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang

berbentuk padat.

, yaitu memiliki sifat mudah terurai secara alami contohnya : daun,

sayuran, dan buah serta sampah sisa makanan.

, yaitu sampah yang sulit dan tidak bisa terurai secara alami meli-

puti: plastik, kaca, besi, sebagian jenis kertas dan lainnya.

adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau

jumlahnya memerlukan penanganan khusus.

adalah tempat awal/pertama dimana sampah timbul

adalah setiap orang yang menghasilkan timbulan sampah.

adalah konsep penanganan sampah dengan cara Reduce

(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (Mendaur ulang) sampah

mulai dari sumbernya.

adalah proses pengolahan sampah menjadi kompos

Upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendi-

rikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki atas da-

sar prakarsa dan kreativitas

yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Pengelolaan persampahan

adalah dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah.


9/163

6

adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

adalah tempat dilaksanakannya kegiatan

mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan

pemrosesan akhir sampah.

akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media

lingkungan secara aman.

adalah jumlah sampah yang dihasilkan perorang perhari dalam satu-

an volume maupun berat

adalah upaya mengurangi volume sampah

adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untukkegiatan lain yang bermanfaat.

adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat

Suatu rencana yang dibuat oleh masyarakat sebagai

anggota Tim Kerja Masyarakat (TKM) bersama pengurus TKM sebagai wadah untuk

menampung aspirasi dari masyarakat desa / kampung atas kegiatan 3R

Kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh

sebuah program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang

telah dirumuskan bersama atau direncanakan

Adalah Pelaku yang membantu, mendorong dan mengarahkan kegiatan

dilapangan, dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam panduan

sehingga dapat membantu kelompok yang bekerjasama.


10/163

7

adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan

kepada masyarakat oleh pemerintah daerah.

adalah alat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos

Forum musyawarah, tempat masyarakat

menyampaikan aspirasi

Adalah upaya pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana

dan sarana secara optimal oleh masyarakat pengguna dengan pembinaan pemerintah

daerah secara berkesinambungan.

adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan

keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang

pengelolaan sampah.


11/163

8

Konsep 3R adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi disemua

tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang

berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimisasi limbah dengan mendorongbarang yang dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi

(biodegradable), dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan 3R tidak hanya menyangkut aspek teknis semata, namun jauh lebih

penting menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan

pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Prinsip pertama Reduce adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi dan

mencegah timbulan sampah. Prinsip kedua Reuse adalah kegiatan penggunaan

kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. Prinsip ketiga

Recycle adalah kegiatan mengelola sampah untuk dijadikan produk baru.

Untuk mewujudkan konsep 3R diatas, salah satu cara penerapannya adalah melalui

pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat, yang diarahkan kepada daur-

ulang sampah (recycle). Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah

sejak dari sumbernya, karena adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai

bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan

industri seperti plastik, kertas, logam, gelas, dan lain-lain.


12/163

9

Sesuai dengan Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang

, diperlukan suatu perubahan paradigma

yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yaitu dengan

melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum akhirnya sampah dibuang

ke TPA (target 20% pada tahun 2010).

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di

lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap

sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif,

yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/

efisien dan sedikit sampah. Namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk

merubah perilaku tersebut.

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa

melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali

botol bekas minuman untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill dan lain-lain.

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan

lain setelah melalui proses pengolahan, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain

lap, keset kaki, dsb atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak

kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi

bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-

lain.


13/163

10

Untuk menerapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di kawa-

san permukiman, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Komposisi dan karakteristik sampah, untuk memperkirakan jumlah sampah

yang dapat dikurangi dan dimanfaatkan

Karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk

mengidentifikasi sumber sampah dan pola penanganan sampah

3R yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat

Metode penanganan sampah 3R, untuk mendapatkan formula teknis dan

prasarana dan sarana 3R yang tepat dengan kondisi masyarakat setempat.

Proses pemberdayaan masyarakat, untuk menyiapkan masyarakat dalam

perubahan pola penanganan sampah dari proses konvensional kumpul -

angkut-buang menjadi pola 3R.

Misalnya: penghijauan dulu kebersihan buang sampah di tempatnya

pemilahan daur ulang.

Uji coba pengelolaan, sebagai ajang pelatihan bagi masyarakat dalam

melaksanakan berbagai metode 3R.

Keberlanjutan pengelolaan, untuk menjamin kesinambungan proses

pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.


14/163

11

Minimisasi sampah hendaknya dilakukan sejak sampah belum terbentuk

yaitu dengan menghemat penggunaan bahan, membatasi konsumsi sesuai

kebutuhan, memilih bahan yang mengandung sedikit sampah, dsb

Upaya memanfaatkan sampah dilakukan dengan menggunakan kembali

sampah sesuai fungsinya seperti halnya pada penggunaan botol minuman

atau kemasan lainnya.

Upaya mendaur ulang sampah dapat

dilakukan dengan memilah sampah

menurut jenisnya baik yang memiliki

nilai ekonomi sebagai material daur

ulang (kertas, plastik, gelas/ logam, dll)

maupun

(baterai, lampu neon, kaleng sisa insek-

tisida dll) dan sampah kemasan

(bungkus mie instan, plastik kemasan

minyak, dll)

Pengomposan sampah diharapkan dapat diterapkan di sumber (rumah

tangga, kantor, sekolah, dll) yang akan secara signifikan megurangi sam-

pah pada tahap berikutnya.


15/163

12

Penanganan sampah hendaknya tidak lagi hanya bertumpu pada aktivitas

pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah.

Penanganan sampah skala rumah tangga diharapkan dapat menerapkan upaya

minimisasi yaitu dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali , dan mendaur

ulang sampah yang dihasilkan.

Gambar 1. Penanganan Sampah 3R di Sumber

RUMAHTANGGA

ORGANIKBAHAN

KOMPOS

ORGANIKRESIDU

B3

NONORGANIK

KERAJINANTANGAN

NONORGANIKRESIDU

KOMPOSTER KOMPOS

SAMPAHCAMPUR

TPST

KOMPOS

MATERI DAURULANG

RESIDU

PENANGANANB3 LANJUTAB

LAPAK

TPA

GEROBAK/MOTOR 3R

SKALA SUMBER SKALA KAWASAN


16/163

13

Skenario pemilahan sampah non organik di kawasan permukiman perlu

dilakukan, yaitu dengan cara memisahkan sampah kertas, plastik dan

logam/kaca di masing-masing sumber dengan cara sederhana dan mudah

dilakukan oleh masyarakat, misal menggunakan kantong plastik besar atau

karung kecil.

Khusus untuk sampah B3 rumah tangga, diperlukan wadah khusus yang

pengumpulannya dapat dilakukan sebulan sekali atau sesuai kebutuhan

Hasil pemilahan sampah di sumber pada umumnya mempunyai kualitas

yang lebih baik dibandingkan apabila pemilahan sampah dilakukan di TPA.


17/163

14

Dibedakan antara sampah organik dari kebun (daun-daunan) dan

sampah organik dari dapur (nasi, daging, dst.)

Skenario pembuatan kompos secara individu

disumber harus dilakukan dengan cara

sederhana dan dapat mengacu pada best

practice yang telah ada, misal seperti yang

dilakukan di Sukunan Sleman DIY , Surabaya

atau wilayah lainnya.

Pembuatan kompos di sumber dapat dilakukan misalnya di Banjarsari dan

di Rawajati dengan (hanya dapat dilakukan untuk daerah

yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah),

atau metode lain sebagai composter.

Dengan composter gentong (alasnya dilubangi dan

diisi kerikil serta sekam), merupakan cara sederhana

karena seluruh sampah organik dapat dimasukkan

dalam gentong).

Dengan Bin Takakura (keranjang yang dilapisi kertas

karton, sekam padi dan kompos matang), memerlukan

sedikit kesabaran karena dibutuhkan sampah organik

terseleksi dan pencacahan untuk mempercepat proses

pematangan kompos. Composter Takakura dapat

tempatkan di dalam rumah (tidak menimbulkan bau)

Produk kompos dapat digunakan untuk program penghijauan dan

penanaman bibit


18/163

15

Daur ulang di sumber dilakukan mulai dengan melakukan pemilahan sampah,

sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana agar mudah dilakukan oleh

masyarakat. Pemilahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah

menjadi sampah basah (organik) dan sampah kering (non organik) atau

langsung menjadi beberapa jenis (sampah organik, kertas, plastik, kaleng,

sampah B3 rumah tangga).

RUMAH

TANGGA

ORGANIK

BAHAN

KOMPOS

ORGANIKRESIDU

B3

NON

ORGANIK

KERAJINAN

TANGAN

NON

ORGANIK

RESIDU

KOMPOSTER KOMPOS

SAMPAH

CAMPUR

TPST

KOMPOS

MATERI DAUR

ULANG

RESIDU

PENANGANAN

B3 LANJUTAB

LAPAK

TPA

GEROBAK/

MOTOR 3R



19/163

16

Perlu dibedakan tipe kawasan seperti kawasan komplek perumahan baru

(cakupan pelayanan 1000 2000 unit rumah), kawasan perumahan

teratur/ non komplek (cakupan pelayanan 1 RW) dan kawasanperumahan tidak teratur/kumuh atau perumahan di bantaran sungai

Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan

volume sampah.

Diperlukan keterpaduan operasional pengelolaan sampah mulai dari

sumber, pihak penerima bahan daur ulang (lapak) dan pengangkutan

residu ke TPA

Diperlukan area kerja pengelolaan sampah terpadu skala kawasan yangdisebut TPST (tempat pengolahan sampah terpadu)

Kegiatan pengelolaan sampah di TPST meliputi pemilahan sampah,

pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang, dll

Pemisahan sampah di TPST dilakukan untuk beberapa jenis sampah

seperti sampah B3 Rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai

dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan

sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai

bahan baku kompos)

Pembuatan kompos di TPST dilakukan dengan metode Open Windrow

Incinerator skala kecil tidak direkomendasikan karena incinerator kecil

hanya direkomendasikan untuk sampah rumah sakit dan sampah khusus.


20/163

17

Metode pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individ-

ual (door to door) maupun komunal (masyarakat membawasendiri sampahnya ke Wadah / Bin Komunal yang sudah diten-

tukan)

Peralatan pengumpulan sampah di kawasan perumahan

baru (cakupan luas dan jalan lebar) dapat dilakukan dengan

menggunakan motor sampah (kapasitas 1,2 m3), sedangkan

untuk kawasan perumahan non komplek dan perumahan

kumuh/bantaran sungai cukup dilakukan dengan

menggunakan gerobak (1 m3).

Jadual pengumpulan sampah non organik terpilah seperti kertas, plastik, logam/

kaca dapat dilakukan seminggu sekali, sedangkan untuk sampah yang masih

tercampur harus dilakukan minimal seminggu 2 kali.

Motor/Gerobak sampah yang mengumpulkan sampah terpilah dapat dimodifikasi

dengan sekat atau dilengkapi karung-karung besar (3 unit atau sesuai dengan

jenis sampah).


21/163

18

Luas TPST bervariasi, tergantung kapasitas pelayanan dan tipe kawasan.

Untuk kawasan perumahan baru (cakupan pelayanan 2000 rumah)

diperlukan TPST dengan luas 1000 m. Sedangkan untuk cakupan

pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan TPST dengan luas 200 500

m

TPST dengan luas 1000 m dapat menampung sampah dengan atau tanpa

proses pemilahan sampah di sumber.

TPST dengan luas < 500 m hanya dapat menampung sampah dalam

keadaan terpilah (50%) dan sampah campur 50 %.

TPST dengan luas < 200 m sebaiknya hanya menampung sampah

tercampur 20 %, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80 %.

Fasilitas TPST meliputi wadah komunal,

areal pemilahan dan areal composting

dan juga dilengkapi dengan fasilitas

penunjang lain seperti saluran drainase,

air bersih, listrik, barier (pagar tanaman

hidup) dan gudang penyimpan bahan

daur ulang maupun produk kompos

serta biodigester(opsional)


22/163

19

Sampah yang didaur ulang minimal adalah kertas, plastik dan logam yang

memiliki nilai ekonomi tinggi dan untuk mendapatkan kualitas bahan daur

ulang yang baik, pemilahan sebaiknya dilakukan sejak di sumber.

Pemasaran produk daur ulang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan

pihak lapak atau langsung dengan industri pemakai.

Daur ulang sampah B3 Rumah tangga (terutama batu baterei dan lampu

neon) dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pe-

rundangan yang berlaku (PP 18 / 1999 tentang pengelolaan sampah B3).

Daur ulang kemasan plastik (air mineral, minuman dalam kemasan, mie in-

stan dll) sebaiknya dimanfaatkan untuk barang-barang kerajinan atau bahan

baku lain.

Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos adalah sampah

dapur (terseleksi) dan daun-daun potongan tanaman.

Metode pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai cara

antara lain dengan open windrow.

Perlu dilakukan analisa kualitas terhadap produk kompos secara acak

dengan parameter antara lain warna, C/N rasio, kadar N,P,K dan logamberat.

Pemasaran produk kompos dapat bekerja sama dengan pihak Koperasi

dan Dinas (Kebersihan, Pertamanan, Pertanian dll)


23/163

20

Untuk melaksanakan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, diperlukankegiatan pemberdayaan secara terprogram, terpadu, dan berkelanjutan sehingga

dapat dicapai perubahan perilaku masyarakat dalam program 3R. Proses pem-

berdayaan masyarakat meliputi antara lain sosialisasi /penyuluhan, pelatihan,

percontohan, pengembangan kegiatan dan lain-lain.

Aspek keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat merupakan

hal yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses pengelolaan yang

sudah terbina. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa aspek keberlanjutanadalah sebagai berikut:

Adanya lembaga kelompok masyarakat sebagai organisasi pengelola yang tidak

formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi masyarakat

Adanya dukungan peraturan setingkat kelurahan untuk pelaksanaan pengelolaan

sampah berbasis masyarakat

Adanya dana untuk operasional pengelolaan maupun biaya pemeliharaan atau

investasi penambahan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan. Danatersebut dapat berasal dari iuran masyarakat serta hasil penjualan kompos atau

material daur ulang dengan cash flowdiketahui bersama secara transparan


24/163

21

Adanya dukungan teknologi ramah lingkungan dan tersedianya prasarana dan

sarana persampahan skala kawasan sesuai kebutuhan masyarakat

Adanya peran aktif masyarakat untuk melaksanakan program 3R terutama yang

berkaitan dengan perubahan perilaku dan budaya memilah sampah sejak dari

sumbernya.

Adanya dukungan dari instansi pengelola sampah tingkat perkotaan untuk

pengangkutan residu, penyerapan produk kompos dan material daur ulang serta

sesuai ketentuan yang berlaku

Adanya pola monitoring dan evaluasi dari instansi terkait baik ditingkat ke-

lurahan, kecamatan, kota/kabupaten bahkan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu

provinsi dan pemerintah pusat. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan

sebagai bahan masukan bagi proses replikasi atau pengembangan yang diper-

lukan serta pendataan yang lebih akurat untuk mengetahui hasil pencapaian pro-

gram 3R secara nasional


25/163

22

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah

terpadu berbasis masyarakat, meliputi:

Kebutuhan biaya investasi pembelian prasarana dan sarana

Kebutuhan biaya operasi pengumpulan sampah dan operasional TPST dan

pemeliharaan prasarana/sarana

Perhitungan iuran warga/bulan yang besarnya dimusyawarahkan, sebaiknya

dapat memenuhi kebutuhan biayan investasi dan operasional.

Perhitungan biaya hasil penjualan kompos dan produk daur ulang yang

digunakan untuk kepentingan sosial warga atau untuk meningkatkan kualitaslingkungan permukiman

Insentif yang didapat adalah berupa hasil penjualan material daur ulang dan

produk kompos serta penjualan bibit tanaman

Untuk pelaksanan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, perlu

didukung peraturan baik secara formal maupun non formal. Peraturan tersebut meli-

puti :

Ketentuan organisasi pengelola

Tata laksana kerja

Ketentuan teknis pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat


26/163

23

Proses pendekatan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat dikawasan

permukiman secara garis besar dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tahap 5

(Bulan

Oktober)

PERSIAPAN

SELEKSI KOTA/KABUPATEN

SELEKSI LOKASI

SELEKSIFASILITATOR

SURVAI LAPANGAN(SAMPAH DAN

SOSIAL)

PEMILIHAN METODADAN TEKNOLOGI 3R

PENYIAPANMASYARAKAT

PENYUSUNANRENCANA KERJA

MASYARAKAT

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 3R

Sosialisasi 3R Verifikasi Teknologi

Pengolahan Pemilihan Lokasi TPST (utk

kawasan) Pembentukan Kelompok

Swadaya Masyarakat

PELAKSANAANPENGELOLAAN SAMPAH 3R

BERBASIS MASYARAKAT

MONITORING DANEVALUASI

PENDAMPINGAN

PERENCANAAN SISTEMPENGELOLAAN SAMPAH

3R BERBASIS

MASYARAKAT

Aspek Tekn isOperasional

AspekKelembagaan

AspekPengaturan

AspekPendanaan

Aspek PeranSertaMasyarakat

PROSES PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R

KEBERLANJUTANPROGRAM

PENGEMBANGANDAN REPLIKASI

Tahap 1

( Bulan Februari)

Tahap 6

(Bulan

Desember)

Tahap 2

( Bulan Maret)

Tahap 3

(Bulan

April)

Tahap 7

Tahap 4

(Bulan Mei)

DED DAN RABSATKER


27/163

24

Dalam pelaksanaannya, maka seperti pelaksanaan kegiatan pada umumnya dilakukan

dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah 3R

berbasis masyarakat secara umum sebagai berikut:

Tahap ini meliputi kegiatan:

Persiapan yang meliputi sosialisasi pengelolaan sampah dengan metoda 3R

kepada seluruh pemangku kepentingan tingkat pusat.

Sosialisasi ini bertujuan menyatukan persepsi terhadap permasalahan sampah

secara umum serta visi untuk beberapa tahun kedepan.

Sosialisasi dilakukan dengan kegiatan seminar atau workshop yang dihadiri oleh

pengambil keputusan tingkat pusat.


Seleksi kota/kabupaten yang akan melaksanakan pengelolaan sampah 3R

berbasis masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh kota/kabupaten yang

berminat dengan disertai komitmen yang jelas dari pimpinan daerah.

Seleksi kota/kabupaten ini dilakukan karena dua alasan yaitu:

Anggaran penyelenggaraan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat

seluruhnya atau sebagian berasal dari pusat

Diperlukan komitmen yang jelas dan tegas karena pengelolaan sampah 3R

berbasis masyarakat kemungkinan akan melibatkan beberapa institusi daerah

terkait dan diharapkan program dapat berkelanjutan serta berkembang.

Seleksi kota /kabupaten dilakukan dengan workshop yang sifatnya regional yang

dihadiri oleh perwakilan kota/kabupaten dalam regional tersebut.

Tujuan dari workshop ini adalah mengumpulkan kota yang berminat dan seleksi

dilakukan jika anggaran hanya diperuntukkan tidak untuk semua kota yang ada

dalam region tersebut.


28/163

25


Seleksi lokasi dilakukan hanya pada kota terpilih.

Tahap awal dari seleksi kota ini adalah memperoleh daftar panjang dari lokasi yang

sesuai kriteria pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat. Untuk memperoleh daftar pendek calon lokasi maka dilakukan tapisan awal dengan

memilih lokasi yang paling memenuhi kriteria pengelolaan 3R berbasis masyarakat.

Calon lokasi pada daftar pendek tersebut akan mengajukan proposal yang diikuti

dengan presentasi.

Dapat juga dilakukan survey cepat (Rapid Participatory Assessment) yang dilakukan

oleh masyarakat yang berminat dengan mempresentasikan kepada pemangku

kepentingan pada tingkat kampung.

4.

Tahap ini meliputi kegiatan: Pemilihan fasilitator. Keberadaan fasilitator sangat diperlukan dalam pelaksanaan

pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.

Fasilitator bertugas menggalang masyarakat yang berminat melaksanakan pengelolaan

sampah 3R, bersama-sama mencari metoda penyelesaian masalah sampah, menggali

keinginan masyarakat, dan memberikan pelatihan serta pendampingan dalam

pelaksanaan pengelolaan sampah 3R.

Fasilitator dipilih sesuai kapabilitas dan tingkat pemahamannya terhadap lingkungan

umumnya dan sampah khususnya.

Fasilitaor direkrut dan digaji oleh penyelenggara program pengelolaan sampah berbasis

masyarakat 3R. Penyiapan masyarakat dengan terpilihnya lokasi dan fasilitator, maka program

sosialisasi yang lebih intens dapat dilakukan dalam beberapa serial pertemuan yang

digalang oleh fasilitator dengan dibantu beberapa tenaga ahli lepas.

Pemilihan lokasi TPST untuk pengelolaan skala kawasan ataupun metoda pengolahan

sampah di rumah tangga ditentukan pada tahapan ini.

Kegiatan selanjutnya adalah survay lapangan baik dari komposisi dan timbulan

sampah serta sosial masyarakatnya.


29/163

26

Survey ini dilakukan dalam mencari data dasar untuk pemilihan teknologi, program

penyuluhan, serta sebagai tolok ukur kinerja pembanding keberhasilan dari program

yang akan dilaksanakan.


Pembuatan DED dan RAB yang dilakukan oleh KSM dan Fasilitator kemudian

diserahkan kepada Satker untuk kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana 3R yang

dilakukan dengan sistem Tender yang terbuka.

Pembangunan ataupun pelaksanaan operasi pengelolaan sampah 3R dilakukan

setelah masyarakat secara bulat menerima metoda yang akan dilakukan serta lokasi

dimana TPST akan dibangun.

Proses pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sehingga

penolakan akibat sindrom NYMBY (Not in My Backyard) dapat ditekan seminim

mungkin.

6.


Pelaksanaan pengelolaan sampah 3R yang dapat dilakukan sekaligus atau bertahap

sesuai dengan kesiapan masyarakat dan pendanaan.

Kegiatan pelaksanaan program didampingi oleh fasilitator dengan konsultan daerah

jika ada.

Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat

meliputi pengumpulan informasi, seperti pengukuran atau pengamat


30/163

27

Kegiatan pemantauan dan pengukuran bermanfaat dalam suatu manajemen pengelolaan

seperti :

Menelusuri tahapan kemajuan dalam memenuhi perencanaan awal, mencapai tujuan

dan sasaran serta perbaikan berkelanjutan;

Mengembangkan informasi untuk mengidentifikasikan aspek dalam pengelolaan

sampah 3R yang penting;

Memantau pelaksanaan pengolahan sampah secara 3R sesuai dengan tujuan dan

sasaran;

Menyediakan data untuk mendukung atau mengevaluasi pengendalian operasional;

Menyediakan data untuk mengevaluasi kinerja organisasi;

Menyediakan data untuk mengevaluasi kinerja sistem manajemen persampahan

secara umum dan penyelenggaraan program 3R secara khusus.

Tahap ini meliputi kegiatan: Keberlanjutan program dilaksanakan dengan salah satunya replikasi dan pengembangan.

Pertemuan-pertemuan warga masih tetap dilakukan untuk membentuk komunitas yang

lebih memahami perlunya mengurangi sampah di sumbernya.

Dilakukan penguatan kapasitas pada seluruh pemangku kepentingan pada lokasi yang

sedang melakukan kegiatan pengelolaan sampah 3R terpadu sehingga pengembangan

lebih mudah dilakukan.

Pada pelaksanaan program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat diperlukan

panduan yang dapat memberi arahan kepada para pengelola di daerah. Pedoman tersebut

meliputi tahapan pelaksanaan seperti diatas yang tersusun dalam aspek perencanaannya,aspek pelaksanaannya, dan aspek monitoring dan evaluasi.


31/163

28

1. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui masyarakat melalui meto-

de Reduce, Reuse, Recycle (3R) mulai saat ini sebaiknya sudah diterapkan karena

program ini berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional pengembangan penge-

lolaan persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sam-

pah sejak dari sumbernya.

2. Proses pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat harus mengikuti

7 tahapan kegiatan sebagai berikut:

Tahap pertama ( Persiapan)

Tahap Kedua (Seleksi kabupaten/kota)

Tahap Ketiga (Seleksi Lokasi)

Tahap Keempat (Penyiapan Masyarakat, Survey lapangan,Pemilihan Teknologi,

Penyusunan RKM)

Tahap Relima ( Pembuatan DED & RAB, Pengadaan Sarana & Prasarana 3R)

Tahap Keenam ( Pelaksanaan pengelolaan sampah 3R dan Monev)

Tahap Ketujuh (Keberlanjutan program dan replikasi).

Buku 1 (satu) ini adalah pedoman umum yang akan dijelaskan lebih lanjut di buku 2 (dua)

tentang pedoman perencanaan, buku 3 (tiga) tentang pedoman pelaksanaan dan buku 4

(empat) tentang pedoman monitoring evaluasi dan pengembangan


32/163

Pedoman Perencanaan 3 R




BUKU II


33/163

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


1.3 SASARAN

2 PERENCANAAN PENEGLOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS

MASYARAKAT DI PERMUKIMAN

2.1 PENDAHULUAN

2.2 SELEKSI KOTA/KABUPATEN

2.3 SELEKSI LOKASI

2.3.1 KRITERIA UMUM

2.3.2 KRITERIA FISIK LINGKUNGAN

2.3.4 KRITERIA SOSIAL EKONOMI2.4 PENYIAPAN MASYARAKAT

2.4.1 PEMILIHAN FASILITATOR

2.4.2 PENELITIAN SOSIAL

2.4.3 PENELITIAN KOMPOSISI DAN TIMBULAN

2.5 PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS

MASYARAKAT

2.6 PEMILIHAN TEKNOLOGI

2.6.1 TEKNOLOGI PEWADAHAN

2.6.2 TEKNOLOGI PENGOMPOSAN DENGAN KOMPOSTER

2.6.3 TEKNOLOGI DAUR ULANG SAMPAH NON ORGANIK SKALA RT

2.6.4 TEKNOLOGI PENGUMPULAN SAMPAH

2.6.5 TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH SKALA KAWASAN


34/163

2.7 PERANCANGAN MODUL PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS

MASYARAKAT

2.7.1 MODUL PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKATSKALA RUMAH TANGGA 1000 JIWA (3R-1000 RUMAH TANGGA)

2.7.2 MODUL PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT

SKALA KAWASAN 1000 JIWA (3R-1000 KAWASAN)

2.8 PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT

2.8.1 KELEMBAGAAN

2.8.2 PENGOPERASIAN TPST

2.8.3 PEMBIAYAAN

2.8.4 PENGATURAN

3. PENUTUP


35/163

Perencanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan langkah

awal dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan ini merupakan dasar dalam

pengelolaan sampah baik skala individual maupun skala kawasan. Untuk itu perlu

disusun suatu pedoman perencaaan. Pedoman perencanaan ini meliputi seleksi

kota/kabupaten, seleksi lokasi, survey lapangan, analisa, pemilihan teknologi,

pemilihan fasilitator, penyusunan rencana kerja, penyusunan peraturan,

kelembagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat. Selain itu, pedoman

perencanaan ini meliputi juga pedoman perencanaan pembangunan, operasi dan

pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan dan replikasi.

Maksud diterbitkannya pedoman perencaraan 3R sampah berbasis masyarakat ini

adalah untuk membantu pelaku di lapangan yang akan melakukan kegiatan

perencanaan pengurangan sampah untuk skala rumah tangga maupun skala

kawasan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang tahapan

perencanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.:


36/163

Tersedianya pedoman perencanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat

meliputi pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala kawasan.


37/163

Pendekatan perencanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat mengacu

pada proses pelaksanaan secara umum seperti telah diuraikan pada Buku Pedoman I.

Tahap 5

(Bulan

Oktober)

PERSIAPAN

SELEKSI KOTA/

KABUPATEN

SELEKSI LOKASI

SELEKSIFASILITATOR

SURVAI LAPANGAN

(SAMPAH DAN

SOSIAL)

PEMILIHAN METODA

DAN TEKNOLOGI 3R

PENYIAPAN

MASYARAKAT

PENYUSUNAN

RENCANA KERJAMASYARAKAT


Sosialisasi 3R

Verifikasi TeknologiPengolahan

Pemilihan Lokasi TPST (utk

kawasan)

Pembentukan Kelompok

Swadaya Masyarakat

PENDAMPINGAN

PERENCANAAN SISTEM

PENGELOLAAN SAMPAH3R BERBASIS

MASYARAKAT

Aspek Teknis

Operasional

Aspek

Kelembagaan

Aspek

Pengaturan

Aspek

Pendanaan

Aspek Peran

SertaMasyarakat

PROSES PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R

Tahap 1

( Bulan Februari)

Tahap 2

( Bulan Maret)

Tahap 3

(Bulan

April)

Tahap 4

(Bulan Mei)

DED DAN RABSATKER


38/163

Tahapan seleksi Kota/Kabupaten merupakan tahap ke 2 setelah dilakukan sosialisasi ten-tang pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat kepada seluruh provinsi, instan-

si terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Seleksi Kota/Kabupaten dilaksanakan pada

setiap provinsi di Indonesia. Pada perencanaan seleksi Kota/Kabupaten maka diperlukan

kriteria sebagai berikut :

Walikota / Bupati atau Pejabat yang berwenang berminat untuk implementasi

penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat

dengan membuat surat minat yang ditujukan kepada Departemen Pekerjaan Umumdilengkapi dengan persetujuan alokasi lahan TPST sesuai dengan Tata Ruang.

Memiliki Dinas atau UPT yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan sebagai

Dinas penanggung jawab.

Sebaiknya sudah pernah melakukan kegiatan berbasis masyarakat.

Bersedia kontribusi in cash untuk biaya fisik ; dan in kind yaitu sarana kantor dan staf

dinas penanggungjawab sebagai fasilitator.

Kesiapan Dinas Penanggung jawab untuk bekerjasama dengan Tenaga Fasilitator

Diutamakan kota / kabupaten yang mempunyai pengalaman 3R sebelumnya.

Dalam perencanaan pemilihan Kota/Kabupaten, maka dapat digunakan metode scoring

seperti berikut :


39/163

Kota/Kabupaten dengan total score tertinggi yang akan masuk dalam daftar pendek untuk

tapisan berikutnya.

KRITERIA SCOREWalikota / Bupati atau Pejabat yang berwenang berminat untuk

implementasi penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sampah

terpadu 3R berbasis masyarakat dengan membuat surat minat yang

ditujukan kepada Departemen Pekerjaan Umum.

5

Memiliki Dinas atau UPT yang bertanggung jawab dalam bidang

kebersihan sebagai Dinas penanggung jawab.

5

Sebaiknya sudah pernah melakukan kegiatan berbasis masyarakat. 5

Bersedia kontribusi in cash untuk biaya fisik ; dan in kind yaitu sarana

kantor dan staf dinas penanggungjawab sebagai fasilitator.

5

Kesiapan Dinas Penanggung jawab untuk bekerjasama dengan Tenaga

Fasilitator Diutamakan kota / kabupaten yang mempunyai pengalaman

3R sebelumnya.

5

TOTAL SCORE 20


40/163

Seleksi lokasi dilaksanakan setelah terpilihnya kota/kabupaten yang berniat akan

melaksanakan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat. Untuk memperoleh

daftar alternatip lokasi, maka Satuan Kerja PU dan Dinas Terkait melaksanakan sosialisasi

kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah di

wilayahnya. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah berupa daftar panjang dari

lokasi yang berminat untuk menerapkan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis

masyarakat. Untuk memilih lokasi yang tepat maka digunakan kriteria sebagai berikut :

Batasan administrasi lahan TPST dalam batas administrasi yang sama dengan area

pelayanan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat.

Status kepemilikan lahan milik pemerintah atau lainnya dengan surat pernyataan

bersedia digunakan untuk prasarana dan sarana pengelolaan sampah terpadu 3R

berbasis masyarakat. Ukuran lahan antara 750 1000 m2

Mempunyai program lingkungan berbasis masyarakat.

Masalah sampah sudah mulai mengganggu masyarakat.


41/163

Permukaan air tanah di TPST >10 m Lahan yang diusulkan memang telah di manfaatkan/ difungsikan sebagai lokasi TPS

Sampah.

Berada didalam area yang memang direncanakan diperuntukkan sebagai lokasi TPS

Sampah atau Rencana pemanfaatan rendah untuk fasilitas umum / taman.

Bebas banjir.

Berada di lahan datar.

Jalan keluar/masuk menuju dan dari TPST datar dengan kondisi baik dan lebar jalan

yang cukup untuk mobilisasi keluar/masuk motor/gerobak sampah.

Jarak lokasi ke permukiman lebih dari 200 m dari permukiman.

Terletak 500 m dari jalan raya

Berdampak minimal terhadap tata guna lahan.

Terdapat zona penyangga dan kegiatan operasionalnya tidak terlihat dari luar.

Cakupan pelayanan mendekati 1000 KK.

Ada tokoh masyarakat yang disegani dan mempunyai wawasan lingkungan yang kuat.

Penerimaan masyarakat untuk melaksanakan program 3R merupakan kesadaran

masyarakat secara spontan.

Masyarakat bersedia membayar retribusi pengolahan sampah.

Sudah memiliki kelompok aktif di masyarakat seperi PKK, Forum-forum kepedulian

terhadap lingkungan, karang taruna, remaja mesjid, club jantung sehat, club manula,

pengelola kebersihan/sampah, dll


42/163

Dalam tapisan awal untuk memperoleh daftar pendek dari lokasi yang akan digunakan

untuk pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat dapat digunakan metode

scoring seperi berikut :

25

Batasan administrasi lahan TPST dalam batas administrasi yang sama

dengan area pelayanan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis

masyarakat. 5

Status kepemilikan lahan milik pemerintah atau lainnya dengan surat

pernyataan bersedia digunakan untuk prasarana dan sarana

pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat.

5

Ukuran lahan antara 500 1000 m2 5

Mempunyai program lingkungan berbasis masyarakat. 5

Masalah sampah sudah mulai mengganggu masyarakat 5


43/163

KRITERIA SCORE

50 Permukaan air tanah di TPST >10 m 5 Lahan yang diusulkan memang telah di manfaatkan/ difungsikan

sebagai lokasi TPS Sampah. 5 Berada didalam area yang memang direncanakan diperuntukkan

sebagai lokasi TPS Sampah atau Rencana pemanfaatan rendah untuk

fasilitas umum / taman. 5 Bebas banjir. 5 Berada di lahan datar. 5

Jalan keluar/masuk menuju dan dari TPST datar dengan kondisi baikdan lebar jalan yang cukup untuk mobilisasi keluar/masuk motor/

gerobak sampah5

Jarak lokasi TPST 500 m ke permukiman 5 Berdampak minimal terhadap tata guna lahan 5 Terdapat zona penyangga dan kegiatan operasionalnya tidak terlihat

dari luar. 5


44/163

25 Cakupan pelayanan mendekati 1000 KK.

5 Ada tokoh masyarakat yang disegani dan mempunyai wawasan

lingkungan yang kuat. 5 Penerimaan masyarakat untuk melaksanakan program 3R merupakan

kesadaran masyarakat secara spontan. 5

Masyarakat bersedia membayar retribusi pengolahan sampah. 5

Sudah memiliki kelompok aktif di masyarakat seperi PKK, Forum-forum

kepedulian terhadap lingkungan, karang taruna, remaja mesjid, club

jantung sehat, club manula, pengelola kebersihan/sampah, dll

5

TOTAL SCORE 100

KRITERIA SCORE


45/163

Penyiapan masyarakat dilakukan setelah lokasi untuk pelaksanaan pengelolaan sampahterpadu 3R terpilih. Penyiapan masyarakat merupakan langkah cukup penting bagi keber-

lanjutan program pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat karena dari tahap

ini diharapkan akan dihasilkan fasilitator, Kelompok Kerja Mayarakat, pemilihan metoda

atau teknologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R,

lokasi, dan Rencana Kerja Masyarakat.

Pada perencanaan penyiapan masyarakat maka ada beberapa tahap yang perlu dilakukan

yaitu :

Pemilihan fasilitator

Penelitian sosial

Penelitian komposisi dan timbulan sampah

Sosialisasi pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis msyarakat melalui Focal Group

Discussion (FGD) untuk memperoleh kesepakatan dalam :

Pemilihan metoda atau teknologi 3R yang akan digunakan

Pemilihan sistem pengelolaan sampah terpadu 3R

Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

Pelatihan yang terdiri dari :

Materi umum :

Sosialisasi perencanaan program

Pengertian pengelolaan sampah 3R

Pemahaman tentang sampah dan dampaknya Aspek pendukung seperti kelembagaan, pendanaan, pengaturan, dan

teknis operasional


46/163

Materi Teknis :

Sistem pengelolaan sampah

Daur ulang sampah non organik Pengkomposan sampah

Peserta pelatihan :

Anggota KSM

Warga yang terlibat

Pemilihan fasilitator dilakukan oleh Satuan Kerja PU bersama-sama dengan konsultan

lokal dengan kriteria sebagai berikut :

Memiliki kemampuan baca dan tulis

Memahami karakteristik masyarakat di lokasi terpilih

Sehat jasmani dan rohani

Bisa berkomunikasi dengan baik

Mempunyai pengalaman dalam pemberdayaan Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator

Memiliki pengetahuan dasar tentang persampahan (3R)

Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih

TFL adalah tenaga pendamping dari daerah yang bersangkutan dan dilatih agar menjadi

terampil dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam memutuskan,

merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatan Kampung terutama yang berkaitan

dengan kegiatan pengelolaan sampah 3R.


47/163

Setiap Tenaga Fasilitator mempunyai tugas dan tugas jawab sebagai berikut :

Memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk dapat membentuk dan membantupemilihan anggota KSM secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender

dan kesetaraan kaya-miskin.

Memfasilitasi penyusunan Rencana kerja masyarakat, periode pelaksanaan

pembangunan sarana 3R sesuai yang dibutuhkan masyarakat, dan pasca

pembangunan, yang meliputi :

Pelaksanaan pelatihan lanjutan tentang pelaksanaan kegiatan 3R khususnya tata

cara operasional peralatan di lokasi 3R terpilih, pemilihan metode pengomposan

dengan teknologi yang tepat guna, dan mudah. Bantuan dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah

kebersihan yang berhubungan dengan masalah persampahan yang dihadapi oleh

masyarakat dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah dengan

menggunakan metologi yang sesuai.

Pelaksanaan teknis persampahan yang dibutuhkan

Pelaksanaan pelatihan dan supervisi dalam pelaksanaan pembangunan dengan

pendekatan teknis pada kelompok masyarakat pelaksana 3R.

Pemberian dukungan dan bantuan teknis pada masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan dan supervisi untuk masalah operasional dan pemeliharaan

dan perbaikan sarana 3R

Pemdampingin dan pelatihan kelompok masyarakat dalam mengelola dana untuk

pembangunan sarana 3R

Bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan monitoring sendiri pada

pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R.

Melaporkan hasil kegiatan ditingkat masyarakat secara periodik (bulanan) kepada PU

Kota/Kabupaten atau Leading Dinas


48/163

Kegiatan survey sosial ini dilaksanakan berkaitan dengan aspek-aspek sosial yang akanmempengaruhi keberlanjutan program 3R ini. Setidaknya ada 3 aspek yang perlu diketahui

dari masyarakat untuk mendukung keberhasilan program persampahan 3R terpadu yaitu :

norma, persepsi dan perilaku masyarakat tehadap sampah dan pengelolaannya. Dari ketiga

aspek tersebut maka akan diperoleh antara lain :

Wawasan masyarakat terhadap lingkungan secara umum terutama terhadap

pengelolaan sampah,

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pengelolaan sampah yang tidakbaik

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah saat ini

Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah

Penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah terpadu 3R

Kesanggupan masyarakat dalam iuran sampah

Tahapan perencanaan survey sosial terdiri dari :

Penentuan jumlah responden, yaitu menentukan jumlah warga yang akan dijadikan

responden dalam penelitian dengan cara sebagai berikut :

Menentukan populasi (jumlah seluruh warga) dari lokasi yang akan melaksanakan

pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat,

Menentukan jumlah populai per strata tingkat kemapanan ekonomi jika akan

dilakukan survey sosial per strata yaitu : strata tempat tinggal pendapatan tinggi,

sedang, dan rendah,

Menentukan jumlah responden sesuai kaidah ilmu statistik yang berlaku.

Pemberitahuan atau permintaan izin dari instansi terkait dan pengurus wilayah

(RT/RW/Lurah)


49/163

Penyusunan kuesioner, yaitu bahan acuan untuk melakukan pendataan yang dapat

dilakukan secara pasif dengan membagikan kuesioner kepada responden atau aktif

dengan wawancara langsung. Pada penyusunan kuesioener perlu diperhatikan : Data tentang masyarakat yang ingin dikumpulkan,

Pertanyaan yang mudah dicerna dan tidak terlalu banyak

Pengarahan surveyor yaitu memberikan pengarahan terhadap calon pewawancara jika

akan dilakukan survey dengan wawancara langsung. Beberapa persyaratan untuk

surveyor adalah :

Mengenal daerah yang akan disurvey

Memiliki latar belakang sosial (dari mahasiswa jurusan sosial)

Memiliki kemampuan wawancara.

Pelaksanaan survey , pelaksanaan survey ini dilakukan sesuai jadwal yang telah

ditentukan dengan memperhatikan :

Waktu pelaksanaan yang tidak mengganggu responden

Bukan pada saat yang sama dengan kegiatan khusus misalnya pilkades, lebaran,

dan lain-lain

Pengolahan dan analisa data survey

Perumusan hasil pelaksanaan survey, yaitu kesimpulan survey yang dapat dirumuskan

melalui eberapa metoda :

Sosial mapping dari lokasi pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat

Tingkat kemauan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R


50/163

Komposisi sampah di berbagai kota di Indonesia pada umunya didominasi oleh sampahorganic yang dapat mencapai 70% dan non-organik 30%. Dari jumlah tersebut 75% sampah

tersebut dihasilkan dari kegiatan permukiman (SNI tentang Timbulan Sampah Kota Sedang

dan Kecil, 1977). Semakin maju tingkat ekonomi suatu kota/Negara, menunjukkan

kecenderungan semakin menurunnya komponen sampah organic dan meningkatnya

komponen sampah organic seperti kertas, plastik, logam.

Secara umum komposisi sampah dapat dibedakan dalam beberapa komponen yaitu:

a. Sampah Organik; yang dapat terdiri dari sisa makanan dan daunb. Sampah Kertas; yang dapat berupa kardus, karton, kertas HVS, kertas Koran, dll.

c. Sampah Plastik; baik berupa kantung plastik, botol plastik bekas kemasan, jerigen, dll.

d. Sampah Kayu; baik berupa potongan kayu, furnitur bekas, dll

e. Sampah Karet; baik berupa ban bekas, lembaran karet, dll

f. Sampah Kulit; yang dapat berupa lembaran, potongan kulit dll

g. Sampah Kaca/beling; baik berupa potongan kaca, botol kaca, gelas kaca, dll

h. Sampah kain/perca; yang dapat berupa potongan kain, atau pakaian bekas/rusak,dll

i. Sampah lain-lain; yang dapat berupa pecahan keramik, dan sisa sampah yang tidaktermasuk dalam kategori diatas

j. Sampah B3 rumah tangga; dapat berupa batu baterai bekas, kaleng bekas kemasan

insektisida, lampu TL/Neon, kaleng bekas cat, hair spray, obat-obatan kedaluarsa, dan

lain sebagainya.


51/163

Tujuan dari survey timbulan dan komposisi sampah ini adalah untuk mendapatkan suatu

besaran nilai timbulan sampah yang selanjutnya digunakan dalam perencanaan dan

pengelolaan sampah

Perencanaan penelitian lapangan komposisi dan timbulan sampah dilakukan dalam

beberapa tahapan kegiatan yaitu :

Menentukan wilayah yang akan diteliti

Menentukan jumlah rumah yang akan diteliti,

Mempersiapkan peralatan dan tenaga peneliti

Mengurus perizinan dari instansi terkait

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan terdiri dari:

Alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 liter;

Alat pengukur volume contoh berupa kotak berukuran 20 cm X 20 cm X 100 cm yang

dilengkapi dengan skala tinggi

Timbangan (0 - 5 ) kg dan ( 0 100 ) Kg

Alat pengukur, volume contoh berupa bak berukuran ( 1,0 m X 0,5 m X 1,0 m) yang

dilengkapi dengan skala tinggi;

Perlengkapan berupa alat pemindah ( seperti sekop) dan sarung tangan

Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat terdiri dari dua alternatif

sesuai dengan lingkup pelayanannya yaitu :

Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Skala Rumah Tangga

Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Skala Kawasan


52/163

Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Skala Rumah Tangga adalah

sistem pengelolaan sampah yang menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam

mengurangi sampah di sumbernya yaitu rumah tangga.

Sistem ini memerlukan beberapa kriteria lokasi seperti berikut :

Masyarakat di wilayah pelayanan bersedia melakukan pengolahan sampahnya secara

mandiri

Tidak ada lokasi yang memadai untuk pengolahan sampah secara terpusat

Dukungan dari tokoh masyarakat

Dukungan dari pemerintah lokal setempat

RUMAH

TANGGA

ORGANIK

BAHAN

KOMPOS

ORGANIK

RESIDU

B3

NON

ORGANIK

KERAJINAN

TANGAN

NON

ORGANIK

RESIDU

KOMPOSTER KOMPOS

SAMPAH

CAMPUR

TPST

KOMPOS

MATERI DAUR

ULANG

RESIDU

PENANGANAN

B3 LANJUTAB

LAPAK

TPA

GEROBAK/

MOTOR 3R



53/163

Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan adalah sistem pengelolaan sampah

yang melakukan pengurangan sampah secara terpusat di lokasi tertentu.

Sistem ini memerlukan beberapa kriteria lokasi seperti berikut :

Ada lokasi untuk TPST (mendekati 1000 m2) untuk pengolahan sampah secara

terpusat

Dukungan dari masyarakat sekitar lokasi Dukungan tokoh masyarakat

Adanya Kelompok Kerja Masyarakat sebagai pengelola

Adanya pendanaan yang cukup

Dukungan dari pemerintah lokal setempat

Pada penerapannya, dapat dilakukan kombinasi antara kedua sistem tersebut sesuai

dengan kemauan masyarakat setempat.

RUMAH

TANGGA

ORGANIK

BAHAN

KOMPOS

ORGANIK

RESIDU

B3

NON

ORGANIK

KERAJINAN

TANGAN

NON

ORGANIK

RESIDU

KOMPOSTER KOMPOS

SAMPAH

CAMPUR

TPST

KOMPOS

MATERI DAUR

ULANG

RESIDU

PENANGANAN

B3 LANJUTAB

LAPAK

TPA

GEROBAK/

MOTOR 3R



54/163

Subsistem pewadahan merupakan subsistem awal dalam sistem pengelolaan sampahterpadu 3R berbasis masyarakat yang merupakan subsistem yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat. Dalam pemilihan teknologi untuk peawadahan, maka ada beberapa

kriteria yang sebaiknya diikuti secara benar yaitu :

Volume pewadahan minimal dapat menampung

sampah dari penghuni untuk jangka waktu minimal 3

hari untuk sampah non organik dan 1 hari untuk

sampah organik. Terbuat dari bahan yang cukup kuat, tahan basah

untuk sampah organik, sehingga umur teknis dari

pewadahan minimal dapat mencapai 6 bulan.

Pada metoda pewadahan terpilah sesuai prinsip 3R

maka setiap wadah dapat menyimpan sesuai jenis

sampah yang akan disimpan. Untuk itu pada

perencanaan perlu dirujuk hasil penelitian lapangan

komposisi sampah setempat.

Bahan wadah paling baik dapat diperoleh secara

lokal.

Pada metoda pewadahan terpilah 3R, maka warna

wadah sebaiknya spesifik untuk setiap jenis sampah.

Untuk menambah estetika yang lebih baik maka

wadah dilengkapi dengan tutup.

Mudah dalam operasi pemasukan sampah maupun

pengosongan sampah.

Mudah dalam perawatan.


55/163

Perencanaan penentuan wadah sampah di sumbernya dilakukan melalui tahapan sebagai

berikut :

Dari penelitian komposisi dan timbulan sampah, maka diperoleh perkiraan timbulan

sampah per orang per hari pada lokasi terpilih,

Dari penelitian sosial, diperoleh :

Jumlah hunian rata-rata pada rumah tangga

Kebiasaan masyarakat membuang sampah.

Untuk sampah campuran, volume wadah dihitung berdasarkan : (jumlah hunian rata-

rata) x 3 liter/orang/hari x 3 hari.

Untuk program 3R, volume wadah disesuaikan dengan jenis sampah yang akandipilah sebagai berikut :

Wadah sampah organik : (jumlah hunian rata-rata) x timbulan sampah organik/

orang/hari x 1 hari.

Wadah sampah non organik : (jumlah hunian rata-rata) x timbulan sampan non

organik/orang/hari x 3 hari.

Pemilihan warna dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Warna gelap untuk sampah yang mudah membusuk

Warna terang untuk sampah kering non organik (dapat lebih dari satu

tergantung jenis sampah yang dipilah)

Warna merah untuk bahan berbahaya dan beracun.

Dalam sistem pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat maka pengolahan

sampah di rumah tangga merupakan salah satu kegiatan penting dalam daur ulangsampah. Penggunaan komposter dalam proses pengkomposan sampah organik di rumah

tangga. Beberapa teknologi komposter rumah tangga yang sekarang ini banyak digunakan

antara lain :


56/163

Keranjang Tatakura

Drum komposter statis. Drum komposter putar

Kriteria dalam pemilihan komposter rumah tangga adalah :

Volume komposter minimal dapat menampung sampah organik dari dapur untuk

jangka waktu minimal 40 hari.

Satu rumah minimal menyediakan 2 (dua) unit komposter.

Terbuat dari bahan yang cukup kuat, tahan basah untuk sampah organik, sehingga

umur teknis dari komposter minimal dapat mencapai 1 tahun.

Terdapat lubang pengudaraan yang cukup

Bahan pembuatan komposter paling baik dapat diperoleh secara lokal.

Harus dilengkapi dengan tutup.

Mudah dalam operasi pemasukan maupun pengosongan sampah


57/163

Pada perencanaan pengkomposan sampah organik skala rumah tangga, maka dilakukan

beberapa tahapan antara lain :

Dari penelitian komposisi dan timbulan sampah, maka diperoleh perkiraan

timbulan sampah per orang per hari pada lokasi terpilih, asumsi rata rata 3 liter /

orang/hari

Dari penelitian sosial, diperoleh :

Jumlah hunian rata-rata pada rumah tangga

Kebiasaan masyarakat membuang sampah.

Volume komposter sampah organik dari dapur dapat ditentukan melalui perkiraan

sebagai berikut : (jumlah hunian rata-rata) x timbulan sampah organik/orang/hari x40 hari x 0,2. Rata-rata volume komposter 50 liter, jika tingkat hunian lebih dari 5

orang, maka dapat digunakan kelipatannya.

Diperlukan minimal dua komposter untuk setiap rumah tangga, dengan tata cara

penggunaan, komposter yang sudah penuh perlu didiamkan selama sebulan lagi

dan dipanen jika komposter satunya sudah penuh.

Daur ulang sampah non organik untuk kertas dan plastik dapat dilakukan di rumah tangga.

Dari best practice yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, daur

ulang sampah non organik kertas dan plastik biasanya untuk membuat barang seni seperti

kertas seni, tas plastik, hiasan plastik, dll.

Kriteria daur ulang sampah non organik :

Tidak berbahaya bagi kesehatan

Tidak menggunakan bahan kimia beracun

Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan


58/163

Secara umum, perencanaan kegiatan daur ulang sampah non-organik dapat dilaksanakan

berdasarkan beberapa hal dibawah ini, antara lain:

Sampah yang akan didaur ulang sebaiknya berupa bahan yang terdiri dari kertas, plastik,

karet/kulit dan logam. Bahan ini memiliki nilai ekonomi tinggi, namun dalam

pelaksanaannya memerlukan penanganan khusus (pemilahan sesuai jenis dan bahan

penyusunnya), merupakan bahan daur ulang kualitas baik, dan dipilah sejak dari

sumbernya

Pemasaran produk daur ulang, dapat dilaksanakan dengan cara menjalin kerjasama

dengan pihak lapak besar atau langsung dengan industri/organisasi pengguna bahan

tersebut (misal industri kertas daur ulang, industri pengolah logam, pengolah karet bekas,

dll)

Untuk limbah yang dikategorikan sebagai bahan B3, sebaiknya bahan ini hanya

dikumpulkan dalam wadah khusus yang tidak mudah bocor dan diberi label. Daur ulang

bahan B3 ini sebaiknya di koordinasikan dengan pihak pengumpul resmi yang memiliki ijin

atau dinas kebersihan kota/kabupaten.

Pengumpulan sampah merupakan subsistem setelah pewadahan. Pengumpulan sampah

dapat dilakukan langsung oleh kendaraan pengangkut sampah atau tidak langsung melalui

penggunaan gerobak atau motor sampah. Pada kasus sistem pengelolaan sampah terpadu

3R berbasis masyarakat maka pengumpulan dilakukan melalui penggunaan gerobak atau

motor sampah. Dalam perencanaan teknologi pengumpulan maka digunakan beberapa

kriteria sebagai berikut :


59/163

Volume gerobak atau motor sampah 1 m3 sehingga satu unit pengumpul dapat melayani

300 jiwa atau sekitar 60 kk untuk timbulan sampah 3 liter/orang/hari. Untuk timbulan

yang berbeda (sesuai hasil penelitian lapangan) maka cakupan pelayanan satu unit

pengumpul dapat diperkirakan sebagai berikut : 1000 liter/(timbulan sampah dlm liter/

orang/hari).

Kondisi topografi yang berbukit hanya dapat dilayani dengan motor sampah

Kondisi topografi yang datar dapat menggunakan gerobak atau motor sampah.

Pengumpulan sampah terpilah dapat dilakukan :

Gerobak atau motor 3R yang tersekat sesuai jenis sampah yang terpilah digunakan

sesuai hasil pemilahan

Gerobak tanpa sekat digunakan dengan jadwal tertentu Mempunyai umur teknis minimal 1 tahun

Menggunakan ban angin.

Perencanaan pengumpulan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat Menggunakan

beberapa tahapan sebagai berikut :

Pendataan jumlah warga pada lokasi terpilih

Penentuan jumlah gerobak atau motor 3R yang dibutuhkan dengan cara :

((jumlah warga) x jumlah timbulan sampah/orang/hari)/1000 liter/rit per hari.

Pemilihan jenis pengumpul dilihat dari topografi lokasi

Penyusunan anggaran investasi sesuai harga satuan setempat

Penyusunan anggaran operasi pengumpulan yang terdiri dari :

Biaya tetap :

Pegawai

Asuransi

Pemeliharaan Biaya variabel :

Bahan bakar


60/163

Teknologi pengolahan sampah terpadu skala kawasan yang disebut juga dengan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Tempat pengolahan sampah terpadu berdasarkan

best practice yang ada biasanya terdiri dari proses pemilahan, pengkomposan dan proses

pengemasan bahan non organik untuk daur ulang. Dari TPST ini akan keluar produk berupa

kompos dan bahan lapak. Pada perencanaan teknologi pada TPST maka ada beberapa

kriteria antara lain :

Fasilitas TPST terdiri dari :

Luas lahan yang paling baik mendekati 1.000 m2 untuk keperluan lahanpengkomposan, kantor pengendalian, dan gudang penyimpanan.

Bangunan pelindung untuk :

Areal pemilahan

Areal pengkomposan

Kantor pengendali

Gudang penyimpanan

Peralatan mesin pendukung :

Pencacah organik

Pengayak kompos

Pencacah plastik

Buffer Zone


61/163

Karakteristik proses pengkomposan :

Volume tumpukan sampah untuk pengkomposan dengan open

windrows mempunyai ukuran lebar 2 meter, tinggi 1,5 meter

dan panjang minimal 2 meter (dapat lebih dari ini sesuai lahan

yang ada).

Volume tumpukan sampah untuk pengkomposan dengan

metode caspary lebar 1 meter, panjang 1 meter, dan tinggi 1

meter.

Volume tumpukan sampah untuk pengkomposan denganmetode open bin : lebar 1 meter, panjang 2 meter, dan tinggi 1

meter.

Data yang dibutuhkan :

Jumlah warga yang terlayani

jumlah sampah yang akan diolah di TPST.

Tersedianya data komposisi sampah.


62/163

Perencanaan teknologi pengolahan sampah skala kawasan dilakukan pada beberapa

tahapan :

Penentuan wilayah/jumlah warga yang akan dilayani

Dari penelitian komposisi dan timbulan sampah, dapat diperkirakan jumlah sampah

yang harus diolah yang terdiri dari jumlah sampah organik dan sampah non organik.

Bersama-sama warga menentukan metoda atau teknologi yang akan diterapkan, untuk

pengkomposan sampah ada beberapa pilihan : teknologi open windrows, teknologi

caspary dan open bin sesuai dengan tenaga dan biaya yang ada.

Menentukan layout dari TPST dengan memperhatikan jumlah sampah organik yang

akan dikomposkan, metode yang akan digunakan, dan bentuk lahan yang ada.

Menentukan organisasi pengelola Penyusunan anggaran investasi sesuai harga satuan setempat

Penyusunan anggaran operasi pengumpulan yang terdiri dari :

Biaya tetap :

Pegawai

Asuransi

Pemeliharaan

Biaya variabel :

Bahan bakar

Listrik

Untuk perancangan model pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat maka

akan digunakan asumsi pengelolaan satu kawasan dengan jumlah jiwa dikelola 1.000

orang atau setara dengan 200 rumah (1 rumah diperkirakan 5 penghuni).


63/163

Diagram alir pada sistem peneglolaan sampah skala rumah tangga adalah seperti Gambarberikut :

Gambar 2.1. Diagram pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat.

RUMAH

TANGGA

ORGANIK

BAHAN

KOMPOS

ORGANIK

RESIDU

B3

NON

ORGANIK

KERAJINAN

TANGAN

NON

ORGANIK

RESIDU

KOMPOSTER KOMPOS

SAMPAH

CAMPUR

TPST

KOMPOS

MATERI DAUR

ULANG

RESIDU

PENANGANAN

B3 LANJUTAB

LAPAK

TPA

GEROBAK/

MOTOR 3R



64/163

Modul 3R-1000 skala rumah tangga mempunyai karakteristik sebagai berikut :

Melayani 1000 jiwa atau setara dengan 200 kk

Tidak mempunyai lahan kosong.

Dengan asumsi timbulan sampah 3 liter/orang/hari maka jumlah sampah yang diolah

adalah 3.000 liter per hari atau 3 m3/hari

Dengan asumsi komposisi organik 60 % (nilai ini dapat berubah sesuai hasil penelitian

timbulan dan komposisi setempat) maka berdasarkan pengalaman best practice, hanya

40 % dapat dikomposkan, sisanya 20 % berupa residu organik.

Dengan mempertimbangkan lama proses pengkomposan 40 hari dan penyusutan

karena lapuk dan penguapan, maka volume komposter yang digunakan per rumah

tangga dengan 5 jiwa/rumah tangga adalah 50 liter.

Jumlah komposter per rumah tangga 2 unit sehingga modul 3R-1000 rumah tangga

membutuhkan 400 unit komposter.

Gerobak/motor 3R yang dibutuhkan 2 unit.


65/163

Spesifikasi dari pewadahan sampah non organik adalah sebagai berikut :

Volume wadah 50 liter

Bahan terbuat dari bahan tahan air

Dilengkapi tutup

Warna terang

Spesifiaksi komposter :

Volume 50 liter

Berlubang pada dinding dan dasar Dilengkapi tutup

Bahan komposter terbuat dari bahan tahan air

Spesifikasi gerobak:

Volume bak 1 m3

Terbuat dari bahan tahan air

Menggunakan ban angin

Lebar maksimal 1 meter

Mudah dalam mengoperasikan

Spesifikasi motor 3R :

Volume bak 1,21 ,5 m3

Terbuat dari bahan tahan air

Menggunakan ban angin

Mudah dalam mengoperasikan


66/163

Gerobak Sampah untuk Sampah Terpilah


67/163

Diagram alir pada sistem pengelolaan sampah skala kawasan di TPST adalah seperti pada

Gambar 2.2. Diagram alir ini dengan asumsi tidak ada pemilahan di rumah tangga.

Gambar 2.2. Diagram Alir Sistem Pengelolaan Sampah Skala Kawasan

RUMAH

TANGGA

ORGANIK

BAHAN

KOMPOS

ORGANIK

RESIDU

B3

NON

ORGANIK

KERAJINAN

TANGAN

NON

ORGANIK

RESIDU

KOMPOSTER KOMPOS

SAMPAH

CAMPUR

TPST

KOMPOS

MATERI DAUR

ULANG

RESIDU

PENANGANAN

B3 LANJUTAB

LAPAK

TPA

GEROBAK/

MOTOR 3R



68/163

Modul 200 KK mempunyai karakteristik sebagai berikut :

Mampu melayani 1000 jiwa atau setara dengan 200 kk

Mempunyai lahan kosong

Diasumsikan 50 % warga bersedia mengkomposkan.

Dengan asumsi timbulan sampah 3 liter/orang/hari maka jumlah sampah yang

diolah adalah 3.000 liter per hari atau 3 m3/hari

Dengan asumsi komposisi organik 60 % (nilai ini dapat berubah sesuai hasil

penelitian timbulan dan komposisi setempat) maka berdasarkan pengalaman best

practice, hanya 40 % dapat dikomposkan, sisanya 20 % berupa residu organik.

Dengan mempertimbangkan lama proses pengkomposan 40 hari dan penyusutan

karena lapuk dan penguapan, maka volume komposter yang digunakan per rumah

tangga dengan 5 jiwa/rumah tangga adalah 50 liter.

Jumlah komposter per rumah tangga 2 unit sehingga modul 3R-1000 rumah tangga

membutuhkan 200 unit komposter.

Gerobak/motor 3R yang dibutuhkan 3 unit.

TPST dengan karakteristik :

Luas lahan keseluruhan 200 m2

Terdapat fasilitas pemilahan, pengkomposan dan penangan barang daur ulang.

Lahan pengkomposan 100 m2 dengan 8 tumpukan.

Sampah non organik dikemas di TPST dan dikirim ke lapak.


69/163

Spesifikasi TPST :

Kapasitas 3 m3 per hari

Melayani 200 kk atau 1000 jiwa

Metode pengkomposan open windrows dengan ukuran lebar 1,5 meter, panjang 2

meter, tinggi 1,5 meter

Pemilahan dilakukan manual tanpa ban berjalan

Alat pengemas bahan non organik manual.

Pembalikkan tumpukan dilakukan secara manual.

Jumlah tumpukan (open windrows) 14 unit.

Hasil kompos 1,2 ton per hari.

Waktu panen 40 hari.

Mesin pendukung :

Alat pengayak kompos

Alat pencacah organik

Pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat mencakup pengorganisasian,

pembiayaan, dan pengoperasian TPST.


70/163

Pengorganisasian pengelolaan TPST sesuai aliran proses pengolahan sampah. Struktur

organisasi TPST adalah sebagai berikut :

SDM yang diperlukan untuk seluruh kerja TPST diperkirakan 5 orang untuk pekerjalapangan, 1 orang untuk bendahara merangkap sekretaris, dan satu kepala unit,.

KEPALA TPST

SEKSI

PEMILAHAN

BENDAHARASEKRETARIS

SEKSI

PENGKOMPOSAN

SEKSI

DAUR ULANG

SEKSI

PEMASARAN/

PEMANFAATAN

SEKSI

DIKLAT


71/163

Pengoperasian TPST dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

Pemilahan sampah :

Pembongkaran sampah dari gerobak/motor sampah

Penyebaran sampah dipelataran pemilahan

Pemilahan sampah organik dan non organik secara manual

Pemilahan sampah non organik berdasar komponen

Pengkomposan : Penyusunan tumpukan sampah organik pada lajur yang ditentukan

Pembalikan tumpukan satu kali seminggu

Penyiraman dan pengukuran suhu tumpukan

Pematangan kompos

Pengeringan

Pengayakan

Pengemasan

Daur ulang non organik

Pemilahan komponen non organik sesuai permintaan lapak

Pengemasan per komponen non organik terpilah

Pengiriman bahan lapak.


72/163

Pembiayaan TPST terdiri dari biaya investasi, biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap

dan biaya variabel.

Biaya investasi sebenarnya harus mengikuti harga satuan setempat. Untuk perkiraan maka

digunakan pengalaman dari Best Practice yaitu berkisar antara Rp. 100 juta 250 juta per

ton kapasitas.

Biaya operasi TPST yang terdiri dari :

Biaya tetap :

Pegawai yang besarnya sesuai dengan Upah Minimum Regional setempat.

Asuransi yang berkisar 10 % dari biaya pegawai.

Pemeliharaan :

Bangunan sekitar 1 % dari investasi bangunan per tahun

Listrik sekitar 1,5 % dari investasi listrik per tahun

Mesin 3 % dari nilai investasi mesin per tahun.

Biaya variabel :

Bahan bakar

Listrik


73/163

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di permukiman,

diperlukan beberapa surat keputusan untuk mengatur kelancaran operasi dari sistem yaitu :

Surat keputusan mengenai pembentukkan organisasi pengelola (Kelompok Swadaya

Masyarakat yang dikeluarkan oleh institusi terkait (RW/Lurah/Camat)

Surat Keputusan mengenai tata tertib kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah

oleh institusi terkait (RW/Lurah/Camat)

Surat Keputusan mengenai iuran pengelolaan sampah oleh institusi terkait (RW/Lurah/

Camat)


74/163

Pedoman Perencanaan Kegiatan 3R Berbasis Masyarakat ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari ketiga buku pedoman lain. Pedoman ini merupakan dasar yang harus

ditindak lanjuti didalam buku 3 (tiga) tentang Pedoman Pelaksanaan dan buku 4 (empat)

tentang pedoman monitoring evaluasi dan pengembangan.Pedoman perencanaan ini meliputi seleksi kota/kabupaten, seleksi lokasi, penyiapan

masyarakat, pengumpulan data, pemilihan teknologi, perancangan modul, dan

pengoperasian prasarana dan sarana.




75/163

Pedoman Pelaksanaan 3 R


BUKU III


76/163

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


1.3 SASARAN

2. PERSIAPAN PELAKSANAAN 3R

2.1 SELEKSI KOTA/KABUPATEN

2.2 SELEKSI LOKASI

2.3 PEMILIHAN FASILITATOR

2.4 SURVEY LAPANGAN

3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT3.1 PENENTUAN KELEMBAGAAN

3.2 RENCANA KERJA MASYARAKAT

3.3 PENDAMPINGAN MASYARAKAT

3.4 PELATIHAN

3.5 ASPEK PEMBIAYAAN

4. PENGELOLAAN SAMPAH 3R SKALA INDIVIDUAL/ RUMAH TANGGA

4.1 PEMILIHAN TEKNOLOGI SKALA RUMAH TANGGA

4.2 CONTOH PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA

5. PENGELOLAAN SAMPAH 3R SKALA KAWASAN

5.1 PENENTUAN LOKASI TPST5.2 PENENTUAN TEKNOLOGI SKALA KAWASAN

6. KEBERLANJUTAN PROGRAM

7. PENUTUP


77/163

2

Pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan langkah kedua

setelah dilaksanakannya perencanaan kegiatan. Pelaksanaan ini merupakan dasar

dalam pengelolaan sampah baik skala individual maupun skala kawasan. Untuk itu

perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan.

Pedoman pelaksanaan ini meliputi seleksi kota/kabupaten, seleksi lokasi, survey

lapangan, analisa, pemilihan teknologi, pemilihan fasilitator, penyusunan rencana

kerja, penyusunan peraturan, kelembagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat.

Selain itu, pedoman pelaksanaan ini meliputi juga pedoman pelaksanaan

pembangunan, operasi dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, serta

pengembangan dan replikasi.

Maksud diterbitkannya buku Pedoman pelaksanaan 3R sampah berbasis masyarakat

adalah untuk membantu secara teknis pelaku di lapangan dalam pelaksanaan

kegiatan 3R sampah mulai dari skala rumah tangga sampai skala kawasan.

Tujuannya adalah memberikan informasi secara mendalam mengenai uraian teknispelaksanaan 3R sampah mulai skala rumah tangga sampai skala kawasan.


78/163

3

Tersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat

meliputi pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala kawasan.


79/163

4

Pendekatan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di

permukiman mengacu pada proses pelaksanaan secara umum seperti telah diuraikan

pada Buku Pedoman I.

Tahap 5(BulanOktober)

PERSIAPAN

SELEKSI KOTA/

KABUPATEN

SELEKSI LOKASI

SELEKSI

FASILITATOR

SURVAI LAPANGAN

(SAMPAH DAN

SOSIAL)

PEMILIHAN METODADAN TEKNOLOGI 3R

PENYIAPAN

MASYARAKAT

PENYUSUNAN

RENCANA KERJAMASYARAKAT


Sosialisasi 3R

Verifikasi Teknologi

Pengolahan

Pemilihan Lokasi TPST (utk

kawasan)

Pembentukan Kelompok

Swadaya Masyarakat

PELAKSANAANPENGELOLAAN SAMPAH 3R

BERBASIS MASYARAKAT

MONITORING DAN

EVALUASI

PENDAMPINGAN

PERENCANAAN SISTEMPENGELOLAAN SAMPAH

3R BERBASIS

MASYARAKAT

Aspek Teknis

Operasional

Aspek

Kelembagaan

Aspek

Pengaturan

Aspek

Pendanaan

Aspek Peran

Serta

Masyarakat

PROSES PELAKSANAAN PE

pedoman 3r (reduce, reuse, recycle) berbasis masyarakat di kawasan permukiman

Documents