pedoman - pt-denpasar.go.idpt-denpasar.go.id/new/media/files/...3. materi soal materi soal seleksi...

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MAHKAMAH AGUNG RI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan

karunia-NYA, Pedoman Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2019 ini dapat

disusun dan diselesaikan oleh Sekretariat Panitia Seleksi dengan tujuan agar

seluruh tahapan seleksi CPNS dapat dilaksanakan dengan standar yang sama,

transparan dan akuntabel.

Pedoman pelaksanaan seleksi CPNS 2019 ini disusun untuk menjamin

keseragaman langkah dan kesamaan tindak dari seluruh Panitia Pelaksana

dalam penanganan setiap tahapan seleksi.

pada akhirnya semoga upaya Panitia Pelaksana untuk bertindak sesuai

standar dapat menjadi langkah yang baik agar Seleksi CPNS berjalan lancar

tanpa hambatan.

Jakarta, November 2019,

Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku Ketua Panita Pelaksana

A. S. Pudjoharsoyo

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI


MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan Calon Pegawai

Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk

mengisi formasi yang lowong.

2. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan secara

objektif, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta

tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau

daerah.

3. Dalam upaya mendapatkan sumber daya PNS yang berkualitas di

instansi pusat maupun daerah dilakukan Seleksi Kompetensi Dasar

(SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sesuai jabatan yang

dibutuhkan oleh instansi masing-masing.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Panduan ini dibuat sebagai pedoman dan acuan bagi panitia seleksi

dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah

Agung RI Tahun 2019.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Mahkamah Agung RI Tahun 2019 meliputi:

1. Persiapan Seleksi

2. Pelaksanaan Seleksi

3. Pelaporan dan Evaluasi

D. PENGERTIAN

1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI adalah

proses kegiatan untuk mengisi formasi jabatan yang dimulai dari

tahap persiapan, pelaksanaan seleksi, sampai dengan penetapan

kelulusan calon pegawai negeri sipil dan pelaporan serta evaluasi.

2. Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat/pegawai

yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah

Agung RI untuk melaksanakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri

Sipil Mahkamah Agung RI.

3. Seleksi Kompetensi Dasar disingkat menjadi SKD adalah ….

4. Seleksi Kompetensi Bidang disingkat menjadi SKB adalah ….

II. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG RI

A. PERSIAPAN

1. Penetapan Formasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dan Surat Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487

Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah

Agung RI mendapat alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 2.104 (dua ribu seratus empat) dengan rincian sebagai

berikut:

NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

KUALIFIKASI FORMASI

JUMLAH FORMASI

CUMLAUDE DISABILITAS PUTRA/PUTRI

PAPUA DAN PAPUA BARAT

UMUM

1 Ahli Pertama - Analis Kepegawaian

S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen SDM / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Psikologi / S-1 Hukum / S-1 Manajemen Pemerintahan / S-1 Ilmu Kepegawaian / S-1 Ilmu Hukum

3 3

2 Ahli Pertama - Arsiparis

S-1 Arsiparis / D-IV Arsiparis / D-IV Kearsipan / S-1 Kearsipan

3 26 29

3 Ahli Pertama - Auditor

S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen Keuangan / S-1 Akuntansi Syariah / S-1 Keuangan Syariah / S-1 Administrasi Niaga / S-1 Keuangan Negara / S-1 Manajemen Akuntansi Pemerintahan / S-1 Akuntansi Perpajakan / S-1 Perpajakan / S-1 Keuangan Islam

5 5

4 Ahli Pertama - Pranata Komputer

S-1 Komputer / S-1 Informatika / S-1 Teknik Informasi / S-1 Teknik Informatika / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Sistem Informasi / S-1 Teknik Jaringan / S-1 Sistem Komputer / S-1 Teknik Telekomunikasi

100 15 5 377 497 *

5 Analis Perkara Peradilan

S-1 Hukum / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Hukum Umum / S-1 Hukum Islam / S-1 Syariah / S-1 Ahwal Syakhshiyyah / S-1 Ahwalus Syakhsiyah / S-1 Ahwal Al Syahsiyyah / S-1 Perbandingan Hukum / S-1 Perbandingan Hukum Dan Madzhab / S-1 Hukum Ekonomi Syariah / S-1 Hukum Keluarga / S-1 Hukum Keluarga Islam / S-1 Hukum Pidana / S-1 Hukum Pidana Islam

75 13 5 262 355

6 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen SDM / S-1 Psikologi / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Pemerintahan / S-1 Kepegawaian / S-1 Administrasi Kepegawaian / S-1 Hubungan Internasional

3 23 26

NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

KUALIFIKASI FORMASI

JUMLAH FORMASI

CUMLAUDE DISABILITAS PUTRA/PUTRI

PAPUA DAN PAPUA BARAT

UMUM

7 Analis Data Penilaian Pendidikan

S-1 Pendidikan Matematika / S-1 Pendidikan IPA (Fisika, Kimia, Biologi)

7 7

8 Verifikator Keuangan S-1 Keuangan / S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen Keuangan / S-1 Ekonomi / S-1 Ekonomi Akutansi / S-1 Ekonomi Syariah / S-1 Keuangan Syariah / S-1 Ekonomi Islam / S-1 Keuangan Islam

29 112 141

9 Pemelihara Sarana dan Prasarana

D-III Manajemen Aset / D-III Teknik Sipil / D-III Teknik Mesin / D-III Bangunan Gedung / D-III Otomotif

19 19

10 Pengadministrasi Registrasi Perkara

D-III Altri / D-III Manajemen Informatika / D-III Teknik Komputer / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Publik / D-III Administrasi Bisnis

15 416 431 *

11 Pengelola Barang Milik Negara

D-III Keuangan / D-III Ekonomi Manajemen Akuntansi / D-III Ekonomi Akuntansi / D-III Manajemen Akuntansi / D-III Manajemen Aset / D-III Akuntansi / D-III Akuntansi Pemerintahan / D-III Akuntansi Sektor Publik

80 80

12 Pengelola Sistem dan Jaringan

D-III Informatika / D-III Listrik / D-III Jaringan Komputer / D-III Jaringan / D-III Komputer / D-III Telekomunikasi / D-III Mesin / D-III Ilmu Komputer / D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Informatika / D-III Sistem Informasi / D-III Komputer Informatika

155 155

13 Pelaksana/Terampil - Arsiparis

D-III Arsip / D-III Kearsipan / D-III Arsiparis / D-III Administrasi Bisnis / D-III Administrasi Publik / D-III Perpustakaan / D-III Administrasi Negara

341 341

14 Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer

D-III Teknik Komputer / D-III Teknik Informatika / D-III Komputer / D-III Ilmu Komputer / D-III Sistem Informasi / D-III Sistem Komputer / D-III Teknik Telekomunikasi

15 15 *

JUMLAH TOTAL 210 43 10 1841 2104

2. Pembentukan Panitia

Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI

Tahun 2019 terdiri dari:

1. Panitia Pengarah

Panitia pengarah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI., dengan tugas untuk menetapkan

kebijakan dan strategi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Mahkamah Agung RI sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana detetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung RI., dengan tugas untuk

melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

sejak tahap persiapan sampai dengan penetapan kelulusan,

Panitia Pelaksana terdiri dari:

1) Panitia Pelaksana ;

2) Bidang Sekretariat Panitia;

3) Bidang Data dan Admin Aplikasi SSCASN;

4) Bidang Seleksi Administrasi dan Sanggahan;

5) Bidang Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi

Bidang;

6) Bidang Anggaran, Akomodasi dan Pertanggungjawaban

Keuangan;

7) Bidang Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi;

8) Bidang Dukungan Teknologi Informasi;

9) Bidang Helpdesk dan Call Center;

10) Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

11) Bidang Sarana dan Keamanan.

3. Materi Soal

Materi soal Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI

Tahun 2019 terdiri dari:

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri dari Tes Wawasan

Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes

Karakteristik Pribadi (TKP) berdasarkan materi soal yang telah

ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan kisi-kisi materi

soal yang telah ditetapkan oleh Pembina jabatan masing-masing

sesuai formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang

telah diintegrasikan dalam CAT BKN.

4. Jadwal Seleksi

NO KEGIATAN TANGGAL

1 Pengumuman 11 November 2019

2 Pendaftaran Online

(https://sscasn.bkn.go.id/)

14 s.d. 28 November

2019

3 Pengumuman seleksi Administrasi 20 Desember 2019

4 Masa Sanggah 21 s.d. 23 Desember

2019

5 Pengumuman Ulang Hasil Seleksi

Administrasi 31 Desember 2019

6 Cetak nomor ujian secara online Januari 2020

https://sscn.bkn.go.id/

https://sscn.bkn.go.id/

NO KEGIATAN TANGGAL

7 Pengumuman Jadwal SKD Januari 2020

8 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar

(CAT) Februari 2020

9

Pengumuman Hasil Seleksi

Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta

yang dapat mengikuti SKB

Maret 2020

10 Pengumuman Jadwal Seleksi

Kompetensi Bidang (SKB) Maret 2020

11 Seleksi Kompetensi Bidang (CAT) Maret 2020

12 Integrasi Nilai SKD dan SKB dengan

BKN April 2020

13 Pengumuman kelulusan akhir secara

online April 2020

14

Pemberkasan bagi perserta yang

dinyatakan lulus pada Pengumuman

Kelulusan Akhir

April 2020

PETUNJUK TEKNIS

VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI



Pelamar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung yang telah

melakukan pendaftaran melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) akan

diperiksa melalui proses verifikasi administrasi SSCASN, dengan ketentuan

sebagai berikut:

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal

https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 14 November 2019 dan ditutup

pada tanggal 28 November 2019 dengan menggunakan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)

peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada

Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);

2. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana di

atas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga

pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat e-mail aktif,

membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu

mengunggah pas foto berlatar belakang merah (foto minimal 120kb,

maks. 200kb, tipe file jpg) dan cetak Kartu Informasi Akun;

3. Selanjutnya pelamar kembali login ke portal di atas menggunakan NIK

dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar

mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu

Informasi Akun dan e-KTP/ surat keterangan perekaman e-KTP

sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb,

maks. 200kb, tipe file jpg), pelamar memilih instansi Mahkamah

Agung, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi

data dan form yang tersedia, apabila telah lengkap pelamar dapat

mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019.

B. Formasi Pelamar

1. Umum

Merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi

kualifikasi Pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum pada

pengumuman;

2. Cumlaude

a. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat “Dengan Pujian”/cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul serta Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan lulus “Dengan Pujian”/cumlaude pada ijazah atau transkrip nilai;

b. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah penyetaraan ijazah dan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas.

3. Penyandang Disabilitas Merupakan pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dan memenuhi ketentuan: a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;

b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;

c. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda;

d. Melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum

Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai).

4. Putra/Putri Papua dan Papua Barat Merupakan pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.

C. Jadwal dan Tempat Verifikasi

Verifikasi administrasi pelamar dilaksanakan pada tanggal 14 November

2019 s/d 20 Desember 2019 bertempat di Mahkamah Agung RI dan

tempat lain yang akan ditentukan kemudian hari.

D. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang harus dipenuhi oleh Pelamar adalah sebagai

berikut:

1. Jenis Formasi Umum, Formasi Khusus (Disabilitas dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat) a. Sarjana/S1 dan Diploma III/D-III yang berasal dari Perguruan

Tinggi Luar Negeri dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;

b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/S1 dan Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;

2. Jenis Formasi Khusus Cumlaude a. Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang

telah memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan “Dengan Pujian”/ cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;

b. Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat Kelulusan dan

dibuktikan dengan adanya kata “Dengan Pujian”/ cumlaude pada ijazah atau transkrip nilai.

E. Batas Usia

Batas usia saat melamar adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35

tahun 0 bulan 0 hari.

F. Pemeriksaan Administrasi Softcopy Dokumen Pendaftaran di SSCASN

Berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh seluruh pelamar adalah

sebagai berikut:

1. Pelamar jenis Formasi Umum dengan kualifikasi Pendidikan

Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV dan Diploma III/D-III. Dokumen persyaratan terdiri dari: a. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI

dan surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Seluruh Indonesia yang diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,-ditandatangani dengan pena berwarna hitam, kemudian kedua dokumen dijadikan dalam satu file;

b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;

c. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari: 1. ljazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar; 2. Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementerian Agama bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;

3. Surat Akreditasi dan/atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Akreditasi Kementerian Agama bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya pada saat kelulusan.

d. Transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;

2. Pelamar Jenis Formasi Cumlaude atau dengan pujian Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1.

a. Dokumen persyaratan terdiri dari:

1) Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Seluruh Indonesia yang diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam kemudian kedua dokumen dijadikan dalam satu file;

2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;

3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:

a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar yang mencantumkan keterangan lulus dengan “Dengan Pujian”/ cumlaude;

b) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;

c) Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya yang menyatakan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul.

4) Transkrip Nilai lndeks Prestasi Komulatif (IPK) bagi lulusan

Perguruan Tinggi Dalam Negeri sedangkan lulusan Perguruan

Tinggi Luar Negeri menggunakan surat keterangan (asli) yang

menyatakan predikat kelulusannya setara dengan “Dengan

Pujian”/cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan atau Kementerian Agama.

b. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri pada ijazah atau transkrip nilai IPK wajib memuat keterangan atau tulisan “Dengan Pujian”/cumlaude atau dengan pujian, jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat keterangan atau tulisan “Dengan Pujian”/cumlaude atau dengan pujian maka wajib mencantumkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus “Dengan Pujian”/cumlaude atau dengan pujian.

3. Pelamar Jenis Formasi Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III. Dokumen persyaratan terdiri dari :

1) Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Seluruh Indonesia yang diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,-ditandatangani dengan pena berwarna hitam kemudian kedua dokumen dijadikan dalam satu file;

2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;

3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari: a) ljazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar; b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian


c) Surat Akreditasi dan/atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya pada saat kelulusan.

4) Transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;

5) Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah;

6) Pelamar Jenis Formasi Penyandang Disabilitas wajib melakukan verifikasi disabilitas di Kantor Pengadilan setempat yang terdekat dengan domisili peserta, yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan dari Pengadilan pada tanggal 14 s.d. 28 November 2019 pada jam kerja, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), kartu registrasi online dari SSCASN dan Asli Surat Keterangan disabilitas fisik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.

4. Pelamar Jenis Formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1. Dokumen persyaratan terdiri dari : 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI

dan surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Seluruh Indonesia yang diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,-ditandatangani dengan pena berwarna hitam kemudian kedua dokumen dijadikan dalam satu file;

2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.

3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari: a) ljazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar; b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian


c) Surat Akreditasi dan/atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya pada saat kelulusan.

4) Transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;

5) Surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua.

G. Supervisi

1. Supervisor adalah petugas yang diberikan kewenangan untuk

mengesahkan hasil verifikasi seleksi administrasi Calon Pegawai

Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun 2019 yang dilakukan oleh

verifikator, melalui aplikasi SSCASN.

2. Supervisor merupakan koordinator verifikasi masing-masing jabatan.

3. Supervisor bertanggungjawab terhadap keabsahan hasil seleksi

administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun

2019.

H. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi

Pelamar seleksi CPNS Tahun 2019 yang dinyatakan tidak lulus Seleksi

Administrasi, verifikator harus menyampaikan alasan antara lain

sebagaimana tercantum pada lampiran …

I. Kriteria Kelulusan

NO PERSYARATAN Umum Cumlaude Disabilitas

Papua dan

Papua Barat

1 Foto berlatara berlakang merah √ √ √ √

2 Surat Lamaran √ √ √ √

3 Surat Pernyataan √ √ √ √

4 KTP atau Surat Keterangan (Dukcapil) √ √ √ √

5 IPK min. 2.75 √ √ √

6 Usia saat melamar Min. 18 Tahun, dan

Max. 35 Tahun √ √ √ √

7 Ijazah dan Transkrip Nilai Asli sesuai

jabatan yang dilamar dan terakreditasi √ √ √ √

8 Surat Keterangan Akreditasi

Perguruan Tinggi √ √ √

9 Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah

Asli bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

√ √ √ √

10 Ijazah dan transkrip nilai asli menyatakan dengan pujian/ cumlaude

√

10 Surat Keterangan Akreditasi

Perguruan Tinggi terakreditasi

A/Unggul dan Program Studi

terakreditasi A/Unggul

√

11 Surat Keterangan Dokter √

12 Berita Acara Pemeriksaan Fisik √

13 Surat keterangan asli dari

kelurahan/kepala desa/kepala suku √

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)


Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjunya di sebut SKD diperuntukan bagi Peserta

yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dengan Lokasi Tes yang dipilih pada saat

pendaftaran. SKD dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Mahkamah Agung RI dibantu oleh Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan

Computer Assisted Tes (CAT).

Adapun tata cara seleksi kompetensi dasar:

1. Peserta mengikuti tes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

2. Hal-hal yang harus di verifikasi berupa:

a) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sesuai dengan data pelamar

(NIK, nama dan foto);

b) Kartu Tanda Peserta Ujian;

c) Peserta yang tidak membawa KTP atau NIK, nama dan foto tidak sesuai

dengan Kartu Tanda Peserta Ujian dan Daftar absen peserta maka tidak

diperkenankan mengikuti proses SKD.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Seleksi.

Metode Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun 2019 akan

menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Ujian CAT direncanakan

dilaksanakan di 30 (tiga puluh) lokasi ibu kota provinsi. Adapun lokasi ujian Computer

Assisted Test (CAT) dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Aceh 16. Kalimantan Barat

2. Sumatera Utara 17. Kalimantan Tengah

3. Riau 18. Kalimantan Timur

4. Sumatera Barat 19. Kalimantan Selatan

5. Jambi 20. Bali

6. Bengkulu 21. Nusa Tenggara Barat

7. Bangka Belitung 22. Nusa Tenggara Timur

8. Sumatera Selatan 23. Sulawesi Utara

9. Lampung 24. Gorontalo

10. Banten 25. Sulawesi Tengah

11. DKI. Jakarta 26. Sulawesi Tenggara

12. Jawa Barat 27. Sulawesi Selatan

13. Jawa Tengah 28. Maluku Utara

14. D.I. Yogyakarta 29. Maluku

15. Jawa Timur 30. Papua

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)


Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjunya di sebut SKB diperuntukan bagi Peserta

yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dengan jumlah 3 kali jumlah formasi

dengan Lokasi Tes sama dengan yang telah dipilih pada saat pendaftaran. SKB

dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI

dibantu oleh Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Computer Assisted

Tes (CAT).

Adapun tata cara Seleksi Kompetensi Bidang :

1. Peserta mengikuti tes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

2. Hal-hal yang harus di verifikasi berupa:

a) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sesuai dengan data pelamar

(NIK, nama dan foto);

b) Kartu Tanda Peserta Ujian;

c) Peserta yang tidak membawa KTP atau NIK, nama dan foto tidak sesuai

dengan Kartu Tanda Peserta Ujian dan Daftar absen peserta maka tidak

diperkenankan mengikuti proses SKB.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

diatur dalam Pedoman Seleksi Kompetensi Bidang.

Metode Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun 2019 akan

menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Ujian CAT direncanakan

dilaksanakan di 30 (tiga puluh) lokasi. Adapun lokasi ujian Computer Assisted Test

(CAT) dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Aceh 16. Kalimantan Barat

2. Sumatera Utara 17. Kalimantan Tengah

3. Riau 18. Kalimantan Timur

4. Sumatera Barat 19. Kalimantan Selatan

5. Jambi 20. Bali

6. Bengkulu 21. Nusa Tenggara Barat

7. Bangka Belitung 22. Nusa Tenggara Timur

8. Sumatera Selatan 23. Sulawesi Utara

9. Lampung 24. Gorontalo

10. Banten 25. Sulawesi Tengah

11. DKI. Jakarta 26. Sulawesi Tenggara

12. Jawa Barat 27. Sulawesi Selatan

13. Jawa Tengah 28. Maluku Utara

14. D.I. Yogyakarta 29. Maluku

15. Jawa Timur 30. Papua

PETUNJUK TEKNIS HELPDESK DAN CALL CENTER

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MAHKAMAH AGUNG RI

TAHUN 2019

Helpdesk dan Call Center pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Mahkamah Agung RI Tahun 2019, bertugas untuk memberikan informasi yang

update dan valid kepada pelamar terhadap pelaksanaan seleksi. Adapun media

yang digunakan oleh helpdesk dan call center antara lain:

1. Telepon : 0812-9780-3331 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 16.00 WIB;

2. e-Mail : [email protected];

3. WhatsApp : 0877-7719-5103 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 16.00 WIB;

4. Facebook : Rekrutmen Cpns Mahkamah Agung;

5. Twitter : @CPNS_MA_RI; atau

6. Instagram : rekrutmencpns.mahkamahagung;

7. Website : https://cpns.mahkamahagung.go.id

Tugas helpdesk dan call center dalam pelaksanaan seleksi ini antara lain:

1. Menjawab seluruh pertanyaan dari pelamar melalui media yang telah

ditentukan;

2. Bagi admin Sosial Media Facebook, Twitter, dan Instagram wajib menyusun

content yang memuat informasi kepada pelamar tentang pelaksanaan seleksi;

3. Membuat video pelaksanaan seleksi dimulai dari persiapan sampai dengan

pengumuman akhir kelulusan, dengan tujuan transparansi pelaksanaan seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019;

4. Berkoordinasi dengan Sekretariat Pelaksanaan Seleksi mengenai update

informasi, untuk disampaikan kepada pelamar;

5. Menyusun F.A.Q (Frequently Asked Question) untuk diinformasikan kepada

pelamar melalui media yang telah ditentukan.

https://cpns.mahkamahagung.go.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Pelaksanaan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) selengkapnya adalah sebagaimana

diuraikan di bawah ini:

1. Tata Tertib Seleksi;

2. Pedoman Pengawas Ujian;

3. Pedoman Registrasi Peserta;

4. Pedoman Pertanggungjawaban Anggaran;

5. Pedoman Penanganan Keamanan;

6. Pedoman Penanganan Kendala di lokasi tes;

7. Pedoman Layout Tempat Pelaksanaan Seleksi;

8. Spesifikasi Perlengkapan untuk Computer Assisted Test (CAT);

9. Berita Acara;

10. Format Laporan Pelaksanaan;

11. Daftar Alasan Tidak Memenuhi Syarat.

TATA TERTIB SELEKSI

1) Ujian SKD dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

2) Peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum SKD dimulai;

3) Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;

4) Peserta wajib membawa asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli

Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sah dan Kartu Peserta Ujian

CPNS serta menunjukan kepada panitia;

5) Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;

6) Panitia seleksi instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum

dimulai jadwal SKD;

7) Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal

SKD;

8) Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD, peserta yang

terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap

gugur);

9) Peserta wajib berpakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana bahan

jeans dan sandal tidak diperkenankan);

a. Pria mengenakan kemeja putih polos, celana bahan kain warna hitam

polos, dan sepatu pantofel warna hitam;

b. Wanita mengenakan kemeja putih polos, rok/celana panjang bahan kain

berwarna hitam polos, dan sepatu pantofel berwarna hitam. Bagi yang

berjilbab, menggunakan jilbab berwarna hitam polos

10) Peserta duduk pada tempat yang telah disediakan;

11) Di dalam ruang tes, peserta hanya diperbolehkan membawa asli Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau asli Surat Keterangan Perekaman Data

Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil yang sah dan Kartu Peserta Ujian CPNS;

12) Peserta di dalam ruang tes dilarang:

a. membawa buku atau catatan lainnya;

b. membawa kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan,

perhiasan dan alat tulis; atau

c. membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;

d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian;

e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin

panitia selama ujian;

f. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;

g. membawa makanan dan minuman; atau

h. Merokok dalam ruangan tes dan ruang tunggu.

13) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;

14) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara

tertib;

15) Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat

maupun kendaraan roda dua;

16) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur

kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

PEDOMAN PENGAWAS UJIAN

1. Panitia Pusat berkoordinasi dengan Panitia Daerah untuk memeriksa

persiapan tempat pelaksanaan ujian, meliputi :

1) Ruang tunggu peserta sebelum registrasi;

2) Ruang tunggu peserta setelah registrasi;

3) Ruang Seleksi;

4) Papan Pengumuman;

5) Ruang Monitoring;

6) Komputer client untuk seleksi CAT;

7) Komputer server untuk seleksi CAT;

8) Perangkat monitoring Tes oleh Panitia Seleksi;

9) Perangkat monitoring hasil ujian untuk publik;

10) Printer;

11) UPS Server (untuk pelaksanaan di luar Kanreg/UPTBKN).

2. Tim Pengawas harus sudah hadir 2 jam sebelum ujian dimulai.

3. Pelaksanaan ujian dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis, kartu peserta tes dan

kartu identitas diri.

5. Pengawas bertugas :

a. Menempel jadwal seleksi sesuai dengan tanggal pelaksanaan seleksi

di papan pengumuman;

b. Melakukan registrasi peserta (pencocokan nama, NIK, nomor

registrasi, foto) antara Kartu Peserta Ujian CPNS, KTP dan Daftar

Hadir yang dibawa oleh Panitia;

c. Menginstruksikan peserta untuk mematikan alat komunikasi dan

meletakkannya di dalam tas masing-masing;

d. Menginstruksikan peserta untuk meletakkan tas di lokasi penitipan

tas;

e. Memeriksa tanda pengenal peserta ujian serta mencocokkan foto

dengan wajah peserta dan memberikan tanda tangan pada daftar

hadir dengan foto;

f. Memberikan pengesahan pada Kartu Peserta Ujian CPNS (tanda

tangan dan stempel);

g. Memeriksa dan mencocokkan kembali peserta yang akan memasuki

ruangan seleksi (Kartu Peserta Ujian CPNS dan KTP) dan memberikan

tanda (stempel pada tangan peserta sebelah kanan);

h. Memberikan PIN Peserta pada Kartu Peserta Ujian CPNS;

i. Mengatur mobilisasi peserta seleksi;

j. Bertanggungjawab atas daftar hadir para peserta ujian;

k. Mengumumkan tata tertib ujian yang wajib ditaati (termasuk jadwal

dimulai dan berakhirnya ujian);

l. Menjaga suasana ujian tertib dan tenang;

m. Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian secara lengkap;

n. Mencetak hasil/nilai setiap sesi dan menempelkannya di papan

pengumuman;

o. Melakukan dokumentasi pelaksanaan seleksi;

6. Daftar hadir peserta ujian dan Berita Acara pelaksanaan ujian dibuat

sebanyak rangkap 3 (tiga).

7. Pengawas harus menyerahkan SEMUA berkas kepada Koordinator

Pengawas.

8. Koordinator Pengawas menerima :1)berita acara pelaksanaan ujian,

2)daftar hadir peserta ujian, 3)CD/Flashdisk yang memuat nilai hasil SKD,

4)dokumen/print out hasil SKD yang sudah ditandatangani oleh TIM

Seleksi dari CAT BKN.

9. Koordinator Pengawas menyerahkan : (1)berita acara pelaksanaan ujian,

2)daftar hadir peserta ujian, 3) CD/Flashdisk yang memuat nilai hasil SKD,

4)dokumen/print out hasil SKD yang sudah ditandatangani oleh TIM

Seleksi dari CAT BKN, kepada Panitia Pusat, setelah masing-masing

dimasukkan ke dalam amplop yang telah tersedia dan disegel.

10. Penyerahan barang-barang yang dibawa dari Daerah ke Sekretariat Panitia

Pusat (Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI) harus dalam keadaan

disegel dan diserahkan langsung pada saat tiba di Jakarta, berupa :

a) berita acara pelaksanaan ujian;

b) daftar hadir peserta ujian;

c) CD/Flashdisk yang memuat nilai hasil SKD;

d) dokumen/print out hasil SKD yang sudah ditandatangani oleh TIM

Seleksi dari CAT BKN.

PEDOMAN REGISTRASI PESERTA

1. Registrasi peserta dilaksanakan mulai dari 60 menit sebelum pelaksanaan

seleksi pada masing-masing sesi;

2. Hal-hal yang harus dibawa peserta ketika registrasi:

a. Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS yang sudah ditempel foto;

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli bukan fotocopy yang masih

berlaku/KTP-el (untuk KTP-el berlaku seumur hidup sesuai dengan

SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/296/SJ bahwa KTP-el berlaku

seumur hidup/Surat resi/Surat keterangan (hilang/perpanjang) yang

masih berlaku);

c. Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS harus sudah ditandatangani oleh

peserta;

3. Hal-hal yang harus dicek oleh Panitia/Pengawas Seleksi ketika registrasi

peserta;

a. Pencocokan KTP, Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS, dan daftar hadir

(nama, NIK, tanggal lahir, foto, jenis formasi yang dilamar)

b. Menandatangani daftar hadir

c. Menandatangani dan memberikan stempel pada Kartu Tanda Peserta

Ujian CPNS yang telah diverifikasi

d. Untuk peserta yang bercadar pencocokan Kartu Tanda Peserta Ujian

CPNS dengan peserta dilakukan oleh panitia/pengawas perempuan.

e. Memastikan peserta menandatangani daftar hadir yang telah

disiapkan sebanyak 3(tiga) rangkap;

PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

1. Hal-hal yang harus dibawa Panitia pusat yang ditugaskan untuk

melaksanakan seleksi di daerah:

a. Surat Tugas

b. Tiba Berangkat (SPD)

1. Membawa SPD sebanyak panitia pusat yang akan ditugaskan di

setiap daerah.

2. SPD harus di tandantangani dan dicap basah pada lembar kedua

oleh minimal Pejabat yang berwenang di tiap daerah (Pengadilan

Tingkat Banding)

c. Kuitansi bantuan keuangan

Membawa kuitansi bantuan keuangan yang akan ditanda tangani oleh

tim panitia daerah yang membantu proses seleksi di setiap daerah,

terdiri dari:

1) Kuitansi penyewaan tenda.*

2) Kuitansi penyewaan kursi.*

3) Kuitansi penyewaan Laptop, Server, Printer dan UPS.*

4) Tanda terima honorarium Panitia Daerah.

5) Kuitansi Konsumsi Panitia Daerah.

Setiap kuitansi dicantumkan kalimat “Telah diterima dengan baik” dan

dibubuhkan stempel instansi di belakang kuitansi.

d. Tiket Tranportasi Jakarta – Tujuan (PP)

1) Harga tiket transportasi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

2) Panitia pusat menyerahkan boarding keberangkatan dan kepulangan

setelah kembali ke Jakarta;

e. Kuitansi Hotel

1) Harga penginapan perharinya sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

2) Lama penginapan sesuai dengan waktu yang tertera pada surat

tugas.

3) Bill hotel yang diterima harus mencantumkan nomor kamar dan

nama pegawai yang menginap.

2. Hal-hal yang dipersiapkan oleh Panitia Daerah:

a. Surat Tugas

b. Tanda terima honor

c. Kuitansi sewa tenda, sewa kursi, sewa PC/Laptop dan sewa LCD

Catatan:

* Jika terdapat pengeluaran anggaran.

PEDOMAN PENANGANAN KEAMANAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Pengendalian keamanan dan ketertiban seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Mahkamah Agung RI dilaksanakan oleh Panitia Daerah dan Aparat BKN

setempat bekerjasama dengan aparat keamanan setempat.

2. Tugas Tim Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Seleksi adalah:

a. menjaga keamanan dan ketertiban lokasi ujian selama

penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung

RI;

b. memastikan keamanan server penyimpanan aplikasi materi seleksi

sejak server disegel dan dibuatkan Berita Acara Penyegelan oleh

panitia seleksi dan aparat BKN setempat hingga pelaksanaan seleksi

selesai;

c. mendukung terciptanya suasana aman dan kondusif selama

pelaksanaan seleksi;

d. melakukan penjangkauan terhadap panitia dan peserta seleksi yang

mengalami permasalahan;

e. melakukan identifikasi kondisi dan tindakan yang diperlukan untuk

menangani konflik atau permasalahan.

3. Tim Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Seleksi bertanggungjawab

dan memberikan laporan kepada Koordinator Pengawas dari Panitia

Pusat.

4. Apabila terjadi permasalahan-permasalahan di luar kuasa Tim

Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Seleksi, maka tindak lanjut yang

dilakukan adalah menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

B. RUANG LINGKUP

1. Tim Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Seleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil Mahkamah Agung RI bertanggungjawab terhadap keamanan lokasi

seleksi selama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi hingga akhir

pelaksanaan seleksi.

2. Tim Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Seleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil Mahkamah Agung RI bertanggungjawab terhadap keamanan peserta

seleksi, panitia pusat, panitia daerah, dan aparat BKN setempat selama

pelaksanaan seleksi.

3. Hal-hal yang ditangani Tim Pengendalian Keamanan dan Ketertiban

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI meliputi:

a. Keamanan server soal

b. Keamanan peserta dan panitia

c. Perizinan dengan Polsek dan aparat keamanan setempat

d. Ketidaksesuaian pakaian peserta

e. Ketidaklengkapan identitas panitia dan peserta

f. Penitipan tas peserta

g. Akses keluar masuk peserta dan panitia

h. Keamanan parkir peserta dan panitia

i. Konflik antar peserta

j. Demonstrasi

C. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Taat dan tegas, artinya setiap anggota tim pengendalian keamanan dan

ketertiban bertindak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah

ditetapkan oleh Panitia Seleksi

2. Nondiskriminasi, artinya setiap anggota tim pengendalian keamanan dan

ketertiban memberikan layanan dengan tidak membedakan atau

mendiskriminasikan layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku

dan bangsa serta status sosial.

3. Memberi rasa aman dan nyaman, artinya setiap anggota tim pengendalian

keamanan dan ketertiban harus memastikan bahwa pihak yang

mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam

menceritakan masalahnya dan memastikan bahwa ada tindak lanjut

untuk mengatasi permasalahan atau konflik yang terjadi.

4. Menghargai perbedaan individu (individual differences), artinya setiap

anggota tim pengendalian keamanan dan ketertiban harus memahami

bahwa setiap individu yang mengalami permasalahan mempunyai latar

belakang, pengalaman hidup dan copingmechanism (cara menghadapi

stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain.

5. Netral/Tidak Menghakimi, artinya setiap anggota tim pengendalian

keamanan dan ketertiban dalam menghadapi permasalahan/konflik tidak

boleh menghakimi atau menyalahkan pihak tertentu terhadap kejadian

yang dialami.

D. PERSIAPAN

1. Pembentukan Tim

Tim Pengendalian Keamanan dan Ketertiban terdiri atas:

a. Panitia Daerah dan aparat Kanreg BKN/UPT setempat, yang bertugas

pada tempat-tempat sebagai berikut:

Tempat registrasi (1 orang)

Tempat penitipan tas (1 orang)

Crisiscenter(1 orang)

b. Polsek setempat, yang diperintahkan oleh Kapolsek setempat untuk

melakukan pengamanan (2 orang, tergantung pada luasan lokasi

seleksi)

2. Peninjauan Lokasi

a. Lokasi Server

b. Lokasi Seleksi

3. Pengurusan Perizinan

Perizinan yang terkait penyelenggaran seleksi dilakukan oleh panitia

daerah

4. Perangkat Keamanan

a. perlengkapan personil pengamanan

b. CCTV dan perangkat pendukung lainnya

c. nomor telepon darurat

5. Laporan Pengamatan Awal

E. PELAKSANAAN

1. Pengamanan lokasi server (security atau polisi)

a. Memantau proses segel ruang server dan mengisi berita acara

penyegelan

b. Menjaga ruang server dari mulai ruangan disegel hingga pelaksanaan

seleksi selesai

2. Pengamanan lokasi seleksi

a. Petugas keamanan melakukan pengamanan di lokasi seleksi sejak

pukul 06.00 waktu setempat hingga seleksi selesai

b. Prosedur Keluar Masuk Peserta dan Panitia

Peserta keluar dan masuk lokasi ujian melalui akses yang telah

ditentukan

c. Penyaringan Panitia dan Peserta Tes (Screening)

(1) Memastikan panitia menggunakan ID selama berada di lokasi

seleksi

(2) Memastikan peserta menggunakan pakaian yang telah

ditentukan dan membawa kartu tanda peserta seleksi, serta

memberikan himbauan bagi peserta yang belum memenuhi

ketentuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang telah

dibuat.

(3) Mengambil tindakan yang dianggap perlu jika ditemukan

kecurigaan pada barang bawaan dan gerak gerik peserta.

d. Prosedur Penanganan Konflik dan Masalah

(1) Petugas mengidentifikasi masalah

(2) Apabila berkaitan dengan proses seleksi, petugas

memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan dan jika

ada hal yang belum diatur maka petugas mencatat kemudian

meminta arahan dan rekomendasi dari koodinator pengawas

(3) Apabila tidak berkaitan dengan proses seleksi, petugas

mengupayakan memberikan bantuan semampunya dan

bantuan lanjutan dengan berkoordinasi dengan pihak yang

berkaitan.

e. Prosedur Evakuasi

(1) Prosedur evakuasi disampaikan kepada peserta sebelum

seleksi dimulai, khususnya untuk situasi kebakaran.

(2) Dalam keadaan darurat petugas mengarahkan dan

memberikan petunjuk rute evakuasi kepada panita peserta

dan panitia untuk menuju titik kumpul

PEDOMAN PENANGANAN KENDALA DI LOKASI TES

Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Panitia Pelaksanaan Seleksi wajib

memperhatikan ketertiban dan keamanan lokasi ujian, berikut pedoman

penanganan kendala yang dapat dilakukan oleh panitia apabila terdapat

permasalahan pada lokasi ujian:

1. Pengawas memiliki kewenangan untuk menindak peserta yang melakukan

tindakan melanggar peraturan dan tata tertib.

2. Pengawas wajib menegur peserta ujian yang mengganggu peserta lain, jika

setelah mendapatkan teguran tetap mengganggu maka peserta tersebut

dikeluarkan dari ruang ujian/dibawa ke ruangan tertentu secara persuasif

tanpa menimbulkan keributan.

3. Peserta yang mengalami masalah kesehatan segera dibawa ke ruang klinik/

ruang khusus penanganan kesehatan, apabila tidak dapat ditangani oleh

petugas kesehatan maka segera dibawa ke klinik/ rumah sakit terdekat;

(perlu disediakan obat-obatan umum).

4. Jika terjadi gangguan maka Pengawas harus mengambil tindakan secepat

mungkin dengan tidak menimbulkan gangguan lebih besar terhadap peserta

ujian.

5. ForceMajeure:

a. Listrik mati

Panitia berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi untuk

menyediakan dan mengaktifkan sumber energi listrik lainnya/Genset dan

waktu ujian diundur maksimal 60 menit, bila tidak dapat diatasi maka

ujian ditunda sampai 1 x 24 jam / sampai didapatkan sumber energi

listrik.

b. Bencana alam

Bila terjadi bencana alam pada saat sebelum atau saat pelaksanaan ujian,

maka panitia berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi untuk

menunda sementara ujian yang berlangsung dan melakukan tindakan

yang diperlukan (relokasi). Waktu ujian ditunda sampai waktu yang

dimungkinkan.

c. Kerusuhan

Bila terjadi kerusuhan, baik sebelum atau saat pelaksanaan ujian, maka

panitia berkoordinasi dengan pihak keamanan dan melakukan tindakan

preventif agar kerusuhan tidak berlangsung lebih lama.

Pada keadaan forcemajeure, maka pengawas dengan sepengetahuan Ketua

Panitia Pusat wajib melaporkan kepada penanggung jawab lokasi, untuk

mengatasi forcemajeure tersebut. Dalam hal penanganan yang berkaitan

dengan keamanan diatur dalam pedoman tersendiri.

6. Jika terjadi permasalahan, pengawas pusat berkewajiban untuk melaporkan

kejadian dan mencatat nomor Kartu Peserta Ujian CPNS peserta pada Berita

Acara Pelaksanaan Ujian.

7. Pengawas pusat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang

dipandang perlu dan belum diatur pada peraturan dan tata tertib

pelaksanaan seleksi terkait pelaksanaan ujian setelah mengkomunikasikan

dan mendapat persetujuan dari Ketua Panitia Pusat wilayah lokasi ujian.

PEDOMAN LAYOUT TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI

Ruangan pelaksanaan seleksi terdiri atas :

1. Ruang tes;

2. Ruang server dan administrator;

3. Ruang monitoring;

4. Ruang tunggu;

5. Ruang tempat penyimpanan barang milik peserta (loker);

6. Ruang registrasi peserta.

Berikut merupakan layout tempat Seleksi Kompetensi Dasar :

RUANG TES

RUANG MONIORINGDAN

RUANG SERVER DAN ADMINISTRATOR

RUANG TUNGGU

LOKER

REGISTRASI

RUANG TES Keterangan :

: Alur peserta masuk: Alur peserta keluar ruang tes

SPESIFIKASI PERLENGKAPAN UNTUK COMPUTER ASSISTED TES (CAT)

1. Server, dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Processor Intel Xenon CPU E5@2,0GH

b. Memory (RAM) 8GB

c. OS Windows Server 2008 Standar 64bit Original atau Windows Server

2012 dan licence

d. Hardisk 300 GB

e. Antivirus Server (update dan licence)

f. LAN Card 10/100/1000 Mbps

2. Computer Client dengan spesikasi setingkat:

a. Prosessor Dual Core

b. Microsoft Windows XP Profesional atau Open Source

c. Web Browser Google Chrome, Opera atau Mozilla Firefox

d. Antivirus

e. Hard drive

f. Memory 512MB

g. Networking 10/100/1000 Mbps

h. Keyboard dan mouse

i. Monitor

3. Jaringan lokal (Local Area Networking) menggunakan kabel UTP LAN

category 6 dan switch 10/100/1000 Mbps sesuai standar pabrikan

industry yang disesuaikan dengan jumlah client (1 server max 200 client),

tidak diperbolehkan menggunakan wifi;

4. Genset dan UPS wajib disiapkan untuk Server dan switch, serta disarankan

untuk client;

5. Liquid Cristal Display (LCD) TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel

data untuk menghubungkan ke komputer dan untuk memutar video

petunjuk teknis di ruang tunggu, apabila tidak tersedia dapat diganti

dengan LCD proyektor;

6. LCD Proyektor untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan system CAT

disediakan di ruang tes;

7. 1(satu) buah printer;

8. Apabila dimungkinkan dapat disediakan Closed-circuit Television (CCTV),

untuk merekam aktivitas peserta tes;

9. Loker atau tempat penyimpanan barang untuk peserta dan membuat

nomor untuk penyimpanan berkas;

10. Ruang tes, ruang server dan administrator, ruang monitoring, ruang

tunggu, ruang tempat penyimpanan barang milik peserta (loker), ruang

registrasi peserta.

BERITA ACARA

BERITA ACARA

INSTALASI DATABASE DAN APLIKASI SISTEM

COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) SELEKSI KOMPTENSI DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini ………………………….. tanggal …………………2020 telah

dilakukan install Database dan Aplikasi Sistem Computer Assisted Test pada

server yang akan digunakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai

Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2019 dengan nama/kode server

……………….. dari Instansi Pusat/Propinsi/Kab./Kota *) Mahkamah Agung RI.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

…………………………………, ……………….2020

Mengetahui,

Cat :

*) Coret yang tidak perlu

Badan Kepegawaian Negara/ Kantor

Regional/ UPT ……………………………..

………………………………………………..

NIP.

Instansi Mahkamah Agung RI

………………………………………………..

NIP.

BERITA ACARA

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KEMBALI SEGEL PADA SERVER

UNTUK UJI COBA

Pada hari ini ………………………….. tanggal ……….. 2020 telah dilakukan

pembukaan segel pada server yang akan digunakan Seleksi Kompetensi Dasar

(SKD) dengan Sistem Computer Assisted Test Calon Pegawai Negeri Sipil dari

Pelamar Umum Tahun 2019 dengan nama/kode server …………………….. untuk

keperluan uji coba jaringan dan memastikan komputer client dan server dapat

terkoneksi dengan baik.

Sebelum dibuka segel server tersebut dalam keadaan baik.

Selanjutnya setelah ujicoba selesai dilakukan, server disegel kembali seperti

semula dan disimpan ditempat yang aman.


…………………………………, ……………………..2020

Mengetahui,

Cat :




………………………………………………..

NIP.


………………………………………………..

NIP.

BERITA ACARA

PENYIMPANAN SERVER UTAMA DAN CADANGAN SELEKSI KOMPETENSI

DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM

TAHUN 2019

Pada hari ini ………………………….. tanggal ………………..2020 bertempat di

…………………………………. telah dilakukan penyimpanan server utama dan cadangan untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem Computer Assisted Test Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum tahun 2019 di ruangan ………………………………………….

Penyerahan server dilakukan antara:

Nama : ……………………………….

NIP : ……………………………….

Jabatan : ……………………………….

Untuk dan atas nama Tim Kerja BKN dalam seleksi CPNS dengan CAT,

selanjutnya disebuth PIHAK PERTAMA.

Nama : ……………………………….

NIP : ……………………………….

Jabatan : ……………………………….

Untuk dan atas nama Instansi Pusat/Propinsi/Kab./Kota *) ……………………………, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan server dengan melakukan penyegelan

ruangan tempat penyimpanan SERVER dan dijaga oleh pihak keamanan selama 24 (dua puluh empat) jamsehari sampai pelaksanaan TKD seleksi.

Demikian berita acara ini dibuat dua rangkap dan untuk digunakan dengan sebenarnya.

…………………………………, …………………… 2020

Mengetahui,

Cat :




………………………………………………..

NIP.


……………………………………………….. NIP.

BERITA ACARA

PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR

DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST

CALON PEGAWAIA NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini ………………………….. tanggal ………………………. 2020

bertempat di …………………………………. telah di laksanakan Seleksi

Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem Computer Assisted Test Calon Pegawai

Negeri Sipil dari Pelamar Umum tahun 2019 dari Instansi

Pusat/Propinsi/Kab./Kota *) Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil dari

Pelamar Umum Tahun 2018 dilakukan sebanyak …………….. sesi dan diikuti

sebanyak…………….peserta.

No. Sesi Jumlah Peserta Jumlah

Hadir

Jumlah

Tidak Hadir Keterangan

1

2

3

4

5

Peserta yang melakukan pelanggaran adalah :

No. Nama NIK Nomor Peserta Sesi Keterangan


…………………………………, …………………………..2020

Mengetahui,

Cat :


Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional/ UPT ……………………………..

……………………………………………….. NIP.


………………………………………………..

NIP.

BERITA ACARA

PELAKSANAAN SECARA KESELURUHAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR



Pada hari ini ………………………….. tanggal …………………… 2020 bertempat

di …………………………………. telah di laksanakan secara keseluruhan Seleksi

Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem Computer Assisted Testbagi peserta

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum tahun 2019 dari Instansi


Pelaksanaan secara keseluruhan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon

Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2019 dilakukan :

1. Jumlah sesi : ………………… sesi

2. Peserta :

a. Hadir : ………………… orang

b. Tidak hadir : ………………… orang

Jumlah : ………………… orang

3. Penilaian (passing grade) :

a. Memenuhi : ………………… orang

b. Tidak memenuhi : ………………… orang

Jumlah : ………………… orang


…………………………………, …………………………………. 2020

Mengetahui,

Cat :



………………………………………………..

NIP.


……………………………………………….. NIP.

BERITA ACARA

PENYELENGGARAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR



Pada hari ini ………………………….. tanggal …………………. 2020 bertempat di

…………………………………. telah di laksanakan secara keseluruhan Seleksi

Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem Computer Assisted Test bagi peserta

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum tahun 2019 dari Instansi


Selama penyelenggaraan seleksi dengan Sistem Computer Assisted Testpada

hari ke ……………….., terdapat kejadian-kejadian berupa:

1. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


…………………………………, ………………………… 2020

Mengetahui,

Cat :



……………………………………………….. NIP.


……………………………………………….. NIP.

BERITA ACARA PENYIMPANAN SERVER UTAMA DAN CADANGAN SELEKSI KOMPETENSI

DASAR CALON PEGAWAIA NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini ………………………….. tanggal …………………. 2020 bertempat di

…………………………………. telah berlangsung serah terima hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem Computer Assisted Test Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum tahun 2019 di ruangan

………………………………………….

Penyerahan server dilakukan antara:

Nama : ……………………………….

NIP : ……………………………….

Jabatan : ……………………………….

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini TIM yang bertugas dilapangan).

Nama : ……………………………….

NIP : ……………………………….

Jabatan : ……………………………….

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (TIM Sekretariat).

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem Computer Assisted Test Calon

Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum tahun 2019 berupa:

1. Hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

a. Backup database TKD sejumlah…..…..CD-R dan………DVD-RW

b. Backup softcopy hasil TKD sejumlah…….…CD-R dan………DVD-RW

2. Berita acara terkait dengan penyelenggaraan SKD sejumlah …………..

Berita Acara

Demikian berita acara ini dibuat dua rangkap dan untuk digunakan dengan

sebenarnya.

…………………………………, ………………….. 2020

Mengetahui,

Cat :



……………………………………………….. NIP.


……………………………………………….. NIP.

FORMAT PELAPORAN DAN EVALUASI

I. PENDAHULUAN

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Laporan Seleksi Administrasi ;

2. Laporan Pelaksanaan SKD ;

3. Laporan Pelaksanaan SKB ;

4. Laporan Integrasi Nilai.

III. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ALASAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PADA TAHAP SELEKSI ADMINISTRASI

No

Alasan TMS

Foto

e-KTP / Surat

Keterangan Perekaman

Surat Lamaran

Surat Pernyataan

Ijazah Transkrip Nilai Disabilitas Papua

1 Tidak mengupload foto

Tidak mengupload e-KTP / Surat Keterangan Perekaman

Tidak mengupload Surat Lamaran

Tidak mengupload Surat Pernyataan

Formasi Umum / Disabilitas / Putra-Putri Papua

Formasi Umum / Disabilitas / Putra-Putri Papua

Tidak mengupload Scan asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan Tingkat Disabilitasnya

Tidak mengupload Scan asli Surat Keterangan Kelurahan/Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan Garis Keturunan Orang Tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua

2 Foto tidak jelas / blur

Dokumen e-KTP tidak jelas / blur

Surat Lamaran tidak terbaca

Surat Pernyataan tidak terbaca

Tidak mengupload Scan Ijazah asli

Tidak mengupload Scan Transkrip Nilai asli

Scan Surat Keterangan Dokter tidak berwarna

Scan Surat Keterangan Kelurahan/Kepala Desa/Kepala Suku tidak berwarna

3

Foto tidak berlatar belakang merah

Dokumen e-KTP tidak sesuai dengan identitas pelamar

Surat Lamaran tidak ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung

Surat Pernyataan tidak menggunakan Materai

Scan Ijazah tidak sesuai dengan identitas pelamar

Scan Transkrip Nilai tidak sesuai dengan identitas pelamar

Scan Surat Keterangan Dokter tidak terbaca

Scan Surat Keterangan Kelurahan/Kepala Desa/Kepala Suku tidak terbaca

4 Dokumen foto rusak / tidak dapat dibuka

Dokumen e-KTP rusak / tidak dapat dibuka

Surat Lamaran tidak menggunakan materai

Surat Pernyataan tidak sesuai dengan format yang diberikan

Scan Ijazah tidak berwarna

Scan Transkrip Nilai tidak berwarna

Pelamar tidak melakukan verifikasi disabilitas di Kantor Pengadilan setempat yang terdekat dengan domisili peserta

5 Foto yang diupload tidak berwarna

Dokumen e-KTP yang diunggah tidak berwarna

Surat Lamaran tidak diketik menggunakan komputer

Surat Pernyataan tidak ditandatangani

Scan Ijazah tidak terbaca Scan Transkrip Nilai tidak terbaca

No

Alasan TMS

Foto

e-KTP / Surat


Surat Lamaran

Surat Pernyataan


6

Tidak mengupload dokumen e-KTP yang asli

Surat Lamaran tidak sesuai dengan format yang diberikan

Tanda tangan pada surat pernyataan tidak menggunakan pena berwarna hitam

Scan Ijazah tidak terakreditasi BAN-PT

IPK dalam Transkrip Nilai tidak sesuai dengan ketentuan (IPK < 2.75)

7

Dokumen Surat Keterangan Perekaman bukan dikeluarkan oleh Kecamatan / Disdukcapil

Dokumen Surat Lamaran rusak / tidak dapat dibuka

Dokumen Surat Pernyataan rusak / tidak dapat dibuka

Scan Ijazah Lulusan Luar Negeri belum disetarakan oleh Kemendikbud / Kemenag

Scan Transkrip Nilai Lulusan Luar Negeri belum disetarakan oleh Kemendikbud / Kemenag

8

Materai yang digunakan tidak sesuai ketentuan

Materai yang digunakan tidak sesuai ketentuan

Formasi Cumlaude

IPK dalam Transkrip Nilai Lulusan Luar Negeri belum dikonversi ke dalam standar IPK di Indonesia

9 Surat Lamaran tidak ditandatangani

Seluruh Formasi bagi Disabilitas

Tidak melampirkan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul

Formasi Cumlaude

10

Tanda tangan pada surat pernyataan tidak menggunakan pena berwarna hitam

Surat Pernyataan tidak dijadikan dalam satu file pdf beserta Surat Keterangan Dokter

Tidak melampirkan Program Studi terakreditasi A/Unggul

Tidak melampirkan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul

No

Alasan TMS

Foto

e-KTP / Surat


Surat Lamaran

Surat Pernyataan


11 Formasi Putra/Putri Papua

Tidak melampirkan Keterangan Lulus "Dengan Pujian"/Cumlaude

Tidak melampirkan Program Studi terakreditasi A/Unggul

12

Surat Pernyataan tidak dijadikan dalam satu file pdf beserta Surat Keterangan Asli Garis Keturunan

Lulusan Luar Negeri tidak melampirkan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul yang telah disetarakan oleh Kemendikbud/Kemenag

Tidak melampirkan Keterangan Lulus "Dengan Pujian"/Cumlaude

13

Lulusan Luar Negeri tidak melampirkan Program Studi terakreditasi A/Unggul yang telah disetarakan oleh Kemendikbud/Kemenag

Lulusan Luar Negeri tidak melampirkan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul yang telah disetarakan oleh Kemendikbud/Kemenag

14

Lulusan Luar Negeri tidak melampirkan Keterangan Lulus "Dengan Pujian"/Cumlaude yang telah disetarakan oleh Kemendikbud/Kemenag

Lulusan Luar Negeri tidak melampirkan Program Studi terakreditasi A/Unggul yang telah disetarakan oleh Kemendikbud/Kemenag

15


No

Alasan TMS

Foto

e-KTP / Surat


Surat Lamaran

Surat Pernyataan


16


pedoman - pt-denpasar.go.idpt-denpasar.go.id/new/media/files/...3. materi soal materi soal seleksi...

Documents