pedoman penyusunan rpjp/rpjm tidak pembangunan...

1

Saiful Rahman Yuniarto, S.Sos, MAB

Perencanaan Pembangunan nasional Pedoman Penyusunan RPJP/RPJM tidak

termasuk Rencana Pembangunan Tahunan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah

2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM)

Rencana Pembangunan Tahunan/Pendek

3

Rencanapembangunanjangka panjang

Rencanapembangunanjangka panjang

pemerintahpusat/ daerahpemerintahpusat/ daerah

Disusun

RPJPNasional/Daerah

(20 Tahun)

RPJPNasional/Daerah

(20 Tahun)

Hasil

RPJP Nasional adalah dokumen perencanaanpembangunan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunannasional. Pembangunan Daerah yang mengacu padarencana pembangunan jangka panjangnasional.

4

Penyiapan rancangan awal rencanapembangunan

Musyawarah perencanaan pembangunan Penyusunan rancangan akhir rencana

pembangunan

BAPPEDABAPPEDA RancanganAwal

RancanganAwal

Menyiapkan

MUSRENBANGMusyawarah Perencanaan Pembangunan

MUSRENBANGMusyawarah Perencanaan Pembangunan

Menghasilkan

5

MUSRENBANGMUSRENBANG

LSM, asosiasi profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggikalangan dunia usaha

LSM, asosiasi profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggikalangan dunia usaha

Menyerap aspirasimasyarakat

Menyerap aspirasimasyarakat

Dalamrangka

Bappeda menyusunrancangan akhir

RPJP Daerah

Bappeda menyusunrancangan akhir

RPJP Daerah

RPJP Daerah ditetapkan dengan PerdaRPJP Daerah ditetapkan dengan Perda

6

Rencanapembangunanjangka menengah

Rencanapembangunanjangka menengah

pemerintahpusat/ daerah

pemerintahpusat/ daerah

Disusun

RPJMNasional/Daerah

(5 Tahun)

RPJMNasional/Daerah

(5 Tahun)

Hasil

Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa: RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan nasional yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional.Pembangunan daerah, penyusunannyaberpedoman pada RPJP daerah denganmemperhatikan RPJM Nasional

7

Memuat : arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalamrangka regulasi dan kerangka pendanaanyang bersifat indikatif.

1. Penyiapan rancangan awal rencanapembangunan;

2. Penyiapan rancangan rencana kerja;3. Musyawarah perencanaan pembangunan;4. Penyusunan rancangan akhir rencana

pembangunan

8

KepalaBAPPEDA

KepalaBAPPEDA

RancanganAwal

RancanganAwal

Menyusun

Visi, Misi, Program kepala daerah ke dalam stratejik pembangunan daerah, Kebijakan umum,Program prioritas kepala daerahArah kebijakan keuangan daerah

Visi, Misi, Program kepala daerah ke dalam stratejik pembangunan daerah, Kebijakan umum,Program prioritas kepala daerahArah kebijakan keuangan daerah

Penjabaran

Berdasarkan Rancangan awal

Kepala Bappeda & Kepala SKPD

Berdasarkan Rancangan awal

Kepala Bappeda & Kepala SKPD

RancanganRenstra-SKPD, sesuai denganTuPokSi

RancanganRenstra-SKPD, sesuai denganTuPokSi

Menyiapkan

Memuat

visi, misi, tujuan, stratejik, kebijakan, program dankegiatan pembangunan

visi, misi, tujuan, stratejik, kebijakan, program dankegiatan pembangunan

9

Rancangan Renstra-SKPD

Kepala BappedaRancangan Renstra-SKPD

Kepala BappedaRancanganRPJM Daerah RancanganRPJM Daerah

Menyusun

Sebagaibahan

Musrenbangjangka menengah


paling lambat dua bulan setelah kepala daerah dilantik

paling lambat dua bulan setelah kepala daerah dilantik

unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakatunsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat

Dilaksanakan

Diikutioleh



10

Rancangan akhir RPJM berdasarkan hasil musrenbangjangka menengah daerah

Rancangan akhir RPJM berdasarkan hasil musrenbangjangka menengah daerah

RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerahpaling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantikRPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerahpaling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik

MenyusunBappedaBappeda

Setelah ditetapkannya RPJMD, SKPD segeramenyesuaikan Renstranya dengan RPJMD yang telahdisahkan dan ditetapkan dengan peraturan pimpinanSKPD

Setelah ditetapkannya RPJMD, SKPD segeramenyesuaikan Renstranya dengan RPJMD yang telahdisahkan dan ditetapkan dengan peraturan pimpinanSKPD

11

adalah dokumen perencanaan untukperiode satu tahunadalah dokumen perencanaan untukperiode satu tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)

Disebutjuga

Rencana pembangunan tahunan daerahRencana pembangunan tahunan daerah

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD yang memuatrancangan kerangka ekonomi daerah, prioritaspembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat

12

Penyiapan rancangan rencana kerja; Musyawarah perencanaan pembangunan; Penyusunan rancangan akhir RKPD

rancangan awal RKPDrancangan awal RKPD

Renja SKPD berisiRenja SKPD berisi

MenyiapkanKepala

BappedaKepala

Bappeda

Renja-SKPD sesuai TuPokSimengacu pada rancanganawal RKPD

Renja-SKPD sesuai TuPokSimengacu pada rancanganawal RKPD

MenyiapkanKepalaSKPD

KepalaSKPD

selanjutnyaselanjutnya

Kebijakan Umum SKPD, Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan SKPD, baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun denganmendorong partisipasi masyarakat

Kebijakan Umum SKPD, Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan SKPD, baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun denganmendorong partisipasi masyarakat

13

Setelah itu Kepala Bappeda mengkoordinasikanpenyusunan rancangan RKPD dengan menggunakandasar dari Renja-SKPD

Setelah itu Kepala Bappeda mengkoordinasikanpenyusunan rancangan RKPD dengan menggunakandasar dari Renja-SKPD

Rancangan RKPD menjadi bahan dalam Musrenbangyang diselenggarakan oleh Kepala BappedaRancangan RKPD menjadi bahan dalam Musrenbangyang diselenggarakan oleh Kepala Bappeda

Musrenbang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggarapemerintahanMusrenbang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggarapemerintahan

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil dari Musrenbang.Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil dari Musrenbang.RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD.RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

RANCANGAN AWAL RKPDDisiapkan oleh Kepala Bappeda

RANCANGAN AWAL RKPDDisiapkan oleh Kepala Bappeda

RENSTRA & RENJA SKPDdisiapkan Kepala SKPD

mengacu pada Rencana AwalSKPD

RENSTRA & RENJA SKPDdisiapkan Kepala SKPD

mengacu pada Rencana AwalSKPD

KOORDINASI RANCANGAN RKPD berdasarkan Renja SKPD(disiapkan oleh Kepala Bappeda)

KOORDINASI RANCANGAN RKPD berdasarkan Renja SKPD(disiapkan oleh Kepala Bappeda)

MUSRENBANG KAB/KOTAdiikuti semua unsur penyelenggara

pemerintahan

MUSRENBANG KAB/KOTAdiikuti semua unsur penyelenggara

pemerintahan

RANCANGAN AKHIR RKPDdisiapkan Bappeda dan ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah

RANCANGAN AKHIR RKPDdisiapkan Bappeda dan ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah

RKPD dijadikan pedomanPenyusunan APBD

RKPD dijadikan pedomanPenyusunan APBD

pedoman penyusunan rpjp/rpjm tidak pembangunan...

Documents