panduan penyusunan rpjm desa 6 ( rev 3)

Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]

MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA

PANDUAN PENYUSUNAN RPJM

DESA

MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

MUSTIKA AJI, S.Pd

PERENCANAAN

PENGANGARAN MONITORING DAN

EVALUASI


PANDUAN PENYUSUNAN RPJM -DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

MUSTIKA AJI

O81 391 016 316

[email protected]

MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-

UNDANG DESA


Kata Pengantar

Buku Panduan ini merupakan salah satu dari seri penguatan kapasita masyarakat dan

pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Salah satu

agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun

sistem perencanaan yang berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan Gender yang

dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk

mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b.

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

Denga semakin besarnya dana yang mengucur ke desa perencanaan desa menjadi sesuatu yang

sangat urgen untuk dilakukan desa karena dengan perencanaan ini implementasi pembangunan

di tingkat desa menjadi tepat sasaran dan terukur. Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “

Buku Panduan Penyusunan RPJM Desa “ ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian

kami dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dalam rangka

mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Namun demikian Buku Panduan ini belumlah menjadi Panduan yang sempurna sehingga

dalam penbggunaan Panduan ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan

peraturan-peraturan daerah yang ada.

Kebumen , Pertengahan Desember 2014

Mustika Aji


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………. ii

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ……………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Desa 2

1.2. Perencanaan dan Penganggaran Desa Yang Berpihak Pada

Rakyat Miskin

3

1.3. Penyusunan RPJM Desa Yang Pro Poor dan Berkeadilan

Gendrer

4

1.4. Dasar Hukum 5

BAB II PERSIAPAN MENYUSUN RPJM DESA 6

2.1. Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa 7

2.2. Pokja RPJM Desa 8

2.3. Penguatan kapasitas Pokja RPJM Desa 9

BAB III PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN 11

3.1. Sosialisasi Arah Kebijakan Kabupaten 11

3.2. Kajian dan Pencermatan Arah Kebijakan Kabuapten 12

BAB IV KAJIAN DESA PARTISIPATIF 14

4.1. Pengkajian dan Pemutakhiran Data Desa 14

4.2, Pengalian Gagasan Masyarakat 18

4.3. Pelaporan Kajian Desa 33

BAB V MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA 54

Musyawarah Desa RPJM-Desa 54

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA 57

Penyusunan Rancangan RPJM -Desa 57

BAB VII MUSRENBANG RPJMDes 64

Musrenbang RPJMDes 64


BAB VIII PENYEBARLUASAN RPJMDes 68

Sosialisasi RPJMes 68

Lampiran

1. Contoh Format Format Kajian Desa

2. Contoh Perdes RPJM Desa

3. Contoh Naskah RPJM Desa


DAFTRAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN

Istilah Singkatan Pengertian

Anggaran Pendapan dan Belanja Desa

APB Desa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Arah Kebijakan Keuangan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisien.

Angka Partisipasi Kasar APK perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Badan Permusyawaratan Desa

BPD Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Diagram Kelembagaan merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya)

Delegasi Dusun orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.

Indikator Kinerja Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan

Kelompok Kerja Pokja Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah pekerjaan dalam waktu tertentu

Kalender Musim alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan dari ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan

http://id.wikipedia.org/wiki/Fisik

http://id.wikipedia.org/wiki/Seksual

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1


Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Lokakarya Desa Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil musyawah dusun ditingkat desa

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah

Masalah antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang seharusnya diharapkan

Musyawarah Dusun Musdus wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun di tingkat dusun

Menentukan Peringkat Masalah

suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu.

Menentukan Alternatif Tindakan Yang Layak

serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan pemecahan masalah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Murenbang forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu) tahunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.

Misi sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/ organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan dan disepakati.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan.

Perencanaan Pembangunan Desa

adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif

adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap tahapan dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya didominasi oleh kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat


semua unsur masyarakat, terutama warga miskin, perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat aktif.

Perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada kelompok miskin

adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan kelompok miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin

Potensi Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

Penyebab Masalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi timbulnya masalah

Pengelompokan Masalah suatu kegiatan untuk menghimpun /mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah dalam bidang dan sector / urusan

Profil Desa gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat perkembangan Desa .

Program penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Peraturan Desa Perdes peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Peraturan Daerah Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

Sumber Daya Manusia SDM Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang dimiliki individu

Sksetsa Desa gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya. Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan, penyebab dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah

Visi suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

PKK suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera.

unit pelaksana teknis dinas UPTD unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA

Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam

pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga yang

akan menyelenggarakan program/rencana kerja tersebut. Perencanaan

pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang

bersangkutan.

Menurtut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa wajib mempunyai perencanaan yang

matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip –

prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas. Perncanaan pembangunan desa disusun

secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah

Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya

dokumen perencanaan di Desa.

Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan

membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin dan

berkeadilan gender yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya

perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan

secara terencana dan terukur. Dari dokumen perencanaan tersebut kemudian disusun

Anggaran dan Belanja Desa ( APB Desa ).


Proses Perencanaan Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan

akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan

baik.

1.2. PERENCANAAN DAN PENGGARAN DESA YANG BERPIHAK KEPADA

RAKYAT MISKIN DAN BERKEADILAN GENDER.

Selama ini dalam perencanaan dan penganggaran desa belum mencerminkan ,

keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan berketidakadilan gender. Diperlukan

komitmen semua pihak dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di desa

agar berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender.

Perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan

berkeadilan gender mempunyai setidaknya mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Partisipan

Warga miskin dan laki laki dan perempuan menjadi partisipan dalam semua

proses perencanaan, penganggaran dan monitoring.

2. Penggunaan Data Terpilah Antara Perempuan dan Laki-laki

Data dan indikator terpilah antara perempuan dan laki-laki merupakan

persyaratan yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan

penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin, perempuan dan anak.

3. Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan yang Berperspektif Kepada Kelompok

Miskin, Perempuan dan Anak

Penjaringan aspirasi dilakukan menggunakan metode/teknik yang

memungkinkan perempuan, anak, serta kelompok marjinal lain untuk dapat

turut memberikan pendapat dan gagasan terkait dengan berbagai per

masalahan pembangunan yang berpengar uh (berdampak) bagi kehidupan

mereka.

4. Program/kegiatan Berperspektif kemiskinan dan beradilan gender.

Penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan berdasarkan permasalahan / Isu

strategis kemiskinan dan ketidak adilan gender

5. Alokasi Anggaran

Adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan anggaran untuk


menyelesaikan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Dengan hal tersebut

maka maka masyarakat miskin, laki laki dan perempuan menjadi penerima

manfaat anggaran

Tabel 2

1.3. PENYUSUNAN RPJM DESA YANG PRO POOR DAN BERKEADILAN

GENDER.

RPJM Desa sebagai dokumen Perencanaan Strategis di tingkat desa disusun berdasarkan

kebutuhan riel masyarakat dan dengan memperhatikan kebijakan kebijakan di tingkat

supra desa. Dalam menyusun RPJM Desa hendaknya didasarkan pada hal hal berikut :

•Warga miskin, Laki laki dan Perempuan menjadi partisipan dalam proses penyusunanya

•Aspirasi warga miskin, perempuan dan laki laki terakomodasi dalam anggaran

•Adanya alokasi untuk pengurangan kemiskinan dan menyelesaikan ketimpangan gender.

• Warga miskin, Laki laki dan Perempuan menjadi partisipan dalan Pelaksanaan pembanguan

•Warga miskin, Laki laki dan perempuan menjadi penerima manfaat pembangunan

•Warga miskin, Perempuan dan Laki Laki menjadi partisipan dalam proses penyusunanya

•Menggunakan data pilah gender

•Masalah / Isu yang digali merupakan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan gender yang menjadi dasar intervensi

• Warga miskin , perempuan dan laki laki terlibat dalam monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi

Perencanaan ( RPJM Desa

dan RKP Desa )

Penganggaran ( APB Desa )

Pelaksanaan Pembangunan


a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam

proses pembangunan;

c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara

serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya

masyarakat miskin;

d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan

diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;

e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat

dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada

masyarakat;

f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang

optimal;

g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;

h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus

berjalan secara berkelanjutan;

i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan

menampung aspirasi masyarakat;

j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara

berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;

k. dan penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian

informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari

peserta musyawarah perencanaan.

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM -Desa

Penyusunan RPJM Desa melalui beberapa tahapan sebagai berikut

a. Pembentukan tim penyusun RPJM -Desa;

b. Pengacuan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

c. Pengkajian keadaan desa;


Tahapan pengkajian Desa adalah sebagai berikut :

1. Pekajian dan Pemutakhiran Data Desa

2. Penggalian Gagasan

3. Pelaporan pengkajian desa

d. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa;

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka

penyusunan RPJM Desa; dan

g. Penetapan RPJM Desa.

1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


BAB II

PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DESA

2.1. SOSIALISASI RENCANA PENYUSUNAN RPJM DESA

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah upaya pemerintah desa untuk

menyampaikan informasi, pemahaman serta respon balik dari masyarakat terhadap

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau terhadap peristiwa yang sedang, akan

terjadi dan atau telah terjadi terkait dengan rencana Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang diselenggarakan dalam

musyawarah desa.

b. Tujuan

1. Warga masyarakat memahami tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan,

manfaat dan resikonya ketika desa tidak memiliki RPJM Desa;

2. Warga masyarakat memahami tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat,

Tim/Pokja yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan

dalam Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif kemiskinan dan berkeadilan

gender;

c. Metode

Ceramah dan Tanya Jawab

d. Keluaran

1. Warga masyarakat termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses

penyusunan RPJM Desa.

2. Terbentuknya Pokja/Tim Perencanaan Desa.

3. Tersusunnya jadwal kegiatan, tahapan, metode dan Pihak yang harus terlibat

dalam Penyusunan RPJM Desa.

4. Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang, Daftar Hadir,

Notulen, Berita Acara dan Foto Kegiatan.


a. Peserta

1. Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD)

2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

3. Lembaga Adat

4. Tim Penggerak PKK Desa/Kelompok Perempuan

5. Rukun Tetangga/Rukun Warga

6. Karang Taruna

7. Kelompok Anak/Pemerhati Anak

8. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

9. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

10. Masyarakat/Warga Miskin

b. Narasumber

1. Kepala Desa

2. Kecamatan

3. LSM dan pihak lain yang berkepentingan

c. Sumber Dana

1. APB Desa

2. Swadaya

3. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat

d. Proses:

1. Acara dibuka oleh pemandu (sekdes), diawali dengan doa pembuka dan

pengantar tentang tujuan kegiatan. Selanjutnya Pemandu acara mempersilahkan

Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan pengantar.

2. Kepala Desa memberikan pengantar tentang tujuan kegiatan Sosialisasi dan

menjelaskan tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan, manfaat dan resikonya

ketika desa tidak memiliki RPJM Desa

3. Kepala Desa, menjelaskan tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat, Tim/Pokja

yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam

Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif Kemiskinan, gender dan anak;

4. Kepala Desa memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan saran,

usul atau pertanyaan;


5. Kepala desa memandu pembentukan pokja secara partisipatif:

6. Dokumentasikan proses dan hasilnya;

7. Acara ditutup dengan menyampaikan kesimpulan hasil pertemuan sosialisasi dan

diakhiri dengan doa penutup

2.2. POKJA /TIM PENYUSUN RPJM Desa

a. Persyaratan Pokja / Tim

1. Memiliki kemauan, komitmen dan kepedulian terhadap perencanaan

pembangunan desa.

2. Kritis terhadap usulan program dan arah kebijakan umum tentang desa dan

daerah.

3. Mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

4. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat,

keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marjinal, anti dominasi, anti

diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum secara menyeluruh.

5. Mampu memimpin forum pertemuan desa secara dialogis dan partisipatif.

6. Mampu bekerjasama dalam tim.

7. Pembentukan Pokja dilakukan secara musyawarah.

b. Jumlah dan Keanggotaan Pokja / Tim

Jumlah tim paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 orang terdiri dari unsur ;

1. Kepala Desa selaku

2. Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya

3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Warga Miskin, Unsur Perempuan, Unsur anak/

Pemerhati anak

c. Tugas Pokja / Tim

1. Melakukan pertemuan /rapat pokja

2. Membentuk Tim Pemandu

3. Mengidentifikasikan peserta dan mengundang peserta

4. Menyusun Jadwal dan Agenda

5. Menyiapkan Bahan dan Peralatan


6. Membuat Dokumentasi proses (Daftar hadir, berita acara,foto, notulen, dll) dan

Dokumentasi Hasil : (Naskah draf Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

d. Pembentukan Pokja / Tim

1. Pembentukan Pokja RPJM Desa dilakukan secara Musyawarah (Partisipatif)

2. Pokja RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

e. Struktur Pokja / Tim

1. Pengendali

2. Penanggungjawab

3. Ketua

4. Sekretaris

5. Anggota

2.3. PENGUATAN KAPASITAS POKJA RPJM DESA

a. Peserta Pelatihan

Anggota Pokja RPJM Desa

b. Fasilitator Pelatihan

1. Unsur kecamatan

2. Fasilitator/pendamping program

3. LSM

c. Tempat Pelatihan

Idealnya diselenggarakan di desa dan dihindari di tempat mewah

d. Penyelenggara Pelatihan

Pemerintah, Program, LSM dan lebih baik apabila diselenggarakan sendiri oleh

desa

e. Pendanaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, dana Program , LSM dan APB Desa

Syarat/Kriteria Fasilitator :

Memiliki kemampuan memfasilitasi yang partisipatif

Memahami perencanaan partisipatif di tingkat desa

Memahami tentang kemiskinan, gender dan hak-hak anak

Mempunyai pengalaman dalam mendampingi masyarakat desa


f. Waktu

Pelatihan sebaiknya dilakukan setelah sosialisasi dan sebelum pelaksanaan musdus

selama 4 hari


BAB III

PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun

perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pokja/Tim

Penyusun RPJM-Desa setelah mendapatkan penguatan kapasitas hal yang dipertama dilalukan

adalah melakukan pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Hasil pemcermatan

ini selanjutnya menjadi panduan dan rujukan dalam proses penyusunan RPJM-Desa. Langkah-

langkah pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Mengikuti Sosialisasi arah kebijakan pembangunan kabupaten

Pokja / Tim Penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan

Kabupaten yang diselanggarakan SKPD terkait.

Arah kebijakan pembangunan kabupaten yang di sosialisasikan kepada desa, sekurang-

kurangnya meliputi:

1. rencana strategis kabupaten/kota;

2. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

3. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

4. rencana tata ruang dan rencana wilayah kabupaten/kota; dan

5. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

b. Pencermatan dan Kajian arah kebijakan pembangunan kabupaten

Setelah mengikuti Sosialisasi Pokja/ Tim penyusunan RPJM Desa melakukan Pencermatan dan

kajian arah kebijkana pembangunan kabupaten dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Lakukanlah pencermatan arah kebijkana pembangunan kabupaten dengan saksama

2. Indentifikasikan dan cata rencana program dan kegiatan pembangunan

kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa. yang akan masuk ke Desa.

3. Setelah semua teridentifikasikan, kajilah rencana program dan kegiatan pembangunan

kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa mana yang sesuai dengan kebutuhan dan

potensi yang ada di desa. Hasil indentifikasi masukanlah dalam format berikut ini.


Contoh Format

Identifikasi Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa

No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan

4. Daftar semua rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang

akan masuk ke Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa

5. Kelompokanlah Rencana program dan kegiatan yang akan masuk kedesa kedalam

bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Contoh Format

Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyenggaraan

Pemerintahan


Contoh Format

Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pelaksanaan

Pembangungan



Contoh Format

Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pembinaan

masyarakat


Contoh Format

Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan



BAB IV

KAJIAN DESA SECARA PARTISIPATIF

Pasal 117 PP No 43 menyebutkan bahwa RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan

kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Dalam rangka

mempertimbangkan kondisi objektif Desa Poka / Tim Penyusunan RPJM-Desa melakukan pengkajian

keadaan Desa secara partisipatif. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. pengkajian ulang dan pemutakhiran data Desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

1. PENGKAJIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DESA

a. Pengertian Data

Kata data berasal dari DATUM yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai

untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistic

b. Jenis Data

1. Menurut sifatnya

Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka.

Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka

2. Menurut cara memperolehnya

Data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi

langsung dari obyeknya. Misalnya data pengukuran trafik.

Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan diolah oleh

pihak lain

c. Syarat data yang baik diantaranya adalah :

1. Data harus obyektif (sesuai dengan keadaan sebenarnya)

2. Data harus mewakili (representatif)

3. Data harus up to date

4. Data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan

d. Pentingnya data dalam perencanaan


Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang

ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang

tersedia. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan

cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut

beberapa ahli ekonomi, penggunaan paling penting dari data atau disebut juga indikator

pembangunan adalah untuk menyediakan target-target perencanaan

e. Tujuan Pengumpulan dan analisa data

1. Agar RPJM Desa sesuai dengan kondisi dan fakta yang terjadi desa sehingga dapat

dicegah terjadinya suatu perencanaan yang ambisius sehingga susah dilaksanakan.

2. Alat kontrol terhadap pelaksanaan atau implementasi RPJM Desa tersebut agar

bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan atau koreksi.

3. Dasar evaluasi dari hasil kerja akhir. Apakah hasil kerja akhir yang telah ditargetkan

bisa dicapai 100%, 90% atau kurang. Kalau target tidak tercapai faktor-faktor apa

yang menyebabkannya

f. Kebutuhan Data Untuk Penyusunan RPJM Desa

Tabel 5

No Aspek /Sektor Data / Indikator

1 Kewilayahan Penggunaan Lahan

2 Kependudukan Laju Pertumbuhan Pendudukan, Kepadatan penduduk,

Rasio bayi berakte kelahiran, Kepemilikan akta kelahiran

per 1000 penduduk

3 Pendidikan Angka Putus sekolah, Angka Melanjutkan, APK, Buta

Huruf

4 Kesehatan Kematian Bayi, Kematian Balita, Kematian Ibu

Melahirkan, Cakupan imunisasi, Cakupan pertolongan

persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan,

5 Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran


6 Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB

7 Permukiman % Rumah Sehat, % Rumah Tidak Layak Huni, % Rumah

yang memiliki jamban keluarga, Rumah tangga

pengguna listrik

8 Kemiskinan % kemiskinan, sebaran kemiskinan

9 Infrastruktur

Dasar

Rasio Jaringan Irigasi, Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik, Drainase dalam kondisi baik

10 Lingkungan % Lahan Kritis, Cakupan pemenuhan air bersih, Tempat

Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

11 Gender % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa,

Partisipasi perempuan di lembaga

kemasyarakatan desa, Rasio KDRT

11 Kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

12 Keamanan dan

Ketertiban

Jumlah kasus perkelahian, Jumlah Kasus Pencurian,

Jumlah kasus Perjudian, Jumlah Kasus Pemakaian miras

dan Narkoba

13 Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

g. Sumber data

1. Profil Desa

2. Data Kemiskinan BPS

3. Buku Administrasi Desa

4. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa

h. Analisa Data

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta

menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca

1. Analisis Kondisi Umum Desa

Analisis kondisi umum desa bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan

gambaran umum kondisi desa yang diperlukan untuk menunjang perencanaan

pembangunan desa.

2. Teknik Analisis Kondisi Umum Desa


Menyatakan suatu fakta dan permasalahan dari suatu aspek yang dianalisis dapat

dilakukan dengan cara:

a. Perbandingan antar waktu;

Tabel 6

Contoh Tabel Perrbandingan Antar Waktu

URAIAN 2008 2009 2010 2011

% Penolong Balita Tenaga Kesehatan

Angka Kematian Bayi ( IMR )

Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )

Cakupan Imunisasi

Balita Gisi Buruk

b. Perbandingan dengan standar yang berlaku (Kabupaten, Propinsi,

Nasional);

Tabel 7

Contoh Tabel Perbandingan Antara Desa dengan Kabupaten

Uraian Desa Kabupaten Keterangan

% Penolong Balita Tenaga

Kesehatan


Angka Kematian Ibu

Melahirkan ( MMR )

Cakupan Imunisasi

Balita Gizi Buruk

Dll

c. Perbandingan dengan desa lainnya.

Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta

dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar,

dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.


2. PENGALIAN GAGASAN MASYARAKAT

Pengkajian keadaan Desa melalui penggalian gagasan dilakukan untuk menemukenali

potensi sumber daya Desa, pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang

dihadapi Desa dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur

masyarakat Desa sebagai sumber informasi. Pengalian gagasan dilakukan dalam forum

musyawarah dusun dan lokakarya desa

2.1. MUSYAWARAH DUSUN

a. Pengertiaan

1. Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku

pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan

memilih delegasi dusun di tingkat dusun.

2. Delegasi dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili

semua unsur yang ada ditingkat dusun

b. Tujuan

1. Menggali masalah dan penyebabnya terutama yang berkaitan dengan

hak-hak dasar masyarakat yang ada di tingkat dusun berdasar profil

desa.

2. Menggali potensi yang ada di tingkat dusun berdasar profil desa.

3. Memilih delegasi dusun

c. Keluaran

1. Tersusunya daftar masalah, penyebab dan potensi ditingkat dusun

2. Terpilihnya 3-5 orang sebagai delegasi dusun yang salah satunya

unsur perempuan dan warga miskin untuk mengikuti Lokakarya Desa

dan Musrenbang Desa.

3. Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang,

Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Kegiatan, Sketsa Dusun,

Syarat Delegasi : 1. Orang yang dinilai menguasai masalah dan potensi ditingkat dusun 2. Orang yang mampu mengawal hasil-hasil musdus


Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan, Format 1, Format 2, dan

Format 3

d. Metode

1. Curah Pendapat

2. Wawancara

3. (Simulasi)

4. Diskusi Kelompok

e. Alat Kajian Yang Digunakan

1. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Dusun

2. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim

3. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram

Kelembagaan

f. Pemandu

Pemandu kegiatan musdus adalah Pokja RPJM Desa

g. Peserta

1. Perwakilan Wilayah RT /RW minimal 30 % dari jumlah KK:

Unsur warga miskin

Unsur perempuan

Unsur anak

Unsur masyarakat berkebutuhan khusus

2. Perkilan Perorangan

Tokoh masyarakat

Tokoh Agama

3. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat dusun

Catatan : 1. Khusus untuk kelompok anak disiapkan forum tersendiri. 2. Dapat menggunakan alat kajian yang lain sesuai kebutuhan.

Catatan :

Pokja dapat berbagi tugas dalam memfasilitasi musdus sesuai kondisi wilayah


4. Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa (Pengurus RT/RW,

Karangtaruna, PKK, dll)

5. Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut

6. Pemerintah Desa

h. Persiapan Musdus

1. Menyiapkan tempat yang memadai

2. Menyiapkan alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano,

metaplan, isolatip dll)

3. Indentifikasi Calon peserta musdus

4. Menyebar undangan

5. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

6. Menyiapkan Peta dasar, profil dan data potensi desa

7. Menyiapkan Pertanyaan Kunci

8. Menyiapkan Format masalah dan potensi

9. Menyiapkan Peta Dusun

i. Pelaksanaan Musdus

1. Kadus sebagai penyelenggara kegiatan Musdus

2. Pengisian daftar hadir peserta musdus.

3. Sambutan Penyelenggara Musdus ( Kadus )

4. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta

keluaran musyawarah dusun.

5. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi penggalian masalah,

penyebab dan potensi dusun dengan menggunakan tiga alat kajian

(Sketsa Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan).

TUGAS DELEGASI DUSUN 1. Membantu Pokja Perencanaan menyusun daftar masalah, penyebab dan

potensi dusun berdasarkan hasil kajian yang disepakati. 2. Mengikuti lokakarya desa dan musrenbang RPJM Desa. 3. Menyampaikan hasil lokakarya dan musrenbang RPJM Desa kepada

warga dusun.

4. Menyampaikan masalah dan potensi yang belum tergali dalam musdus

pada lokakarya desa.


6. Pokja Perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil

musayawah dusun.

7. Forum memilih dan menetapkan delegasi dusun.

j. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Desa

1. Pengertian

Sketsa desa adalah gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan

dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya.

Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah alat untuk menggali masalah,penyebab

dan potensi yang ada di tingkat dusun.

Hasilnya berupa masalah, Penyebab dan Potensi di Bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya yang ada di dusun.

Menggali/menjaring masalah,penyebab dan potensi pada Bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

Menggali/menjaring potensi yang ada di tingkat dusun

Menyamakan presepsi dan menyepakati masalah, penyebab dan potensi

yang ada di tingkat dusun.

Catatan :

Peserta Musdus dari Anak usia maksimal 18 th.

Dapat dilakukan musdus khusus anak, perempuan dan warga miskin atau kelompok sektoral lainnya.

Perlu delegasi dari kelompok sektoral ( Kelompok tani, Kelompok pedagang dll )

Contoh Sumber daya : 1. sumber daya alam ( sawah, lahan, hutan, bebatuan dll ) 2. sumber daya buatan/infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi,

bangunan/gedung dll ) 3. sumber daya manusia(ketrampilan, tingkat pendidikan, dll ) 4. sumber daya social (nilai-nilai budaya/adat istiadat yang ada di dusun,

keuangan )


3. Teknik Penggunaan Sketsa Desa

a. Persiapan

Tempat yang memadai

Alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano, metaplan,dll)

Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

Peta dasar, profil dan data potensi desa

Pertanyaan Kunci

Format masalah dan potensi

Peta dusun

b. Langkah-langkah membuat sketsa desa

Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas

wilayah Desa/Dusun.

Ajaklah untuk membuat batas Desa/Dusun pada media yang tersedia.

Menyepakati simbol/legenda dan ditulis/digambar pada pojok kiri

bawah sketsa desa.

Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam

sketsa yang telah dibuat

Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat

Ajaklah peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperluka

Masalah adalah : antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang

seharusnya diharapkan

Penyebab adalah : faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi timbulnya

masalah

Potensi adalah : Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa.


c. Mewawancarai Sketsa Desa

Pemandu menjelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Desa.

Galilah pengertian tentang masalah, kebutuhan, keinginan,potensi,

penyebab masalah, kemiskinan, hak-hak dasar, hak-hak anak, keadilan

gender.

Ajaklah peserta mewawancarai sketsa desa dengan cara mencermati

dan menganalisa sketsa desa untuk mencari/menemukan masalah,

penyebab dan potensi.

Ketika menemukan masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana

kapasitas masalahnya (berapa banyak, berapa panjang, berapa luas,


kegawatan, kemendesakan, dsb) kemudian rumuskan pernyataan

masalahnya dan catat dalam Format 1 kolom masalah.

Setelah ditemukan masalah, kemudian ajaklah peserta untuk

mencari/merumuskan akar penyebab masalah tersebut dan catat dalam

Format pada kolom penyebab masalah.

Ajaklah peserta untuk menggali potensi, adakah potensi (SDA, Sosial,

Fiskal, Lembaga) yang ada pada mereka dan lingkungannya yang dapat

digunakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya. Bila ada catat

potensi yang disepakati dalam format pada kolom potensi.

Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai

Menggali Ketimpangan Gender Dengan Sketsa Desa

Empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat 1. Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan

perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut. 2. Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut.

Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi? 3. Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap

pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut 4. Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan

mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan?

Dalam mengunakan skesa desa setidaknya dapat di petakan akses dan control laki laki dan perempuan

terhadap sumber daya yang ada. Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah

pernyataan masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.

Menggali Permasalahan Kemiskinan Dengan Sketsa Desa

Kemiskinan adalah suatu situasi/kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang

tidak terpenuhi hak hak dasarnya sehingga tidak dapat menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf hidup yang dianggap bermartabat dan manusiawi

Apabila hak-hak dasar belum terpenuhi (artinya kemiskinan masih terjadi), Hak-hak dasar yang harus

s

i,

Sehingga dalam melakukan penggalian masalah dan potensi dengan sketsa desa masalah yang

berkaitan dengan pemenuhan hak dasar harus menjadi prioritas untuk di temukan dirumuskan penyebabnya dan diidentifikasikan potensi yang ada untuk menyelesaikannya.

Agar lebih mudah sebaiknya disiapkan terlebih dahulu list pertanyaan yang berkaitan dengan

pemenuhan hak hak dasar


Contoh Format 1

Masalah Penyebab dan potensi

NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI

1 masyarakat kesulitan mengakses listrik

(masih nyalur) sebanyak 48 KK

1. Belum ada jaringan 1. Lahan

2. Pemdes

3. Masyarakat

3 Ada 5 KK RTM di Rt 02/1 yang rumahnya

tidak layak huni

Pendapatan rendah,

kepedulian pemerintah

kurang

LKD, Dinas terkait,

tanah dan rumah

4 Ada 20 KK RTM di Rt 02/1 belum punya

jamban keluarga

Kebiasaan buang air di sungai Rumah, LKD, PKK dan

dinas terkait

K. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim

1. Latar Belakang

Dalam suatu pendataan tidak selalu suatu alat kajian dapat mengindentifikasi semua

jenis data yang dibutuhkan. Setiap alat kajian yang digunakan mempunyai

karakteristik yang tersendiri. Alat kajian kalender musim lebih banyak dapat

menghimpun data yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang

berkaitan dengan musim.

2. Pengertian

Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan

masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut

pemenuhan hak dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

3. Tujuan

Tujuan pengkajian keadaan desa melalui kelender musim adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar

dan kesejahteraan masyarakat.

Contoh masalah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Kekurangan pangan.

- Kekurangan air bersih.


- Banyak penyakit (infeksi saluran napas, diare, dan lain-lain).

- Rawan banjir.

- Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan hidup pokok.

- Kesempatan kerja kurang, dan seterusnya.

b. Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat, yaitu masa-

masa tertentu dimana masyarakat menghadapi banyak masalah.

4. Informasi Yang Dapat Dihimpun Dari Kalender Musim

Sesuai dengan tujuan pengkajian keadaan desa dengan kalender musim maka

informasi yang dapat dihimpun meliputi hal-hal berikut :

a. Masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pangan,

perumahan, sandang dan pendidikan.

b. Masa kritis pada musim tertentu, misalnya musim barat, timur, kemarau, hujan,

pancaroba dan paceklik.

5. Langkah-langkah Pembuatan Kalender Musim

a. Jelaskan pada peserta musyawarah perencanaan tentang :

1. Tujuan pengkajian dengan kalender musim;

2. Cara pembuatan kalender musim; dan

3. Cara penggalian masalah, penyebab dan potensi dengan kalender musim.

b. Ajaklah peserta musyawarah perencanaan membuat kalender musim di kertas

plano.

1. Ajaklah peserta menyepakati musim apa saja yang selalu terjadi di desanya

(musim kemarau, musim hujan, musim pancaroba dan/atau musim yang

dikenal oleh masyarakat).

2. Ajaklah peserta untuk menentukan simbol untuk menilai sering dan

tidaknya terjadi kejadian

c. Ajak peserta untuk membuat format kalender musim dengan simbol yang

disepakati.

d. Ajaklah peserta untuk menyepakati musim yang ada di desa tersebut

dimulai dari bulan saat dilaksanakannya musdus.


contoh

format kalender musim.

Masalah/

Keadaan/

Kegiatan

Hujan Pancaroba Kemarau

Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

e. Ajaklah peserta untuk menggali masalah yang berkaitan dengan hak dasar.

Kemudian tuliskan di kolom 1

f. Ajaklah peserta untuk menentukan kapan masalah itu terjadi. Kemudian

berilah tanda pada kolom yang menunjukkan kapan masalah terjadi

(kolom 2-13) dengan simbol. Semakin kritis/gawat/banyak maka semakin

banyak jumlah simbolnya.

g. Lakukan hal demikian tersebut sampai semua kegiatan, masalah dan

keadaan tergali.

Contoh

Format kajian kalender musim


Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst

X XX XXX XX X

X XX XXX X

X XX XXX

Keterangan :

1. Penentuan simbol-simbol (tanda-tanda) digunakan untuk memudahkan musyawarah

perencanaan mengenali musim dan menentukan masa-masa kritis.

2. Simbol-simbol/tanda-tanda tersebut ditentukan oleh peserta musyawarah

perencanaan sesui kesepakatan. Simbol-simbol dapat menggunakan ranting kayu,

batu kerikil, biji-bijian dan lain-lain asal mudah dipahami.

3. Penentuan masa-masa kritis dinilai dengan tanda yang diberikan dalam waktu-waktu

terjadinya masalah. Semakin banyak jumlah tanda mencerminkan semakin kritis,

parah, gawat, atau seringnya masalah tersebut.


CONTOH

FORMAT HASIL PEMETAAN KALENDER MUSIM


1 PADA MUSIM HUJAN DI SEMUA RT

DUSUN 1 MENGALAMI BANJIR

TIDAK ADA SALURAN

PEMBUANGAN AIR

TENAGA, LKD

2 DI MUSIM BANJIR DI SEMUA RT

DUSUN MENGALAMI WABAH

PENYAKIT

LINGKUNGAN KUMUH LKD, POSYANDU,

BIDAN DESA

3 PADA MUSIM PENGHUJAN TERJADI

PENINGKATAN PENDERITA DEMAM

BERDARAH

BANYAK GENANGAN AIR UNTUK

TEMPAT BERKEMBANG BIAKNYA

NYAMUK DEMAM BERDARAH

KADER KESEHATAN DESA

BIDAN DESA

POLINDES

PUSKESMAS

4 PADA MUSIM KEMARAU UNTUK

TANAM PALAWIJA KESULITAN AIR

SUMBER AIR TANAH MENURUN KELOMPOK TANI, UPT

PERTANIAN

5 PADA WAKTU MUSIM PACEKLIK 19

KK DI RW III KEKURANGAN

PANGAN

TIDAK MEMILIKI STOK PANGAN

GAGAL PANEN

KELOMPOK TANI,

LUMBUNG

Kiat Menggali masalah dan potensi dari Kalender Musim a. Tempelkan pada dinding gambar kalender musim yang telah terisi secara lengkap. b. Tanyakan kepada peserta musyawarah perencanaan tersebut masalah-masalah yang terjadi

pada masa kritis. 1) Tanyakan tentang banjir pada bulan Desember?

o Mengapa kebanjiran? o Apa akibat banjir pada bulan Desember? o Di mana lokasinya?

2) Tanyakan tentang kesehatan o Gangguan kesehatan apa yang terjadi pada bulan Maret, Juli dan Desember

................. ? o Siapa saja yang terkena penyakit? o Di mana lokasinya?

3) Tanyakan tentang kesulitan pangan o Kesulitan pangan apa yang terjadi di bulan Juli, ...........dsb? o Siapa saja yang terkena? o Di mana lokasinya?


6. Saran Dalam Pembuatan Kalender Musim

a. Dalam penentuan musim, bahaslah musim apa saja yang dikenal sesuai dengan

keadaan desa tersebut.

b. Pemberian “nilai” harus luwes

Tentukan nilai terendah dan tertinggi, misalnya nilai 1 rendah dan nilai 5 tinggi.

Bandingkan musim yang lainnya dengan masalah/kegiatan/keadaan.

Pemberian nilai sebaiknya dengan alat peraga seperti biji-bijian atau potongan

karton kecil (2 cm x 2 cm) agar mudah untuk mengubahnya.

Kalender musim yang digunakan dalam buku panduan ini bersifat umum. Apabila

ingin mendalami bidang tertentu, misalnya pertanian atau ketenagakerjaan maka

dapat dibuat kalender musim yang spesifik. Sebagai contoh kalender musim yang

digunakan untuk melihat masa-masa petani sibuk dan masa-masa agak senggang.

Dengan demikian, dapat diketahui saat yang tepat bagi petani untuk melakukan

kegiatan-kegiatan tertentu.

L. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram Kelembagaan

1. Latar Belakang

Diagram Kelembagaan atau Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat

untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di

desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk

mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tak langsung

terhadap permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya,

kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang

dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-

lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa

sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya

yang kegiatannya berhubungan dengan penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja

atau pengairan saja.

2. Pengertian

Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada di desa serta

peran dan pola hubungan dengan masyarakat. Diagram kelembagaan adalah alat

untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan.


3. Tujuan

a. Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di dusun.

b. Untuk mengetahui besar kecilnya peranan/manfaat lembaga-lembaga yang ada

bagi masyarakat.

c. Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan

masyarakat.

d. Untuk mengetahui masalah dan potensi pada lembaga-lembaga yang ada.

4. Tahapan Penggunaan Teknik Diagaram Kelembagaan

a. Persiapan

1. Persiapkan Tempat yang memadai

2. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila warna-

warni, gunting dan isolatif)

3. Siapkan papan peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar/plano)

4. Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan

5. Siapkan potongan kertas manila berwarna berbentuk bulat berbagai ukuran

(sesuai jumlah lembaga yang ada)

6. Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan

7. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

b. Langkah-Langkah Membuat Diagaram Kelembagaan

1. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka

2. Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia (kertas

plano)

3. Ajaklah peserta mendiskusikan peran lembaga terhadap kehidupan

masyarakat dari yang perannya paling besar sampai yang paling kecil.

4. Selanjutnya mintalah peserta untuk menuliskan nama lembaga yang

pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian

Keterangan : Lembaga Formal adalah Lembaga yang mempunyai Badan Hukum, Contoh : Pemerintah

Desa, BPD, LKMD, PKK, NU, Muhammadiyah, kelompok tani, dll. Lembaga Non Formal adalah yang tidak mempunyai Badan Hukum. Contoh : Kelompok

arisan, Paguyuban tukang becak, kelompok yasinan, dll.


seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil pada

lingkaran yang paling kecil.

5. Siapkan papan Peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar)

6. Ajaklah peserta membuat batas wilayah dusun pada papan peraga

7. Mintalah peserta untuk membuat lingkaran ditengah-tengah peta dusun

dan tuliskan kata “masyarakat” ditengah lingkaran tersebut

8. Selanjutnya ajaklah peserta mendiskusikan bagaimana hubungan lembaga-

lembaga tersebut dengan masyarakat, lembaga yang hubungannya paling

dekat atau komunikasinya paling baik ditempatkan paling dekat dengan

lingkaran yang bertuliskan “masyarakat” dan lembaga yang kurang dekat

dengan masyarakat ditempatkan agak jauh, demikian seterusnya sampai

semua lingkaran terpampang semua

CONTOH GAMBAR :

KTT


c. Menggali Masalah dan Potensi

1. Setelah diagram kelembagaan selesai dibuat, konfirmasikan kembali

dengan peserta musdus.

2. Ajaklah peserta untuk mewawancarai/menggali permasalahan dan potensi

lembaga-lembaga tersebut satu persatu diawali dari lingkaran yang

terdekat dengan masyarakat. Masalah dan potensi yang digali berkaitan

dengan :

a. Struktur organisasi

b. Kapasitas SDM

c. Aturan mainnya

d. Manajemen organisasi

e. Legalitas organisasi

3. Catatlah semua masalah dan potensi yang tergali dalam Format yang telah

disediakan

Menggali Permasalah Ketimpangan Gender Dengan Diagram Kelembagaa

1. Dengan Diagram kelembagaan setidaknya dapat di petakan control antara laki laki dan

perempuan pada kelembagaan yang ada.

2. Ketika menggali masalah, penyebab dan potensi pada struktur organisasi, tanyakanlah

pada peserta musdus komposisi pengurus antara laki laki dan perempuan pada setiap

lembaga yang ada.

3. Diskusikalah control laki laki dan perempuan dalam setiap kelembagaan yang ada.

4. Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah pernyataan

masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.


Contoh

Format Hasil Kajian Diagram Kelembagaan

No Nama

Lembaga Masalah Penyebab Masalah Potensi

1 2 3 4 5

1 PEMDES Pemdes dalam pelayanan kepada

masyarakat belum memuaskan

Kapasitas perangkat rendah,

personil kurang

Kantor, Lembaga,

SDM

2.1. LOKAKARYA DESA

1. Pengertian

Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa

untuk membahas hasil musyawah dusun di tingkat Desa.

2. Tujuan

a. Pengelompokkan Masalah, Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.

b. Menyusun Legenda, Sejarah Pembangunan Desa dan Mengambil Pelajaran

dari Sejarah Desa.

c. Menyusun Visi dan Misi Desa

d. Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa

e. Membuat Prioritas masalah

f. Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

g. Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

h. Menyusun Matrik Kegiatan RPJM Desa

3. Methode

a. Ceramah

b. Curah pendapat

c. Diskusi

d. Tanya jawab


4. Peserta

a. Delegasi dusun terdiri dari:

b. unsur Warga miskin ,

c. Unsur perempuan,

d. unsur anak / pemerhati anak

e. pengurus lembaga di tingkat dusun

f. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

g. Unsur Difabel (masyarakat berkebutuhan khusus)

h. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa

i. Anggota BPD

j. Pemerintah Desa.

5. Narasumber

a. Unsur kecamatan

b. UPTD/UPTB

c. Pendamping program yang ada di wilayah tersebut

d. DPRD dari Daerah Pemilihan

6. Pemandu

Pokja RPJM Desa

7. Keluaran

a. Pengelompokkan Masalah,Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.

b. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa

c. Visi dan Misi Desa

d. Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Sasaran

e. Prioritas masalah

f. Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

g. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

h. Matrik Kegiatan RPJM Desa

i. Dokumen proses lokakarya desa (undangan, daftar hadir, notulen, daftar

peserta yang diundang, foto kegiatan, berita acara dll)


8. Tahapan Lokakarya Desa

a. Persiapan

1. Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda

Lokakarya Desa.

2. Pokja perencanaan desa melakukan verifikasi hasil- hasil Musdus (tanpa

merubah substansi).

3. Pokja perencanaan desa menyiapkan peralatan serta format-format yang

dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara serta format-

format F4, F5, F6 dan F 7).

4. Distribusi undangan dan materi.

b. Pelaksanaan

1. Pengisian daftar hadir peserta.

2. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran

Lokakarya Desa.

3. Paparan dari narasumber

4. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi Lokakarya Desa

5. Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil Lokakarya Desa

c. Lokakarya Pengelompokan Masalah

1. Pengertian Pengelompokan Masalah

Pengelompokan masalah adalah suatu kegiatan untuk

menghimpun/mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan

mengelompokan masalah dalam bidang dan urusan.

2. Tujuan Pengelompokan Masalah

a. Memperoleh data masalah dan potensi yang akurat dari hasil tiga alat

kajian di tingkat dusun.

b. Menggabungkan dan mengelompokkan masalah dari hasil kajian di

tingkat dusun kedalam bidang dan urusan (Bidang penyelenggaraan

Catatan :

Delegasi dusun membawa dokumen hasil musdus

Delegasi dusun dapat memferivikasi data di tingkat lokdus


Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat).

3. Tahaapan Pengelompokan Masalah

a. Persiapan

1. Pokja mempersiapkan draf pengelompokan masalah

2. Persiapkan Tempat yang memadai

3. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, isolatif )

4. Siapkan Format Pengelompokan Masalah

5. Siapkan data dari hasil kajian ditingkat dusun ( tiga alat kajian)

6. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

b. Langkah-langkah Pengelompokan Masalah

1. Buatlah katagorisasi/pengelompokan masalah, penyebab dan

potensi yang sama dari hasil penjaringan masalah di tingkat dusun

berdasarkan 4 bidang (Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan Pemberdayaan masyarakat).

2. Gabungkanlah masalah, penyebab dan potensi yang sama dan

terjadi dilokasi yang sama menjadi satu rumusan masalah.

3. Jika langkah 2 telah selesai, kelompokkanlah masalah, penyebab

dan potensi kedalam urusan (pendidikan, kesehatan, pertanian,

perdagangan, peternakan, pemerintahan, pekerjaan umum, Sumber

daya air, dll).

4. Kelompokanlah urusan yang ada kedalam bidang-bidang (Bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

masyarakat) tuliskan dalam kolom 2 format 4.

5. Periksalah kembali penyebab hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat

kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 3 sampai diyakini

bahwa data yang dikelompokan itu benar.


6. Periksalah kembali potensi hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat

kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 4 sampai diyakini

bahwa data yang dikelompokan itu benar.

7. Apabila pengelompokan masalah, penyebab dan potensi

dilaksanakan didapati ada masalah yang belum tergali disaat

musdus dapat diusulkan dan ditampung dalam pengelompokan

masalah.

Contoh Format Pengelompokan Masalah

Bidang Penyenggaraan Pemerintahan

NO MASALAH PENYEBAB POTENSI

1 2 3 4


Bidang Pelaksanaan Pembangunan


1 2 3 4


Bidang Pembinaan Masyarakat


1 2 3 4



Bidang Pemberdayaan Masyarakat


1 2 3 4

d. Lokarya Menyusun Sejarah Pembangunan Desa

1. Dasar Pemikiran :

Perencanaan selalu berisi tentang harapan di masa yang akan datang. Demikian

pula perencanaan desa dalam bentuk RPJMDes akan berisi indikasi program

selama 6 (enam) tahun. Indikasi atau harapan tersebut dibangun melalui

proyeksi. Proyeksi diperoleh dari kecenderungan-kecenderungan yang ada

selama ini pada beberapa tahun terakhir.

2. Persiapan Menyusun Sejarah Desa

a. Persiapkan Tempat yang memadai

b. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, dan solatif)

c. Siapkan format sejarah pembangunan desa

d. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

3. Langkah Menyusun Sejarah Pembangunan Desa

a. Bagilah peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan tahun kelahiran

Misal Tahun kelahiran peserta yang paling tua adalah tahun 1948 dan yang

termuda lahir pada tahun 1978.

1. Kelompok 1 ------------kelahiran tahun 1948 s/d 1958



b. Masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kejadian-kejadian penting

(kejadian yang baik dan kejadian yang buruk).

Misal :


1. Kelompok 1 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun

1960 s/d tahun 1975.

2. Kelompok 2 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1976

s/d tahun 1990.

3. Kelompok 3 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1990

s/d tahun 2007.

Hasil diskusi dituliskan pada format sejarah desa.

Format Kajian Sejarah Desa

NO TAHUN KEJADIAN BAIK KEJADIAN BURUK

4. Mengambil Pelajaran Dari Sejarah PembangunanDesa

a. Cermati kejadian kejadian buruk yang berulang terjadi.

b. Diskusikanlah dengan warga, mengapa hal tersebut terjadi?

c. Diskusikan antisipasi yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak

berulang kembali.

d. Cermati kejadian baik/keberhasilan yang berulang terjadi.

e. Diskusikanlah dengan warga, Mengapa hal tersebut terjadi?

f. Diskusikan apa yang harus dilakukan agar keberhasilan bisa dipertahankan

dimasa yang akan datang.

5. Pelajaran dari sejarah Desa

a. Hal-hal yang menyebabkan kegagalan

1. …………………………………………….………

2. ……......................................................

b. Hal yang harus dihindari

1. …………………………………………….………

2. ……......................................................

c. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan

1. …………………………………………….………


2. ……......................................................

d. Hal yang harus dipertahankan/ditingkatkan

1. …………………………………………….………………

2. …….....................................................

e. Lokakarya Menyusun Legenda Desa

1. Dasar Pemikiran

Warga desa perlu mengetahui Rekam jejak perjalanan desanya diawali dari sejarah

kelahiran Desa, tokoh yang telah berjasa, para pendiri, situs, petilasan, pusaka, hal

yang dianggap tabu, petuah leluhur, naskah kuno, permainan tradisonal yang

mendidik, peristiwa peristiwa penting, suka dan dukanya dalam membangun desa,

kejayaan dan keunggulan kepribadian baik dari para tokoh leluhur yang perlu

dilestarikan dan diingat menjadi pelajaran bagi anak cucu.

2. Persiapan

Identifikasi beberapa tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki pengetahuan

sejarah/legenda desa.

a. Lakukanlah wawancara dengan tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki

pengetahuan sejarah/legenda desa.

b. Tulislah narasi draf legenda desa berdasarkan hasil wawancara.

c. Lakukanlah lokakarya penulisan legenda Desa

3. Teknik Wawancara Dalam Menyusun Legenda Desa

a. Meminta kesediaan tokoh, sesepuh dan sesorang untuk menjadi narasumber.

b. Pokja melakukan wawancara dengan mendatangi ke rumahnya.

c. Persiapkan waktu dan tempat yang memadai.

d. Siapkan alat yang akan digunakan (tape recorder, bolpoint, buku, dll)

e. Siapkan pointer pertanyaan

f. Siapkan format pertanyaan-pertanyaan kunci

g. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)

4. Langkah Menyusun Legenda Desa

a. Pemandu membuka acara, menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan

adalah untuk menyusun legenda desa.

b. Paparan Narasi Draf Legenda Desa oleh Pokja


c. Mintalah masukan dari narasumber dan peserta lokakarya, baik menambahkan

maupun mengkritisinya.

d. Catat dan rekam semua masukan dan perbaikan draf naskah legenda Desa.

e. Buatlah finalisasi draf narasi tentang legenda Desa oleh Pokja

f. Lokarya Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Pengertian

Arah kebijakan pembangunan desa adalah arah kebijakan pembangunan desa

dalam rangka mencapai visi dan misi brdasar permasalahan mendasar dan potensi

yang dimilikin desa dengan memperhatikan prioritas.

2. Langkah-Langkah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

a. Buatlah Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

Contoh

Format Penyusunan Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

No Misi Arah Kebijakan Pembangunan Desa

b. Ajaklah peserta mencermati inti dari pernyataan visi dan misi kepala desa

terpilih

c. Tuliskanlah Misi Desa pada Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan

Desa

d. Ajaklah peserta menyusun arah kebijakan pembangunan desa dari setiap Misi

Kepala Desa terpilih , dengan memperhatikan masalah, penyebab dan potensi

yang ada ( dalam format pengelompokan masalah )

e. Tuliskanlah Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pada Format yang tersedia.

Contoh

Misi yang disepakati

a. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa.

b. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.

c. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar.


Contoh

Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan

No Misi Arah Kebijakan Pemnbangunan Desa

1 Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan Desa yang

baik.

1 Melaksanakan reformasi perangkat desa dengan

mengembangkan profesionalisme melalui,

penguatan kapasitas penataan struktur yang

proporsional serta penerapan hadih dan sanksi

berbasis kinerja

2 Meningkatkan dan mengembangkan kualitas

pelayanan publik

3 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa

yang transparan, akuntabel dan profesional;

2 Meningkatkan Pelayanan

terhadap Pemenuhan

Hak hak dasar Rakyat.

1 Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia

dini

2 Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu dan

anak;

3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan

social perseorangan, keluarga, dan kelompok

masyarakat;

g. Lokakarya Penentuan Peringkat Masalah

1. Pengertian

Menentukan Peringkat Masalah adalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya

masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu.

2. Tujuan

a. Untuk mengetahui bobot masing-masing masalah.

b. Menentukan urutan masalah secara tepat berdasar bobot (prioritas) masalah

yang harus segera diselesaikan.

b. Tahapan membuat prioritas masalah

a. Sampaikan terlebih dahulu mengapa harus membuat prioritas masalah.

b. Sepakati terlebih dahulu kriteria dan bobot untuk masing-masing bidang.


c. Sepakati terlebih dahulu apapun hasil kesepakatan tentang prioritas masalah

adalah kesepakatan bersama.

d. Lakukanlah skoring secara partisipatif pada masing-masing bidang.

c. Melakukan Skoring

a. Siapkan Format skoring masalah

b. Salinlah semua kegiatan pada kolom 2 format 4 kedalam kolom 2 format 5

c. Ajaklah peserta musyawarah melakukan skoring masalah dengan menyepakati

kriteria terlebih dahulu

d. Tuliskan skor yang disepakati pada kolom yang tersedia

e. Lakukanlah hal demikian sehingga semua masalah diberi skor dengan kriteria yang

telah disepakati

f. Jika semua masalah telah diberi skor, ajaklah peserta musyawarah untuk

menjumlah skor pada setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 6 format 5

g. Jika ada jumlah yang sama, ulanglah kembali pensekoran pada masalah yang

mempuyai jumlah skor sama

h. Buatlah ranking berdasar besar kecilnya jumlah skor dan tuliskan pada kolom 7

format 5

FORMAT PRIORITAS MASALAH

BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAH DESAH

NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN

Jumlah Skor Ranking Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

FORMAT PRIORITAS MASALAH

BIDANG PELAKSANAN PEMBANGUNAN



1 2 3 4 5 6 7 8


FORMAT PRIORITAS MASALAH BIDANG PEMBINAA MASYARAKAT



1 2 3 4 5 6 7 8

FORMAT PRIORITAS MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



1 2 3 4 5 6 7 8

i. Lokakarya Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

1. Pengertian

Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah adalah serangkaian kegiatan

kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif

tindakan pemecahan masalah.

2. Tujuan

a. Merumuskan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk

memecahkan masalah dan penyebabnya.

b. Menentukan tindakan yang layak dari berbagai alternatif tindakan pemecahan

masalah.

3. Persiapan Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

a. Persiapkan tempat yang memadai.

b. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, dan isolatif).

c. Menyiapkan Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah (Format 6).

d. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat).


4. Langkah-Langkah

a. Isilah kolom masalah (kolom 2 format 6) dengan cara menuliskan kembali

masalah sesuai bidang/sektor dan prioritas peringkat masalah yang telah

dihasilkan pada kolom 7 Format 5.

b. Isilah kolom 3 Format 6 dengan cara menuliskan kembali penyebab masalah

sesuai yang telah dihasilkan pada kolom 3 Format 4.

c. Isilah kolom 4 Format 6 dengan cara menuliskan kembali potensi yang telah

dihasilkan pada kolom 4 Format 4.

d. Pilihlah tindakan yang layak dari alternatif tindakan sesuai rumusan yang telah

dihasilkan, tuliskan pada kolom 6 Format 6.

e. Rumuskan alternatif tindakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya

f. dengan mengoptimalkan potensi yang ada, tuliskan pada kolom 5 Format 6.

Tip Menyusun Alternatif Tindakan Yang Pro rakyat Miskin Dalam memnyusun alternatif tindakan yang pro rakyat miskin harus dengan jelas

menggambarkan ketepatan sasaran dan dampak kegiatan benar benar warga miskin

Tip Menyusun Akternatif Tindakan Prespektif Gender

1. Dalam Merumuskan alternatif tindakan hendaknya memperhatikan data

ketimpangan gender yang di hasilkan ketika musdus.

2. Tindakan yang layak harus menyelasaikan ketimpangan gender .

3. Tindakan yang layak harus menggunakan data pilah gender

Contoh :

1. Pelatihan produksi bagi 170 ( 80 Laki laki, 90 Perempuan ) pengrajin cobek

2. Beasiswa bagi 16 anak SD ( 10 Perempuan dan 6 Laki laki )


FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAHAN

FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PEMBINAAN MASYARAT

FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF

TINDAKAN

TINDAKAN YANG

LAYAK

1 2 3 4 5 6


TINDAKAN

TINDAKAN YANG LAYAK

1 2 3 4 5 6


TINDAKAN

TINDAKAN YANG LAYAK

1 2 3 4 5 6


TINDAKAN

TINDAKAN YANG LAYAK

1 2 3 4 5 6


j. Menyusun Arah Kebijakan Keuanga

1. Pengertian

Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi

kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan

efisien.

2. Ruang Lingkup Arah Kebijakan Keuangan Desa

a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

1. Proyeksi pendapatan desa

2. Kebijakan pengelolaan pendapatan desa

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

1. Proyeksi dan Alokasi Belanja Desa

2. Kebijakan pengelolaan Belanja desa

3. Menyusun Arah Kebijakan Pendapatan Desa

a. Menyusun Proyeksi Pendapatan Desa

Adalah ramalan pola kondisi pendapatan Desa pada periode tahun yang akan

datang, didasarkan pada kecenderungan masa lalu, dengan asumsi bahwa masa

yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu.

b. Tujuan Proyeksi

1. Menilai dan memahami kondisi keuangan pemerintah Desa serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya

2. Mengidentifikasi persoalan keuangan saat ini dan yang akan muncul

3. Mengidentifikasi kebijakan yang akan diambil dengan segala

konsekuensinya

c. Langkah menyusun proyeksi pendapatan desa

a. Identifikasikan sumber-sumber pendapatan desa

b. Buatlah proyeksi pendapatan desa

1. Buatlah rekapitulasi pendapatan desa 3 s/d 6 tahun terakhir.

2. Hitunglah rata-rata pertumbuhan pada masing-masing pos

pendapatan.

3. Buatlah proyeksi pendapatan desa 6 tahun kedepan berdasarkan rata-

rata pertumbuhan 3 s/d 6 tahun terakhir.


CONTOH FORMAT PROYEKSI PENDAPATAN DESA

Uraian Pendapatan

TAHUN

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha Desa

2. Hasil Kekayaan Desa

3. Lain pendapatan yang Sah

Dana Alokasi Desa APBN

Bagi hasil pajak

Bagi hasi restribusi

Bagian dana perimbangan

Bantuan keuangan

1. Pemerintah

2. Propinsi

3. Kabupate

Hibah

Sumbangah Pihak Ke tiga

d. Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Untuk dapat merumuskan Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa dapat

dilakukan dengan langkah langkah sebagia berikut :

1. Ajaklah Peserta untuk Mencermati Trend Pendapatan Desa

2. Ajaklah peserta untuk untuk menyusun kebijakan intensifikasi Pendapatan

Desa.

3. Tuliskanlah hasil diskusi pada format Intesifikasi Pendapatan Desa.


Contoh

Format Penyusunan Intensifikasi Pendapatan Desa

No Pendapatan Asli Desa Arah Kebijakan

4. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasikan potensi desa di jadikan sumber

pendapatan desa.

5. Ajaklah peserta untuk untuk menyusun kebijakan Intensifikasi Pendapatan

Desa.

6. Tuliskanlah hasil diskusi pada format Intensifikasi Pendapatan Desa

Contoh

Format Penyusunan Intensifikasi Pendapatan Desa

No Potensi Desa Arah Kebijakan

4. Menyusun Arah Kebijakan Belanja Desa

a. Menyusun Proyeksi Alokasi Belanja Desa

Kebijakan dan proyeksi belanja desa adalah kebijakan mengenai pengalokasian

belanja, serta proyeksi besaran anggaran dalam jangka waktu lima tahun

b. Tujuan

Memberi arah belanja desa sesuai dengan visi dan misi desa

c. Langkah Menyusun Proyeksi Belanja Desa.

1. Dalam menyusun kebjakan belanja desa harus memperhatikan Visi, Misi dan

arah kebijakan pembangunan Desa.

2. Besaran perkiraan pembiayaan harus disesuaikan dengan prioritas

pembangunan.


CONTOH

FORMAT KEBIJAKAN DAN PROYEKSI BELANJA DESA

Uraian Belanja TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belanja Desa

Belanja Langsung

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan

2. Belanja Bidang Pelaksanaan

Pembangunan

3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat

4. Belanja Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Subsidi

3. Belanja Hibah

4. Belanja Bantuan Sosial

5. Belanja Bantuan Keuangan

6. Belanja tak terduga

k. Membuat Matrik RPJM-Desa

1. Pengertian

Adalah serangkaian kegiatan pengisian matrik program dan kegiatan pada format

RPJM Desa

2. Langkah-langkah Membuat Matrik RPJM-Desa

a. Menyusun Matrik Program dan Kegiatan

b. Salinlah tindakan yang layak untuk pemecahan masalah yang terdapat dalam

Format 6 kolom 6 ke dalam Format 8 kolom 2.


c. Tuliskan volume masing masing kegiatan pada kolom 3.

d. Tuliskan lokasi kegiatan pada kolom 4

e. Tuliskan tanda (√) pada kolom 5, 6, 7, 8 dan 9 sesuai dengan prioritas

masalah dengan memperhitungkan perkiraan pendapatan/kemampuan

anggaran tahun bersangkutan

f. Tuliskan perkiraan besarnya biaya pada kolom 10

g. Tuliskan tanda (√) pada kolom 11, 12 dan 13 sesuai dengan sumber

pembiayaan utama, dan tulis tanda (x) sebagai sumber tambahan

h. Tuliskan Indikator setiap kegiatan pada kolom 14

3. Kriteria Penentuan Sumber Dana

a. Kegiatan yang dibiayai APBD/APBN :

APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN apabila kegiatan tersebut :

a. Bukan Kewenangan Desa

b. Biayanya terlalu besar/tidak mampu dibiayai desa

c. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya

b. Kegiatan yang dibiayai APB-Desa

Apabila kegiatan tersebut :

a. Kewenangan Desa

b. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa

c. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya

c. Kegiatan yang dibiayai dari sumber Lainnya :

Berasal dari selain sumber diatas, misal swadaya bantuan dari organisasi non

pemerintah, perusahaan dan Bantuan Program serta pihak ketiga lainnya

(warga perantauan)

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN RPJMDesa TAHUN ….

DESA …………. KECAMATAN …………. KEBUPATEN ………

RPJMDes TAHUN ……… – ……….

SKALA DESA

DESA …………… KECAMATAN ………….KABUPATEN ……….

KODE

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

BIDANG SEKTOR PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

TAHUN

Target Kinerja

pada akhir

periode RPJMDes

Indikator Kinerja

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa,

2 Pelaksanaan Pembanguan

3 Pembinaan

kemasyarakatan Desa

4 Pemberdayaan

masyarakat

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN RPJMDesa TAHUN ….

DESA …………. KECAMATAN …………. KEBUPATEN ………

RPJMDes TAHUN …….. – ……..

SKALA SUPRA DESA

DESA ……….. KECAMATAN ………KABUPATEN ……

KODE

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

BIDANG PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

TAHUN

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMDes

Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12


2. PELAPORAN KAJAIAN DESA

Pokja/Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.

Dalam rangka penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa, Pokja/Tim penyusun membuat

berita acara tentang laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Berita acara dilampiri dokumen data

desa yang sudah dimutakhirkan, data program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke

Desa dan/atau pembangunan kawasan perdesaan, serta rekapitulasi usulan rencana kegiatan

pembangunan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bahan

musyawarah desa RPJM-Desa.


BAB V

MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA

a. Pengertian

Musyawarah Desa RPJM-Desa adalah adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa.

b. Tujuan

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai

berikut:

1. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

2. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan

3. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Keluaran

1. Rancangan RPJM-Desa yang meliputi Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembanguan

Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa dan Program dan Kegiatan Indikatif.

2. Dokumen proses (Berita Acara, Notulen, Undangan, Daftar Peserta yang

diundang, Foto Kegiatan dan Daftar Hadir Musyawarah RPJM-Desa).

d. Peserta

1. Pemerintah Desa dan BPD

2. Delegasi Dusun

3. Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW/LKMD/Karang Taruna/PKK)

4. Tokoh agama/tokoh adat

5. Unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30%)

6. Wakil kelompok anak (usia dibawah 18 tahun)

7. Organisasi kemasyarakatan di desa

8. Pengusaha, kelompok tani/nelayan, dll (pelaku ekonomi di desa)

9. Pelaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru )


10. Unsur masyarakat miskin, diffabel

11. Bidan Desa

12. dan lain-lain sesuai kondisi desa

e. Nasumber

1. Kepala Desa/Perangkat Desa

2. Pokja RPJM Desa

3. Unsur Kecamatan

4. UPTD/UPTB

5. Pendamping program dan LSM yang ada di wilayah tersebut

f. Persiapan Musyawarah Desa

1. Menyusun jadwal dan agenda

2. Menyusun bahan Musyawarah Desa RPJM-Desa

3. Menyusun tata tertib/ketentuan Musyawarah Desa RPJM-Desa

4. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda

Musyawarah Desa RPJM-Desa

5. Mengidentifikasi calon peserta

6. Mengundang calon peserta dan narasumber 3 hari sebelum pelaksanaan dengan

dilampiri bahan Musyawarah Desa RPJM-Desa

7. Menyiapkan lokasi dan peralatan

g. Pelaksanaan Musyawarah Desa RPJM-Desa

1. Siapkan daftar hadir

2. Sebelum musyawarah desa dimulai bacakanlah tata tertib untuk dibahas dan

disepakati

3. Lakukan diskusi kelompok secara terarah, dibagi berdasarkan bidang

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarkatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Diskusi kelompok secara terarah, membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;


c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang mencakup pengelolaan oleh

perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,

dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

5. Buatlah berita acara Musyawarah desa RPJM-Desa


BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berdasarkan berita acara musyawarah Desa tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM

Desa. Tim penyusun rancangan RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan

RPJM Desa. Berita acara, dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan oleh tim

penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak musyawarah Desa

penyusunan RPJM Desa.

a. Regulasi Sisteimatika Naskah RPJM Desa

BENTUK REGULASI

RJM-Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ditetapkan

dengan Peraturan Desa

OUTLINE PERDES

RPJM-Desa

PERATURAN DESA .....................

KECAMATAN ....................., KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ......... TAHUN ........

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM Desa) TAHUN ………………

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....................,

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....................

dan

KEPALA DESA .....................


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM

DESA) TAHUN ….-….

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

2.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

(1) :

(2) .

Pasal 3

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Ditetapkan di ..............................

pada tanggal ………………………

Kepala Desa .....................,

………………….….

(Cukup ditulis nama lengkap saja tanpa gelar)


NASKAH RPJM-

Desa

Naskah RPJM-Desa merupakan lampiran Peraturan Kepala Desa tentang

RKP-Desa. Penyusunan Naskah RPJM-Desa dilakukan oleh Pokja/Tim.

OUTLINE

SISTIMATIKA

NASKAH RPJM-

Desa

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang / Pendahuluan

b. Landasan Hukum

c. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

a. Sejarah Desa

b. Kondisi Umum Desa

c. Kelembagaan dan SOTK Desa

d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

a. Kajian Desa Partisipatif

b. Musyawarah Desa

d. Musrenbang RPJM Desa

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN

KEGIATAN INDIKATIF

a. Visi dan Misi

b. Arah Kebijakan Pembangunan

c. Arah Kebijakan Keuangan Desa

d. Program dan Kegiatan Prioritas

e. Indikator Kinerja

BAB V INDIKATOR KINERJA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan

2. Proses Penyusunan Program (F 1 s.d. F 7)

3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram


2. Tips Menulis Naskah Rancangan RPJM-Desa

Sistematika Rincian Cara

Pengisian

Judul dokumen

Diisi dengan judul: RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN...

S/D .... DESA... KECAMATAN... KABUPATEN...TAHUN

TERBIT....

Kata Pengantar Merupakan setengah halaman pengantar dari

Kepala Desa

Daftar Isi

Bab I

Pendahuluan

Latarbelakang Diisi dengan penjelasan pengertian RPJM-Desa

dan mengapa harus menyusun RPJM-Desa

Landasan Hukum

Diisi dengan kutipan regulasi yang

mengamanahkan penyusunan RPJM-Desa

(baik regulasi pusat maupun Perda)

Tujuan dan Manfaat Diisi dengan tujuan disusunnya dokumen RPJM-

Desa baik secara umum maupun khusus; bisa

dilengkapi dengan manfaatnya. Rumuskan tujuan

strategis yang spesifik untuk kelompok miskin,

Kelembagaan)

4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya,

Musrenbangdes)

6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

7. Peta Desa

8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes


perempuan, anak serta kelompok marjinal lainnya

(lihat penjelasan tentang teknik penulisan tujuan

dan indikator)

Hubungan Dengan

Dukumen Perencanaan

Daerah

Berisi muatan informasi tentang Hubungan antara

RPJM Desa dengan dokumen RPJP dan RPJM

Daerah

Sisteimatika RPJM

Desa

Berisi Sistematika Dokumen RPJM Desa

Bab II

Profil Desa

Legenda dan Sejarah

Desa

Muatan informasi : Asal-usul/legenda desa,

perkembangan desa, terutama yang terjadi

akibat upaya pembangunan; bisa dilengkapi

sejarah kemiskinan

Kondisi Umum

Desa

Muatan informasi : Kondisi geografis, demografi,

pendidikan, mata pencaharian, pola penggunaan

tanah, pola kepemilikan ternak/sumberdaya

alam, sarana dan prasarana desa, dan

sebagainya. Bisa dilengkapi dengan pemetaan

sosial atau pemetaan kemiskinan

Kelembagaan Desa

(SOTK Desa)

Muatan informasi : Lembaga-lembaga yang

menjadi pelaku pembangunan di desa dan

struktur kelembagaan pemerintah desa. Bisa

dilengkapi dengan kajian partisipasi kelompok

miskin, perempuan dan anak dalam kegiatan

setiap lembaga di desa

Masalah-masalah

yang Dihadapi Desa

Muatan informasi : Deskripsi masalah-masalah

mendasar yang dihadapi desa dalam empat bidang

kewenangan desa

Bab III Kajian Desa secara Muatan informasi : Diskripsi tentang proses Kajian


Proses

Penyusunan

RPJM-Desa

Partisipatif desa secara partisipatif (kajian data sekuncer,

musdus dan Lokakarya desa)

Musyawarah Desa

RPJM-Desa

Muatan informasi : Diskripsi tentang proses

Musyawarah Desa RPJM-Desa

Musrenbang RPJM-

Desa

Muatan informasi : Diskripsi tentang proses

Musrenbang Desa RPJM-Desa.

Bab IV

Visi, Misi

Visi dan Misi Muatan informasi : Diskripsi tentang visi dan Misi

Kepala Desa terpilih

Arah Kebijakan

Pembangunan Desa

Muatan informasi : Diskripsi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah Kebijakan

Keuangan Desa

Muatan informasi : Diskripsi tentang Arah kebijakan Keuangan Desa

Program dan

Kegiatan Priotitas

Muatan informasi : Diskripsi tentang Program dan Kegaiatn Prioritas

Bab V

Indikator Kinerja

Muatan informasi : Merupakan uraian dari indicator kinerja RPJM Desa selama enama tahun

Bab VI

Penutup

Merupakan kata penutup yang menegaskan

bahwa RPJM-Desa me rupakan pedoman

pelaksanaan pembangunan desa 6 tahun ke

depan yang tiap tahunnya dijabarkan dalam

RKP Desa serta ditandatangani oleh kepala desa

Lampiran-

lampiran

1. Tabel (Matriks)

Program

Kegiatan 6 tahun

Lihat Tabel (Matriks) Program Kegiatan 6 tahun

(Lampiran Dokumen RPJM-Desa) per

Sektor/Bidang Pembangunan Desa. Seringkali

tabel inilah yang disebut dokumen RPJM-Desa,

padahal tabel ini hanyalah lampiran

2. Proses

Penyusunan

Program (F1-F7)

Format-format hasil proses semua tahapan dari

Musdus dan lokakarya Desa


3. Undangan dan

Daftar peserta

yang diundang

Undangan dan Daftar peserta yang diundang pada

Musdus, lokakarya dan musrenbang RPJM-Desa

4. Daftar Hadir Merupakan form daftar hadir p ad a Musdus,

pleno/lokakarya desa, Musrenbang RPJM-Desa

yang sudah diisi dan ditandatangani peserta saat

kegiatan. Format daftar hadir terpilah Laki-

laki/Perempuan (L/P).

5. Notulen Merupakan notulen proses semua tahapan yaitu

pada Musdus, lokakarya, musyawarah desa RPJM-

desa dan musrenbang RPJM-Desa

6. Foto Kegiatan Merupakan dokumentasi foto proses semua

tahapan yaitu pada Musdus, lokakarya,

musyawarah desa RPJM-desa dan musrenbang

RPJM-Desa

7. Berita Acara

Musrenbang

RPJM-Desa

Merupakan dokumen standar sebuah rapat atau

forum pengambilan keputusan oleh

pemerintahan desa

8. Peta Dusun dan

Peta Desa


BAB VII

MUSRENBANG RPJM-DESA

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan

untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan

pembangunan Desa diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kepala Desa menerima

rancangan RPJM Desa.

a. Pengertian

Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun PJM-Desa

diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Desa dan mengikut sertakan masyarakat.

b. Tujuan

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud untuk,

membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

c. Peserta

1. Pemerintah Desa dan BPD

2. Delegasi Dusun

3. Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW/LKMD/Karang

Taruna/PKK)

4. Tokoh agama/tokoh adat

5. Unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30%)

6. Wakil kelompok anak (usia dibawah 18 tahun)

7. Organisasi kemasyarakatan di desa

8. Pengusaha, kelompok tani/nelayan, dll (pelaku ekonomi di desa)

9. Pelaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru )

10. Unsur masyarakat miskin, diffabel

11. Bidan Desa

12. dan lain-lain sesuai kondisi desa


d. Nasumber

1. Kepala Desa/Perangkat Desa

2. Ketua/unsur Anggota BPD

3. Unsur Kecamatan

4. UPTD/UPTB

5. Pendamping program dan LSM yang ada di wilayah tersebut

e. Persiapan Musyawarah RPJMDes

1. Menyusun jadwal dan agenda

2. Menyusun bahan musrenbang RPJM-Desa

3. Menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang RPJM-Desa

4. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda

musrenbang RPJMDesa

5. Mengidentifikasi calon peserta

6. Mengundang calon peserta dan narasumber 3 hari sebelum pelaksanaan

dengan dilampiri bahan musrenbang RPJM-Desa

7. Menyiapkan lokasi dan peralatan

f. Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa

1. Siapkan daftar hadir musrenbang

2. Sebelum musrenbang dimulai bacakanlah tata tertib musrenbang untuk

dibahas dan disepakati

3. Paparan kepala desa yang berisi (Evaluasi pembangunan lima tahun

sebelumnya, Informasi tentang perkiraan pendanaan desa lima tahun

kedepan) .

4. Paparan Ketua LKMD tentang hasil Rancangan RPJM-Desa.

5. Berilah kesempatan warga untuk memberikan tanggapan

6. Bahas dan musyawarahkan setiap tanggapan dari warga

7. Buatlah berita acara musrenbang RPJM-Desa


Contoh

Prinsip/Tata Tertib Musrenbang Desa

1. Pembagian peran:

Pemandu mengatur lalu-lintas diskusi secara netral (tidak memihak);

Peserta memusyawarahkan kesepakatan untuk kepentingan bersama.

2. Kesetaraan. Semua peserta berhak menyampaikan gagasan/pandangan. Beri

kesempatan kepada perempuan, kelompok miskin, dan kalangan pemuda untuk

ikut berbicara di forum.

3. Menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dihargai dan

dianggap sebagai hal biasa untuk memperkaya pemahaman bersama.

4. Obyektif. Pertemuan ini fokus pada persoalan yang nyata, berbasis pada data

dan informasi, bukan wacana atau opini tanpa data/informasi.

5. Kepentingan umum. Semua peserta fokus pada upaya menangani kepentingan

bersama, dan menghindari egosektor/egowilayah.

6. Bicara langsung ke pokok masalah. Penting untuk menghargai waktu dan

kesempatan orang lain untuk berbicara sehingga berbicara langsung pada

gagasan pokok dan tidak melebar kemana-mana.

7. Tepat waktu


Contoh Format Berita Acara Musrenbang Desa

Berita Acara Musrenbang Desa

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 20... di Desa…………….… Kecamatan ..…………….. Kabupaten …………….……….. Provinsi………..……. maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : ……………………………………………………. J a m : Pukul ………………s.d. pukul ………….………. Tempat : telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil–wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir (terlampir). Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah : A. Materi atau Topik .............................................................................................................................................. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ......................................dari ...................... Sekretaris/Notulis:……………............................. dari .............................. Narasumber : 1. ........................................................................dari ................................ 2. ........................................................................dari ................................. 3. ........................................................................dari ................................. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya

seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan menyetujui serta memutuskan beberapa hal

yang brketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu : ...................................................................................................................................................Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*) Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat

dipergunakansebagaimana mestinya.

…………………… , tanggal ……………………

Pimpinan Musrenbang Notulis /

Sekretaris

(……………….) (……………..)

Mengetahui ,

Kepala Desa

(……………....……… )

Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dari Peserta Musrenbang Desa

1. …….……………………… …… ……………………………


BAB VIII

PENYEBAR LUASAN RPJM-DESA

a. Dasar Hukum

1. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82

2. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

(Pasal 60 ayat 3 PP No 43 tahun 2014)

3. Setiap Lembaga Publik yang telah membuat dokumen publik wajib memberikan

informasi kepada masyarakat. (Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen No 29

Tahun 2005)

4. Dokumen publik dapat berupa dokumen yang masih dalam bentuk draf maupun

yang telah diundangkan. (Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Bupati Kebumen No 29 Tahun

2005)

b. Subtansi Sosialisasi

Lampiran RPJM-Desa yang memuat program dan kegiatan indikatif tahunan

c. Media Sosialisasi

1. Forum masyarakat baik formal maupun non formal

2. Poster

3. Radio kumunitas

4. Papan Informasi Desa

5. Papan informasi dusun, RW, RT, dsb.

d. Sasaran Sosialisasi

1. Pemerintah (dalam bentuk surat)

a. Kecamatan

b. BAPPEDA

c. SKPD terkait

2. DPRD (Untuk skala Kabupaten)

3. Komisi DPRD terkait

4. Anggota DPRD dari Daerah pemilihan bersangkutan

5. Swasta (dalam bentuk surat)

6. Masyarakat Desa


LAMPIRAN 1

1. Matrik Kajian Sketsa Desa

2. Matrik Kajian Kalender Musim

3. Matrik Kajian Diagram Kelembagaan

4. Matrik Pengelompokan Masalah

5. Matrik Prioritas Masalah

6. Matrik Alternatif Tindakan

7. Matrik Sejarah Pembangunan Desa

8. Matrik Arah Kebijakan Pembangunan Desa

9. Matrik RPJM Desa


Lampiran 1

1. Format 1 (F1) Hasil Kajian Sketa Desa

Contoh Format 1.

Hasil Kajian Sketa Desa

No Masalah Penyebab Masalah Potensi

Contoh Sketsa Desa


2. Format 2 (F2) Hasil Kajian kalender musim

Contoh Format 2.

Hasil Kajian Kalender Musim


Contoh Simbol-simbol atau Tanda-tanda dalam Kalender Musim

Contoh simbol

Contoh nilai kritis :

- Masalah sangat kritis

- Masalah kritis

- Masalah cukup kritis

- Masalah kurang kritis

Ditentukan lebih lanjut oleh peserta musdus

contoh format kalender musim.

Masalah/

Keadaan/

Kegiatan


Sep Okt Nov Des Jan. Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Musim Kemarau

Musim Hujan

Musim Pancaroba

Musim Angin


3. Format 3 (F3) Hasil Kajian Diagram Kelembagaan


CONTOH GAMBAR :

KADUS


4. Format 4 (F4) Pengelompokan Masalah dan Potensi

Contoh Format 4.1

Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Penyelengaraan Pemerintahan


1 2 3 4

Contoh Format 4.2

Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pelaksanaan Pembangunani


1 2 3 4

Contoh Format 4.3

Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pembinaan Masyarakat


1 2 3 4

Contoh Format 4.4

Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pemberdayaan Masyarakat


1 2 3 4


5. Format 5 (F5) Prioritas Masalah

Contoh Format 5 .1

PRIORITAS MASALAH BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN JUMLAH

SKOR RANGKING

1 2 3 4 5 6 7 8

Contoh Format 5.2

PRIORITAS MASALAH BIDANG BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


SKOR RANGKING

1 2 3 4 5 6 7 8

Contoh Format 5.3

PRIORITAS MASALAH BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT


SKOR RANGKING

1 2 3 4 5 6 7 8

Contoh Format 5.4

PRIORITAS MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


SKOR RANGKING

1 2 3 4 5 6 7 8


6. Format 6 (F6) KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN

Contoh Format

KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN

NO MASALAH PRIORITAS PENYEBAB POTENSI TINDAKAN

ALTERNATIF

TINDAKAN

TERPILIH

1 2 3 4 5 6

Contoh

Format Hasil Kajian Sejarah Desa

NO TAHUN KEJADIAN BAIK KEJADIAN BURUK

Contoh

Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

No Visi Misi Arah Kebijakan Pemnbangunan Desa


8. Format 8 (F8) MATRIK PROGRAM RPJM DESA

Contoh Format MATRIK RPJM DESA

RPJMDes TAHUN …… – …..

SKALA DESA

DESA …………….. KECAMATAN ………… KABUPATEN ………..

KODE

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

BIDANG URUSAN PROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMDes

Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12


RPJMDes TAHUN …..– ……..

SKALA KABUPATEN

DESA ………….. KECAMATAN XXXX KABUPATEN ……

KODE

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

BIDANG PROGRAM DAN

KEGIATAN


Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMDes

Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13


LAMPIRAN 2

1. Perdes RPJM Desa

2. Naskah RPJM Desa


Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN .................

KECAMATAN .................

DESA .................

PERATURAN DESA .................

KECAMATAN ................. KABUPATEN .................

NOMOR : TAHUN ………

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA (RPJM Desa) TAHUN ……………

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ................. ,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ….Peraturan Daerah Kabupaten

................. Nomor …….Tahun …….. tentang ………. yang bertujuan

untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi,

kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui

pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa

tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas

pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya,

maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa);

c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis

Pembangunan Tahun ……… yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Porgram dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan

Peraturan Desa;


d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan

Peraturan Desa ................. tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Tahun ………….

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan

mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3988);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

11. Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor …. Tahun …….

tentang ……………….;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

dan

KEPALA DESA .................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ................. TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN

………

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

2. Daerah adalah Kabupaten .................

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten .................

4. Bupati adalah Bupati .................

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia


8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang

bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan

Kepala Desa.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari

RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat

terwujud secara efektif dan efisien.


BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ................. Tahun …………. disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN

KEUANGAN,PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF

BAB V : INDIKATOR KINERJA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan

pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun …………. merupakan

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam

Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi

pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapata diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam

dan/atau keadaan darurat lainnya,


Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai tehnis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan desa Nomor ……. Tahun ………..

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun ………… dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .................

pada tanggal ......................

Kepala Desa .................


LAMPIRAN : PERATURAN DESA ……………..

NOMOR …… TAHUN ………

TANGGAL …………….

---------------------------------------------

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM -DESA)

TAHUN …………..

DESA …………

KECAMATAN………………..

KABUPATEN .............


DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang / Pendahuluan

b. Landasan Hukum

c. Tujuan

d. Kesesuian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah

e. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

a. Sejarah Desa

b. Gambaran Umum Desa

c. SOTK Desa

d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

a. Kajian Desa Partisipatif

b. Musyawarah Desa RPJM-Desa

d. Musrenbang RPJMDes

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN

KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

a. Visi

b. Misi

c. Arah Kebijakan Pembangunan

d. Arah Kebijakan Keuangan Desa

e. Program dan Kegiatan Indikatif


BAB V I PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan

2. Proses Penyusunan Program (F 1 s.d. F 7)


3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)

4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

7. Peta Desa

8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Desa atau

yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan

pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau

dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa

wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang

berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa ..................... untuk mencapai

tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen

perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena

perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan

satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Desa ..................... ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :

a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup

skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan

menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.

b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa ......................

c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa ......................

2. Manfaat RPJM Desa :

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan

Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.

c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.


d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program

pembangunan dari Pemerintah.

e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPJMDes DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten .......... Tahun …….. .

RPJM-Desa Desa .... Kecamatan ...... Tahun ............ mengacu dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun ………

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten ............. Tahun ……..

RPJM-Desa Desa .... Kecamatan ...... Tahun ............ mengacu dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

............. Tahun ……...

E. SISTEMATIKAN RPJMDes

Rencana Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Desa ....... Kecamatan ..............

Tahun . . . . . . . . . . . . disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan,

Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM DESA berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa,

Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa berisi kajiaan Desa Partisipatif,

Musyawarah Desa, Musrenbang RPJMDes

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN

KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF berisi visi misi

Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program

dan Kegiatan Indikati


BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

a. Legenda Desa (Contoh)

Pada jaman dahulu Desa Seling berupa hutan. Suatu ketika datang seorang

yang sakti dan bijaksana yang bernama mbah Penosogan yang berasal dari Kajoran,

beliau salah seorang cucu dari mbah Agung Kajoran. Mbah Penosogan datang ke

Penosogan karena adanya suatu peristiwa yaitu pada waktu mudanya beliau suka

merantau dan mengembara maupun bertapa serta berguru untuk mendapatkan

ilmu dan kesaktian bahkan setelah menikahpun beliau masih suka melakukan

kesenangan merantau meninggalkan seorang istri. Suatu ketika mbah penosogan

pulang dari merantau mendapatkan istrinya sudah menikah lagi, karena kecewa

beliau meninggalkan desanya menuju kearah timur menyeberangi Sungai Luk Ulo

sampai ke Desa Kedungwaru, di desa tersebut beliau bertemu seorang tokoh desa

yang masih saudara yang kemudian memberi petunjuk agar menetap di sebelah

selatan desa Kedungwaru di sebuah bukit berbatu padas putih.

Suatu hari datang seorang tamu bernama Kertanegara meminta

perlindungan kepada mbah Penosogan dan diperbolehkan menetap di wilayah

Penosogan, Kertanegara adalah seorang pelarian yang dicari oleh Belanda. Karena

kesaktian Mbah Penosogan wajah kertanegara di usap langsung berubah wajahnya

kemudian diganti namanya mbah Pringtali dan menetap di dusun Sambeng. Suatu

ketika datang tentara Belanda datang ke mbah Penosogan mencari pelarian yang

bernama Kertanegara. Kemudian komandan tentara Belanda dipertemukan dengan

Kertanegara “ Apakah orang ini yang dicari oleh Belanda “ karena wajahnya sudah

berubah, komandan tentara Belanda tidak mengenal lagi wajah Kertanegara,

kemudian menjawab “ Bukan orang ini yang dicari “.

Sepeninggal Komandan tentara Belanda, mbah Pringtali (Kertanegara)

mengucapkan terima kasih kepada mbah Penosogan dengan memberi ayam jago

bernama Celing , ayam tersebut setiap diadu pasti menang sehingga sangat


terkenal, dikemudian hari dusun penosogan berubah menjadi desa dengan nama

Desa Seling.

b. Sejarah Desa ..................... (contoh)

Tahun

Kejadian Peristiwa Baik Peristiwa Buruk

1943 Terjadi kelaparan dan penyakit

koreng

1947-

1948

- Penjajahan Belanda ke II

1950-

1951

- Pemberontakan AOI

1964-

1965

- Pemberontakan G 30 September

1970 - Sering terjadi serangan penyakit

Demam

1973 Mendapat bantuan Beras

Bulgur

-Terjadi Paceklik

- Terjadi tanah longsor di Rw.II 3 Ha

1980-

1981

- Menerima bantuan sapi

Banpres

- Perintisan wayang kulit dan

kuda kepang oleh mbah

Sanjayareja

Desa menerima bantuan ayam namun

banyak yang mati terkena penyakit

Tetelo

1982 Menerima bantuan sapi 40

ekor

Gunung Galunggung meletus banyak

hewan yang mati

1984 Pembangunan Balai Desa

secara swadaya

1986 Terjadi banjir besar di Rw.I satu

warga tenggelam

1988 Gugur gunung pembuatan

jalan menuju ke Dk Sambeng

Tanah longsor di Prapatan.

1995 Pertama kali Dukuh Rw.II


menerima bantuan modal

simpan pinjam

1998 Salah satu warga meninggal dunia

karena tenggelam di sungai Kaligawe

1999 Rw. II menerima bantuan

pengaspalan jalan 1 Km

2000 Salah satu wargameninggal karena

tenggelam di Sungai LukUlo

2001 Desa menerima bantuan

pembangunan rumah 31 unit

2003 Terbentuknya rombongan

Rebana dan janeng di Rw.I

Serangan penyakit Antrax, banyak

hewan yang mati

2004 Menerima bantuan

pembelian tanah kas Desa

Bantuan hewan kambing yang ke II

banyak yang mati karena

berpenyakit

2007 Pemilihan Kepala Desasecara

Demokratis terpilih

Bp.Sutarjo

2. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa ............. merupakan salah satu

dari. .... Desa di Kabupaten ......, dan memiliki luas Wilayah ............ Km. Secara

topopografis treletak pada ketinggiaan ......... meter ....... meter diatas permukaan air

laut.

Posisi Desa ............. yang terletak pada bagian ..... Kabupaten ............. berbatasan

langsung dengan, sebelah barat Desa .........., dan Desa ..........., sebelah timur

bebatasan dengan Desa ............., sebelah Utara Desa .................., serta sebelah

selatan Desa.....................


Lahan di Desa sebagiaan besar merupakan Tanah Kering ........ % dan Tanah sawah

sebesar .............. %.

Tabel 1

Peruntukan Lahan

Tanah Sawah Luas Tanah Kering Luas

1. Irigasi Teknis 1. Bangunan

2. Irigasi setengah

Teknis

2. Tegalan /

Kebun

3. Irigasi sederhana

No PU

3. Penggembalaan

4. Tadah hujan 4. Tambak

5. Kolam

6.Tidak Diusahakan

7. Tanamam Kayu

8. Hutan Negara

9. Tanah Lain

Sumber data ............. Profil Desa Th .........

b. Demografi

Jumlah Penduduk Desa ............. berdasarkan Profil Desa tahun ...... sebesar .........

jiwa yang terdiri dari ............laki laki dan ........ perempuan. Sedangkan pertumbuhan

penduduk dari tahun ........ sampai dengan tahun ............ adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin 2009 2010 2011 %

Laki laki

Perempuan

Jumlah

Sumber data ............. Profil Desa Th .........


Sebagian besar penduduk Desa ............. bekerja pada sektor ......... disusul sektor

industri secara detail mata pencahariaan penduduk Desa ......... adalah sebagai

berikut :

Tabel 3

Mata Pencaharian Pendduk

Mata pencaharian 2009 2010 2011

L P L P L P

Pertanian

Perdagangan

Industri

Jasa

PNS

Sumber Data Profil Desa Th .........

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun

semakain meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Tabel 4

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klassifikasi 2009 2010 2011 %

L P L P L P

Usia Kerja

Angkatan Kerja

Mencari Kerja

Sumber Data Profil Desa Th .........

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan

kuantitas pendidikan.

Di Desa ............. masih terdapat ......... % perempuan yang belum tamat SD dan .....

% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi

dan Perguruuan Tinggi baru .......% untuk wanita dan ..... % untuk laki laki .


Tabel 5

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Laki- Laki Perempuan

Tidak tamat SD

Tamat SD

Tamat SLTP

Tamat SLTA

Tamat Akademi/PT

Sumber Data Profil Desa Th......

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa ............. justru

hanya lulusan ......., dan disusul dengan .......

Tabel 6

Indikator Akses Pendidikan

Uraian SD SLTP SLTA

L P L P L P

APK

Angka Putus Sekolah

Angka Melanjutkan

Sumber Data Profil Desa Th......

e. Kesehatan

Beberapa Indikator Penting Bidang kesehatan Desa .............

Tabel 7

Indikator Kesehatan

URAIAN 2008 2009 2010 2012

% Penolong Balita Tenaga Kesehatan


Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )

Cakupan Imunisasi

Balita Gisi Buruk

Sumber Data Profil Desa Thn ......


Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan

mengalami ..........., tetapi angka kematian bayi terus ......., angka kematian ibu

melahirkan terus mengalami ................

. f. Infrastruktur Dasar dan Permukiman

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No

Uraian

Kondisi Jumlah

Panjang Jalan Baik Rusak

1 Jalan Desa

Aspal

Makadam

Tanah

2 Jalan Antar Desa

Aspal

Makadam

Tanah


Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No

Uraian

Kondisi

Jumlah Baik Rusak

1 Saluran Primer

2 Saluran Skunder

3 Saluran Tersier



Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No Uraian 2009 2010 2012

1 Rumah Tidak Sehat

2 Rumah Tidak Layak

Huni


g. Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS tahun .... jumlah KK Miskin di Desa ............. adalah

mencapai ....... % yang tersebar di ..... RW. RW yang tingkat prosentase

kemiskinanya paling rendah yaitu Rw ....dengan prosentase ....... % sedangkan

prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW .......dengan prosentase ...... %.

Tabel 11

Sebaran Kemiskinan

No

RW

Prosentase

Kemiskinan

Karakteristik wilayah

1

2

3

4

Sumber: Data BPS Tahun .......

h. Ekononmi

h.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator eokomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Dari data PDRB dapat dilihat

pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa ............. cukup fluktuatif dengan

mengalami kenaikan pada tahun .......... ke tahun ............., %.


Tabel 12

Pertumbuhan Ekonomi

Tahun

PDRB ( Juta RP) Laju Pertumbuhan

% Harga Berlaku Harga Konstan

1 2 3 4

2009

2010

2011

Sumber Data Profil Desa Thn .........

h.2. Potensi Ekonomi

Tabel 13

Potensi Hasil Pertanian

No Komoditas Produksi / Tahun

2008 2009 2010

1 Tanaman Pangan

Padi

Jagung

Ubi Kayu

Ubi Jalar

2 Buah Buahan

Jeruk

Mangga

Pepaya.

3 Perkebunan

Kelapa

Karet



Tabel 14

Potensi Peternakan dan Perikanan

No Komoditas Produksi / Tahu

2008 2009 2010

1 Peternakan

Sapi .......ekor ekor Ekor

Kerbau ekor ekor Ekor

Kambing ekor ekor Ekor

Ayam

2 Perikanan

Keramba ......Ton/thn ......Ton/thn ......Ton/thn

Tambak ......Ton/thn ......Ton/thn ......Ton/thn

Empang ......Ton/thn ......Ton/thn ......Ton/thn


3. LEMBAGA KEMASYARAKTAN DANSOTK DESA

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 15

Potensi Peternakan dan Perikanan

No Nama Lembaga Jumlah Pengurus

L P

1 LKMD/LPMD

2 PKK

3 Karang Taruna

4 RW

5 RT

6 Gapoktan



b. Struktur Organisasi Pemerintah

SOTK

DESA ..................... KECAMATAN ……………….

DESA .............

4. MASALAH YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukangan disetiap dusun didapati masalah

sebagai berikut :

NO MASALAH PENYEBAB

1 BIDANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

1..1 ………….

1..3 ………………….

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

2.1 2.

2.2 1.

BPD KADES

KAUR PEM KAUR PEMB KAUR UMUM

SEKDES

KADUS

Kabid

Pemerintahan

Kabid

Pembangunan

Kabid Kesra

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

DUS

KADUS

Kabid

Pemerintahan

Kabid

Pembangunan

Kabid Kesra

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

DUS

P.K.PEMB P.K.UMUM P.K.PEM


3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

3.1 1.

3.2 1.

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4.1 1.

4.2 1.


BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa ..................... Kecamatan ............... Desa

............. adalah sebagai berikut :

1. Kajian Desa Partisipatif

a. MUSDUS

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di

desa ..................... dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa

2. Kalender Musim

3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW yang

telah dilakukan pada :

No RW Waktu Pelaksanaan Tempat

1 RW 01 ……… …………. Rumah Bp. ……

2 RW 02 …………………. Rumah Bp. ……

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat RW, Kemudian

dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. LOKAKARYA DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa

yang dilaksanakan pada ………………. dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun

2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa

3. Menyusun Visi Misi Desa

4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah

yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan

menggunakan rangking dan pembobotan.


5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati

bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak.

Kegiatan ini mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan

pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan

potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang

ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan

skala Desa dan pembangunan skala Desa.

2. Musyawarah Desa RPJM-Desa

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas

dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa

membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi

kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musywarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari……. Tanggal ……….bulan …..tahun

…….

3. Msrenbang RPJM-Desa

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang

penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari. ………, tanggal ………..,

bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM-Desa Tahun …….-

………..


BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa ..................... adalah :

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan

Rakyat “

B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi

berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di

operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa ..................... adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.

3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan

kegiatan pembangunan Desa .......... Kecamatan .............. Desa ................ selama periode

Tahun ...............

A. Misi pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara

lain ;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme

melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan reward dan

punishment berbasis kinerja;

2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan

profesional;


Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara

lain ;

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;

3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar

permukiman

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga,

dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayan masyarakat;

C. Misi ketiga : Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini

antara lain ;

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidika,

Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.

2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan

pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam

pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena

itu setiap Desa ditunut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber

pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa

Desa ...... Kecamatan.......Desa .....

Tahun ........

Uraian Pendapatan TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

Pendapatan Desa

249.550.000 257.450.00

0 265.950.00

0 274.250.00

0 742.550.00

0

Pendapatan Asli Desa

67.750.000

69.350.000

70.950.000

72.550.000

74.150.000

Dana Desa


179.800.000 185.600.000 192.000.000 198.200.000 664.400.000

Bagi hasil pajak dan Restribusi

4.800.000

4.600.000

5.000.000

5.200.000

465.400.000

Bagian dana perimbangan (ADD )

150.000.000

155.000.000

160.000.000

165.000.000

170.000.000

Bantuan keuangan

25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

29.000.000

Hibah

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Sumbangah Pihak Ke tiga

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun …………. yang merupakan potensi Desa dan sebagai

penerimaan Desa ………. sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan

pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan

pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan

Pendapatan Desa;

2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan

kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;

6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan

dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif,

antara lain melalui:


1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus

dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat

dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan

mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran

yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai

system pelaporan yang makin akuntabel.

3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam

penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung

dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan

Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan makan maka kebijkana olokasi

indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Desa ...... Kecamatan.......Desa ..... Tahun ........

Uraian Belanja TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

Belanja Desa

Belanja Langsung

1. Belanja Bidang Penyenggaraan

Pemerintahan

2. Belanja Bidang Pelalsanaan

Pembangunan

3. Belanja Bidang Pembinaan

Masyarakat

4. Belanja Pemberdayaan

Masyarakat

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai


2. Belanja Subsidi

3. Belanja Hibah

4. Belanja Bantuan Sosial

5. Belanja Bantuan Keuangan

6. Belanja tak terduga

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa

dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih

kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan

lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan

Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran

yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh

tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan

diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan

dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu

penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan

Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil

laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha

yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF (contoh)

Program dan kegiatan indikatif RPJM Desa Tahun ……….-………. adalah sebagai berikut :

KODE BIDANG VOLUME LOKASI

1. PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

1.1 ……………..

1.1.1 ……………….


1.1.2 …………..

2 BIDANG PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

2.1 ……………..

2.1.1 ……………………

3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

3.1

3.1.1

4 BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

2.1

2.1.1


BAB V

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun ............ meliputi hal-hal sebagai berikut

Matrik Indikator Kinerja

RPJM DESA ….. KECAMATAN …………….

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2010

TARGET KINERJA PADA TAHUN

KEPENDUDUKAN

1 Laju Pertumbuhan Pendudukan,

2 Rasio bayi berakte kelahiran,

3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

PENDIDIKAN 1 Tingkat pendidikan

Laki Laki

Perempuan

2 Angka putus sekolah dasar

Laki Laki

Perempuan

3 Angka Melanjutkan Laki Laki Perempuan 4 APK Pendidikan Dasar

Laki Laki Perempuan

KESEHATAN 1 Kematian Bayi 2 Kematian Balita 3 Kematian Ibu

Melahirkan

4 Cakupan imunisasi 5 Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan

EKONOMI 1 Laju pertumbuhan


ekonomi

2 PDRB

KEMISKINAN 1 % Penduduk Miskin

TENAGA KERJA 1 Tingkat Pengangguran

INFRASTRUKTUR DASAR 1 Proporsi panjang

jaringan jalan dalam kondisi baik

2 Rasio Jaringan Irigasi

3 % Drainase dalam kondisi baik

PERMUKIMAN 1 % Rumah Sehat

2 % Rumah Tidak Layak Huni

3 % Rumah yang memiliki jamban keluarga

4 % Rumah tangga pengguna listrik

LINKUNGAN

1 Cakupan pemenuhan air bersih

2 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3 % Lahan Kritis

GENDER 1 Persentase partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah desa

2 Partisipasi perempuan di lembaga Kemasyarakatan Desa

4 Rasio KDRT

Keamanan dan Ketertiban

1 Jumlah kasus perkelahian

2 Jumlah Kasus Pencurian

3 Jumlah kasus Perjudian

4 Jumlah Kasus Pemakaian miras dan Narkoba


BAB VI

PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa ..................... ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

pelaksanaan Pembangunan di Desa ..................... Kecamatan ............... Tahun …….-…….. yang

selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil

Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

KEPALA DESA .....................

............................


LAMPIRAN : PERATURAN DESA ……………..

NOMOR …… TAHUN ………

TANGGAL …………….

---------------------------------------------

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa TAHUN ............

DESA ................. KECAMATAN ............. KEBUPATEN ............

……………………….

Kepla Desa

………………………………

KODE

BIDANG URUSAN PROGRAM

DAN KEGIATAN


Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMDes

Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13


RPJMDes TAHUN ……. – …..

SKALA KABUPATEN

DESA ……….. KECAMATAN ……….. KABUPATEN …………..

KODE

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

BIDANG PROGRAM DAN

KEGIATAN


Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMDes

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

……………………….

Kepla Desa

……….

panduan penyusunan rpjm desa 6 ( rev 3)

Government & Nonprofit