Sistematika Penulisan Artikel Jurnal

Logo : Pj x Lb = 4,5 x 4,5

Arial 16 Bold

Arial 20 Bold

Arial 14 Bold

Contoh Artikel Jurnal Tesis

Kertas Hvs putih 70 gram, ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm)

Margins Normal 10 Halaman (Sudah Termasuk

Cover) Font times new roman (semua) Serahkan softcopy tesis dan

hardcopy tesis

PENGARUH KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN (STUDI PADA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU)

JURNAL TESIS

OLEH:

LARBIEL HADI

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU2018

Arial 14 Bold

Arial 12 BoldLEMBARANLEMBARAN PERSETUJUANPERSETUJUAN JURNALJURNAL TESISTESIS

Judul Tesis : PENGARUH KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN (STUDI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU)

Nama : LARBIEL HADI

Nomor Mahasiswa : 1310247303

Program Pendidikan : MAGISTER

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI

Kekhususan : ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN SDM

Menyetujui Komisi Pembimbing :

Dr. Seno Andri, M.Si Dr. Zaili Rusli, M.Si Ketua Anggota

KoordinatorKoordinator ProgramProgram Studi,Studi,

Dr.Dr. FebriFebri Yuliani,Yuliani, S.Sos.,M.SiS.Sos.,M.Si NIP.197702032005012003NIP.197702032005012003

Contoh isi Jurnal 1

KOMPETENSI, LINGKUNGAN KERJA DAN KUALITAS PELAYANAN

Larbiel Hadi, Seno Andri dan Zaili Rusli Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas RiauKampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Competence, Work Environment and Service Quality. This study aims to determine and analyze the influence of competence, work environment together and partially on the quality of service at the Faculty of Economics and Social Sciences UIN Suska Riau. This type of research is a quantitative approach with survey methods and data analysis is quantitative / statistical. The announcement of primary data through a questionnaire on 98 employee respondents at the Faculty of Economics and Social Sciences UIN Suska Riau as well as secondary data through organizational data relating to the problem under study. Data analysis method uses Multiple Linear Regression with the help of SPSS application. The results showed that together the variables of competence, work environment significantly influence the service quality of employees with f count (77.949)> f table (3.09) and the contribution coefficient of determination (R2) is 62.1%. 37.1% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: competence, work environment and service quality

Abstrak: Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Kualitas Pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi, lingkungan kerja secara bersama-sama dan parsial terhadap kualitas Pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Jenis penelitian ini yaitu pendekatan kuantiatif dengan metode survey dan analisis data bersifat kuantiatif/statistik. Pengumulan data primer melalui kuesioner terhadap 98 responden pegawai Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau serta data sekunder melalui data-data organisasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Kompetensi, Lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Pelayanan pegawai dengan nilai f hitung (77,949) > f tabel (3,09) dan sumbangan koefisien determinasi (R2) sebesar 62,1%.dengan sisnya 37,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: kompetensi, lingkungan kerja, kualitas pelayanan

PENDAHULUANMeningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal, khususnya

pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor strategis yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Perguruan tinggi harus melakukan langkah antisipasi guna menghadapi persaingan yang semakin kompetitif serta bertanggung jawab untuk menggali dan meningkatkan segala aspek pelayanan yang dimiliki, karena pelayanan yang bermutu merupakan kunci sukses dan dasar untuk membangun keberhasilan bagi suatu institusi.

UIN Suska Riau merupakan hasil peningkatan status pendidikan dari IAIN Susqo Pekanbaru berdasarkan Perpres No 2 Tahun 2005. Sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial merupakan satu dari delapan Fakultas yang ada di UIN Suska Riau.Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau memiliki 6 (enam) Program studi yang terdiri dari 3 Program Studi strata satu (S1) dan tiga Program Studi Diploma tiga (D3). Secara garis

besar fungsi organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dibagi menjadi dua yakni fungsi akademik dan fungsi administrasi.

Fungsi akademik merupakan fungsi utama yang bertanggung jawab terhadap keberlansungan aktivitas akademik, sedangkan fungsi administrasi merupakan fungsi yang bertugas sebagai penunjang pelaksanaan aktivitas akademik. Walaupun fungsinya sebagai unit penunjang, bagian administrasi merupakan bagian strategis yang memberikan andil sangat besar untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang handal. Fungsi strategis bagian administrasi terjadi karena layanan administrasi menjangkau keseluruan operasional organisasi. Beberapa kegiatan pelayanan bidang administrasi pada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau seperti pelayan dalam pembuatan surat-menyurat, serta seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi.

Berdasarkan survey dan pengamatan awal didapatkan kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dimana masih terdapat kesenjangan antara harapan mahasiswa dengan kenyataan dilapangan. Banyaknya keluhan dari mahasiswa terhadap layanan yang diberikan pegawai baik masalah teknis maupun non teknis. Masalah teknis misalnya pelayanan kurang ditanggapi dengan cepat, pencetakan daftar absensi yang terlambat, sistem iraise yang sering bermasalah sehingga sulit bagi mahasiswa untuk mengisi KRS, ketersedian infokus yang sedikit mengakibatkan mahasiswa harus berebut untuk mendapatkanya, kepastian dalam pengurusan surat aktif kuliah; masalah non teknis misalnya: pegawai kurang ramah dalam melayani, adanya fasilitas yang rusak, ruang kelas kurang nyaman, kurangnya fasilitas-fasilitas laboratorium dan komputer, dan lain-lain. Menurut Atmaja (2002) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang antara lain disebabkan oleh Struktur organisasi; Kompetensi pegawai; dan Sistem pelayanan. Berdasarkan fenomena kualitas pelayanan tersebut maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kualitas pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pelayanan merupakan suatu kegiatan seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik lansung maupun tidak lansung untuk memenuhi kebutuhan (Harbani Pasolong. 2011). Kualitas pelayanan yang banyak mendapat perhatian adalah dikenal dengan sebutan SERVQUAL (Service Quality) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988).

Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan dalam melakukan pelayanan yang berkualitas. Kesuksesan sebuah organisasi tidak hanya tergantung pada bagaimana organisasi menghasilkan kompetensi manusia, tetapi juga bagaimana organisasi memberikan dukungan atas kemampuan kerja yang dimiliki pegawai. Kompetensi merupakan kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan (Sutrisono, 2011). Kompetensi pegawai sangat mempengaruhi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Seorang pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efesien dan produktif. Hal ini terjadi karena dengan kompetensi yang dimiliki pegawai bersangkutan semakin mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Diharapkan pegawai berkompetensi akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain kompetensi lingkungan kerja juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito, 2008). Kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan akan mendukung dan memotivasi pegawai untuk bekerja dengan baik dan benar hingga pada akhirnya dapat meningkatkan

efesiensi kerja yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menuju pencapaian tujuan instansi.

Sedarmayati (2009) mengemukakan definisi lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Sedangkan Anoraga dan Widiyanti (1993) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar pegawai dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas- tugas yang dibebankannya.

Kasmir (dalam Harbani 2011) mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang di tentukan. Menurut Kotler (dalam Kaspinor, 2004) menyatakan kualitas pelayanan (Service quality) pada umumnya dipandang sebagai hasil keseluruhan sistem pelayanan yang diterima konsumen, dan pada prinsipnya, bahwa kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta adanya tekad untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan.

Berdasarkan permasalahan penelitian dan penjabaran teori yang mendasarinya maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :1. Adanya pengaruh secara positif dan signifikan kompetensi terhadap kualitas pelayanan

pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.2. Adanya pengaruh secara positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kualitas

pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.3. Adanya pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja secara positif dan signifikan kualitas

pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.Berdasarkan hipotesis tersebut penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui dan

menganalisis pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja baik secara parsial dan simultan terhadap kualitas pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau..

METODEJenis penelitian ini adalah pendekatan Deskriptip Kuntitatif. Populasi penelitian yaitu

civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang terdiri dari Pimpinan, Dosen, Pegawai dan Mahasiswa yang berjumlah 5914 orang Sampel penulis ambil sebanyak 98 orang responden berdasarkan rumus slovin dengan metode pengambilan sampel menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner. Analisis data bersifat kuantitatif/stastistik dengan tujuan untuk menguji hipotesisi yang telah ditetapkan. Pengelolaan data dilakukan dengan teknik statistik yaitu statistik deskripitif digunakan untuk tabel frekuensi, persentase, skor dan rata-rata. Sedangkan untuk statistik inferensial digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS versi 20.

HASILAnalisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai kompetensi pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau berada kategori tinggi. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 responden (26,01%), setuju sebanyak 26 responden (30,68%), ragu-ragu sebanyak 41 responden (35,91%), tidak setuju sebanyak 12 responden (7,03%), dan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang responden (0,37%). Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sangat mempengaruhi terhadap kualitas layanan yang diberikannya. Pegawai yang memilki kompetensi tinggi akan mudah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan bekerja secara efektif, efesien

dan produktif serta meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan. Kompetensi pegawai ini meliputi pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan sikap pegawai dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai lingkungan kerja pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau berada kategori cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 responden (10,99%), setuju sebanyak 32 responden (39,04%), ragu-ragu sebanyak 45 responen (41,39%) dan tidak setuju sebanyak 14 responden (8,58%). Lingkungan kerja merupakan sesuatu yang ada disekitar para pegawai dan mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan nyaman memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja secara optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai dalam bekerja, jika pegawai menyenangi dan menikmati lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah ditempat kerjanya untuk melakukan segala aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga akan meningkat. Dimensi lingkungan kerja mencakup suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja serta ketersedian fasilitas dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif tentang kualitas pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, memiliki kualitas pelayanan yang cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden (13,57%), setuju sebanyak 24 responden (30,87%), ragu-ragusebanyak 44 responen (42,26%), tidak setuju sebanyak 20 responden (12,78%) dan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden (0,51%). Kualitas pelayanan ini meliputi dimensi Tangibles (Bukti Lansung), Reability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan) dan Empathy (Empati). Tentunya hal ini menjadikan keuntungan bagi organisasi khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau karena kualitas pelayanan yang diberikan dinilai positif dan tinggi oleh responden dan kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau sebagai tempat penelitian dan pada umumnya seluruh organisasi pemerintahan.

Analisis Statistik InferensialHasil analisis pengujian hipotesis baik secara parsial dan simultan dengan

menggunakan program SPSS Versi 20, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 0,788a 0.621 0.613 5.72143a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Lingkungan Kerja

b. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan

Tabel 2. ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean

Square F Sig.

1 Regression 5103.305 2 2551.653 77.949 0,000a

Residual 95 32.735Total 97

a. Predictors: (Constant), Kompetensi dan Lingkungan Kerjab. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan

Tabel 3. Coefficientsa

ModelUnstandardized Standardized

T Sig.Coefficients CoefficientsB Std. Error Beta

1 (Constant) 1.893 3.745 0.505 0.615Kompetensi (X1) 0.723 0.091 0.581 7.955 0.000Lingkungan Kerja (X2) 0.782 0.181 0.315 4.319 0.000

a. Dependent Variable : Kualitas Pelayanan (Y)

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 2 sisi. Tabel distribusi t dicari pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2s sisi) dengan derajat kebebesan (df) n-k-1 atau 98-2-1 = 95 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel bebas). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi 0,025) maka hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,6607. Kriteria pengujian : jika t hitung ≤ t tabel atau –t hitung ≥ -t tabel maka H 0 diterima dan jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel maka H0 ditolak. Berdasarkan signifikansi : jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan jika signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak. Hasil uji secara parsial/uji t pengaruh variabel kompetensi dan lingkungan kerja terhadap variabel kualitas pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai berikut :1. Variabel kompetensi pegawai dan lingkungan kerja mempunyai arah koefisien yang

bertanda positif terhadap Kualitas Pelayanan dengan nilai konstanta (b) diperoleh sebesar 1,893. Hal ini menunjukkan arah koefisien bertanda positif terhadap Kualitas Pelayanan.

2. Koefisien Kompetensi pegawai memberikan nilai sebesar 0,723 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi terhadap Kualitas Pelayanan.

3. Koefisien Lingkungan Kerja memberikan nilai sebesar 0,782 yang berarti jika Lingkungan kerja semakin ditingkatkan dengan asumsi variabel lain tetap maka Kualitas Pelayanan semakin baik sebesar 0,782.

Hasil uji f pengaruh secara simultan kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kualitas pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, dapat dilihat pada tabel output ANOVA maka hasil regresi linier berganda yaitu menunjukkan bahwa diperoleh f hitung sebesar 77,949. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, f tabel dapat dicari pada tabel stastistik pada signifikansi 0,05, df 1 =k-1 (jumlah variabel-1) atau 3-1 = 2 dan df 2 = n-k-1 atau 98-2-1 = 95 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel bebas) maka hasil diperoleh untuk f tabel sebesar 3,09. Kriteria pengujian : jika f hitung ≤ f tabel atau maka H0 diterima dan jika f hitung > f tabel atau maka H0 ditolak. Berdasarkan signifikansi : jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan jika signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak.

Berdasarkan output ANOVA diperoleh bahwa hasil variabel kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kualitas pelayanan dengan nilai f hitung (77,949) > f tabel (3,09) atau dengan nilai sig sebesar (0,000) lebih kecil dari (0,05) maka H0 ditolak. Dengan demikian secara bersama-sama kompetensi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikansi terhadap kualitas pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel Model Summary diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) atau Adjusted R Square sebesar 0,621 atau 62,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (Kompetensi dan lingkungan kerja) terhadap variabel terikat kualitas pelayan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain seperti kompensasi, budaya organisasi dan kepemimpinan. Nilai standard Error of The Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Hasil regresi didapat nilai 5,72, hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam memprediksi kualitas pelayanan sebesar 5,72.

PEMBAHASANKompetensi adalah kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan

yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan (Sutrisono, 2011). Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sangat mempengaruhi terhadap kualitas layanan yang diberikannya. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan peranannya dalam organisasi yang relevan dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki pegawai secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Dengan kata lain, kompetensi yang dimiliki individu dapat mendukung sistem kerja berdasarkan tim (Rivai, 2009). Dari Kompetensi tersebut akan mengingkatan kualitas pelayanan sehingga menghasilkan prestasi kerja dan terwujudnya efektifitas dan efisien.

Hasil penelitian menunjukan kompetensi pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau berdasarkan tanggapan responden sudah cukup baik dengan tingkap persentasi 69,63%. Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Kusuma Atmaja (2002) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik antara lain disebabkan oleh kompetensi pegawai. Pernyataan ini diperkuat kembali dengan hasil penelitian yang dilakukan Serlin S.I. Doko (2014) yang menyatakan secara parsial Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan.

Lingkungan kerja merupakan sesuatu yang ada disekitar para pegawai dan mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Nitisemito, 2008). Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan nyaman memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja secara optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai dalam bekerja, jika pegawai menyenangi dan menikmati lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah ditempat kerjanya untuk melakukan segala aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga akan meningkat. Kondisi lingkungan kerja pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau berdasarkan tanggapan responden juga berada pada katagori cukup baik dengan tingkat persentase 66,56%. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaruh lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Suasana kerja yang nyaman, tenang, harmonis, ditambah dengan fasilitas yang lengkap akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Vivi Ariani Aminanda (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel lingkungan kerja terhadap kualitas pelayanan.

Hasil regresi berganda kometensid dan lingkungan kerja terhadap kualitas pelayanan secara simultan menghasilkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,621 atau 62,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (kompetensi dan lingkungan kerja) secara simultan terhadap variabel terikat (Kualitas Pelayanan) pada

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti kompensasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Artinya semakin baik dan tinggi tingkat kompetensi pegawai dan lingkungan kerja yang nyaman akan semakin baik tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Sebaliknya jika semakin rendah tingkat kompetensi pegawai dan lingkungan kerja yang kurang nyaman maka akan berimbas semakin rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan.

SIMPULANSecara parsial kompetensi pegawai berpengaruh secara signifikansi terhadap kualitas

pelayanan yang diberikan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi pegawai maka akan semakin tinggi pula baik kualitas pelayanan yang diberikan. Secara parsial lingkungan kerja pegawai berpengaruh secara signifikansi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Artinya semakin nyaman lingkungan kerja pegawai maka akan semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan uji f menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikansi terhadap kualitas peyanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Artinya semakin baik dan tinggi tingkat kompetensi pegawai dan lingkungan kerja yang nyaman maka akan baik kualitas pelayanan yang diberikan. Sebaliknya jika semakin rendah kompetensi pegawai dan lingkungan kerja yang tidak kondusif maka akan berimbas semakin rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan. Persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (kompetensi dan lingkungan kerja) terhadap variabel terikat kualitas pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain seperti kompensasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan.

DAFTAR RUJUKANA. Zeithaml, V. Parasuraman, A. and L. Berry L, 1988. “SERVQUAL: A Multiple-item Scale

for Measuring Consumer Percepsion of Service Quality”. Journal of Retailing, 4 (1).Aminanda, Vivi Ariani. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi terhadap Kualitas

Pelayanan pada PT. Telkom Divisi Akses Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (e-JKPP), 2 (3).

Anoraga, panji & Ninik Widiyanti, 1993. Psikologi Dalam Perusahaan. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmana, arief kusuma. 2002. Kualitas Pelayanan di Unit Pelayanan terpadu (UPT) Kabupaten Jember. Tesis Mahasiswa UGM

Harbani, Pasolong, 2011. Teori Administrasi Publik cetakan ke tiga. Bandung: Alfabeta. Kaspinor, 2014. Implikasi Penerapan Good Goveremance Dalam Pelayanan Administrasi

Publik Pada Daerah Kabupaten Sukamara, Diklat Pimpinan Tingkat II Angkatan XII. Bandung.

Nitisemito, Alex S. 2008. Manajemen Personalia. Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia Rivai, Veithzal, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.Sedarmayanti, 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar

MajuSerlin S.I. Doko, 2014. Tingkat Kompetensi, Motivasi Kerja dan terhadap Kualitas Kerja.

Jurnal Adm Pembangunan, 2 (3).Sutrisno, Edy, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI

Ganda Ade Saputra, Zaili Rusli dan Harapan TuaProgram Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauKampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas,Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Policy Implementation of the Magrib Mengaji Community Movement. This study aims to determine the implementation of the movement of the Koran Maghreb movement in Bangkinang District. The research informants consisted of Officials and Staff of the Ministry of Religion of Kampar Regency, Kesra of Kampar District, Ulama and Community Stores. Data is collected through interviews, observation and documentation. Data analysis based on phenomenological philosophy that emphasizes verstehen. The results of this study indicate that the implementation of the community movement policy to study is still there are several problems including low supervision, low community participation. There is no clarity of sanctions for parties who violate, uneven distribution of the budget. Implementation of Regional Regulations for the Movement of Magriby Community Religion is influenced by several factors, namely the policy content factor where there is an interest from the target group, the type of benefits, the degree of change desired and the location of decision making and the community involved.

Keywords: implementation, policies, community movements, magrib reciting

Abstrak: Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan gerakan masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Informan penelitian terdiri Pejabat dan Staf Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Kesra Kabupaten Kampar, Ulama dan Toko Masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan filsafat fenomenologis yang mengutamakan verstehen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan gerakan masyarakat mengaji masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya rendahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak adanya kejelasan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, tidak meratanya distribusi anggaran. Pelaksanaan Peraturan Daerah Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor isi kebijakan dimana adanya kepentingan dari kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang di inginkan dan letak pengambilan kerutusan serta masyarakat yang dilibatkan.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, gerakan masyarakat, magrib mengaji

PENDAHULUANImplementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji didasarkan oleh

mayoritas masyarakat di Kabupaten Kampar Beragama Islam dengan persentase 90% (620.459 orang). Kabupaten Kampar memiliki budaya mengaji selepas magrib. Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat Kampar. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid dan lain-lain senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu Maghrib.

Seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, kegiatan mengaji selepas magrib mulai mengalami pergeseran dari surau, mushalla, langgar dan masjid bergeser ke ruang keluarga dengan menonton acara-acara televisi atau mereka beralih ke warung-warung internet maupun warung game 24 jam waktunya seolah habis untuk menonton atau bermain di ruang maya tanpa makna. Mengaji yang biasa dilakukan sehabis sholat terutama seusai sholat maghrib tidak lagi menjadi kegiatan rutin yang membanggakan, melainkan sebaliknya, seolah menjadi hantu yang harus di hindari „‟anak-anak sudah menjauh dari Rumah Allah‟.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Arus modernisasi zaman dan perkembangan media masa elektronik pada saat ini telah melahirkan pegeseran nilai, budaya, kultur dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan dan lebih-Iebih di pedesaan. Akibatnya telah melahirkan perubahan sosial yang sangat signifikan ditengah-tengah masyarakat, imbasnya tradisi baik pada kelompok masyarakat pada saat ini telah tergerus oleh asupan budaya dan nilai-nilai yang berseberangan dengan kondisi dan tradisi masyarakat Indonesia seperti budaya Maghrib mengaji.

Pergeseran dan perubahan sosial yang terjadi pada salah satu unsur kebudayaan akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lain. Dapat diyakini bahwa perubahan sosial cenderung berkonotasi negatif, karena dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosaial sekaliqus juga bisa menjadi masalah sosiat. Pergeseran budaya mengaji yang biasa dilakukan sehabis salat Maghrib telah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat kampar. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang cendrung meninggalkan kebudayaan mengaji dan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat, seperti manin domino, duduk- duduk di pinggir jalan.

Perubahan sosial terjadi dengan sangat cepat dan efek negatifnya pun akan sangat besar pada lingkungan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, bila hal ini tidak segera di antisipasi dan dicarikan solusi tepat, maka anak-anak kita yang akan menjadi korbannya. Untuk menjawab kondisi perubahan dan pergeseran tersebut, diperlukan upaya, solusi dan langkah konstruktif untuk menghidupkan dan mengembalikan kembali sebuah tradisi baik dan mengakar ditengah-tengah masyarakat Muslim di kabupaten kampar, yaitu, Melalui Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

Gerakan Mengaji pada waktu Maghrib adalah langkah efektif untuk membendung budaya global dan pengaruh negativ tayangan TV. Gerakan Maghrib Mengaji merupakan langkah strategis dalam menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hampir dilupakan. Misalnya, shalat berjama'ah di masjid, di mushola/surau, langgar dan budaya mengaji setelah shalat Maghrib.

Pemerintah Kabupaten kampar membuat peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2013 tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dikarenakan saat ini gaung islami dan gema wahyu ilahi di masjid-masjid di waktu maghrib pun sudah semakin sayup terdengar. Anak-anak muda masih bermain gitar dan nongkrong di jalanan, tidak peduli waktu maghrib dan mereka asyik dengan permainannya.

Melihat gambaran diatas Pemerintah serius untuk mengambil satu langkah. Dalam konteks Local, Pemerintah Kabupaten Kampar telah membuat rumusan-rumusan pokok kebijakan. Dengan adanya rumusan pokok kebijakan tersebut, maka pemerintah kabupaten Kampar melahirkan sebuah kebijakan program “Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji” yang tercanangkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 tahun 2015 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar akan tetapi dalam pelaksanaanya masih banyak mengalami hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka permasalahan penelitiannya adalah bagaimana implementasi kebijakan gerakan masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang?.

Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Solichin, 2005).

Menurut Gaffar (2009), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan3. Adanya hasil kegiatanMenurut Grindle 1980 (dalam Sujianto 2008) mengatakan bahwa implementasi

kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasiaonal dari keputusan politik kepada prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputuan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pendekatan Meriee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

Sedangkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining (dalam pasolong, 2007), ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yakni sebagai berikut:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan. Maksudnya adalah sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan. Maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif.

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaanya.

Menurut M. Irfan Islami (2003) beberapa kebijakan bersifat self-executing artinya dengan dirumuskan kebijakan itu sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan implementasikan. contohnya adalah :

1. Kebijakan suatu Negara yang mengakui secara formal kemerdekaan Negara baru.2. Pergantian atau perubahan lambang Negara, lagu Negara, bendera NegaraSementara itu menurut Edward (dalam Winarno, 2002) implementasi kebijakan adalah

tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Imlementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Wiliam. N. Dun (2003) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Analisa yang dimaksud tidak identik dengan evaluasi karena dari tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan (policy evaluation) sudah harus dilakukan analisis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang.

METODEPenelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian terdiri dari

Kabag Kesra, Staf Kesra DPRD Kabupaten Kampar, Kepala dan Kabag Penyuluhan, Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Camat, Ulama, dan Toko Masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan filsafat fenomenologis yang mengutamakan verstehen.

HASILIsi KebijakanKepentingan Kelompok Sasaran

Pihaknya telah memberikan penjelasan kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang, namun memang masih belum maksimal di karenakan masih banyak kendala-kendala lain, dan apabila di kaitkan dengan SOP maka hal ini masih sangat jauh sekali, banyak hal yang harus dilakukan untuk.

Tipe manfaatGerakan Maghrib Mengaji' yang telah dibahas oleh DPRD setempat memiliki lima

tujuan utama dan sangat bermanfaat dalam membentuk moral generasi muda menjadi agamis, perkembangan zaman saat ini membawa dampak negatif bagi pertumbuhan generasi muda, krisis moral sudah berada pada posisi yang sangat memprihatinkan, anak tidak lagi menghormati orang tuanya, etika moral mulai terkikis dan narkoba merajalela sampai ke pelosok dusun.

Derajat Perubahan yang DiinginkanBerdasarkan hasil rapat Kementerian Agama Kabupaten Kampar dengan Pemkab

Kampar dan DPRD Kampar dipaparkan betapa pentingnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Hal ini didasarkan bahwa sebagai masyarakat Kabupaten Kampar yang mayoritas Umat Muslim mengaku sebagai serambi mekkahnya Provinsi Riau. Oleh karena itu, mari kita dukung perda ini dengan hati yang tulus, jiwa yang lapang dan fikiran yang jernih agar perda ini bisa terwujud dan kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Letak Pengambilan KeputusanLetak pengambilan keputusan terdapat pada dukungan masyarakat serta partisispasi

dari kelembagaan lokal yang sangat dibutuhkan. Karena mereka lah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Mengaji. Untuk itu agama memandang suatu lembaga yang paling kuat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Karena agama sangat penting untuk menentukan arah tingkah laku masyarakat.

Sumberdaya yang DilibatkanJumlah sumberdaya yang tersedia untuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib telah dilakukan pembinaan. Dimana sumberdaya tersebut di wakili oleh Pemerintah Daerah, PNS,

Non PNS Maupun Pemerintah Desa, RT maupun RW Serta penyuluh Agama di Kecamatan Bangkinang

Lingkungan ImplementasiKekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Karakteristik Lembaga dan PenguasaKurangnya koordinasi antara Kemenag Kampar dengan Pemerintah Kecmatan sehingga

mereka cenderung bekerja sendiri-sendiri, perlu ada upaya pembenahan dalam manajemen ini, informasi dan data tetap harus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu kelancaran informasi pelu mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Pasalnya hal ini menjadi probem yang sulit diatasi oleh mereka, Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang perlu dilakukan sosialisasi sebagai salah satu wujud dari informasi oleh pemerintah kabupaten Siak dan kepada seruh pihak yang berkepentingan.

PEMBAHASANPelaksanaan Peraturan Daerah Gerakan Magrib Mengaji ini membutuhkan dukungan

dan sikap positif dari para pelaksana, karena para pelaksanalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Untuk itu pentingnya sebuah sikap pelaksana dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji tidak hanya berupa dukungan matereril, akan tetapi dukungan moril yang akan menumbuhkembangkan kreativitas dari para pelaksana itu sendiri, terutama dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pereturan Daerah Gerakan Magrib Mengaji.

Pentingnya keikutsertaan para pelaksanan Peraturan Daerah dalam memberikan dukungan guna membantu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang dapat berjalan lancar dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketegasan dan kejelasan sanksi merupakan salah satu hal yang sangat berkontribusi dan terciptanya masyarakat Agamis di Kecamatan Bangkinang.

Faktor tenaga pengajar dan dana insentif dalam melaksanakan kebijakan gerakan masyarakat maghrib mengaji sangat berperan dalam kelancaran proses pelaksanaan kegiatan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah

biaya dalam merencanakannya kebutuhan, anggaran operasional ini adalah untuk biaya intensif tenaga pengajar Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

Dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang ternyata masih ditemukan hambatan-hambatan antara lain :

Kepentingan Kelompok SasaranKepentingan Kelompok Sasaran berkaitan dengan berbagai kepentingan yang

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Tipe manfaatTipe Manfaat menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis

manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dalam hal iniStruktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan ini.

Derajat Perubahan yang DiinginkanSetiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang

ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

Letak Pengambilan KeputusanPengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam

pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Sumberdaya yang DilibatkanApakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan

kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang TerlibatDalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan,

kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Karakteristik Lembaga dan PenguasaLingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakanjuga berpengaruh terhadap

keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

SIMPULANImplementasi kebijakan gerakan masyarakat mengaji masih terdapat beberapa

permasalahan diantranya Rendahnya pengawasan terhadap implementasi Kebijakan Gerakan

Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Tidak adanya kejelasan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, tidak meratanya distribusi anggaran bagi para pelaksana kebijakan Gerakan Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang serta tingginya arus globalisasi di Kecamatan Bangkinang yang menggerus kebudayaan Masyarakat di Kecamatan Bangkinang.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor isi kebijakan dimana adanya kepentingan dari kelompok sasaran terutama masyarakat di kecamatan Bangkinang sehingga peraturan daerah tersebut tidak terlaksana maksimal, tipe manfaat diperlukan untuk melihat sejauh mana afektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang, daerajat perubahan yang di inginkan merupakan faktor yang mmpengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, dan letak pengambilan kerutusan serta masyarakat yang dilibatkan. Lingkungan Implementasi terdiri dari Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat, serta karakteristik Lembaga dan Penguasa juga merupakan faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang.

DAFTAR RUJUKANAffan Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yoyakarta: Pustaka

Pelajar.Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep.teori dan aplikasi). Yogyakarta,

Pustaka Pelajar.Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada. University

Press.Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: BumiAksara Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung, Alfabeta.Solichin Abdul Wahab. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke

ImplementasiKebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi AksaraWinarno, Budi. 2002.Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo. . 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus).

MOTIVASI KERJA, KOMPETENSI, DISIPLIN KERJA, KEPEMIMPINAN, DAN KINERJA PEGAWAI

Raja Putri Yulia, Zaili Rusli dan Harapan TuaProgram Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauKampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas,Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Work Motivation, Competence, Work Discipline, Leadership, and Employee Performance. This study aims to encourage work, competence, work discipline and leadership on employee performance in Rumbai District, Riau Pekanbaru City. The sampling method uses census sampling and sample transmission using an error rate of 5%. The author conducts research based on data collection techniques through questionnaires. The analysis of the data that I use is the quantification of data through multiple linear regression analysis with t test and partial test R2 and collecting data processed with the help of the SPSS 22.0 statistical program. The results of the study show partially and simultaneously that five variables have a positive effect on employee performance. In addition, it can be seen from where the R value of 0.965 and R2 of 0.924 or 92.4% of the dependent variable independent variables and 7.6% variables are influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: employee performance, work motivation, competence, work discipline, leadership

Abstrak: Motivasi Kerja, Kompetensi, Disiplin Kerja, Kepemimpinan, dan Kinerja Pegawai . Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kerja, kompetensi, disiplin kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau. Metode pengambilan sampel menggunakan sensus sampling dan sampel penerikan menggunakan dengan tingkat kesalahan 5%.Penulis melakukan penelitian berdasarkan teknik pengambilan data melalui kuesioner. Analisis data yang saya gunakan adalah besifat kuantifikasi data melalui analisis regresi linier berganda dengan uji t dan uji parsial R2 dan mengumpulkan data diolah dengan bantuan program statistik SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan bahwa lima variabel berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Selain itu, dilihat dari mana nilai R dari 0,965 dan R2 dari 0,924 atau 92,4% variabel tergantung variabel independen dan 7,6% variabel dipengaruhi variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: kinerja pegawai, motivasi kerja, kompetensi, disiplin kerja, kepemimpinan

PENDAHULUANSumber daya manusia adalah faktor yang paling dominan terhadap tercapainya suatu

tujuan organisasi. Agar pencapaian tujuan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien, sumber daya manusia dalam organisasi harus dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga prestasi kerja menjadi tinggi. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang memiliki keahlian atau kompetensi maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan. Banyaknya keunggulan yang dimiliki organisasi, tidak akan dapat memaksimalkan produktivitas tanpa adanya komunitas pegawai yang berkeahlian, kompeten, berdedikasi tinggi terhadap organisasi serta memiliki kinerja yang optimal (Samsudin) di dalam Putra (2012).

Kinerja atau prestasi kerja (performance) dapat diartikan sebagai pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing organisasi. Kecamatan Rumbai adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru. Kecamatan Rumbai membawahi 9 Kelurahan diantaranya Kelurahan Umban Sari, Sri Meranti, Palas, Rumbai Bukit, Muara Fajar, Agro Wisata, Maharani, Rantau Panjang dan Muara Fajar Barat. Dari 9 Kelurahan yang dinaungi, Kecamatan Rumbai hanya memiliki 45 pegawai. Jumlah tersebut

tentu tidak sebanding dengan tugas mereka yang harus memberi pelayanan kepada masyarakat yang berjumlah sekitar 180.686 (berdasarkan survey tahun 2018). Hasil pengamatan sementara peneliti, terkait kinerja pegawai di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru memperlihatkan tingkat kinerja sebagian aparatur belum sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat. Mengingat pentingnya kinerja pegawai terhadap suatu tujuan dan keberlangsungan suatu organisasi maka permasalahan penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kinerja pegawai?.

Motivasi diartikan sebagai suatu proses dimana perilaku diberikan energi dan diarahkan di dalam Putra (2012). Demi tercapainya tujuan organisasi, pegawai memerlukan motivasi untuk bekerja lebih rajin. Melihat pentingnya pegawai dalam organisasi, maka pegawai diperlukan perhatian lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi tercapai. Dengan motivasi kerja yang tinggi, pegawai akan bekerja lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya.

Kompetensi kerja adalah karakteristik utama dari individu untuk menghasilkan kinerja optimal dalam melakukan pekerjaan yang mencakup motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keahlian dalam bekerja. Setiawan dan Ghozali (2006) menyatakan bahwa kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan Kompetensi (kompetensi) kerja pegawai.

Thomas Gordon (1996), Disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil disebutkan bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui apakah peran manajer atau pimpinan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Gaya kepemimpinan dipandang sebagai salah satu prediktor penting yang mempengaruhi kinerja. Kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya tergantung pada pimpinan dan gaya kepemimpinan. Menurut Robbins (1998) gaya kepemimpinan memiliki hubungan langsung terhadap kinerja pegawai. Pemimpin yang berorientasi pegawai terkait dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang lebih baik. Orang-orang yang bekerja untuk gaya kepemimipinan tertentu, termotivasi untuk bekerja dan berusaha lebih keras serta karena menyukai dan menghargai pemimpin tersebut, mereka memiliki kepuasan yang lebih tinggi.

Menurut Pilatus (2013), motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna tujuan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kompetensi pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh pegawai tersebut.

Leiden (2001) mengemukakan bahwa “Dengan ditegakannya disiplin maka dapat mengatasi masalah kinerja yang buruk dan memperkuat pengaruh prilaku kerja pegawai dalam kelompok atau organisasi. Kepemimpinan berkaitan dengan Kompetensi seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin Siagian (2002). Selain itu kepemimpinan diartikan juga sebagai proses mempengaruhi orang lain agar dapat memahami pelaksanaan tugas yang baik dan proses untuk memfasilitasi pegawainya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Yukl, 2005). Dari pengertian diatas diharapkan jika ke empat variabel tersebut baik maka kinerja akan baik. Sebaliknya jika keempat variabel tersebut buruk maka secara bersama mempengaruhi kinerja

yang akan memburuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, kompetensi, disiplin, dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai.

METODEJenis penelitian adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pegawai yang bekerja se Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berjumlah 45 orang. Pengambilan sampel ditentukan dengan metode non-probability sampling dengan menggunakan Sampling Jenuh (sampling sensus). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tanpa melalui media perantara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan pada sampel yang telah ditentukan. Analisis data menggunakan regresi berganda.

HASILStatistik Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada 45 Pegawai yang ada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Statistik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Deskriptif rata-rata dan standar deviasi variabel

Mean Std. Deviation NKINERJA 27,2889 3,45505 45MOTIVASI 11,5333 1,80404 45KOMPETENSI 20,2889 2,63389 45DISIPLIN 15,6889 1,92852 45KEPEMIMPINAN 19,0667 2,54416 45Sumber : Data Olahan

Dari hasil statistik deskriptif dapat terlihat bahwa Kinerja Pegawai yang merupakan variabel dependen yang mempunyai rata-rata jawaban responden adalah dengan memperoleh standar deviasi 3,45505. Sedangkan Motivasi yang memiliki nilai rata-rata jawaban responden 11,5333 dan diperoleh standar deviasi 1,80404. Kompetensi mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 20,2889 dan diperoleh standar deviasi 2,63389. Disiplin memiliki nilai rata-rata jawaban responden 15,6889 dan memperoleh standar deviasi 1,92852.

Kepemimpinan memiliki nilai rata- rata jawaban responden 19,0667 dan memperoleh standar deviasi 2,54416. Dilihat dari standar deviasi masing-masing variabel maka variabel Kinerja memiliki standar deviasi tertinggi dibandingkan dengan variabel yang lainnya.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik t

Hipotesis thitung ttabel Sig. KeteranganTerdapat pengaruh Motivasi Kerjaterhadap Kinerja Pegawai (X1)

3,131 2,014 0,003 < 0,05 H0 : DitolakH1 : Diterima

Terdapat pengaruh Kompetensi Kerjaterhadap Kinerja Pegawai (X2)

2,399 2,014 0,021 < 0,05 H0 : DitolakH1 : Diterima

Terdapat pengaruh Disiplin terhadapKinerja Pegawai (X3)

14,964 2,014 0,000 < 0,05 H0 : DitolakH1 : Diterima

Terdapat pengaruh Kepemimpinanterhadap Kinerja Pegawai (X4)

2,765 2,014 0,009 < 0,05 H0 : DitolakH1 : Diterima

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Hasil Pengujian Koefesiensi Determinasi (Adj. R2)Nilai koefesien determinasi (R2) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai

seberapa baik suatu model yang ditetapkan dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila R2

bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut. Apabila R2 bernilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa semua variasi dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan R2 bernilai 0 dan 1, berikut adalah hasil perhitungan R2 dengan menggunakan SPSS versi 22.

Tabel 3. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model R R SquareAdjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1,965a ,931 ,924 ,95035

Sumber : Pengelolaan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel yang diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,965 atau 96,5% dan R Square (R2) sebesar 0,931 atau 93,1%. Koefesien determinasi atau Adjusted R2 sebesar 0,924 memberi penjelasan bahwa 92,4% Kinerja Pegawai di pengaruhi oleh motivasi kerja,kompetensi kerja,disiplin dan kepemimpinan sedangkan 7,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 7,6% yang bisa dijelaskan oleh variabel yang lain yang dapat mempengaruhi Kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan.

PEMBAHASANPengaruh Motivasi kerja terhadap kinerja pegawai

Berdasarkan tanggapan responden bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Dari hasil penelitian mengenai motivasi kerja menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Dapat dilihat dari thitung < ttabel yaitu 3,131 > 2,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Maka keputusannya kompetensi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, motivasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pegawai. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian penelitian ini menerima hipotesis yang pertama, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai dalam melakukan pekerjaan. Hasil penelitian ini Konsisten dengan penelitian Pridarsanti (2013) yang menyatakan bahwa Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan Kinerja Pegawai.

Pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja pegawaiDari hasil perhitungan hasil spss menyatakan bahwa kompetensi kerja berpengaruh

terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihar dari hasil thitung > ttabel yaitu 2,399 > 2,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Maka keputusannya Kompetensi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukan bahwa Kompetensi Kerja dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Hal ini konsisten dengan penelitian Widyatmini dan Hakim (2008) yang memnyatakan bahwa Kompetensi Kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawaiBerdasarkan hasil kuesioner variabel disiplin menyatakan bahwa disiplin berpengaruh

terhadapo kinerja. Hal ini dapat dilihat dari bahwa thitung < ttabel yaitu 14,964> 2,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Maka keputusannya Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, Disiplin berpengaruh signifikan secara persial terhadap Kinerja Pegawai dalam melakukan Pekerjaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Tri Widari (2016) dan menyatakan bahwa Disiplin mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kinerja Pegawai.

Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawaiBerdasarkan hasil kuesioner variabel kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan

berpengaruh terhadapo kinerja. bahwa thitung < ttabel yaitu 2,765> 2,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. . Maka keputusannya Kepemimpinan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, Kompetensi berpengaruh signifikan secara persial terhadap Kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rio Firdaus (2016) Yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

SIMPULANMotivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai yang berkerja di

kecamatan rumbai kota pekanbaru. Data ini menunjukkan bahwa pegawai di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru harus memiliki motivasi yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih baik lagi. Kompetensi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai yang berkerja di kecamatan rumbai kota pekanbaru. Dengan demikian pegawai di kecamatan rumbai kota pekanbaru harus memiliki kompetensi di bidangnya sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih baik lagi. Disiplin berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai yang berkerja di kecamatan rumbai kota pekanbaru kenyataan menunjukkan bahwa pegawai di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru harus memiliki Kedisiplinan yang bagus sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih baik lagi.

Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai yang berkerja di kecamatan rumbai kota pekanbaru. Dengan demikian pemimpin di kecamatan rumbai kota pekanbaru juga memiliki peran yang cukup kuat sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih baik lagi. Hasil pengujian koefisien determinasi (R2) sebesar 90,2% Kinerja Pegawai di pengaruhi oleh motivasi kerja,kompetensi kerja,disiplin dan kepemimpinan sedangkan 9,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 9,8% yang bisa dijelaskan oleh variabel yang lain yang dapat mempengaruhi Kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan.

DAFTAR RUJUKANFirdaus, Rio Muhamad 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

(Studi kasus pada Puskesmas Pisangan).Gordon, Thomas. 1996, Mengajarkan Anak Berdisiplin Diri, Jakarta : PT Gramedia Pustaka. Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivarian Dengan Program SPSS. Badan Penerbit

Semarang, UNDIP.Leiden, Robert. 2001, Managing Individual Performance In Works Groups. Pridarsanti, Yuli,

Komang. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai (Studi

Empiris pada Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Kota Semarang), 2 (3).

P.Robbins, Stephen. 2008. Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi edisi Sepuluh) Alih Bahasa, Drs. Benyamin Molan. Jakarta : Salemba Empat.

Putra,Febriansyah, Hardino ,2012. Analisis Pengaruh Kepemimpinan,Motivasi, dan Lingkungan Kerja Pegawai Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Program sarjana, Semarang, Universitas Diponegoro.

Siagian P. Sondang. 2009. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta. PT Rineka Cipta. Widyatmini dan L. Hakim. 2008. “Hubungan Kepemimpinan, Kompensasi dan Kompetensi

terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Depok”. Jurnal Ekonomi Bisnis, 13(2).

Widari Tri, 2016. Pengaruh disiplin dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta) Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2016.

Yulk, Garry A. And Wexley, K.N., 2001 Prilaku Organisasi dan Psikologi Personalia, (alih bahasa: Shobaruddin M), Jakarta : Rineka Cipta

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Tria Anggraini, Meyzi Heriyanto dan Febri YulianiProgram Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauKampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Management of Regional General Hospitals Before and After Regional Public Service Bodies. This study aims to determine the management of the Kuantan Singing District Hospital before and after the Regional Public Service Agency (BLUD) was implemented. This study uses a qualitative research method approach. Primary data is obtained directly through interviews from key informants, namely the Teluk Kuantan General Hospital, Health Office, and the community. Secondary data obtained from research documents. The results of the study that the General Management of the Teluk Kuantan Regional Hospital in Kuantan Singingi Regency before using the Regional Public Service Agency experienced many problems in the management of the Regional General Hospital itself so that it interfered with the services, Kuantan Singingi Bay General Hospital Management after using the Agency Regional Public Services since 2017 starting from the Planning, Organizing, Implementing and Supervision phases have been effective. However, there is no direct program that leads to the supervision of the Regional Public Service Agency of the Kuantan Bay General Hospital.

Keywords: management, public services, planning, organizing, supervision

Abstrak: Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kuantan Singing sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari key informan, yaitu pihak RSUD Teluk Kuantan, Dinas kesehatan, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil penelitian bahwa Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sebelum menggunakan Badan Layanan Umum Daerah banyak mengalami permasalahan- permasalahan di manajemen Rumah Sakit Umum Daerah itu sendiri sehingga mengganggu pelayanan, Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kuantan Singingi setelah menggunakan Badan Layanan Umum Daerah sejak tahun 2017 mulai dari tahap Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaa dan pengawasan telah efektif. Namun demikian tidak ada program langsung yang menjurus pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.

Kata kunci : pengelolaan, pelayanan umum, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan

PENDAHULUANHidup sehat merupakan impian dan harapan semua orang, diibumi ini tidak ada orang

yang menginginkan dirinya dalam keadaan sakit, karena sakit akan mengganggu sedikit atau banyak aktivitas kehidupan mereka. Namun, ketika manusia mengalami keadaan sakit pasti mereka mencari obat penyembuhan untuk diri mereka terutama orang-orang yang mengalami penyakit yang harus mau tidak mau dirawat disebuah Rumah Sakit/Klinik untuk penyembuhan mereka. Ketika mereka berada disebuah Rumah Sakit/Klinik pengobatan tentu mereka mengharapkan pelayanan dan perawatan yang mereka dapatkan harus sesuai dengan yang mereka harapkan dan mereka inginkan agar ketika mereka sakit segera mendapat perawatan dan kenyamanan dalam berobat dirumah sakit, baik itu orang yang berasal dari kalangan atas atau orang kaya sampai kalangan orang bawah. Negara sebagai yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakatnya telah membuat suatu kebijakan yang

memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatani bagi masyarakatnya, kebijakan tersebut tidak hanya untuk kalangan tertentu tetapi mencakupi semua golongan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Rumah Sakit dengan kelas/golongan tipe C, Rumah sakit tipe C adalah Rumah Sakit yang biasanya didirikan disetiap ibukota Kabupaten atau Regency Hospital. Rumah sakit tipe ini biasanya menjadi tempat rujukan dari setiap Puskesmas dan Klinik yang kecil yang terdapat disekitarnya. Sebagai syarat kualifikasi, Rumah Sakit tipe C haruslah memiliki fasilitas pelayanan medis spesialistik dasar, seperti Poli penyakit dalam, Poli anak, Poli bedah dan Poli bidan dan kandungan. Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki atau melengkapi standar Rumah Sakit Tipe C

Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh dilapangan ditemukan beberapa gejala yang mengarah antara lain:

1. Akibat kekosongan obat di RSUD Kabupaten Kuantan Singingi membuat berbagai dampak banyak hal salah satunya, membuat para dokter spesialis di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Skuantan Singingi tidak masuk kerja sejak april 2016 padahal mereka merupakan Aparatur Sipil Negara padahal mereka digaji oleh uang Negara apapun yang terjadi di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi walaupun terjadi kekosongan obat-obatan tetap mereka harus masuk kerja meski hanya melayani pasien yang konsultasi penyakit mereka. (GoRiau.com, 17 September 2016)

2. Kemudian pada tahun 2017 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di berlakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taluk Kuantan masih adanya penelantaran pasien oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan meski disegi obat- obatan sudah terpenuhi karena menggunakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pertanyaan penelitian adalah Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum Daerah diterapkan?.Menurut G.R. Terry, (2014) mendefinisikan Manajemen merupakan suatu proses yang

khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan, dan mengendalikan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Siagian, (2001) merupakan seni dan kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni dari suatu proses usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan penggunaan sumber daya manusia serta benda dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Hasibuan dalam Marnis (2008) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Farland dalam Brantas (2009) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan kearah organisional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut Rokshohadprawiro dalam Siswanto (2007) manajemen merupakan pengarahan orang-orang yang melakukan kegiatan yang diperlukan, agar usaha pencapaian tujuan bersama dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuan didalam manajemen adalah untuk pelayanan. Menurut Tjiptono (2006) pelayanan adalah unsur memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain materil maupun non materil agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri.

Selanjutnya ada yang mengatakan pelayanan adalah memberikan, menyediakan, mengusahakan barang atau jasa yang diperlukan seseorang atau kelompok orang sehingga mereka akan puas. Sedangkan menurut Sampara Lukman dan Sutopo (2003) pelayanan prima

adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik dimana dengan membantu dan berusaha mengurus kebutuhan orang lain atau seseorang maka dari itu pelayanan prima adalah sebuah pelayanan yang diberikan dengan memeiliki kualitas unggul.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan rumah sakit umum daerah kabupaten kuantan singing sebelum dan sesudah badan layanan umum daerah diterapkan.

METODETipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan

penelitian adalah unsur pihak Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafisran terahadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori- teori yang sesuai.

HASILPerencanaan

Perencanaan BLUD ini sudah begitu cukup lama direncanakan namun baru bisa dilaksanakan kegiatan BLUD tersebut karena menyangkut izin dengan pihak eksekutif, dapat dilihat pada saat sebelum RSUD Teluk Kuantan menggunakan BLUD banyak permasalahan yang terjadi di RSUD Teluk Kuantan dan manajemen yang kurang baik sehingga tidak mampu mengelola rumah sakit sehingga menyebabkan permasalahan dan membuat pihak eksekutif tidak mau menandatangani BLUD karena masalah manajemen, kemudian semua manajemen diganti dan perencanaan yang cukup matang dan permasalahan sudah jelas barulah pada tahun 2017 BLUD dijalankan. Jadi inti dari semua ini adalah kemampuan manajemen dan sumber daya manusia yang tidak baik saat itu.

PengorganisasianPengorganisasian dalam menjalankan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 yang mana pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan BLUD sudah ditunjuk dan dibagikan tugasnya masing-masing, namun pada awal mulanya pemberlakuan BLUD ini masih juga terjadi penelantaran pasien yang mana pada dilatar belakang tulisan ini sudah dijabarkan sehingga perlu dilihat kembali pengorganisasian ini sudah benar-benar sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan atauran yang berlaku agar tidak terjadi masalah yang sama kedepannya.

PengarahanAturan atau peraturan dalam pengarahan dan pemberian tugas yang diberikan sesuai

dengan peraturan yang ada dan tanggung mereka bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kuantan Singingi.

PengawasanPengawas telah ditunjuk dalam pengawasan penyelenggaraan BLUD ini di Rumah

Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan dan bertugas melakukan pembinaan dan pegawasan sesuai dengan peraturan perundang-undang, namun dewan pegawas tidak bisa melakukan pengawasan langsung karena belum ada program-program yang menjurus kepengawasan langsung, jadi kurang bisa mengantisipasi jika terjadi permasalahan manajemen karena program itu sendiri belum betul-betul ada, walaupun awal mulanya penyelenggaraan BLUD

ini ada masalah namum kemudian berangsur membaik dan berjalan dengan baik karna adanya pengawasan dari dewan pengawas.

PEMBAHASANPerencanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adanya : 1) Perencanan unit ; 2) Regulasi terkait Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah; 3) tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 1. Perencanaan tentang Badan Layanan Umum Daerah dari tahun 2012 sudah dirancang dan direncanakan akan terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah dirumah sakit kemudian pada tahun 2013 surat keputusan mengenai Badan Layanan Umum Daerah ini dibuat

1) Regulasi Terkait Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Teluk Kuantan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Prinsip Tata Kelola : Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD yang didalamnya memuat:a. Struktur Organisasi.b. Prosedur Kerja.c. Pengelompokan fungsi-fungsi Logis.d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

2) Tujuan Pengelolaana. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang bermutu dan

terjangkau;b. Meningkatkan kompetensi dan berkembangnya profesionalisme sumber daya

manusia rumah sakit dalam lingkup iptek yang terus berkembang;c. Meningkatkan system pelayanan, administrasi, informasi dan manajemen rumah

sakit serta promosi kesehatan rumah sakit;d. Meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan pihak lain dalam mendukung dan

mengembangkan jasa layanan kesehatan rujukan spesialistik di rumah sakit; dane. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan tercukupi dan terpelihara

baik sesuai standar untuk proses layanan kesehatan rujukan spesialistik di rumah sakit.

Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD, terdiri dari: a. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Direktur; b. Pejabat keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Umum dan kepegawaian dan Subbagian Keuangan ; dan c. Pejabat Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Bidang, meliputi:1. Bidang Pelayanan Medis yang membawahi Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Etika dan Mutu Pelayanan ; 2. Kepala Bidang Keperawatan yang membawahi Seksi Asuhan Keperawatan dan Seksi Etika dan Mutu Keperawatan; dan 3. Kepala Bidang non medisyang membawahi Seksi sarana prasarana dan seksi rekam medis. Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan BLUD RSUD secara umum dan keseluruhan. Pengarahan yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama.

Selain melaksanakan tugas pokok dan kewajiban menurut peraturan perundang- undangan, Direktur melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikandan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi; b. Menyusun rencana strategi bisnis BLUD RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi; c. Menyiapkan RBA; d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati

sesuai ketentuan; e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan f. Menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasionalserta keuangan BLUD RSUD Teluk Kuantan kabupaten Kuantan Singingi kepada Bupati Kuantan Singingi. (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat; (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:

a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan standar pelayanan minimal BLUD RSUD beserta perubahannya;

b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas apabila pendapatan BLUD RSUD mencapai 15 (lima belas) milliard dan asetnya 75(tujuh puluh lima milliar;)

c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;

d. menyetujui dan mengesahkan RBA; dane. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi

kepada pegawai yang melanggar ketentuan; (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD RSUD yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan; dan (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD RSUD.

SIMPULANTata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

sebelum menggunakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) banyak mengalami permasalahan-permasalahan di manajemen Rumah Sakit Umum Daerah itu sendiri sehingga mengganggu pelayanan, tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kuantan Singingi setelah menggunakan Badan Layanan Umum Daerah sejak tahun 2017 mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa dan pengawasan telah efektif. Namun demikian tidak ada program langsung yang menjurus pengawasan BLUD RSUD Teluk Kuantan, sehingga sulit mengawasi langsung oleh pihak yang ditunjuk untuk mengawasi, masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap Badan layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan agar tidak terjadi situasi yang terjadi pada 2016 yang lalu terulang kembali.

Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan betul-betul dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. Kematangan dalam perencanaan yang akan dibuat dalam pembentukan dengan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan, pada hal perencananaan BLUD itu sendiri sudah dari tahun 2012 namun terkendala izin Bupati sehingga puncaknya tahun 2016 terjadi kekosongan obat-obatan dan mengakibatkan terjadinya penelantaran terhdap pasien Peraturan Bupati No 21 Tahun 2017 bahwa biaya pengeluaran Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional namun pihak pengelola BLUD masih menggunakan pengeluaran BLUD hanya masih untuk penyediaan obat-obatan saja.

Manfaat dari adanya Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan yaitu kemandirian dalam Pengelolaan Keuangan Rumah sakit, pengorganisasian yang sudah terarah. Penyediaan obat-obatan sudah mencukupi dan pelayanan yang semakin membaik.

DAFTAR RUJUKANHasibuan, malayu S.P. 2014. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi

Revisi,Jakarta: PT Bumi AksaraSampara Lukman dan Sutopo. 2003. Pelayanan Prima, Jakarta, LAN. Siswanto, H.B. 2011. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi AksaraSiagian S.P. 2009. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta, Rineka Cipta.Terry, George R dan Rue, Leslie W. 2014. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara Yusuf, Burhanuddin. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan

Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Enda Novieta, Sujianto dan Harapan TuaProgram Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas RiauKampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Effectiveness of the Hope Family Program (PKH) in Poverty Alleviation efforts. This study aims to determine the effectiveness of family hope programs (PKH) in poverty alleviation efforts. This type of research is a qualitative descriptive study with a research focus on the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring. Informants in this study were PKH implementers and PKH beneficiary families. Data collection is done by the method of observation, interviews and documentation. Data analysis using source triangulation method. The results showed that PKH target setting was not yet effective, because from the distribution of PKH beneficiary families there were still families who were able but still getting PKH assistance. However, in the part of PKH's objectives and monitoring, it has been effective, PKH assistance is able to meet the needs of PKH beneficiary families and the assistance process in the form of information, motivation and education is carried out by PKH facilitators in accordance with Permensos No. 1 of 2018 concerning the implementation of PKH.

Keywords: effectiveness, family planning programs, program socialization

Abstrak: Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya Pengentasan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Informan dalam penelitian ini adalah pelaksana PKH dan keluarga penerima manfaat PKH. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan sasaran PKH belum efektif, karena dari sebaran keluarga penerima manfaat PKH masih ada keluarga yang mampu namun masih mendapatkan bantuan PKH. Namun pada bagian tujuan dan pemantauan PKH sudah berjalan efektif, bantuan PKH mampu mencukupi kebutuhan para keluarga penerima manfaat PKH dan proses pendampingan yang berupa informasi, motivasi serta edukasi dilakukan oleh pendamping PKH sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang pelaksanaan PKH.

Kata kunci: efektivitas, program keluarga harapan, sosialisasi program

PENDAHULUANKemiskinan digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang layak.

Upaya menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial membentuk suatu program sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Permensos No. 1 Tahun 2018, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dengan melibatkan lintas menteri dan lembaga, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik, program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat PKH.

Bantuan sosial PKH diberikan secara nontunai dan bertahap dalam satu tahun kepada keluarga penerima manfaat PKH, hal ini bertujuan agar keluarga penerima manfaat dapat menabung sebagian dari uang bantuan PKH dan dapat menambah pendapatan keluarga. PKH tidak hanya berupa bantuan uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Pada lembar kebijakan Permensos No. 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH berupa bantuan uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Keluarga penerima manfaat PKH juga akan mendapatkan program komplementer berupa bantuan subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.

PKH di Kabupaten Indragiri Hilir berlangsung sejak Tahun 2014 dengan 18.824 sebaran keluarga penerima manfaat PKH pada 20 Kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Enok. Hingga saat ini terdapat 1.286 keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Enok dan didampingi oleh 6 orang pendamping PKH. Pelaksaan PKH di Kecamatan Enok juga merupakan salah satu upaya pemerintah menanggulangi/mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Kecamatan Enok (Sumber : PPKH Kecamatan Enok, 2018). Dengan adanya pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok, diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Enok yang tidak hanya mendapatkan bantuan uang, tetapi dapat meningkatkan partisipasi keluarga penerima manfaat PKH dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan serta mengurangi permasalahan sosial lainnya. Permasalahan penelitian adalah bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Enok?.

Lebih lanjut menurut Kurniawan (2005) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasarana atau tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka suatu pekerjaan dikatakan tidak efektif. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah ; 1) Keberhasilan program, 2) Keberhasilan sasaran, 3) Kepuasan terhadap program, 4) Tingkat ouput dan input, 5) Pencapaian tujuan menyeluruh.

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian teoretis dan praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda tentang pengertian dan konsep

efektivitas dipengaruhi oleh latar belakang dari keahlian yang berbeda pula. Semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut ; 1) ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana pelangggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 2) sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.3) tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 4) pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Siagian, 2012). Kesejahteraan sosial dalam artian luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi, dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual (Adi, 2003). Secara umum istilah miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah diartikan sebagai suatu kondisi yang kurang atau minim. Dalam hal ini konsep kurang maupun minim dilihat secara komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang disatu pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang dilain pihak. Pengertian minim disini besifat relatif, dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda. Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda (Siagian, 2012).

Sehubungan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Enok.

METODEJenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan metode

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan (sumber informasi) dalam penelitian ini adalah; 1) Kordinator Kabupaten Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Indragiri Hilir, 2) Kordinator Kecamatan Pendamping Sosial PKH Kecamatan Enok, 3) Pendamping Sosial PKH Kecamatan Enok, 4) Camat Enok,5) Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Enok. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan berbagai sumber yang berbeda.

HASILKetepatan Sasaran Program

Telah dilakukan wawancara kepada Ibu Munirah Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Bagan Jaya untuk mengetahui bagaimana kriteria komponen keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Enok, apakah Penetapan keluarga penerima manfaat PKH sesuai dengan kriteria kompenen PKH. Wawancara dilakukan pada Tanggal 22 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :Informan 1 : Ibu Munirah

…“Sesuai Bu, karna yang dapat bantuan dana PKH ini ya orang-orang macam keluarga yang kurang mampu dan sangat membutuhkan dana bantuan ini untuk biaya anak sekolah”.

Selanjutnya dilakukan kembali wawancara kepada Ibu Arjuna Wati yang merupakan Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH Kelurahan Enok pada Tanggal 26 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB.Informan 2 : Ibu Arjuna Wati

…“Kebanyakan disini yang mendapat bantuan PKH, anak nya bersekolah, sedikit yang ibu hamil dan ada beberapa orang tua (lansia) yang juga mendapat bantuan PKH, tapi banyak juga keluarga yang mampu dapat bantuan PKH ini”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Suhada yaitu Ibu Siti Fatimah pada Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB.Informan 3 : Ibu Siti Fatimah

…“Saya kurang tau soal itu buk, yang saya tau orang yang mendapat bantuan PKH ni, untuk ibu hamil dan anak sekolah”.

Dilanjutkan wawancara kepada Ibu Nuryati yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Sungai Rukam dengan kategori lansia pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul15.00 WIB.Informan 4 : Ibu Nuryati

…“Kemarin ada pendamping PKH datang kerumah saya menyerahkan buku tabungan bantuan PKH, saya tidak bisa datang ke Kantor Desa karena sudah tua seperti ini, syukur Alhamdulillah saya masih dapat bantuan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Enok, informan pertama menyatakan bahwa sasaran PKH ini sudah sesuai berdasarkan kriteria komponen PKH bahwa bantuan PKH diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dan memiliki salah satu komponen kriteria kepesertaan PKH yaitu Pendidikan. Kemudian informan kedua menyatakan ada beberapa keluarga yang dianggap mampu namun mendapatkan bantuan dari PKH, hal ini terjadi karena kurang telitinya Pendamping PKH pada saat proses validasi kepesertaan PKH. Selanjutnya Informan ketiga menyatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti mengenai kepesertaan PKH tersebut, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam pelaksaan PKH di Desanya serta kurangnya peran Pendamping PKH untuk melibatkan peserta PKH baik itu dalam pemberian informasi ataupun pengetahuan tentang PKH serta hal-hal apa saja mengenai pelaksaan PKH tersebut. Kemudian informan keempat yang merupakan kategori Lansia menyatakan bahwa penetapan peserta PKH ini sudah tepat sasaran.

Sosialisasi ProgramWawancara dilakukan kembali kepada Ibu Munirah yang merupakan Ketua Kelompok

Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Bagan Jaya pada Tanggal 22 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB.Informan 1 : Ibu Munirah

…“Pemberian bantuan uang untuk ibu-ibu yang kurang mampu”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Arjuna Wati yang merupakan Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH Kelurahan Enok pada Tanggal 26 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB.

Informan 2 : Ibu Arjuna Wati…“PKH itu bantuan untuk keluarga miskin”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Siti Fatimah yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Suhada pada Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB. Informan 3 : Ibu Siti Fatimah

…“Bantuan uang untuk masyarakat miskin”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Nuryati yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH kategori Lansia Desa Sungai Rukam pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB.Informan 4 : Ibu Nuryati

…“PKH itu bantuan uang untuk masyarakat miskin macam kami ni buk”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Informan yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Enok, informan pertama menyatakan bahwa PKH itu merupakan bantuan uang yang hanya diberikan kepada ibu-ibu yang kurang mampu. Informan kedua menyatakan bahwa PKH itu adalah bantuan untuk keluarga miskin. Selanjutnya informan ketiga dan keempat menyatakan hal yang sama bahwa PKH adalah bantuan untuk masyarakat miskin. Dapat disimpulkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Enok tidak sepenuhnya mengerti apa itu PKH, hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan penjelasan informan yang begitu singkat. Artinya pelaksana PKH ataupun Pendamping PKH belum efektif dalam mensosialisasikan serta memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Enok.

Tujuan ProgramWawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi Keluarga

Penerima Manfaat PKH dalam pemanfaatan Fasilitas kesehatan dan Fasilitas pendidikan sebagai peserta PKH. Kepada Ibu Munirah Ketua Kelompok KPM PKH Desa Bagan Jaya pada Tanggal 22 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :Informan 1 : Ibu Munirah

…“Anak saya selalu ke sekolah, tak pernah lagi tak masuk sekolah karena selalu saya ingatkan kalau malas sekolah nanti tak dapat bantuan uang lagi”.

Selanjutnya dilakukan kembali wawancara kepada Ibu Arjuna Wati yang merupakan Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH Kelurahan Enok pada Tanggal 26 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB.Informan 2 : Ibu Arjuna Wati

…“Alhamdulillah setelah adanya PKH ini, saya jadi terbantu untuk membeli keperluan anak saya sekolah, kemarin baru ngambil uangnya saya belikan sepatu sama seragam sekolah anak saya”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Suhada yaitu Ibu Siti Fatimah pada Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB.Informan 3 : Ibu Siti Fatimah

…“Saya takut buk nanti di cek sama pendamping PKH ke pustu rupanya saya tidak periksa kehamilan saya, nanti uang PKH nya tak dikeluarkan lagi, jadi setiap bulan saya selalu periksa, Alhamdulillah saya juga tak merasa keberatan datang kesana”.

Dilanjutkan wawancara kepada Ibu Nuryati yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Sungai Rukam dengan kategori lansia pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul15.00 WIB.Informan 4 : Ibu Nuryati

…“Saya berobat jarang ke puskesmas sini buk, saya langsung ke Tembilahan, kalau beli obat biasanya anak saya yang pergi ke toko obat, saya kalau tidak minum obat dada saya bisa sesak”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Enok, dari ke empat informan diketahui bahwa tingkat partisipasi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam pelaksanaan PKH sudah efektif. Tingkat kesadaran Keluarga Penerima Manfaat dalam memanfaatkan fasilitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah mengalami peningkatan setelah adanya bantuan sosial dari PKH.

Pemantauan ProgramWawancara dilakukan untuk mengetahui kegiatan pemantauan pelaksanaan PKH di

Kecamatan Enok yang dilakukan oleh pendamping, apakah dalam kegiatan pendampingan selalu diberikan informasi, motivasi serta edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH. Wawancara kepada Ibu Munirah Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Bagan Jaya pada Tanggal 22 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :Informan 1 : Ibu Munirah

…“Sebulan sekali kami mengadakan pertemuan kelompok, yang dapat bantuan diwajibkan hadir Bu, saat pertemuan itulah pendamping PKH menjelaskan berbagai macam hal dan kami juga bertanya kalau ada yang tidak kami pahami”.

Selanjutnya dilakukan kembali wawancara kepada Ibu Arjuna Wati yang merupakan Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH Kelurahan Enok pada Tanggal 26 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB.Informan 2 : Ibu Arjuna Wati

…“Setiap pertemuan kelompok, pendamping selalu memberikan informasi terbaru tentang PKH kepada kami, dan selalu menyampaikan hal-hal kewajiban kami, kalau kami melanggar katanya uang tidak akan disalurkan lagi”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Suhada yaitu Ibu Siti Fatimah pada Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB.Informan 3 : Ibu Siti Fatimah

…“Setiap bulan, setiap ada pertemuan kelompok kami selalu dikasih tau sama bapak pendampingnya, kalau kami harus ini, harus itu buk, bapak pendampingnya juga bilang selalu memantau kami disini”.

Dilanjutkan wawancara kepada Ibu Nuryati yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Sungai Rukam dengan kategori lansia pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul15.00 WIB.Informan 4 : Ibu Nuryati

…“Saya tau setiap bulan ada pertemuan kelompok disni buk, saya tidak bisa datang tapi pendamping selalu mampir kesini sebentar, cerita-cerita sama saya, ngasih semangatlah juga buk”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Enok, dari ke empat informan diketahui bahwa Pelaksana PKH yang disebut sebagai Pendamping PKH disini melakukan pendampingan dalam agenda pertemuan kelompok yang dilakukan satu kali dalam satu bulan.

PEMBAHASANData keluarga penerima manfaat PKH diperoleh dari hasil olahan Pusat Data dan

Informasi Kesejahteraan Sosial, kemudian divalidasi oleh Pendamping PKH untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai atau tepat dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Enok. Kemudian ketepatan sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketepatan sasaran penerima PKH yang telah divalidasi oleh pendamping PKH, apakah keluarga penerima manfaat PKH keluarga miskin yang memiliki komponen kepesertaan PKH seperti pada peraturan kepesertaan PKH. Tidak hanya sebatas komponen kepesertaan PKH, peneliti juga ingin mengetahui apakah bantuan uang yang diterima keluarga penerima manfaat PKH digunakan sesuai dengan kebutuhannya sebagai peserta PKH meskipun dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 tidak mengatur arah penggunaan bantuan uang tersebut. Karena kewajiban keluarga penerima manfaat hanya sebatas memenuhi kewajibannya seperti yang tertera dalam Pasal 7 Permensos No. 1 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian sebaran peserta PKH di Kecamatan Enok tidak merata yang hanya diterima oleh keluarga miskin, beberapa keluarga yang tergolong mampu namun masih mendapatkan bantuan PKH dan menjadi peserta PKH. Hal ini merupakan gambaran bahwa kinerja pendamping PKH dalam melakukan validasi data peserta PKH di Kecamatan Enok belum efektif. Mengenai penggunaan dana bantuan PKH, meskipun tidak diatur dalam Permensos RI No. 1 Tahun 2018, dengan adanya pendampingan dari pendamping PKH, menjadikan penggunaan dana bantuan lebih terarah pada penunjang peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH.

Sosialisasi mengenai PKH merupakan salah satu langkah dalam memberikan pemahaman tentang PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH. Sosialisasi berupa penyampaian informasi mengenai PKH, pemahaman Keluarga Penerima Manfaat PKH akan berdampak pada pengetahuan akan hak dan kewajibannya sebagai peserta PKH. Dikatakan efektifnya pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok dilihat dari tingkat pemahaman Pelaksana PKH, serta pemahaman keluarga penerima manfaat PKH sebagai peserta PKH.

Berdasarkan hasil penelitian hubungan kordinasi antara Pendamping PKH dan Aparat Pemerintah Kecamatan Enok tidak berjalan begitu baik, dan pemahaman Peserta PKH mengenai PKH belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang tertuang dalam Kebijakan Pelaksanaan PKH, hal ini menjadikan pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok belum efektif. Demi kelancaran pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok sehingga tercapainya tujuan PKH, hendaknya pendamping PKH menjalin kordinasi yang baik kepada Aparat Pemerintah Kecamatan, sesama pelaksana PKH dan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Agar bersama dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Enok.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH ini antara lain : 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta

kesejahteraan sosial; 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Jika dilihat berdasarkan Permensos tersebut, berdasarkan hasil penelitian bahwa tujuan utama PKH sudah dapat terpenuhi karena Peserta PKH merasakan lebih terbantu setelah adanya PKH, artinya Efektivitas PKH di Kecamatan Enok berdasarkan tujuan program sudah efektif.

Pemantauan PKH merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pelaksana PKH setelah pemberian hasil dari PKH sebagai bentuk perhatian kepada Peserta PKH. Adapun kegiatan Pemantauan PKH dilakukan berupa kegiatan ; 1) Melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM PKH; 2) Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk mendapatkan bantuan PKH dan bantuan dari program-program komplementer, meliputi KKS, KIS, KIP, KUBE/UEP, RASTRA, Rumah Tinggal Layak Huni, Subsidi Energi, serta bantuan dari program komplementer lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, Pendamping PKH telah melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) kepada KPM PKH serta memberikan laporan terkait kepada aparat pemerintah kecamatan. Artinya pada kegiatan Pemantauan PKH di Kecamatan Enok sudah berjalan efektif.

SIMPULANMengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas

dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Efektivitas PKH dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya dengan program pemerintah lainnya, yaitu membutuhkan hubungan kordinasi yang baik antara sesama pelaksana program dan penerima program karena jika dilihat secara keseluruhannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok belum efektif.

Penetapan sasaran peserta PKH dikatakan belum efektif karena ada beberapa data peserta PKH yang dinyatakan mampu namun menjadi peserta PKH, artinya penetapan sasaran peserta PKH tidak tepat. Dalam kegiatan penetapan sasaran ini ada langkah verifikasi yang dilakukan oleh pendamping, artinya pendamping harus memvalidasi ulang data peserta PKH di Kecamatan Enok agar sebaran peserta PKH merata dan hanya keluarga miskin yang menjadi peserta PKH.

Sosialisasi program PKH dikatakan belum efektif karena peserta PKH dan Aparat Pemerintah Kecamatan tidak sepenuhnya mengerti tentang PKH, hal demikian bisa mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok. Artinya pendamping PKH dan Pelaksana PKH di tingkat Kabupaten harus saling berkordinasi dengan baik agar Pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKANAdi, Isbandi Rukmianto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi

Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Depok: Lembaga Ekonomi Universitas Indonesia.

Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. 2 (1).

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Edisi Pembaruan. Siagian, Matias. 2012. Kemiskinan dan Solusi. Medan: PT. Grasindo Monoratama.

PENGELOLAAN KAS (APBD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sugesti, Meyzi Heriyanto dan Febri YulianiProgram Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas RiauKampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Panam – Pekanbaru

Abstract: Cash Management (APBD) at the Regional Financial and Asset Management Agency. This type of research is qualitative. This study aims to find out and analyze Cash (APBD) carried out by the Regional Asset Management and Asset Management Agency (BPKAD) of Rokan Hulu Regency as well as existing obstacles in cash management (APBD). The informants in this study were the head of the Regional Asset and Financial Management Agency of Rokan Hulu Regency, Secretary, Budget Head, Treasury Head and other informants related to the problems under study. Data obtained by conducting interviews, observation and documentation. The method used is descriptive with a qualitative approach by analyzing data through procedures for data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that overall cash management (APBD) in the Rokan Hulu District Government managed its regional finances including 5 indicators, namely Accountability, Value for money, Honesty in managing public finances (Probity), Transparency and Control were fairly good.

Keywords: accountability, value for money, probity, transparency

Abstrak: Pengelolaan Kas (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kas (APBD) yang diaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuagan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu serta hambatan yang ada dalam pengelolaan Kas (APBD). Informan pada penelitian ini yaitu kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Sekretaris, Kabid Anggaran, Kabid Perbendaharaan dan informan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data melalui prosedur reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan kas (APBD) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengelola keuangan daerahnya mencakup 5 indikator yaitu Akuntabilitas, Value for money,Kejujuran dalam megelola keuangan publik (Probity), Transparansi dan Pengendalian sudah terbilang cukup baik.

Kata kunci: akuntabilitas, value for money, probity, transparansi

PENDAHULUANSecara umum tujuan didirikannya Badan Pengelolaan Keuagan dan Aset Kabupaten

Rokan Hulu adalah untuk dapat mewujudkan sumber daya aparatur daerah yang profesional, berwawasan manajemen keuangan yang sistematis, efisien dan efektif. Dalam aktivitasnya untuk menjalankan operasi instansi ada beberapa faktor mutlak yang dibutuhkan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain modal, tenaga kerja dan aktivitas lainnya.

Fakta yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan fiscal gap. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan underfinancing atau overfinancing yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah.

Contoh pengelolaan kas yang tidak sesuai dilakukan adalah perencanaan yang tidak matang, tidak tepat sasaran, dan pelaksanaan dari program/kegiatan yang tidak berdasarkan prioritas, serta peran masyarakat yang masih kurang mengontrol pemerintah daerah akan menimbulkan pemborosan anggaran dan dampak tidak baik demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang jauh dari tujuan. Sementara kemampuan peningkatan keuangan dari sisi PAD sangat memprihatinkan dan harus dikelola dengan baik. Demikian juga halnya dengan pengeluaran atau belanja daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengelolaan kas APBD oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Mamesah (dalam Halim 2004), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.

Menurut Halim (2004). Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Devas dkk. (1987) tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah: (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna, dan (5) pengendalian.

Menurut Mamesah (1995) perhitungan anggaran (perhitungan APBD) merupakan pertanggung jawaban pemerintah atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Keuangan negara merupakan urat nadi pemerintahan selaku organ yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan sebuah negara. Menurut Djandra (2006) keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Keungan Negara ditetapakan setiap tahunnya melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Menurut Admadja (2009) pada Persetujuan DPR atas APBN yang diusulkan pemerintah pada dasarnya adalah machtiging bukan hanya sebagai consent dari DPR kepada Pemerintah.

Anggaran adalah perhitungan jumlah dari pengeluaran negara yang dipergunakan untuk penyelenggaran pemerintahan per periode kemudian dapat dipertanggung jawabkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Tony Byrne dalam Rinusu dan Sri (2003) mengatakan bahwa anggaran adalah suatu pernyataan yang berisi perincian penerimaan dan belanja operasional maupun belanja modal, bersama dengan rencana untuk tahun yang akan datang.

Pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas;2. Value for Money;3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity);4. Transparansi; dan

5. PengendalianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Kas (APBD) pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu

METODETipe penelitian yang digunakana adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Informan

penelitian adalah informan kunci dan informan biasa yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, dan pegawai serta Kepala Dinas DPD Kabupaten Rokan Hulu. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui prosedur mulai dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan

HASILAkuntabilitas

Dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan rencana penganggaran kas (APBD) dan penganggaran harus disesuaikan dengan jumlah kas yang dibutuhkan.

“Akuntabilitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu terbilang baik, terlihat pertanggung jawaban atas proses pengelolaan keuangan daerahnya kepada publik dengan adanya Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dalam mengelola keuangan daerahnya, Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tupoksinya terlihat akuntabel dengan adanya pertanggung jawabkan setiap kegiatan yang dilakukan lewat SPJ (Surat Pertanggung jawaban).

Berdasarkan keterangan di atas dan pengamatan peneliti pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran seperti yang dijelaskan di atas memilik kelemahan dimana para Kasi Belanja dan pembantu kasi belanja telah membuat rencana kebutuhan sesuai dengan kebutuhan.

Value For MoneyValue for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%.

“Mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan atau transfer dari pusat maupun provinsi dan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu juga melalui penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah agar APBD dikelola secara baik dan tidak terjadi kebocoran anggaran atau pemborosan dalam belanja daerah”. (Wawancara; Hj. Romis Maidar, SE)

Kejujuran Dalam Mengelola Keuangan Publik (Probity)Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu

dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah.

“Kejujuran dalam mengelola keuangan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu terbilang baik, terlihat dengan adanya rata-rata SDM di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yang baik, sehingga seorang pegawai jujur dalam melaksanakan tupoksinya. SDM yang baik membuat seorang pegawai menjadi independen, objektif, berintegritas tinggi, dan dapat menjaga kerahasiaan dalam mengelola keuangan publik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu objektif dalam mengelola keuangannya, (Wawancara; Abdul Rohim, SE )

TransparansiUntuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara

dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan).“Transparansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

terbilang baik, terlihat dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu melakukan komunikasi dengan publik dan memberikan hak akses terhadap masyarakat terkait transparansi proses pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, ” (Wawancara; Bapak Jaharuddin, SP, MM).

PengendalianKutipan wawancara dengan Ibu Sri Desnilawati, SE, M.Si, Ak selaku Kasi Pembukuan

dan Akuntansi, tentang kegiatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pengelolaan Kas (APBD), beliau mengatakan bahwa:

“Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pegendalian dengan memonitoring penerimaan dan pengeluaran daerah dengan penggunaan SIMDA, langkah ini terbilang baik, karena segala proses kegiatan Keuangan Daerah dapat dimonitoring, dari pelaksanaan penggunaan SIMDA pengendalian dapat dilakukan di dalamnya. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dapat di monitoring lewat aplikasi SIMDA. Wawancara; Ibu Sri Desnilawati, SE, M.Si, Ak

PEMBAHASANTujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk menjamin ketersediaan dana pada

saat dibutuhkan, sehingga pelaksanakan program/kegiatan yang manfaatnya akan dirasakan dan berdampak pada pelayanan publik dan pemerintahan dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan target kinerja.

Penyusunan anggaran kas (APBD) bagi pemerintah daerah berguna untuk mengetahui keadaan kas (APBD) yang ada secara lebih pasti, apakah surplus atau defisit. Jika surplus dapat memanfaatkan surplus tersebut dan jika defisit dapat memperkirakan sumber penutupan defisit.

Pelaksanaan anggaran kas pada pemerintah daerah membutuhkan informasi-informasi diantaranya:

1. Saldo arus kas yang merupakan kas pada awal tahun anggaran yang juga saldo akhir dari tahun anggaran sebelumnya, saldo ini juga merupakan Silpa;

2. Proyeksi penerimaan kas yang didasarkan pada jumlah penerimaan tahun sebelumnya secara time series serta memprediksi kemungkinan meningkatnya jumlah penerimaan dari pos-pos tertentu; dan

3. Proyeksi pengeluaran yang didasarkan pada jumlah pengeluaran tahun sebelumnya secara time series serta memprediksi kemungkinan meningkatnya jumlah pengeluaran dari pos-pos tertentu.

Tugas pelaksanaan pengelolaan kas (APBD) daerah adalah fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yang pelaksanaann fungsinya

tersebut dilaksanakan setelah APBD disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam struktur keorganisasiannya pelaksanaan pengelolaan kas (APBD) merupakan bagian tugas pokok dan fungsi bidang perbendaharaan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu memberikan persentase didalam rangka penyusunan anggaran kasnya ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Anggaran kas ini lah yang menjadi rambu-rambu bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu untuk mencairkan uang, tentu berhubungan dengan tingkat realisasi pendapatan yang sekarang ini disusun oleh Bapenda. Rancangannya dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil musrenbang, kemudian di proses dan diolah oleh bidang anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penerimaan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan DPA satuan kerja perangkat daerah pada semua SKPD.

Manajemen kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pengelolaan kas (APBD) selayaknya dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel. Hal ini bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari uang yang dimilikinya merupakan esensi utama dari manajemen kas. Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan, penataausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut dengan nama bendahara daerah. Dalam peraturan perundang-unadngan terbaru dikenal dengan nama Bendahara Umum Daerah (BUD).

SIMPULANSecara keseluruhan pengelolaan kas (APBD) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

mengelola keuangan daerahnya mencakup 5 indikator yaitu Akuntabilitas, Value for money, Kejujuran dalam megelola keuangan publik (Probity), Transparansi dan Pengendalian sudah terbilang cukup baik.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu objektif dalam mengelola keuangannya, sehingga anggaran yang nantinya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu terlihat independen karena pegawai menjalankan tupoksi dalam mengelola anggaran sudah ditatausahakan di bidangnya sehingga tidak ada intervensi atau tekanan dari luar.

DAFTAR RUJUKANAtmadja, Arifin P. Soeria, 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik

dan Praktik. Jakarta, Raja Grafindo Persada.Chabib Soleh, Heru Rochmansjah.2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung :

FokusmediaDedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007. Akuntansi

Pemerintahan. Jakarta, Salemba Empat.Devas, Nick. 1987. Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Indonesia (UIPress). Jakarta Djandra, W. Riawan, 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta, PT Grasindo.

Halim. Abdul (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mamesah.D.J.1995, Sistem Adiministrasi Keuangan Daerah. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. Panduan Praktis Mengontol APBD. Jakarta, FES. Suhanda, 2007. Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah. Padang, Andalas Lima.

CONTOH ARTIKEL JURNAL LAIN BISA DI CEK DI :https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA