plagiat merupakan tindakan tidak terpuji · technique to analyze the characteristics of respondents...

PEB

ERBEDAABERDASA

S

Diajuka

JURU

AN TINGARKAN O

Studi KasusKecam

n untuk MeSarjana E

U

PROGUSAN MA

UNIVE

GKAT KESORIENTA

s di Dusun Pmatan Seyega

S

emenuhi SalEkonomi PrUniversitas

O

Endra Bas

NIM : 0

GRAM STUANAJEMEERSITAS S

YOGY2

SEJAHTESI SOSIA

Planggok Dan Sleman Y

kripsi

lah Satu Syrogram Stud

Sanata Dha

Oleh :

skoro Artiya

05 2214 140

UDI MANEN FAKUSANATA

YAKARTA2012

ERAAN MAL PERAN

esa MargokYogyakarta

yarat Mempdi Manajemarma

anto

0

NAJEMENULTAS EK

DHARMAA

MASYARANGKAT D

katon a

peroleh Gelamen

N KONOMI A

AKAT DESA

ar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEB

ERBEDAABERDASA

S

Diajuka

JURU

AN TINGARKAN O

Studi KasusKecam

n untuk MeSarjana E

U

PROGUSAN MA

UNIVE

GKAT KESORIENTA

s di Dusun Pmatan Seyega

S

emenuhi SalEkonomi PrUniversitas

O

Endra Bas

NIM : 0

GRAM STUANAJEMEERSITAS S

YOGY2

i

SEJAHTESI SOSIA

Planggok Dan Sleman Y

kripsi

lah Satu Syrogram Stud

Sanata Dha

Oleh :

skoro Artiya

05 2214 140

UDI MANEN FAKUSANATA

YAKARTA2012

ERAAN MAL PERAN

esa MargokYogyakarta

yarat Mempdi Manajemarma

anto

0

NAJEMENULTAS EK

DHARMAA

MASYARANGKAT D

katon a

peroleh Gelamen

N KONOMI A

AKAT DESA

ar


ii


iii


iv

MOTTO

Jangan lakukan sebuah tugas dengan tujuan agar

tugas tersebut cepat selesai. Berupayalah untuk

melakukan kegiatan dengan relaks, dengan

penuh perhatian. Nikmatilah dan menyatulah

dengan pekerjaan. -THICH NHAT HANH-

Saat ini adalah satu-satunya waktu yang kita

miliki. Orang yang paling penting adalah orang

yang saat ini sedang bersama anda, yang ada di

depan anda, karena kita tidak akan pernah tahu

kita akan bersama siapa di masa yang akan

datang. Tugas terpenting yang layak di kerjakan

adalah membuat orang yang sedang bersama

anda bahagia, dan itulah tujuan hidup ini.

- THICH NHAT HANH-


v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

Allah SWT sebagai pedoman hidupku

Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunanku

Bapak (Alm), Ibuku, kakak dan saudara-saudaraku


vi


vii


viii

ABSTRAK

PERBEDAAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA

Studi Kasus di Dusun Planggok Desa Margokaton

Kecamatan Seyegan Sleman Yogyakarta

Endra Baskoro Artiyanto Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

2012

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengukur atau mengidentifikasi orientasi sosial perangkat desa. 2) Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesejahteraan berdasarkan orientasi sosial. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang melibatkan 84 orang sebagai responden.

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis karakteristik responden dan analisis data Uji t untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan orientasi sosial perangkat desa.

Berdasarkan hasil dari ke dua analisis tersebut dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap orientasi sosial non sosial aparat desa yaitu terdapat 65 orang (77,4%) menyatakan orientasi aparat desa adalah sosial dan sebanyak 19 orang (22,6%) menyatakan orientasi aparat desa adalah non sosial . Tidak terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan orientasi sosial aparat desa. Ditunjukkan dengan nilai rerata kesejahteraan pada orientasi sosial sebesar Rp. 688.430,8 dan nilai rerata kesejahteraan pada orientasi non sosial sebesar Rp. 527.434,2. Didukung hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,951 dan tingkat signifikansi sebesar 0,344 (p>0,05) Kata kunci : perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan orientasi sosial perangkat desa


ix

ABSTRACT

THE DIFERENCES LEVEL PEOPLE WELFARE BASED SOCIAL ORIENTATION IN VILAGE

Case Study in Hamlet of Planggok Margokaton Seyegan Sleman District

Yogyakarta

Endra Baskoro Artiyanto Economic Faculty

Sanata Dharma University Yogyakarta

2012

The aims of this research are 1) to measure or identify the social orientation of the chief of hamlet and 2) to know the difference level of social welfare based on social orientation of the chief of hamlet. The research is case study that involves 84 poeple respondents.

The writer uses many techniques to collect the research. They are questioner and interview. The data analysis techniques used are descriptive analysis technique to analyze the characteristics of respondents and t test to determine whether there is differences of level of social welfare based on the orientation of the community.

Based of the two analysis, we know that 65 people (77,4%) stated that the orientation of chief of hamlet is social and 19 people (22,6%) stated that the orientation fo chief of hamlet is non social. Nothing differences in the level of social welfare based on social orientation of chief of hamlet.

Keywords: difference level of people welfare based social orientation


x

KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas segala berkat, kasih serta anugerah-Nya yang senantiasa penulis

rasakan dari awal sampai akhir penulisan skripsi yang berjudul “PERBEDAAN

TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN

ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA. Studi Kasus di Dusun

Planggok Desa Margokaton Kecamatan Seyegan Sleman Yogyakarta”.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya motivasi, bimbingan dan bantuan

dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab

itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Ir. P. Wiryono

Priyotamtama, S.J.

2. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., Q.I.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi,

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. V. Mardi Widyadmono, S.E., M.B.A., selaku Ketua Program Studi

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan

Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi, dan

saran dalam penulisan skripsi ini.


xi

4. A.Budisusila, SE.,M.Soc.Sc., selaku pembimbing II yang telah berkenan

mencurahkan perhatian, waktu, tenaga, pikiran dan semangat kepada penulis

untuk menyusun skripsi ini dari awal hingga selesai.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu

yang sangat berguna bagi penulis selama proses perkuliahan.

6. Bapak (Alm) dan Ibuku tercinta, yang telah melahirkanku dan tak henti-

hentinya memberikan kasih sayang, dukungan serta doa hingga akhirnya

penulisan skripsi ini terselesaikan.

7. Kakakku mas Endro dan mbak Retno dan kedua ponakanku Bila dan Bagus

yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

8. Inge yang telah menemaniku selama 7 tahun terimakasih atas kesabaranya.

9. Sahabat-sahabatku Gokdi, Adi Tunya Walefa, Rully, Asri, Menik, Paskalis,

Shinta, Bintang, dan semua temen-temen manajemen 2005.

10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih

buat dukungan, doa dan kerjasamanya selama ini.


xii

Penulis percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai dan

memberkati semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungannya

dalam skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu

saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang

hati. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan menfaat bagi setiap orang

yang membacanya.

Yogyakarta, 6 juni 2012

Penulis

Endra Baskoro Artiyanto


xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................iii

HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... v

HALAMAN KEASLIAN KARYA .............................................................. vi

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ............. vii

ABSTRAK ....................................................................................................viii

ABSTRACT ................................................................................................... ix

KATA PENGANTAR ................................................................................... x

DAFTAR ISI .................................................................................................xiii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xvii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................xviii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah........................................................................5

C. Tujuan Penelitian........................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian...................................................................... 6

BAB II KAJIAN TEORI ............................................................................ 7

A. Memahami Wirausaha dan Kewirausahaan ............................... 7

1. Pengertian Tentang Wirausaha dan Kewirausahaan ............ 7


xiv

2. Perbedaan Antara Kewirausahaan Bisnis dan

Kewirausahaan Sosial .......................................................... 8

3. Mengubah Bangsa Dengan Kewirausahaan Sosial .............. 9

4. Karakteristik, Komponen dan Kompetensi

Kewirausahaan Sosial ......................................................... 11

B. Kuadran Kewirausahaan Sosial................................................. 15

1. Kuadran 1 ............................................................................ 16

2. Kuadran 2………………………………………………….16

3. Kuadran 3………………………………………………… .17

4. Kuadran 4………………………………………………… .17

C. Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 18

1. Peran Kewirausahaan Sosial Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat .......................................................................... 20

D. Sekilas Tentang Perangkat Desa ............................................... 22

1. Pemilihan Kepala Desa Menurut UU No. 32/2004 ............. 23

2. Struktur Perangkat Desa…………………………………...27

E. Kerangka Konseptual Penelitian ............................................... 34

F. Hipotesis……………………………………………………….35

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 36

A. Jenis Penelitian .......................................................................... 36

B. Subyek dan Obyek Penelitian………………………………….36

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian………………………………. .37

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional……………….....37


xv

1. Orientasi Kewirausahaan Sosial .......................................... 37

2. Kesejahteraan Masyarakat………………………………....37

3. Definisi Operasional……………………………………….39

E. Pengukuran Variabel ................................................................. 40

F. Populasi dan Sampel…………………………………………...40

1. Populasi ............................................................................... 40

2. Sampel……………………………………………………..41

3. Teknik Pengambilan Sampel................................................41

G. Sumber Data .............................................................................. 41

H. Teknik Pengumpulan Data.........................................................41

I. Teknik Pengujian Instrumen…………………………………..42

J. Teknik Analisis Data.................................................................43

1. Analisis Deskriptif .............................................................. 43

2. Uji t........................………………………………………..43

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA MARGOKATON ....................... 46

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Dalam Konteks Desa .... 46

1. Visi dan Misi Desa Margokaton ......................................... 46

2. Administratif………………………………………………46

3. Geografis…………………………………………………..47

4. Demografis………………………………………………...48

B. Profil Masyarakat Desa Margokaton ........................................ 48

1. Pendidikan ........................................................................... 48

2. Kesehatan………………………………………………….49


xvi

3. Mata Pencaharian Menurut Sektor………………………...50

C. Gambaran Umum Dusun Planggok .......................................... 53

1. Gambaran Wilayah Dusun Planggok .................................. 53

2. Kesehatan………………………………………………….54

3. Mata Pencaharian…………………………………………..54

D. Alasan Tempat Penelitian ......................................................... 54

BAB V HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ..................... 56

A. Deskripsi Data ........................................................................... 56

1. Deskripsi Karakteristik Responden ...................................... 56

2. Deskripsi Data Responden....................................................59

B. Pengujian Hipotesis ................................................................... 61

C. Pembahasan ............................................................................... 63

BAB VI KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN................67

A. Kesimpulan ............................................................................... 67

B. Keterbatasan penelitian.............................................................67

C. Saran-saran...................………………………………………..68

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 70

LAMPIRAN .................................................................................................. 72


xvii

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Tingkat Pendidikan Di Desa Margokaton ................................. 49

Tabel IV.2 Prasarana Kesehatan.................................................................. 49

Tabel IV.3 Mata Pencaharian Sektor........................................................... 50

Tabel V.1 Deskripsi Umur Responden ...................................................... 56

Tabel V.2 Deskripsi Jenis Kelamin Responden ......................................... 57

Tabel V.3 Deskripsi Pendidikan Responden .............................................. 57

Tabel V.4 Deskripsi Pekerjaan Responden ................................................ 58

Tabel V.5 Deskripsi Orientasi Sosial-Non Sosial ...................................... 59

Tabel V.6 Deskripsi Kesejahteraan Masyarakat ........................................ 60

Tabel V.7 Hasil Uji-t Kesejahteraan Masyarakat ...................................... 61


xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kuadran Kewirausahaan Sosial.............................................. 15

Gambar II.2 Stuktur Perangkat Desa .......................................................... 27

Gambar II.3 Kerangka Konseptual ............................................................. 34

Gambar IV.1 Peta Desa Margokaton ........................................................... 49


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Angka pengangguran

terbuka di Indonesia masih mencapai 8,12 juta jiwa. Angka tersebut belum

termasuk dalam pengangguran setengah terbuka, yaitu mereka yang bekerja

kurang dari 30 jam per minggu. Masih tingginya angka pengangguran di

Indonesia, harus diatasi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi yang unggul (www.kompas.com diunggah oleh

Kistyarini, 26 November 2011 jam 03:50 WIB). Pemerintah bertanggung

jawab untuk menggerakkan semua sumber daya di dalam negeri ini untuk

menciptakan kemakmuran sosial yang berkeadilan, seperti yang dirumuskan

di dalam Pembukaan UUD 1945.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (alinea 4 Pembukaan UUD 1945)


2

Pemerintah Indonesia secara terstruktur dari pusat hingga daerah

menerima mandat untuk memajukan kesejahteraan umum. Presiden harus

menjadikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia menjadi sasaran. Gubernur

harus memikirkan kesejahteraan masyarakat di tingkat propinsi. Camat harus

mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan, Kepala

Desa/Lurah mengemban amanat untuk memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat dalam lingkup yang paling kecil dalam struktur pemerintahan

melalui kerjasama dengan kepala dusun.

Sejak diberlakukan penerapan UU No 22 tahun 1999 telah terjadi

pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model

efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi

mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah

menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa

mengabaikan prinsip persatuan negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan

dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang

hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentraliasi tidak perlu

meninggalkan sentralisasi. Partisipasi dan kemandirian di sini adalah berkaitan

dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atas

prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan

pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan

otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan


3

pemberian layanan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan

pembangunan daerah tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk

sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi

langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga

harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus

kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat

agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri

prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di

daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung

lainnya.

Jaring Pengaman Sosial, Jaminan Kesehatan Masyarakat, PNPM

Mandiri, Raskin dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh inisiatif

pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam

sumpah pelantikan Kepala desa dinyatakan bahwa Kepala Desa berjanji akan

berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada

umumnya dan masyarakat Desa pada khususnya, akan setia kepada Bangsa

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 5 tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa). Dengan demikian, inisiatif peningkatan kesejahteraan

sebuah komunitas/desa terletak di tangan aparat desa.

Beberapa publikasi seperti yang dibuat oleh Boorstein, di dalam

bukunya, How to Change the World, (How to Change the World: Social

Entrepreneurs and the Power of New Ideas, David Bornstein, 2nd edition,


4

Oxford University Press, 2007) menunjukkan bahwa wirausaha sosial itu

muncul karena kegagalan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wirausaha sosial adalah individu

dengan solusi inovatif kepada masyarakat dengan lebih menekankan pada

kepentingan sosial. Mereka memiliki ambisi dan ketekunan untuk menangani

masalah sosial utama dan menawarkan ide-ide baru untuk perubahan dalam

sekala besar. Pemerintah harus memiliki jiwa sosial yang bisa menawarkan

ide-ide baru kepada masyarakat, karena pemerintah memiliki sumber daya

yang bisa dipergunakan oleh masyarakat sebesar-besarnya untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aparat pemerintah dapat

digolongkan sebagai wirausaha sosial.

Boorstein lebih jauh mengidentifikasi 6 karakteristik wirausaha sosial:

1. Mereka bersedia untuk mengoreksi diri (They are willing to self-correct).

Terbuka pada pendekatan-pendekatan lain yang mungkin dapat digunakan

untuk mencapai tujuan.

2. Mereka bersedia untuk saling percaya (They are willing to share credit).

Rasa saling percaya akan menjadi ikatan bagi anggota komunitas.

3. Mereka bersedia meninggalkan struktur yang sudah ada sehingga

mendorong mereka untuk berinovasi menemukan cara-cara baru dalam

melakukan sesuatu

4. Mereka bersedia melewati batas-batas keilmuan. Mereka berfungsi sebagai

“social alchemists”, mengumpulkan gagasan, pengalaman dan sumber

daya dari berbagai sumber.


5

5. Mereka bersedia bekerja diam-diam (work quietly). Mereka berkomitmen

untuk mencapai tujuan/misi tertentu daripada mencari

ketenaran/popularitas.

6. Mereka memiliki motivasi etis yang kuat. Mereka memperhatikan aspek

etika di dalam menentukan cara/metode untuk mencapai tujuan.

Jika kehadiran para wirausaha sosial adalah akibat kegagalan aparat

pemerintah menjalankan fungsinya, maka dapat dinyatakan bahwa

karakteristik wirausaha sosial pastilah juga dimiliki oleh para pemerintah.

Menarik untuk melihat lebih jauh apakah para aparat pemerintah memiliki

orientasi wirausahanya. Bila mereka memiliki orientasi wirausaha sosial,

maka dapat dipastikan bahwa aktivitas mereka akan memberikan dampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (ekonomi, sosial dan lingkungan).

B. Rumusan Masalah

Guna mendalami keterkaitan antara orientasi wirausaha dengan

kesejahteraan masyarakat, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan

orientasi sosial perangkat desa di dusun Planggok.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengukur atau mengidentifikasi orientasi sosial perangkat desa.

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesejahteraan berdasarkan orientasi

sosial


6

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Membantu perangkat desa untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

2. Membantu masyarakat mengenali kontribusi yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan.

3. Memberikan indikator calon perangkat desa yang peduli akan tingkat

kesejahteraan masyarakat.

4. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukkan bagi perangkat

desa dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan


5. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi para perangkat desa dalam

menjalankan program kerja.


7

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Memahami Wirausaha dan Kewirausahaan

1. Pengertian Tentang Wirausaha dan Kewirausahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wirausaha adalah orang

yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara

produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru,

mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan

Pengusahaan Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:

a. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku

dan kemampuan kewirausahaan.

b. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan

seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada

upaya mencari, menciptakan serta menerapkan kerja, teknologi dan

produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan

pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang

lebih besar.

Dalam pengertiannya, “fungsi dari wirausahawan adalah untuk

mereformasi atau merevolusi pola dari produksi.” Wirausahawan menurut

Schumpeter adalah “agent of change” dalam ilmu ekonomi. Dengan

menyajikan pasar yang baru atau menciptakan cara-cara baru dalam

melakukan banyak hal, mereka memajukan perekonomian.


8

Wirausahawan sosial adalah orang yang mengetahui atau

memahami adanya masalah sosial di masyarakat untuk selanjutnya orang

tersebut menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan mengorganisasi,

mengkreasi dan mengelola entitas untuk membuat perubahan sosial.

(Paulus Wirotomo).

2. Perbedaan Antara Kewirausahaan Bisnis dan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial diartikan sebagai usaha atau kegiatan untuk

meningkatkan nilai sumber daya ekonomi ke tingkatan yang lebih tinggi,

baik produktivitasnya maupun manfaatnya. Kewirausahaan sosial lebih

menitikberatkan kepada lahirnya bangunan tata nilai sosial yang dicapai

melalui perubahan sosial disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial

sedangkan kewirausahaan bisnis adalah meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan membantu terwujudnya pemerataan ekonomi. (Mair and

Marty, 2006).

Perbedaan kewirausahaan bisnis dan sosial adalah terletak pada

mekanismenya. Mekanisme kewirausahaan bisnis adalah mengantisipasi

dan mengorganisasikan pasar agar berfungsi menghasilkan produk dan

jasa sekaligus profit bagi entrepreneur sedangkan mekanisme

kewirausahaan sosial adalah memberdayakan masyarakat yang kurang

beruntung menjadi lebih berkesempatan untuk mencapai kesejahteraan.

Paulus Wirotomo memberikan definisi yang membedakan antara

wirausaha dengan wirausaha sosial. Paulus Wirotomo mendefiniskan

wirausaha sebagai innovator berjiwa bisnis yang akan mematenkan hasil


9

penemuan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Definisi ini

memperlihatkan bahwa kepentingan bisnis yang memfokuskan pada

pencarian keuntungan dengan sangat menonjol. Kesejahteraan atau

kegunaan bagi masyarakat luas bukanlah tujuan utama dari wirausahawan

ini. Wirausaha sosial yang didefinisikan oleh Paulus Wirotomo sebagai

innovator sosial yaitu orang-orang yang melakukan terobosan, serta

melakukan hal-hal yang bersifat baru yang kemudian ditujukan untuk

kesejahteraan bagi orang banyak. Jika wirausahawan bisnis mengukur

kinerja dengan keuntungan dan pendapatan dengan kata lain pengembalian

modal, maka wirausahawan sosial diukur keberhasilannya dari dampak

aktivitasnya terhadap masyarakat.

3. Mengubah Bangsa Dengan Kewirausahaan Sosial

Wirausahawan pada masa lalu selalu dipahami dalam konteks

wirausahawan bisnis semata. Kewirausahaan diartikan sebagai usaha atau

kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai sumber daya ekonomi ke

tingkatan yang lebih tinggi, baik produktivitasnya maupun manfaatnya.

Wirausahawan bisnis telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi lebih baik. Upaya

penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah melalui ragam

usaha. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dikemas dan

dijalankan di seluruh Indonesia. Sebagian dari upaya itu telah membawa

hasil, sementara sebagian lainnya belum berdampak apa-apa. Jumlah

penduduk miskin di Indonesia masih berada pada angka yang cukup


10

tinggi. Perlu ada langkah-langkah baru yang harus dikembangkan untuk

memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia.

Memahami kenyataan ini, maka sudah saatnya apabila kini bangsa

Indonesia menoleh dan mendalami kewirausahaan sosial sebagai salah

satu alternatif mengatasi kemiskinan. Masyarakat Indonesia harus mulai

memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan dan

mengembangkan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial bukan

hanya sebagai instrumen perubahan angka-angka ekonomi, tetapi lebih

jauh dari itu, yaitu sebagai instrumen perubahan nilai, pandangan dan jalan

baru dalam kehidupan.

Sekitar 30 tahun yang lalu, gagasan kewirausahaan sosial mulai

dikembangkan. Bill Drayton, pendiri dan CEO Ashoka, memprakarsai

konsep kewirausahaan sosial. Prinsip Kewirausahaan sosial Menurut

Drayton tidak berbeda dengan kewirausahaan bisnis, bedanya

kewirausahaan sosial digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Bagi

Drayton ada dua hal kunci dalam kewirausahaan sosial, yang Pertama

adalah adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di

masyarakat. Kedua, hadirnya individu bervisi, kreatif, berjiwa pengusaha

(entrepreneurial), dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut. Jadi

wirausaha sosial adalah individu yang bervisi, kreatif, berjiwa pengusaha,

dan beretika, yang mampu menciptakan inovasi sosial dan mampu

mengubah sistem yang ada di masyarakat. Wirausahawan sosial adalah

orang yang mengetahui atau memahami adanya masalah sosial di


11

masyarakat untuk selanjutnya orang tersebut dengan menggunakan

prinsip-prinsip kewirausahaan mengorganisasi, mengkreasi dan mengelola

sebuah entitas untuk membuat perubahan sosial.

Jika wirausahawan bisnis mengukur kinerja dengan keuntungan

dan pendapatan (pengembalian modal), maka wirausahawan sosial diukur

keberhasilannya dari dampak aktivitasnya terhadap masyarakat. Fondasi

dasar kewirausahaan sosial adalah:

a. Tujuan dari entitas adalah melakukan perbaikan masyarakat atau

berkontribusi dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat.

b. kepemilikan entitas adalah milik masyarakat atau komunitas, bukan

dimiliki oleh seorang individu pemodal.

c. Di dalam aktivitasnya terkandung muatan aktivitas bisnis yang

memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Karakteristik, Komponen dan Kompetensi Kewirausahaan Sosial

a. Karakteristik seorang wirausahawan sosial yaitu:

1) Mengenali adanya kemacetan atau kemunduran dalam kehidupan

masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau

kemunduran itu. Ia menemukan apa yang tidak berfungsi,

memecahkan masalah dengan mengubah sistemnya,

menyebarluaskan pemecahannya, meyakinkan seluruh masyarakat

untuk berani melakukan perubahan dan merealisasikan semua

sistem tersebut.


12

2) Wirausaha sosial tidak puas hanya memberi “ikan” atau

mengajarkan cara “memancing ikan”. Tetapi juga tidak akan diam

hingga “industri perikanan” itu berubah.

b. Kewirausahaan sosial memuat tiga komponen:

1) Mengidentifikasi sistem/keseimbangan yang menyebabkan

kerugian atau berkurangnya kesejahteraan.

2) Mengidentifikasi peluang perbaikan keseimbangan, dengan

mengembangkan tata nilai sosial baru untuk mempengaruhi tata

nilai yang ada.

3) Menyusun keseimbangan baru, untuk mencegah kerugian dan

menjamin kesejahteraan masyarakat luas.

c. Kompetensi kewirausahaan sosial

Kompetensi kewirausahaan sosial tidak hanya di butuhkan oleh

kalangan ahli, mahasiswa, dosen, perguruan tinggi dan masyarakat

namun lebih penting lagi bagi perangkat desa yang bersentuhan

langsung dengan kesejahteraan masyarakat dari kalang yang paling

bawah atau yang menjadi dasar perubahan dan bertanggung jawab

langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dari pihak pemerintah.

Beberapa ketrampilan dan kompetensi juga harus di miliki oleh

seorang perangkat desa. Ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang

perangkat desa dalam mengembangkan kompetensi kewirausahaan

sosial diantaranya:


13

1) Managerial skill

Managerial skill atau keterampilan manajerial merupakan

bekal yang harus dimiliki wirausaha sosial. Seorang wirausahawan

sosial harus mampu menjalankan fungsi-fungsi perencanaan,

pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan agar usaha yang

dijalankannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemampuan menganalisis dan mengembangkan masyarakat,

kemampuan mengelola sumber daya manusia, material, fasilitas

dan seluruh sumber daya lingkungan merupakan syarat mutlak

untuk menjadi wirausaha sosial.

2) Conceptual skill

Conceptual skill merupakan kemampuan untuk

merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi utama menuju

tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tidak mudah memang

mendapatkan kemampuan ini. Kita harus akstra keras belajar dari

berbagai sumber dan terus belajar dari pengalaman sendiri dan

pengalaman orang lain dalam berwirausaha sosial.

3) Human skill

Human skill (keterampilan memahami, mengerti,

berkomunikasi dan berelasi). Supel, mudah bergaul, simpati dan

empati kepada orang lain adalah modal keterampilan yang sangat

mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan

seperti ini, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan


14

mengembangkan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan ini misalnya dengan melatih diri

diberbagai organisasi, bergabung dengan komunitas sosial dan

melatih kepribadian kita agar bertingkah laku menenangkan bagi

orang lain.

4) Decition making skill

Decition making skill (keterampilan merumuskan masalah

dan mengambil keputusan). Sebagai seorang wirausaha, kita

seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Berbagai

permasalahan biasanya bermunculan pada situasi seperti ini.

Wirausaha sosial dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan

merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan berbagai alternatif

pemecahannya. Tidak mudah memang memilih alternatif terbaik

dari berbagai alternatif yang ada. Agar tidak salah menentukan

alternatif, sebelum mengambil keputusan, wirausaha sosial harus

mampu mengelola informasi sebagai bahan dasar pengambilan

keputusan. Keterampilan memutuskan dapat kita pelajari dan kita

bangun melalui berbagai cara. Selain pendidikan formal,

pendidikan informal melalui pelatihan, simulasi dan berbagi

pengalaman dapat kita peroleh.

5) Time managerial skill

Time managerial skill (keterampilan mengatur dan

menggunakan waktu). Para pakar psikologi mengatakan bahwa


15

salah satu penyebab atau sumber stress adalah ketidakmampuan

seseorang dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Ketidakmampuan

mengelola waktu membuat pekerjaan menjadi menumpuk atau tak

kunjung selesai sehingga membuat jiwanya gundah dan tidak

tenang. Seorang wirausaha sosial harus terus belajar mengelola

waktu. Keterampilan mengelola waktu dapat memperlancar

pelaksanaan pekerjaan dan rencana-rencana yang telah digariskan.

Sumber : (Suryana. 2003. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat

dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat).

B. Kuadran Kewirausahaan Sosial

Kuadran kewirausahaan sosial menjelaskan orientasi/cara pandang dari

seorang wirausahawan sosial. Setiap kuadran menawarkan pendekatan bisnis

yang berbeda. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kuadran:

Gambar II.1

Kuadran Kewirausahaan Sosial

Socially Driven

Market Driven

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kuadaran :

IV III

II I

No Profit Reqd Profit Reqd Social Entrepeneur


16

1. Kuadran 1

Kuadran tradisional tanpa keuntungan. Kuadran ini mewakili

organisasi-organisasi yang didasari oleh misi sosial dan tidak

menghasilkan keuntungan. Organisasi-organisasi tersebut tidak dibatasi

oleh pajak, dan masih harus mengumpulkan cukup dana untuk

mengimbangi pengeluaran. Beberapa contoh ialah Yayasan, Lembaga,

Perkumpulan, Institusi Keagamaan.

Organisasi ini bergantung pada pemberian, donasi, dan sumbangan

uang untuk menyokong kegiatan sosial mereka. Hal ini juga turut disadari

sebagai titik lahir dari perusahaan sosial modern, karena organisasi dalam

kuadran tersebut mendapatkan sasaran sosialnya melalui rancangan

organisasinya. Wirausahawan sosial menempati kuadran ini, kadangkala

mereka merancang organisasi mereka untuk menyediakan barang dan jasa

dimana mereka dapat memasang tarif, dalam rangka mengumpulkan dana

untuk operasi mereka.

2. Kuadran 2

Tipping Point Quadrant (kuadran awal perubahan) (kuadran

berefek besar). Kuadran ini mewakili organisasi-organisasi yang tidak

hanya didasari oleh misi sosial tapi juga berorientasi pada keuntungan.

Organisasi-organisasi dan wirausahawan sosial yang berada pada kuadran

ini memegang janji untuk memberikan perubahan ekonomi. Berdasarkan

pada apapun pendekatan bisnis “multi garis-bawah” telah mencapai masa


17

yang kritis terhadap pasar, mereka dapat menetapkan tingkat agar

bagaimana performa /jalannya bisnis dapat diukur.

3. Kuadran 3

Transient Organization Quadrant (kuadran organisasi sementara).

Kuadran ini mewakili perusahaan, yang dikendalikan oleh pasar, tapi tidak

berorientasi pada keuntungan. Untuk beberapa saat, perusahaan tersebut

dapat beroperasi dalam jangka waktu yang singkat. Menurut penuturan

Dorado, motivasi dari seorang wirausahawan sosial bukanlah pendirian

suatu perusahaan, tetapi penciptaan sebuah langkah yang jelas sehingga

para partisipannya dapat menyelesaikan masalah sosial yang beragam;

meskipun tidak relevan dengan inisiatif untuk mendapat keuntungan.

Organisasi-organisasi dalam kuadran ini memiliki dukungan dari

perusahaan publik dan swasta, sumbangan atau dukungan dari pemerintah.

Organisasi-organisasi ini mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari

pasar; dan kemudian menggunakan hasil yang didapatkan dari pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk mendukung kegiatan sosial.

4. Kuadran 4

Traditional Business Quadrant (kuadran bisnis tradisional).

Kuadran ini mewakili sebagian besar bentuk klasik dari bisnis, yang

berorientasi keuntungan dan didorong oleh pasar. Mereka menghasilkan

barang dan jasa yang diinginkan pasar dan menggunakan keuntungan yang

dihasilkan untuk membayar investor dan pajak sama halnya untuk

pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Jika mereka gagal


18

mendapatkan keuntungan, mereka tidak akan berfungsi atau akan dibeli

oleh kompetitornya atau ditutup. Strategi pertumbuhan mereka adalah

dengan mengikuti pasar dan berubah sesuai permintaan.

Jika atau ketika pasar memutuskan bahwa masalah-masalah sosial

patut diperhatikan, di kuadran ini wirausahawan sosial ditujukan untuk

menyokong/mendukung kegiatan-kegiatan yang berguna dalam

meningkatkan penjualan karena mereka sadar untuk bertanggung jawab

secara sosial. Biasanya perusahaan di kuadran ini, mendonasikan sebagian

dari keuntungan mereka, mendirikan fasilitas-fasilitas “hijau”,

menawarkan layanan gratis atau layanan berbiaya rendah kepada

organisasi-organisasi sosial.

Sumber : (David Bornstein. 2000. How to Change the World: Social

Entrepreneurs and the Power of New Ideas, 2nd edition. Oxford University

Press)

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan (welfare) ialah kata benda yang dapat diartikan nasib

yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam istilah umum,

sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat di mana

orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Dalam konteks

bermasyarakat, kesejahteraan diartikan sebagai bantuan keuangan atau

lainnya kepada individu atau keluarga dari organisasi swasta dan negara atau

pemerintah dikarenakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat desa sudah sejak lama bertanggungjawab dalam memenuhi


19

kebutuhan pangan warganya. Soetardjo Kartohadikoesoemo menjelaskan

desa itu memikul tanggung-jawab atas persediaan makan rakyat. Di desa

tiap habis panen setahun sekali diadakan rapat desa. Dalam rapat seringkali

juga dimusyawarahkan tentang pembagian air, tentang memperbaiki saluran

air dan gagasan pengairan, tentang pemberantasan hama, tentang pembelian

rabuk bersama, tentang pembikinan rabuk kompos bersama, tentang

mulainya menggarap tanah untuk tanaman padi, tentang penggarapan tanah

yang kosong, tentang pembukaan lumbung desa dan pembayaran pinjaman

untuk lumbung desa, tentang penanaman tanggul dan waderan dipinggir

jalan desa, tentang tanaman ditegal dan pekarangan, tentang pembelian bibit

bersama, tentang tanaman dipinggir desa dan lain-lain sebagainya.

(Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953).

Jika kehadiran para wirausaha sosial adalah akibat kegagalan aparat

pemerintah menjalankan fungsinya, maka dapat dinyatakan bahwa

karakteristik wirausaha sosial pastilah juga dimiliki oleh para pemerintah.

Menarik untuk melihat lebih jauh apakah para aparat pemerintah memiliki

orientasi wirausahanya. Bila mereka memiliki orientasi wirausaha sosial,

maka dapat dipastikan bahwa aktivitas mereka akan memberikan dampak

pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (ekonomi, sosial dan

lingkungan). Dampak ekonomi bisa terlihat dari hal berikut: besaran kapital

finansial yang diputar, peningkatan pendapatan anggota masyarakat yang

bergabung atau dilayani, dan pertambahan entrepreneur yang dihasilkan.

Dampak sosial bisa berwujud pada peningkatan level taraf kehidupan


20

sebagai efek peningkatan kehidupan ekonomi. Sementara dampak

lingkungan adalah perbaikan kondisi alam sebagai akibat pola aktivitas

ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Siapa saja, dengan sentuhan sosial di

dalam hati dan pikirannya, bisa menggunakan prinsip-prinsip

entrepreneurial untuk terlibat dalam pola ini.

1. Peran Kewirausahaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah orde baru mengeluarkan regulasi-regulasi yang

menguntungkan (favoritisme) terhadap industrialisasi dan konglomerasi.

Industrialisasi dan modernisasi selain menciptakan berbagai kemajuan,

juga telah melahirkan proses marginalisasi. Buruh, petani dan nelayan

menjadi profesi yang semakin terpinggirkan karena meskipun secara

jumlah mereka mayoritas, dalam penciptaan nilai tambah sangat kecil

jika dibandingkan sektor industri. Menurunnya peran sektor agraris,

disebabkan karena orang desa tidak memiliki alternatif lain untuk

bertahan hidup kecuali menjual lahan sempit mereka dan menjadi buruh

di kota. Eldrege (1988).

Kewirausahaan sosial menjadi menarik kita diskusikan, ketika

kita dihadapkan pada angka kemiskinan yang melonjak drastis, menjadi

39,05 juta jiwa atau 17,5% jumlah penduduk (versi BPS dengan biaya

hidup Rp 152.847,00 per orang/bulan). Sementara itu versi Bank Dunia

(dengan ukuran US$2 per orang/hari) menyebut angka kemiskinan di

Indonesia mencapai 110 juta jiwa atau 53% penduduk. Di sisi lain, tidak

adanya daya tarik investasi, industri di Indonesia tengah memasuki usia


21

senja (sunset industry). Kesempatan kerja kian menyempit dan

melonjaknya pengangguran terbuka sebesar 11,89 juta jiwa (10,80% dari

jumlah angkatan kerja). Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan

adanya ancaman peningkatan kemiskinan karena inflasi akibat

melonjaknya harga bahan pangan pokok.

Pada tahun 2010 ini, pemerintah menargetkan penciptaan

kesempatan kerja sebanyak 2,3 juta yang diharapkan dapat menyerap

para penganggur dan setengah penganggur. Namun, pertambahan

angkatan kerja yang setiap tahun mencapai 2 juta orang, ditambah

dengan pengangguran yang belum mendapat pekerjaan (carry over) dan

pekerja yang terkena PHK tidak sebanding dengan kesempatan kerja

yang diciptakan. Dengan demikian, jumlah pengangguran akan terus

meningkat. Hal tersebut disadari bahwa kemampuan sektor formal dalam

penyerapan tenaga kerja sangat terbatas, yaitu hanya 37 persen dari

seluruh angkatan kerja. Sementara di sisi lain, sektor informal mampu

menyerap tenaga kerja sebesar 63 persen.

Karena itu, solusi yang paling tepat untuk mempercepat

penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, yaitu memperluas

kesempatan kerja di sektor informal, khususnya dengan mencetak

wirausaha-wirausaha baru atau mendorong masyarakat pengangguran

dan setengah pengangguran untuk menjadi wirausaha handal di berbagai

bidang usaha produktif. Penciptaan wirausaha baru, sebagai salah satu

solusi penciptaan lapangan kerja, akan berimplikasi terhadap


22

pertumbuhan dunia usaha. Dengan wirausaha, maka dapat menyerap

angkatan kerja secara signifikan, khususnya diarahkan pada optimalisasi

pemanfaatan potensi sumber daya yang ada. Kebijakan ini diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat sehingga

peningkatan kesejahteraan dapat terwujud dan dapat mengurangi

pengangguran secara signifikan.

D. Sekilas Tentang Perangkat Desa

Perangkat desa dilihat dari fungsinya sebenarnya bertujuan untuk

mensejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan desa pada tiap-tiap

desa menyatakan bahwa tanggung jawab perangkat desa adalah

mensejahterakan masyarakatnya, oleh sebab itu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kemajuan desa, desa perlu

dikelola dangan baik, dan perlu kerjasama yang baik antara aparat desa

dengan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini akan sulit diwujudkan tanpa ada

kerjasama yang baik. Lembaga dan aparat pemerintah desa digambarkan

sebagai instansi yang kualitas dan kinerja aparatnya rendah. Banyak keluhan

masyarakat yang kita dengar berkaitan dengan pelayanan publik selama ini.

Dari jaman kemerdekaan sampai sekarang secara rata-rata hampir tidak ada

perkembangan yang berarti. Yang terlihat hanyalah pembangunan fisik yang

secara umum juga tidak seberapa. Proses rekruitmen perangkat desa selama

ini dirasa kurang tepat, menjadi faktor penentu rendahnya SDM dan

rendahnya kompetensi di bidang tugasnya. Secara otomatis ini akan


23

menyebabkan rendahnya kinerja sekaligus rendahnya kualitas pelayanan

publik.

Mekanisme pemberian sanksi dari ringan sampai pemberhentian bagi

aparat pemerintah desa juga sulit untuk diterapkan, sehingga banyak

pelanggaran maupun keluhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan

rendahnya kualitas kinerja aparat seakan dibiarkan berlalu begitu saja. Beda

dengan PNS yang bisa dikenakan sanksi tegas termasuk mutasi, penurunan

pangkat bahkan sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Banyak terjadi

pelanggaran administratif terutama kinerja yang jelek dari aparat pemerintah

desa tidak mendapat solusi yang tepat. Seseorang yang menduduki jabatan

tertentu di jajaran pemerintah desa terlepas apakah dia disiplin kerja atau

tidak, berkompeten atau tidak dalam tugasnya, dia akan tetap “aman”

menduduki jabatan tersebut sampai pensiun. Sebaliknya, seorang aparat

pemerintah desa setinggi apapun kinerja dan prestasi kerjanya juga tidak akan

mendapatkan promosi jabatan, kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji secara

berkala. Dengan kondisi seperti ini prinsip dasar profesionalisme tidak akan

tercapai.

1. Pemilihan Kepala Desa Menurut UU No. 32/2004

Dalam pemilihan kepala desa, misalnya, selain menegaskan bahwa

kepala daerah dipilih secara langsung, UU No. 32/2004 pasal 203 ayat (3)

menyatakan, “Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui

keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan


24

dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Tentang

masa jabatan kepala desa, meskipun undang-undang menentukan masa

jabatan kepala desa adalah enam tahun, penjelasan pasal 204 menyatakan

bahwa “Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan

bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup

dan diakui yang ditetapkan dengan Perda. Secara demikian, sejak

keruntuhan Orde Baru kita menganut paradigma pluralisme legal,

sekurang-kurangnya dalam pengaturan pemerintahan daerah dan desa”.

Dengan paradigma ini sumber “tertib hukum (sosial)” tidaklah

dimonopoli oleh negara. Hukum negara bukan satu-satunya sumber

ketertiban yang sah, apalagi sarana rekayasa sosial yang efektif,

sebagaimana lazimnya dianut dalam paradigma legalisme liberal. Dalam

paradigma pluralisme legal masyarakat diandaikan juga mampu

memproduksi “ketertiban hukum (sosial)”-nya sendiri. Maka, antar

lingkaran-lingkaran “tertib hukum (sosial)” itu harus saling berinteraksi,

bernegosiasi, dan saling mengakomodasi. Kalau mengikuti konstruksi

undang-undang ini berarti desa tidak sekadar diperlakukan sebagai

wilayah administrasi pemerintahan negara, melainkan juga kesatuan

masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya. Karena itu, pada

diri kepala desa sesungguhnya terdapat status ganda, sebagai pejabat

pemerintah sekaligus pemimpin utama dalam masyarakat tradisional

dengan hak-hak tradisionalnya. Status ganda ini tercermin cukup jelas

dalam pengaturan tentang wewenang dan kewajiban kepala desa


25

sebagaimana ditentukan dalam PP No. 72/2005. Di antaranya, selain

berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa

juga berkewajiban mendamaikan perselisihan, serta mengayomi dan

melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. (UU No. 22/1999

menyebutkan eksplisit bahwa kepala desa mempunyai wewenang untuk

mendamaikan perkara /sengketa dari para warganya sebagai hak asal-

usul). Melekat dalam status ganda ini kiranya setiap kepala desa harus

menjalankan peran mediasi dalam hubungan antara negara dan masyarakat

desa. suatu peran yang sesungguhnya tidak ringan dan tidak selalu mudah

dijalankan. Kalau digunakan bahasa UU No. 5/1979, kepala desa disebut

sebagai “orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat,

karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan

umum, termasuk ketenteraman dan ketertiban.” Status (sebagai orang

pertama) pada umumnya memerlukan simbol-simbol dan penguasaan

sumber daya untuk membiayai dan merawat statusnya tersebut. Pada masa

lalu penguasaan tanah bengkok merupakan simbol status sekaligus sumber

daya yang dapat membiayai status tersebut. Dan, secara tradisional status

ini pada mulanya menjadi haknya untuk seumur hidup.

Pada pasal 27 juga ditentukan: (1) kepala desa diberi penghasilan

tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan

keuangan desa, (2) penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya

ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, (3)


26

penghasilan tetap paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional

Kabupaten/Kota. Pada pasal 28 ditentukan bahwa: (1) ketentuan lebih

lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

diatur dengan Perda Kabupaten/Kota, (2) Perda tersebut sekurang-

kurangnya memuat: (a) rincian jenis penghasilan, (b) rincian jenis

tunjangan, dan (c) penentuan besarnya dan pembebanan pemberian

penghasilan dan atau tunjangan. Pengaturan mengenai kedudukan

keuangan yang dirinci ini, menggantikan sistem bengkok yang berlaku

sebelumnya, pada umumnya dianggap sebagai penyebab menurunkan

penghasilan kepala desa, sekaligus menghilangkan fungsi sosialnya,

dibandingkan dengan sistem bengkok yang pemanfaatnya terikat pada

tradisi masyarakatnya. Penurunan penghasilan kepala desa jelas

kontradiktif dengan status kepala desa yang sedikit banyak hendak

dipulihkan dalam konteks tradisionalnya. Peran Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sangat terbatas. Peran itu terutama

terdapat secara tidak langsung dalam fungsi pembinaan dan pengawasan

oleh pemerintah pusat. Gubernur dalam kedudukan sebagai wakil

pemerintah pusat menurut pasal 217 UU No. 32/2004 dapat melaksanakan

pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkala, baik bagi

kepala daerah /wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah,

pegawai negeri sipil, maupun kepala daerah. Pelaksanaan ketentuan

tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan

/atau lembaga penelitian.


27

2. Struktur Perangkat Desa

Gambar II. 2

Stuktur Perangkat Desa

Adapun rincian dari tugas bagan perangkat desa yaitu:

a. Kepala desa

Tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana yang diatur

dalam pasal 101 UU No. 22 Tahun 1999 adalah:

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.

2) Membina kehidupan masyarakat desa.

BPD

Sekretaris Desa

Kepala Desa

Kaur Pemerintah

Kaur Kesra

Kaur Keuangan

Kaur Pembangunan

Kades 1

Kades 2

Kades 3

Kades 4


28

3) Membina perekonomian desa.

4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

6) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukumnya.

b. Sekretaris desa

Sekretaris desa, membantu kepala desa dalam perumusan

perencanaan pembangunan desa, penertiban administrasi keuangan,

administrasi perkantoran, perumusan peraturan desa dan pelayanan

masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris

desa mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.

2) Pelaksanaan urusan administrasi umum.

3) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

4) Pelaksanaan tugas kepala desa dikarenakan kepala desa

berhalangan.

c. Kepala dusun pemerintah

Kepala dusun pemerintah mempunyai tugas menyusun laporan

program pembinaan wilayah dan masyarakat, melaksanakan kegiatan

keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan sengketa perdata

yang menjadi wewenangnya, menyusun data kependudukan, dan


29

melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa

dan politik.

Untuk melaksanakan tugas kepala dusun pemerintah

mempunyai fungsi:

1) Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan

bidang tugas sebagai bahan acuan dalam rangka pembinaan

masyarakat dan pembinaan wilayah.

2) Pelaksanaan tugas-tugas keagrarian sesuai dengan wewenangnya.

3) Pelaksanaan administrasi kependudukan yang meliputi mati, lahir,

datang dan pindah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Pengumpulan dan pengolahan data bidang ketentraman dan

ketertiban dan menginventaris potensi rakyat dalam rangka

memperkecil akibat bencana dan melaksanakan pembinaan

keamanan dan ketertiban.

5) Pelaksanaan segala usaha dalam rangka membina Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Mayarakat.

6) Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar warga.

7) Pengumpulan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

8) Pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah seperti Pajak Bumi

dan Bangunan dan Pajak serta retribusi lainnya sesuai dengan

ketentuan.


30

9) Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan

dengan tugas dan menyusun kebijaksanaan pemecahannya.

10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan petunjuk

dan kebijakan pimpinan.

d. Kepala urusan kesejahteraan rakyat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan

prasaran peribadatan, melaksanakan penyaluran bantuan korban

bencana, melaksanakan pendataan terhadap jumlah dan jenis

penyandang masalah sosial, melaksanakan kegiatan yang berhubungan

dengan masalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta

masalah kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan kesejahteraan sosial

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana program dalam rangka pelaksanaan

pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan

sosial, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.

2) Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

3) Pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban

bencana dan penyandang masalah sosial.

4) Pembinaan terhadap kegiatan kesejahteraan keluarga, pemuda dan

olah raga serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

5) Pembinaan terhadap organisasi keagamaan dan kegiatan-kegiatan

keagamaan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya.


31

6) Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan

perempuan dan pemberdayaan perempuan.

7) Monitoring dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat.


dengan kesejahteraan sosial dan menyusun rencana kebijakan

pemecahannya.

9) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugas

berdasarkan ketentuan dan petunjuk serta kebijakan pimpinan.

e. Kepala urusan keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengolahan keuangan desa,

administrasi keuangan desa, menerima, menghimpun dan melakukan

pembayaran kepada pihak ke-III, membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan, dan mengumpulkan bahan untuk

penyusunan RAPB Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang

tugasnya.

Untuk melaksankan tugas, Kepala Urusan Keuangan

mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan administrasi keuangan desa.

2) Pengumpulan bahan-bahan penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

3) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

4) Pengelolaan keuangan desa.


32

5) Penerimaan dan Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah

Daerah.

6) Penyusunan Rencana Penggunaan Uang.

7) Pelaksanaan penataan administrasi keuangan desa.

f. Kepala urusan ekonomi pembangunan

Mempunyai tugas meyusun program kerja, mengolah data

bidang perekonomian dan pembangunan, meningkatkan partisipasi dan

swadaya gotong royong masyarakat, mengadministrasikan bantuan

pembangunan yang masuk di desa, menyiapkan bahan dalam rangka

musyawarah desa, memelihara sarana dan prasarana pembangunan dan

perkonomian.

Untuk melaksankan tugas, kepala ekonomi pembangunan

mempunyai fungsi:

1) Pendataan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.

2) Pengolahan data jumlah dan jenis produksi perekonomiaan dan

distribusi.

3) Pelaksanaan pembinaan terhadap perekonomian seperti Koperasi,

usaha Kecil, Industri Kecil, Industri Rumah Tangga, dan lain-lain

jenis kegiatan perekonomian.

4) Pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan

pembangunan.


33

5) Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi

dan swadaya gotong royong masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat.

6) Pendataan terhadap jumlah dan jenis bantuan yang ada di desa.

7) Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa.

8) Penyusunan rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana

perekonomian.


dengan perekonomian dan pembangunan dan menyusun rencana

pemecahannya.

10) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas

sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

g. Kepala dusun

Berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa

dalam wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan pemerintah desa diwilayah kerjanya. Kepala

dusun mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

2) Pelaksanaan keputusan dan kebijaksanaan kepala desa.

Para karyawan desa harus menjalankan tugas sesuai dengan

tugasnya masing-masing. Tugas-tugas tersebut harus direncanakan terlebih


34

dahulu agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan pada sistem

pemerintahan desa. Sistem kinerja yang baik akan selalu membawa

kebaikan pula bagi sistem pemerintahan. Disamping hal-hal tersebut

sebagai aparatur negara, mereka tidak boleh membiarkan segala tindakan

yang bersebrangan dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku di

negara ini, dan mereka juga harus selalu siap sedia melayani segala

kebutuhan masyarakat desa, tidak ada pembedaan antara orang-orang

tertentu, yang nantinya akan menjadikan perpecahan di lingkungan

masyarakat. Sebagai alat pemerintahan mereka juga selalu memperbaharui

atau memperbaiki kinerja mereka, menurut pembagian dan wewenang

masing-masing karyawan.

E. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman proposal penelitian ini maka penulis

mengungkapkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar II. 3

Kerangka Konseptual

Orientasi kewirausahaan

Orientasi Sosial & Individu

Kesejahteraan Masyarakat


35

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau dugaan sementara yang

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Pada suatu desa

orientasi pemimpin lokal diduga berhubungan dengan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Keterkaitan tersebut akan menentukan tercapai tidaknya tujuan

dari kepala Desa yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Bagaimana orientasi

kewirausahaan sosial yang dimiliki oleh pemimpin lokal dengan tingkat

kesejahteraan masyarakat dapat saling berhubungan dan akan berada di

kuadran manakah orientasi kewirausahaan suatu pemimpin lokal tersebut.

Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan orientasi

sosial perangkat desa di dusun Planggok.


36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat yang diselidiki

melalui pengamatan terhadap konsekuensi yang telah terjadi dan menengok

ulang data yang ada untuk menemukan faktor-faktor penyebabnya (Azwar,

2009: 9).

Dalam penelitian kausal komparatif data dikumpulkan setelah peristiwa

terjadi, selanjutnya peneliti memilih satu variabel efek dan menguji data

dengan kembali menelusuri waktu, mencari penyebab, melihat hubungan dan

memahami artinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan

tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan orientasi kewirausahaan

perangkat desa dalam perspektif anggota masyarakat.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota masyarakat pada komunitas desa

(masing-masing). Anggota masyarakat dalam penelitian ini adalah penduduk

setempat yang telah tinggal di wilayah itu minimal 1 tahun dan berusian

minimal 17 tahun.

Objek penelitian ini adalah orientasi kewirausahaan sosial. Objek yang

kedua adalah kesejahteraan masyarakat dalam perspektif anggota masyarakat

melalui dimensi kekayaan materi, pengetahuan dan kesehatan.


37

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2010.

Lokasi penelitian di Desa Margokaton, Kecematan Seyegan, Kabupaten

Sleman Yogyakarta.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini berfokus pada dua variabel yaitu orientasi kewirausahaan

dan kesejahteraan masyarakat. Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Orientasi Kewirausahaan Sosial: yaitu konsep yang menunjukkan atau

mencerminkan perilaku seseorang ditinjau dari dimensi orientasi sosial

(sosial atau pasar) dan orientasi profit (mempersyaratkan profit atau tidak).

2. Kesejahteraan Masyarakat: yaitu tingkat kesejahteraan yang ada pada

masyarakat dengan indikator pengukuran meliputi: pendidikan, kesehatan,

kebutuhan makan, perumahan, energi dan gas, pakaian, transportasi dan

rekreasi, pajak dan pembayaran sejenisnya, dan komunikasi.

a. Pendidikan: yaitu jumlah pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan

oleh masyarakat guna memfasilitasi sekolah di jenjang pendidikan

yang diambil oleh anak/orang tua yang masih menempuh pendidikan.

b. Kesehatan: yaitu jumlah pengeluaran kesehatan yang dikeluarkan

masyarakat untuk memeriksakan diri dan berobat pada suatu instansi

atau lembaga kesehatan pemerintah yang ada termasuk pembelian obat

dan suplemen untuk mencegah penyakit-penyakit ringan.


38

c. Kebutuhan makan: jumlah pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan

pokok yaitu makan melalui pembelian beras, lauk-pauk dan yang

lainnya.

d. Perumahan: jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan

perumahan/tempat tinggal yang dimiliki oleh perorangan atau bersama

yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat berteduh dari hujan dan

panas terik matahari serta tempat aktivitas sehari-hari keluarga.

e. Energi dan gas: jumlah pengeluaran energi dan gas guna menunjang

kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti

gas, minyak dan listrik.

f. Pakaian: jumlah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sandang

yang sangat penting melindungi tubuh dan berpengaruh terhadap

aktivitas seseorang.

g. Transportasi: jumlah pengeluaran untuk transportasi dan rekreasi

dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan rekreasi

sehingga jiwa menjadi sehat.

h. Pajak dan pembayaran sejenisnya: jumlah pengeluaran pajak dan

pembayaran sejenisnya oleh masyarakat untuk pembiayaan perpajakan

baik pajak kendaraan, pajak bumi, dan bangunaan serta iuran-iuran

yang ada di masyarakat.

i. Komunikasi: jumlah pengeluaran untuk kepentingan komunikasi yang

merupakan kebutuhan masyarakat untuk berhubungan satu dnegan

yang lainnya melalui media elektronik dan non eletronik.


39

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Desa menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 202

menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa

pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, adapun

perangkat desa disini adalah sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan,

seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau

dengan sebutan yang lain.

Berdasarkan acuan undang-undang tersebut kepala dusun sebagai bagian

dari perangkat desa mempunyai posisi di bawah kepala desa, sekaligus

melaporkan kegiatan yang telah dijalankan kepada kepala desa sebagai

atasannya, dimana posisi kepala dusun langsung bersentuhan dengan

anggota masyarakat sekaligus penggerak roda kegiatan kemasyarakatan

secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana orang tersebut mampu

memenuhi kebutuhan sehari-hari dari segi sosial dalam meningkatkan

bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan dan kekayaan materi.

3. Orang miskin adalah dimana kurangnya pendapatan yang memadai untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan atau perumahan.

Kemiskinan yang parah jika seseorang tidak hanya merasa miskin, tetapi

juga kekurangan sarana untuk keluar dari kemiskinan.

4. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang berkumpul dalam

suatu komunitas yang teratur, didalamnya terdiri dari berbagai orang yang

saling berhubungan guna menciptakan suatu tatanan yang teratur untuk

mewujudkan suatu tujuan bersama.


40

E. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel penelitian menggunakan skala likert yang didesain

untuk menilai sejauh mana subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan

yang diajukan, yaitu dengan memberikan skala pada masing-masing point

jawaban sebagai berikut (Sumarni dan Salaman, 2000: 60):

Skor nilai jawaban untuk setiap tanggapan responden adalah sebagai

berikut:

Jawaban skor

Sangat setuju (SS) 5

Setuju (S) 4

Netral (N) 3

Tidak setuju (TS) 2

Sangat tidak setuju (STS) 1

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 115). Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di desa dan dapat

memberikan informasi tentang bagaimana peran serta perangkat desa

terhadap kesejahteraan masyarakat.


41

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007: 116). Sampel penelitian yang

diambil dalam penelitian ini sebanyak 84 orang warga masyarakat desa

yang tinggal di Dusun Planggok Desa Margokaton yang memenuhi

kriteria sampel penelitian.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik

purposive sampling yaitu teknik sampel non probabilitas yang

menyesuaikan diri dengan kriteria tertentu atau berdasarkan ketentuan

peneliti dalam memilih individu yang dijadikan sampel.

G. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer adalah data yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan

secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian (Cooper dan William,

1996: 256). Data penelitian ini langsung diambil dari masyarakat sekitar yang

dapat memberikan informasi tentang peranan aparat desa terhadap

kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah

kuesioner dan wawancara.


42

1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden mengenai peran serta perangkat desa terhadap


2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

peneelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya

atau pewawancara dengan responden menggunakan panduan wawancara

(interview guide).

I. Teknik Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen diperlukan untuk mendapatkan data yang rasional

dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang dilakukan adalah

melakukan uji validitas instrumen. Sebuah instrumen atau alat ukur dikatakan

valid apabila instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur

(Sugiyono, 2008: 172). Artinya, apa yang diukur memang sesuai dengan

kenyataannya di lapangan (Azwar, 2009: 105). Valid berarti instrumen

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur

(Sugiyono, 2008: 146).

Pengujian validitas yang digunakan adalah validitas internal yang

terdiri dari construct validity dan content validity. Content validity (validitas

isi) dilakukan dengan membandingkan antara isi instrument dengan isi materi

(Sugiyono, 2008: 182). Dalam hal ini peneliti melakukan penyusunan

instrument berdasarkan dengan teori yang telah ada yang selanjutnya

dikembangkan dan digunakan sebagai dasar penyusunan kuesioner.


43

Construct validity dilakukan dengan mengkonsultasikan instrument

yang telah disusun kepada judgment expert atau pendapat ahli (Sugiyono,

2008: 177). Dalam hal ini peneliti akan mengkonsultasikan instrument

penelitian yaitu kuesioner kepada dosen ahli. Hasilnya adalah dosen

menyatakan bahwa instrument penelitian telah layak digunakan untuk

pengambilan data penelitian.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian yang

meliputi variabel orientasi sosial perangkat desa dan kesejahtaraan

masyarakat. Analisis deskriptif juga digunakan untuk menjabarkan

karakteristik responden.

2. Uji t

Uji digunakan untuk mengetahui apakah orientasi sosial dan non sosial

berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahap-

tahap untuk melakukan uji t adalah sebagai berikut:

a. Menentukan tingkat signifikansi

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi α=5%

(signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering

digunakan dalam penelitian).


44

b. Menentukan nilai thitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

⎥⎥⎦

⎤

⎢⎢⎣

⎡+

⎥⎥⎦

⎤

⎢⎢⎣

⎡−+

−=

2

2

1

1

2

22

1

21

21

.2ns

nsr

ns

ns

xxthitung

Keterangan:

r : nilai koefisien korelasi x1 dengan x2

n1 dan n2 : jumlah sampel

1x : rerata sampel 1

2x : rerata sampel 2

S1 : standar deviasi sampel 1

S2 : standar deviasi sampel 2

21s : varians sampel 1

22s : varians sampel 2

Perhitungan analisis data akan menggunakan bantuan program SPSS

Version 13.00 for windows.

c. Menentukan nilai t tabel

Nilai t tabel dilihat pada tabel distribusi t pada taraf signifikansi 5%

dengan derajat bebas (df)=n-2 dimana n adalah jumlah sampel dan 2

adalah nilai ketentuan yang ditetapkan oleh ahli.

d. Kriteria pengujian

Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai thitung < t tabel

Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai thitung > t tabel


45

e. Penarikan kesimpulan

Apabila Ho ditolak dan Ha diterima, dapat disimpulkan bahwa

orientasi sosial dan non sosial (X) berpengaruh terhadap kesejahteraan

masyarakat.

Apabila Ho diterima dan Ha ditolak, dapat disimpulkan bahwa

orientasi sosial dan non sosial (x) tidak berpengaruh terhadap



46

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA MARGOKATON

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Dalam Konteks Desa

1. Visi dan Misi Desa Margokaton

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Margokaton yang mandiri,

Sejahtera dan Produktif.

b. Misi

1. Membangun kebersamaan dan kepedulian dalam menurunkan

angka kemiskinan.

2. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif, kesadaran

kesehatan lingkungan, kesempatan memperoleh pendidikan.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana.

2. Administratif

Desa Margokaton secara administratif menempati area seluas

19,33% (515 Ha) dari seluruh luas Kecamatan Seyegan (26,63 Ha) dibagi

menjadi 12 padukuhan yaitu :

1. Padukuhan Susukan I

2. Padukuhan Susukan II

3. Padukuhan Susukan III

4. Padukuhan Somokaton

5. Padukuhan Ngaran


47

6. Padukuhan Planggok

7. Padukuhan Grajegan

8. Padukuhan Bolu

9. Padukuhan Nyamplung

10. Padukuhan Seyegan

11. Padukuhan Sonoharjo

12. Padukuhan Bantulan

Gambar IV.1

Peta Desa Margokaton

3. Geografis

Letak Desa Margokaton berada di daerah yang strategis dan berada

di jalur jalan raya Jogja – Kebonagung, dengan batas-batas wilayah

sebagai berikut :


48

a. Sebelah Utara : Desa Banyurojo, Kecamatan Tempel

b. Sebelah Timur : Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan

c. Sebelah Selatan : Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan

d. Sebelah Barat : Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir

4. Demografis

Jumlah penduduk Desa Margokaton tercatat sebanyak 7.143 jiwa

(November 2010) dengan prosentase penduduk laki-laki (51%) hampir

sama dengan penduduk perempuan (49%). Kepadatan penduduk mencapai

138 jiwa/ha dengan prosentase usia produktif sebesar 64,48%.

B. Profil Masyarakat Desa Margokaton

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan informasi tentang profil

masyarakat margokaton yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan

Berdasarkan komposisi penduduk menurut Pendidikan Desa

Margokaton dapat dilihat dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Sampai

Perguruan Tinggi. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) 2.068 orang,

jumlah tingkat pendidikan SLTP 1.028 orang, jumlah tingkat pendidikan

atas atau SLTA 1.110 orang dan tingkat perguruan tinggi Strata-1 178

orang dan strata-2 11 orang.

Tabel IV.1

Tingkat Pendidikan Di Desa Margokaton


49

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Perguruan Tinggi Srata-1 dan Srata-2 189

2 SLTA 1.110

3 SLTP 1.028

4 SD 2.068

5 Belum atau tidak tamat SD 826

JUMLAH 5.221

Sumber : Data Dasar Profil Desa MargokatonTahun 2010

Dari data di atas jumlah terbesar tingkat pendidikan sebanyak

2.068 orang berpendidikan SD, di ikuti di bawahnya yaitu sebesar 1.110

orang berpendidikan SLTA, dan jumlah terkecil yaitu sebesar 826 orang

belum tamat sekolah.

2. Kesehatan

Tabel IV.2

Prasarana Kesehatan

No. Prasarana Jumlah

1 Puskesmas 1 unit

2 Posyandu 12 unit



50

Jumlah fasilitas kesehatan di Desa Margokaton sangatlah minim,

untuk mendukung perawatan kesehatan masyarakat Desa Margokaton

memiliki 1 buah Puskesmas dengan keterbatasan tenaga medis dan

fasilitas yang disediakan pun kurang memadai. Desa Margokaton juga

memiliki 12 Posyandu. Di setiap dusun memiliki 1 Posyandu. Posyandu

diadakan satu bulan sekali dan diselenggarakan di rumah kepala dukuh

dengan kegiatan meliputi pemeriksaan balita, pemberian vitamin dan

makanan sehat.

3. Mata Pencaharian Menurut Sektor

Tabel IV.3

Mata Pencaharian Sektor

No Sektor Mata Pencaharian Jumlah

1 Pertanian 1.115

2 Peternakan 309

3 Perikanan 83

4 Jasa 1.118

JUMLAH 2.625



51

Dari data di atas mata pencaharian menurut sektor, jasa memiliki

jumlah terbanyak yaitu 1.118 orang, di lanjutkan pertanian sebanyak 1.115

orang dan paling sedikit sektor perikanan sebanyak 83 orang.

a. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati

yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan

baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan

hidupnya. Sektor Pertanian juga merupakan salah satu sektor penting

yang mendapat tumpuan dalam perdagangan dunia karena ia

merupakan pembekal makanan dan sumber bahan mentah kepada

penduduk dunia. Di Margokaton, pertanian adalah penggerak roda

perekonomian yang utama. Sebagian besar penduduk bermata

pencaharian sebagai petani. Produktivitas padi mencapai 1.133 ton,

palawija 33,5 ton, sayuran 23,2 ton, tembakau 1,2 ton (per tahun

2009), sehingga terbuka lebar potensi pertanian di desa ini untuk

dikembangkan.

b. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu penggerak roda

perekonomian di Desa Margokaton, khususnya yang berada di Dusun

Bantulan. Dusun Bantulan memiliki beberapa peternakan yang cukup

besar yaitu peternakan sapi, babi, dan ayam. Peternakan sapi di

Bantulan ini sudah mulai terorganisir, hal ini dibuktikan adanya

kelompok peternak sapi Katon Dadi. Biasanya sapi-sapi yang


52

diternakkan setelah mencapai umur-umur tertentu dijual oleh

pemiliknya. Penjualan sapi-sapi tersebut mulai meningkat selama

menjelang Idul Adha. Selain itu, warga Bantulan juga mengolah

limbah kotoran yang dihasilkan ternak sapi untuk dibuat pupuk

organik, pengolahan tersebut terletak di dusun Bantulan. Pembuatan

pupuk organik tersebut dipasarkan ke sekitar Desa Margokaton dan

Wonosobo. Harga penjualan kotoran sapi berdasarkan tiap kol pick-up

dan dijual tiap tahunnya, tiap kol dihargai Rp 40.000,00.

c. Perikanan Budidaya

Usaha perikanan budidaya yang banyak adalah pengembangan

budidaya Lele, yaitu di Dusun Bolu. Sebanyak 60 kolam digunakan

untuk budidaya lele di dusun tersebut. kegiatan budidaya dimulai

dengan dari proses pembelian bibit ikan lele yang kemudian dilakukan

pemberian pakan 2 kali sehari selama 3 minggu. Pemanenan dan

sekaligus pengurasan kolam dilakukan pada saat waktu panen tiba.

Panen dilakukan untuk lele yang sudah memenuhi ukuran untuk di jual

(7-12 cm). Hasil panen selama satu bulan dapat mencapai 15 ton

dengan rentang waktu panen yang berbeda-beda.

d. Kerajinan/jasa

Berbagai macam produk kerajinan banyak berkembang di desa

Margokaton. Diantaranya adalah kerajinan tas dari bahan : enceng

gondok, daun pandan, kayu mending, kerajinan bambu, kerajinan

meubel, kerajinan dari lidi, kerajinan kain tenun dan lain-lain.


53

Kerajinan telah dipasarkan ke berbagai daerah, diantaranya

Margokaton dan sekitarnya, bahkan ke luar negeri (khususnya

kerajinan tas). Beberapa usaha kerajinan telah memiliki pelanggan

tetap yang memesan produk buatan mereka.

C. Gambaran Umum Dusun Planggok

1. Gambaran Wilayah Dusun Planggok

Dusun Planggok merupakan wilayah teritorial Kabupaten Sleman

Kecamatan Seyegan Desa Margokaton, terletak 10 km dari pusat

pemerintahan Kabupaten Sleman. Dilihat dari segi geografisnya, Dusun

Planggok bisa dikategorikan sebagai dusun berkembang. Salah satu

pengembangan yang paling menonjol adalah sedang dijalankannya

program desa yaitu pembuatan pupuk organik dan kandang kelompok.

Ditinjau dari kondisi geografisnya sebagian besar Dusun Planggok terdiri

dari hamparan persawahan yang digunakan sebagai garapan pertanian

untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Ditinjau dari segi demografisnya, Dusun Planggok yang masih

tergolong desa berkembang masih memakai struktur organisasi desa yang

lengkap. Salah satu indikasinya adalah masih adanya kepala dukuh sebagai

salah satu bagian struktur kepengurusan desa. Kepala dukuh tersebut

membawahi empat RT. RT 1 yaitu 29 KK meliputi 56 laki-laki dan 50

perempuan. RT 2 yaitu 36 KK meliputi 57 laki-laki dan 62 perempuan. RT


54

3 yaitu 18 KK meliputi 42 laki-laki dan 43 perempuan. RT 4 yaitu 34 KK

meliputi 83 laki-laki dan 74 perempuan.

Komponen masyarakat Planggok sebagian besar terdiri dari petani

(buruh tani), yang mana mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat

dusun tersebut. Mayoritas masyarakat Planggok beragama muslim.

Tingkat kesejahteraan mereka mayoritas tergolong kedalam tingkat

ekonomi menengah kebawah. Daerah penelitian yang digunakan sebagai

objek penelitian adalah Dusun Planggok Kecamatan Seyegan Kabupaten

Sleman dengan luas sekitar 32.000 ha/m2 terletak 15 km dari kota

Yogyakarta. Secara administratif Dusun Planggok mempunyai batas-batas

yang terdiri dari:

Sebelah Utara : Dusun Susukan II Kecamatan Seyegan.

Sebelah Selatan : Dusun Grajegan Kecamatan Seyegan.

Sebelah Timur : Dusun Bolu Kecamatan Seyegan.

Sebelah Barat : Dusun Ngaran Kecamatan Seyegan.

2. Kesehatan

Dusun Planggok memiliki seorang tenaga medis. Selain itu, secara

rutin satu bulan sekali diadakan posyandu bagi anak-anak dan balita

masyarakat setempat yang diselenggarakan di kediaman Kepala Dukuh.

3. Mata Pencaharian

Dari data yang diperoleh, pekerjaan penduduk Dusun Planggok

meliputi petani (buruh tani), karyawan swasta, PNS, peternak, wiraswasta,

pedagang, pensiunan, dan Polri. Sebagian besar penduduk bermata


55

pencaharian sebagai petani (buruh tani), ini dapat dilihat dari kondisi

geografis dusun yang terdiri dari hamparan persawahan.

D. Alasan Tempat Penelitian

Alasan peneliti memilih Dusun Planggok dikarenakan peneliti tertarik

dengan potensi dusun yang dijadikan percontohan pengembangan pemukiman.

Selain itu, Dusun Planggok sering digunakan untuk kegiatan maupun

penelitian bagi universitas-universitas di Yogyakarta yang berkaitan langsung

dengan kinerja dan kesejahteraan masyarakat. Alasan lainnya adalah struktur

Dusun Planggok masih terjaga dengan baik, terbukti masih adanya kepala

dukuh. Melalui penelitian kewirausahaan ini peneliti ingin membantu

pengembangan potensi dusun Planggok dengan harapan hasil dari penelitian

ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pemikiran bagi masyarakat

dusun planggok untuk menggali potensi yang ada dan mengembangkan

kesejahteraan masyarakat Dusun Planggok.


56

BAB V

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data atau penyajian data penelitian dilakukan pada data

karakteristik responden dan seluruh variabel penelitian yang meliputi data

orientasi perangkat desa dan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis

deskriptif penelitian ini dalah sebagai berikut.

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Data karakteristik responden diamati dalam penelitian ini meliputi

umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Hasil analisis deskriptif

karakteristik responden penelitian adalah sebagai berikut.

a. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Tabel V.1

Deskripsi Umur Responden

Umur Jumlah Persentase (%)

25 – 35 tahun

36 – 45 tahun

46 – 55 tahun

56 – 65 tahun

> 65 tahun

12

25

18

13

16

14,3

29,8

21,4

15,5

19,0

Total 84 100,0

Sumber : Data primer yang diolah


57

Tabel 5.1 menunjukkan umur responden, diketahui responden

yang berumur 36-45 tahun sebesar 29,8%. Sebesar 21,4% responden

berumur 46-55 tahun, dan sebesar 19% adalah responden yang

berumur >65 tahun, sedangkan sisanya berumur 25-35 tahun dan 56-

65 tahun.

b. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel V.2

Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%)

Laki-laki

Perempuan

72

12

85,7

14,3

Total 84 100,0


Tabel 5.2 menunjukkan jenis kelamin responden, diketahui

sebesar 85,7% responden berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 14,4%

responden berjenis kelamin perempuan.

c. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel V.3

Deskripsi Pendidikan Responden

Pendidikan Jumlah Persentase (%)

SR

SD

SMP

SMA/SMK

Perguruan tinggi

8

10

22

30

14

9,5

11,9

26,2

35,7

16,7

Total 84 100,0



58

Tabel 5.3 menunjukkan pendidikan responden, diketahui sebesar

35,7% responden berpendidikan SMA/SMK. Sebesar 26,2%

responden berpendidikan SMP, dan sebesar 16,7% adalah responden

yang berpendidikan perguruan tinggi, sedangkan sisanya

berpendidikan SR dan SD.

d. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel V.4

Deskripsi Pekerjaan Responden

Pekerjaan Jumlah Persentase (%)

Buruh tani

Karyawan

Pedagang

Pensiunan

Peternak

PNS

Polri

Wiraswasta

37

18

4

4

5

10

1

5

44,0

21,4

4,8

4,8

6,0

11,9

1,2

6,0

Total 84 100,0


Tabel 5.4 menunjukkan pekerjaan responden, diketahui sebesar

44,0% responden bekerja sebagai buruh tani. Sebesar 21,4% bekerja

sebagai karyawab, dan sebesar 11,9% adalah responden yang bekerja

sebagai PNS, sedangkan sisanya bekerja sebagai pedagangm

pensiunan, peternak dan wiraswasta.


59

2. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian berfungsi untuk menyajikan data variabel

penelitian yang meliputi orientasi sosial non sosial, orientasi profit-non

profit dan kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil pendiskripsian data

tersebut menggunakan daftar tabulasi distribusi frekuensi untuk masing-

masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Data Orientasi Sosial-Non Sosial

Data variabel orientasi sosial-non sosial menunjukkan bahwa

skor tertinggi yang dicapai sebesar 46 dan skor terendah 26. Hasil

perhitungan mean sebesar 33,33; median sebesar 34,00; modus 35,00;

dan standar deviasi sebesar 5,66. (Hasil analisis selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran).

Tabel V.5

Deskripsi Orientasi Sosial-Non Sosial

No Interval skor F Persentase (%) Interprestasi

1 > 3 65 77,4 Sosial

2 ≤ 3 19 22,6 Non sosial

Jumlah 84 100,0


Tabel 5.5 menunjukkan hasil kategorisasi orientasi sosial-non

sosial perangkat desa. Sebagian besar responden menyatakan orientasi

aparat desa adalah orientasi sosial sebesar 77,4%. Sebesar 22,6%

responden menilai bahwa orientasi adalah non sosial.


60

b. Deskripsi Data Kesejahteraan Masyarakat

Data variabel kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa

nilai tertinggi yang adalah sebesar Rp. 4.523.000 dan nilai terendah

sebesar Rp. 142.750. Hasil perhitungan mean sebesar Rp.652.049,9;

median sebesar Rp. 407.770; modus Rp. 246.000; dan standar deviasi

sebesar 648.841,1. (Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran).

Tabel V.6

Deskripsi Kesejahteraan Masyarakat

No Interval skor F Persentase (%) Interprestasi

1 > Rp. 3.081.000 1 1,2 Tinggi

2 Rp. 1.610.000-Rp.

3.081.000

6 7,1 Sedang

3 < Rp. 1.610.000 77 91,7 Rendah

Jumlah 84 100,0


Tabel 5.7 menunjukkan hasil kategorisasi data kesejahteraan

masyarakat. Sebagian besar kesejahteraan masyarakat kategori rendah

sebesar 91,7%. Sebesar 7,1% responden dengan kesejahteraan sedang

dan sisanya responden dengan kesejahteraan tinggi.


61

B. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini akan menguji dua hipotesis yang diajukan.

Pengujian hipotesis menggunakan uji beda atau uji-t. Hasil analisis pengujian

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan orientasi

sosial perangkat desa

a. Rumusan Hipotesis

Ho = tidak ada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat

berdasarkan orientasi sosial perangkat desa.

Ha = ada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan

orientasi sosial perangkat desa.

b. Hasil Analisis Uji-t

Rangkuman hasil analisis uji-t untuk menguji perbedaan kesejahteraan

masyarakat menurut orientasi sosial-non sosial perangkat desa

disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.7

Hasil Uji-t Kesejahteraan Masyarakat

Data Orientasi Mean t hitung

t tabel p Ket.

Sosial 688430,8 Kesejahteraan masyarakat

Non sosial 527434,2 0,951 2,000 0,344 Tidak

signifikan


62

c. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis pertama, diperoleh nilai t hitung sebesar

0,951 dengan nilai signifikansi sebesar 0,344.

d. Pengujian signifikansi

Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi apakah hipotesis

diterima atau tidak dengan tingkat signifikansi 5%. Dasar pengambilan

keputusannya adalah jika t hitung>t tabel pada taraf signifikansi 5%

atau nilai signifikansi hasil perhitungan < 0,05, maka Ho ditolak dan

sebaliknya Ha diterima. Nilai t hitung pada db=82 taraf signifikan 5%

adalah sebesar 2,000. Sesuai dengan hasil analisis, diperoleh t hitung

sebesar 0,951. Oleh karena t hitung < t tabel (0,951<2,000) dan nilai

signifikansi lebih besar dari 0,05 (p>0,05), maka dapat diartikan tidak

terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kesejahteraan masyarakat

berdasarkan orientasi sosial-non sosial perangkat desa.

e. Pengambilan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan tidak ada

perbedaan kesejahteraan masyarakat menurut orientasi sosial-non

sosial perangkat desa. Nilai rerata kesejahteraan pada orientasi sosial

sebesar Rp. 688.430,8 dan nilai rerata kesejahteraan pada orientasi non

sosial sebesar Rp. 527.434,2. Hasil ini menunjukkan bahwa

kesejahteraan masyarakat pada orientasi non sosial secara statistik

tidak berbeda signifikan dengan orientasi sosial, sehingga hipotesis

penelitian ini yang berbunyi ada perbedaan tingkat kesejahteraan

masyarakat berdasarkan orientasi sosial perangkat desa ditolak.


63

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat

kesejahteraan masyarakat berdasarkan orientasi sosial perangkat desa. Analisis

data dilakukan dengan membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat

berdasarkan orientasi sosial non sosial perangkat desa dengan melakukan uji

beda (uji t).

Berdasarkan hasil analisis diketahui tidak terdapat perbedaan yang

signifikan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan orientasi sosial-non

sosial perangkat desa. Hal ini didukung dengan hasil uji t diperoleh nilai t

hitung sebesar 0,951 dengan nilai signifikansi sebesar 0,344 (p<0,05). Hasil

penelitian menolak hipotesis yang diajukan, karena berdasarkan nilai rerata

diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat pada orientasi non sosial tidak jauh

berbeda dibandingkan dengan kesejahteraan pada orientasi sosial yaitu dengan

nilai rerata kesejahteraan sebesar Rp. 688.430,8 dan nilai rerata kesejahteraan

pada orientasi non sosial sebesar Rp. 527.434,2.

Secara teoritis disebutkan bahwa aparat desa yang mempunyai

orientasi sosial akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakatnya mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dampak ekonomi akan terlihat besarnya tingkat kapital finansial yang diputar,

peningkatan pendapatan masyarakat serta ditunjukkan juga dengan

peningkatan jumlah entrepreneur.


64

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan

masyarakat yang menganggap pada orientasi non sosial tidak berbeda dengan

tingkat kesejahteraan masyarakat yang menganggap pada orientasi sosial. Hal

ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat

dengan belum sepenuhnya disebabkan karena orientasi sosial dari perangkat

desa, melainkan dari faktor lain. Faktor lain tersebut diantaranya adalah

pekerjaan responden. Berdasarkan hasil analisis diketahui mayoritas

responden bekerja sebagai petani sebesar 44% dan karyawan sebesar 21,4%.

Tingkat pekerjaan inilah yang menyumbang kontribusi terhadap tingkat


Hasil penelitian ini dapat diartikan juga bahwa orientasi sosial aparat

desa belum dirasakan maksimal oleh masyarakat sehingga belum mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Orientasi sosial aparat desa yang

diwujudkan dalam program kerja seperti bantuan permodalan, memberikan

pelatihan-pelatihan kerja sesuai dengan budaya lokal, serta pengembangan

ekonomi kreatif pada masyarakat belum sepenuhnya dirasakan oleh

masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena belum meratanya pelaksanaan

program kerja. Selain itu dapat juga disebabkan oleh faktor dari masyarakat

sendiri yaitu kurang kooperatif dengan aparat desa dalam melaksanakan

program kerja yang dibuat oleh aparat desa.


65

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana orang tersebut

mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dari segi sosial dalam meningkatkan

bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan dan kekayaan materi.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Aparat desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa

merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan

Indonesia.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan berjalan dengan

baik apabila aparat desa mempunyai orientasi kewirausahaan sosial. Melalui

mekanisme ini aparat desa diharapkan mampu memberdayakan masyarakat

yang kurang beruntung menjadi lebih beruntung dan lebih mempunyai

kesempatan untuk mencapai kesejahteraan.

Aparat desa harus senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai

kebijakan yang telah diterapkan terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat. Orientasi sosial bukan hanya sekedar menjadi cara pandang

dalam jabatannya, tetapi benar-benar dilaksanakan dan dirasakan dampaknya

sampai tingkat bawah dalam rangka mengupayakan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Drayton yang

menyebutkan wirausaha sosial adalah orang yang mengetahui atau memahami

adanya masalah sosial di masyarakat untuk selanjutnya menggunakan prinsip-

prinsip kewirausahaan mengorganisasi, mengkreasi dan mengelola sebuah


66

entitas untuk membuat perubahan sosial. Penciptaan wirausaha-wirausaha

baru merupakan solusi menciptakan lapangan kerja yang akan berimplikasi

pada pertumbuhan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


67

BAB VI

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan

pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Persepsi masyarakat terhadap orientasi sosial non sosial aparat desa yaitu

terdapat 65 orang (77,4%) menyatakan orientasi aparat desa adalah sosial

dan sebanyak 19 orang (22,6%) menyatakan orientasi aparat desa adalah

non sosial.

2. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan

orientasi sosial aparat desa. Ditunjukkan dengan nilai rerata kesejahteraan

pada orientasi sosial sebesar Rp. 688.430,8 dan nilai rerata kesejahteraan

pada orientasi non sosial sebesar Rp. 527.434,2. Didukung hasil uji t

diperoleh nilai t hitung sebesar 0,951 dan tingkat signifikansi sebesar

0,344 (p>0,05).

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan semaksimal mungkin namun tidak terlepas

dari keterbatasan penelitian. Keterbatasan yang menjadi kendala bagi penulis

yaitu adanya subyektifitas pengisian kuesioner oleh responden, dimana

responden cenderung memberikan penilaian yang positif tentang dirinya dan

terhadap perangkat desa yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti sehingga


68

tidak mampu memberikan gambaran yang sebenarnya tentang keadaan

responden.

C. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka beberapa saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Perangkat Desa

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh orientasi sosial

perangkat desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka

disarankan agar perangkat desa lebih meningkatkan perannya dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan

tindakan nyata yang mendukung kegiatan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Disarankan untuk lebih terbuka dalam memberikan kritikan, masukan dan

saran kepada perangkat desa tentang berbagai kebijakan yang telah

dilakukan oleh perangkat desa sehingga dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi untuk menerapkan kebijakan kemasyarakatan yang lebih baik dan

lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


69

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan lebih mendalam variabel lain yang

mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat

melengkapi hasil penelitian ini.


70

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, R. dan William Emroy, C. 1996. Metode Penelitian Bisnis Jilid 1. Edisi 5 (terj. Ellen Gunawan dan Imam Nurmawan). Jakarta : Erlangga.

David Bornstein. 2000. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the

Power of New Ideas, 2nd edition. Oxford University Press. http://nukmanluthfie.com/2008/08/menjadi-entrepreneur-bukan-sekadar-

memperkaya-diri-sendiri/. http://swa.co.id/2010/02/menanti-jutaan-wirausaha-dari-social-entrepreneurship/ http://www.ahmadheryawan.com/lintas-kabupaten-kota/kabupaten-cianjur/508-

87-sekdes-terima-sk-bupati-.html. http://www.api.pasca.Ugm.ac.id/en/data/membangun_kewirausahaan_sosial.pdf. http://www.google.com//kesejahteraan masyarakat// Soetardjo

Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953. http://www.google.com//kompasiana, Menjadi Social Entrepreneur, Dzulfian

Syafrian, maret 2010. http://www.google.com//Menjadi Entrepreneur Bukan Sekadar Memperkaya Diri

Sendiri, August, 2008. http://www.google.com//Perbedaan Antara Kewirausahaan Bisnis Dan

Kewirausahaan Sosial. Mair and Marty, 2006. http://www.ireyogya.org/ire.php?about=booklet-7.htm. http://www.rosyid.info/2009/02/sistem-kinerja-perangkat-desa.html. Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.

Yogyakarta : Graha Ilmu. Murti Sumarni dan Salamah W. 2005. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta :

Andi Offset. Priyatno, Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service

Solution) : Untuk Analisis Data dan Uji Statistik. Yogyakarta : MediaKom.


71

Sugeng Haryanto. 2007. Menuju Kesejahteraan Dalam Masyarakat Hutan. Center for International Forestry Research(CIFOR).

Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta. Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Amandemen). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.


LAMPIRAN


72

Frequencies

Umur

12 14.3 14.3 14.325 29.8 29.8 44.018 21.4 21.4 65.513 15.5 15.5 81.016 19.0 19.0 100.084 100.0 100.0

25-35 tahun36-45 tahun46-55 tahun56-65 tahun> 65 tahunTotal

ValidFrequency Percent Valid Percent

CumulativePercent

Pendidikan

8 9.5 9.5 9.510 11.9 11.9 21.422 26.2 26.2 47.630 35.7 35.7 83.314 16.7 16.7 100.084 100.0 100.0

SRSDSMPSMA/SMKPerguruan tinggiTotal


CumulativePercent

Jenis kelamin

72 85.7 85.7 85.712 14.3 14.3 100.084 100.0 100.0

Laki-lakiPerempuanTotal


CumulativePercent

Pekerjaan

37 44.0 44.0 44.018 21.4 21.4 65.5

4 4.8 4.8 70.24 4.8 4.8 75.05 6.0 6.0 81.0

10 11.9 11.9 92.91 1.2 1.2 94.05 6.0 6.0 100.0

84 100.0 100.0

Buruh TaKaryawanPedagangPensiunanPeternakPNSPolriWiraswasTotal


CumulativePercent


73

Descriptives

Statistics

Orientasi sosial84

033.833334.0000

35.004.66164

26.0046.00

ValidMissing

N

MeanMedianModeStd. DeviationMinimumMaximum


74

Descriptives

Statistics

Kesejahteraan Masyarakat84

0652014.9407750.0

246000.00a

648841.1142750.00

4523000

ValidMissing

N

MeanMedianModeStd. DeviationMinimumMaximum

Multiple modes exist. The smallest value is showna.


75

Frequencies

Orientasi sosial

65 77.4 77.4 77.419 22.6 22.6 100.084 100.0 100.0

SosialNon sosialTotal


CumulativePercent

Kesejahteraan Masyarakat

77 91.7 91.7 91.76 7.1 7.1 98.81 1.2 1.2 100.0

84 100.0 100.0

RendahSedangTinggiTotal


CumulativePercent


76

T-Test

Group Statistics

65 688430.8 722272.10196 89586.8319 527434.2 255403.05622 58593.48

Orientasi sosialSosialNon sosial

KesejahteraanMasyarakat

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

Independent Samples Test

4.460 .038 .951 82 .344 160996.56 169314.99 -175825 497818.0

1.504 79.040 .137 160996.56 107046.70 -52072.9 374066.0

Equal variancesassumedEqual variancesnot assumed

KesejahteraanMasyarakat

F Sig.

Levene's Test forEquality of Variances

t df Sig. (2-tailed)Mean

DifferenceStd. ErrorDifference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

t-test for Equality of Means


77

KUISIONER

Isilah kolom dibawah ini apabila menurut anda jawaban yang paling tepat dengan tanda

( ) pada kolom SS,S,N,TS,STS

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

N : Netral

Kuisioner Orientasi Profit Non Profit Kepala Dukuh

NO Keterangan SS S N TS STS

1 Bantuan Desa kepada Dusun untuk pembangunan infrastruktur di salurkan langsung kepada masyarakat oleh Kepala Dukuh

2 Keputusan kegiatan kemasyarakatan yang dibuat kepala dusun menguntungkan kepentingan masyarakat

3 Segala perencanaan di bidang ekonomi yang disusun Kepala Dusun untukkepentingan masyarakat

4 Kegiatan Posyandu selalu diikuti oleh keluarga Kepala Dukuh

5 Keinginan Kepala Dukuh dalam membuat program kemasyarakatan tidak dipengaruhi pihak-pihak lain/tekanan dari orang lain

6 Keinginan Kepala Dukuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat benar-benar wujud nyata dari pribadi guna kepentingan masyarakat

7 Dalam menjalankan program kemasyarakatan tidak terdapat penambahan asset pribadi setelah program tersebut selesai

8 Dalam pembuatan KTP,KK, dan Kartu Identitas Kepala Dukuh sukarela dalam pelaksanaannya


78

9 Kepala Dusun telah memberikan bantuan dari program pemerintah untuk masyarakat diberikan secara langsung dari Kepala Dukuh utuh tanpa pengurangan sedikitpun

10 Dalam pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terdapat pungutan oleh Kepala Dukuh

11 Dalam setiap kegiatan kemasyarakatan Kepala Dukuh selalu sukarela dalam melaksanakannya


79

Orientasi Sosial Non Sosial

NO Keterangan SS S N TS STS

1 Dalam hidup sehari-hari Kepala Dukuh sering membaur dengan masyarakat ( bermasyarakat)

2 Kepala Dukuh mau berbagi pengalaman dari kemampuan yang luas kepada masyarakat

3 Kepala Dukuh selalu menaruh perhatian bagi orang di lingkungannya yang membutuhkan pertolongan / bagi yang sedang sakit

4 Kepala Dukuh memberikan motivasi kepada masyarakat agar menciptakan lingkungan lebih aman

5 Kepala Dukuh dapat menciptakan program-program dusun yang lebih baik

6 Kepala Dusun mau mengorbankan hak milik pribadi ( harta,waktu,pikiran,dan tenaga) untukkepentingan masyarakat

7 Kepala Dukuh telah menggagas ide yang lebih baik di bidang infrastruktur dusun

8 Kepala Dusun sudah menciptakan lingkungan yang lebih aman

9 Kepala Dusun sudah menciptakan dan menjalankan program-program pembangunan yang lebih baik untuk dusun

10 Kepala Dusun telah membangun infrastruktur dusun yang lebih lengkap


80

DATA PENELITIAN

No Nama Umur Pendidikan Gender Total Jumlah keluarga

Pengeluaran/orang

1 Siswowiyoto 63 SMP L Rp 231,000 4 Rp 57,750 2 Novi Nur Y 31 SMA L Rp 262,500 3 Rp 87,500 3 Nuryati 56 SMA P Rp 615,000 6 Rp 102,500 4 Tarsiah 58 SMA P Rp 675,500 5 Rp 135,100 5 Wartinah 60 SMP P Rp 288,500 4 Rp 72,125 6 Suhadi 70 S1 L Rp 1,135,000 3 Rp 378,333 7 Ngadiyo U 68 SMA L Rp 325,500 3 Rp 108,500 8 Tomo Karyo 85 SR L Rp 195,000 2 Rp 97,500 9 Madiono 61 SMP L Rp 289,500 3 Rp 96,500 10 Bajuri 55 D3 L Rp 1,720,000 6 Rp 286,667 11 Marto Utomo 76 SR L Rp 265,500 4 Rp 66,375 12 Mangun U 70 SMP L Rp 410,500 4 Rp 102,625 13 Junaedi 50 SMA L Rp 402,500 4 Rp 100,625 14 Sidun 58 SMA L Rp 286,500 3 Rp 95,500 15 Srinarwati 46 S1 P Rp 4,523,000 9 Rp 502,556 16 Sukardi 40 SMA L Rp 443,000 4 Rp 110,750 17 Sarno 83 SR L Rp 292,000 3 Rp 97,333 18 Waluyo U 50 S1 L Rp 816,000 4 Rp 204,000 19 Walsudi 40 SMA L Rp 491,500 5 Rp 98,300 20 Karjono 35 SMA L Rp 1,092,000 6 Rp 182,000 21 Supriana 45 D3 L Rp 1,296,000 5 Rp 259,200 22 Sunarto 40 STM L Rp 961,000 4 Rp 240,250 23 Ashari 37 SMA L Rp 931,000 5 Rp 186,200 24 Rejo Utomo 49 SMP L Rp 791,000 5 Rp 158,200 25 Fakhturahman 34 STM L Rp 528,000 3 Rp 176,000 26 Agus Subiyono 31 S1 L Rp 818,000 3 Rp 272,667 27 Tarjo Siswanto 60 SMP L Rp 279,500 3 Rp 93,167 28 Gunawan Agus 25 SMA L Rp 588,000 4 Rp 147,000 29 Ngadimin 47 SMP L Rp 378,000 3 Rp 126,000 30 Kasbimuslimin 31 SMP L Rp 381,500 4 Rp 95,375 31 Suwardi 43 SMA L Rp 452,500 4 Rp 113,125 32 Narjudin K 81 SMA L Rp 375,500 5 Rp 75,100 33 Qomari 51 SD L Rp 246,000 4 Rp 61,500 34 Samtoharyono 72 SR L Rp 194,000 3 Rp 64,667 35 Senuri 57 SMP L Rp 292,000 4 Rp 73,000 36 Sunardi 41 SD L Rp 232,000 4 Rp 58,000 37 Meimunah 59 SMP P Rp 223,000 3 Rp 74,333 38 Daiyah 32 SMP P Rp 594,000 4 Rp 148,500 39 Samadi 51 SMA L Rp 847,000 4 Rp 211,750 40 Mitro Pawiro 79 SMA L Rp 404,000 2 Rp 202,000 41 Sigit wiyono 46 SMP L Rp 356,000 4 Rp 89,000 42 Siswoto N 40 SMP L Rp 246,000 4 Rp 61,500 43 Karyanto 36 S1 L Rp 2,829,000 4 Rp 707,250


81

No Nama Umur Pendidikan Gender Total Jumlah keluarga

Pengeluaran/orang

44 Ngadirin 44 S1 L Rp 1,755,500 4 Rp 438,875 45 Dahroni 44 SMA L Rp 1,774,500 3 Rp 591,500 46 Kasiah 63 SD P Rp 142,750 1 Rp 142,750 47 Sumarto 39 SMP L Rp 862,000 5 Rp 172,400 48 Widianto 29 SMA L Rp 290,500 3 Rp 96,833 49 Suwanto 49 SMA L Rp 507,000 5 Rp 101,400 50 Wakidi 82 SR L Rp 338,500 1 Rp 338,500 51 Parto Pawiro 76 SR L Rp 298,000 3 Rp 99,333 52 Sumardi 41 SMA L Rp 410,500 2 Rp 205,250 53 Sajidi 37 SMA L Rp 539,000 4 Rp 134,750 54 Wagio 47 SD L Rp 397,500 7 Rp 56,786 55 Zumari 47 SD L Rp 392,000 4 Rp 98,000 56 Ngadirin 44 SMP L Rp 391,000 3 Rp 130,333 57 Dahroni 44 SMP L Rp 394,000 3 Rp 131,333 58 Budiono 43 SD L Rp 309,000 4 Rp 77,250 59 Sunarto 40 SMA L Rp 930,000 4 Rp 232,500 60 Sumartono 40 SMA L Rp 1,190,000 4 Rp 297,500 61 Jewandi 54 SMP L Rp 424,000 3 Rp 141,333 62 Eko Suryono 31 SMA L Rp 585,000 4 Rp 146,250 63 Mulyono 31 S1 L Rp 1,678,000 4 Rp 419,500 64 Sumarno Spd 47 S1 L Rp 733,000 4 Rp 183,250 65 Mudzakir 58 SD L Rp 275,000 4 Rp 68,750 66 Bardo 68 SD L Rp 275,000 3 Rp 91,667 67 Barri 63 S1 L Rp 2,071,500 4 Rp 517,875 68 Siswanto TNI 40 Akmil L Rp 283,500 3 Rp 94,500 69 Sumiyah 72 SMP P Rp 631,000 5 Rp 126,200 70 Triwahyono 36 SMP L Rp 314,500 4 Rp 78,625 71 Parjan 45 SMA L Rp 1,481,000 6 Rp 246,833 72 Harjodinomo 80 SR L Rp 216,750 2 Rp 108,375 73 Gunawan 50 SMP L Rp 492,500 2 Rp 246,250 74 Drs.Rr.Hidayati 54 S1 L Rp 285,000 2 Rp 142,500 75 Sastrodihardjo 75 SMP L Rp 213,000 2 Rp 106,500 76 Sunardi 43 SMA L Rp 145,500 1 Rp 145,500 77 Wakida 82 SR P Rp 199,500 2 Rp 99,750 78 Suharti 52 SMA P Rp 983,000 4 Rp 245,750 79 Sutrisno 31 SMP P Rp 552,000 6 Rp 92,000 80 Sarju 54 SMA P Rp 834,000 4 Rp 208,500 81 Sudiran 45 SMA L Rp 1,007,000 5 Rp 201,400 82 Munandar Spd 38 S1 L Rp 405,000 4 Rp 101,250 83 Dayat 32 SD L Rp 304,500 5 Rp 60,900 84 Siswowiyono 63 SD L Rp 455,250 5 Rp 91,050


82

Orientasi Sosial Non Sosial

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Rerata Kategori 1 5 4 4 3 3 2 2 3 3 2 31 3.1 Sosial 2 5 3 3 4 4 2 2 3 3 1 30 3 Sosial 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 37 3.7 Sosial 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 37 3.7 Sosial 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 37 3.7 Sosial 6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 4.1 Sosial 7 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 4.1 Sosial 8 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 35 3.5 Sosial 9 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 35 3.5 Sosial 10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3.9 Sosial 11 4 4 5 3 3 3 4 2 2 2 32 3.2 Sosial 12 4 4 5 3 3 3 4 2 2 2 32 3.2 Sosial 13 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 42 4.2 Sosial 14 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 42 4.2 Sosial 15 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 4.6 Sosial 16 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 28 2.8 Non sosial 17 5 3 3 4 3 3 2 3 2 2 30 3 Sosial 18 4 3 3 2 3 2 2 4 2 2 27 2.7 Non sosial 19 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 37 3.7 Sosial 20 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 40 4 Sosial 21 5 3 3 4 4 3 2 1 3 3 31 3.1 Sosial 22 5 5 1 5 5 1 5 1 1 3 32 3.2 Sosial 23 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 35 3.5 Sosial 24 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 29 2.9 Non sosial 25 4 3 3 3 2 1 4 4 2 2 28 2.8 Non sosial 26 5 3 3 2 2 2 3 4 2 2 28 2.8 Non sosial 27 3 4 4 4 2 1 3 3 3 4 31 3.1 Sosial 28 5 3 4 4 2 2 2 3 2 2 29 2.9 Non sosial 29 4 4 3 3 2 1 2 3 3 2 27 2.7 Non sosial 30 3 4 4 4 2 2 4 4 3 2 32 3.2 Sosial 31 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 28 2.8 Non sosial 32 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 3.2 Sosial 33 5 3 3 3 1 1 1 3 3 3 26 2.6 Non sosial 34 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 28 2.8 Non sosial 35 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 30 3 Sosial 36 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 30 3 Sosial 37 4 4 3 4 5 5 3 3 3 1 35 3.5 Sosial 38 5 2 3 2 3 2 3 4 3 2 29 2.9 Non sosial 39 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 27 2.7 Non sosial 40 3 2 3 5 4 4 4 3 5 4 37 3.7 Sosial 41 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 28 2.8 Non sosial 42 3 2 2 2 4 4 3 4 5 4 33 3.3 Sosial 43 3 3 2 2 3 3 4 5 5 4 34 3.4 Sosial 44 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 43 4.3 Sosial 45 5 5 4 5 4 3 5 4 5 3 43 4.3 Sosial


83

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Rerata Kategori 46 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 33 3.3 Sosial 47 5 4 3 4 3 2 3 4 3 2 33 3.3 Sosial 48 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 38 3.8 Sosial 49 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 37 3.7 Sosial 50 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 37 3.7 Sosial 51 4 3 4 3 3 3 4 5 5 4 38 3.8 Sosial 52 4 2 3 2 3 3 4 5 4 4 34 3.4 Sosial 53 4 3 3 2 2 3 3 5 4 5 34 3.4 Sosial 54 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 37 3.7 Sosial 55 4 3 4 3 3 2 2 5 4 4 34 3.4 Sosial 56 4 3 3 2 2 3 3 5 4 4 33 3.3 Sosial 57 3 3 3 2 4 3 3 5 4 4 34 3.4 Sosial 58 3 3 4 2 3 2 2 5 4 4 32 3.2 Sosial 59 3 3 3 2 4 3 2 5 4 4 33 3.3 Sosial 60 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 43 4.3 Sosial 61 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 36 3.6 Sosial 62 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 35 3.5 Sosial 63 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 41 4.1 Sosial 64 4 2 3 4 4 2 2 4 3 2 30 3 Sosial 65 5 4 4 4 4 3 3 2 2 4 35 3.5 Sosial 66 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 36 3.6 Sosial 67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 Sosial 68 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 36 3.6 Sosial 69 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 33 3.3 Sosial 70 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 35 3.5 Sosial 71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 Sosial 72 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 35 3.5 Sosial 73 3 2 3 4 4 4 3 4 5 4 36 3.6 Sosial 74 4 3 2 3 4 2 2 3 2 2 27 2.7 Non sosial 75 5 3 3 3 2 2 2 3 4 2 29 2.9 Non sosial 76 4 3 4 3 2 1 3 4 3 3 30 3 Sosial 77 5 2 3 2 2 2 3 3 3 2 27 2.7 Non sosial 78 5 3 3 3 2 2 2 3 4 2 29 2.9 Non sosial 79 5 3 3 4 4 3 2 4 3 2 33 3.3 Sosial 80 5 5 1 5 5 1 1 1 1 3 28 2.8 Non sosial 81 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 3.8 Sosial 82 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 35 3.5 Sosial 83 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 35 3.5 Sosial 84 3 3 2 2 3 3 4 4 4 1 29 2.9 Non sosial


plagiat merupakan tindakan tidak terpuji · technique to analyze the characteristics of respondents...

Documents