paparan penyusunan apbd

7/26/2019 Paparan Penyusunan APBD

1/87

PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD

Oleh :

Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, Ak, CA

BANDUUNG, 05 JUNI 2015 1


2/87

Out Line

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA (PPAS)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)SKPD DAN PPKD

PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN DANPENETAPAN APBD

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD


3/87

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN


4/87

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PERTGJWBAN PEMERIKSAAN

RPJMD

RKPD

KUA/PPAS

NotaKesepakatan

Pedoman

Penyusunan

RKA-SKPD

RKA-SKPD

RAPBD

Evaluasi Raperda

APBD oleh

Gubernur/

Mendagri

Rancangan

DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi

Semester Pertama

Perubahan APBD

Penatausahaan

Belanja

Penerbitan SPM-UP,SPM-GU, SPM-TU dan

SPM-LS oleh KepalaSKPD

Penerbitan SP2D olehPPKD

Penatausahaan

Pendapatan

Kekayaan danKewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi

Barang Dana Cadangan Utang

Akuntansi

Keuangan Daerah

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK

Laporan Keuangan

diperiksa oleh BPK

RaperdaPertanggung-

jawabanAPBD

APBD

Bendahara penerimaanwajib menyetor

penerimaannya ke

rekening kas umum

daerah selambat-

lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan

Pembiayaan

Dilakukan oleh PPKD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Disusun Sesuai

SAP


5/87

TUJUAN PROSESPENYUSUNAN APBD

Menyelaraskan kebijakanekonomi makro dan sumber

daya yang tersedia di daerah Mengalokasikan sumber daya

secara tepat sesuai kebijakanpemerintah

Mempersiapkan kondisi bagipelaksanaan pengelolaan

anggaran secara baik

MANFAAT APBD

Memberikan arah kebijakanperekonomian & gambaran

secara tegas penggunaansumber daya yang dimillikimasyarakat

Untuk mencapaikeseimbangan ekonomimakro dalam perekonomian

Sebagai sarana pengendaliupaya mengurangiketimpangan & kesenjangan


6/87

PRINSIP PENYUSUNAN APBD

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;

Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakatuntuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD;

Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat;

APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturanyang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.


7/87

BULANPERENCANAAN

JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER

RKPD30 APRIL

RENJA SKPD

KUA+

PRIORITAS APBD

PAGU ANGGARAN

RKA- SKPD

PERDA APBD31 OKTOBER

KEPUTUSANKDH

PERINCIAN APBD

RAPERDA APBD

BULANANGGARAN

BULANLEGITASI

RKT

DPA

DESEMBER

MUSRENBANG

JAN DESAFEB KECAMATANMARET KABKOTA

APRIL PROP

AUDIT BPK


8/87

Pembahasan & Kesepakaan

KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)

Pembahasandan Kesepakatan PPAS

antara KDH dgn DPRD (Juni)

Penyusu nan RKA-SKPD&

RAPBD (Jul i-September)

Pembahasandan

persetujuan Rancangan

APBDdgn DPRD

(Oktober-November)

Penetapan Perda APBD

(Desember)

PenetapanRKPD

(Mei)

Musrenbang

Kab/K ota

(Maret)

Forum SKPD

Penyusu nan Renja

SKPD Kab/Kota

(Maret)

MusrenbangKecamatan

(Februari)

Musrenbang Desa

(Januari)

SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Penyusunan DPA SKPD

(Desember)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

13

Pelaksanaan APBD

Januar i thn ber ikutnya

Evaluasi Rancang an

Perda APBD (Desember)


9/87

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

RPJMD

Renstra

SKPD

Renja

SKPDRKPD

KUA PPAS

PEDOMANPENYUSUNAN

RKA-SKPD

RAPERDA

APBD

TAPD

RKA-SKPD

Dibahas bersamaDPRD

5 tahun

5 tahun

1 tahun 1 tahun

RKP

RPJM

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD

DGN KDH

1 tahun 1 tahun

5 tahun

1 tahun


10/87

Alur Perencanaan dan Penganggaran

RPJM

Daerah

RPJP

Daerah

RKPRPJM

Nasional

RPJP

Nasional

RKP

Daerah

Renstra

KL Renja - KL

Renstra

SKPD

Renja -

SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA -

SKPD

APBN

Rincian

APBN

APBD

Rincian

APBD

Diacu

Pedoman Dijabar

kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabar

kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

Perencanaan

Pemerintah

Pusat

Anggaran

Pemerintah

Daerah

Pedoman


11/87

11

LINGKUP PERENCANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANGRPJP( 20 Tahunan )

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAHRPJM( 5 Tahunan)

RENCANA PEMB.

TAHUNAN NASIONAL /

RENCANA KERJA

PEMERINTAH (RKP)

( 1 Tahun)

PERENCANAAN

ANGGARAN

DAERAH

KEBIJAKAN UMUMANGGARAN (KUA)

PrioritasPlafon Anggaran

OPERASIONAL

ANGGARAN

Program, Kegiatan,Anggaran


12/87

RAGAM PERENCANAAN DI TINGKATDAERAH

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)

Disusun untuk jangka waktu 20 tahun2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

Penjabaran visi, misi, program kepala daerah terpilih

Ditetapkan max 3 bulan setelah kepala daerah dilantik3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Disusun untuk periode 1 tahun

PERENCANAAN DI TINGKAT SKPD1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD >> periode 5 tahun

2.Rencana Kerja (Renja) SKPD >> periode per 1 tahun


13/87

DASAR HUKUM PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah

PP tersebut berisi pedoman untuk: Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran

(RKU-Anggaran) Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Menyusun Rencana Kerja & Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Menyusun Rancangan Perda APBD Penetapan APBD


14/87

ACUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD)

RPJMD RPJM

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan RPJMD memperhatikan 2 hal:

RPJPDLevel Pusat

RKPD

RKA-SKPD

Renstra SKPD

Level

Propinsi

Level Pemda & SKPD

Sbg pedoman

RKU-APBD

KUA-APBD

Pedoman Penyusunan APBDMendagri

Sbg Pedoman

Dibahas Kepala

Daerah & DPRD

Kepala Daerah

Prioritas & Plafon

Anggaran

Sementara (PPAS)

Dituangkan dalam Nota KesepakatanRancangan

Perda APBD

Renja SKPD


15/87

Penyusunan perencanaan (1)

Renstra SKPD

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program &

kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksimasing-masing

Memuat: arah kebijakan keuangan daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum & programSKPD, program lintas SKPD, & program kewilayahan

Disusun berdasarkan evaluasi pencapaianpelaksanaan program dan kegiatan tahun2sebelumnya

Bertujuan: menjamin keterkaitan & konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, &pengawasan

Memuat:1. Rancangan kerangka ekonomi daerah2. Prioritas pembangunan & kewajiban daerah

3. Rencana kerja yg terukur & pendanaannya

Level SKPD

RKPD

Renja SKPD


16/87


RancanganKebijakan Umum

APBD (RKU-APBD)

Dokumen yg memuat kebijakan pendapatan,

belanja, & pembiayaan, serta asumsi ygmendasarinya.

Periode 1 tahun Kepala Daerah menyampaikan RKUA th anggaran

berikutnya, sebagai landasan penyusunan RAPBD,

kepada DPRD

Adalah RKU-APBD yg telah dibahas dan disepakatioleh DPRD dan Kepala Daerah

Kebijakan UmumAPBD (KUA)

RKPD

Kepala Daerah

Prioritas & PlafonAnggaran

Sementara (PPAS)

Adalah program prioritas & patokan batas maksimalanggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiapprogram

Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD Jika sudah disepakati oleh DPRD dan Kepala

Daerah, dituangkan dalam Nota KesepakatanKepala Daerah & DPRD


17/87


PedomanPenyusunan RKA-

SKPD

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah daerah, penganggaran terpadu,penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Memuat: Rencana Program & Kegiatan, Anggaran

pendapatan, belanja & pembiayaan SKPD, Informasitentang urusan pemerintahan daerah, organisasi,standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dariprogram dan kegiatan

Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaanprogram & kegiatan 2 tahun anggaran sebelumnyas/d semester pertama tahun anggaran berjalanRKA-SKPD

Nota Kesepakatan

Rancangan PerdaAPBD

Kepala Daerah & DPRD

Diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD utkdibahas & disetujui

Jika DPRD tidak menyetujui Raperda APBD,anggaran Pemda sementara dibiayai sebesarpengeluaran dalam APBD tahun sebelumnya


18/87

Langkah pembahasan PPAS

1. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan2. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program

Penyusunan RKA-SKPD

Dalam pendekatan pengeluaran jangka menengah, RKA-SKPD disusun:1. Menggunakan prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran

untuk program & kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaranberikutnya~ Merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dankegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

2. Menggunakan pendekatan penganggaran terpadumengintegrasikan

seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untukmenghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran

3. Pendekatan prestasi kerjamemperhatikan keterkaitan antara pendanaandengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan & program,pencapaian efisiensi berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja,analisis standar belanja, standar satuan harga, & standar pelayanan minimal


19/87

KERANGKA WAKTU PENYUSUNAN APBD

PenyusunanRKPD 2015

1-1-20141-1-2015

1-1-2012

1 Juli1 Juli 1 Juli

Tahun Anggaran berjalan

Mei

PenyampaianRKU-APBD 2014

15 Juni

PembahasanPPAS

Juli minggu ke-2

Oktober

minggu-1

RaperdaAPBD

Persetujuan Raperda APBD: maks hingga 1

bln sblm thn anggaran ybs dilaksanakan


20/87

MEKANISME PENYUSUNAN APBD(UU NO.17/2003)

20

PEMDA

Kebijakan UmumAPBD dan PPAS DPRD

Rencana KerjaPemerintahDaerah

SE Penyusunan RKA-SKPD

Satuan KerjaPerangkat Daerah

kesepakatan

Prestasi kerja yg

akan dicapai

& prakiraan

belanjaRencana Kerjadan Anggaran

Rancangan Peraturan Daerah(RPD) tentang RAPBD

Pejabat PengelolaKeuangan Daerah


21/87

TEKNIS PENYUSUNAN APBD

Dalam menyusun APBD adalah:

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pembahasan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerahdengan DPRD

Penetapan Nota Kesepahaman KUA dan Prioritas danPlafon Anggaran (PPA)

Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerahtentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruhSKPD

PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi RaperdaAPBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersamadengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi

Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dengan SKPD

Penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentangAPBD

Pembahasan Raperda APBD Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika

Mendagri/Gubernur menyatakan bahwa Perda APBD tidakbertentangan dengan kepentingan umum dan peraturanperundangan yang lebih tinggi

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD.


22/87

PembahasanTim Anggaran

Konsistensi

dengan KUA

JanuariApril Mei - Agustus September - Desember

Kemendagri

/ Propinsi

DPRD

KDH

Sekda

PPKD

SKPDRENSTRA

SKPD

RPJMD

RENJA

SKPD

PemutaKhiran

Data & Proyeksi

Ekonomi & Fiskal

Rancangan

Awal Kerangka

Ekonomi

Daerah

SE Prioritas

Program &

Indikasi

Pagu

Pembahasan

Rancangan

Kebijakan

Umum APBD

Nota Kesepakatan,

KUA, Prioritas

Dan Plafon

RKPD

Rancangan

Kebijakan

Umum APBD

Pedoman

Penyusunan

RKASKPD, KUA,Prioritas dan

Plafon

RKA-

SKPD

Evaluasi

Mendagri/

Gubernur

RAPBD

DanLampiran

Ra Perkada

Rincian

APBD

Perda

APBD

Perkada

Rincian

APBD

Konsep

Dokumen

Anggaran

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Pengesahan

Lampiran

APBD

(Himpunan

RKA-SKPD)

Pembahasan

Tim Anggaran

Konsistensi

dengan Perkada

Rincian APBD

Pembahasan

RAPBD

Draft

Perda

APBD

Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD


23/87



24/87

24


25/87

25


Memuat

Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah,

asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan

belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi

pencapaiannya.

Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam

pencapaian target


26/87

MEKANISME KEBIJAKAN UMUM APBD(KUA)

Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBDberpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri setiap tahun

Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaranberikutnya sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya

pertengahan bulan Juni tahun anggaran berikutnya

Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRDdalam pembicaraan pendahuluan RAPD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan

Umum APDB


27/87

Mendagri

Pedoman

PenyusunanAPBD

Rancangan

Kebijakan APBDKepada

Daerah

RKPD

DPRD

Dibahas bersama dengan

pembicaraan pendahuluan RAPD

Kebijakan Umum

APBD

Selambat-lambatnya

pertengahan Juni th

anggaran berjalanMenyampaikan

kepadaMenyusun

Berdasarkan

Berpedoman

pada

Ditetapkan

setiap tahun

Disepakati menjadi


28/87

28

PERBEDAAN DOKUMEN

KEPMENDAGRI No. 29/2002

RENSTRADA/DOKUMENPERENCANAAN DRHLAINNYA

ARAH & KEBIJAKANUMUM APBD

STRATEGI & PRIORITASAPBD

PERMENDAGRI BARU

RPJPD RPJMD RKPD KU APBD PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARANSEMENTARA


29/87

Isi RANCANGAN KUA

Memuat target Pencapaian Kinerja yang terukur dariprogram-program yang akan dilaksanakan olehPemda untuk setiap urusan pemerintahan daerah

Disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, Alokasi

belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaanyang disertai dengan asumsi yang mendasarinya

Program-program dimaksud diselaraskan denganprioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah

Asumsi yang mendasarinya mempertimbangkanperkembangan ekonomi makro dan perubahanpokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkanpemerintah


30/87

Isi

Siapa Penyusun KUA

Rancangan KUA disusun olehKepala Daerah dibantu oleh Tim

Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang dipimpin olehsekretaris daerah


31/87

31

Proses Penyampaian Rancangan KUA

DPRD

Rancangan

KUA

Disampaikan

ke DPRD

paling lambat

Pertengahan

bulanJuni

Rancangan

KUA

TAPD

KOORDINATOR TAPD

Rancangan

KUA

KDH

Rancangan

KUA

DisampaikankeKDHpalinglambatawalbulanJuni

SekdaselakuKoordinator

TAPD

Rancangan KUA

dibahas bersama

Panitia

Anggaran

DPRD

PEMERINTAH DAERAH

Nota Kesepakatan

Paling lambat

Minggu ke-1

Juli

RKPD


32/87

FORMAT KUA

I. PENDAHULUAN

II. GAMBARAN UMUM RKPD

III. KERANGKA EKONOMI MAKRODAN IMPLIKASINYA TERHADAPSUMBER PENDANAAN

IV. PENUTUP


33/87

FORMAT KUA

I. PENDAHULUAN

Uraian kondisi/ prestasi yang telah dicapaipada tahun sebelumnya, tahun berjalan danperkiraan pencapaian pada tahun anggaranyang akan datang

Uraian ringkasan identifikasipermasalahan/ hambatan dan tantanganutama yang dihadapi pada tahunsebelumnya, tahun berjalan dan tahun yangakan datang


34/87

II. GAMBARAN UMUM RKPD

Memuat gambaran umum prioritaspembangunan daerah yang diamanatkandalam RKPD untuk menyesuaikan

permasalahan/ hambatan dan tantanganutama

Menjawab tantangan yang mendesak danberdampak luas bagi peningkatankesejahteraan masyarakat serta mendukungupaya mewujudkan sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan dalam RPJMD

FORMAT KUA


35/87

III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYATERHADAP SUMBER PENDANAAN

Dijelaskan tentang Asumsi, kondisi yang telah terjadi dandiperkirakan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunanKUA

Contoh asumsi dan kondisi: laju inflasi, pertumbuhan

ekonomi regional, tingkat pengangguran regional, lain-lainasumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat

Dalam rangka implementasinya asumsi dan kondisi yangmenjadi dasar pencapaian sasaran, KUA harus mampumenjelaskan kebijakan penganggaran sesuai kebijakan

pemerintah. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda

Juga diuraikan tentang perkiraan penerimaan untuk mendanaiseluruh pengeluaran pada tahun yang datang, baik dari PAD,DAU, DBH, dan DAK maupun dari pinjaman dan hibah

FORMAT KUA


36/87

IV. PENUTUPDemikian rancangan KUA ini disusun untukdibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunandan pembahasan prioritas dan plafon anggaransementara

FORMAT KUA


37/87



38/87

38

PENGERTIAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PPAS)

PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL

ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK

SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN

DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD

PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN

SETELAH MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAI


39/87

39

-


Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadikewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang

melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait.

Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan,belanja dan pembiayaan.

Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunandaerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan.

Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, programdan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).


40/87

40

PENGERTIANPRIORITAS Prioritas adalah suatu upaya

mengutamakan sesuatu daripada yanglain

Prioritas merupakan proses dinamisdalam pembuatan keputusan yang saatini dinilai paling penting dengan

dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb

Penetapan prioritas tidak hanya

mencakup keputusan apa yang pentinguntuk dilakukan, tetapi jugamenentukan skala atau peringkat

wewenang/urusan/fungsi atauprogram dan kegiatan yang harusdilakukan lebih dahulu dibandingkan

program atau kegiatan yang lain


41/87

41

TUJUAN

PRIORITAS

Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggappaling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapatdigunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangitingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan

yang lebih realistis.Contoh :

PendidikanKesehatanKeamanan & Ketertiban

Infrastruktur

Program Wajib Belajar 9 ThnPenurunan tingkat kematian ibu dan anakAntisipasi Perampokan

Jalan, Jembatan dan Irigasi


42/87

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS)

Program prioritas dan patokan batasan maksimum anggaran yangdiberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA-SKPD

Adalah


43/87

43

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapatdianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasukdidalamnya belanja pegawai

Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD,selanjutnya menjadi dasar penyusunan SE Kepala Daerah tentang PedomanPenyusunan APBD, yang menjadi acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan

rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada masing-masing satuankerja perangkat daerah


44/87

44

LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASANPPAS

Tentukan skala prioritas dalam urusan wajibdan urusan pilihan

Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan

Menyusun plafon anggaran sementara untuk

masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)

KUA


45/87


Kebijakan

Umum APBD

Pemerintah

Daerah DPRD

Rancangan

PPAS

Sementara

PPAS

Langkah-langkah

pembahasan PPAS

1. Menentukan skala

prioritas dalam urusan

wajib & urusan pilihan

2. Menentukan urutan

program dalam masing-

masing urusan

3. Menyusun sementara

untuk masing-masing

program

Program prioritas dan

patokan batas maksimum

anggaran yang diberikan

kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan

dalam penyusunan RKA-

SKPD

berdasarkan

membahas

Paling lambat

minggu ke 2 Juli

tahun anggaran

sebelumnya

disepakatimenjadi


46/87

Proses Penyusunan PPAS

Rancangan PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati

Kepala daerah menyampaikan Rancangan PPAS kepada DPRD untukdibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan

Pembahasan dilakukan TAPD bersama Panitia Anggaran

Rancangan PPAS disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Julitahun anggaran berjalan


47/87

Format PPAS

I. PENDAHULUAN

II. KEBIJAKAN UMUM APBD

III. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJADAN PEMBIAYAAN DAERAH

IV. PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON

ANGGARANV. PLAFON ANGGARAN MENURUT

ORGANISASI

VI. PENUTUP


48/87

Pendahuluan

Uraikan kondisi/ prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya,tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akandatang

Uraikan ringkas identitas permasalahan/ hambatan dan tantangan utamayang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akandatang


49/87

Kebijakan Umum APBD

Memuat gambaran ringkas tentang target pencapaian kinerja yang terukurdari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja,dan pembiayaan daerah sebagai dasar penentuan prioritas program danplafon anggaran menurut bidang pemerintahan


50/87

Proyeksi Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan Daerah

Memuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang disepakati tentangimplikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upayapeningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidakterjadinya atau terjadinya peningkatan belanja daerah dan kebijakan pemerintahdareah di bidang pembiayaan daerah

Penjelasan tersebut secara ringkas digambarkan dalam ringaksan ProyeksiAPBD


51/87

Prioritas Program dan Plafon Anggaran

Menguraikan tentang prioritas dan plafon anggaran yangdisepakati mencakup capaian sasaran program, dasar

pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untukmencapai sasaran program serta hal-hal yang perlumendapat perhatian SKPD dalam menjabarkan programlebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan


52/87

Penutup

Demikian rancangan PPAS inidisusun untuk dibahas dandisepakati sebagi dasar

penyusunan RancanganPerda tentang APBD


53/87

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)SKPD DAN PPKD


54/87

Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA SKPD)

dokumen perencanaan dan penganggaran yang

berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaranyang diperlukan untuk melaksanakannya

adalah

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing

program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan,

dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan

pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

R K j d A


55/87

55

Rencana Kerja dan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah

(RKA PPKD)

Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro

keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara

Umum Daerah

adalah

a. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaanyang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan,belanja, dan pembiayaan.

b. Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah;c. Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan,

bantuan sosial, belanja tak terduga;

d. Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaranpembiayaan

Pendekatan Penyusunan


56/87

Pendekatan PenyusunanRKA SKPD

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisiperkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang

direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu

dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan

penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana

kerja dan anggaran.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan

dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran

dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi

dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

R K j P i t h D h


57/87

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah(RKPD)

Rencana Pembangunan

Tahunan Daerah

Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

Dokumen perencanaandaerah untuk periode

1 (satu) tahun

atau disebut dengan Rancangan kerangka

ekonomi daerah

Prioritas pembangunan dan

kewajiban daerah

Rencana kerja yang terukur

dan pendanaannya

Memuat :

Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

SURAT EDARAN KEPALA DAERAH


58/87

58

SURAT EDARAN KEPALA DAERAHTentang

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD

(Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)SE Memuat hal-hal sebagai berikut

Prioritas pembangunan daerah danprogram/ kegiatan yang terkait;

Alokasi plafon anggaran sementara untuksetiap program/kegiatan SKPD;

Batas waktu penyampaian RKA-SKPD

kepada PPKD;Dokumen sebagai lampiran surat edaranmeliputi KUA, PPAS, analisis standarbelanja dan standar satuan harga.

Rencana Kerja dan Anggaran


59/87

j ggSatuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA SKPD)

59

berdasarkanPedomanPenyusunan RKA-SKPD

KepalaSKPD

menyusunRKA-SKPD memuat rencana pendapatan,

belanja untuk masing-masingprogram dan kegiatan menurutfungsi untuk tahun yangdirencanakan, dirinci sampai dengan

rincian objek pendapatan danbelanj, serta prakiraan maju untuktahun berikutnya

dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi programdan kegiatan SKPD serta anggaranyang diperlukan untukmelaksanakannya

1. Kerangka pengeluaran jangka mene-ngah daerah

2. Penganggaran terpadu3. Penganggaran berdasarkan prestasi

kerja

Pendekatan penyusunan

BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA SKPD


60/87

60

Kode Nama Formulir

RKA-SKPD

Ringkasan Anggaran

Pendapatan danBelanja SKPD

RKA-SKPD1

Rincian AnggaranPendapatan SKPD

RKA-SKPD2.1

Rincian AnggaranBelanja TidakLangsung SKPD

RKA-SKPD2.2

Rekapitulasi RincianAnggaran BelanjaLangsung menurut

Prog. dan Keg. SKPD

RKA-SKPD2.2.1

Rincian Anggaran Be-lanja Langsung me-nurut Program danPer Kegiatan SKPD

BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-SKPD

RKA

SKPD

RKA

SKPD

2.1

RKA

SKPD

2.2

RKA

SKPD 1

RKA

SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

F liSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


61/87

FormulirSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten/Kota: .. RKASKPD

Tahun Anggaran .

Urusan Pemerintahan : 1.20. Pemerintahan Umum

Organisasi : 1.20.05. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian

Jumlah(Rp)

1 2 3

4 1 1 Pajak Daerah 90.000.000,00

4 2 2 Dana Alokasi Umum 720.000.000,00

5 1 1 Belanja Pegawai (156.000.000,00)

5 2 3 Belanja Modal (750.000.000,00)

Surplus/(Defisit) (96.000.000,00)

6 1 1 SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 150.000.000,00

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan (40.000.000,00)

Pembiayaan Neto 110.000.000,00

..,tanggal.

Kepala SKPD

(tanda tangan & nama lengkap)

NIP.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir


62/87

FormulirRKA SKPD 1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten/Kota: ...

Tahun Anggaran ..

Urusan Pemerintahan : 1.20. Pemerintahan Umum

Organisasi : 1.20.05. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening UraianRincian Penghitungan Jumlah

Volume SatuanTarif/Harga (Rp)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

4 1 1 01 02 Pajak Hotel Bintang 5 6.000 Pertahun 15.000 90.000.000,00

4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 12 Pertahun 60.000.000 720.000.000,00

Jumlah 810.000.000,00

..,tanggal ..

Kepala SKPD

(tanda tangan & Nama Lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

RKA SKPDSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


63/87

RKA SKPD2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten/Kota: ...

Tahun Anggaran ..

Urusan Pemerintahan : 1.20. Pemerintahan UmumOrganisasi : 1.20.05 Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening UraianTahun n

Tahun n+1Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS 104 OB 1.500.000 156.000.000 163.800.000

x x x xx xx

Jumlah 156.000.000 163.800.000

..,tanggal ..

Kepala SKPD


NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :


1. dst.



1

dst


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD


64/87

J

Kabupaten/Kota: ..2.2.1

Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan: 1.01 Pendidikan

Organisasi : 1.01.01

Program : x. xx xx. xx. .

Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx.

Lokasi Kegiatan ..

Jumlah Tahun n-1 Rp ..(..)

Jumlah Tahun n Rp ..(..)

Jumlah Tahun n+1 Rp ..(..)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : .

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening UraianRincian Penghitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6=(3x5)

x x x xx xx

x x x xx xx



65/87

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPDKabupaten/Kota: 2.2

Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : x. xx. ..

Organisasi : x. xx. xx. ...

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian Lokasi

KegiatanTarget Kinerja

(Kuantitatif)

Jumlah

Program Kegiatan

Tahun n Tahun

Belanja

Pegawai

Barang &

Jasa Modal Jumlah

n + 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

xx Program

xx Kegiatan .

xx Kegiatan .

xx dst .

xx dst .

xx dst .

Jumlah

..,tanggal .

Kepala SKPD


NIP.


66/87

66

BAGAN ALIR RKA-PPKD

Kode Nama Formulir

RKA-PPKDRingkasan Anggaran Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan PPKD

RKA-PPKD.

1

Rincian Anggaran Pendapatan

PPKD selaku BUD

RKA-PPKD2.1

Rincian Anggaran Belanja TidakLangsung PPKD selaku BUD

RKA-PPKD3.1

Rincian Penerimaan PembiayaanDaerah PPKD selaku BUD

RKA-PPKD3.2

Rincian Pengeluaran PembiayaanDaerah PPKD selaku BUD

RKA

PPKD

RKAPPKD

3.2

RKA

PPKD

3.1

RKA

PPKD

2.1

RKA

PPKD 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FormulirRKA PPKDPPKD


67/87

RKA - PPKDPPKD

Kabupaten/Kota: 3.1

Tahun Anggaran ..

Urusan Pemerintahan: x. xx. .

Organisasi : x. xx. xx. .

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

x x x xx xx

x x x xx xx

Jumlah Penerimaan

..,tanggal ..

Kepala SKPD


NIP.

Keterangan :Tanggal Pembahasan :


1. dst



1

Dst

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulae

RKA PPKDPPKD


68/87

RKA - PPKDPPKDKabupaten/Kota: .

3.2Tahun Anggaran ..

Urusan Pemerintahan : x. xx. .

Organisasi : x. xx. xx. .

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

x x x xx xx

x x x xx xx

Jumlah Pengeluaran

..,tanggal ..

Kepala SKPKD


NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

1.

Dst



1

dst


69/87

PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN DANPENETAPAN APBD

PROSES PENETAPAN APBD


70/87

PROSES PENETAPAN APBD

Rancangan Perda APBD

Diajukan oleh Kepala Daerah dan dibahasbersama DPRD

Menitikberatkan pada kesesuaian antaraKU-APBD & PPAS dengan program &kegiatan yang diusulkan dalam RaperdaAPBD

Pengesahan

Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri(Provinsi) dan Gubernur (Kabupaten/Kota)

Selambat2 nya 15 hari sejak diterimanyarancangan yang dimaksud

Evaluasi

Raperda APBD provinsi (disetujui bersamaDPRD) & rancangan peraturan gubernurttg penjabaran APBD disampaikan padaMendagri untuk dievaluasi (sebelumditetapkan oleh gubernur)

PENYIAPAN RAPERDA APBD


71/87

71

Kepala SKPD/SKPKD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Tim AnggaranPemerintah Daerah

PPKD

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

RKA-SKPD/RKA-PPKD

Disampaikan RKA-SKPD/RKA-PPKD

RKA-SKPD/PPKD

Dibahas

kebijakan umum APBD

prioritas dan plafon anggaran

sementara

prakiraan maju yang telah

disetujui tahun anggaran

sebelumnya dokumen perencanaan lainnya

capaian kinerja indikator kinerja

analisis standar belanja

standar satuan harga

standar pelayanan minimal

penelaahankesesuaian

dengan

Raperdatentang

APBD

NotaKeuangan

RancanganAPBD

dokumenpendukung

RKA-SKPD/PPKD

yang telah ditelaah


72/87

STRUKTUR APBD

72

APBD

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Pembiayaan Daerah

PAD

Dana Perimbangan

Lain-lain pendapatan

daerah yang sah

Klasifikasi belanja

menurut organisasi

Klasifikasi belanja

menurut fungsi

Klasifikasi belanja

menurut program dan

kegiatan

Klasifikasi belanja

menurut jenis belanja

Penerimaan

Pembiayaan

Pengeluaran

Pembiayaan

PENYAMPAIAN & PEMBAHASAN RAPERDA APBD


73/87

73

Raperdatentang APBD

Penjelasan

DokumenPendukung

KepalaDaerah DPRD

menyampaikan

kepada

minggu pertamaOktober tahun

sebelumnya

dibahas dalam rangka memperoleh

persetujuan bersama

Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS denganprogram dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

PENETAPAN RAPERDA TENTANG APBD DAN PERATURAN


74/87

KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN RAPBD

74

Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD

RancanganPeraturan Kepala Daerahtentang penjabaran RAPBD

yang telah dievaluasi

Peraturan Daerah tentangAPBD

Peraturan Kepala Daerahtentang penjabaran RAPBD

Kepala Daerah

menetapkan

menjadi

Provinsi Kabupaten/Kota

Mendagri Gubernur

Disampaikanselambat-lambatnya 7 harikerja setelahditetapkan

selambat-lambatnya 31 Desember

TEKNIS PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD (APBD P)


75/87

TEKNIS PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD (APBD-P)

Perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan KUA dan Prioritasdan Plafon Anggaran (PPA) yang disepakati bersama antara Pimpinan

DPRD dan Kepala Daerah. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan satu

kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Syarat/kriteria Perubahan APBD sebagai berikut:

Perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi KUA, misalnyaperubahan asumsi makro, proyeksi pendapatan daerah terlampaui atautidak tercapai, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinyapeningkatan belanja daerah, dan adanya perubahan kebijakan dibidang pembiayaan

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaranantar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnyaharus digunakan dalam tahun anggaran berjalan

Keadaan darurat Keadaan luar biasa.


76/87

Perubahan APBD 2015Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan

rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan,

kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA danrancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalamwaktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua

dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerahdengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga

keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahandalam proses penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBDTahun Anggaran 2015 akan lebih efektif.


77/87

Perubahan APBD 2015

Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makrodaerah;

Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengankondisi ekonomi daerah;

Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber danbesaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya;

Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalamupaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan

pemerintah serta strategi pencapaiannya;Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerahsebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapituntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

SUBSTANSI PPAS/PPAS


78/87

SUBSTANSI PPAS/PPASPERUBAHAN

Substansi PPAS/PPAS Perubahanmencerminkan prioritaspembangunan daerah yang dikaitkandengan sasaran yang ingin dicapaitermasuk program prioritas dariSKPD terkait prioritas program darimasingmasing SKPDkabupaten/kota selain disesuaikandengan urusan pemerintahan daerahyang ditangani dan telahdisinkronisasikan dengan prioritasprogram nasional yang tercantum

dalam RKP Tahun 2015 juga telahdisinkronisasikan dengan prioritasprogram provinsi yang tercantumdalam RKPD provinsi Tahun 2015.


79/87

TEKNIS PENYAJIAN APBD

PERUBAHAN Dalam rangka meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas APBD, pemerintah daerah agarmengembangkan substansi Lampiran I RingkasanPenjabaran APBD yang semula hanya diuraikansampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanjadan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1)huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek danrincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.


80/87

PENYAMPAIAN APBD

Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBDtelah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD palinglambat Minggu I bulan Oktober, sedangkan pembahasan

rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksudbelum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember, makakepala daerah menyusun rancangan peraturan kepaladaerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahandari Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai Pasal

107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.


81/87

PENYAMPAIAN PERUBAHAN APBD

Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2014, proses pembahasanrancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasisemester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintahdaerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelahpersetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadaprancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2014,dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada

Tabel 4:

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN

APBD


82/87

No. URAIAN WAKTU LAMA

1 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan

PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepaladaerah

Paling lambat minggu I

bulan Agustus

2 Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atasRancangan KUA dan Rancangan PPAS

Perubahan

Paling lambat minggu IIbulan Agustus

1 minggu

3 Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihalPedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan

DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan RancanganPerda tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Perkada tentang PenjabaranPerubahanAPBD

Paling lambat minggu Ibulan September

3 minggu

4 Penyampaian Rancangan Perda tentang PerubahanAPBD kepada DPRD

Paling lambat minggu

II bulan September

3 minggu

5 Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan

kepala daerah

Paling lambat 3 bulan

sebelum tahun

anggaran berakhir

6 Menyampaikan Rancangan Perda tentangPerubahan APBD dan Rancangan Perkadatentang Penjabaran Perubahan APBD kepadaMDN/ Gubernur untuk dievaluasi

3 hari kerja setelah

per se tu juan bersama

APBD

7 Hasil evaluasi Rancangan Perda

tentang Perubahan AP BD dan

Paling lama 15 hari kerja

setelah Rancangan Perda


83/87

Rancangan Perkada tentang

PenjabaranPerubahan APBD

tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Perkada tentang

Penjabaran Perubahan APBD

diterima oleh MDN/ Gub

8

Penyempurnaan Rancangan Perda

tentang Perubahan APBD sesuai

hasil evaluasiyang ditetapkan dengan

keputusan pimpinan DPRD tentang

penyempurnaan Rancangan Perda

tentang Perubahan APBD

Paling lambat 7 hari kerja

(sejak diterima

keputusan hasil evaluasi)

7 hari kerja

9

Penyampaian keputusan DPRDtentang penyempurnaanRancangan Perda tentangPerubahan APBD kepada MDN/Gub

3 hari kerja setelah

k e p u t u s a n pimpinan DPRD

ditetapkan

1

0

Penetapan Perda tentang PerubahanAPBD dan Perkada tentangPenjabaran Perubahan APBD sesuaidengan hasil evaluasi

11. Penyempurnaan Rancangan Perda

tentang Perubahan APBD sesuai

hasil evaluasiyang ditetapkan dengan

keputusan pimpinan DPRD tentang

penyempurnaan Rancangan Perda

tentang Perubahan APBD

Paling lambat 7 hari kerja

(sejak diterima

keputusan hasil evaluasi)


84/87

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANAPBD

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD


85/87

85

Gubernur / Bupati / Walikota

31 Maret

Laporan Keuangan(unaudited)

Laporan Keuangan(audited)

Raperda LPJ(Lap. Keuangan)

Audit (2 bulan)

30 Juni

BPKDPRD

1

2

3

4 5

6

BENTUK DAN ISI LAPORAN



86/87

86

Dilampiri:

Laporan Keuangan

Perusahaan DaerahBentuk dan Isi Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBN/APBDdisusun dan disajikan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan

(PP No.24/2005)


Laporan Realisasi APBD

Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD-SKPD


87/87

SKPD

Sebelum

31 Maret

Laporan Keuangan

SKPD(unaudited)

Laporan Keuangan

Konsolidasian

(unaudited)

Laporan Keuangan

PEMDA(unaudited)

Sebelum

31 Maret 31 Maret

PPKDBPK

1

2

3

4

5

6

GUB/WALIKOTA/BUPATI

paparan penyusunan apbd

Documents