PANDUAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN

NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM2017

1

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah sebagai bukti hak

kepemilikan, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh

Republik Indonesia, hal ini sebagaimana yang diamanatkan pasal 19 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Bahwa

untuk percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA perlu

dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara masal melalui Percepatan Pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan salah satu Program Prioritas

Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Oleh karena itu, demi kelancaran proses

pelaksanaan program tersebut, perlu dibuat Buku Petunjuk Pengunaan Aplikasi sebagai

panduan bagi Panitia Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang ditunjuk oleh

Kantor Pertanaha untuk melakukan tugas Pendaftaran Tanah. Besar harapan Kami

panduan ini dapat membantu sebagaimana yang diharapkan.

2

A. TUJUANBuku panduan ini dijadikan sebagai dasar pelaksanaan di lapangan bagi petugas Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017. Panduan ini ditujukan kepada Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari:1. Satuan Tugas (Satgas) Yuridis2. Satuan Tugas (Satgas) Fisik3. Petugas Pembuktian Hak4. Petugas Pembukuan Hak5. Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan

B. DESKRIPSI UMUMTahapan kegiatan proses percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi:1. Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga Dan

Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Pelatihan); 2. Penyuluhan; 3. Pengumpulan Data Yuridis; 4. Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak; 5. Pemeriksaan Tanah; 6. Pengumuman;7. Pengesahan; 8. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan

Penegasan/Pengakuan Hak; 9. Pembukuan Hak; 10. Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat; 11. Pengelolaan Warkah/Dokumen; 12. Pelaporan.

3

C. ALUR KERJA PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

1. PERSIAPAN (SOSIALISASI, PENETAPAN LOKASI, PERENCANAAN TENAGA DAN PEMBENTUKAN PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN, PELATIHAN) PERSIAPAN DILAKUKAN PADA BULAN KESATU. KEGIATAN PERSIAPAN MELIPUTI: a) Sosialisasi

Seluruh jajaran kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan informasi akan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media.

b) Penetapan Lokasi dan Jumlah Bidang Lokasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan peta kerja,

ketersediaan dan kemampuan optimal Panitia, dan Satgas; Apabila volume bidang pada desa/kelurahan yang ditetapkan lebih

kecil dari kapasitas jumlah bidang tanah yang dapat dikerjakan oleh panitia, maka panitia tersebut dapat mengerjakan pada beberapa desa/kelurahan;

Satgas yang membantu panitia sebagaimana disebutkan pada angka 2 dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan;

Lokasi yang sudah disiapkan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Jika lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa desa, upayakan agar desa yang menjadi obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap letaknya berdekatan;

Dalam hal dipandang perlu, untuk efisiensi dan efektivitas capaian target kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka dimungkinkan penyebaran target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota saja dalam satu provinsi;

Jika letak satu desa dengan desa lainnya memerlukan waktu perjalanan yang panjang, sementara jumlah bidang dalam satu desa tidak memerlukan Satgas Yuridis maka cukup dibentuk satu panitia dengan 1 pengumpul data yuridis;

Jika diperlukan Kepala Kantor dapat melakukan perubahan lokasi yang sudah ditetapkan dan melaporkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi;

4

Lokasi tanah obyek landreform yang ditetapkan menjadi obyek pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan sendirinya dikeluarkan dari obyek landreform.

c) Perencanaan tenaga panitia dan Satgas Yuridis Satu Panitia dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disebut

Panitia Ajudikasi Percepatan berjumlah 4 orang pegawai Badan Pertanahan Nasional ditambah satu dari kelurahan/desa, dan keanggotaannya dapat ditambah sesuai kebutuhan;

Untuk pengumpulan data yuridis, Panitia Ajudikasi Percepatan dibantu oleh Satgas Yuridis yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional dan 1 (satu) orang warga setempat sesuai kebutuhan;

Satu Panitia Ajudikasi Percepatan dapat didampingi/dibantu oleh pengumpul data yuridis atau satgas yuridis sesuai dengan volume/target;

Satu orang pengumpul data yuridis mempunyai target sebanyak minimal 30 berkas/bidang dalam satu hari kerja;

Pengumpulan dan analisis data yuridis diselesaikan dalam satu tahun anggaran dengan memperhatikan jangka waktu tahapan kegiatan;

Perbandingan antara kapasitas Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis dengan target volume bidang yang ditentukan berpedoman pada (Lampiran

Perbandingan Antara Kapasitas Panitia Dan Satgas Yuridis Dengan Target Volume Bidang ;

Panitia Ajudikasi Percepatan mempunyai tugas: 1. Menganalisis/mengolah data yuridis yang terkumpul tentang

bidangbidang tanah yang dapat disertipikatkan atau tidak dapat disertipikatkan;

2. Mengkategorikan masing-masing data yuridis ke dalam kluster 1 ,2, 3, dan 4;

3. Melakukan pemeriksaan tanah bersama anggota Panitia Ajudikasi Percepatan lainnya (Lampiran 6 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah);

4. Melaksanakan pengumuman data yuridis sebagaimana Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 dan mengesahkan hasil pengumuman data yuridis dan data fisik bersama anggota Panitia Ajudikasi Percepatan lainnya (Lampiran 7 : Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman);

5

5. Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak (Lampiran 8a : Surat Keputusan Penetapan Hak) dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak (Lampiran 8b : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas);

6. Menyiapkan proses pembukuan hak dan penerbitan sertipikat; 7. Dalam hal dipandang perlu anggota Panitia Ajudikasi

Percepatan dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.

Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak, Pembukuan Hak dan penerbitan sertipikat hak tanah berdasarkan pendelegasian kewenangan Kepala Kantor Pertanahan (Lampiran 9 : Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Surat Keputusan, Buku Tanah dan Sertipikat);

Sekretaris Panitia Ajudikasi Percepatan bertugas melaksanakan tugas administrasi/ kesekretariatan.

d) Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan;1. Penyiapan pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan dilaksanakan

di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;2. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional dapat menugaskan pegawai dari Kantor Pertanahan membantu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lain dalam satu wilayah Provinsi;

3. Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016;

4. Dalam hal diperlukan, anggota panitia dapat ditunjuk pegawai dari komponen seksi lain selain dari seksi Hubungan Hukum Keagrarian dan Infrastruktur Keagrariaan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

5. Untuk memperlancar pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kepala Kantor Pertanahan dapat menetapkan unsur Kelurahan/Desa, RT/RW atau warga setempat melaksankan pengumpulan data yuridis.

e) Pelatihan

2. PENYULUHANPenyuluhan Penyuluhan dilakukan selambat-lambatnya pada Bulan Kedua.

6

a) Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis bersama Satgas Fisik;

b) Dalam penyuluhan disampaikan tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dokumen yuridis yang perlu disiapkan, jadwal pengumpulan data yuridis, kluster hasil akhir kegiatan ajudikasi percepatan;

c) Mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan memperhatikan hak dan kewajibannya;

d) Penjelasan tentang pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan kemungkinan biaya/bea/pajak yang akan ditanggung oleh peserta.

3. PENGUMPULAN DATA YURIDISPengumpulan data yuridis dilakukan selambat-lambatnya pada Bulan Ketiga. a) Pengumpulan/inventarisasi data yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis;b) Pelaksanaan pengumpulan data yuridis dapat dilaksanakan bersamaan

waktunya dengan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Satgas Fisik; c) Inventarisasi/pengumpulan data yuridis dilakukan dengan formulir-

formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

d) Mendokumentasikan hasil inventarisasi/pengumpulan data yuridis;

4. PENGOLAHAN DATA YURIDIS DAN PEMBUKTIAN HAKData yuridis yang diinventarisisasi/terkumpul dilakukan analisis oleh Panitia Ajudikasi Percepatan, menyangkut data kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan tanah obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

5. PEMERIKSAAN TANAHPemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Dilakukan dengan cara menggali informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (Peta Bidang Tanah) dengan kenyataan di lapangan. Hasil pemeriksaan tanah mendukung analisis terhadap data yuridis. Hasil pemeriksaan tanah dimuat dalam Daftar Isian Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.

7

6. PENGUMUMANHasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Kelurahan/Desa dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan.

7. PENGESAHANHasil dari pengumuman disahkan dalam Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Panitia Ajudikasi Percepatan.

8. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN HAK DAN KEPUTUSAN PENEGASAN/PENGAKUAN HAKa) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengumuman, Panitia Ajudikasi

Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan naskah Surat Keputusan Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pangakuan Hak;

b) Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak.

c) Dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak, bagi para pihak yang mampu membayar BPHTB, bukti pembayaran dibawa pada saat pendaftaran hak.

d) Apabila peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak mampu/belum dapat memenuhi BPHTB, maka yang bersangkutan harus membuat surat penyataan sebagaimana lampiran V Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

e) Materi muatan Surat Pernyataan sebagaimana huruf d di atas agar dimuat dalam Surat Keputusan Pemberian Hak dan selanjutnya dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat.

f) Apabila peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak melampirkan bukti pelunasan PPh agar membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melunasi PPh.

9. PEMBUKUAN HAK Panitia Ajudikasi Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak

Buku Tanah; Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Buku Tanah.

8

10. PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIPIKATa) Panitia Ajudikasi Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak

Sertipikat Hak Atas Tanah; b) Kepala Kantor Pertanahan menandatangani Sertipikat hak atas tanah

atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Sertipikat kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan;

c) Panitia Ajudikasi Percepatan menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Pemegang Hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan Sertipikat.

11. PENGELOLAAN WARKAH/DOKUMENa) Panitia Ajudikasi Percepatan mendokumentasikan seluruh

warkah/dokumen data fisik maupun yuridis;b) Panitia Ajudikasi Percepatan menyerahkan seluruh dokumen data

fisik maupun yuridis yang telah digunakan dalam proses ajudikasi percepatan dan telah terdokumentasi dengan baik disertai berita acara serah terima kepada Kantor Pertanahan setempat (Lampiran 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Dari Panitia Ajudikasi Percepatan Kepada Kantor Pertanahan), pada akhir masa kerjanya dan sebelum meninggalkan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

c) Warkah/dokumen yuridis yang diserahterimakan terdiri atas : Dokumen data yuridis (yang dikumpulkan dari pemohon, berita

acara yang dibuat panitia, pengumuman dan Surat Keputusan); Buku Tanah Surat Ukur Bukti-bukti administrasi keuangan

12. PELAPORANa) Laporan pelaksanaan Panitia Ajudikasi Percepatan dilakukan secara

berjenjang dan berkala dari Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah selanjutnya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan menggunakan SKMPP;

b) Laporan kemajuan pekerjaan fisik pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis bidang yuridis selain dilaksanakan melalui SKMPP, dilakukan pula secara berkala kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan berkenaan dengan permasalahan yang dijumpai dalam setiap tahapan kegiatan pekerjaan;

c) Penanggung jawab pelaksanaan laporan untuk Kantor Pertanahan adalah Kepala Seksi Hubungan Hukum Keagrariaan dan di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah Kepala Bidang

9

Hubungan Hukum Keagrariaan;d) Laporan yang telah disiapkan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, dan yang telah disiapkan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan. Laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi harus sinkron dan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan secara utuh;

D. PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA DAN KEUANGAN1. Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan diukur dari output yang dihasilkan

dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Anggaran yang dibayarkan sebanding dengan tinggi kinerja pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

2. Pada prinsipnya kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah 100 % jika seluruh bidang dapat terdaftar dalam K1;

3. Dalam hal bidang bidang tanah dalam satu desa obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak dapat secara keseluruhan masuk dalam katagori kluster 1 (dapat disertipikatkan), melainkan sebagian termasuk ke dalam K2, K3, K4, maka sisa anggaran dapat dioptimalkan untuk sertipikasi pada lokasi lain yang telah tersedia infrastruktur peta. Optimalisasi dapat juga dilakukan untuk menambah target volume pemetaan sistematis, atau sertipikasi secara sporadik;

4. Kinerja anggaran mengikuti tingkat penyelesaian pekerjaan pada masing-masing pekerjaan;

10

E. PENGGUNAAN APLIKASI KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (KKP) UNTUK AJUDIKASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DIAGRAM ALUR

A. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi/Pengakuan/ Penegasan Hak

11

12

B. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak

13

C. Satuan Tugas Fisik

II. PANDUAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

A. Persiapan

Kegiatan Persiapan untuk Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Aplikasi

Kegiatan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Persiapan

Tahap I

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan inventaris data buku tanah yang

belum tervalidasi dan data bidang tanah yang belum dipetakan dari Aplikasi

KKP, Menu Laporan Validasi Buku Tanah dan Laporan Validasi Bidang sesuai

dengan desa/keluarahan lokasi kegiatan PTSL. Kegiatan ini dilakukan dengan

maksud Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memiliki data awal kondisi data

buku tanah yang belum tervalidasi dan bidang tanah yang belum terpetakan

sehingga saat pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap

buku tanah yang belum divalidasi dan bidang tanah yang belum dipetakan

secara otomatis dilakukan validasi dan dipetakan bersamaan dengan

pelaksanaan kegiatan PTSL.

14

Tahap II

Pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan adalah kegiatan yang secara tugas

dan fungsi menjadi tanggung jawab Administrator Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Menambah dan mengatur profil pegawai;

2. Membuat Daftar Proyek dan Input Target (Volume) di Menu Administrasi

Aplikasi KKP;

berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Administrator Kantor

Pertanahan dalam Aplikasi KKP di tahap persiapan adalah :

1. Menambah dan Mengatur Profil Pegawai

Jenis Profil Pegawai yang digunakan pada Kegiatan PTSL ini berbeda

dengan Pendaftaran APBN tahun sebelumnya. Administrator Kantor

Pertanahan harus terlebih dahulu menambahkan dan mengatur Profil

Pegawai dari semua pengguna yang akan menjalankan PTSL pada aplikasi

KKP sesuai Profil Panitia Ajudikasi seperti yang disebutkan di atas.

Cara menambah dan mengatur profil pegawai, yaitu : pilih menu

administrasiprofil pegawai cari nomor NIP atau nama lengkap pegawai

klik tombol tambah pilih nama profil input tanggal Sejak sesuai

tanggal SK Tim input tanggal Sampai diisi tanggal terakhir tahun kegiatan

misal “31/12/2017” klik tombol simpan.

15

Gambar 1. Mengatur profil pegawai

2. Membuat daftar proyek dari : administrasiDaftar Proyek Pilih kegiatan

“pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”Pilih Nama Proyekkemudian

isi kolom : Nama Proyek, nomor SK kegiatan, tanggal SK kegiatan dan

target Proyek klik “Simpan”

Gambar 2. Pembuatan Daftar Proyek

B. Pengolahan Data Yuridis dan Data Fisik

Proses pengolahan data yuridis dan data fisik pada Aplikasi KKP dilakukan secara

bersamaan, untuk pengolahan data yuridis dilaksanakan oleh Satgas yuridis

sedangkan untuk pengolahan data fisik dilaksanakan oleh satgas fisik.

16

Pengolahan Data Yuridis

Pengolahan data yuridis di Aplikasi KKP meliputi tahapan :

1. Pembuatan nomor berkas

2. Entri kelengkapan berkas

3. Pencetakan STTD, SPS dan Kwitansi

4. Membuat risalah pemeriksaan Tanah

Selanjutnya secara detail proses pengolahan data yuridis di Aplikasi KKP oleh

satgas yuridis adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan nomor berkas.

Tahapan pembuatan nomor berkas yaitu klik “Berkas Pendaftaran Tanah

Sistematis” selanjutnya klik “Buat berkas Baru”.

Gambar 21. Tampilan Berkas Pendaftaran Tanah Sistematis

Ketika tombol untuk pembuatan berkas baru di klik, maka kolom yang harus diisi

adalah nama proyek, Jenis Pelayanan dan Jumlah berkas.

Gambar 22. Hasil klik “Buat Berkas Baru”

17

Setelah itu, silahkan di klik “PROSES” nanti akan muncul notifikasi aplikasi jika

pembuatan berkas berhasil dilakukan.

Catatan : pembuatan berkas dari jumlah target hanya dapat dibuat per 50 nomor

berkas.

Gambar 23.Notifikasi informasi berkas yang berhasil dibuat.

2. Melakukan entri data yuridis ke dalam berkas yang telah dibuat, setelah itu

input batas tetangga pada tab gambar ukur (GU) dan pembuatan pembukuan

DI201. Berikut data yang harus dientri :

1) Input nama pemohon

Input data Pemohon dapat dilakukan pada form yang terletak pada bagian

kanan atas tab pendaftaran layanan aktif sesuai gambar 24

Gambar 24. Input nama Pemohon

Di kanan kolom perncarian tersebut terdapat empat macam icon ) yang memiliki fungsi berbeda. Berikut fungsi dari masing masing icon:

1. berfungsi menghapus data Pemohon terpilih jika pengguna melakukan

kesalahan penginputan nama Pemohon

2. berfungsi untuk mencari nama Pemohon berdasarkan NIK pada data

yang terdapat di aplikasi KKP

3. berfungsi untuk mencari nama Pemohon berdasarkan NIK pada data yang

disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

4. berfungsi untuk menvalidasi data pemohon

18

Pengisian Data Pemohon :

1. Pada langkah pertama, pengguna dapat mengklik icon untuk melakukan

pencarian awal. Lalu penguna akan memasuki halaman pencarian

2. Klik tombol Input Baru dan isi kelengkapan informasi pada form

isian yang ada.

3. Isi kelengkapan informasi pada form pemohon, Klik tombol simpan

setelah data terisi lengkap dan pengguna yakin dengan kebenaran data yang

telah dimasukan.

Selanjutnya klik tombol - pilih

19

Gambar 25. Hasil input nama pemohon

Catatan :

Jika bidang tanah tidak diketahui nama pemiliknya, maka di aplikasi bisa

diinputkan pemohon secara Noname. Perhatikan gambar dibawah ini.

Selanjutnya klik “No Name”, setelah klik No Name maka akan tampil

sebagai berikut :

20

2) Dokumen yang dientri, diantaranya adalah :

a. Input Bukti Alas Hak

Saat melakukan input bukti alas hak pada menu input bukti alas hak,

pastikan pada saat menginput inputannya di lengkapi semua dan untuk

nomor alas haknya di harapkan tidak menggunakan tanda stirp (-). Setelah

di input bukti alas haknya maka langkah selanjutnya, silakan di input nama

pemilik alas haknya. (silahkan lihat Gambar 26).

Gambar 26. Input Bukti alas hak

Jika sudah terisi lengkap klik tombol simpan untuk menyimpan data yang

telah diinputkan atau klik tombol - tambah untuk menambahkan inputan

bukti alas hak. Proses selanjutnya input pemilik alas hak dengan cara klik

tombol - ambil dari data pemohon.

b. Surat Permohonan Pengukuran

Setelah bukti alas hak sudah di input, langkah selanjutnya input surat

permohonan pengukuran. Inputan pada permohonan pengukuran yakni luas

yang akan di ukur dan jenis penggunaan tanah, setelah itu klik "simpan"

dan klik "Selesai".

Gambar 27. Input surat permohonan Pengukuran

c. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Langkah selanjutnya input PBB nya, untuk langkah inputannya dapat di

lihat pada gambar 28.

Gambar 28. Input PBB

3) Kelengkapan dokumen lainnya

Kelengkapan dokumen lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan

tanda centang pada status di bagian kanan sesuai dengan bukti fisik yang

ada.

Gambar 29. Centang kelengkapan dokumen lainnya

4) Pencetakan

Silahkan klik menu pencetakan pada bagian kiri atas, setelah itu lakukan

pencetakan dari Surat Tanda Terima Dokumen (STTD), Surat Perintah

Setor (SPS) dan yang terakhir cetak kwitansi.

Gambar 30. Pencetakan

a. Cetak Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).

Pada saat mencetak STTD akan muncul tanda terima hasil cetakan seperti pada

gambar berikut ini.

Gambar 31. Hasil cetak STTD

b. Cetak Surat Perintah Setor (SPS)

Pada saat mencetak SPS akan muncul hasil cetakan seperti pada gambar 32.

Gambar 32. Hasil cetak SPS

c. Cetak Kwitansi

Pada saat mencetak kwitansi akan muncul hasil cetakan seperti pada gambar

33

Gambar 33. Hasil cetak Kwitansi

Keterangan :

Pada saat mencetak kwitansi maka Aplikasi akan membukukan Daftar Isian

301, 302, 305, 306 dan nomor Gambar Ukur (GU).

5) Melengkapi tab Gambar Ukur.

Melengkapi tab GU dapat dilakukan dengan cara klik tab "Gambar Ukur"

kemudian perhatikan bagian kiri pada form "Tetangga", pilih salah satu

konten dan isi kolom sesuai dengan batas bidang dilapangan, kemudian klik

"Tambah". karena pada conten ada empat pilihan yaitu Utara, selatan,

barat dan timur sehingga batas tetangga maksimal dilakukan sebanyak

empat kali batas. Lihat gambar 34

Gambar 34. Input batas Tetangga

Pengolahan Data Fisik :

Pengolahan Data Fisik Tugas di Aplikasi KKP meliputi tahapan :

1. Pengukuran dan Pemetaan

2. Pembuatan Peta Bidang Tanah

3. Pembuatan Daftar Tanah

Selanjutnya secara detail proses pengolahan data fisik di Aplikasi KKP oleh satgas

fisik adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran dan Pemetaan

Sebelum melakukan proses pengukuran di lokasi Pendafataran Tanah

Sistematik Lengkap, Satuan tugas Fisik harus melakukan persiapan di Aplikasi

GeoKKP yaitu menyiapkan peta kerja, import batas desa, import peta bidang

tanah yang sudah terdaftar (bidang K4). Selanjutnya setelah proses

pengukuran dilakukan tugas selanjutnya secara berturut-turut adalah

melakukan pembuatan peta bidang tanah (PBT), penggambaran bidang tanah,

integrasi bidang, melinkkan berkas dengan nomor induk bidang (NIB), plotting

peta, cetak peta bidang tanah dan tutup.

2. Pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT)

Satuan tugas fisik melakukan proses pembuatan Peta Bidang Tanah di Aplikasi

GeoKKP Web. Langkah-langkah penggunaan Geo KKP sebagai berikut :

1). Login ke GeoKKP Web

Login ke GeoKKP Web gunakan dan masukkan Nama pemakai dan

Password yang sudah terdaftar, kemudian klik Login.

Gambar 3. Tampilan form Login GeoKKP Web

2). Membuat Peta Bidang Tanah (PBT)

Pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT) dilakukan dengan cara memilih

Pelayanan Massal Klik Buat PBT pilih kegiatan sesuai dengan nama

proyek yang dibuat Proses.

Gambar 4. Buat Peta Bidang

Gambar 5. Notifikasi peta bidang telah dibuat

Keterangan Gambar:

Gambar 6. Icon : Gambar batas bidang ReClean dan Topology bidang

3) Penggambaran Bidang

Penggambaran bidang dapat dilakukan dengan cara klik "Gambar Batas

bidang".

Gambar 7. Penggambaran Bidang

lakukan ReClean sampai angka nol (0) semua.

Gambar 8. ReClean, sukses dilakukan.

Lakukan buat Topology Bidang

Gambar 9. Topology bidang berhasil dibuat

4) Integrasi Bidang

Integrasi bidang dilakukan dengan cara klik SimpanPilih Kecamatan dan

Desa isi validasi jumlah bidang Validasi Proses.

20

Gambar 10. Integrasi Bidang

Setelah proses integrasi bidang sukses dilakukan tampilan terlihat pada Gambar

11.

Gambar 11. Hasil integrasi Bidang

5) Melakukan Link berkas dengan Nomor Induk Bidang (NIB)

Link berkas dengan NIB dapat dilakukan dari klik Masukkan Bidang Ke

Berkas masukkan nomor berkas dan tahun Cari. Klik tombol >> (lihat

kotak merah) dibawah, icon itu untuk melinkkan berkas dengan NIB.

Gambar 12. link berkas dengan NIB

6) Plotting Peta

Jika bidang yang akan di plotting sudah ada gambar bidang dalam peta kerja

dikantor pertanahan dapat dilakukan buka file Open. pilih peta kerja yang

sudah ada.

Gambar 13. Pilih peta kerja

Gambar 14. Hasil pilih peta kerja

Selanjutnya NIB hasil Integrasi dapat di copy Paste to Original

Coordinates ke peta kerja. Hapus regid (strip pada gambar bidang) setelah itu

lakukan Plotting Peta.

Gambar 15. Hasil copy Paste to Original Coordinates ke peta kerja

Gambar 16. Plotting Peta

7) Cetak Peta Bidang

Klik pencetakan kemudian pilih Tebal Garis lakukan check pada Tambah

Selection (untuk kegiatan missal) kemudian klik cetak. Lihat prosesnya

sesuai Gambar 17.

Gambar 17. Cetak peta bidang

Hasil Pencetakan Peta Bidang Tanah (PBT) seperti pada Gambar 18.

Gambar 18. Hasil cetak PBT

Keterangan :

Nomor NIB dengan garis bidang tebal adalah nomor NIB yang akan

diumumkan.

8) Tutup

Jika sudah selesai tugas pengerjaan di GeoKKP, silahkan klik “tutup”.

Sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa proses spasial sudah selesai.

Lihat prosesnya sesuai Gambar 19.

Gambar 19. Tutup

Setelah proses tutup sukses dilakukan maka aplikasi memberikan notifikasi

“Proses spasial sudah dihentikan “ Lihat prosesnya sesuai Gambar 20.

Gambar 20. Notifikasi proses spasial selesai

Notifikasi diatas merupakan pesan dari aplikasi KKP bahwa tugas satuan tugas

fisik telah selesai dilakukan pada aplikasi GeoKKP Web.

C. Pembuktian Hak

Proses selanjutnya adalah pembuktian hak , pembuktian hak di Aplikasi KKP

meliputi tahapan :

1. Pembuatan Dokumen Pengumuman Data Fisik dan Yuridis (DI 201 B)

2. Monitoring Pengumuman (14 HK)

3. Menyelesaikan Pengumuman

Selanjutnya secara detail proses pembuktian hak di Aplikasi KKP oleh profil

petugas pembuktian hak di adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan dokumen pengumuman.

Secara aplikasi tugas di profil petugas pembuktian hak dapat dilakukan dari :

buka berkas pemilihan nama dan nomor NIB dengan cara di centang klik

“Simpan”. Lihat prosesnya sesuai Gambar 35.

Gambar 35. Pemilihan nama pemohon dan NIB

Setelah dokumen pengumuman selesai dibuat proses selanjutnya adalah

Pembuatan nomor DI201B dilakukan dari : berkas Pendaftaran Tanah

Sistematis Pengumuman data fisik dan data yuridis masukkan nomor berkas,

tahun cari. Jika nomor berkas yang dicari sudah muncul, klik 1x nomor

berkas yang muncul klik tombol untuk pembuatan nomor pengumuman. Lihat

prosesnya sesuai Gambar 36

Gambar 36. Pengumuman data fisik dan data yuridis

Gambar 37. Cari berkas dan pembuatan nomor pengumuman (DI201B)

2. Monitoring Pengumuman

Jangka waktu masa pengumuman yaitu selama empat belas (14) hari kerja.

Jika masa pengumuman sudah selesai, untuk menyelesaikan masa pengumuman

pada aplikasi dapat dilakukan dari : Berkas Pendaftaran Tanah Sistematis

Monitoring Pengumuman data fisik dan data yuridis selesai

pengumuman masukkan nomor berkas dan tahun cari. Jika sudah muncul

bidangan yang sedang diumumkan, klik “Selesai”. Lihat prosesnya sesuai

Gambar 38.

Gambar 38. Menyelesaikan masa pengumuman

Setelah tombol “selesai” di klik selanjutnya berkas secara otomatis akan terkirim

ke posisi ketua panitia adjudikasi.

Gambar 39. Notifikasi dari klik tombol “Selesai” pengumuman

D. Pengesahan Hasil Pengumuman.

Proses selanjutnya adalah pengesahan hasil pengumuman meliputi tahapan :

1. Pembuatan Dokumen Pengesahan Data Fisik dan yuridis (DI 202)

2. Pencetakan DI 202

3. Entri hasil penelitian data fisik dan data yuridis

Selanjutnya secara detail proses pengesahan hasil pengumuman di Aplikasi KKP

oleh profil ketua panitia adjudikasi adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Dokumen Pengesahan Data Fisik dan yuridis (DI 202)

Secara aplikasi tugas di profil ketua panitia adjudikasi adalah melakukan

pengesahan hasil pengumuman. Pada aplikasi dilakukan pemilihan jenis

penelitian dengan cara di klik 1x pada tombol “Berita acara pengesahan data

fisik dan data yuridis” (DI202).

Gambar 40. Pembuatan pengesahan DI202 berhasil dibuat

Pembuatan pembukuan DI202 sudah dilakukan, selanjutnya tugas ketua

adjudikasi adalah klik “Kirim” untuk mengirim berkas ke posisi Satuan Tugas

fisik.

Catatan :

Jika pada keadaan dilapangan bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat

dibukukan dan diterbitkan sertipikat karena :

a. Subyek Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum

Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti pendaftaran

tanah sistematis lengkap;

b. Obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III, Obyek

Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente;

c. Obyek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak

lengkap, peserta tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik

bidang tanah.

Terhadap bidang tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya

dicatat dalam daftar tanah. Secara aplikasi proses berkas selesai karena meliputi

point a. sampai c. dapat dilakukan dengan cara dipilih "Tidak dapat

dibukukan" isi kolom keteranganUpdate.

Gambar 41. Pilihan hasil penelitian data fisik dan data yuridis

kondisi ini dalam aplikasi termasuk kluster 3 (K3). lihat gambar 33 sebagai

notifikasi berkas tidak dapat dikirim.

Gambar 42. Notifikasi berkas K3

E. Pembuatan Surat Ukur

Proses selanjutnya adalah pembuatan surat ukur meliputi tahapan :

1. Pembuatan Nomor Surat Ukur

2. Melengkapi Entrian Surat Ukur

Selanjutnya secara detail proses pembuatan surat ukut di Aplikasi KKP oleh

profil satuan tugas fisik adalah sebagai berikut :

Pembuatan Nomor SU dan Melengkapi entrain Surat Ukur (SU)

Melakukan pembuatan nomor surat ukur (SU) dan melengkapi entrian surat

ukur. Pembuatan SU dapat dilakukan dari aplikasi dengan cara klik tombol

“Buat Nomor Surat Ukur”. Produk yang keluar dari pembuatan SU adalah

nomor SU dan DI207.

Gambar 43. Pembuatan Nomor Surat Ukur (SU) dan Lengkapi Entrian SU

Selanjutnya klik “Kirim” untuk mengirim berkas ke posisi petugas pembukuan

hak.

F. Persetujuan Dokumen Pengukuran Dan Validasi Bidang.

Proses selanjutnya adalah persetujuan dokumen pengukuran dan validasi bidang

meliputi tahapan :

1. persetujuan dokumen pengukuran

2. validasi bidang

Selanjutnya secara detail proses persetujuan dokumen pengukuran dan validasi

bidang di Aplikasi KKP oleh profil satuan tugas fisik adalah sebagai berikut :

Persetujuan dokumen pengukuran dan validasi bidang

Melakukan persetujuan dokumen pengukuran dapat dilakukan pada Aplikasi

KKP dengan cara klik “Setuju” dan validasi bidang dilakukan dengan cara klik

“Cek Peta”.

Catatan :

Setelah ketua satuan tugas fisik mengirim berkas, maka secara otomatis

dokumen surat ukur (SU) tervalidasi.

Gambar 44. Persetujuan dokumen pengukuran dan validasi bidang

Pada saat berkas dikirim dari profil satuan tugas fisik secara otomatis aplikasi

akan mengeluarkan nomor Daftar Isian 307 sebagai penyelesaian pengukuran.

G. Membuat Draf SK

Proses selanjutnya adalah membuat draft SK meliputi tahapan :

1. Membuat Draft SK

2. Memilih Tipe Hak di Draft SK

Selanjutnya secara detail proses membuat draft SK di Aplikasi KKP oleh profil

petugas pembuktian hak adalah sebagai berikut : Untuk membuat draft SK, klik

tombol buat draft SK, setelah itu klik draft yang muncul agar isian tab di

sebelah kanan dapat ditampilkan. Lengkapi isian tab draft SK ini (jangan salah

memilih tipe hak dan jenis SK karena dapat mempengaruhi produk surat

keputusan ataupun produk buku tanah) kemudian klik tombol “Simpan” agar

perubahan dapat tersimpan.

Gambar 45. Pembuatan dan melengkapi draft surat keputusan.

Gambar 46. Notifikasi berkas berhasil terkirim ke ketua panitia ajudikasi

dari profil petugas pembuktian hak.

H. Pengesahan SK

Proses selanjutnya adalah Pengesahan SK dengan melakukan penandatanganan

SK Hak. proses penandatanganan SK Hak di Aplikasi KKP oleh profil Ketua

Panitia Adjudikasi adalah dengan cara klik tombol setuju.

Gambar 47. Tampilan di profil Ketua Panitia Ajudikasi

Gambar 48. Notifikasi berkas terkirim ke petugas pembuktian hak

I. Membuat SK Final

Proses selanjutnya adalah Membuat SK Final meliputi tahapan :

1. Penerbitan Nomor SK

2. Upload File SK yang telah di tanda tangani

Selanjutnya secara detail proses Membuat SK Final di Aplikasi KKP oleh profil

Ketua Panitia Adjudikasi adalah sebagai berikut :

Klik tombol Buat surat keputusan, setelah Nomor SK keluar, lengkapi tab

surat keputusan yang berada di sebelah kanan dan upload file final SKnya

kemudian klik tombol “Simpan”. Berkas dari petugas pembuktian hak apabila

dikirimkan akan terkirim ke profil petugas pembukuan hak untuk mengambil

nomor hak.

Gambar 49. Tampilan di petugas pembuktian hak untuk pembuatan nomor SK.

Gambar 50. Notifikasi berkas dari petugas pembuktian hak

terkirim ke petugas pembukuan hak.

J. Pembukuan Hak

Proses selanjutnya adalah Pembukuan Hak meliputi tahapan :

1. Pembuatan Nomor Buku Tanah

2. Mencetak Buku Tanah dan Sertipiat dari KKP Web Office

Selanjutnya secara detail proses Pembukuan Hak di Aplikasi KKP oleh profil

Petugas Pembukuan Hak adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Nomor BukuTanah (DI205).

Secara aplikasi pembuatan nomor buku tanah dapat dilakukan dengan cara

klik tombol buka berkas APBD/APBN Rupiah Murni klik “Buat Buku

Tanah Hak Atas Tanah” pilih tipe hakpilih.

Gambar 51. Pembuatan nomor sertipikat

Produk yang dikeluarkan dari tombol “Buat Buku Tanah Hak Atas Tanah”

adalah Daftar Isian 205. Selanjutnya klik “Kirim” untuk mengirim berkas ke

posisi Ketua Panitia Adjudikasi.

Catatan :

Jika dalam perjalanan berkas bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi

syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. pada

kondisi ini disebut dengan kluster 2 (K2). Pada aplikasi untuk memberikan

status bidang tanah mengalami sengketa/perkara dapat dilakukan dengan cara

klik “Penjelasan Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis” pilih

“Ada Keberatan yang Belum Ada Penyelesaian” isi Keterangan klik

“Update”

Gambar 52. Penjelasan Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis

Gambar 53. Notifikasi K2

Notifikasi berkas selesai K2 ini akan muncul saat berkas di klik "Kirim".

K. Pengesahan dan Penandatanganan Buku Tanah

Proses selanjutnya adalah pengesahan dan penandatanganan buku tanah

dengan melakukan penandatanganan buku tanah. Selanjutnya secara

detail proses pengesahan dan penandatanganan buku tanah di Aplikasi

KKP oleh profil Ketua Panitia Adjudikasi dapat dilakukan dengan cara

klik tombol “Setuju”

Gambar 54. Persetujuan

Setelah persetujuan selesai dilakukan selanjutnya adalah klik “kirim”

untuk mengirim berkas ke posisi Petugas penyerahan produk. Pada saat

berkas dikirim dari posisi ketua panitia adjudikasi secara otomatis

aplikasi akan mengeluarkan Daftar Isian 307 dan 208.

Catatan :

Setelah berkas dikirim dari kepala kantor/ketua adjudikasi maka secara

otomatis dokumen buku tanah tervalidasi.

L. Penyerahan Sertipikat

Proses selanjutnya adalah penyerahan sertipikat meliputi tahapan :

1. Pencetakan Tanda Terima (DI 301 A)

2. Klik Tombol Serahkan

Selanjutnya secara detail proses penyerahan sertipikat di Aplikasi KKP

oleh profil Petugas Penyerahan Produk dapat dilakukan dengan mengisi

nomor seri sertipikat, mencetak tanda terima dan klik “Serahkan” untuk

menyelesaikan dan menyerahkan berkas. Secara aplikasi, pengisian

nomor seri sertipikat dapat dilakukan dengan cara klik 2x pada kolom

nomor serisimpan.

Gambar 55. Pengisian nomor seri sertipikat, Cetak Tanda Terima

dan Serahkan

Pada saat mencetak tanda terima aplikasi akan membukukan DI.301A

dan akan muncul hasil cetakan tanda terima (lihat gambar 56).

Gambar 56. Cetak Tanda Terima (DI301A)

Gambar 57. Serahkan

Apabila sudah di cetak DI.301A, silahkan klik “serahkan” untuk

menyelesaikan berkas. Berkas yang diselesaikan sampai penyerahan

termasuk kluster 1 (K1).

M. Pelaporan

Laporan Kegiatan Pendafataran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dapat

diakses di Aplikasi KKP Web pada menu LaporanProgram Strategis

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Lihat gambar 58

Gambar 58 Laporan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap

Kepala Kantor PertanahanKota Batam,

Ttd

Asnaedi, A.Ptnh., M.H. NIP. 19720102 199103 1 001