panduan - beranda - kanwil kementerian agama … dalam dokumen rkakl yang mencakup anggaran dan...

36
e-MPA Manual Book 15 PANDUAN electronic Monitoring Pelaksanaan Anggaran KEMENTERIAN AGAMA

Upload: vandiep

Post on 03-Mar-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

e-MPA Manual Book

15

PANDUAN electronic Monitoring Pelaksanaan

Anggaran

KEMENTERIAN AGAMA

1

DAFTAR ISI

BAB I …………………………………………………………………………… 2

A. Pengenalan Sistem ………………………………………...………… 2

B. Persiapan oleh Satuan Kerja …..………………………………...… 3

BAB II PERSIAPAN APLIKASI ….…………………………………… 5

A. Login ………………………………………………………….… 6

B. Person In Charge …………………………………..……………… 8

C. Satuan Kerja …………..……………………….……………… 10

D. Pengelola Anggaran ……………………………..…………………… 13

BAB III PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN ..………………… 16

A. Data Umum DIPA …………………………………………….…… 16

B. Rincian DIPA …………………………………………….…… 17

C. Rencana Serapan DIPA ………………………………….…… 18

D. Realisasi Serapan DIPA ……………………………………… 19

E. Rencana dan Realisasi Fisik ……………………………………… 19

BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RKP ……………… 21

A. Kegiatan Kunci ……………………………………………… 21

B. Pelaksanaan Kegiatan Kunci ……………………………………… 21

C. Rencana dan Capaian Target Bulanan …………………………… 23

D. Capaian Akhir Tahun Kegiatan Kunci …………………………… 26

BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ………… 27

BAB VI CAPAIAN REALISASI OUTPUT ………………………….……… 30

BAB VII ADK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)...………….……… 31

BAB VIII UPLOAD ADK GAJI POKOK PEGAWAI (GPP) ……………… 33

BAB IX MANAJEMEN USER ………………………………………. 34

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGENALAN SISTEM

Sistem Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama

atau yang disebut dengen e-MPA merupakan sistem yang dikembangkan oleh

Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal sebagai sarana pengendalian

internal dalam rangka monitoring pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan

kerja di lingkungan Kementerian Agama. Monitoring pelaksanaan anggaran

tersebut diberlakukan untuk seluruh Satuan Kerja dari Pusat hingga Daerah

yang meliputi unit kerja Eselon I Pusat, Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi

Agama Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Balai Litbang,

Balai diklat dan Madrasah Negeri.

Sistem dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan

Kementerian Agama guna menunjang pelaporan pelaksanaan anggaran dan

program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Internal dan

masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan kunci yang terdiri dari Renana

Kegiatan Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden dan kegiatan prioritas

Kementerian Agama.

Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang

tersebar diseluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam bentuk online

berbasis web yang diintegrasikan dengan website Kementerian Agama yang

beralamat http://e-mpa.kemenag.go.id.

Dalam rangka implementasi sistem tersebut, seluruh Satuan Kerja

berkewajiban melakukan persiapan secara mandiri dari seluruh aspek

infrastruktur, penyusunan laporan dan penggunaan sistem.

3

Pada tahun 2015 aplikasi e-mpa telah dilakukan update atau penyesuaian

dari versi tahun 2014, yaitu pada modul ADK SAI. Hal ini dilakukan karena SAI

tahun 2015 menggunakan aplikasi SAIBA, berbeda dengan sebelum tahun

2015 yang masih menggunakan aplikasi SAKPA.

B. PERSIAPAN OLEH SATUAN KERJA

Adapun hal-hal yang harus disiapkan oleh Setiap Satuan Kerja di

lingkungan Kementerian Agama dalam rangka implementasi e-MPA Tahun

2015, pada tingkat Satuan Kerja antara lain:

1. Menunjuk Person In Charge (PIC) atau operator sebagai orang yang

bertanggungjawab dalam mengelola sistem sekaligus sebagai

penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan

Anggaran Kementerian Agama Pusat;

2. Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat

membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan

kerja;

3. Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang

tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;

4. Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu

anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja;

5. Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan RKP;

6. Menyiapkan ADK SAIBA yang telah diinput seluruh dokumen sumber pada

periode berjalan untuk kemudian menjadi data untuk diunggah;

7. Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang

telah terbit secara bulanan;

8. Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci

(RKP) yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen

SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya;

4

9. Mengidentifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

10. Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan

guna mempermudah pada saat proses entri data;

11. Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang

telah disediakan.

5

BAB II

PERSIAPAN APLIKASI

A. LOGIN

1. Buka halaman website http://e-mpa.kemenag.go.id

a. Pastikan komputer sudah terhubung dengan internet dan terus

terhubung dengan internet selama proses input data.

b. Membuka sistem e-MPA dapat menggunakan browser yang sudah

terpasang di komputer seperti Internet Explorer, Opera, Chrome,

Mozilla atau Safari.

Gambar 1. Tampilan Login

2. Masukan kode satuan kerja

3. Masukan password

4. Masukan kode captcha

a. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and

Humans Apart (CAPTCHA) merupakan serangkaian kode yang

digunakan untuk menghandari serangan spam/hacker.

6

b. Kode ini bersifat case sensitive jadi harus sama dengan apa yang

ditampilkan.

5. Lupa password

a. Apabila Anda lupa password Anda maka Anda dapat langsung

melakukan reset password dengan klik tombol “disini”. Jika Anda

melakukan reset password sendiri maka password yang baru akan

dikirim ke email yang terdaftar atas nama kode satker Anda.

b. Reset password juga dapat langsung menghubungi administrator

kabupaten atau kota. Administrator kabupaten atau kota dapat

membantu Anda untuk melakukan reset password.

6. Tips Membuat Password

a. Buat password yang kuat (biasanya minimal 12 karakter)

b. Gunakan gabungan huruf dan angka. Jika diperlukan gunakan juga

karakter khusus yang tersedia di keyboard dan masih dikenali

sebagai karakter password.

c. Mudah diingat. Namun jangan menggunakan identitas diri yang

mudah ditebak seperti nama, tanggal, tempat, atau nomor sesuatu.

d. Tidak menuliskan password disuatu tempat yang mudah diakses

orang lain.

e. Tidak memberikan password kepada orang lain yang tidak berhak.

f. Ganti password secara periodik.

7

B. PERSON IN CHARGE (PIC)

1. Setiap satuan kerja harus menunjuk 1 orang Person In Charge (PIC)

dalam mengelola sistem e-MPA pada tingkat satuan kerja. Dalam

melaksanakan tugasnya seorang PIC dapat dibantu oleh beberapa orang

dalam menyiapkan data sesuai dengan kewenangan dan tugasnya

masing-masing. PIC bertanggungjawab terhadap validitas data yang

diinput dalam sistem dan keamanan dari data yang telah diinput pada

tingkat Satuan Kerja.

2. Setelah berhasil login, akan diminta untuk melengkapi data-data PIC

sebagai berikut:

Gambar 2. Data Person In Charge (PIC)

8

3. Setelah mengisi identitas PIC, klik tombol “Simpan” dan setelah mengisi

seluruh identitas PIC, disarankan untuk segera mengganti password.

Gambar 3. Tampilan ganti password

4. Melengkapi data PIC dan mengganti password juga dapat dilakukan

melalui Menu PIC setelah login.

9

C. SATUAN KERJA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi data

umum satuan kerja termasuk koordinat dan foto gedung satker.

Gambar 4. Form isian Data Umum Satuan Kerja

2. Cara mencari titik koordinat

Menentukan koordinat suatu titik dalam peta dapat menggunakan berbagai

macam cara dan peralatan. Namun untuk mempermudah dan

menyamakan data yang dihasilkan dalam aplikasi e-MPA, maka

penentuan koordinat titik suatu satuan kerja akan menggunakan fasilitas

Google Maps yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Buka website http://maps.google.com

b. Dari tampilan tersebut pastikan dalam modus tampilan “Satelit”.

Mengganti modus tampilan dapat dilakukan dengan cara klik tombol

disebelah kanan atas.

10

c. Cari lokasi tempat yang kita inginkan dan klik kanan dari mouse

sehingga muncul menu sebagai mana pada Gambar 5.

Gambar 5. Tampilan lokasi dari google map

d. Dari menu tersebut pilih “Ada apa di sini?” dan tunggu beberapa saat

sampai muncul koordinat disebelah atas tampilan peta.

Gambar 6. Data koordinat

e. Salin koordinat tersebut sebagai koordinat satuan kerja.

Gambar 7. Pengisian koordinat satuan kerja dalam e-MPA

11

3. Lampirkan beberapa gambar gedung satuan kerja yang disertai dengan

keterangan terkait dengan gambar tersebut. File gambar yang dapat

diterima oleh system adalah berformat jpg, gif atau png dengan ukuran

tidak lebih dari 1MB agar tidak terlalu berat pada saat proses upload.

12

D. PENGELOLA ANGGARAN

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi identitas

para pengelola anggaran meliputi data Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.

2. Isikan identitas KPA sesuai dengan form berikut:

Gambar 8. Form Isian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

3. Jika satuan kerja memiliki PPK lebih dari satu, maka isikan semua PPK

yang ada.

13

Gambar 9. Tampilan daftar nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

4. Untuk menambahkan data PPK, klik tombol “Tambah Identitas PPK” diatas

dan akan muncul tampilan berikut ini:

14

Gambar 10. Isian identitas PPK

5. Jika satuan kerja memiliki Bendahara Pengeluaran lebih dari satu, maka

isikan semua Bendahara Pengeluaran yang ada.

Gambar 11. Daftar nama Bendahara Pengeluaran.

15

6. Untuk menambahkan data PPK, klik tombol “Tambah Identitas PPK” diatas

dan akan muncul tampilan berikut ini:

Gambar 12. Isian identitas Bendaraha Pengeluaran

7. File foto dari KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran harus dalam format

jpg, png dan gif dengan ukuran maksimal 1MB. Sedangkan file SK dari

PPK dan Bendahara Pengeluaran harus dalam format pdf dengan ukuran

maksimal sebesar 1MB.

16

BAB III

PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Modul ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan anggaran secara umum

yang dilaksanakan oleh setiap satuan kerja sebagaimana tercantum dalam

dokumen DIPA. Setiap satuan kerja berkewjajiban membuat rencana serapan

anggaran (disbursement plan) dan menyusun realisasi anggaran setiap bulan

serta menyampaikan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D.

A. Data Umum DIPA

1. Pada bagian ini, satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan data

umum DIPA yang meliputi kode satker, program, nomor DIPA, tanggal

DIPA, pagu anggaran dan jenis DIPA untuk setiap satuan kerja.

Gambar 13. Tampilan daftar dokumen DIPA

2. Klik tombol “Tambah DIPA” untuk menambah dokumen DIPA dan akan

muncul tampilan berikut:

Gambar 14. Tampilan untuk menambah dokumen DIPA

17

a. Kode Satker DIPA diisi dengan Kode Satuan Kerja dari masing-

masing pelaksana DIPA.

b. Nama Satker DIPA diisi dengan nama satker sesuai dengan

pelaksanaan DIPA tersebut.

c. Nomor DIPA diisi dengan nomor yang tertera pada dokumen DIPA.

d. Tanggal DIPA diisi dengan tanggal dokumen DIPA.

e. Pagu Anggaran diisi dengan pagu anggaran yang tertera pada

dokumen DIPA.

f. File DIPA diisi dengan lampiran file DIPA yang telah dibentuk dalam

format PDF. File dokumen DIPA harus berformat Protable Document

Format (pdf) dan berukuran seminimal mungkin agar tidak

bermasalah pada saat di upload. Semakin besar ukuran file maka

akan menyebabkan semakin lama waktu yang diperlukan untuk

proses upload. Hal ini dapat beresiko terjadi kegagalan apabila

koneksi dengan internet tidak stabil.

B. Rincian DIPA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan

rincian anggaran DIPA per program dan jenis belanja (Pegawai, Barang,

Modal dan Sosial) yang rincian anggaran DIPA nya harus sama dengan

pagu anggaran dengan format sebagai berikut:

Gambar 15. Isian Rincian DIPA per Program dan Jenis Belanja

18

2. Daftar nama program akan muncul secara otomatis sesuai dengan Satuan

Kerja. Apabila ada Program yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja,

dapat diabaikan.

3. Untuk Satuan Kerja yang memiliki DIPA lebih dari satu, maka isikan

seluruh DIPA sesuai dengan Program yang ada.

4. Jumlah dari Rincian DIPA ini harus sama dengan jumlah Pagu Anggaran

yang tertera dalam DIPA.

Catatan:

a. Untuk satuan kerja yang melaksanakan anggaran DIPA Setjen,

rincian pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama dan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

harus sama dengan Pagu DIPA Setjen.

b. Apabila terjadi perubahan DIPA atau APBN-P, maka harus

disesuaikan.

C. Rencana Serapan DIPA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyusun dan

menyampaikan rencana serapan DIPA (disbursement plan) untuk setiap

Jenis Belanja secara keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember

pada tahun anggaran yang berjalan dengan rincian anggaran DIPA yang

harus sama dengan pagu anggaran dengan format sebagai berikut:

Gambar 16. Isian Rencana Serapan Bulanan DIP per Jenis Belanja

19

Catatan:

a. Jumlah anggaran per jenis belanja harus konsisten dengan jumlah

anggaran per jenis belanja pada rincian.

b. Apabila terjadi perubahan DIPA atau APBN-P, maka harus

disesuaikan.

D. Realisasi Serapan DIPA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan

realisasi serapan DIPA menurut jenis belanja berdasarkan dokumen SP2D

yang terbit pada bulan bersangkutan dengan format sebagai berikut:

Gambar 17. Isian reaslisasi serapan anggaran DIPA per jenis belanja

2. Setiap satuan kerja hanya diberi waktu sampai dengan tanggal 10 pada

bulan berikutnya untuk melaporkan realisasi laporan bulanan.

E. Rencana dan Realisasi Fisik

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi rencana

dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dengan format sebagai berikut:

Gambar 18. Isian rencana dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan

20

Catatan:

a. Rencana fisik merupakan gambaran perencanaan pelaksanaan

kegiatan secara keseluruhan dalam satu program yang tercermin

dalam jadwal pelaksanaan kegiatan.

b. Rencana fisik harus diisi 100%.

c. Realisasi fisik merupakan gambaran capaian pelaksanaan kegiatan

secara keseluruhan dalam satu program.

d. Rencana dan realisasi fisik diukur dalam bentuk persentase (%).

21

BAB IV

PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RKP

A. Kegiatan Kunci

1. Modul ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan kunci dari

setiap satuan kerja.

2. Kegiatan Kunci merupakan sejumlah daftar yang terdiri dari kegiatan RKP,

Inpres dan Renstra.

3. Daftar ini dapat terus bertambah apabila dipandang perlu oleh Unit Eselon

I Pusat selaku penanggungjawab pelaksana program.

4. Satu kegiatan kunci dapat memiliki penjabaran lebih dari satu kegiatan

dalam dokumen RKAKL.

5. Satuan Kerja harus cermat dalam melakukan identifikasi Kegiatan Kunci

yang tertuang dalam RKAKL.

B. Pelaksanaan Kegiatan Kunci

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan

terkait dengan pelaksanaan kegiatan kunci yang dilaksanakan oleh satuan

kerja.

2. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Kunci akan muncul secara otomatis

berdasarkan hasil identifikasi pada saat pengembangan sistem.

22

Gambar 19. Tampilan Daftar Pelaksanaan Kegiatan Kunci

Catatan:

a. Kegiatan kunci yang tidak dilaksanakan oleh satuan kerja dan tidak

tertuang dalam RKAKL dapat diabaikan.

b. Apabila Satuan Kerja belum menemukan Kegiatan Kunci yang akan

dilaksanakan dalam daftar tersebut, dapat menghubungi

Administrator.

3. Klik tombol “Ubah” untuk mengisi data dan akan muncul tampilan berikut

ini:

Gambar 20. Tampilan Isian Pelaksanaan Kegiatan Kunci

23

a. Pelaksanaan Kegiatan Kunci dibedakan menjadi dua, yakni:

Swakelola dan Kontraktual. Apabila Kegiatan Kunci mencakup

beberapa kegiatan/komponen yang dilaksanakan baik secara

swakelola maupun kontraktual sebagaimana tertuang dalam RKAKL,

maka identifikasikan kegiatan kunci itu sebagai kegiatan swakelola.

b. Volume dan Satuan Kegiatan Kunci menggambarkan volume

pelaksanaan Kegiatan Kunci.

c. Target Kegiatan Kunci menggambarkan hasil akhir dari seluruh

pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL dalam

mendukung Kegiatan Kunci tersebut.

d. Anggaran Kegiatan Kunci menggambarkan seluruh anggaran yang

telah dialokasikan dari seluruh Kegiatan dan Jenis Belanja untuk

mendukung pelaksanaan Kegiatan Kunci tersebut.

C. Rencana dan Capaian Target Bulanan

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk membuat rencana

dan capaian target bulanan dari setiap pelaksanaan kegiatan kunci.

Gambar 21. Daftar nama kegiatan kunci dan targetnya.

2. Untuk membuat rencana dan capaian target bulanan dari setiap kegiatan

kunci, klik tombol “Ubah” disebelah kanan dari masing-masing kegiatan

kunci dan akan muncul tampilan seperti berikut:

24

Gambar 22. Pengisian rencana dan capaian target bulanan kegiatan kunci.

3. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengisi rencana dan capaian target

bulanan kegiatan kunci adalah:

a. Target bulanan menggambarkan target dan refleksi jadwal yang akan

dilaksanakan pada setiap bulan sejak tahap persiapan hingga selesai

pelaksanaan kegiatan kunci tersebut. Target bulanan terdiri dari

capaian target anggaran dan capaian target kinerja yang berupa

volume dari kegiatan kegiatan kunci.

25

b. Capaian target bulanan diisi dengan capaian realisasi anggaran dan

capaian kinerja yang menggambarkan tingkat capaian atas

pelaksanaan target bulanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Dalam mengisi target dan capaian kinerja kegiatan kunci, agar

ditentukan dahulu apakah kegiatan kunci itu dilakukan berulang

terhadap sejumlah target yang relatif sama atau tidak. Sebagai contoh

pembayaran BOS atau tunjangan profesi guru, yang dilakukan secara

berkala dengan jumlah sasaran yang selalu relatif sama. Hal ini perlu

dipastikan untuk menghindari penghitungan berulang.

d. Keterangan diisi dengan hal yang menggambarkan

kendala/permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan kunci

maupun faktor pendukung atas capaian target bulanan kegiatan kunci

tersebut.

e. Dokumen Bukti diisi dengan dokumen-dokumen bukti atas

pelaksanaan kegiatan pada bulan bersangkutan. Dokumen bukti

dapat dilakukan dengan melampirkan lebih dari satu file.

4. Dokumen yang dapat dijadikan sebagai lampiran atas pelaksanaan

kegiatan kunci antara lain:

a. SK Tim (Panitia Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan, Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Perumus, Tim Kerja, dsb);

b. Data dasar pelaksanaan kegiatan seperti daftar nama calon

penerima bantuan, dan sebagainya;

c. HPS/OE dan spesifikasi pengadaan barang dan jasa;

d. Foto pelaksanaan kegiatan atau perkembangan pelaksanaan

kegiatan;

e. SPM dan SP2D;

f. Kontrak kerja dengan pihak ketiga;

g. SK Penetapan penerima bantuan;

h. Laporan kegiatan;

26

i. dan sebagainya.

Gambar 23. Isian lampiran dokumen bukti pencaian target bulanan

6. Setiap dokumen yang dijadikan sebagai lampiran harus diberi keterangan

yang jelas.

D. Capaian Akhir Tahun Kegiatan Kunci

1. Pada akhir tahun anggaran, setiap satuan kerja berkewajiban untuk

menyampaikan realisasi volume setiap pelaksanaan kegiatan kunci.

Gambar 24. Isian capaian realisasi volume akhir tahun

27

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan

seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual dengan format

sebagai berikut:

Gambar 25. Daftar nama pelaksnaaan kegiatan kontraktual

2. Untuk menambah data kegiatan kontraktual klik tombol “Tambah Kegiatan

Kontraktual” dan akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 26. isian data kegiatan kontraktual

4. Isilah data-data yang dibutuhkan berikut ini:

28

a. Program diisi dengan nama program sesuai dengan dokumen

RKAKL

b. Kegiatan diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan dokumen

RKAKL

c. Nama Kegiatan Kontraktual diisi dengan nama kegiatan yang

dilaksanakan secara kontraktual sesuai dengan nama kegiatan yang

tertera dalam kontrak. Dalam RKAKL, kegiatan yang dimaksud pada

bagian ini biasa disebut dengan detail.

d. Volume dan Satuan diisi dengan volume dan satuan dari kegiatan

tersebut.

e. Sumber dana dibedakan menjadi dua yakni yang bersifat Rupiah

(murni atau pendamping) dan P/HLN. Bagian diisi dengan jumlah

anggaran yang dikontrakkan.

f. Pelaksanaan dimaksud untuk mendeteksi apakah kegiatan

kontraktual tersebut bersifat tahun tunggal (single year) atau tahun

jamak (multi years).

g. Tanggal Pengumuman diisi dengan tanggal pengumuman dari

kegiatan tersebut.

h. Menggunakan E-PROC diisi dengan jawaban iya atau tidak dalam

penggunaan E-PROC.

i. Harga Perkiraan Sendiri diisi dengan jumlah harga yang diperkirakan.

j. Nomor Surat Penunjuk Penyediaan Barang/Jasa diisi dengan nomor

surat penunjuk dari kegiatan tersebut.

k. Tanggal Surat Penunjuk Penyediaan Barang/Jasa diisi dengan

tanggal surat penunjuk dari kegiatan tersebut.

l. Nama Pelaksana Pekerjaan diisi dengan nama pelaksana dari

kegiatan tersebut.

m. Nomor Kontrak diisi dengan nomor dari kontrak kegiatan tersebut.

n. Tanggal Kontrak diisi dengan tanggal dari kontrak kegiatan tersebut.

o. Nilai Kontrak diisi dengan nilai dari kontrak kegiatan tersebut.

29

p. Tanggal Awal Kontrak diisi dengan tanggal awal dari kontrak kegiatan

tersebut.

q. Tanggal Akhir Kontrak diisi dengan tanggal akhir dari kontrak

kegiatan tersebut.

r. Tanda bintang menandakan bahwa bagian tersebut wajib untuk diisi.

30

BAB VI

CAPAIAN REALISASI OUTPUT

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan

volume realisasi output dengan format sebagai berikut:

Gambar 27. Isian capaian realisasi output

2. Daftar Capaian Realisasi Output akan muncul secara otomatis

berdasarkan kegiatan dari masing-masing satuan kerja.

3. Hal-hal yang diisi oleh satuan kerja adalah :

a. Realisasi diisi dengan jumlah dari target yang telah terealisasi

b. Keterangan diisi dengan keterangan dari kegiatan yang ada

31

BAB VII

ADK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

Modul ini terdiri dari dua sub modul yaitu :

a. Upload ADK SAI

b. Upload Dokumen Pencairan

yang harus dikerjakan oleh setiap satuan kerja. Berikut penjelasan dari masing-

masing sub modul:

a. Upload ADK SAI

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan

ADK SAI yang dapat diambil pada folder trn dengan nama file t_glsai

sebagaimana gambar berikut:

2. Pada menu upload ADK SAI setelah mengklik tombol

arahkan pada file t_glsai seperti gambar pada poin 1

3. Dilanjutkan dengan mengklik tombol

32

4. Apabila berhasil diunggah layar akan menampilkan data yang telah

diinput ke dalam SAIBA, seperti pada gambar berikut:

5. Bandingkan data tersebut dengan hasil cetakan laporan dari aplikasi

SAIBA serta data pada Laporan Serapan Anggaran yang telah dijelaskan

di BAB III huruf D.

b. Upload Dokumen Pencairan

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja diminta untuk mengunggah

dokumen pencairan yang diperlukan dalam rangka e-audit. Adapun

dokumen yang perlu diunggah adalah yang terkait dengan penerbitan

SP2D sebagaimana gambar berikut:

2. Optimalkan data yang diupload agar dapat dibaca namun tidak memiliki

ukuran file besar (Maksimal 1 MB setiap file)

33

BAB VIII

UPLOAD ADK GAJI POKOK PEGAWAI (GPP)

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan

volume realisasi output dengan format sebagai berikut:

Gambar 28. Isian upload ADK GPP

2. Daftar Capaian Realisasi Output akan muncul secara otomatis

berdasarkan kegiatan dari masing-masing satuan kerja.

3. Hal-hal yang diisi oleh satuan kerja adalah :

c. Realisasi diisi dengan jumlah dari target yang telah terealisasi

d. Keterangan diisi dengan keterangan dari kegiatan yang ada

34

BAB IX

MANAJEMEN USER

1. Halaman ini hanya muncul pada halaman administrator.

Gambar 29. Manajemen User

2. Halaman ini digunakan untuk melakukan reset/ubah password dari user

yang terdaftar sebagai bagian dari moderator tersebut.

3. Untuk melakukan reset/ubah password silahkan klik „ubah password‟ pada

satker yang diinginkan.

Gambar 30. Ubah Password User

35

4. Pada halaman ubah password user terdapat beberapa kolom yang harus

diisi, yakni :

a. NIP KPA, diisi dengan NIP dari KPA yang bertanggung jawab atas

Kode Satker DIPA tersebut.

b. Password, diisi dengan password baru dari Kode Satker DIPA yang

mau direset.

c. Confirm Password, diisi dengan password yang sama dengan yang

dimasukkan pada kolom „Password‟. Hal ini digunakan untuk

memastikan bahwa password yang dimasukkan sesuai dengan yang

diinginkan.

--=ooOoo=--