anggaran dasar
DESCRIPTION
AD/ART pondok pesantren di indonesiaTRANSCRIPT
ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
QOTHROTUL FALAH CIKULUR
MUKADDIMAH
BismillahirrahmanirrahimKesuksesan pembangunan manusia sempurna (insan kamil) dan pembinaan masyarakat Islam,
banyak terfokus pada kesempurnaan proses pendidikan. Dengan kesempurnaan proses pendidikan ini – baik pendidikan yang berorientasi hati maupun akal –, insan-insan yang bertaqwa, berbudi luhur, berilmu yang amaliyah dan beramal ilmiyah, bertanggungjawab
terhadap agama, bangsa dan negara, diharapkan lebih mudah diwujudkan.Atas dasar itu semua, dengan mengharap taufiq, hidayat dan inayah Allah, maka disusunlah
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Qothrotul Falah sebagai berikut :
PASAL 1NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Yayasan ini bernama ”YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) QOTHROTUL FALAH” dan berkedudukan di Jl. Sampay-Cileles Km. 5 Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten
Lebak Propinsi Banten.
PASAL 2WAKTU DAN LAMANYA
Yayasan ini terdaftar secara resmi di kantor notaris pada tanggal 31 Juli 1991, sesuai Akta Notaris NUZWAR SH No. 8 tertanggal 31 Juli 1991 dan berlaku untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya.
PASAL 3AZAS
Yayasan ini berazaskan :1) Agama Islam berhaluan Ahlus-Sunnah wa al-Jamaah
2) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
PASAL 4SIFAT
Yayasan ini bersifat terbuka dengan dasar kekeluargaan dan gotong-royong serta berjiwa sosial.
PASAL 5VISI
Bernuansa Islami, unggul dalam prestasi, menjunjung tinggi tradisi, santun dalam bersikap,
diminati masyarakat dan meraih kemuliaan hidup dalam kebahagiaan masa depan.
PASAL 6MISI
1. Membina peserta didik berdasarkan keimanan dan ketakwaan.2. Mewujudkan tercapainya peningkatan mutu pendidikan.
3. Mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Iptek dan Kebudayaan.4. Membina akhlak dan budi pekerti.
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.6. Menyebar semangat demokrasi secara inovatif.7. Mengantarkan peserta didik menggapai prestasi.
8. Membangkitkan daya juang bagi kemuliaan hidup dan kebahagiaan masa depan.
PASAL 7ATRIBUT
a. Logo : 1. Warna dasar hijau 2. Sudut luar berjumlah lima sebagai simbol rukun Islam
3. Terdapat gambar buku kodong yang tidak tertulisi4. Terdapat gambar kubah berwarna kuning
5. Terdapat gambar bulan sabit6. Terdapar garis dalam berjumlah 5 sebagai simbol Pancasila
7. Terdapat tulisan Pondok Pesantren Qothrotul Falah
b. Bendera : 1. Warna dasar hijau2. Berbentuk kotak dengan ukuran 1,5 m x 1 m
3. Terdapat logo dengan ketentuan sesuai Pasal 7 butir a
PASAL 8TUJUAN
Tujuan Yayasan ini:1) Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas
pendidikan.2) Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya muslim taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan mempuni, cakap dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama,
bangsa dan negara.3) Merevitalisasi kebudayaan Islam di wilayah Yayasan demi membendung kebudayaan asing
yang bertentangan dengan syari’at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia.4) Membantu memberikan keringanan biaya pendidikan kepada santri yang tidak mampu.
PASAL 9UPAYA
Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, Yayasan ini berupaya:
1) Mendirikan dan merawat masjid sebagai sentral kegiatan pendidikan keislaman/keagamaan. 2) Mendirikan dan merawat gedung-gedung (sekolah, madrasah, perpustakan, laboratorium, dll)
yang menjadi unit pendidikan Yayasan.3) Mempersiapkan tenaga pengajar yang professional di sekolah-sekolah dan madrasah-
madrasah yang menjadi unit pendidikan Yayasan.4) Menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan di luar Yayasan, baik pemerintah maupun
swasta.5) Membentuk kader-kader muslim bermental Islami dan berperadaban maju.
6) Memberikan beasiswa/santunan pada santri yang tidak mampu dalam proses menempuh pendidikannya.
7) Mengadakan usaha-usaha yang halal dan bermanfaat bagi Yayasan dan masyarakat.
PASAL 10KEKAYAAN YAYASAN
Kekayaan Yayasan ini lebih berupa tanah, bangunan dan barang-barang inventaris yang terdiri dari :
1) Bangunan masjid (1 buah) dan barang-barang inventarisnya.2) Tiga blok bangunan sekolah dan madrasah (total berjumlah 8 ruangan kelas) serta barang-
barang inventarisnya. 1 ruang guru, kantor dua lantai dan 1 ruang TU. Asrama santri (3 kobong putera dan 3 konong puteri). 6 saung.
3) Tanah musabbal seluas ¬+ 14000 M2 yang diperoleh dari para waqif.5) Gedung perpustakaan 9x11 M.
6) Perumahan guru (3 rumah).7) Gedung pramuka seluas 7x7 M, 1 sanggar seni dan PMR, 3 MCK.
8) Gudang seluas 7x7 M.9) Lapangan futsal, bulu tangkis dan voli.
10) Bengkel otomotif.11) 1 Kantin, 1 koperasi.
12) Hibah, hibah wasiat, wasiat dan waqaf.13) Majelis Puteri (2 ruangan)
14) Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.15) Alat-alat ekstrakurikuler (drumband, marawis, rebana, bulu tangkis, bola, futsal, dll).
PASAL 11PENDIRI DAN PENGURUS YAYASAN
Yayasan ini didirikan oleh Alm Drs. H. Jazuli, KH. Muchsin, KH. Rafii Ali dan KH. Achmad Syatibi Hambali.
Kepengurusan Yayasan tahun 2011-2013 dijabat oleh: Dewan Penasehat : 1. KH. Muchsin
: 2. KH. Rafii AliKetua : KH. Achmad Syatibi Hanbali Wakil Ketua : Drs. H. Suparto, M.Pd.
Sekretaris : Nurul H. Maarif, M.A.Bendahara : Hj. Dede Mardiah
Anggota : Drs. Engkus Kusnadi, M.Pd.: Udong Khudori
: Ahmad Amrullah
PASAL 12BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PENGURUS
Keanggotaan pengurus berakhir karena :1) Meninggal dunia.
2) Atas permintaan sendiri.3) Lembaga dinyatakan pailit.
4) Diberhentikan oleh rapat pengurus, karena melalukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
5) Habis masa bakti atau jabatannya.
PASAL 13HAK DAN KEWAJIBAN
1) Pengurus Yayasan berhak menggunakan fasilitas yang diperuntukkan oleh Yayasan dan berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai ketentuan AD/ART Yayasan.
2) Pengurus Yayasan bertindak mengatur pembagian pekerjaan diantara mereka dan berusaha menjalankan pekerjaan itu sebaik-baiknya.
3) Jika terdapat lowongan kepengurusan, maka pengurus Yayasan harus mengisi secepat mungkin, baik diambil dari mereka sendiri maupun orang luar, atas saran para pendiri.
PASAL 14DEWAN PENASEHAT
Yayasan ini mempunyai dewan penasehat paling sedikit seorang.
PASAL 15RAPAT BADAN PENGURUS
1) Pengurus Yayasan wajib mengadakan rapat internal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dan jika dianggap perlu oleh pengurus Yayasan dapat diadakan rapat sewaktu-waktu secara
insidental.2) Pengurus Yayasan wajib mengadakan rapat evaluasi kinerja kepengurusan sebulan sekali.
3) Pimpinan rapat dipegang oleh Ketua Yayasan atau yang diberi mandat olehnya.4) Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh pengurus Yayasan, dan keputusan
diambil melalui suara terbanyak.5) Masing-masing anggota berhak mengeluarkan pendapat.
6) Seorang pengurus Yayasan yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dan suaranya dianggap gugur, kecuali ada kebijakan tertentu dari Ketua Yayasan.
PASAL 16ANGGARAN RUMAH TANGGA
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya, yang akan disusun oleh Pengurus Yayasan dan
tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
PASAL 17TAHUN BUKU
Tahun buku Yayasan selalu ditutup pada akhir periode kepengurusan.
PASAL 18PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah pada rapat pengurus lengkap dan sengaja diadakan untuk itu oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir.
PASAL 19PEMBUBARAN
Yayasan ini bisa dibubarkan oleh dan bila:1. Yayasan ini dapat dibubarkan oleh pemerintah yang berwenang bila dinilai melanggar
ketentuan yang ada.2. Yayasan ini dapat dibubarkan oleh rapat umum Pengurus Yayasan yang sengaja diadakan untuk itu, dihadiri Pengurus lengkap, dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
yang hadir dalam rapat tersebut.3. Sisa harta kekayaan Yayasan diserahkan kembali pada Yayasan/badan sosial/pendidikan
yang seazas dan mempunyai tujuan yang sama dengan Yayasan ini.
PASAL 20LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur secara musyawarah kekeluargaan oleh pengurus Yayasan.
ANGGARAN RUMAH TANGGAYAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) QOTHROTUL FALAH
BAB IKEANGGOTAAN
Pasal 1Selain pengurus yang ditentukan, dalam Keanggotaan Pengurus, terdiri dari ;
1) Anggota Badan Pengurus Kehormatan, adalah mereka yang dipilih dan diangkat langsung
oleh sesepuh dan atau Ketua Yayasan untuk tugas-tugas khusus.2) Anggota Badan Pengurus Biasa, adalah mereka yang dipilih dan diangkat berdasarkan hasil
musyawarah dengan memperhatikan saran-saran dan acuan dari sesepuh dan atau Ketua Yayasan.
BAB IIPENGURUS YAYASAN
Pasal 2Pengurus Yayasan terdiri atas dengan tugasnya masing-masing:
1) Dewan Penasehat 2) Ketua
3) Wakil Ketua 4) Sekretaris 5) Bendahara6) Anggota
Pasal 31) Kewajiban anggota Badan Pengurus Kehormatan :
a) Mentaati AD/ART Yayasan.b) Memelihara dan menjaga nama baik Yayasan.2) Hak anggota Badan Pengurus Kehormatan :
a) Memberikan pendapat dan saran-saran.b) Membela diri atau memperoleh pembelaan.
c) Memperoleh penghargaan.
Pasal 41) Kewajiban anggota Badan Pengurus Kehormatan :
a) Mentaati AD/ART Yayasan.b) Memelihara dan menjaga nama baik Yayasan.
2) Hak anggota Badan Pengurus Biasa :a) Memilih dan dipilih, dengan memperhatikan saran dan acuan dari sesepuh dan atau Ketua
Yayasan.b) Memberikan pendapat dan saran-saran.
c) Membela diri atau memperoleh pembelaan.d) Memperoleh penghargaan dan menggunakan fasilitas Yayasan.
BAB IIITUGAS DAN WEWENANG
Pasal 51) Penasehat, mempunyai tugas dan wewenang :
a) Memberikan nasehat, arahan dan pertimbangan kepada pengurus, diminta maupun tidak diminta.
2) Ketua, mempunyai tugas dan wewenang :a) Menjalankan roda keberlangsungan hidup Yayasan.
b) Memberi penjelasan kepada masyarakat.c) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus, Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, staf,
guru, dan karyawan.d) Membuat Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Yayasan (RAPBY).
e) Mengawasi dan memeriksa keuangan Yayasan.3) Wakil Ketua, mempunyai tugas dan wewenang :
a) Mewakili Ketua apabila berhalangan.b) Membantu tugas-tugas Ketua.
4) Sekretaris, mempunyai tugas dan wewenang :a) Membuat nomor kode surat dan mengarsipkan surat keluar masuk.
b) Menyusun dan mengagendakan bersama-sama Ketua, mengkordinasikan dan menertibkan administrasi Yayasan.
5) Bendahara, mempunyai tugas dan wewenang :a) Menerima, membukukan dan mengamankan keuangan Yayasan.
b) Menyediakan keuangan berdasarkan kebutuhan.c) Mendistribusikan keuangan berdasarkan anggaran.
d) Menyampaikan laporan berkala pada musyawarah Pengurus.e) Mengelola dan mengembangkan keuangan Yayasan.
f) Mengeluarkan bisyarah Pengurus, Kepala, Staf, Guru dan Karyawan.g) Mengeluarkan uang Yayasan harus ada rekomendasi Ketua Yayasan.
h) Bersama Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah menyusun RAPBS/RAPBM.i) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Yayasan
(APBY).6) Kepala Sekolah/Madrasah, mempunyai tugas dan wewenang :
a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan.b) Menentukan dan mengevaluasi pembagian kerja bagi Staf di bawahnya.
c) Melakukan pembinaan terhadap Staf dan Guru.d) Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi Staf dan Guru yang dipimpinnya.
e) Membuat RAPBS/M.f) Bertanggungjawab atas tunggakan keuangan unit.
g) Membuat laporan pertanggung-jawaban secara berkala kepada Bagian Pengajaran.
BAB IVPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 61) Pengangkatan
a) Pengurus; pengangkatan anggota Pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota Pengurus.b) Kepala Sekolah/Madrasah; pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah dilaksanakan melalui rapat anggota Pengurus berdasarkan minimal 2 orang calon yang diajukan unit yang dipilih
secara demokratis dalam rapat terbuka.c) Staf Sekolah/Madrasah; pengangkatan Staf Sekolah/Madrasah dilaksanakan dengan prosedur
sebagai berikut :(1) Rekruitment oleh Kepala Sekolah/Madrasah.
(2) Meminta rekomendasi pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten. (3) Pengangkatan yang bersangkutan oleh Ketua Yayasan.
d) Karyawan, pengangkatan karyawan Sekolah/Madrasah dilaksanakan melalui rapat anggota Pengurus.
2) Pemberhentiana) Pemberhentian anggota Pengurus, dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Yayasan Pasal 11.
b) Kepala Sekolah/Madrasah, Staf, Guru dan Karyawan dinyatakan berhenti, karena :(1) Masa jabatannya berakhir.(2) Atas permintaan sendiri.
(3) Diberhentikan oleh rapat pengurus, karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dengan prosedur sebagai berikut :
- Peringatan lisan secara kekeluargaan, maksimal 2 kali.- Teguran tertulis 1 kali.
- Peringatan tertulis 1 kali- Pencabutan amanat dari yang bersangkutan.
BAB VKRITERIA DAN SYARAT PENGANGKATAN
Pasal 7Kriteria pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah, Staf, Guru dan Karyawan :
1) Latar belakang pendidikan :a) Alumnus pondok pesantren salaf maupun modern.
b) Sarjana perguruan tinggi Islam maupun umum.c) Aktifis organisasi keagamaan.
d) Kebijakan Sesepuh dan atau Ketua Yayasan. 2) Profil yang diutamakan :
a) Mampu membaca al-Qur’an dengan fasih.b) Menguasi ilmu alat dengan baik, bagi pemegang bidang studi agama.c) Memiliki pengetahuan tentang perkembangan sosial kemasyarakatan.
d) Sehat jasmani dan mental.e) Berakhlaqul karimah.
f) Memiliki kapabilitas dalam disiplin ilmunya.g) Mampu mengajar dengan baik.
h) Memiliki loyalitas dan bertanggungjawab kepada Yayasan.i) Bisa menjadi teladan bagi siswa/santri.
Pasal 8Syarat-syarat Kepala Sekolah/Madrasah :
1) Kepala Sekolah/Madrasah minimal telah mengabdi selama 3 tahun, atau sesuai petunjuk Sesepuh dan atau Ketua Yayasan.
2) Kepala Sekolah/Madrasah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus.3) Memenuhi persyaratan akademis, yaitu :a) Untuk MTS/SMA, minimal sarjana S1.
b) Untuk Madrasah Diniyah Awaliyah/Wustho, minimal alumni pesantren dengan kualifikasi keilmuan agama yang mempuni.
BAB VI
MASA JABATAN
Pasal 91) Pengurus, masa jabatannya adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali.2) Kepala Sekolah/Madrasah dan staf, masa jabatannya adalah 3 tahun.
3) Kepala Sekolah/Madrasah dan Staf dapat dipilih kembali melalui prosedur yang telah ditetapkan.
BAB VIIKODE ETIK GURU
Pasal 101) Disiplin waktu.
2) Menjaga keaktifan Sekolah/Madrasah.3) Berkewajiban menyampaikan materi sesuai kurikulum.
4) Tidak merokok saat mengajar.5) Jika terpaksa udzur, hendaklah mengajukan surat ijin terlebih dahulu dan atau memberi tugas.
6) Menjaga nama baik dan citra Yayasan.7) Saling mengingatkan antara sesama anggota pengurus, Kepala Sekolah/Madrasah, Staf, Guru
dan karyawan.8) Hadir pada rapat, breefing, dan pertemuan-pertemuan lain dengan disiplin.
9) Mematuhi dan menghormati semua tata tertib yang telah ditetapkan Yayasan.10) Berpakaian rapi dan sopan.
BAB VIIIRAPAT-RAPAT
Pasal 111) Rapat pengurus diadakan sesuai Anggaran Dasar Yayasan Pasal 15.
2) Rapat Sekolah/Madrasah diadakan sesuai ketentuan masing-masing, dan dipimpin oleh Kepala Sekolah/Madrasah atau yang diberi mandat.
3) Rapat penyusunan RAPBS/M diadakan menjelang berakhirnya tahun pelajaran, selambatnya satu bulan sebelum akhir tahun pelajaran.
5) Rapat penyusunan RAPBY diadakan selambatnya satu bulan setelah tersusunnya RAPBS/M.6) Rapat Yayasan dengan Kepala Sekolah/Madrasah dan Staf diadakan sekurangnya satu kali
dalam 6 bulan.7) Rapat bersama antara Pengurus dan Guru diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
BAB IXSUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 121) Tanah wakaf
2) Pendapatan bulanan berupa syahriyah santri.3) Pendapatan non bulanan yang terdiri dari :
a) Pendaftaran.
b) DSP (Dana Sumbangan Pendidikan).c) Herregistrasi/DU (Daftar Ulang).
d) Pendapatan lain yang bersifat insidentil.4) Bantuan masyarakat yang halal dan tidak mengikat.
5) Bantuan instansi Pemerintah dan swasta yang halal dan tidak mengikat.6) Dana ujian
7) Retribusi kantin/pedagang.
Pasal 131) Semua dana wajib disetorkan kepada Yayasan melalui rekening yayasan.
2) Dana yang dikelola Sekolah/Madarasah, sesuai dengan peruntukan dan pendapatannya ialah :a) Dana Bantuan Pemerintah, kecuali bantuan fisik.
b) Pendapatan Bulanan dan Non Bulanan.c) Dana ujian.
d) Hasil pengembangan usaha masing-masing unit, bukan dari hasil sumbangan masyarakat.
BAB XBISYARAH
Pasal 14Bisyarah terdiri dari :
1) Bisyarah Pengurus Yayasan.2) Tunjangan Hari Raya (THR).
3) Tunjangan jabatan, yang diperuntukkan bagi Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala, TU dan Wali Kelas.
4) Tunjangan Pengabdian, yang diperuntukkan bagi Guru dengan melihat lama pengabdiannya, yaitu :
a) Golongan A, diatas 15 tahunb) Golongan B, antara 10 sampai 15 tahunc) Golongan C, antara 5 sampai 10 tahun
6) HR mengajar Guru dihitung berdasarkan beban mata pelajaran dan jam.7) HR guru piket berdasarkan kehadiran.
8) Transportasi kehadiran.
Pasal 151) Bisyarah Pengurus Yayasan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Tunjangan Pengabdian bagi
Guru ditanggungkan kepada Yayasan.2) Tunjangan jabatan, HR dan Transportasi kehadiran Guru ditanggungkan kepada masing-
masing unit atas persetujuan Yayasan.
BAB XICUTI
Pasal 16Hak untuk mendapatkan cuti dibedakan menjadi :
1) Hak cuti umum, yaitu hak untuk libur pada hari-hari yang diliburkan Yayasan dan akan tetap
mendapatkan bisyarah.2) Cuti bersyarat, yaitu cuti yang diakibatkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk
melaksanakan tugasnya.3) Hak cuti bersyarat diberikan kepada yang memerlukan melalui pengajuan ijin cuti terlebih
dahulu kepada Yayasan.4) Bagi guru yang dinyatakan cuti bersyarat tetap diberikan tunjangannya, kecuali HR dan
Transportasi mengajarnya yang akan diberikan kepada penggantinya.
BAB XIISARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Pasal 171) Semua pengadaan sarana dan prasarana Yayasan dan unit-unitnya dilaksanakan oleh Bidang
Sarana dan Prasarana dan dikontrol dan disetujui oleh Yayasan.2) Perawatan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan oleh masing-masing unit dan
dibebankan pada keuangan unit.
BAB XIIIATURAN TAMBAHAN
Pasal 181) ART akan ditinjau kembali bila dianggap perlu.
2) Koreksi terhadap ART ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan.3) Setiap komponen YPI-QF diharuskan mengetahui dan mengamalkan isi AD/ ART ini.
4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.5) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan kembali dalam peraturan
tambahan.
Ditetapkan di : Villa Sambolo CaritaTanggal : 25 Juni 2011Pukul : 23.53 WIB
Presidium Sidang I Presidium Sidang II
AANG ABDURRAHMAN, S.E. AHMAD AMRULLAH
Menyetujui,Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Qothrotul Falah
KH. ACHMAD SYATIBI HAMBALI
AD/ART
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hammuna telah dirumuskan dalam Rapat Istimewa Hammuna di jakarta.
ANGGARAN DASAR
MuqaddimahMa’had Aly An-Nu’aimy adalah sebuah lembaga pendidikan yang berbasis tarbiyah da’awiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Lembaga yang konsen memunculkan para penyeru agama Allah SWT dengan bekal ilmu agama yang selaras dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Setelah kembalinya para alumni dari tempat pengabdian, dengan semangat kekompakan dan kepedulian Ma’had Aly An-Nu’aimy membentuk sebuah Wadah Alumni dengan harapan dapat menjadi perkumpulan yang bersama berjuang untuk melayani umat dan mengembangkan potensi dakwah yang dimiliki setiap alumni . Dalam rangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan organisasi, dengan ini Majelis Syura Hammuna menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:
BAB INAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT
Pasal 1
Nama dan Waktu Pendirian
(1) Organisasi ini bernama HAMMUNA (HIMPUNAN ALUMNI MA’HAD ’ALY AN-NU’AIMY) dalam bahasa Arab الدعاة إلعداد العالي المعهد خريجي dalam bahasa Inggris رابطةAN-NU’AIMY’S GRADUATES ASSOCIATION, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Hammuna.(2) Hammuna didirikan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 3 juli 2008 bertepatan dengan.29 Jumadil Akhir 1429 sekaligus pelantikan pengurus pertama masa bakti 2008-2009 oleh Direktur Ma’had Ust. Bakrun Syafi’i, dihadiri Ketua Yayaan Ust. Dr. Idris Abdush-shomad, keluarga besar Hj. Faizah Harhara, Seluruh pengurus ma’had, serta alumni angkatan pertama dan kedua.
Pasal 2Asas
Hammuna berasaskan Islam.
Pasal 3Kedudukan
(1) Pusat Hammuna berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.(2) Hammuna membentuk kepengurusan di wilayah untuk memudahkan koordinasi alumni diseluruh Indonesia sesuai dengan peraturan Organisasi.
Pasal 4Atribut
Hammuna memiliki atribut berupa lambang dan Lagu/Hymne.
BAB II
VISI, MISI DAN KEGIATAN
Pasal 5Visi
Optimalisasi potensi alumni Ma’had ’Aly An-Nu’aimy dalam mengemban Risalah Dakwah
Pasal 6Misi
1. Mengembangkan kepribadian alumni yang amanah dan profesional2. Memasyarakatkan Risalatul-ma’had dalam segala aspeknya.3. Menyalurkan alumni Ma’had kelembaga-lembaga pendidikan dan dakwah.4. Mengorganisir kifrah nyata alumni di masyarakat.5. Mengupayakan kesejahteraan alumni ma’had.
Pasal 7Sarana dan Kegiatan
Dalam mewujudkan visi dan misinya Hammuna menggunakan sarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umat.
BAB IIIKEANGGOTAAN
Pasal 8
Anggota Hammuna Adalah alumni Ma’had ’Aly An-Nu’aimyBAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9
Struktur organisasi Hammuna terdiri atas: a. Majlelis Kehormatanb. Majelis Syura;c. Pengurus Pusat; 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara Umum 4. Koordinator Bidang (Korbid). 5. Koordinator Wilayah (Korwil).
6. Koordinator lapangan (Korlap)
BAB V
PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS
Pasal 10
Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan Hammuna di tingkat pusat dan wilayah tidak dapat meneruskan amanahnya, Majlis Syuro dapat menunjuk pengurus sementara yang melaksanakan tugas.
BAB VI
MUSYAWARAH
Pasal 11
(1) Musyawarah adalah prinsip dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh struktur Hammuna sesuai dengan lingkup kewenangannya.(2) Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, ijma (aklamasi), atau pemungutan suara (voting).(3) Jenis-jenis Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah: a. Musyawarah Majelis Syura. b. Musyawarah Pengurus Pusat. c. Musyawarah Pengurus Wilayah.
BAB VII
HUBUNGAN KEORGANISASIAN
Pasal 12
Hammuna melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga lainnya dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan Hammuna yang berlaku untuk kemaslahatan umat.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 13 (1) Keuangan Hammuna berasal dari: a. Iuran Wajib Anggota. b. Donatur tetap : Ma’had An-Nu’aimy. c. Donatur tidak tetap dari perorangan atau lembaga yang halal dan sah serta tidak mengikat.
BAB IXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14 (1) Segala peraturan, struktur organisasi Hammuna yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan peraturan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.(2) Seluruh struktur organisasi Hammuna harus sudah sesuai dengan Anggaran Dasar ini paling lambat 10 (sepuluh) bulan setelah Anggaran Dasar ini disahkan.
BAB XKETENTUAN PENUTUP
Pasal 15Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Putusan Majelis Syura.
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Hammuna lainnya.
Pasal 17
Anggaran Dasar Hammuna ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura Ke-II pada hari Sabtu, 16 Agustus 2008 M bertepatan dengan 14 Sya’ban 1429 H di Jakarta, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.
MAJELIS SYURA HAMMUNA
KETUA,
MISBAHUL MUNIR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB ITAFSIR LAMBANG HAMMUNA
Pasal 1
Arti Lambang Hammuna Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut :
1. 2. 3.
Warna lambang Hammuna memiliki arti sebagai berikut :1. 2. 3.
Pasal 2
Makna Lambang Hammuna Makna lambang Hammuna adalah…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
BAB IISARANA DAN KEGIATAN.
Pasal 3Sasaran
(1) Untuk mencapai tujuan Hammuna dirumuskan sasaran sebagaimana tertera dalam Visi Misi sebagai berikut :
1. Optimalisasi potensi alumni Ma’had Aly An-Nu’aimy2. Mengembangkan kepribadian alumni yang amanah
dan professional.
3. Memasyarakatkan Risalatul ma’had.
4. Mengorganisir kiprah nyata alumni di Masyarakat.
5. Mengupayakan kesejahteraan alumni.
(2) Sasaran Hammuna yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Utama Hammuna, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ini.
Pasal 4Sarana
Hammuna menggunakan berbagai sarana yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan kemaslahatan umum antara lain: a. Lembaga pendidikan dan pelatihan, dakwah, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dapat mengarahkan, mengatur dan membantu alumni/dai dalam menyelesaikan berbagai persoalan dimasyarakat; b. menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan ormas serta orsospol; c. menerima dan menyerap aspirasi serta mengutamakan dialog konstruktif dan kerja nyata dengan alumni dan semua unsur masyarakat.
Pasal 5Kegiatan
Untuk mencapai Visi dan misi sebagaimana tertera pada pasal 5 AD, Hammuna menjalankan kegiatan antara lain :1. Dakwah dan Tarbiyah
a. Bi’satuddu’at (Pengiriman da’i-da’i profesional ke wilayah dan daerah)b.Pelatihan
2. Sosial dan Kemasyarakatana. Mengumpulkan dan menyaurkan dana sosial.
3. Hammuna menjalankan kegiatan Ekonomi, antara lain :a. investasib. pinjam-meminjam. Dan lain-lain.
Kegiatan Hammuna yang dimaksud pada pasal ini diupayakan dalam bingkai kebijakan Hammuna dan agenda Hammuna, merupakan bagian tak terpisahkan dari AD-ART.
BAB IIIKEANGGOTAAN
Pasal 6
Keanggotaan Anggota Hammuna adalah :
1. Alumni Ma’had An-Nu’aimy yang telah menyelesaikan perkuliahan dan dinyatakan lulus oleh Ma’had.
2. Keanggotaan dinyatakan terputus apabila alumni melakkukan pelanggaran Syariat Islam, AD-ART Organisasi dan mencemari nama baik Ma’had.
Pasal 7
Kewajiban dan Hak Anggota
1. Melaksanakan dan menerapkan syari’at islam berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits.2. memelihara nama baik organsasi.
3. patuh pada peraturan disiplin organisasi.
4. Membayar iinfaq sanawi.
5. Mendapatkan bimbingan dan pelayanan dari pengurus.
6. mengajukan usul, inisiatif, saran dan kritik yang membangun.
7. berhak dipiih Menjadi pengurus.
BAB IVMAJLIS KEHORMATAN
Pasal 8
1. Majelis kehormatan beranggotakan Mudir Ma’had An-Nu’aimy, Wakil Mudir dan Bagian Kemahasiswaan.2. Majelis kehormatan berhak memberikan bimbingan, nasihat, arahan, kritikan, dan teguran kepada pengurus dan anggota Hammuna.
BAB VMAJELIS SYURO
Pasal 9
Anggota Majelis Syuro
1. Syarat keanggotaan Majelis Syuro sebagai berikut : 1. Umur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah
2. Telah lulus dan menjadi Alumni.
3. Melaksanakan asas dan tujuan Hammuna.
4. Komitmen dengan Tugas dan kewajiban.
5. Berakhlak mulia.
6. Memiliki Kafaah Syar’iyah.
7. Bersifat amanah dan berwibawa.
2. Anggota majlis syuro dipilih dan ditetapkan oleh Kepengurusan yang akan berakhir masa jabatannya.
3. Jika ada anggota Majelis Syuro berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat dan mensahkan pengantinya.
4. Majelis Syuro berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Hammuna, dari para alumni dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 30 % anggotanya.
5. Majlis Syura beranggotakan sebanyak 6 orang.
6. Jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Hammuna, dengan bunyi sebagai berikut:
‘Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari’at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syuro Hammuna, melak sanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit -selain untuk maksiat-,
sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.
Pasal 10
Tugas Majelis Syuro
1. Menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Bidang-bidang yang akan menjadi Pengurus Pusat Hammuna.
2. Menyusun tujuan-tujuan dan keputusan-keputusan Hammuna.
3. Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) dan kebijakan Hammuna.
4. Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan keuangan.
5. Menetapkan rencana kerja periodik Hammuna , dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
6. Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama baik, kritik, pengaduan, dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan Hammuna.
7. Majlis Syuro berhak Mereshufle kepengurusan yang tidak sesuai dengan AD/ART Hammuna.
BAB VIKEPENGURUSAN
Pasal 11
1. Pengurus diprioritaskan dari alumni yang berdomisili di Jabodetabek.2. pengurus dipilih dalam musyawarah multaqa Khirrijin.3. Pengurus disyahkan oleh Majlis Syuro.4. Pengurus dilantik oleh Majlis Kehormatan.5. Masa Kepengurusan selama 1 tahun.
BAB VIITugas Pengurus Pusat
Pasal 12
Tugas Konsepsional
1. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah kemudian mengajukannya kepada Majelis Syuro.
Pasal 13
Tugas Stuktural
1. Menerima waqaf, hibah dan dana sukarela yang legal.2. Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis Syuro.
3. Mengajukan laporan kerja setiap empat bulan kepada Majelis Syuro.
Pasal 14
Tugas Manajerial
1. Menunjuk Korbid dan Korwil dengan persetujuan Majelis Syuro.2. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Hammuna.
3. Mensahkan struktur kepengurusan Wilayah
4. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.
Pasal 15
Tugas Operasional
1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.2. Menerbitkan pernyataan-pernyatan resmi.
3. Melaksanakan koordinasi antara pengurus pusat dan wilayah.
BAB VIIIKORDINATOR WILAYAH
Pasal 16
Struktur Pengurus Wilayah Pengurus Wilayah adalah pengurus Hammuna yang berkedudukan di Wilayah daerah (Wilda) dengan struktur sebagai berikut :
1. Ketua.2. Sekretaris.
3. Bendahara.
4. Bagian-bagian.
Pasal 13
Tugas Pengurus Wilayah
1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan Pengurus Pusat.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Pengurus Wilayah kemudian mengajukan kepada Pengurus Pusat.
3. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Wilayah dan Pengurus Pusat.
4. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Pengurus Pusat.
Pasal 14
Syarat-syarat Ketua Pengurus Wilayah
1. Alumni Ma’had.2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam
(membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan hukum dan syari’at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah.
BAB IXKEUANGAN
Pasal 15
Sumber Keuangan Kekayaan Hammuna diperoleh dari :
1. Iuran, infaq wajib, dan shadaqah yang berasal dari anggota.2. Infaq dan shadaqah dari luar anggota.
3. Sumbangan dan bantuan tetap atau tidak tetap dari individu, masyarakat atau lembaga yang menaruh minat pada aktifitas Hammuna yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
4. Waqaf, wasiat dan hibah-hibah lainnya.
Pasal 16
Pemungutan Iuran dan Infaq Anggota
Hammuna mempunyai hak untuk mengambil iuran, infaq dan shadaqah dari anggotanya.
Pasal 17Penyaluran/Pengalokasian Dana
1) Hammuna mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan atau pengalokasian dana,
diantaranya untuk :a) Operasional Hammunab) Investasic) Pinjaman lunakd) Kesejahteraan Anggota
2) Dana Hammuna yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktifitas, pengaturannya ditentukan oleh Majelis Syuro.
Pasal 18
Tugas Bendahara Hammuna
1. Mengatur kekayaan Hammuna.2. Mencatat semua harta Hammuna dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Pengurus Pusat secara periodik.
4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.
5. Menagih Iuran wajib dari alumni.
BAB XHUBUNGAN KEORGANISASIAN
Pasal 19
Asas Hubungan Keorganisasian
1. Hubungan dengan organisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas wala’ dan ta’awun.
2. Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta’awun.
3. Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum yang dibenarkan Islam.
Pasal 20
Hubungan Antar Struktur
1. Hubungan Pengurus Pusat dan Anggota Hammuna bersifat langsung dan dinamis.
2. Hubungan antar Pengurus tingkat pusat dan Pengurus Tingkat Wilayah bersifat langsung, melalui Pimpinan masing-masing.
BAB XIKETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 21
Ketentuan Tambahan
1. Untuk memperluas jaringan kerja dan menampung aspirasi pendukung Hammuna, maka : 1. Pengurus Pusat dapat membentuk Majelis Kehormatan.
2. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Pengurus Wilayah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan Alumni dari jenjang di bawahnya untuk menjadi pengurus, dengan sepengetahuan Pengurus Pusat.
3. Didirikan perwakilan Hammuna di kalangan Alumni Ma’had di luar negeri sesuai dengan peraturan khusus yang diterbitkan Pengurus Pusat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan.
BAB XIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 22Penutup
Dalam hal belum dilaksanakannya Musyawarah Utama I, maka para pendiri Hammuna bertindak dan melaksanakan tugas selaku Majelis Syuro
***
Dok. Sekjen Hammuna 2008
AD/ART
ANGGARAN DASAR
YAYASAN PENDIDIKAN RAUDLATUL ULUM
Mukaddimah
Bismillahirrahmanirrahim
Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang.
Insaf dan yakin bahwa berhasilnya pembangunan insan kamil dan pembinaan masyarakat Islam sebagian besar terletak pada kesempurnaan pendidikan para pemeluknya dan lengkapnya media peribadatan dan dakwahnya, sehingga menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berilmu yang amaliyah dan beramal ilmiyah, bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara.
Insaf dan yakin bahwa pendidikan, pengajaran dan peribadatan melalui aliran Ahlis Sunnah Wal Jama’ah berhaluan salah satu dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, merupakan tugas yang sangat mulia.
Yakin dan sadar bahwa pesatnya pembangunan pendidikan dan tempat-tempat peribadatan ditanah air, sebaga tanda partisipasi terhadap program pembangunan pemerintah, maka dengan selalu mengharap taufiq, hidayat� dan inayah Allah Subhanahu Wa Ta’ala tersusunlah Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum sebagai berikut :
Pasal 1
Nama Dan Tempat Kedudukan
Yayasan ini bernama ” YAYASAN PENDIDIKAN RAUDLATUL ULUM ” dan berkedudukan di Desa Ganjaran, kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu, Yayasan ini akan membuka kantor cabangnya.
Pasal 2
Waktu Dan Lamanya
Yayasan ini didirikan mulai tanggal 12 Rabi’ul Awal 1402 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Januari 1982 dan berlaku �untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
Pasal 3
Azas
Yayasan ini berazaskan :
1)����� Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2)����� Agama Islam yang berhaluan pada madzhab Syafi’iy
Pasal 4
Sifat
Yayasan ini bersifat terbuka dengan dasar kekeluargaan dan gotong royong serta sosial edukatif.
Pasal 5
Visi
Yayasan ini memiliki visi mengantarkan masyarakat Islam berpendidikan, berbudaya, berkepribadian, dan berakhlak luhur.
Pasal 6
Misi
Misi Yayasan ialah:
1)����� Meningkatkan pendidikan dan pengajaran pada semua unit pendidikan di bawah Yayasan.
2)����� Membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan sempurna, cakap dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.
3)����� Membendung kebudayaan yang bertentangan dengan Islam atau kepribadian manusia.
4)����� Mengantarkan anak yatim-piatu, fakir miskin dan orang jompo yang beragama Islam sebagai bagian muslim yang berpendidikan dan bermartabat.
Pasal 7
Tujuan
Tujuan Yayasan ialah :
1)����� Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkiatan kualitas pendidikan dan pengajaran.
2)����� Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan sempurna, cakap dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.
3)����� Merevitalisasi kebudayaan Islam di wilayah Yayasan demi membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari’at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia.
4)����� Membantu pemerintah dalam memberikan santunan kepada anak yatim-piatu, fakir miskin dan orang jompo yang beragama Islam.
Pasal 8
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan ini berusaha :
1)����� Memelihara dan menyempurnakan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan.
2)����� Mendirikan dan merawat gedung-gedung sekolah dan madrasah-madrasah yang menjadi unit pendidikan Yayasan.
3)����� Mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar terutama disekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang menjadi unit pendidikan Yayasan.
4)����� Mengadakan hubungan dengan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan didalam atau luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.
5)����� Membentuk kader-kader remaja yang bermental Islam.
6)����� Memberikan beasiswa dan santunan pada anak yatim-piatu, fakir miskin dan orang jompo yang beragama Islam.
7)����� Mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi Yayasan dan masyarakat.
Pasal 9
Kekayaan Yayasan
Kekayaan Yayasan ini terdiri dan dihimpun serta diperoleh dari :
1)����� Modal pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2)����� Bangunan masjid seluas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepulu meter persegi).
3)����� Bangunan madrasah seluas 1.370 M2 (seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi).
4)����� Bidang-bidang tanah dengan jumlah luas keseluruhan 80.180 M2 (delapan puluh ribu seratus delapan puluh meter persegi) dan enam bidang tanah semuanya berjumlah 16.450 M2 (enam belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dari para waqif.
5)����� Inventaris masjid.
6)����� Inventaris madrasah.
7)����� Sumbangan dari para dermawan yang tidak mengikat.
8)����� Hibah, hibah wasiat, wasiat dan waqaf.
9)����� Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.
Pasal 10
Pengurus Yayasan
1)����� Sebagai penerus dari kepengurusan Tahun 2005, kepengurus YPRU Tahun 2009 – 2015 sebagai berikut :
Pembina : 1. Ny. Hj. Mamnunah
2. KH. Ahmad Hariri Yahya
3. Ny. Hj. MakhzunahPengawas: 1. KH. Muchlis Yahya
2. KH. Hariri Asmuni
3. H.M. Fauzan Zenrif, M.AgPengurus : Ketua Umum : KH. Mudjtaba BukhoriKetua I : KH. Hakim FudloliKetua II : K. Hasan QoffalKetua III : KH. Abd. Rosyid FudloliSekretaris : M. Hasbullah HudaWakil Sekretaris : Abdurrahman SaidBendahara : KH. Hamim KholiliUnit Pendidikan : Kordinator : KH. Madarik YahyaWakord. I : Drs. Abd. Mannan Qoffal
(Kurikulum & kelas unggulan)Wakord. II : Drs. H. Badrusshaleh Shanhaji
(SDM & Kesiswaan)Wakord. III : KH. Yuzqi Qosim (Manajemen &
Auditor Keuangan)Unit Kepesantrenan : Kordinator : KH. Mustain BillahWakord. : H. Ali MuhdlorUnit Perwakafan: Kordinator : H. NuryaqinWakord. : H. Fauzan IlyasUnit Ketakmiran : Kordinator : KH. Abdul MalikWakord. : KH. Muhammad KholiliAnggota KH. Abd. Syakur
K. Suyuthi
H. Zuhdi
H. HadrawiUnit Sarana Prasarana : Kordinator : H. Basuni Ghafur, M.SiWakord. : H. Umar FaruqAnggota H. Kholilurrahman H. Shofwan
3)����� Pengurus inti terdiri atas, Ketua Umum, Ketua I, �Ketua II, Ketua III, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, dan II dan beberapa Koordinator, secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang, mengurus, membina, mengawasi, dan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).2)����� Pengurus harian terdiri atas: Ketua Umum, Ketua I, �Ketua II, Ketua III, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, dan II.
4)����� Masing-masing Koordinator berhak membentuk seksi-seksi dan personalianya menurut keperluan, sesuai dengan perkembangan Yayasan.
5)����� Pendiri mempunyai suara yang menentukan dalam mengambil semua keputusan, baik intern maupun extern.
Pasal 11
Berakhirnya Keanggotaan Pengurus
Keanggotaan pengurus berakhir karena :
1)����� Meninggal dunia.
2)����� Atas permintaan sendiri.
3)����� Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan.
4)����� Diberhentikan oleh rapat pengurus, sebab melalukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Yayasan.
5)����� Habis masa pengabdiannya.
Pasal 12
Hak dan Kewajiban
1)����� Ketua umum bersama-sama salah seorang Ketua lainnya, salah seorang Sekretaris, dan salah seorang Bendahara, mewakili Yayasan, di dalam dan di luar Pengadilan, baik terhadap tindakan pengurusan maupun terhadap tindakan kekuasaan hak milik dengan pembatasan :
a.������ Meminjamkan uang, membeli, menjual, memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik Yayasan.
b.����� Mengikat Yayasan sebagai borg (penganngung/avalist).
2)����� Pengurus harian bertindak pula mengatur pembagian pekerjaan diantara mereka dan berusaha menjalankan pekerjaan itu sebaik-baiknya.
3)����� Jika terdapat lowongan dalam badan pengurus, maka pengurus harian harus mengisi secepat mungkin, baik diambil dari mereka sendiri maupun orang luar, atas saran para pendiri.
Pasal 13
Dewan Penasehat
Yayasan ini mempunyai dewan penasehat yang paling sedikit seorang penasehat.
Pasal 14
Rapat Badan Pengurus
1)����� Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dan jika dianggap perlu oleh badan Pengurus dapat diadakan rapat sewaktu-waktu.
2)����� Pimpinan rapat dipegang oleh Ketua.
3)����� Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota Badan pengurus, dan keputusan diambil dengan suara terbanyak.
4)����� Masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu pendapat.
5)����� Seorang anggota Badan Pengurs yang berhalangan hadir, dapat diwakili secara tertulis oleh seorang anggota pengurus lainnya, dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
Pasal 15
Anggaran Rumah Tangga
Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur didalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan lainnya, yang akan disusun oleh Badan Pengurus dan sekali-kali tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
Pasal 16
Tahun Buku
1. Tahun buku Yayasan selalu ditutup pada akhir bulan Desember dari sesuatu tahun.2. Pada tiap akhir tahun diadakan rapat tahunan untuk mengesahkan neraca Yayasan,
pengesahan mana berarti pemberian, pemberesan dan pembebasan (acquit en decharge) sepenuhnya kepada Pengurus terhadap perhitungan serta tanggung jawab mereka dalam tahun yang bersangkutan.
Pasal 17
Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar ini hanya dapt dirubah pada rapat Pengurus lengkap dan sengaja diadakan untuk itu oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir.
Pasal 18
P e m b u b a r a n
1. Yayasan ini dapat dibubarkan oleh rapat umum Badan Pengurus yang sengaja diadakan untuk itu, dihadiri Pengurus lengkap, dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir dalam rapat tersebut, dengan ketentuan Visi, Misi dan Tujuan Yayasan tidak boleh dirubah.
2. Dalam keputusan pembubaran Yayasan, akan ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang likuidator, penunjukan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir dalam rapat tersebut.
3. Sisa dari harta kekayaan Yayasan setelah dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban=kewajiban serta bebenahan-bebenahan lainnya, diserahkan kepada Yayasan /
badan-badan sosial / pendidikan yang seazas dan mempunyai tujuan yang sama dengan Yayasan ini.
Pasal 19
Lain-lain
Hal-hal yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur secara musyawarah oleh para pendiri bersama (Pengurus).
Pada akhirnya para yang hadir menyatakan berkenan dengan hal ini dan segala akibat-akibatnya sama memilih tempat kediaman yang umum dan tetap (domicilie) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Malang.
Anggaran Rumah Tangga
Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Selain pengurus yang ditentukan, dalam Keanggotaan Pengurus YPRU, terdiri dari ;
1)����� Anggota Badan Pengurus Kehormatan, adalah mereka yang dipilih dan diangkat langsung oleh sesepuh Yayasan.
2)����� Anggota Badan Pengurus Biasa, adalah mereka yang dipilih dan diangkat berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan saran-saran dan acuan dari sesepuh Yayasan.
BAB II
PENGURUS YAYASAN
Pasal 2
1)����� Pengurus Yayasan terdiri atas :
a)����� Penasehat
b)����� Ketua
c)����� Ketua I
d)���� Ketua II
e)����� Ketua III
f)������ Sekretaris
g)����� Wakil Sekretaris
h)����� Bendahara
i)������� Wakil Bendahara
j)������� Humasy
2)����� Pelaksana program Yayasan terdiri atas :
a)����� Dalam bidang pengelolaan perwakafan dan pengembangan keuangan Yayasan dilaksanakan oleh Koordinator Perwakafan, dibantu oleh beberapa pelaksana teknis harian.
b)����� Dalam bidang kepesantrenan, spritualitas, dan pengembangan keuangan pesantren dan masyarakat dilaksanakan oleh� Kordinator Kepesantrenan, dibantu oleh seorang Sekretaris.
c)����� Dalam bidang pengelolaan pendidikan dan pengembangan SDM kependidikan dilaksanakan oleh Kordinator dan Wakil Koordinator Pendidikan, dibantu oleh
(1)�� Bidang SDM dan Kurikulum.
(2)�� Bidang Sarana dan Prasarana.
Pasal 3
1)����� Kewajiban anggota Badan Pengurus Kehormatan :
a)����� Mentaati AD/ART Yayasan.
b)����� Memelihara dan menjaga nama baik Yayasan.
2)����� Hak anggota Badan Pengurus Kehormatan :
a)����� Memberikan pendapat dan saran-saran.
b)����� Membela diri atau memperoleh pembelaan.
c)����� Memperoleh penghargaan.
Pasal 4
1)����� Kewajiban anggota Badan Pengurus Kehormatan :
a)����� Mentaati AD/ART Yayasan.
b)����� Memelihara dan menjaga nama baik Yayasan.
2)����� Hak anggota Badan Pengurus Biasa :
a)����� Memilih dan dipilih, dengan memperhatikan saran dan acuan dari sesepuh Yayasan, kecuali yang dicabut haknya.
b)����� Memberikan pendapat dan saran-saran.
c)����� Membela diri atau memperoleh pembelaan.
d)���� Memperoleh penghargaan.
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5
1)����� Penasehat, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Memberikan nasehat, arahan dan pertimbangan kepada Pengurus dan Pelaksana, diminta maupun tidak diminta.
2)����� Ketua Umum, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Meminta pertanggung jawaban kepada Pelaksana Harian.
b)����� Memberi penjelasan kepada masyarakat.
c)����� Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus, Kepala Madrasah, Staf, Guru, dan Karyawan.
d)���� Membuat Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Yayasan (RAPBY), berdasarkan RAPBM yang diusulkan.
e)����� Mengawasi dan memeriksa keuangan Yayasan.
3)����� Ketua I, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
b)����� Membantu tugas-tugas Ketua urusan perwakafan.
4)����� Ketua II, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Mewakili Ketua I apabila berhalangan.
b)����� Membantu tugas-tugas Ketua urusan keaktifan dan ketertiban Madrasah.
c)����� Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam hal mengontrol keuangan unit.
5)����� Ketua III, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Mewakili Ketua I apabila berhalangan.
b)����� Membantu tugas-tugas Ketua urusan kepesantrenan.
6)����� Sekretaris, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Mengagendakan dan mengarsip surat keluar masuk.
b)����� Menyusun dan mengagendakan bersama-sama Ketua, mengkordinasikan dan menertibkan administrasi Yayasan secara umum.
7)����� Wakil Sekretaris, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Membantu dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris.
b)����� Mewakili Sekretaris apabila berhalangan.
8)����� Bendahara dan Wakil Bendahara, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Menerima, membukukan dan mengamankan keuangan Yayasan.
b)����� Menyediakan keuangan berdasarkan kebutuhan.
c)����� Mendistribusikan keuangan berdasarkan anggaran.
d)���� Menyampaikan laporan berkala pada musyawarah Pengurus.
e)����� Mengelola dan mengembangkan keuangan Yayasan.
f)������ Mengeluarkan bisyarah Pengurus, Kepala, Staf, Guru dan Karyawan.
g)����� Mengeluarkan uang Yayasan harus ada rekomendasi Ketua dan Sekretaris Yayasan.
h)����� Bersama Kepala Madrasah menyusun RAPBM (unit).
i)������� Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah (APBM).
j)������� Merencanakan, mengatur dan menertibkan keuangan Unit.
k)����� Melaporkan seluruh program dan hasil kerjanya kepada Kordinator.
l)������� Mengontrol setoran uang dari unit ke Yayasan.
9)����� Humasy, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Mensosialisasikan program Yayasan kepada masyarakat.
b)����� Mengakomodir aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Pengurus Yayasan.
c)����� Mengadakan PHBI.
10)� Koordinator Perwakafan, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan wakaf milik Yayasan.
b)����� Membuat perencanaan tentang pengelolaan kekayaan wakaf milik Yayasan.
c)����� Menerima uang hasil tanah wakaf dengan bukti kwitansi.
d)���� Menyetorkan uang hasil wakaf kepada Bendahara.
e)����� Membuat laporan keuangan, pengelolaan tanah wakaf secara berkala melalui rapat Pengurus.
11)� Koorinator Kepesantrenan, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Mensosialisasikan program Yayasan kepada pesantren yang berfiliasi pada Yayasan.
b)����� Mengakomodir aspirasi para Kyai dan menyampaikan kepada Pengurus Yayasan.
c)����� Mengadakan gerakan pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat.
12)� Kordinator Pendidikan, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Melaksanakan program Yayasan dalam bidang kependidikan formal.
b)����� Mengetahui Rancangan Anggaran Penerimanaan dan Belanja Madrasah (RAPBM).
c)����� Melaporkan seluruh kegiatan Madrasah kepada Yayasan.
13)� Wakil Kordinator Pendidikan, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Membantu dan melaksanakan tugas-tugas kordinator.
b)����� Mewakili kordinator apabila berhalangan.
c)����� Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Bidang-bidang.
14)� Bidang SDM dan Kurikulum, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Bertanggung Jawab kepada Koordinator Pendidikan.
b)����� Bersama-sama Kepala Madrasah meningkatkan, kualitas dan kuantitas pendidikan dan pengajaran.
c)����� Bersama-sama Kepala Madrasah menyusun kurikulum dan kalender pendidikan.
d)���� Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum pada masing-masing unit.
e)����� Melaporkan seluruh program dan hasil kerjanya kepada Kordinator.
f)������ Berhak mengadakan rapat jika dianggap perlu.
15)� Bidang Saran dan Prasarana, mempunyai tugas dan wewenang :
a)����� Mengawasi dan mengevaluasi kondisi fisik gedung milik Yayasan.
b)����� Merencanakan dan meralisasikan pengadaaan sarana dan prasarana pendidikan.
c)����� Melaporkan seluruh program dan hasil kerjanya kepada Kordinator.
16)� Kepala Madrasah, mempunyai tugas dan wewenang :
a)���� Menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal.
b)���� Menentukan dan mengevaluasi pembagian kerja bagi Staf �dibawahnya.
c)���� Melakukan pembinaan terhadap Staf dan Guru.
d)��� Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi Staf dan Guru yang dipimpinnya.
e)����� Membuat RAPBM.
f)������ Bertanggung jawab atas tunggakan keuangan unit.
g)����� Membuat laporan pertanggung-jawaban secara berkala kepada Koordinatot Pendidikan melalui Bidang SDM dan Kurikulum.
17)� Wakil Kepala I (Bidang Kurikulum dan Kesiswaan), mempunyai tugas dan wewenang :
a)���� Bersama Waka II, mewakili Kepala Madrasah apabila berhalangan.
b)���� Melaksanakan tugas Kepala Madrasah dalam bidang-bidang kurikulum dan kesiswaan.
18)� Wakil Kepala II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), mempunyai tugas dan wewenang :
a)���� Bersama Waka I, mewakili Kepala Madrasah apabila berhalangan.
b)���� Melaksanakan tugas Kepala Madrasah dalam bidang-bidang ketatausahaan dan keuangan unit.
19) Tata Usaha Madrasah, terdiri atas :
a)���� Tata Usaha Keuangan, dengan tugas dan wewenang :
(1)�� Menerima, membukukan dan menyetor keuangan unit kepada Yayasan.
(2)�� Menarik tunggakan SPP kepada siswa/i.
(3)�� Bersama Waka II membuat laporan keuangan kepada Yayasan.
b)���� Tata Usaha Administrasi, dengan tugas dan wewenang :
(1)�� �Menyusun dan mengurus administrasi Madrasah.
(2)�� Mengagendakan dan mengarsip surat keluar/masuk.
(3)�� �Menyusun dan menyajikan data statistik Madrasah.
(4)�� Bersama Waka I, Melaporkan seluruh program kerja akademik dan kesiswaan.
20) Wali Kelas, mempunyai tugas dan wewenang :
a)���� �Mengelola kelas.
b)���� �Menyelenggarakan administrasi kelas.
c)���� Menyusun dan membuat statistik bulanan siswa/i.
d)��� Mengisi leger.
e)���� Membuat catatan khusus tentang siswa/i.
f)����� Mencatat mutasi siswa/i.
g)���� Menulis dan mebagikan raport.
h)���� Membantu menertibkan pembayaran keuangan siswa dalam bentuk penagihan kepada siswa.
i)������ Menjaga keaktifan siswa.
21) Guru, mempunyai tugas dan wewenang :
a)���� Membuat perangkat program pengajaran.
b)���� Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
c)���� Melaksanakan kegiatan penilaian terhadap siswa/i.
d)��� Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
e)���� Membuat catatan tentang kemajuan siswa/I dalam bidang mata pelajarannya.
f)����� Mengisi dan memeriksa absensi siswa/I dalam bidang mata pelajarannya.
22) Karyawan, terdiri atas :
a)���� Pustakawan, dengan tugas dan wewenang :
(1)�� Merencanakan pengadaan buku, bahan pustaka dan media pustaka.
(2)�� Melayani anggota perpustakaan.
(3)�� Merencanakan pengembangan perpustakaan.
(4)�� Memelihara dan memperbaiki buku-buku, bahan pustaka dan media pustaka.
(5)�� Melakukan inventarisasi aset perpustakaan.
(6)�� Melaporkan seluruh program dan hasil kerja kepada Kepala Bidang Pendidikan.
b)���� Laboran, dengan tugas dan wewenang :
(1)�� Merencanakan pengadaan alat dan bahan laboratorium.
(2)�� Menyusun jadual dan tata tertib laboratorium.
(3)�� Melakukan inventarisasi alat-alat laboratorium.
(4)�� Memelihara dan memperbaiki alat-alat laboratorium.
(5)�� Melaporkan seluruh program dan hasil kerja kepada Kepala Bidang Pendidikan.
c)���� Tukang Kebun, dengan tugas dan wewenang :
(1)�� Mengusulkan keperluan alat-alat Madrasah kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
(2)�� Menjaga kebersihan dan keindahan Madrasah.
(3)�� Memelihara tanaman dilingkungan Madrasah.
(4)�� Menjaga dan memelihara� alat-alat Madrasah.
(5)�� Memberikan laporan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
d)��� Keamanan, dengan tugas dan wewenang :
(1)�� Menjaga dan mengamankan Madrasah.
(2)�� Mengantar dan memberi petunjuk kepada tamu.
(3)�� Mengamankan segala kegiatan Madrasah.
(4)�� Melaporkan kejadian secepatnya, bila dianggap perlu.
BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 6
1)����� Pengangkatan
a)����� Pengurus; pengangkatan anggota Pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota Pengurus.
b)����� Kepala Madrasah; pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan melalui rapat anggota Pengurus berdasarkan minimal 2 orang calon yang diajukan unit yang dipilih secara demokratis dalam rapat terbuka.
c)����� Staf Madrasah; pengangkatan Staf Madrasah dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
(1)�� Rekruitment oleh Kepala Madrasah.
(2)�� Meminta rekomendasi dari Bidang SDM dan Kurikulum.
(3)�� Meminta persetujuan Kordinator.
(4)�� Pengangkatan yang bersangkutan oleh Ketua Yayasan.
d)���� Karyawan, pengangkatan karyawan Madrasah dilaksanakan melalui rapat anggota Pengurus.
2)����� Pemberhentian
a)����� Pemberhentian anggota Pengurus, dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Yayasan pasal 8.
b)����� Kepala Madrasah, Staf, Guru dan Karyawan dinyatakan berhenti, karena :
(1)�� Masa Jabatannya berakhir.
(2)�� Atas permintaan sendiri.
(3)�� Diberhentikan oleh rapat pengurus, sebab melalukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dengan prosedur sebagai berikut :
(1)�� Peringatan lisan secara kekeluargaan, maksimal 2 kali.
(2)�� Teguran tertulis 1 kali.
(3)�� Peringatan tertulis 1 kali
(4)�� Pencabutan amanat dari yang bersangkutan.
BAB V
KRITERIA DAN SYARAT PENGANGKATAN
Pasal 7
Kriteria pengangkatan Kepala Madrasah, Staf, Guru dan Karyawan :
1)����� Latar belakang pendidikan :
a)����� Alumnus Pondok pesantren salaf maupun modern.
b)����� Sarjana perguruan tinggi Islam maupun umum.
c)����� Aktifis organisasi keagamaan.
2)����� Profil yang diutamakan :
a)����� Mampu membaca al Quran dengan fasih
b)����� Menguasi ilmu alat dengan baik, bagi pemegang bidang studi agama.
c)����� Memiliki pengetahuan tentang perkembangan sosial kemasyarakatan.
d)���� Sehat jasmani dan mental.
e)����� Berakhlaqul karimah.
f)������ Memiliki kapabilitas dalam disiplin ilmunya.
g)����� Mampu mengajar dengan baik.
h)����� Memiliki loyalitas kepada Yayasan.
Pasal 8
Syarat-syarat Kepala Madrasah :
1)����� Kepala Madrasah minimal telah mengabdi selama 3 tahun.
2)����� Kepala Madrasah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus.
3)����� Memenuhi persyaratan akademis, yaitu :
a)����� Untuk Kepala TK, minimal sarjana S1.
b)����� Untuk Kepala Madrasah Ibtidaiyah, minimal Sarjana S1.
c)����� Untuk Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, minimal Sarjana S1.
BAB VI
MASA JABATAN
Pasal 9
1)����� Pengurus, masa jabatannya adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali.
2)����� Kepala Madrasah dan staf, masa jabatannya adalah 4 tahun.
3)����� Kepala Madrasah dan Staf dapat dipilih kembali melalui prosedur yang telah ditetapkan.
BAB V
KODE ETIK GURU
Pasal 10
1)����� Disiplin waktu
2)����� Menjaga keaktifan Madrasah
3)����� Berkewajiban menyampaikan materi sesuai kurikulum.
4)����� Tidak merokok saat mengajar
5)����� Jika terapaksa udzur, supaya mengajukan surat ijin terlebih dahulu.
6)����� Menjaga nama baik dan citra Yayasan Pendidikan “Raudlatul Ulum”
7)����� Saling mengingatkan antara sesama anggota Pengurus, Kepala Madrasah, Staf, Guru dan karyawan.
8)����� Hadir pada rapat, breefing, dan pertemuan-pertemuan lain dengan disiplin.
9)����� Melakukan konfirmasi tentang sesuatu hal kepada yang bersangkutan.
10)� Mematuhi dan menghormati semua tata tertib yang telah ditetapkan Yayasan.
11)� Tidak menjalankan thariqat selain thariqat Naqsyabandiyah.
BAB VI
RAPAT-RAPAT
Pasal 11
1)����� Rapat pengurus diadakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan pasal 11.
2)����� Rapat antar Kepala Bidang diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, dan dipimpin oleh Kordinator Madrasah.
3)����� Rapat Kepala Bidang dengan Kepala Madrasah diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, dan dipimpin oleh Kepala Bidang masing-masing, atau yang ditunjuk olehnya.
4)����� Rapat penyusunan RAPBM diadakan menjelang berakhirnya tahun pelajaran, selambatnya satu bulan sebelum akhir tahun pelajaran.
5)����� Rapat penyusunan RAPBY diadakan selambatnya satu bulan setelah tersusunnya RAPBM.
6)����� Rapat Yayasan dengan Kepala Madrasah dan Staf diadakan sekurangnya satu kali dalam 6 bulan.
7)����� Rapat bersama antara Pengurus dan Guru diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
BAB VII
SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 12
1)����� Tanah wakaf
2)����� Pendapatan bulanan yang terdiri dari :
a)����� SPP (Syahriyah)
b)����� Tasyakur
c)����� OSIS
3)����� Pendapatan non bulanan yang terdiri dari :
a)����� Pendaftaran.
b)����� Raport.
c)����� Herregistrasi
d)���� Kartu SPP
e)����� Pendapatan lain yang bersifat insidentil (Uang PPL, Legalisir, surat ijin, uang denda, dll.).
4)����� Bantuan masyarakat.
5)����� Bantuan instansi Pemerintah dan swasta.
6)����� Dana ujian
7)����� Retribusi pedagang.
Pasal 13
1)����� Semua dana wajib disetorkan kepada Yayasan melalui rekening.
2)����� Dana yang dikelola Madarasah, sesuai dengan peruntukan dan pendapatannya ialah :
a)����� Dana Bantuan Pemerintah, kecuali bantuan fisik.
b)����� Pendapatan Bulanan, kecuali Tasyakur, dan Non Bulanan.
c)����� Dana ujian.
d)���� Uang legalisir.
e)����� Surat ijin.
f)������ Uang denda.
g)����� Hasil pengembangan usaha masing-masing unit, bukan dari hasil sumbangan masyarakat.
BAB VIII
B I S Y A R A H
Pasal 14
Bisyarah terdiri dari :
1)����� Bisyarah Pengurus Yayasan.
2)����� Tunjangan sosial dan kesehatan.
3)����� Tunjangan Hari Raya (THR).
4)����� Tunjangan jabatan, yang diperuntukkan bagi Kepala Madrasah, Wakil Kepala, TU dan Wali Kelas.
5)����� Tunjangan Pengabdian, yang diperuntukkan bagi Guru dengan melihat lama pengabdiannya, yaitu :
a)����� Golongan A, diatas 15 tahun
b)����� Golongan B, antara 10 tahun sampai 15 tahun
c)����� Golongan C, antara 5 tahun sampai 10
6)����� HR mengajar Guru dihitung berdasarkan atas beban mata pelajaran dan jam.
7)����� Transportasi kehadiran.
Pasal 15
1)����� Bisyarah Pengurus Yayasan, Tunjangan sosial dan kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Tunjangan Pengabdian bagi Guru ditanggungkan kepada Yayasan.
2)����� Tunjangan jabatan, HR dan Transportasi kehadiran Guru ditanggungkan kepada masing-masing unit.
BAB IX
C U T I
Pasal 16
Hak untuk mendapatkan cuti dibedakan menjadi :
1)����� Hak cuti umum, yaitu hak untuk libur pada hari-hari yang diliburkan Yayasan dan akan tetap mendapatkan bisyarah.
2)����� Cuti bersyarat, yaitu cuti yang diakibatkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya.
3)����� Hak cuti bersyarat diberikan kepada yang memerlukan melalui pengajuan ijin cuti terlebih dahulu kepada Yayasan melalui Koordinator Pendidikan.
4)����� Bagi guru yang dinyatakan cuti bersyarat tetap diberikan tunjangannya, kecuali HR dan Transportasi mengajarnya akan diberikan kepada penggantinya.
BAB X
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Pasal 17
1)����� Semua pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan oleh Koordinator Pendidikan melalui Bidang Sarana dan Prasarana dan dikontrol oleh Yayasan.
2)����� Perawatan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan oleh masing-masing unit dan dibebankan pada keuangan unit.
BAB XI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 18
1)����� Anggaran Rumah tangga ini akan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.
2)����� Koreksi terhadap Anggaran Rumah Tangga ini dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3)����� Setiap personal dilingkungan YPRU diharuskan mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
4)����� Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.
AD & ART
AD & ART
ANGGARAN DASARIKATAN KELUARGA PONDOK MODERN(IKPD) BOGOR
MUKADIMAH
BismillahirrahmanirrahinKami, Keluarga Pondok Modern Bogor insyaf akan kewajiban untuk menjunjung tinggi agama Islam, mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia serta aktif berbakti kepada agama, bangsa, dan negara serta sadar akan fungsi Pondok Modern Bogor sebagai lembaga Pendidikan Islam yang membentuk karakter umat dan berkhidmat kepada masyarakat guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.
Dengan penuh rasa tanggung jawab atas terselenggaranya kekeluargaan, persaudaraan, dan persatuan warga Pondok Modern Darussala, maka dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT, kami membentuk organisasi Ikatan Keluarga Pondok Modern Bogor dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
BAB INAMA, SIFAT, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1Nama :Organisasi ini bernama “Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Bogor” disingkat IKPD Bogor
Pasal 2Sifat :Organisasi ini bersifat kekeluargaan
Pasal 3Waktu :IKPD Bogor didirikan pada tanggal 17 Ramadan 1412 H/22 Maret 1992 M di Bogor, untuk waktu yang tidak terbatas.
Pasal 4Kedudukan :Pimpinan Pusat IKPD Bogor berkedudukan di Pondok Modern Darussalam Bogor.
BAB IIASAS DAN TUJUAN
Pasal 5Asas :IKPD Bogor berasaskan Islam
Pasal 6Tujuan :IKPD Bogor bertujuan:
1. Mempererat kekeluargaan dan membina persatuan umat.2. Mempertinggi budi pekerti dan kecerdasan para anggota dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT serta berkhidmad kepada Bangsa dan Negara.3. Mengusahakan kesejahteraan anggota.4. Turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Pondok Modern Darussalam Bogor dalam rangka mencapai cita-cita menjujung tinggi agama Islam sesuai dengan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern pada tanggal 17 Ramadan 1412 H/22 Maret 1992 M.
BAB IIIKEGIATAN
Pasal 71. IKPD Bogor berusaha untuk:a. Membantu Pondok Modern Darussalam Bogorb. Membantu para alumni dan lembaga pendidikan alumni Pondok Modern Darussalam Bogorc. Turut serta dalam membangun masyarakat.2. IKPD Bogor mengadakan kegiatan di bidang:a. Pendidikanb. Dakwah dan sosialc. Usaha ekonomid. Publikasi dan penerbitane. Departemen Keputrianf. Lain-lain
BAB IVKEUANGAN
Pasal 8Sumber Dana :Dana IKPD Bogor didapat dari:1. Uang iuran anggota tahunan2. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat
BAB VORGANISASI
Pasal 9Anggota :
Anggota IKPD Bogor terdiri dari:1. Anggota biasa2. Anggota kehormatan
Pasal 10Pimpinan :Pimpinan IKPD Bogor terdiri dari:1. Pimpinan Pusat2. Pimpinan Cabang
BAB VIMUSYAWARAH DAN SIDANG
Pasal 11Musyawarah :1. Musyawarah IKPD Bogor terdiri dari:a. Musyawarah Besarb. Musyawarah Besar Luar Biasac. Musyawarah Cabang2. Di dalam IKPD Bogor keputusan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar
Pasal 12Sidang :Sidang IKPD Bogor terdiri dari:1. Sidang Pengurus Pusat2. Sidang Pengurus Cabang3. Rapat Kerja Pusat dan Cabang
BAB VIIKETENTUAN UMUM DAN PERUBAHAN
Pasal 13Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 14Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam Musyawarah Besar dengan dikuatkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Bogor.
Pasal 15Perubahan Anggaran Dasar ini telah dilakukan oleh:1. Musyawarah Besar III IKPD di Jakarta, pada tanggal 21 Rajab 1384 / 26
BAB VIIIPENGESAHAN
Pasal 161. Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Besar II IKPD di Darussalam Bogor, pada tanggal 17 Juli 2011 saat dilakukan Reuni Akbar Alumni Pondok Modern Darussalam Bogor. .
2. Perubahan Anggaran Dasar ini dikuatkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Bogor
Ditetapkan di Wisma DarussalamAhad, 17 Juli 2011Pimpinan Sidang
Ust. Syahrulwardi
ANGGARAN RUMAH TANGGAIKATAN KELUARGA PONDOK MODERN DARUSSALAM(IKPD) BOGOR
BAB IKEGIATAN
Pasal 1Pendidikan :1. Mengadakan/membantu terlaksananya Pondok Pesantren dengan Sistem Gontor.2. Mengadakan lembaga-lembaga pendidikan, baik umum maupun agama.3. Mengadakan kegiatan kependidikan dan usaha-usaha lain yang dapat mendidik para anggotanya dan masyarakat.
Pasal 2Dakwah dan Sosial :1. Mendirikan tempat-tempat ibadah.2. Memanfaatkan zakat, infak, dan shodaqoh untuk kepentingan dakwah.3. Mengadakan kelompok pengajian/majelis taklim.4. Mempererat silaturrahim para da’i5. Mengadakan kursus da’i.
Pasal 3Usaha dan EkonomiMengadakan usaha ekonomi di bidang:1. Perdagangan umum.2. Jasa.3. Industri.
Pasal 4Publikasi dan Penerbitan :1. Menyebarluaskan informasi terbaru tentang Pondok Modern dari IKPD.
2. Menerbitkan buletin.3. Menerbitkan buku dan karya ilmiyah.
Pasal 5Kerjasama :IKPD Bogor dapat bekerjasama dengan organisasi lain yang saling menguntungkan
BAB IIKEUANGAN
Pasal 6Uang Iuran :Uang iuran 50% untuk pusat dan 50% untuk cabang.
BAB IIIANGGOTA
Pasal 7Anggota Biasa :Anggota biasa adalah orang laki-laki atau perempuan yang pernah belajar di Pondok Modern Darussalam atau cabang-cabangnya minimal 1 tahun.
Pasal 8Anggota Kehormatan :Anggota kehormatan adalah setiap muslim yang berjasa terhadap IKPD Bogor dan atau kepada Pondok Modern Darussalam Bogor.
Pasal 9Hak dan Kewajiban Anggota :1. Hak Anggotaa. Setiap anggota berhak mendapat pembinaan dari IKPD cabang.b. Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus Cabang.c. Setiap anggota mempunyai hak untuk membela diri sampai ke Musyawarah Besar.d. Setiap anggota berhak menerima kartu tanda anggota.2. Kewajiban Anggotaa. Menjaga dan menjunjung tinggi nilai baik IKPD Bogor dan Pondok Modern.b. Menaati segala peraturan dan keputusan IKPD Bogor.c. Membayar uang iuran Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun.
Pasal 10Hilangnya KeanggotaaanAnggota IKPD Bogor akan kehilangan keanggotaannya apabila:1. Mengundurkan diri atas kehendak sendiri.2. Diberhentikan karena merugikan organisasi atau Pondok Modern Bogor.3. Meninggal dunia.
BAB IVPIMPINAN
Pasal 11Pimpinan Pusat :1. Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.2. Calon-calon Pimpinan Pusat diajukan oleh Pimpinan Pondok Modern Bogor untuk dipilih oleh Mubes setelah calon menyampaikan visi dan misi, dan disahkan/dilantik oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Bogor, mandataris Badan Wakaf.
Pasal 12Pimpinan Cabang :1. Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.2. Pimpinan Cabang diajukan dan dipilih oleh anggota Cabang dan disahkan oleh Pimpinan Pusat.Pasal 13Pergantian Pengurus :1. Pergantian antarwaktu Ketua Pimpinan Pusat dilakukan oleh Pimpinan Pondok Modern Bogor.2. Pergantian antarwaktu anggota Pimpinan Pusat IKPD Bogor dilakukan oleh Pimpinan Pusat IKPD Bogor melalui Sidang Pengurus Pusat dengan persetujuan Pimpinan Pondok Modern Bogor dan diumumkan kepada Cabang.3. Pergantian antarwaktu Ketua Pimpinan Cabang dilakukan oleh Sidang Pengurus Cabang dengan persetujuan Pimpinan Pusat.4. Pergantian antarwaktu anggota Pimpinan Cabang dilakukan oleh Pimpinan Cabang dengan persetujuan Pimpinan Pusat.
BAB VCABANG
Pasal 14Pembentukan Cabang :Cabang dapat dibentuk di suatu daerah yang mempunyai anggota sekurang-kurangnya 9 orang.
Pasal 15Hak dan Kewajiban Cabang :1. Hak Cabanga. Setiap Cabang mempunyai hak satu suara dalam Musyawarah Besarb. Setiap Cabang berhak mendapatkan pembinaan dari PP-IKPD Bogor.2. Kewajiban Cabanga. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik IKPD Bogor dan Pondok Modern Bogor.b. Mentaati AD & ART IKPD Bogor dan segala kebijaksanaan PP-IKPD Bogor.
BAB VIMUSYAWARAH
Pasal 16Penyelenggaraan Musyawarah :1. Musyawarah Besar diadakan 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang sebagai peserta dan undangan yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat sebagai Peninjau.2. Musyawarah Cabang diadakan 3 (tiga) tahun sekali dihadiri oleh anggota dan pengurus Cabang.3. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas Prakarsa PP-IKPD Bogor atau pimpinan Pondok Modern Bogor atau diusulkan oleh sekurang-kurangnnya dua pertiga jumlah Cabang.
Pasal 17Biaya Musyawarah :4. Biaya Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa ditanggung oleh Pimpinan Pusat bersama-sama Cabang.5. Biaya Musyawarah Cabang ditanggung oeh Pimpinan Cabang.
BAB VIISIDANG
Pasal 18Sidang Pengurus :1. Sidang Pengurus adalah permusyawaratan eksekutif organisasi.2. Sidang perngurus terdiri dari:a. Sidang Pengurus Harian dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara.b. Sidang Lengkap dihadiri oleh seluruh pengurus3. Rapat Kerja diadakan untuk mengevaluasi dan membuat program kerja organisasi.
Pasal 19Syarat Sahnya Musyawarah/Sidang :1. Setiap Musyawarah/sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih dari jumlah yang berhak hadir dan berada di tempat kedudukan organisasi.2. Apabila kuorum tidak terpenuhi, musyawarah/sidang diundurkan sampai 1 (satu) jam, selanjutnya dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
BAB VIIIATURAN UMUM DAN PERUBAHAN
Pasal 20Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IKPM.
Pasal 21Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar
Pasal 22Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini telah dilakukan oleh:1. Musyawarah Besar II IKPD di Bogor, pada tanggal 17 Juli 2011
BAB IXPENGESAHAN
Pasal 231. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Besar II IKPD di Darussalam Bogor, pada tanggal 17 Juli 2011.2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dikuatkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Bogor.
Ditetapkan di DarussalamAhad, 17 Juli 2011.Pimpinan Sidang
Ust. Syahrulwardi
