daftar isi -...

i

DAFTAR ISI

Daftar isi ................................................................................................................... i

Daftar gambar ........................................................................................................... ii

Daftar tabel ............................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1 1.2. Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ 2 1.3. Ruang Lingkup Kegiatan .................................................................................. 2 1.4. Pelaksana Kegiatan ........................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN DAN ANALISIS ................................................................ 3

2.1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 Bidang Politik dan Komunikasi ..................................................................................................... 3

2.2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2019 Prioritas Nasional (PN) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan – Stabilitas Politik dan Keamanan ............... 4

2.3. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ............................................8

2.4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) .......................................................................11

2.5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri ......................................13

2.6. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ............................................................................14

2.7. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) ...........................................................................................................16

2.8. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilu ....................................................................................................................18

2.9. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) ....................................19

2.10. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ...............................................20

2.11. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ..............................................22

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................................... 24

3.1. Kesimpulan ..................................................................................................24

3.2. Rekomendasi ...............................................................................................24

ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ...................... 4

Gambar 2.2 Program Prioritas Nasional Stabiltas Politik dan Keamanan........................... 6

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Prioritas Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan ...... 7

Tabel 2.2 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ............................................................................. 10

Tabel 2.3 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Kerja Kementerian Komunikasi dan

Informatika................................................................................................................11

Tabel 2.4 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri ......................................................... 13

Tabel 2.5 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Badan Nasional Penanggulangan Terorisme .................................................................................................................. 15

Tabel 2.6 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Komisi Pengawasan Pemilu (KPU) ....... 17

Tabel 2.7 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Badan Pengawas Pemilu ..................... 18

Tabel 2.8 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ............................................................... 19

Tabel 2.9 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ............................................................................ 20

Tabel 2.10 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ........................................................................... 22

1

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018

BIDANG POLTIK DAN KOMUNIKASI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merujuk Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan penyusunan

RKP dilakukan setiap tahun untuk sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan elisien. Penyusunan

RKP bertujuan agar pembangunan nasional yang diselenggarakan dapat berlandaskan

demokrasi Pancasila dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan Nasional.

Berdasarkan kaidah perencanaan nasional dan penganggaran pembangunan nasional

Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran

tahunan dilakukan dengan prinsip Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Program

(Money Follow Program) melalui penganggaran berbasis kinerja serta dengan pendekatan

tematik, holistik, integratif dan spasial. Selain itu, proses penyusunan RKP dan

pelaksanaannya mempertimbangkan kerangka pendanaan. Penyusunan RKP Tahun 2018

yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2017 mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja

pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan yang

dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan secara

bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan berlakunya PP No.17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan

dan penganggaran pembangunan nasional, Bappenas mempunyai peranan yang lebih

strategis dan mempunyai kendali lebih terhadap proses perencanaan hingga rincian alokasi

anggaran. Penguatan. Peningkatan peran bappenas tersebut antara lain: merumuskan

proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dalam

mendukung Prioritas Nasional; melakukan penelaahan Renja K/L secara lebih detail

sekurang-kurangnya sampai dengan output dan lokasi kegiatan; melakukan pengendalian

kegiatan pembangunan nasional dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan

monitoring dan evaluasi.

Direktorat Politik akan melakukan penyusunan RKP 2018 (di Bidang Politik dan

Komunikasi yang melingkupi sub bidang kelembagaan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan

dan Komunikasi. Penyusunan RKP 2018 tersebut akan dilaksanakan bersama stakeholders

yang mencakup Pemerintah pusat dan daerah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat,

Swasta. Penyusunan RKP bidang politik dan komunikasi secara intensif sepanjang tahun

akan berkoordinasi dengan mitra Direktorat Politik dan Komunikasi yaitu Kementerian Politik,

Hukum, dan Keamanan, Kemendagri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum), Komisi

Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Bidang Politik dan Komunikasi/non infrastruktur), Badan Nasional

2

Penanggulangan Terorisme(BNPT) serta Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1.2 Tujuan dan Sasaran

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dilakukan Direktorat Politik dan

Komunikasi bertujuan untuk penyusunan Program Nasional (mencakup kegiatan prioritas,

proyek prioritas) berserta anggarannya serta memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi

pembangunan yang akan dicapai di bidang Kelembagaan Politik, Wawasan Kebangsaaan

dan Komunikasi.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penyusunan RKP Bidang Politik dan Komunikasi (RKP 2018) adalah

sebagai berikut:

1. Penyusunan Tema RKP, Program Nasional, Kegiatan Prioritas, list Proyek Nasional

disertai besaran anggaran yang dialokasikan berdasarkan prinsip money follow

program.

2. Penyusunan Program/Kegiatan non prioritas disertai besaran anggaran

3. Penyusunan sasaran pokok, arah kebijakan dan strategi bidang pembangunan politik

mencakup wawasan kebangsaan, kelembagaan demokrasi dan komunikasi.

4. Pembahasan pagu indikatif (peninjauan ulang review baseline, realisasi anggaran

dan alokasi anggaran bagi program prioritas nasional)

5. Penelaahan Renja dan RKAKL dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah

serta substasnsi Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB)

output kegiatan mitra kerja

1.4 Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan koordinasi ini akan dilakukan secara swakelola dan berkoordinasi

dengan K/L terkait. Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah Deputi Bidang Politik,

Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas. Kegiatan penyusunan RKP 2018 akan dilaksanakan oleh Direktorat

Politik dan Komunikasi Bappenas, dengan melibatkan staf dan tenaga pendukung di

Direktorat Politik dan Komunikasi. Secara ringkas hasil pembahasan trilateral meeting adalah

sebagai berikut:

3

BAB II PEMBAHASAN DAN ANALISIS

2.1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 Bidang Politik

dan Komunikasi

Kegiatan penyusunan RKP 2018 ditetapkan melalui Peraturan Presiden RKP 2018

Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan tema

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan pada tanggal 8

Agustus 2017. Dokumen RKP 2018 memuat arahan kebijakan nasional satu tahun yang

merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan,

kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan

pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Dokumen RKP 2018 Bidang Politik dan Komunikasi merupakan bagian yang

mendukung Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, khususnya

Program Stabilitas Politik dan Keamanan (lingkup Politik dan Komunikasi) yang memuat 3

kegiatan prioritas yaitu: 1) Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-Hak

Politik; 2) Penanggulangan Terorisme dan Penanganan Konflik Sosial; 3) Peningkatan Akses

dan Kualitas Informasi Publik.

Proses Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 secara

teknokratif, partisipatif, bottom up dan top down telah dilakukan dengan serangkaian

pertemuan dan koordinasi baik bilateral, multilateral, trilateral serta Musrenbangnas

bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat termasuk KL Mitra Direktorat Politik dan

Komunikasi yang meliputi Kemenko Polhukam, KPU, Bawaslu, BNPT, Ditjen Politik

Pemerintahan Umum (Kemendagri), Kemkominfo, Setjen MPR, Setjen DPR dan Setjen DPD.

Terdapat perubahan mekanisme dalam penyusunan Dokumen RKP 2018 khususnya

dalam penyusunan dan penelaahan Renja KL dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI

Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja K/L dituangkan dalam aplikasi KRISNA

(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang mensinkronkan dan

mengintegrasikan 3 (tiga) KL yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan

KL PAN RB dalam bentuk aplikasi guna mendukung proses perencanaan, penganggaran

serta pelaporan informasi kinerja. Untuk pemrosesan selanjutnya detail data program,

sasaran, kegiatan, output, sub-output hingga level komponen akan menjadi referensi bagi

penyusunan RKA KL.

Selain Aplikasi KRISNA, digunakan juga aplikasi Sistem Informasi Multilateral (SIMU)

dan aplikasi Regulasi Nasional (KARINA). Aplikasi SIMU sarat akan informasi rencana dan

usulan pembangunan Pemerintah Pusat/Daerah yang akan dilaksanakan di daerah.

Sedangkan Aplikasi KARINA merupakan sistem informasi untuk mendukung proses

penyusunan Kerangka Regulasi (KR) tahunan baik mendukung Prioritas Nasional maupun

regular Program/Kegiatan KL. Sistem informasi KARINA telah terintegrasi dengan aplikasi

KRISNA. Aplikasi perencanaan pembangunan tersebut merupakan bagian dalam proses

penyusunan dokumen RKP 2018 yang sarat informasi detail rencana pembangunan beserta

anggarannya yang menggunakan pendekatan “THIS” (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial)

dan merupakan kolaborasi integrasi/sinkronisasi antara pusat dan pemerintah daerah.

4

Hasil pembahasan dalam penyusunan program/kegiatan RKP 2018 yang dilakukan

bersama Kementerian Keuangan dan 9 (Sembilan) mitra kerja Ditpolkom terdokumentasi

secara offline dalam catatan trilateral meeting dan secara online dalam pembahasan renja

dan pembahasan RKAKL yang terdapat dalam aplikasi. Fokus pembahasan Trilateral Meeting

adalah pembahasan untuk Penajaman nomenklatur, target, lokasi, dan anggaran Proyek

Prioritas K/L; kesiapan pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional; Identifikasi kebutuhan

tambahan (proyek skala prioritas pertama) dan kebutuhan mendesak sebagai pertimbangan

pagu anggaran serta Exercise pagu per-program sesuai SB Menteri PPN/Kepala Bappenas

dengan Menkeu.

Adapun hasil pembahasan dan analisis penyusunan RKP 2018 yang tertuang pada

catatan trilateral meeting mitra Ditpolkom tertuang pada sub bab selanjutnya.

2.2 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2019 Prioritas Nasional (PN) Politik,

Hukum, Pertahanan dan Keamanan – Stabilitas Politik dan Keamanan

Penyusunan RKP 2019 untuk PN Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

mempunyai 4 Program Prioritas (PP) yaitu: 1) PP Penguatan Pertahanan, 2) Stabilitas Politik

dan Keamanan, 3) Kepastian Hukum, 4) Reformasi Birokrasi.

Gambar 2.1 Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

5

Arah kebijakan PN Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan:

1. Meningkatkan penguatan pertahanan melalui:

a. peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit;

b. pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) II;

c. pengembangan industri pertahanan; dan

d. penguatan pertahanan wilayah perbatasan.

2. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan melalui:

a. penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik;

b. penanggulangan terorisme dan penanganan konflik sosial;

c. peningkatan akses dan kualitas informasi publik;

d. perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia di luar negeri

e. yang kuat;

f. pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di Association of Southeast

g. Asian Nations (ASEAN) yang mendukung kepentingan nasional;

h. penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional yang efektif;

i. penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan perdamaian dunia;

j. penguatan diplomasi maritim sejalan dengan cita-cita poros maritim dunia;

k. penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap;

l. peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;

m. pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan penguatan intelijen dan kontra

intelijen.

3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui:

a. penegakan hukum yang berkualitas;

b. pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan

c. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

4. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui:

a. perluasan implementasi e-Government yang terintegrasi;

b. penguatan implementasi standar pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM

pelayanan;

c. penguatan tatakelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur; dan

d. peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penyusunan RKP 2019 lingkup bidang politik dan komunikasi merupakan bagian dari PP

Stabilitas Politik dan Keamanan. Sebagaimana telah dituliskan sebelumnya dalam arah

kebijakan, PP Stabilitas Politik dan Keamanan mempunyai 12 (dua belas) Kegiatan Prioritas

(KP). Direktorat Politik dan Komunikasi berkontribusi dalam penyusunan 3 (tiga) Kegiatan

Prioritas tersebut yaitu: 1) Penguatan Lembaga Demokrasi,Kebebasan Sipil, dan Hak-hak

Politik; 20 Penanggulangan Terorisme dan Penanganan Konflik Sosial,serta 3) Peningkatan

akses dan kualitas informasi publik.

6

Gambar 2.2 Program Prioritas Nasional Stabiltas Politik dan Keamanan

7

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Prioritas Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan

8

2.3 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Penyusunan RKP 2018 bersama Kemenkopolhukam tersusun untuk Program/Kegiatan yang

bersifat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian fungsi Kemenko terhadap K/L

dibawahnya. Terdapat 1 output kegiatan yang termasuk Proyek prioritas yaitu Desk

Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar 8.8 Miliar. Adapun hasil pembahasan

dalam Trilateral Meeting yang membahas proyek prioritas dan non prioritas tercantum pada

ringkasan catatan dibawah ini:

Tabel 2.2 Pembahasan Catatan Trilateral Meeting

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

No. Topik Pembahasan dan Hasil Kesepakatan

1. Pagu Anggaran Berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif No. S- 398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 Tanggal 12 Mei 2017, total anggaran kemenkopolhukam sebesar Rp 283.651.000.000 dengan rincian anggaran belanja sebagai berikut. a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kemenko Polhukam sebesar Rp 134,4 Miliar (OPS 79,6 M; Non Ops 54,7 M)

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 11,4 Miliar (OPS 0 M; Non Ops 11,4 M)

c) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebesar Rp 283,6 Miliar (OPS 79,6 M; Non Ops 204 M)

d) Persentase realisasi anggaran Kemenkopolhukam untuk 3 (program) pada tahun 2016 sebesar 86,96%. Pada tahun yang sama, penghematan dan pemotongan anggaran Kemenkopolhukam sesuai Inpres No. 8 tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 27,495 Milyar melalui mekanisme self blocking.

2. Tugas dan

Fungsi

Kemenkopolhuk

am

a. Kemenkopolhukam memiliki 4 (empat) sasaran untuk tahun 2018, yaitu stabilitas keamanan dan ketertiban, penegakan dan kepastian hukum, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, dan reformasi birokrasi.

b. Untuk bidang kesatuan bangsa, Kemenkopolhukam mempunyai arah kebijakan yakni penanggulangan terorisme dan konflik sosial.

c. Berdasarkan Pagu Indikatif 2018 ditetapkan anggaran Kemenkopolhukam sebesar Rp 204 Milyar. Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran Satgas Saber Pungli sebesar Rp 26 Milyar.

d. Khusus untuk Deputi VI bidang kesatuan bangsa ditetapkan PI sebesar Rp 14, 681 Milyar. Dimana telah dialokasikan anggaran sebesar 8,805 Miliar untuk kegiatan koordinasi pemantapan wawasan kebangsaan melalui desk wawasan kebangsaan.

3. Program

Dukungan

Manajemen dan

a. Kemenkopolhukam mengusulkan penambahan anggaran Program Dukungan Manajemen menjadi Rp 138.919.000.000. Sesuai SB PI 12 Mei 2017, Alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 134.441.000.000 (Bappenas

9


Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kemenkopolhuk

am

tidak menyetujui perubahan anggaran karena tidak ada dasar hukumnya, khususnya untuk tunjangan kinerja)

b. Usulan pergeseran antar program tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, sehubungan dengan penyesuaian tunjangan kinerja.

c. Kemenkopolhukam telah memperoleh izin prinsip dari Menpan untuk kenaikan tunjangan kinerja sebesar 70%.

4. Saber Pungli a. Anggaran Saber Pungli berada pada Kedeputian VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dengan total anggaran sebesar Rp. 13.003.590.000. Penurunan anggaran Saber Pungli dari yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp 26.000.000.000 dikarenakan Sesmenko mempertimbangkan target kerja Satgas Saber Pungli. Realokasi anggaran Satgas Saber Pungli dimasukkan ke anggaran operasional.

b. Kemenkopolhukam mengusulkan penambahan anggaran Satgas Saber Pungli agar anggaran sesuai SB PI tidak diturunkan dan direalokasi ke program lain.

c. Kemenkopolhukam meminta penambahan anggaran Saber Pungli sebesar Rp 11.000.000.000.

d. Pembahasan pada Trilateral Meeting tanggal 25 Mei Kemenkopolhukam mengusulkan agar kegiatan saber pungli tidak menjadi proyek k/l prioritas nasional

5. Proyek Prioritas

Nasional Desk

Wasbang dan

Karbang

a. Kedeputian VI setuju dan sepakat untuk Desk Wawasan Kebangsaan sebagai proyek KL Prioritas Nasional.

b. Kemenkopolhukam mempunyai Desk pemilu pada Asdep Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik. Desk ini bertujuan untuk mengatasi potensi konflik sosial dalam Pemilu yang muncul dalam pemilu 2019.

c. Pemantapan Desk Wasbang penting dan mendukung pencegahan konflik sosial maupun potensi konflik sosial pada tahun 2018, terutama karena politik menjelang Pemilu tahun 2019.

6. Nasional Index Pembangunan Integritas dan Kualitas Kejakasan

a. Komisi Kejaksaan mengusulkan kegiatan Indeks Pembangunan Integritas dan Kualitas Kejaksaan dapat dijadikan proyek prioritas nasional. Indeks ini diharapkan dapat memotret kinerja kejaksaan dan meningkatkan kualitas kejaksaan.

b. Usulan kegiatan Indeks Pembangunan Integritas dan Kualitas Kejaksaan dapat dipertimbangkan menjadi proyek k/l Prioritas Nasional, namun masih perlu pembahasan bersama Kemenkeu dan Bappenas lebih lanjut baik dari segi substansi dan anggarannya.

c. Pengusulan kegiatan indeks ini tidak on top, tetapi refocussing (realokasi) dari kegiatan yang ada.

7. Restrukturisasi Program

a. Kemenkopolhukam berencana akan melakukan restrukturisasi ketiga program kemenkopolhukam menjadi 1 program.

b. Kemenkopolhukam akan melakukan exercise untuk persandingan “semula – menjadi” dan perubahan nomenklaturnya.

c. Perubahan restrukturisasi program akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

10


Dewan Kerukunan Nasional

Kemenkopolhukam mengusulkan tambahan anggaran Rp 5.000.000.000 untuk operasional Dewan Kerukunan Nasional sesuai arahan Menkopolhukam sebagai tindak lanjut petunjuk Presiden. Bappenas menilai bahwa usulan penambahan anggaran untuk Dewan Kerukunan Nasional sebesar Rp 5 Miliar dapat dipertimbangkan apabila telah ada dasar hukumnya.

11

2.4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)

Penyusunan RKP 2018 untuk mitra Kemkominfo dilakukan bersama dengan

Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas khususnya untuk program

Kemkominfo terkait infrastruktur. Adapun rincian pembahasan dalam Trilateral Meeting

antara Bappenas, Kemenkeu dan Kemkominfo dapat diliat dari ringkasan dibawah ini:


Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika


2. Pagu

Anggaran Sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI No: S-593/MK.02/2017 tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018, Pagu Anggaran Kemkominfo TA 2018 adalah sebesar Rp. 4.922.660.273 ribu, turun sebesar Rp. 14.700.727 Ribu.

Terkait Pagu Anggaran tersebut, Belanja Barang Non Ops yang bersumber dari Rupiah Murni pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 492 M, yang harus didistribusikan ke 7 Unit Kerja Es I

2. Program

Ditjen

Informasi

dan

Komunikasi

Publik

Alokasi Ditjen IKP mendapatkan tambahan Anggaran sebesar Rp. 250 M dalam APBN-P 2017 antara lain untuk kegiatan-kegiatan sebagai antara lain: Forum Merdeka Barat 9 (Diskusi Media) sebesar 41,8 M; Sosialisasi Capaian Program Pemerintah sebesar 25 M; Produksi Konten & Diseminasi Program Prioritas Pemerintah sebesar 86,3 M; Dukungan hari-hari Besar Negara & Event Nasional -> 21,6 M; Dukungan Event Internasional (Asian Games 2018,Para Games 2018, IMF WB Forum 2018 dan lainnya sebesar 71 M; Kegiatan2 tersebut akan berlanjut di tahun 2018 dan seharusnya lebih massive lagi dibandingkan tahun 2017.

Kemkominfo telah mengirimkan Usulan Penambahan Pagu 2018 sebesar Rp. 300 M kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan melalui surat No. S-958/M.KOMINFO/PR.01.01/07/2017, namun tambahan dana tersebut belum diakomodir dalam Pagu Anggaran

Arahan menteri bahwa peran Kominfo khususnya IKP harus lebih massif. Dan Pak Menteri juga menyatakan siap membantu KL lain dalam melakukan sosialisasi, seperti Perppu Ormas kemaren. Termasuk untuk literasi UU ITE sudah ditempatkan di ITE, tapi kita tetap sinergi dengan Aptika.

Dukungan bagi event internasional, 2017 sudah mulai untuk kegiatan sosialsasi event-event tersebut. Seperti Asean Games, Asean Para Games, IMF, Asean Telsom diselenggarakan pada tahun yang sama. Dan juga ada event nasional seperti Sail 2018, IKP selalu diminta untuk membantu memeriahkan.

IKP dalam pelaksanaan Undang-Undang 23 Urusan Konkuren menjadi pembina dan pengawas bidang Kominfo, dimana untuk anggaran Komisi Informasi Daerah, telah disepakati bahwa anggarannya di Dinas Kominfo.

3. Dewan Pers Pagu Anggaran Dewan Pers 17 M, ditetapkan untuk operasional dan

12


perkantoran 3,44 M. Dewan Pers mengajukan untuk kebutuhan anggaran sebesar 938 juta untuk rekrutmen pegawai outsourcing. Selain itu dewan pers mengusulkan gedung baru mengingat gedung yang digunakan sekarang dibangun tahun 1981 dan dalam kondisi minim.

4. Komisi

Penyiaran

Indonesia

kegiatan Indeks Kualitas Survey Siaran di 2017 targetnya 5 kali, karena keterbatasan anggaran, maka targetnya turun menjadi 2 kali. Terkait ekspose di media juga menurun, harusnya 5 kali menjadi 2 kali. Untuk kegiatan prioritas KPI, kebutuhan anggaan 2018 adalah 56 M. Dengan anggaran tersebut maka akan bisa dilakukan Survey 4 kali di 20 Provinsi, dan pengawasan siaran 15 TV berjaringan 25 radio.

Kantor operasional KPI pindah dari jalan Gajah Mada ke Jalan Juanda dengan luas 3000 M2. Tahun 2018 telah dialokasikan sekitar 1,7 M untuk renovasi gedung (dibutuhkan sebesar 2.5 M)

Untuk KPID, terkait UU 32 dan PP 18 yang menjadi tanggunjawab Pemerintah Pusat dan Daerah, karena yang menjadi dasar untuk pelaksanaan KPI dan KPID yaitu UU 32 tahun 2002, yang menyatakan KPI Pusat oleh APBN dan KPID oleh APBD.

KPI mengajukan usulan tambahan anggaran antara lain untuk Panel Ahli, 2000 Responden); Pengawasan Isi siaran Televisi dan Radio (15 TV berjaringan, 15 LBP, dan 25 Radio); Kenaikan biaya operasional gedung kantor; Renovasi Gedung dan ruang kantor KPI tahap 2; Peningkatan biaya pemeliharaan perangkat.

5. Komisi

Informasi

Pusat

Terdapat kebutuhan tambahan angggaran operasional meliputi gedung perkantoran, sewa mobil dan operasional lainnya seperti listrik, sedangkan alokasi KIP menurun sebanyak 3.3 M. Diperlukannya alokasi anggaran tambahan untuk kegiatan yang termasuk prioritas nasional yaitu penyelesaian sengketa sebesar 65%. Masih terdapat kendala independen lembaga quasi yang masih berada dibawah ditjen IKP.

6. Catatan

bappenas

dan

kemenkeu

List untuk proyek K/L pendukung prioritas nasional di Ditjen IKP, seperti : standarisasi GPR masih berbeda dengan TM I; dashboard sistem komunikasi pemerintah, nawacita digital library, layanan info publik bidang polhukam, diseminasi kolaborasi wilayah 3T, layanan informasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan layanan info publik bidang kemaritiman. Ditjen IKP perlu untuk melakukan penyesuaian target dan alokasinya, terhadap kesepakatan TM. Perubahan-perubahan pada Proyek K/L pendukung Proyek PN harus merupakan kesepakatan ketiga belah pihak

7. Lainnya Pemberlakukan kebijakan moratorium pembangunan/pengadaan gedung, harus terlebih dahulu minta izin Presiden. Pemanfaatan asset Negara perlu berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu.

Kemkominfo perlu melakukan pengecekan antara output yang dihasilkan dengan biaya perjalanan dinas, dimana perjalanan dinas harus melekat pada output yang dihasilkan di unit eselon 2 terkait dan tidak dapat dikumpulkan di Sekretariat Ditjen/Badan.

Untuk KPID, terkait UU 32 dan PP 18 yang menjadi tanggunjawab

Pemerintah Pusat dan Daerah, karena yang menjadi dasar untuk

pelaksanaan KPI dan KPID yaitu UU 32 tahun 2002, yang menyatakan

13


KPI Pusat oleh APBN dan KPID oleh APBD.

Hasil saaat pembahasan trilateral meeting masih terdapat beberapa penyesuaian antara

target pada output-output kegiatan khususnya yang terkait dengan Prioritas Nasional dan

pendukungnya. Pelaksanaan event internasional perlu didukung oleh Kemkominfo melalui

kontribusi media center maupun diseminasi konten yang diperlukan dalam rangka

menyukseskan acara. Selain itu belum ada perubahan terkait penempatan lembaga quasi

yang saat ini berada dalam program dukungan manajemen dan teknis lainnya. Secara

substansi ketiga lembaga ini lebih sesuai dibawah program informasi dan komunikasi public,

namun perlu juga dipertimbangkan independensi tugas fungsi lembaga yang diembannya.

2.5 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Direktorat Jenderal

Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Penyusunan RKP 2018 Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan bersama dengan

Direktorat Otonomi Daerah Kemen PPN/Bappenas. Adapun yang menjadi mitra Ditpolkom

adalah Ditjen Polpum yang mempunyai 2 output kegiatan yang menjadi proyek prioritas

yaitu Bantuan Keuangan Parpol senilai 13.16 Miliar dan Rencana Aksi Tim Terpadu dan

pelaksanaan penanganan konflik sosial tingkat nasional dan daerah sebesar 8 Miliar. Adapun

pembahasan dalam Trilateral meeting yaitu:


Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri


1. Pagu

Anggaran

a. Alokasi non operasional ditjen polpum sesuai dengan pagu SB ditetapkan sebesar Rp. 90.710.800.000 (90 Miliar) perlu mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan, tugas, fungsi dan wewenang Ditjen Polpum khususnya di tahun 2018 yang merupakan tahun politik pelaksanaan pilkada serentak dan dimulainya tahapan-tahapan pemilu serentak 2019 serta kegiatan kepemiluan. Tahun 2018 juga merupakan tahun capaian yang dapat dijadikan tolak ukur target capaian RPJMN di tahun 2019 akan tercapai atau tidak.

2. Usulan

Tambahan

Anggaran

b. Bappenas mempertimbangkan usulan tambahan alokasi anggaran bagi kegiatan Ditjen Polpum terkait dengan kepemiluan, yaitu: 1. Kegiatan panitia seleksi KPU dan Bawaslu sebesar Rp. 2 Miliar; 2. Alokasi tambahan anggaran untuk Revisi Partai Politik sebesar 600 juta. Ditjen Polpum sudah mengalokasikan sebesar 1,4 Miliar; 3. Alokasi tambahan anggaran untuk penguatan pokja IDI sebesar 300 juta. Ditjen Polpum sudah mengalokasikan sebesar 200 juta. Kegiatan penguatan pokja diperlukan dalam rangka menaikan nilai Indeks Demokrasi Indonesia yang masih rendah baik nilai indeks secara general maupun aspek di dalam IDI. Target IDI di tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) adalah sebesar 75. Oleh karena itu penguatan IDI perlu dilakukan terutama bagi

14


provinsi yang memilki nilai IDI (Nilai IDI provinsi maupun nilai aspek IDI) yang masih rendah. Sesuai dengan target RPJMN di tahun 2019 telah ditetapkan target

c. Berdasarkan hasil IDI 2015 (nilai indek per provinsi), penguatan pokja perlu dilakukan terutama bagi provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan penguatan pokja IDI memerlukan instrumen yang tepat yang disesuaikan dengan permasalahan/hambatan di daerah masing-masing. Penyusunan instrumen dan pengukuran keberhasilan penguatan pokja yang akan dilakukan perlu berdiskusi dengan dewan ahli IDI maupun kementerian/lembaga yang terkait (antara lain Kemenkopolhukam, BPS, Pemda, dll).

3. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

a. Usulan alokasi proyek k/l Prioritas Nasional Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik sebesar 13.167.442.296,- yaitu dengan

target sebanyak 121.920.762 suara sah (Rp 108/suara sah).

b. Adanya perubahan alokasi proyek bantuan keuangan kepada

partai politik yang sebelumnya sebesar Rp. 13,925.000.000,-

menjadi Rp. 13.167.442.296. Hal ini dikarenkanakan unsur

kegiatan pendukung dalam pencairan keuangan parpol tidak

dimasukan sebagai prioritas nasional. Adapun alokasi sebesar Rp.

757.557.000,- dapat dipertajam kembali untuk pemanfaatannya.

c. 3. Usulan penambahan alokasi untuk bantuan keuangan kepada

parpol dapat dipertimbangkan apabila RPP tentang ke-2 PP

5/2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah

disetujui oleh Presiden.

d. Selain itu usulan tambahan perlu mempertimbangkan surat

Menteri Keuangan No. S-277/ML.04/2017 tanggal 29 Maret 2017,

usulan tambahan anggaran bantuan keuangan parpol yang dapat

dipertimbangkan sebesar Rp 1000 per suara sah. Alokasi bantuan

keuangan parpol masih membutuhkan anggaran tambahan

sebesar 108.078.650 (108, 07 Miliar) dari Rp 122.003.650.000

(122,003 Miliar)

2.6 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme

Hasil pembahasan Trilateral Meeting terdapat 6 output kegiatan BNPT yang termasuk proyek

prioritas yaitu Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam dan Luar Lapas sebesar

Rp36.575.500.000,00; Operasi Intelijen Kontra Propaganda sebesar Rp19.982.200.000,00;

Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme sebesar Rp30.727.200.000,00;

Operasionalisasi Pusat Deradikalisasi sebesar Rp9.392.300.000,00; Koordinasi Pelibatan

Secara Terpadu Kementerian/Lembaga pada Pelaksanaan Program Penanggulangan

Terorisme sebesar Rp15.240.000.000,00; Operasionalisasi Tim Penanggulangan Foreign

Terrorist Fighters sebesar Rp17.500.000.000,00. Adapun hasil pembahasan Trilateral

Meeting secara ringkas yaitu:

15


Badan Nasional Penanggulangan Terorisme


1. Pagu

Anggaran

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan Nomor S-398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018, BNPT mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp.505.586.324.000,00, termasuk di dalamnya untuk belanja operasional :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp11.065.000.000,00 2. Belanja Barang Operasional sebesar Rp42.611.000.000,00

Alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp11.065.000.000,00 belum memenuhi kebutuhan belanja gaji BNPT tahun 2018, diantaranya untuk memenuhi :

1. Penambahan Pejabat baru di BNPT sebanyak 57 pegawai sehubungan perubahan struktur organisasi BNPT sesuai surat KemenPAN RB Nomor B/12/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang mengakibatkan peningkatan belanja pegawai, belanja barang operasional dan belanja modal.

2. Rencana kenaikan tunjangan kinerja pegawai BNPT yang sudah memperoleh izin prinsip dari Menteri Keuangan sesuai surat Nomor SR-336/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018 BNPT mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp505.586.324.000, sehingga terjadi kekurangan usulan anggaran sebesar Rp339.051.576.000,00

2. Proyek Prioritas Kegiatan Koordinasi Pelibatan Terpadu K/L Program Penanggulangan Terorism

a. Alokasi anggaran untuk kegiatan Koordinasi Pelibatan secara Terpadu Kementerian/Lembaga pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme disetujui sebesar Rp15.240.000.000,00 dari usulan semula sebesar Rp131.240.000.000,00.

b. BNPT akan melakukan koordinasi dan sinergitas melalui pelibatan

Kementerian/Lembaga untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Apabila ini berhasil maka dapat dijadikan contoh bagi BNN dalam pemberantasan narkoba, dan bagi KPK dalam pemberantasan korupsi.

3. Usulan Penambahan Anggaran

Usulan Anggaran Tahun 2018 BNPT Pada Saat Usulan Prioritas Nasional Sebesar Rp844.637.900.000,00 terdiri atas:

a. Usulan Prioritas Nasional sebesar Rp534.607.800.000,00 b. Usulan Prioritas Kementerian/Lembaga sebesar

Rp310.030.100.000,00

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp339.051.576.000,00 akan dialokasikan untuk : a. Penambahan Struktur Organisasi BNPT sesuai dengan Surat

KemenPAN RB Nomor B/12/M.KT.01/2017; b. Pembentukan 3 LO di luar negeri (Malaysia, Filipina dan Turki); c. Kenaikan tunjangan kinerja pegawai BNPT; d. Kebutuhan anggaran Sinergitas Antar K/L dalam Program

16


Penanggulangan Terorisme; e. Cipta kondisi Pengamanan Pemilu 2019; f. Revitalisasi Pusat Pelatihan dan Pusat Deradikalisasi (pembelian

tanah). Karena telah beroperasinya Pengisian Narapidana Teroris di Pusat Deradikalisasi.

6 (enam) alokasi usulan tambahan anggaran tersebut, yang paling prioritas dan mendesak untuk dipenuhi adalah : a. Penambahan Struktur Organisasi BNPT sesuai dengan Surat

KemenPAN RB Nomor B/12/M.KT.01/2017; b. Kenaikan tunjangan kinerja pegawai BNPT; c. Revitalisasi Pusat Pelatihan dan Pusat Deradikalisasi (pembelian

tanah). Karena telah beroperasinya Pengisian Narapidana Teroris di Pusat Deradikalisasi.

4. Usulan Penambahan Output Baru

Terdapat penambahan output baru yaitu: a. Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam dan Luar Lapas b. Operasi Intelijen Kontra Propaganda c. Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme (melalui

FKPT) d. Operasionalisasi Pusat Deradikalisasi e. Koordinasi Pelibatan Secara Terpadu Kementerian/Lembaga pada

Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme f. Operasionalisasi Satgas Kontra Foreign Terrorist Fighters g. Operasionalisasi Pemulihan Korban Terorisme dan Sarana

Prasarana

Prioritas Nasional BNPT Tahun 2018

a. Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam dan Luar Lapas sebesar Rp36.575.500.000,00

b. Operasi Intelijen Kontra Propaganda sebesar Rp19.982.200.000,00

c. Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme sebesar Rp30.727.200.000,00

d. Operasionalisasi Pusat Deradikalisasi sebesar Rp9.392.300.000,00 e. Koordinasi Pelibatan Secara Terpadu Kementerian/Lembaga pada

Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme sebesar Rp15.240.000.000,00

f. Operasionalisasi Tim Penanggulangan Foreign Terrorist Fighters sebesar Rp17.500.000.000,00

2.7 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Komisi Pemilihan

Umum (KPU)

Dalam penyusunan RKP 2018, terdapat 2 proyek prioritas KPU yaitu: 1) Pemutahiran

data pemilih; 2) Sosialisasi Pilkada Serentak 2018; 3) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder

(Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat); 4) Pendidikan

Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 5) Pembentukan Rumah Pintar Pemilu;

6) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi,

dan Daerah Rawan Konflik/bencana)

Adapun pembahasan tersebut penyusunan RKP 2018 terkait program/kegiatan KPU

tertera dalam tabel dibawah ini:

17


Komisi Pemilihan Umum (KPU)


1. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya KPU

a. Berdasarkan SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018, dalam rangka penyusunan RKA-K/L , Kementerian Keuangan, Bappenas, dan K/L melakukan pertemuan tiga pihak pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L, yang akan dituangkan dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan Informasi dan Kinerja (KRISNA).

b. Berdasarkan surat dimaksud KPU mendapatkan tambahan alokasi pada Pagu Anggaran sebesar 10,871 T. Dikarenakan tahun 2018 ini adalah pertama kalinya anggaran tahapan Pemilu dialokasikan lewat Pagu Anggaran bukan melalui BA-BUN, maka kita harus memperlihatkan kesiapan dalam merencanakan, mengeksekusi, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan tahapan secara efektif.

c. Berdasarkan arahan pada sidang kabinet tambahan untuk KPU sebesar 10,871 T tersebut harus dialokasikan untuk kebutuhan tahapan pemilu 2019 yang akan dilakukan pada tahun 2018 dan Pilkada 2018.

Program

Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi

dan

Perbaikan

Proses Politik

a. Sesuai dengan target utama di RPJMN 2015-2019 untuk KPU

adalah partisipasi politik pemilih sebesar 77,5%. Target tersebut

sangat berat, sehingga perlu upaya-upaya sangat serius dari

segala aspek dan dari berbagai stakeholder untuk mendukung

pencapaian target 77,% voters turnout tersebut.

b. Dalam rangka mendukung demokrasi yang substansial, KPU perlu

menyisipkan konten pendidikan politik secara lebih luas untuk

meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang lebih luas dari

partisipasi untuk memilih di Pemilu dan Pilkada.

c. Agar KPU melakukan koordinasi yang intens dengan Bawaslu dan

K/L terkait lainnya, serta melibatkan masyarakat sipil dalam

mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2018 yang

lebih demokratis dan efektif.

2. Usulan

Tambahan

Anggaran

a. KPU melakukan exercise dari tambahan 10,871 T sesuai dengan

usulan yaitu untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 dan untuk

kegiatan tupoksi. Selanjutnya jika ada amanat undang-undang

lainnya yang harus dipenuhi maka langkah pertama adalah

dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia.

b. Usulan tambahan anggaran perlu memperhatikan kemampuan

dan jumlah SDM dalam melaksanakan dan merealisasikan

anggaran tahapan Pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan di

18


TA 2018.

2.8 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Lembaga Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam penyusunan RKP 2018, terdapat 2 proyek prioritas Bawaslu yaitu: 1)

Pendidikan dan pengawasan partisipatif di pusat dan 34 daereh; 2) Piloting pusat pendidikan

dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di pusat dan daerah. Adapun pembahasan

tersebut penyusunan RKP 2018 terkait program/kegiatan bawaslu tertera dalam tabel

dibawah ini:


Badan Pengawas Pemilu


1. Pagu

Anggaran

Berdasarkan tambahan alokasi sebesar 5,1 T pada lampiran SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.Ol.0l/0 7/2017 tanggal25 Juli 2017 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018. Alokasi tambahan tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan tahapan poemilu.

2. Usulan

Tambahan

Anggaran

Diusulkan usulan tambahan anggaran untuk:

a. Uang kehormatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2017

b. penambahan struktur organisasi dengan 3 Deputi dan satuan kerja (satker) Kabupaten dan Kota sebanyak 514 satker.

3. Program

Pengawasan

Penyelenggar

aan Pemilu

Alokasi honor belum dialokasikan untuk kegiatan pemutakhiran DPT

Bawaslu juga perlu melaksanakan kegiatan tahapan dengan efektif dan inovatif dalam melakukan pengawasan. Selain, kegiatan rutin seperti sosialisasi dan bimbingan teknis, agar pelibatan masyarakat lebih ditingkatkan.

Peningkatan pengawasan Operation Room perlu ditingkatkan dengan penggunaan teknologi

Bawaslu perlu menyisipkan konten pendidikan politik dalam kegiatan sosialisasi. Harapnnya agar meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif politik sehingga dapat meminimalisir politik uang

4. Lainnya Kinerja Bawaslu pada tahapan Pemilu 2019 akan dilakukan pada

tahun anggaran 2018 mengikuti KPU.

DKPP direncanakan akan memlikiki unit eselon 2 tersendiri

Terdapat perubahan nomenklatur di level program, kegiatan dan output yang harus dilakukan Bawaslu secara formal sesuai dengan prosedur didukung dokumen-dokumen terkait.

19

2.9 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Lembaga

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)

Dalam penyusunan RKP 2018 MPR RI tidak terdapat proyek output kegiatan yang termasuk

dalam proyek prioritas nasional. Penyusunan program/kegiatan MPR berpedoman pada UUD NRI

Tahun 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Wewenang MPR salah satunya yaitu melantik Presiden dan

Wakil Presiden. Tugas MPR diantaranya adalah memasyarakatkan TAP MPR, UUD NRI Tahun 1945,

Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengkaji Sistem Ketatanegaraan. Adapun hasil

pembahasan trilateral meeting yaitu:


Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)


1. Pagu

Anggaran

Pagu Indikatif(Surat Bersama No. S- 398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017) Pagu Alokasi Anggaran MPR sebesar 952 Miliar. Distribusi untuk programnya yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya MPR sebesar Rp 158.066.610.944, dengan rincian: a. Belanja Operasional sebesar Rp 102.470.352.094 b. Belanja Non Operasional sebesar Rp 55.596.258.850

2. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp 794.736.403.056, dengan rincian: d. Belanja Operasional sebesar Rp 36.051.999.000 e. Belanja Non Operasional sebesar Rp 758.684.404.056.

2. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya

a. Dalam rencana kegiatan MPR TA 2018 terdapat kegiatan

Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Daerah Perbatasan

sebanyak 1 kali dan kegiatan kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke

Negara Sahabat sebanyak 16 kali. Kegiatan kunjungan ke

perbatasan harus banyak ketimbang kunjungan ke Negara

sahabat. Hal ini juga mempertimbangkan tahun anggaran 2018

yang merupakan tahun politik, dimana para anggota MPR juga

akan fokus pada kegiatan di dalam negeri.

b. Kegiatan kunjungan ke daerah perbatasan dapat menjadi

salah satu kegiatan yang mendukung sosialiasi 4 pilar kebangsaan.

c. Apabila terdapat penambahan anggaran, kunjungan pimpinan ke

daerah perbatasan harus diprioritaskan.Khusus untuk Deputi VI

bidang kesatuan bangsa ditetapkan PI sebesar Rp 14, 681 Milyar.

Dimana telah dialokasikan anggaran sebesar 8,805 Miliar untuk

kegiatan koordinasi pemantapan wawasan kebangsaan melalui

desk wawasan kebangsaan.

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR

a. MPR mengusulkan perubahan nomenklatur eselon II yang

semula Pusat Pengkajian menjadi menjadi Biro Pengkajian dan Biro

Persidangan menjadi Biro Persidangan dan Sosialisasi. +

b. Perubahan nomenklatur sudah disampaikan ke Bappenas

melalui surat No.B-1375/PR.01/B-IV/SetjenMPR/05/2017

c. Usulan perubahan diusulkan melalui surat resmi ke Bappenas dan

20


Kementerian Keuangan agar dapat diproses untuk perubahannya

di aplikasi krisna.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR

MPR RI akan melakukan restrukturisasi program menjadi 2 (dua) program yaitu dengan menggabungkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis MPR dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR. Rencana Restrukturisasi ini sudah disampaikan ke Bappenas dan Kemenkeu melalui surat No. B-1090/PR.01/B-IV/SetjenMPR/04/2017 tanggal 17 April 2017.

2.10 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dalam penyusunan RKP 2018 DPR RI tidak terdapat proyek output kegiatan yang termasuk

dalam proyek prioritas nasional. Hasil pembahasan trilateral meeting dengan DPR RI yaitu:


Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)


1 Pagu

Anggaran Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2018 DPR Pagu Indikatif DPR

ditetapkan sebesar Rp4.357.708.210.000,- yang terdiri atas Satker

Dewan sebesar Rp3.259.208.777.000,- dan Satker Setjen sebesar

Rp1.098.499.433.000, mengalami kenaikan dibanding DIPA DPR

Tahun 2017 sebesar Rp100.000.000.000,- atau 2,35%.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI

Kenaikan pada pagu indikatif 2018 dibanding Tahun 2017 hanya untuk memenuhi kenaikan indeks dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2018 untuk kegiatan : Persidangan Komisi dan Paripurna, Persidangan Badan dan Mahkamah, Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen, Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan, Pemberitaan Parlemen, Penyelenggaraan Keprotokolan, Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan SDM dan Organisasi, Perumusan Perencanaan dan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pengelolaan Data danInformasi

3. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

a. Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undangan, Penyusunan Kajian APBN,

Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Penelitian,

Pengkajian, dan Pengembangan sudah mengunakan SBM baru.

b. Terkait kajian dalam UU yang akan dibahas, atau hal-hal yang

menjadi pembahasan di Komisi, dan kajian yang menjadi prediksi

(kajian APBN atau kajian yang mengikuti siklus pembahasan

APBN), kajian akuntabilitas temuan BPK (akan digunakan

21


anggota apabila kunjungan kedaerah-BKAN). Penelitian

pengkajian, berisi penelitian terhadap hal-hal terkait produk

Dewan.

4. Program Penguatan Kelembagaan DPR RI

a. Pelaksanaan penguatan kelembagaan DPR digunakan antara lain

untuk: pelaksanaan tugas Pimpinan DPR, pelaksanaan tugas

BURT, penanganan perkara etik oleh MKD sebanyak 20 perkara.

b. Pelaksanaan tugas DPR dalam kerjasama internasional digunakan

antara lain untuk pelaksanaan konferensi internasional sebanyak

2 konferensi, pelaksanaan pengembangan hubungan kerjasama

internasional, pelaksanaan peran diplomasi perorangan anggota

DPR RI sebanyak 250 anggota.

c. pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat anggota

DPR RI di daerah pemilihan dengan rincian kegiatan penyerapan

aspirasi masyarakat diluar sidang dan diluar masa reses (6 kali

setahun) baru dialokasikan sebanyak 4 kali, kegiatan penyerapan

aspirasi masyarakat pada masa reses (5 kali setahun) baru

dialokasikan sebanyak 4 kali, kegiatan penyerapan aspirasi

masyarakat pada masa sidang dan/atau pada masa reses (1 kali

setahun) sebanyak 1 kali.

d. Hak keuangan dan administrasi Dewan tetap dialokasikan

e. Kegiatan kunjungan kerja luar negeri BKSAP sebesar 41,2 M

digunakan untuk pengiriman delegasi pada 3 badan kerjasama,

yaitu regional, internasional, dan bilateral (DPR menjadi anggota

dari beberapa organisasi parlemen dunia antara lain IPU (Inter

Parliamentary Union), PUIC (Parliamentary Union of the OIC

Member States), AIPA (ASEAN Inter Parliamentary Assembly),

dan ASGP (Association of Secretaries General of Parliament).

Untuk menjadi anggota dalam organisasi parlemen dunia

tersebut, terdapat kontribusi yang harus dibayar setiap tahun

dengan rincian:IPU sebesar CHF71.500, PUIC $77.000, AIPA

$35.000, dan ASGP CHF550. Seluruh pembayaran atas kontribusi

tersebut dibebankan kepada Sekretariat Negara

f. Sesuai dengan arahan Presiden RI adalah perlu meminimalisir

keanggotaan Indonesia pada organisasi luar negeri sesuai

dengan kebutuhan. Jika tidak strategis maka tidak perlu lagi

menjadi anggota karena harus membayar iuran keanggotaan

rutin yang cukup besar.

g. Terkait dengan Izin Prinsip dari Menteri Keuangan perihal

kenaikan indeks kegiatan penyerapan aspirasi menjadi

Rp20.000.000,- per kegiatan harus dicatat di dalam catatan

trilateral meeting untuk dapat menjadi usulan penyesuaian pada

Pagu Anggaran DPR RI.

Program a. Pelaksanaan fungsi anggaran antara lain untuk pembahasan

22


Pelaksanaan Fungsi DPR RI

APBN 2019, pembahasan APBN Perubahan 2018, dan

pertanggungjawaban APBN 2017 dan pembahasan anggaran

mitra kerja DPR oleh komisi.

b. Pelaksanaan fungsi pengawasan digunakan antara lain untuk

pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan

Pemerintah, fit and proper test sebanyak 23 kegiatan,

penanganan kasus spesifik

c. Pelaksanaan fungsi legislasi antara lain untuk penyusunan RUU

sebanyak 34 RUU (14 RUU Usul DPR, 14 RUU Usul Pemerintah

dan 6 RUU Ratifikasi); penyusunan RUU perorangan anggota

DPR sebanyak 25 RUU; penyusunan RUU dokumen prolegnas;

harmonisasi undang-undang.

2.11 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Mitra Kerja Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

Dalam penyusunan RKP 2018 DPD RI tidak terdapat proyek output kegiatan yang termasuk

dalam proyek prioritas nasional. Hasil pembahasan trilateral meeting dengan DPD RI yaitu:


Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)


1 Pagu

Anggaran

Berdasarkan Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor S-593/MK.02/ 2017 dan Nomor 291/M.PPN/D.8/ KU.01.01/07/2017 Tanggal 25 Juli 2017 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 menetapkan Pagu Anggaran DPD RI Tahun 2018 sebesar Rp.1.082.392.940.000,-.

Pagu Anggaran DPD RI Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.082.392.940.000,-. Jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif DPD RI TA 2018 sebesar Rp.1.008.750.104.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.73.642.836.000,- ;

Sesuai arahan dan kebijakan kelembagaan DPD RI pengalokasian penambahan anggaran sebesar Rp.73.642.836.000,- secara garis besar diperuntukan untuk alokasi satker Dewan sebesar Rp.27.220.220.000,- dan Satker Setjen sebesar Rp. 46.422.616.000,-

2. Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi

Penambahan Anggaran pada Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD sebesar Rp.18.554.190.000,-, yaitu: a. Penambahan Anggaran pada kegiatan Partisipasi Pada Sidang

Parlemen Internasional Dan Kerjasama Internasional/Regional/ Bilateral dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-

b. Penambahan Anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Tugas Pansus DPD RI sebear Rp.1.837.792.000,-

c. Pengalokasian anggaran pada kegiatan Pengawasan Kelompok

23


Anggota DPD RI Provinsi Atas Pelaksanaan UU Terkait Perda Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp.14.186.710.000,-

d. Pengakokasian Anggaran pada Kegiatan Panitia Perancang Undang Undang dalam rangka Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU. Dengan alokasi anggaran sebesat Rp.2.000.000.000,-

Penambahan anggaran terkait Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Fungsi Badan Kehormatan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.3.137.720.000,- : a. Penambahan Alokasi Anggaran Pada Kegiatan Pelaksanaan Tugas

Dan Kewenangan Badan Akuntabilitas Publik dengan alokasi Anggaran Sebesar Rp.1.637.720.000,-

b. Penambahan Alokasi Anggaran Pada Kegiatan Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Badan Kehormatan DPD dengan alokasi Anggaran Sebesar Rp.1.500.000.000,-

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana Dan Prasarana Usulan Penambahan volume/satuan pada Management Building/Maintenance Rp.7.000.000.000,-

a. Terkait Sarpras, jika memang ada usulan untuk renovasi Gedung Kantor, agar DPD juga menyertakan audit dari PU terkait kebutuhan untuk renovasi gedung, agar biayanya disesuaikan dengan analisis dari PU tersebut. (Bappenas)

b. Sesuai surat usulan DPD nomor KU.120/03/DPD/II/2017 tentang Usulan Penambahan Pagu Anggaran DPD RI TA 2018 , untuk usulan pada kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum sarana dan prasarana untuk layanan perkantoran adalah sebesar Rp4,8 milyar. (Kemenkeu)

4. Restrukturisasi nomenklatur program dan anggaran DPD RI

1. Sesuai dengan penetapan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI oleh Kementerian PAN dan RB dan Terbitnya Persesjen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaima amanat Perpres Nomor 17 Tahun 2017, maka akan diusulkan perubahan/ restrukturisasi nomenklatur anggaran DPD RI mulai tahun anggaran 2018;

2. Pada Program Satker Dewan akan ditambahkan nomenklatur kegiatan baru pengelolaan keuangan Dewan yang meliputi pengelolaan gaji dan tunjangan Anggota, Staf Ahli Alat Kelengkapan, dan Staf yang melekat pada Anggota;

3. Pada Satker Setjen akan diusulkan pengurangan program anggaran yang semula 3 (tiga) Program menjadi hanya 2 (dua) program.

4. Program yang diusulkan untuk dihapus adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI.

5. Program ini diubah menjadi kegiatan penyelenggaran pelayanan umum sarana dan prasarana pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI.

Perubahan nama nomenklatur kegiatan sesuai catatan dari Kementerian PAN-RB terkait dengan penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI.

24

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 KESIMPULAN

Kegiatan penyusunan RKP 2017 mempunyai tahapan yang berbeda dengan

penyusunan RKP 2016 yaitu dengan dilakukannya pertemuan Multilateral dan Bilateral yang

mempertemukan Bappenas dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang merupakan mitra

kerja dan Kementerian/Lembaga yang mempunyai kontribusi/dukungan terhadap program

Prioritas Nasional. Dokumen RKP 2017 yang dihasilkan memuat narasi yang lebih pendek

ketimbang dokumen RKP 2016, selain itu dilengkapi dengan lampiran Program/Kegiatan

Kementerian/Lembaga yang termasuk program Nasional dan Program Prioritas saja. Proses

penyusunan dan pembahasan program/kegiatan prioritas dilakukan melalui aplikasi system

e-Planning SIMU dalam pertemuan baik Multilateral, Bilateral, Trilateral dan Musrenbangnas

dengan Pemerintah Daerah. Pembahasan dan penyusunan program/kegiatan dilakukan

berdasarkan skala prioritas serta menggunakan prinsip kebijakan money follow program

yang berarti kebijakan anggaran belanja yang dilakukan berdasarkan program prioritas yang

akan dilaksakan.

Hasil koordinasi dan serangkaian pertemuan rapat menghasilkan dokumen RKP 2017

yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatakan Kesempatan

Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” yang mencakup

Pembangunan Manusia dan Masyarakat; Pembangunan Sektor Unggulan; Pembangunan

Pemerataan dan Kewilayahan; dan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan

Keamanan.

3.2 REKOMENDASI

Kegiatan penyusunan RKP 2017 masih memerlukan koordinasi yang sinergis antara

Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga Teknis serta Pemerintah Daerah

dalam penyusunan RKP. Mekanisme penyusunan RKP di tahun selanjutnya perlu

ditingkatkan terutama untuk menjamin terlaksananya tujuan dan output dari serangkaian

pertemuan multilateral, bilateral dan trilateral meeting serta penyusunan detail

program/kegiatan prioritas yang telah diinput dalam aplikasi e-planning SIMU.

Diperlukannya komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas hasil

pembahasan RKP 2017 final yang telah disahkan melalui Perpres untuk pelaksanaan

program/kegiatan priotitas, alokasi anggaran serta output dan outcome yang dihasilkan.

daftar isi -...

Documents