GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

Nama Mata Kuliah : Pendidikan KewarganegaraanJumlah SKS : 2Semester : IIPerguruan Tinggi : Poltekkes, Akpar, AKK Kendari

Perkuliahanke… Pokok Bahasan Sub Pokok Bhasan

1. Pendahuluan1. Latar Belakang Pend. Kewarganegaraan2.Kompetensi yang diharapkan

2Pengertian ttg :Bangsa, Negara, Hub. WN dgn

Negara atas dasar HAM dan Bela Negara

1. Pengertian ttg Bangsa & Negara2. Negara & WN dalam Sistem Kenegaraan.3. Proses Bangsa yang menegara

3 Sda4. Pengertian Hak dan Kewajiban WN5. Hubungan WN dgn Negara6. Pengertian ttg demokrasi

4 Sda7. Pengertian ttg Hak Azasi Manusia8. Keterkaitan Pancasila, Wanus, & Tannas9. Landasan hub. UUD 1945 dgn NKRI.10.Perkembangan Pend. Bela Negara.

5 Wawasan Nusantara (Wanus)

1. Wawasan Nasional suatu bangsa.2. Teori-teori Kekuasaan3. Ajaran Wawasan Nasional Indonesia

6 Sda4. Latar Belakang Filosofis Wanus5. Implementasi Waanus dlm kehidupan

Nasional6. Ajaran Wanus7. Unsur dasar Konsepsi Wanus.

7 Sda

8. Hakikat Wanus9. Asas Wanus.10. Arah Pandang Wanus.11. Kedudukan, Fungsi & Tujuan Wanus

8 Sda 12. Sasaran Impl. Wanus dlm kehidupan13. Pemasyarakatan Wanus14. Tantangan Implementasi Wanus.15. Prospek Implementasi Wanus.16. Keberhasilan Implementasi Wanus.

9 Mid Semester Bahan dari kuliah 1 s.d 810 Ketahanan Nasional

(Tannas)1. Latar Belakang Tannas.2. Pokok-pokok Pikiran Tannas.3. Pengertian Tannas.

4. Pengertian Konsepsi Tannas11 Sda 1. Asas Tannas

2. Sifat Tannas3. Pengaruh Tannas dlm kehidupan

berbangsa dan bernegara12 Politik dan Strategi Nasional

(Polstranas)1. Pengertian Polstranas2. Dasar Penyusunan Polstranas3. Penyusunan Plostranas4. Stratifikasi Polstranas5. Politik Pemb. Nas & Manaj. Nasional

13 Sda 6. Otonomi Daerah7. Kewenangan Daerah

14 Sda 8. Implementasi Poltranas dalam :a. Bidang Hukumb. Bidang Ekonomic. Bidang Politik

15 Sda d. Bidang Sosial Budayae. Bidang Pertahanan

16 Final Semester Bahan dari kuliah 9 s.d 15

Kendari, Maret 2009

Dosen,

Drs. H. Syahri Nehru Husain, M.Pd

Kuliah 1.PENDAHULUAN

1. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti materi kuliah ini , mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan

2. Menjelaskan tentang kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan..

2. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan1. Perjuangan bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang

panjang dimulai dari: Masa penjajahan. Masa perebutan kemerdekaan. Masa mempertahankan kemerdekaan. Masa Kemerdekaan.

2. Setiap masa menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda;

Perlakuan penjajah, Perlawanannya

3. Kondisi dan situasi tersebut harus didasarkan atas kesamaan nilai, jiwa, tekat dan semangat kebangsaan sebagai suatu kekuatan.

4. Kekuatan itu akan mampu mendorong terwujudnya Negara kesatuan Republik Indonesia.

5. Perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah kenal menyerah, ini terbukti dengan peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 1945.

6. Selain dari perjuangan fisik yang dilakukan oleh para pejuang bangsa, juga karena mendapaatkan hidayah dari Allah SWT.

7. Bangsa Indonesia adalah bangsa religius merupakan kekuatan mental spiritual sebagai semangat perjuangan.

8. Semangat perjuangan tidak pernah mengalami kemunduran baik pada saat perjuanagn fisik, saat kemerdekaan maupun dalam era globalisasi sekarang ini.

9. Globalisasi ditandai dengan: Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi. Komunikasi dan transportasi.

3. Kompetensi yang diharapkan. 1. Hakikat Pendidikan.

- Masyarakat dan Pemerintah berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus.

- Generasi penerus mampu mengantisipasi kehidupan yang senantiasa berubah sesuai dengan budaya bangsa, negar dan internasional.

Pendidikan kewarganegaran dimaksudkan agar memiliki wawasan

bernegara untuk membela Negara dan memiliki pola fikir, sikap, dan perilaku

yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Kemampuan warganegara

Untuk dapat hidup berguna dan bermanfaat serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahaan diperlukan pembelakan tentang:

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai perjuangan

Sebagai ukuran:

KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Kuliah 2BEBERAPA PENGERTIAN

1. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menyebutkan pengertian ttg bangsa dan Negara.2. Menjelaskan Negara dan warganegara dalam system

kenegaraan.3. Menjelaskan proses bangsa yang menegara.

2. Pengertian 1. Bangsa: a. Bangsa adalah oraang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri.

b. Bangsa adalah kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa, dan wilayah tertentu.

c. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa yang berproses didalam satu wilayah, misalnya Nusantara/Indonesia

2. Negara: a. Pengertian

Negara adalah suatu organisasi dari sekolompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemeerintahan yang

mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok/beberapa kelompok manusia tersebut.

Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan serta memaksa untuk ketertiban soaial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

b. Teori terbentunya negara a. Hukum alam; Pemikiran Plato & Aristoteles, yaitu: Kondisi alam Tumbuhnya manusia Negara b. Teori Ketuhanan; segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan.

c. Teori perjanjian; Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akaan musnah apabila tidak mengubah cara-caranya. Manusiapun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama ( Thomas Hobbes)

c. Proses terbentuknya negara di zaman modern: a. Penaklukan.

b. Peleburan (fusi) c. Pemisahan diri.

d. Pendudukan atas Negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

d. Unsur Negaraa. Bersifat Konstitutif, bahwa suatu Negara terdapat

wilayah yang meliputi; udara, darat, perairan, rakyat/masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat.

b. Bersifat deklaratif; sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan Negara, UUD, pengakuan dari Negara lain ( de jure maupun de facto, dan masuknya pada perhimpunan bangsa-bangsa.

e. Bentuk Negara 1.Negara kesatuan ( unitary state)

2.Negara serikat (federation).

3. Negara dan WN dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia. Kedudukan NKRI sudah memenuhi syarat ( wilayah,

penduduk, pemerintahan, dan mendapat pengakuan dari negara lain) karena itu mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan Negara lain, yaitu ikut memelihara dan menjaga ketertiban dunia.

NKRI didirikan atas dasar UUD 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga Negara terhadap warganya yaitu memberikan kesejahteraan hidup, keamanan lahir bathin sesuai demokrasi yang dianut. Negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh

ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di Indonesia.

4. Proses Bangsa yang menegara. Proses bangsa yang menegara memberikan gambaraan

tentang bagaimana terbentuknya bangsa, dimana masyarakatnya merasa sebagai bagian dari bangsa tersebut.

Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan Negara sehingga tunbuhlah kesadaran untuk memelihara, mempertahankan utuhnya Negara tersebut. Upaya tersebut dapat terlaksana apabila tercipta pola pikir, sikap dan perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela Negara.

Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan:

Tuhan berhub. dengan AgamaUsaha memenuhi kebutuhan berhub dgn EkonomiKeadaan lingk, sesame, alam sekitar berhub dgn Sosial, Hubungan dengan kekuasaan berhub. dgn Poliitik.Hidup tenteram, aman _ berhub dgn Pertahanan

Keamanan.1. Kemerdekaan suatu bangsa/Negara merupakan hak yang

kemanusiaan,2. factor keadilan

Secara Universal Kemerdekaan yang telah diproklamirkan 17 Agustus 1945 merupakan awal terbentuknya NKRI karena telah mendapatkan pengakuan dari bangsa/negara . berhubungan dengan:

factor Namun kenyataannya bahwa perjuangan bangsa Indonesia merupakan suatu proses melalui tahap-tahap:1. Perjuangan pergerakkan kemerdekaan,2. Proklamasi sebagai gerbang kemerdekaan,3. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya adalah

kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdasarkan perkembangan teori ketatanegaraan terjadinya

NKRI adalah sbb: 1. Perjuangan bangsa terutama dalam pembentukan ide-ide

dasar.2. Proklamasi bukan merupakan tujuan akhir dalam bidup

bernegara.3. Keadaan Negara yang dicita-citakan adalah merdeka,

berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.4. Terbentuknya Negara adalah kehendak seluruh rakyat.5. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius.Proses bangsa yang mengara di Indo. Diawali dengan adanya kebenaran hakiki dan kesejarahan sebagai gambaran factual dan otentik.

1) Kebenaran adalah bertsumber dari Tuhan pencipta alam; keesaan Tuhan, manusia yang beradab dan bersatu, memiliki hubungan social, serta mempunyai nilai keadilan.

2) Kesejarahan, bahwa kemerdekan adalah merupakan perjuangan karena itu harus dipertahankan kelangsungannya, mempertahan utuhnya NKRI, memperoleh hak-haknya sesuai yang tercantum dalam UUD.

Kuliah 3HAK, KEWAJIBAN WN, HUB WN DENGAN NEGARA,

DEMOKRASI1. Tujuan Pembelajaran 1. Menjelaskan hak dan kewajiban WN 2. Menjelaskan hubungan WN dengan Negara 3. Menjelaskan tentang demokrasi.2. Hak dan Kewajiban Warganegara. Hak adalah merupakan sesuatu yang berhubungan dengan Kewenangan untuk memperoleh, melakukan, menggunakan,

mengusahakan sesuatu sesuia dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hak asasi adalah hak dasar/pokok untuk dapat hidup, sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan.

Hak warganegara adalah kewenangan yang diperoleh warganegara untuk mengusahakan kebutuhan hidupnya dari Negara.

Kewajiban adalaah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, baik berupa pekerjaan, tugas, moral, hukum.

Kewajiban warganegara adalah tugas yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; berupa kewajiban mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara ketertiban masyarakat, membela dan mempertahankan NKRI, dll.

Dalam UUD 1945 Bab X pasal ttg WN yaitu pasa 27, 28, 30. Pasal 27; (1) Semua WN mempunyai kedudukan yang sama

dalam hukum dan pemerintahan. (2) Tiap-tiap WN berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 28,

Kuliah 10 KETAHANAN NASIONAL1. Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan latar belakang Tannas,2. Menjelaskan Pokok-Pokok pikiran Tannas.3. Menjelaskan pengertian Tannas.4. Menjelaskan pengertian Konsepsi Tannas.

2. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan RI berbagai macam gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara baik dari dalam negeri luar negeri ~ Dari dalam negeri; pemberontakan PKI, Di/TII~ Luar Negeri; Agresi militer Belanda Negara RI menciptakan system dan pola kehidupan

berdasarkan hukum. Negara RI adalah sebuah Negara yang berdaulat

memiliki UUD sebagai konstitusinya. Dengan demikian diperlukan suatu;

ketangguhan keuletan kekuatan katahanan secara nasionaldengan landasan

UUD 1945Wawasan NusantaraKondisi yang dimiliki bangsa.

3. Pokok-Pokok Pikiran. Dalam pencapaian tujuan nasional diperlukan adanya suatu

ketahanan nasional yang didasarkan pada pokok-pokok pikiran:1. Manusia berbudaya.

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai, berupa akal dan budi nurani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; secara material dan spiritual, oleh karena itu akan selalu mengadakan hubungannya dengan: ~ Tuhan Agama~ Cita-Cita ideology~ Kekuatan/kekuasaan Politik~ pemenuhan kebutuhn Ekonomi~ manusia social~ rasa keindahan seni/budaya~ pemanfatan dengan alam Iptek.~ Rasa aman pertahanan keamanan.

2.Tujuan Nasional, Falsafah bangsa dan Ideologi Negara. Hal ini tertuang dalam Pmbukaan UUD 1945: Alinea I, bahwa penjajahan bertentangan dengan hak azasi

manusia; Alinea II, masa depan harus diraih, Alinea III, dalam kehidupan manuia haruslah mendapat ridho dari Allah. Alinea IV, mempertegas cita-cita (tujuan) yang akan dicapai.

4. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.Tannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam, maupun dari luar

5. PENGERTIAN KONSEPSI TANNAS INDONESIA.Konsepsi Tannas Indonesia adalah merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

6. HAKEKAT TANNAS DAN KONSEPSI TANNAS INDO. 1. Hakekat Tannas adalah keuletan dan ketangguhn bangsa

yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional.

2. Hakekat konsepsi Tannas adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

KULIAH 117. ASAS-ASAS TANNAS INDONESIA 1. Asas kesejahteraan dan Keamanan 2. Asas Komprehensip Integral (menyeluruh terpadu). 3. Asas Mawas diri ke dalam dan keluar.

1. Asas kekeluargaan.

8. SIFAT TANNAS INDONESIA 1. Mandiri. 2. Dinamis. 3. Wibawa. 4 Konsultasi dan kerjasama.

9. PENGARUH TANNAS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 1. Pengaruh Aspek Ideologi a. Ideologi Dunia.

~ liberalisme~ Komunisme~ Paham Agama

b. Ideologi Pancasila. c. Ketahanan pada aspek Ideologi 1. Konsepsi tentang ketahanan ideology

2. Pembinaan ketahanan Ideologi

2. Pengaruh Aspek Politik a. Politik secara umum

b. Politik Indonesia1. Politik Dalam Negeri

2. Politik luar negeri c. Ketahanan pada Aspek Politik

3. Pengaruh pada aspek Ekonomi

a. Perekonomian secara umumb. Perekonomian Indonesia.c. Ketahanan pada aspek ekonomi.

Pembinaan di bidang Ekonomi: Sistem Ekonomi yang dapt mewujudkan kemakmuran

Ekon kerakyatan menghindarkan, free fight liberalisme, etatisme, pemusatan kekuatan ekonomi

Keseimbangan struktur ekonomi.Pembangunan ekonomi sebagai usaha bersama atas

dasar kekeluargaan dan dibawah pengawasan masyarakat.

Pemerataan dibidang pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya.

Kemampuan bersaing dalam meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional.

4. Pengaruh pada aspek Sosial Budaya. Aspek social dimaksudkan adalah pergaulan hidup yang

mengandung nilai-nilai yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karya manusia.Fokus budaya berupa nilai dan norma religius, ekonomi, nilai social cultural seperti ideology modern dan iptek.1. Struktur Sosial Indonesia

* Kehidupan manusia secara berkelompok dan peran masing-masing

* Struktur dan peran melahirkan bentuk hubungan dan ikatan antar manusia

* Pembangunan nasional melahirkan struktur social yang beragam.

* Struktur social secara horizontal akan menimbulkan keragaman aspirasi.

2. Kondisi budaya di Indonesia

1. Kebudayaan daerah 2. Kebudayaan Nasional 3. Integrasi nasional 4. Kebudayaan dan alam lingkungan.

3. Ketahanan pada aspek Sosial budaya

- Merupakan kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

5. Pengaruh pada aspek Pertahanan & Keamanan a. Pokok-Pokok Pengetahuan Pertahanan & Keamanan. Pertahanan & keamanan adalah daya upaya seluruh rakyat

Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan Negara demi kelangsungan NKRIPertahanan keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional (masyarakat) yang terintegrasi dan terkordinasi.Pertahanan keamanan nasional adalah salah satu fungsi pemerintah dan Negara RI dengan TNI/Polri sebagai intinya.

Penyelenggaraan system keamanan nasional ditandai dengan:1. Pandangan Indonesia tentang Perang dan Damai2. Penyelenggaraan Tannas berdasarkan UUD 1945 dan

wawasan nusantara.3. Tannas dilaksanakan sebagai upaya nasional terpadu4. Tannas diselenggarakan dengan siskamnas

5. Segenap kekuatan dan kemampuan tannas diorganisasikan dalam satu wadah tunggal yaitu TNI dan Polri

b. Postur Pertahanan & Keamanan, yang mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan

c. Ketahanan pada Aspek Pertahanan & Keamanan d. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia.

Kuliah 12 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

1. Tujuan Pembelajaran1. Menjelaskan pengertian Polstranas.2. Menjelaskan Dasar penyusunan Polstranas,3. Menguraikan penyusunan Polstranas,4. Menganalisis Stratifikasi Polstranas,5. Menguraikan Pemb. Nas dan Manajemen Nasional.

2. POLITIK

1. Pengertian Kata politik berasal dari bahasa Yunani ; Politeia

- Polis = berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri

(negara ) - Teia = urusan

Dalam bahasa Indonesia Politik ( politics) mempunyai makna kepentingan umum.

Politik merupakan suatu rangkaian asas. prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki

Dalam bahasa Inggeris dibedakan: Politics dan Policy Politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, cara, dan

alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Policy dalam bahasa Indonesia diterjemahkan

kebijaksanaan, yaitu suatu pertimbangan-pertimbangan yang dianggap lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau tujuan y6ang dikehendaki.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan suatu tujuan negara. Pelaksanaan tujuan negara memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies.

Jadi :Politik berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya.# Negara: adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.# Kekuasaan Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain (kelompok) sesuai dengan keinginnnya.Dalam politik perlu diperhatian: (a) bagaimana kekuasaan itu diperoleh,(b) bagaimana mempertahankannya, (c) dan bagaimaa melaksanakannya.

1. legitimasi2. keahlian3. kharismatik4. hadiah5. dogmatis/paksaaan

# Pengambilan Keputusan Adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatian; (a) Siapa pengambil keputusan, (b) untuk siapa keputusan itu dibuat.TEKNIK-TEKNIK PK

1. BRAINSTORMING TECHNIQUEC (URUN PENDAPAT)2. NOMINAL TECHNIQUEC3. DELPHY TECHNIQUEC

# Kebijakan Umum Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

# Distribusi Adalah pembagian atau pengalokasian nilai-nilai (value) dalam masysrakat., (a) Nilai material (b). Nilai inmaterial

2. PENGERTIAN STRATEGI

Strategi dalam bhs. Yunani Strategia berarti the art of the general atau seni seorang panglima yang digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewits berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan,

Secara umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.(dalam bidang militer, ekonomi, olahraga dll_.

3. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Jadi Politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

1. Ideologi Pancasila, 2. UUD 19453. Wawasan Nusantara4. Ketahanan Nasional

Hal sangat penting karena:a. terkandung dasar negara,b. Cita-cita nasional,c. Konsep strategis bangsa Indonesia.

C. PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL1. Dasar penyusunannya adalah UUD 1945

UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, yaitu Lembaga-lembaga tersebut adalah; MPR, DPR, PRESIDEN,DPA, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan dibawanya hanya sebagai infrastuktur politik seperti partai-partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (LSM)

2. Mekanisme penyusunan:Ditingkat suprastruktur poliitik dan strategi nasional diatur oleh Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh lembaga tinggi negara lainnya (Menteri-Menteri) serta dewan-dewan lainnya( Lembaga non Depateemen seperti Dewan Stabilitas Ekomomi, Dewan Maritim, Dewan Tenaga Atom, DKN, Dewan Otonomi Daerah dsb.)

3. Mekanisme Penyusunannya Suprastruktur Politik - Presiden menerima GBHN - Menyusun program kabinet, - Memilih menteri-Menteri. (lembaga non departemen)

Menteri/lembaga non departemen sebagai pelaksana menyusun

program-program secara konkret, Infrastruktur Politik

- Melalui pranata-pranata politik masyarakat - Kontrol masyarakat..

- Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik. @ kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan

bernegara. @ Terbukanya dalam memperjuangkan hak- haknya. @ Meningkatnya kebutuhan hidup @ Meningkatnya pendidikan yang ditunjang oleh Iptek.

@ Semakin kritis dan terbukanya kehidupan.

D. STRATIFIKASI POLITIK NASIONALAdalah tingkat penentu kebijakan:1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

a. Merupakan kebijakan tertinggi dan menyeluruh pada tingkat nasional, yang mencakup kebijakan dalam penentuan UUD, masalah makro politik, dan tujuan negara. Kebijakan ini dilakukan oleh MPR.

b.Kebijakan puncak juga dapat dilakukan oleh Kepala Negara berupa dekrit, peraturan atau piagam Kepala Negara.

2. Tingkat Kebijakan Umum. Adalah kebijakan dibawah kebij. Puncak yang sifatnya

juga menyeluruh seperti kebijakan dalam: Pembukaan UU, PP, Keputusan/Instruksi Presiden, dan atau

dalam keadaan darurat mengeluarkan maklumat. Kebijakan ini ada ditangan Presiden.

3. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus.Kebijakan khusus adalah penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area). Kebijakan ini merupakan penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, admunistrasi, system, dan prosedur dalam bidang utama. Wewenang ini ada ditangan para Menteri. Hasilnya berupa Kepmen, Instruksi Menteri, Surat Edaran, dsb.

4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis.Adalah penggarisan dalam suatu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.Wewenang ini ditangan pejabat eselon satu departemen, dan pimpinan lembaga non departemen.

5. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah.1. Wewenang penentuan kebijakan pemerintah pusat

terletak ditangan Gubernur, Bupati/walikota. Produknya adalah keputusan, dan instruksi.

2. Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan berupa Perda atas persetujuan DPRD I/ DPRD II.

E. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL.

Tujuan Politik Nasional adalah :a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indo.b. Memajukan kesejahteraan umum,c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,d. Ikut melak. Ketertiban dunia

( alinea keempat UUD 1945)

Politik dan strategi nasional dituangkan dalam GBHN, yang ditetapkan oleh MPR, dan dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR, GBHN merupakan:

1. Haluan Negera tentang pembangunan nasional.2. Ditetapkan setiap lima tahun.3. Pelaksanaannya dituangkan dalam Pokok-Pokok

Kebijaksanaan Pelaksanaan Pembangunan oleh Presiden atas persetujuan DPR

Politik pembangunan sebagai Pedoman dalam Pembangunan Nasional memerlukan keterpaduan tata

nilai, struktur, dan proses.

1. MAKNA PEMBANGUNAN NASIONAL@ Pembangunan Nasional adalah usaha peningkatan kualitas

manusia dan masy. Indo secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan Iptek serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

@ Pelak, mengacu pada kepribadian bangsa Ind. Dan nilai luhur yang Universal.

@ Tujuannnya adalah usaha peningkatan kesejahteraan seluruh bangsa Ind.

@ Pemb. Dilaksanakan oleh seluruh bangsa Ind.2.MANAJEMEN NASIONAL Manajemen nasional merupakan suatu system manajemen nasional yang merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai tujuan nasional Sebagai suatu system harus dapat menjawab:

a. unsur, struktur, dan proses,b. Fungsi system Manajemen Nasional

KULIAH 13F. OTONOMI DAERAH Kata Otonom berarti berdiri sendiri Otonomi adalah Politik pemerintahan sendiri.

Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia berlaku 2 sistem pemerintahan yaitu:a. berdasarkan system sentralistis, danb. berdasarkan system desentralisasi.

@Sistem Sentralistis adalah system pemerintahan dimana hsk, wewenang, dan kewajiban berada ditingkat pusat.

@Sistem Desentralistis adalah system pemerintahan yang sebagian hak, wewenang, dan kewajiban diserahkan kepada pemerintah daerah.Dalam Undang-Undang Nomor 22 tashun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memandang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya amasing-masing (local government looking).

Tujuannya adalah: Mempercepat laju pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua

daerah, yang pada gilirannya dapat mewujudkan masyarakat madani.

G. KEWENANGAN DAERAH1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali;

a. Politik luar negeri, b. Pertahanan keamanan, c. Peradilan d. Moneter dan fisikal, e. Agama,2. Kewenangan lain; seperti kebijakan tentang: - perencanaan nasional,

- pengendalian pembangunan, - dana perimbangan keuangan, - system administrasi negara, - pemberdayaan SDM dan SDA, - teknologi tinggi yang strategis, - konservasi, - standarisasi nasional.

3. Bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah.a. DPRD, sebagai Badan Legislatif Saerah dan Pemerintah

Daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.b. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat didaerah

merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi, mempuyai tugas dan wewenang antara lain: 1) Menetapkan Perda berdasarkan usul

Gub/Bupati/Walikota 2) Menetapkan APBD bersama dengan

Gub/Bupati/Walikota.3) Mengawasi pelaksanaan Perda.

Bentuk dan Susunan Pemda tersebut merupakan seperangkat Penyelenggara Pemerintahan di Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

C. DASAR-DASAR PEMBIAYAAN DAERAH(1) Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD.(2) Penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat yang

dilaksanakan oleh Pemda dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN

(3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembangunan dibiayai atas beban APBN.

D. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH (1) Pendapatan Asli Daerah. (2) Dana Perimbangan. (3) Pinjaman Daerah. (4) Lain-lain Penerimaan yang sah

KULIAH 14H. IMPLEMENTASI POLTRANAS DALAM BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

A. VISI POLITIK DAN STRATEGI NASIONALAdalah terwujudnya:

masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Yang didukung oleh: * manusia Indo. Yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa,

berahlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin.

B. MISI 1.Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 2.Kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan, 3.Peningkatan pengalaman ajaran agama, 4.Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketenteraman masyarakat. 5.Perwujudan system hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum, dan HAM,. 6.Perwujudan kehidupan social budaya yang berkepribadian, dinamis kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi . 7.Pemberdayaan masy. Dan seluruh kekuatan ekon. Nasional.

8.Perwujudan otonomi daerah, 9. Perwujudankesejahteraan rakyat. 10.Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, 11.Perwujudan system dan iklim pendidikan nasional,

12.Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bebas, proaktif bagi kepentingan nasional.C. IMPLEMENTASI DALAM BIDANG HUKUM

1. Mengembangkan budaya hukum pada semua lapisan masy.

2. Menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu,

3. Menegakkan hukum secara konsisten,4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam

bentuk Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa.

5. Meningkatkan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum .

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas.

7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas.

8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah ,murah dan terbuka, serta bebas dari KKN

9. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, perlindungan, penghormatan, dan penegakkan HAM.

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan ham yang belum ditangani secara tuntas.

D.IMPLEMENTASI POLTRANAS DALAM BIDANG EKOMOMI

1. Mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan sehat.

2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistic dan berbagai struktur pasar distorsif yang merugikan masyarakat.

3. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.

4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.

5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi.

6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis.

7. Mengembangkan kebijakan fiscal dengan prinsip transparansi, kedisiplinan, keadilan, efisiensi dan efektivitas.

8. Mengoptimalkan pinjaman luar negeri untuk kegiatan ekonomi produktif.

9. Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi .

10. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

11. Menata secara efisien, transparan, professional BUMN terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum.

12. Mengembangkan hubungan kemitraan yang saling menunjang antara koperasi, swasta, dan BUMN serta usaha besar dan menengah, dan kecil.

13. Mengembangkan system ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman budaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya local.

14. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang murah, ramah linmgkungan dan berkelanjutan.

15. Mengembvangkan kebijakan pertanahan uantuk meningkatkan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif.

16. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana public, termasuk transpotasi, telekomunikasi, energi dan listrik serta air bersih.

17. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu.

18. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja.19. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan

pemanfaatan iptek.20. Melakukan berbagai upaya untuk mempercepat

pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.21. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi

guna membangkitkan sector riil terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

22. Menyehatkan APBN dengan mengurangi deficit anggaran.

23. Mempercepat rekapitulasi sector perbankan restrukturisasi utang swasta secara transparan.

24. Melakukan restrukturisasi asset negara.25. Melakakan renegosiasi dan mempercepat

restrukturisasi utang luar negeri bersama Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan Internasional lainnya dan negara donor.

26. Melakukan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral secara proaktif.

27. Menyehatkan BUMN/BUMD.

KULIAH 15 IMPLEMENTASI POLTRANAS DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. Bidang Pendidikan

a. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan secara berkualitas.

b. Meningkatkan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan para pendidik.

c. Melakukan pembaharuan system pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum.

d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah.

e. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

2. Bidang Agama. a. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai

landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara.

b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan system pendidikan agama.

c. Meningkatkan dan memamtapkan kerukunan hidup umat beragama.

d. Mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.

e. Meningkatkan peran lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan masyarakat.

3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial a. Meningkatkan mutu SDM dan lingkungan yang saling

mendukung dan memperioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan dan re habilitasi sejak bayi sampai usia lanjut.

b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan.

c. Mengembangkan system jaminan social tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai.

d. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, dakir miskin, anak- anak terlantar.

e. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahirasn , penurunan angaka kematian, dan peningkatan kualitas program KB.

f. Memberantas secara sistematis perdagangan, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dengan hukuman yang seberat-beratnya.

4. Bidang Kebudayaan. Kesenian, dan Pariwisata. a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional yang

bersumber dari warisan leluhur bangsa. b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya

dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan

serasi dalam mengahdapi tantangan pembangunan masa depan.

d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam kesenian. e. Mengembangkan dunia perflman yang sehat. f. Melestarikan kesenian dan kebudayaan tradisional. g. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai

wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikan keluar negeri.

h.Mengembangkan pariwisata melalui system yang utuh, terpadu, interdisipliner, dan perioritas dengan menggunakan criteria ekonomis, teknis,social budaya, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

UJIAN FINAL SEMESTERMATA KULIAH: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

AKADEMI FARMASI KENDARI

1.Jelaskan apakah yang dimaksud dengan:a.Politik.b.Pengambilan keputusan,c. Kebijakan umum.

2.Uraikan secara singkat peranan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam penyusunan politik dan strategi nasional.

3. Jelaskan bagaimanakan hubungan antara eksekutif dan legislative dalam pembuatan peraturan daerah ditingkat provinsi/kabupaten.

4.Apa saja tugas-tugas pemerintah daerah (DPRD dan Gubernur) setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah.

5.Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu dan pelayanan dalam bidang kesehatan?

UJIAN FINAL SEMESTERMATA KULIAH: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

AKADEMI FARMASI KENDARI

6.Jelaskan apakah yang dimaksud dengan:a.Politik.b.Pengambilan keputusan,c. Kebijakan umum.

7.Uraikan secara singkat peranan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam penyusunan politik dan strategi nasional.

8. Jelaskan bagaimanakan hubungan antara eksekutif dan legislative dalam pembuatan peraturan daerah ditingkat provinsi/kabupaten.

9.Apa saja tugas-tugas pemerintah daerah (DPRD dan Gubernur) setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah.

10. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu dan pelayanan dalam bidang kesehatan?

UJIAN FINAL SEMESTER

MATA KULIAH: PENDIDIKAN PANCASILAPERGURUAN TINGGI POLTEKES KENDARI

JURUSAN GIZI1.a. Jelaskan mengapa dikatakan bahwa sila-sila

dari Pancasila merupakan suatu system. b. Jelaskan ciri-ciri Pancasila sebagai suatu system.2. Jelaskan hubungan ontologis hakikat Pancasila

yang merupakan landasan sila-sila Pancasila.3. Jelaskan Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan

Nilai Praksis dari Pancasila. Berikan contohnya masing-masing.

4. Uraikan makna nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya.

5. a. Jelaskan mengapa dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideology terbuka.

b. Sebutkan ciri-ciri ideology terbuka.

UJIAN FINAL SEMESTERMATA KULIAH: PENDIDIKAN PANCASILA

PERGURUAN TINGGI POLTEKES KENDARI JURUSAN GIZI

2.a. Jelaskan mengapa dikatakan bahwa sila-sila dari Pancasila merupakan

suatu system. b. Jelaskan ciri-ciri Pancasila sebagai suatu system.2. Jelaskan hubungan ontologis hakikat Pancasila

yang merupakan landasan sila-sila Pancasila.3. Jelaskan Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan

Nilai Praksis dari Pancasila. Berikan contohnya masing-masing.

4. Uraikan makna nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya.

5. a. Jelaskan mengapa dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideology terbuka.

b. Sebutkan ciri-ciri ideology terbuka.SOAL UJIAN FINAL SEMESTER MATA KULIAH:

PANCASILAPT: AKADEMI FARMASI KENDARI

1. Jelaskan secara singkat bahwa rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem:

a. Kesatuan sila- sila Pancasila yang bersifat organis

b. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat khiearkhis dan berbentuk pyramidal. 2. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa Indonesia dan negara RI:

1. Jelaskan dasar filosofisnya.2. Berikan contoh masing-masing sila dalam

Pancasila nilai-nilai fundamental tersebut. 3. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai: a. Pandangan hidup bangsa Indonesia.

b. Dasar negara RIc. Ideologi bangsa Indonesia

4.Bandingkan ideology Pancasila dengan:1.Ideologi liberal2, Ideologi komunis

5. Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelaskan

aktualisasi Pancasila dalam kehidupa kampus (tri dharma PT)

SOAL UJIAN FINAL SEMESTER MATA KULIAH: PANCASILA

PT: AKADEMI FARMASI KENDARI1. Jelaskan secara singkat bahwa rumusan

kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem:

a. Kesatuan sila- sila Pancasila yang bersifat organis

b. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat khiearkhis dan berbentuk pyramidal. 2. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa Indonesia dan negara RI:

1. Jelaskan dasar filosofisnya.2. Berikan contoh masing-masing sila dalam

Pancasila nilai-nilai fundamental tersebut.

3. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai: a. Pandangan hidup bangsa Indonesia.

b. Dasar negara RIc. Ideologi bangsa Indonesia

4.Bandingkan ideology Pancasila dengan:1.Ideologi liberal2, Ideologi komunis

5. Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelaskan

aktualisasi Pancasila dalam kehidupa kampus (tri dharma PT)

SOAL UJIAN FINAL SEMESTERMATA KULIAH: Pancasila

PROGRAM D2 PROGRAM D2 PGSD UNILAKI

1.Jelaskan landasan histories pentingnya mempelajari pendidikan Pacasila

2.Jelaskan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila berasala dari budaya Indonesia asli.

3. Jelaskan kedudukan Pancasiloa sebagai falsafah hidup bangsa dan sebagai dasar negara RI.

4.Sebutkan nilai-nilai esensi Pancasila, dan berikan contoh masing-masing.

5.Sebutkan minimal 3 sistem pemerintahan RI berdasarkan UUD 1945.

6.Buatlah schema tata urutan perundang-undangan berdasarkan UUD 194

SOAL UJIAN FINAL SEMESTERMATA KULIAH: Pancasila

PROGRAM D2 PROGRAM D2 PGSD UNILAKI

1.Jelaskan landasan histories pentingnya mempelajari pendidikan Pacasila

2.Jelaskan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila berasala dari budaya Indonesia asli.

3. Jelaskan kedudukan Pancasiloa sebagai falsafah hidup bangsa dan sebagai dasar negara RI.

4.Sebutkan nilai-nilai esensi Pancasila, dan berikan contoh masing-masing.

5.Sebutkan minimal 3 sistem pemerintahan RI berdasarkan UUD 1945.

6.Buatlah schema tata urutan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945

SOAL UJIAN MID SEMESTERMATA KULIAH: PENDIDIKAN PANCASILA

1. Jelaskan secara singkat mengapa Pancasila perlu dipelajari di Perguruan Tinggi. kemukakan landasan-landasannya baik secara:

a. Historis. Dan b. Kultural.2. Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mojopahit

merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia.:

a. Jelaskan alasan-alasannya. b. Nilai-nilai apakah yang merupakan fundamen dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dari kerajaan tersebut.

3. Jelaskan latar belakang lahirnya; a. BPUPKI; b. PPKI.4. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi. Jelaskan secara singkat5. Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung nilai-nilai: a. Hukum Kodrat b. Hukum Tuhan c. Hukum Etis. Jelaskan. Secara singkat

SOAL UJIAN MID SEMESTER

MATA KULIAH: PENDIDIKAN PANCASILA1. Jelaskan secara singkat mengapa Pancasila perlu

dipelajari di Perguruan Tinggi. kemukakan landasan-landasannya baik secara:

a. Historis. Dan b. Kultural.2. Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mojopahit

merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia.:

a. Jelaskan alasan-alasannya. b. Nilai-nilai apakah yang merupakan fundamen dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dari kerajaan tersebut.3. Jelaskan latar belakang lahirnya;

a. BPUPKI; b. PPKI.4. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi. Jelaskan secara singkat5. Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung nilai-nilai: a. Hukum Kodrat b. Hukum Tuhan c. Hukum Etis. Jelaskan secara singkat.

SOAL UJIAN MID SEMESTERPOLTEKKES KENDARI JURUSAN GIZI

MATA KULIAH: KOMUNIKASI

1. a. Jelaskan pengertian komunikasi. b. Jelaskan pentingnya komunikasi dalam kehidupan manausia.2. a. Sebut dan jelaskan secara singkat unsur-unsur komunikasi.

b.Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam berkomunikasi.

3. Faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi secara:

a. Antar Personal b. Komunikasi Massa.4. Apakah kebaikan dan kelemahan jika komunikasi

itu dilakukan secara verbal.5. Apakah kebaikan dan kelemahan jika komunikasi

itu dilakukan secara non verbal

SOAL UJIAN MID SEMESTERPOLTEKKES KENDARI JURUSAN GIZI

MATA KULIAH: KOMUNIKASI

1. a. Jelaskan pengertian komunikasi. b. Jelaskan pentingnya komunikasi dalam kehidupan manausia.2. a. Sebut dan jelaskan secara singkat unsur-unsur komunikasi. b.Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan

terjadinya gangguan dalam berkomunikasi.3. Faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan

dalam berkomunikasi secara: a. Antar Personal b. Komunikasi Massa.4. Apakah kebaikan dan kelemahan jika komunikasi

itu dilakukan secara verbal.

5. Apakah kebaikan dan kelemahan jika komunikasi itu dilakukan secara non verval

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN(sesuai Kepmen No. 44/Dikti/Kep/2006 tgl 2 Juni

2006)Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)MATA KULIAH: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANA. Filsafat Pancasila - Pancasila sebagai system filsafat - Pancasila sebagai ideology bangsa dan NegaraB. Identitas Nasional - Karakteristik identitas nasional. - Proses berbangsa dan bernegara.C. Politik dan Strategi. - Sistem Konstitusi. - Sistem Politik dan Ketatanegaraan IndonesiaD. Demokrasi Indonesia. - Konsep dan prinsip demokrasi - Demokrasi dan pendidikan demokrasiE. Hak Azasi manusia dan Rule of Law - Hak azasi manusia. - Rule of lawF. Hak dan kewajiban warga Negara. - Warganegara Indonesia. - Hak dan kewajiban warganegara Indonesia

G. Geopolitik Indonesia. - Wilayah sebagai ruang hidup. - Otonomi daerahH. Geostrategi Indonesia - Konsep Asta Gatra. - Indonesia dan perdamaian dunia.