panca sila

5/24/2018 Panca Sila

1/5

I. Latar Belakang

Salah satu tuntutan dari reformasi 1998 adalah pemberantasan korupsi. Memang, di

jaman orde baru, praktek korupsi tumbuh sangat subur. Tak heran, laporan PBB dan

Bank Dunia menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup di dunia.

Dalam laporan PBB itu diungkapkan, kekayaan negara yang dicuri oleh Soeharto

dan keluarganya diperkirakan mencapai 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS.

Angka itu lebih tinggi dari pencurian yang dilakukan oleh diktator Philipina,

Ferdinand Marcos, yang berkisar 5 miliar hingga 10 miliar dolar AS.

Lantas, setelah 15 tahun reformasi bergulir, apakah pemberantasan KKN sudah

mencapai kemajuan? Menarik untuk menyimak pendapat mantan Ketua Mahkamah

Konstitusi (MK), Mahfud MD. Menurutnya, lima presiden setelah Soeharto tak

mampu mewujudkan birokrasi bersih. Bahkan, katanya, di era SBY bertambah

parah.

Anda boleh saja tidak setuju dengan pendapat Mahfud MD. Namun, sampai

sekarang Indonesia masih menyandang predikat negara terkorup.

Survei Transparancy Internationalmenempatkan Indonesia di jajaran negara-negara

terkorup di dunia. Sementara Political & Economic Risk Consultancy, yang berbasis

di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik.

Di jaman orde baru, yang kekuasaannya sangat sentralistik, praktek korupsi banyak

berpusat di Soeharto dan kroninya. Namun sekarang ini, seiring dengan

desentralisasi, praktek korupsi menyebar luas ke daerah dan berlangsung sangat

massal.

Laporan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, sepanjang tahun 2004 hingga

2012, ada 431 orang anggota DPRD provinsi dan 998 orang anggota DPRD

Kabupaten/Kota tersangkut berbagai status hukum. Sebagian besar adalah kasus

korupsi. Mendagri Gamawan Fauzi juga pernah mengungkapkan, ada 251 orang

kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.

Memang, sejak tahun 2003, Indonesia punya lembaga anti-korupsi, yakni Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, belajar dari pengalaman banyak negara,


2/5

pemberantasan korupsi tidak bisa diletakkan di atas pundak satu lembaga saja.

Apalagi, akhir-akhir ini berhembus isu, bahwa KPK hanya menjadi alat politik rezim

berkuasa. Buktinya, skandal Bank Century, yang melibatkan Wapres Boediono dan

mantan Menkeu Sri Mulyani, tidak dituntaskan oleh KPK.

Selain korupsi, praktek nepotisme juga tak surut di era reformasi ini. Pemerintahan

SBY juga tidak punya itikad politik untuk memerangi praktek terkutuk ini. Buktinya,

selama dua periode memerintah, SBY telah menempatkan keluarganya, termasuk

anak-anaknya, dalam jabatan-jabatan politik strategis. Partai Demokrat, partainya

Presiden SBY, tak ubahnya partai keluarga Cikeas. Isu terbaru: 15 orang dari

keluarga SBY diusung sebagai caleg Demokrat.

Praktek kolusi juga tak berkurang di era reformasi ini. Kasus mafia pajak, seperti

Gayus Tambunan, hanyalah sebagian kecil dari praktek kolusi pajak di Indonesia.

Menurut ekonom Dradjad Wibowo, kebocoran pajak di Indonesia mencapai ratusan

trilyun tiap tahuannya. Praktek suap oleh kepentingan bisnis terhadap aparat negara

juga masih kuat. Menurut catatan INDEF, sebagian besar suap pengusaha masuk

ke polisi (48%), bea cukai (41%), dan imigrasi (34%).

Memang, praktek KKN tidak bisa diisolasi dari struktur ekonomi-politik. Sistemekonomi Indonesia saat ini, yang sangat rapuh dan bergantung kepada kapital

asing, memunculkan banyak pejabat politik yang bertindak sebagai makelar atau

calo dalam jaring-jaring ekonomi. Tingkat produktivitas yang rendah, akibat

perkembangan kekuatan produktif nasional dihambat oleh neoliberalisme dan

imperialisme, juga turut menyuburkan praktek korupsi. Inilah yang dikatakan oleh

Pram: korupsi terjadi karena konsumsi lebih besar dari produksi.

Hal itu mengejawantah dalam struktur politik kita. Lembaga-lembaga politik, baikeksekutif maupun legislatif, tidak terbebas dari kepentingan swasta/bisnis. Pada

situasi seperti itu, institusi politik sering diperalat oleh kepentingan swasta (bisnis)

untuk memproduksi kebijakan politik yang menguntungkan dunia bisnis.

Praktek korupsi juga tumbuh-subur akibat sistem politik transaksional dan berbiaya

tinggi. Bayangkan, biaya yang dikeluarkan caleg untuk bisa menang mencapai

milyaran, sementara gaji DPR selama 5 tahun bekerja paling tinggi Rp 1,8 milyar.


3/5

Sekarang, orang terjun ke politik bukan lagi karena keinginan memperjuangkan cita-

cita politik, melainkan karena motifmeminjam bahasa Pramono Anungmencari

nafkah. Akibatnya, lembaga kekuasaan politik hanya menjadi sarana untuk

merampok kekayaan negara dan publik.

Ya, 15 tahun sudah reformasi bergulir, cita-cita memberantas KKN kandas di tengah

jalan. Penyebabnya, kita terlalu yakin bisa memberantas KKN hanya dengan gonta-

ganti rezim, padahal yang seharusnya dilakukan adalah merombak total struktur

ekonomi-politik.

II. Perumusan Masalah

1.

III. Teori

Korupsi dari segi bahasa berarti busuk, rusak, menyogok. Sedangkan secara istilah

dapat diartikan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, dan sarana guna memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang

berakibat kerugian keuangan atau perekonomian negara atau kelompoknya.

Pada masa reformasi hingga sekarang korupsi juga belum juga dapat diatasi bahkan

malah timbul banyak korupsi gaya baru seperti kasus BLBI, kasus Bank Century, kasus

Gayus, dan kasus-kasus lainnya.

Jika ada pertanyaan mengapa korupsi sampai saat ini masih saja terus terjadi? Akan

timbul banyak jawaban yang saling berkaitan seperti sistem pemerintahan Indonesia,

hukum yang kurang tegas, aparat penegak hukum yang korup, dan mental para

pemimpin yang buruk. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus di benahi

seluruhnya bila ingin mengurangi dan menghilangkan tindak korupsi di Indonesia.

Sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia memang sangat rentan terhadap

terjadinya korupsi karena banyak pihak yang dapat memepengaruhi pemerintahan,

contohnya hak prerogratif presiden dalam membentuk kabinet, presiden dapat memilih

orang-orang yang mau mendukungnya secara materiil sebagai menteri padahal orang


4/5

tersebut belum tentu mampu menjalankan tugasnya dan bahkan akan mencari

keuntungan dari jabatanya untuk mengembalikan dana yang telah ia sumbangkan

kepada presiden saat pemilihan presiden, lalu lembaga pengawas pemerintahan yaitu

DPR juga sangat mungkin melakukan korupsi saat merumuskan atau merubah suatu

undang-undang. Dan pengawasan DPR terhadap pemerintah juga sangat lemah

sehingga pemerintah masih sangat mungkin melakukan korupsi.

Hukum pidana tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP dinilai masih

sangat lemah. Memang tidak perlu sampai diberlakukan hukuman mati bagi koruptor

seperti yang di berlakukan di Negara China, tapi untuk tindak pidana korupsi yang

merugikan negara dalam jumlah besar seharusnya diberi hukuman seumur hidup dan

tanpa remisi ataupun grasi. Agar terjadi efek jera dan juga sebagai pelajaran bagi

pejabat-pejabat baru.

Selain hukum yang masih lemah terjadinya korupsi di Indonesia juga didukung dengan

aparat hukum yang korup mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan.

Kepolisian bisa menghentikan penyelidikan bila koruptor mampu menyuapnya. Dan

apabila tidak, Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara

(SP3) bila ada uang suap dari koruptor. Apabila masih berlanjut ke Pengadilan vonis

yang jatuh pasti akan ringan bahkan bebas bila hakim berhasil disuap . Hal ini

menyebabkan mudahnya para pejabat yang terjerat kasus korupsi untuk membebaskan

diri dari jeratan hukum dengan jalan menyuap dari hasil uang korupsi. Sehingga

sebanyak apapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus korupsi ke

pihak kepolisian akan menjadi percuma. Bahkan beberapa waktu lalu ada upaya

pelemahan KPK oleh institusi hukum lain yang takut diselidiki mengenai kasus korupsi di

dalamnya.
http://1.bp.blogspot.com/-Qsck4_rK1tI/UJho1q-2wxI/AAAAAAAAAIE/3hfr1U9WINk/s1600/korupsi.jpg


5/5

Mental para pemimpin dan pejabat yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan faktor

terpenting yang menyebabkan korupsi masih terjadi hingga saat ini. Kebanyakan

pemimpin dan pejabat yang memimpin saat ini adalah hasil didikan pada masa orde

baru yang sangat korup sehingga mental mereka masihlah mental korup. Dan sepertinya

korupsi masih akan terus terjadi apabila para pemimpin masih berasal dari generasi

pemimpin saat ini.

Pelajaran yang didapat dari uraian diatas sebenarnya korupsi yang terjadi di Indonesia

disebabkan mental pemimpin yang buruk. Jadi walaupun sebaik apapun sistem

pemerintahan, setegas apapun hukum, dan sebersih apapun aparat akan percuma bila

mental pemimpin dan pejabat negeri ini masih buruk dan korupsi pasti masih akan terus

lestari. Untuk itu sekarang kita harus menyadarkan para pemimpin untuk memperbaiki

mentalnya, dan apabila sudah tidak dapat diperbaiki maka sebaiknya untuk diganti

dengan pemimpin yang amanah dan bermental baik serta siap susah demi rakyat. Kita

sebagai generasi muda calon pemimpin bangsa sudah seharusnya menjaga hati dan

mental agar tetap jujur dan tidak berubah menjadi mental koruptor.

IV. Analisa Masalah

V. Pemecahan Masalah

VI. Kesimpulan

panca sila

Documents