p or t d e ve l op e r port devel ope r pt pengembang … · 2020-01-22 · tahunan (2016-2018) “...

PORT DEVELOPER

LAPO

RAN

TAH

UN

AN

AN

NU

AL REPO

RTP

OR

T D

EV

EL

OP

ER

PORT DEVELOPER

Meningkatkan Kapabilitas untuk Meraih Peluang yang Lebih BaikExpanding Capability to Reach More Opportunities

LAPoRAn TAhunAnAnnuAL REPoRTPT Pengembang Pelabuhan Indonesia

TenTang Laporan Tahunan 2018abouT annuaL reporT 2018

Pada Laporan Tahunan 2018 ini, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia mengangkat tema “Expanding Capability to Reach More Opportunities”. Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis Perusahaan pada 2018 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan. Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada publik dan otoritas terkait. Laporan Tahunan ini diterbitkan mengacu pada kriteria yang dikeluarkan oleh Annual Report Award pada tahun 2016 serta aspek perbaikan dalam prinsip-prinsip ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga menyajikan uraian kinerja Perusahaan dari aspek bisnis, operasional, tata kelola serta peningkatan peran Perseroan bagi pelanggan, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Diharapkan, semua yang disampaikan dalam laporan ini mampu menjelaskan informasi terkait kebijakan yang telah dilakukan selama tahun 2018, serta menjadi sarana evaluasi bagi peningkatan kinerja Perusahaan agar lebih baik di masa yang akan datang.

For our 2018 Annual Report, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia presents the theme “Expanding Capability to Reach More Opportunities”. This theme is chosen based on reviews and facts of the Company’s business development in 2018 as well as its business continuity in the future. Our main objective in preparing this Annual Report is to improve disclosure of information from the Company to the public and related authorities. This Annual Report is published based on the criteria issued by Annual Report Award in 2016 as well as improvement aspects from ASEAN CG Scorecard principles. Furthermore, this Annual Report also presents descriptions of the Company’s performance from the aspects of business, operation, governance, as well as the improvement of Company’s engagement with the customers, environment, and society. The contents of this report is expected to explain information related to the policies that have been carried out throughout 2018, and to serve as an evaluation medium for improving the Company’s performance in the future.

“

Theme ConTinuiTy of annuaL reporTs (2016-2018)

2016 2017 2018

Grow and Develop to Build Competitive Excellence

PPI terus berupaya meningkatkan kapabilitas organisasi selaras dengan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dukungan sumber daya manusia yang profesional dan hubungan kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang terjalin secara efektif memberikan pengaruh positif dalam proses perbaikan dan pengembangan kualitas kinerja baik operasional maupun keuangan Perusahaan. Kapabilitas sumber daya yang memadai dan pengalaman dalam eksekusi strategi sesuai dengan standar internasional mampu membawa PPI berhasil mencapai target dan harapan Pemegang Saham.

Sejumlah pencapaian yang berhasil diraih oleh PPI menjadi momentum perbaikan secara berkesinambungan. PPI melaksanakan peningkatan infrastruktur untuk mendukung implementasi sistem tata kelola perusahaan yang semakin baik. PPI juga fokus dalam inovasi terhadap pengembangan potensi bisnis sebagai upaya strategis dalam menghadapi tantangan persaingan. Pengembangan di segala aspek tersebut menunjukkan konsistensi PPI dalam menciptakan keunggulan bersaing. /

PPI continues to increase the capability of its organization in line with the implementation of good corporate governance. Support from professional human resources and effectively built partnerships with the stakeholders has given positive influence to the improvement and development processes of performance quality, both in terms of operations and finance of the Company. Adequate resources capability and experience in strategy execution according to international standards has driven PPI to be able to reach the targets and expectations of the Shareholders.

A number of achievements that have been realized by PPI serve as momentum for sustainable improvement. PPI has enhanced its infrastructure in order to support the implementation of an increasingly better corporate governance system. PPI also focuses on innovating business potential development as strategic effort in facing competitive challenges. This development in all aspects shows the consistency of PPI in creating competitive advantage.

Expanding Capability to Reach More Opportunities

Upaya PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disingkat “PPI”) untuk senantiasa mewujudkan visinya menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia hingga tahun 2018 terus dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis, di antaranya ialah dengan peresmian berdirinya anak perusahaan di bidang jasa dan perdagangan properti serta keaktifan PPI dalam proyek strategis nasional seperti pengembangan jalan tol atau jalan akses pelabuhan.

Sebagai satu-satunya anak perusahaan di lingkungan IPC yang dipercaya dalam mengembangkan fasilitas pelabuhan, PPI tak henti berupaya meningkatkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang pengembangan infrastruktur pelabuhan maupun dalam bidang pengembangan infrastruktur pendukung lainnya seperti pengembangan properti, optimalisasi aset lahan yang dimiliki IPC, hingga menjadi bagian dari pengembangan jalan tol atau jalan akses pelabuhan yang digencarkan Pemerintah. Resminya pendirian PT Menara Maritim Indonesia, anak perusahaan PPI yang bergerak dalam pengembangan bidang jasa, pembangunan dan perdagangan properti semakin mengukuhkan komitmen PPI untuk terus meningkatkan kemampuannya demi meraih lebih banyak peluang di masa depan, selaras dengan kontribusi nyata terhadap kemajuan sektor maritim nasional. /

“Expanding Capability to Reach More Opportunities”The efforts of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (hereinafter abbreviated as “PPI”) to constantly realize its vision of becoming the best and most comprehensive solution provider in port infrastructure development in Indonesia until 2018 continue to be carried out through various strategic initiatives, including the establishment of subsidiaries in the service sector and property trading as well as the activeness of PPI in national strategic projects such as the development of toll roads or port access roads.

As the only subsidiary in the IPC environment that is trusted in developing port facilities, PPI continues to strive to increase its potential, both in the field of port infrastructure development and in other supporting infrastructure development areas such as property development, optimization of IPC’s land assets, to become part of the development of toll roads or port access roads that the Government has intensified. The official establishment of PT Menara Maritim Indonesia, a subsidiary of PPI which is engaged in the development of services, development and property trade, further strengthens the PPI’s commitment to continuously improve its ability to achieve more opportunities in the future, in harmony with the real contribution to the progress of the national maritime sector.

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan (2016-2018)“

Delivering Service for Better Growth

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disingkat “PPI”) berkomitmen dapat memberikan karya terbaik dalam mendukung pembangunan prasarana kemaritiman Indonesia. Dengan segenap kekuatan dan potensi yang dimiliki, PPI terus menguatkan landasan dan fokus memberikan layanan jasa pembangunan pelabuhan dengan standar mutu dan kualitas terbaik.

Dalam rangka mengoptimalkan perjalanan perusahaan ke depan, PPI terus melakukan perbaikan di segala bidang. Menjalin hubungan dan berkolaborasi dengan mitra bisnis dalam mewujudkan sinergi positif dan kemajuan bersama, PPI serius dan konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mewujudkan perusahaan yang bernilai tambah dan mampu tumbuh berkelanjutan. /

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (hereinafter referred to as “PPI”) is committed to providing the best performance in supporting the construction of maritime facilities in Indonesia. By exerting its full power and potential, PPI continues to strengthen the foundation and focuses on delivering port construction service with the best standards and quality.

To optimize the Company’s journey going forward, PPI constantly performs improvement in various areas. By building relationships and collaborating with business partners in realizing positive synergy and progressing together, PPI is serious and consistent in implementing good corporate governance in order to create a company with added values that is able to grow sustainably.

F

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

Laporan TahunanAnnual Report

sanggahan dan baTasan Tanggung jawabdisCLaimer

“Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, strategi, serta tujuan Perusahaan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospekif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan. Dalam Laporan Tahunan ini memuat kata “Perusahaan”, “Perseroan” dan “PPI” yang didefinisikan sebagai PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Selain itu, kata “kami” juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Pengembang Pelabuhan Indonesia secara umum.

This annual report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company’s objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected. This annual report contains the words “Company” and “PPI” hereinafter referred to PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, as a company that engages in port business activities. The word “we” is at times used to simply refer to PT Pengembang Pelabuhan Indonesia in general.

1



Daftar IsiTable of Contents

Kilas Kinerja 20182018 Performance Highlights4 Highlight Pencapaian 2018 Achievement Highlights in 20185 Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights6 Rasio Keuangan Financial Ratios7 Grafik Ikhtisar Keuangan Financial Highlights Charts9 Penghargaan Awards11 Peristiwa Penting Significant Events

Laporan ManajemenManagement Report21 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report31 Laporan Direksi Board of Directors Report

Profil PerusahaanCompany Profile42 Identitas Perusahaan Company Identity44 Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of The Company48 Bidang Usaha Line of Business50 Visi, Misi, Budaya, dan Motto Perusahaan Company Vision, Mission, and Motto52 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Values and Culture54 Struktur Organisasi Organization Structure55 Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile60 Profil Direksi Board of Directors Profile64 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition67 Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure68 Daftar Entitas Anak Perusahaan List of Subsidiaries Company69 Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology71 Wilayah Kerja Dan Operasional Work and Operational Areas73 Informasi Pada Website Perusahaan Information on Company Website

Tinjauan Pendukung BisnisBusiness Supporting Overview78 Sumber Daya Manusia Human Resources79 Profil Pengelola SDM Profile of HR Manager80 Strategi SDM 2018 2018 HR Strategy81 Komposisi Sumber Daya Manusia Human Resources Composition82 Pengembangan Kompetensi Competency Development84 Komitmen Kesetaraan Pegawai Employee Equality Commitmens85 Pembinaan Karir Career Development85 Penilaian Kerja Performance Assessment

86 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety88 Teknologi Informasi Information and Technology90 Pengembangan Strategis Teknologi Informasi 2018 Strategic Development of Information Technology in 201893 Usulan Pengembangan TI 2019 Proposal of It Development in 2019

Analisis dan Pembahasan ManajemenManagement Discussion and Analysis96 Tinjauan Ekonomi Nasional National Economic Review100 Kontribusi PPI Dalam Industri Pelabuhan Nasional PPI Contribution in the National Port Industry101 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Review per Business Segment107 Tinjauan Keuangan Financial Review118 Investasi Barang Modal Investment of Capital Goods121 Prospek Usaha Business Outlook123 Aspek Pemasaran Marketing Aspect127 Kebijakan Dividen Dividend Policy133 Perubahan Kebijakan Akuntasi Changes in Accounting Policies

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance140 Komitmen PPI dalam Penerapan GCG PPI Commitment in Implementing GCG141 Dasar Penerapan GCG GCG Implementation Basis142 Penerapan Prinsip Dasar GCG Basic GCG Principles Implementation143 Struktur Tata Kelola Governance Structure145 Hasil dan Evaluasi Penerapan GCG GCG Implementation Results and Evaluation152 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders157 Dewan Komisaris Board of Commissioners170 Direksi Board of Directors184 Komite Audit Audit Committee192 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary196 Internal Audit Internal Audit202 Auditor Eksternal External Auditor207 Manajemen Risiko Risk Management217 Kode Etik Code of Conduct

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility235 Ruang Lingkup Pelaksanaan CSR Scope of CSR Implementation236 Visi, Misi, dan Tujuan CSR Vision, Mission, and Objectives of CSR237 Struktur Pengelola Dana Anggaran CSR Management Structure of CSR Budget Fund

Tahun 2018 merupakan starting point yang penting bagi PPI dalam pengelolaan proyek-proyek strategis di antaranya proyek pengembangan Maritime Tower, proyek jalan tol dan proyek pengembangan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

2018 is an important starting point for PPI in managing strategic projects including the Maritime Tower development project, toll road project and Kijing Terminal development project, Pontianak Port in West Kalimantan.

Kilas Kinerja 20182018 performanCe highLighTs

4



highlight pencapaian 2018achievement highlights in 2018

pendapaTan operasi

ToTaL aseT

pendapaTan manajemen peLabuhan

operaTing inCome

ToTaL asseTs

porT managemenT inCome

pendapaTan Keuangan

pendapaTan manajemen proyeK

progres KonsTruKsi proyeK pembangunan

newprioK TerminaL

USD60.224.286 meningkat 14,12% dari tahun 2017 sebesar USD52.773.024 /

USD60,224,286 increased by 14.12% from 2017 amounting to USD52,773,024




USD58.8 million increased by 12.05% from 2017 amounting to USD52,475,306



USD1.424.286 meningkat 378,40% dari tahun 2017 sebesar USD297.718 /

USD1,424,286 increased by 378.40% from 2017 amounting to USD297,718

Mencapai 70,63% dari target /

Reached 70.63% of the target

finanCiaL inCome

projeCT managemenT inCome

progress of ConsTruCTion of The new prioK TerminaL deveLopmenT projeCT

5Laporan TahunanAnnual Report


Dalam Dolar AS

Uraian / Description 2018 2017 2016 2015 2014

Posisi Keuangan / Financial Position

Aset / Assets 149.128.830 123.534.228 74,453,809 33,673,276 26,757,981

Aset Lancar / Current Assets 95.247.476 95.132.393 45,856,264 9,962,295 14,035,893

Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets 53.881.354 28.401.835 28,597,545 23,710,981 12,722,088

Liabilitas / Liabilities 130.059.638 126.358.859 82,498,426 44,147,811 32,085,257

Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities

67.890.500 61.389.721 15,687,466 14,147,811 2,020,267

Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities

62.169.138 64.969.138 66,810,960 30,000,000 30,064,990

Ekuitas / Equity 19.069.192 (2.824.631) (8,044,617) (10,474,535) (5,327,276)

Laba Rugi / Profit or Loss

Pendapatan Operasi / Operating Revenues

60.224.286 52.773.024 10,347,826 - -

Beban umum dan adminisitrasi / General and administrative expenses

(52.685.402) (44.494.563) (7,036,165) (4,797,029) (4,467,332)

Rugi sellisih kurs – neto / Loss on foreign exchange – net

- (188.965) (181,579) (668,406) (417,527)

Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi / Share in profit (loss) of an associate

197.756 152.155 (55,837) 608,206 -

Pendapatan keuangan / Financial income

4.488.773 1.973.775 313,074 486,951 144,137

Beban Keuangan / Financial cost (2.695) (2.517) (194,614) (400,670) (41,801)

Lain-lain – neto / Others – net - 395.858 94,266 (52,547) -

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan / Profit (Loss) Before Final Tax and Corporate Income Tax

14.089.336 10.608.747 3,286,971 (4,823,495) (4,782,523)

Beban Pajak Final / Final Tax Expenses (5.852.469) (5.220.228) (1,031,592) - -

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Badan / Profit (Loss) Before Corporate Income Tax

8.236.867 5.388.519 2,255,379 (4,823,495) (4,782,523)

Beban Pajak penghasilan badan / Corporate Income Tax Expenses

(77.598) (350.274) - - (51,861)

In US Dollar

ikhtisar data Keuangan penTingKey finanCiaL highLighTs

6



Keterangan / Keterangan 2018 2017 2016 2015 2014

Rasio Keuangan / Financial Ratios

Rasio Likuiditas (%) / Liquidity Ratio (%)

Rasio Kas / Cash Ratio 12,94% 120,01% 262,85% 45,10% 18,03%

Rasio Cair / Liquid Ratio 140,30% 154,96% 292,31% 70,42% 46,08%

Rasio Lancar / Current Ratio 140,30% 154,96% 292,31% 70,42% 46,08%

Rasio Solvabilitas (%) / Solvency Ratio (%)

Rasio Utang terhadap Aset / Debts to

Total Assets Ration/a 102,29% 110,80% 34,45% 95,68%

Rasio Utang terhadap Ekuitas / Debts

to Equity Ration/a -4473,46% -1025,51% -110,74% -2031,64%

Rasio Profitibilitas (%) / Profitability Ratio (%)

Rasio Tingkat Pengembalian Aset /

Return on Assets Ratio 5,47% 4,08% 4,41% -14,32% -29,62%

Rasio Profit Margin / Profit Margin

Ratio 13,55% 9,55% 21,80% n/a n/a

Kolektibilitas Piutang / Receivables Collectability

Periode Kolektibilitas (hari) /

Collectability Period (days)10 5 5 - -

rasio KeuanganfinanCiaL raTios

Uraian / Description 2018 2017 2016 2015 2014

Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) for the Year

8.159.269 5.038.245 2,255,379 (4,823,495) (4,834,384)

Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income

(1.609.004) (36.790) 174,539 (392,883) (788)

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year

6.550.265 5.001.455 2,429,918 (5,216,378) (4,835,172)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: / Profit (Loss) for the Year Attributable to:

Pemilik entitas induk / Owners of the parent entity

8.219.165 5.049.019 2,264,250 (4,821,196) (4,834,227)

Kepentigan non-pengendali / Non-controlling interests

(59.896) (10.774) (8,871) (2,299) (157)

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: / Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year that can be attributed to:

Pemilik entitas

induk 6.638.122 5.012.597 2.437.044 (5.210.150) (4.835.007)

Kepentingan non-

pengendali(87.857) (11.142) (7.126) (6.288) (165)



grafik ikhtisar KeuanganfinanCiaL highLighTs CharTs

Aset Lancar / Current Assets

Dalam Dolar AS / In US Dollar

2016 2017 2018

Total Aset / Total Assets


Total Liabilitas / Total Liabilitas


2016 2017 2018 2016 2017 2018

Pendapatan Operasi / Operating Revenues


Pendapatan Keuangan / Financial Income


2016 2017 2018 2016 2017 2018

Laba Tahun Berjalan / Current Year Profit


2016 2017 2018

60.224.286 4.488.773

1.973.775

313.074

8.236.887

130.059.638

126.358.859

82.498.426

5.388.519

2.255.379

95.247.47695.132.393

45.856.264

149.128.830

123.534.228

74.453.809

53.773.024

10.347.826

8



iKhTisar saham

iKhTisar obLigasi

informasi aKsi Korporasi

share highLighTs

bonds highLighTs

informaTion on CorporaTe aCTion

Sampai dengan akhir tahun 2018, PPI tidak melakukan

perdagangan saham sehingga informasi terkait dengan

jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham

tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan

serta volume saham yang diperdagangkan tidak relevan

dijelaskan dalam laporan tahunan ini.

Sampai dengan akhir tahun 2018, PPI tidak melakukan

perdagangan saham sehingga informasi terkait dengan

jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham

tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan

serta volume saham yang diperdagangkan tidak relevan

dijelaskan dalam laporan tahunan ini.

PPI melakukan peningkatan modal dasar dan penambahan

modal ditempatkan dan disetor penuh, yang telah ditetapkan

melalui Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat

Sirkuler tanggal 14 Agustus 2018. Dalam keputusan tersebut,

telah disetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula

sebesar Rp100.000.000.000,- menjadi Rp900.000.000.000,-

dan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan

yang semula Rp25.000.000.000,- menjadi sebesar

Rp225.000.000.000,-. Dengan adanya peningkatan modal

dasar dan penambahan modal ditempatkan dan disetor

tersebut, maka komposisi kepemilikan saham Perseroan

menjadi sebagai berikut:

a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebanyak 22.475.000

saham atau sebesar 99,89%.

b. PT Pelabuhan Indonesia Investama sebanyak 25.000

saham atau sebesar 0,11%.

PPI has increased the authorized capital and additional issued

and fully paid capital, which has been determined through

Shareholders’ Decisions through a Circular Meeting on

August 14, 2018. In this decision, it was agreed to increase

the Company’s authorized capital of Rp100,000,000,000

to Rp900,000,000,000,- and the addition of the issued

and paid-up capital of the Company which was originally

Rp25,000,000,000.- to Rp225,000,000,000. With the

increase in authorized capital and the addition of the issued

and paid-up capital, the composition of the Company’s share

ownership is as follows:

a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as many as 22,475,000

shares or 99.89%

b. PT Pelabuhan Indonesia Investama is 25,000 shares or

0.11%.

Until the end of 2018, PPI did not conduct trading of shares,

hence information regarding outstanding shares, market

capitalization, highest, lowest, and closing share price as well

as volume of traded shares is not relevant to be explained in

this annual report.

Until the end of 2018, PPI did not issue any bonds, sukuk, and

convertible bonds, hence there was no information regarding

the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds,

interest/reward rate, maturity date and bonds/sukuk rating.



penghargaanawards

Filantra

7Sky Media

Pemerintah Kelurahan Kalibaru Provinsi DKI Jakarta / Government of Kalibaru Sub-District, DKI Jakarta Province

Indonesia Development Achievement FoundationPiagam Penghargaan

Atas kerjasama dan Sinergi dalam

Support program CSR tahun 2017 di

Provinsi DKI Jakarta /

Certificate of Merit

For cooperation and synergy in 2017

CSR support programs in DKI Jakarta

Province

Apresiasi Kinerja Memuaskan

BUMN & CEO BUMN

Anak Perusahaan BUMN Terbaik

dalam Tata Kelola Perusahaan /

Appreciation on Satisfying

Performance of BUMN & CEO of

BUMN

Best BUMN Subsidiaries in Corporate

Governance

Piagam Penghargaan Provinsi

DKI Jakarta

Atas Peran serta dan Pengabdian

serta dedikasinya di wilayah

Kelurahan Kalibaru Kecamatan

Cilincing, Jakarta Utara /

Certificate of Merit of Special

Capital Region of Jakarta

Province

For the participation and dedication

in Kalibaru Sub-District, Cilincing

District, North Jakarta

Indonesia Business Development

Award 2018

Best of 2018 Category “The

Committed Company for

Contributing in Community

Development of The Year 2018”

Jakarta 16 Januari / January 16

Bandung 31 Agustus / August 31

Jakarta 20 Januari / January 20

Tangerang23 Februari / February 23

FilantraPiagam Penghargaan

Atas Kerjasama dan Sinergi dalam

Program CSR Siaga Sehat Pelayanan

Kesehatan dan Pengobatan Gratis di

14 RW Kelurahan Kalibaru Jakarta

Utara. / Certificate of Merit

For Cooperation and Synergy in

the Preparedness Health Care CSR

Program and Free Medical Services

in 14 RW, Kalibaru Sub-District,

North Jakarta.

Jakarta14 November / November 14

9



Pemerintah Kelurahan Kalibaru Provinsi DKI Jakarta / Government of Kalibaru Sub-District, DKI Jakarta Province

Enterprise Risk Management Academy (ERMA)

Jakarta Utara Rumah Kita IPC Head Office

Piagam Penghargaan

Atas Peran serta dan Pengabdian

serta Dedikasinya di Wilayah

Kelurahan Kalibaru Kecamatan

Cilincing Jakarta Utara /


For Participation and Service and

Dedication in Kalibaru Sub-District,

Cilincing District, North Jakarta

ASEAN Risk Awards 2018

Winner of Risk Technology Award

Piagam Penghargaan

Atas Partisipasi dalam Upaya

Membangun Kebersamaan sebagai

Perekat Kerukunan Warga dan

Elemen Masyarakat Jakarta Utara /


For Participation in the Effort to Build

Togetherness as Unity for Citizen

Harmony and Community Elements

in North Jakarta

The Most Implemented Corporate

Culture in IPC Subsidiaries of The

Year 2018

3rd place for The Most Implemented

Corporate Culture in IPC Subsidiaries

of The Year - 2018.

Jakarta 14 November / November 14

Yogyakarta 13 Desember / December 13

Tangerang16 November / November 16

Jakarta7 Desember / December 7

Indonesia Development Achievement Foundation (IDAF)Best of Award 2019

The Most Trusted and Reputable

Company in Corporate Social

Responsibility of The Year 2018

Yogyakarta 13 Desember / December 13

10


serTifiKasi

perisTiwa penTing

certifications

signifiCanT evenTs

11 januari 2018 / january 11, 2018 28 februari 2018 / february 28, 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018, PPI telah memiliki

Sertifikasi sebagai berikut:

No. Nama Sertifikasi / Certification Name

Tanggal Perolehan / Date of Acquisition

Masa Berlaku / Validity Period

Badan Pemberi Sertifikasi / Certification Body

1.Quality Management System

ISO 9001:2015

6 Oktober 2018 / October 6,

20185 Maret 2021 / March 5, 2021 BSI Assurance UK Limited

2. Enviromental Management System ISO 14001:2015


2018


2021BSI Assurance UK Limited

As of December 31, 2018, PPI has the following certifications:

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia mengadakan program

CSR Beasiswa Anak Juara untuk 15 orang di wilayah Kalibaru

Jakarta Utara. / PT Pengembang Pelabuhan Indonesia held a

Beasiswa anak Juara (Scholarship) CSR program for 15 people

in the Kalibaru area of North Jakarta.

PT PPI melaksanakan launching program CSR “Cinta Bersih

Hidup Sehat” (CBHS) untuk RW 08, 09, dan 10 Kelurahan

Kalibaru. / PT PPI launched a CSR program “Cinta Bersih Hidup

Sehat” (CBHS) for RW 08, 09 and 10 Kalibaru Sub-District.


12



4 maret 2018 / march 4, 2018

21 april 2018 / april 21, 2018

14 mei 2018 / may 14, 2018

11 april 2018 / april 11, 2018

8 mei 2018 / may 8, 2018

7 juni 2018 / june 7, 2018

PT PPI dan PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) melaksanakan

penandatangan MoU proyek investasi jasa kepelabuhanan. /

PT PPI and PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) carry out the

signing of the MoU for port investment services.

PT PPI melaksanakan Penandatangan Komitmen oleh seluruh

pegawai dan Go Live Aplikasi Enterprise Risk Management. /

PT PPI carries out the Signing of Commitments by all employees

and the Go Live Enterprise Risk Management Application.

Pencanangan Pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan

Pontianak Kalimantan Barat. / Declaration of Construction of

Pontianak Kijing Port Terminal in West Kalimantan.

PT PPI ikut berpartisipasi dalam kegiatan Mudik Bersama IPC

2018./ PT PPI participated in the IPC 2018 Joint Mudik activity.

Komisaris & Direksi PT PPI melakukan pertemuan dengan

Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Pulau Moa

Kabupaten Maluku Barat Daya. / The Commissioner &

Directors of PT PPI met with the Regent, Chairperson of the

DPRD and Secretary of the Moa Island Region, Southwest

Maluku Regency.

Komisaris & Direksi PT PPI melaksanakan kunjungan kerja ke

Proyek Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat

/ Commissioner & Directors of PT PPI conduct work visits to

Kijing Terminal, Pontianak Port, West Kalimantan.



26 juni 2018 / june 26, 2018

3 juli 2018 / july 3, 2018

25 juli 2018 / july 25, 2018

28 juni 2018 / june 28, 2018

12 juli 2018 / july 12, 2018

11 agustus 2018 / august 11, 2018

PT PPI mengadakan Pengobatan Gratis dalam rangka program

CSR Cinta Bersih Hidup Sehat (CBHS) di RW 09 Kelurahan

Kalibaru Jakarta Utara / PT PPI held a Free Medical Treatment

as part of CSR program Cinta Bersih Sehat Hidup (CBHS) in RW

09 Kalibaru Sub-District, North Jakarta.

PT PPI mengadakan acara Halal Bi Halal dengan seluruh

pegawai dan stakeholder PPI. / PT PPI holds a Gathering event

with all PPI employees and stakeholders.

Dewan Komisaris dan Direksi PPI melakukan survei lokasi

pengembangan potensi bisnis di Pelabuhan IPC Cabang

Tanjung Pandan. / The Board of Commissioners and Directors

of PPI survey the location of business potential development in

the IPC Port of Tanjung Pandan Branch.

PT PPI melaksanakan acara penandatangan Perjanjian Usaha

Patungan PT Menara Maritim Indonesia antara PT PPI dengan

PT PP Properti, Tbk. / PT PPI conducted signing program of

PT Menara Maritim Indonesia Joint Venture Agreement

between PT PPI and PT PP Properti, Tbk.

Dewan Komisaris dan Direksi PT PPI melakukan survei dan

kunjungan lapangan ke proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL)

untuk melihat potensi bisnis yang dapat dikembangkan. / The

Board of Commissioners and Directors of PT PPI conducted a

survey and site visit to the Cikarang Bekasi Laut (CBL) project

to see business potential that could be developed.

PT PPI mengadakan kegiatan outbond pegawai di Pengalengan

Bandung. / PT PPI held outbound activities for employees at

Pengalengan Bandung.

14



Dewan Komisaris dan Direksi PPI melakukan kunjungan

kerja ke area proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC)

yang merupakan proyek pembangunan akses jalan tol yang

menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan hinterland

utama kawasan industri di area Bekasi, Cibitung, Cikarang,

Karawang dan sekitarnya. / The Board of Commissioners and

Board of Directors of PPI visited Cibitung Cilincing Toll Road

(JTCC) project area which is a toll road access construction

project that connects Tanjung Priok Port to the main hinterland

of industrial area in Bekasi, Cibitung, Cikarang, Karawang, and

the surrounding area.

PPI menyelenggarakan kegiatan donasi Peduli Bencana

Lombok, yang bersinergi dengan Kantor Otoritas Tanjung

Priok sebagai salah satu peringatan Hari Perhubungan Nasional

2018. Donasi tersebut disalurkan melalui Posko Kemanusiaan

Pelabuhan Tanjung Priok Gerakan Peduli Lombok yang

berlokasi di Terminal Penumpang. / PPI organized Peduli

Bencana Lombok fundraising event which collaborated with

Tanjung Priok Authority Office as part of the commemoration

of National Transportation Day 2018. The donation was

channeled through Tanjung Priok Port Humanity Post, Care for

Lombok Movement, which is located at Penumpang Terminal.

Penyelenggaraan acara CEO Talk yang bertempat di Break

Lounge Kantor PPI dan diisi langsung oleh President Director

PPI, Bapak Arif Suhartono yang menyampaikan presentasi “PPI

Now & Forward Looking”. Acara yang dihadiri oleh seluruh

karyawan PPI ini bertujuan untuk memahami kembali visi dan

misi Perusahaan, kondisi Perusahaan saat ini dengan proyek-

proyek yang tengah berjalan, serta rencana PPI ke depan. / CEO

Talk event was organized in the Break Lounge at PPI Office,

directed by the President Director of PPI, Mr. Arif Suhartono,

who delivered the presentation “PPI Now & Forward Looking”.

This event was attended by all employees of PPI and aimed

to refresh the understanding of the Company’s vision and

mission, current conditions with the ongoing projects, as well

as future plans of PPI.

PPI mengumumkan pemenang lomba kebersihan “Cinta

Bersih Hidup Sehat (“CBHS”)” di wilayah Kalibaru. Program ini

bekerjasama dengan Yayasan Filantra menjalankan program

sejak Februari 2018 hingga Januari 2019 dan memiliki 4

(empat) kegiatan utama, yaitu pemeriksaan dan pengobatan

gratis, penyuluhan tentang kesehatan, senam sehat dan

kerja bakti. / PPI announced the winner of the cleanliness

competition “Cinta Bersih Hidup Sehat” (“CBHS”) in Kalibaru

area. This program collaborated with Filantra Foundation

in its execution from February 2018 to January 2019 and

has 4 (four) main activities, namely free examination and

medical treatment, health dissemination, health exercise, and

community service.

14 agustus 2018 / august 14, 2018 21 agustus 2018 / august 21, 2018

10 september 2018 / september 10, 2018 12 september 2018 / september 12, 2018



Donggala Palu, yang bersinergi dengan Kantor Otoritas

Pelabuhan Tanjung Priok. Donasi tersebut disalurkan melalui

Posko Aksi Kemanusiaan Peduli Korban Gempa dan Tsunami di

Palu & Donggala. / PPI organizes the Peduli Bencana Donggala

Palu fundraising event, in synergy with the Tanjung Priok Port

Authority Office. The donation was channeled through the

Care Humanitarian Action Post for Earthquake and Tsunami

Victims in Palu & Donggala.

Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, PPI melalui

program CSR Cinta Bersih Hidup Sehat (CBHS) melaksanakan

pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengukuran berat

badan, pengecekan tensi, pengobatan dokter dan pembagian

obat bagi warga RW 08 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara. / In

order to commemorate World Heart Day, the PPI through the

CSR program Cinta Bersih Hidup Sehat (CBHS) carried out free

medical examinations including measurement of body weight,

blood pressure check, doctor treatment and distribution of

medicines for residents of RW 08 Kalibaru Sub-District, North

Jakarta.


PPI menyelengarakan acara seremonial penyerahan Beasiswa

Sang Juara kepada penerima beasiswa alumni SMA Taruna

Nusantara Magelang. / PPI held a ceremonial event to hand

over the Beasiswa Sang Juara to recipients of the Taruna

Nusantara Magelang High School alumni scholarship.

Manajemen dan Pegawai PPI mengikuti kegiatan Employee

Gathering yang dilaksanakan di Kota Malang Jawa Timur./

PPI Management and Employees participated in Employee

Gathering activities held in Malang City, East Java.

11 oktober 2018 / october 11, 2018 22 oktober 2018 / october 22, 2018

6 oktober 2018 / october 6, 2018 8 oktober 2018 / october 8, 2018

16



6 november 2018 / november 6, 2018 10 november 2018 / november 10, 2018

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) merayakan HUT

ke-6 yang bertempat di kantor PPI. Acara tersebut dihadiri

oleh Direksi dan seluruh pegawai serta tamu undangan dari

anak perusahaan PPI yaitu PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)

dan PT Menara Maritim Indonesia (MMI). / PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia (PPI) celebrates the 6th Anniversary at

the PPI office. The event was attended by the Directors and

all employees and invited guests from PPI subsidiaries, namely

PT Akses Pelabuhan Indonesia (API) and PT Menara Maritim

Indonesia (MMI).

13 november 2018 / november 13, 2018 14 november 2018 / november 14, 2018

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) melaksanakan

launching program CSR Kampanye Kesadaran Bahaya

Narkoba & HIV AIDS “Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat” di 5

sekolah di wilayah Kalibaru dan Cilincing Tanjung Priok Jakarta

Utara dengan target menjangkau kurang lebih 1500 siswa/i.

/ PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) carried out the

launching of the CSR program “Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat”

Drugs and HIV Hazard Awareness Campaign in 5 schools

in the Kalibaru and Cilincing areas of Tanjung Priok, North

Jakarta with the target of reaching around 1500 students.

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) melaksanakan

program CSR Siaga Sehat yaitu pelayanan kesehatan dan

pengobatan gratis bagi warga di RW 01-15 Kelurahan Kalibaru

Jakarta Utara secara serempak./ PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia (PPI) implements the Siaga Sehat CSR program,

which is a free health service and treatment for residents in

RW 01-15, Kalibaru Sub-District, North Jakarta simultaneously.

PPI merayakan HUT yang ke-6 bersama dengan RW 08,

09, dan 10 Kelurahan Kalibaru sekaligus mengumumkan

lomba kebersihan dalam rangka program CSR Cinta Bersih

Hidup Sehat (CBHS) di wilayah RW 08, 09 dan 10 Kelurahan

Kalibaru. / PPI celebrated its 6th anniversary together with RW

08, 09, and 10 Kalibaru Sub-District as well as announcing the

cleanliness competition in the framework of the CSR program

Cinta Bersih Sehat Sehat (CBHS) in RW 08, 09 and 10 Kalibaru

Sub-District.


19 desember 2018 / december 19, 2018 28 desember 2018 / december 28, 2018

Pelaksanaan media visit & media gathering ke lokasi proyek Jalan

Tol Cibitung Cilincing (JTCC). Acara ini secara resmi dibuka oleh

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PPI, Bapak Kiki M.

Hikmat. / Implementation of media visit & media gathering to

Cibitung Cilincing Toll Road (JTCC) project location. This event

was officially commenced by the Director of Commerce and

Business Development of PPI, Mr. Kiki M. Hikmat.


Tsunami Selat Sunda, yang bersinergi dengan Kantor Otoritas

Pelabuhan Tanjung Priok. Donasi tersebut disalurkan melalui

Posko Terpadu Bantuan Tsunami Banten & Lampung yang

bertempat di Terminal Penumpang Tanjung Priok. / PPI

organizes fundraising event for the Sunda Strait Tsunami

Disaster, which are in synergy with the Tanjung Priok Port

Authority Office. The donation was channeled through the

Integrated Tsunami Aid Post in Banten & Lampung which took

place at the Tanjung Priok Passenger Terminal


Laporan manajemenmanagemenT reporTs

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi PPI, karena di tengah pertumbuhan ekonomi yang terbatas di angka 5,17%, PPI masih mampu mencatatkan kinerja yang baik sesuai target yang telah ditetapkan.

2018 is a year full of challenges and opportunities for PPI, because in the midst of limited economic growth at the rate of 5.17%, PPI still managed to record good performance according to the determined targets.

20



Riry Syeried JettaKomisaris UtamaPresident Commissioner

21


Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,Respected Shareholders and Stakeholders,Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan pelabuhan nasional, PPI senantiasa menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan sesuai standar etika bisnis yang disepakati, dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As one of the companies engaged in the national port business sector, PPI always maintains good relations with stakeholders in accordance with the business ethics standards agreed upon, without deviating from the applicable laws and regulations.

Mengawali laporan ini,

perkenankan kami mengucap

syukur atas rahmat Tuhan

Yang Maha Esa karena sampai

dengan tahun 2018, PPI mampu

mencatatkan kinerja yang optimal,

baik dari segi keuangan maupun

operasional. Sebagai wujud dari

tanggung jawab terhadap undang-

undang dan regulasi yang berlaku,

perkenankan kami memaparkan

laporan atas pelaksanaan tugas

Dewan Komisaris dan aktivitas

pengawasan dari kegiatan usaha

yang dijalankan Direksi selaku organ

pengurus Perusahaan sepanjang

tahun 2018. Penyampaian

laporan ini merupakan bagian dari

tanggung jawab serta komitmen

atas pemenuhan prinsip-prinsip

keterbukaan serta akuntabilitas

dalam pengelolaan PPI kepada

seluruh pemangku kepentingan.

To begin this report, let us

extend our highest gratitude to

the Almighty God because of

his blessings in 2018, PPI has

managed to perform optimally,

both financially and operationally.

As a form of accountability to the

applicable laws and regulations,

let us present this report on the

implementation of the duties of

the Board of Commissioners and

the supervisory activities of the

business activities carried out by

the Board of Directors as the organ

of management of the Company

throughout 2018. Submission of

this report is part of responsibility

and commitment to fulfill the

principles of transparency and

accountability in managing PPI to

all stakeholders.

Laporan dewan Komisarisboard of Commissioners reporT

90,30%sKor gCg Tahun 2018sKor gCg Tahun 2018


22



PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI TAHUN 2018

PENILAIAN ATAS KINERJA OPERASIONAL DAN

KEUANGAN

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan

sekaligus peluang bagi PPI, karena di tengah pertumbuhan

ekonomi yang terbatas di angka 5,17%, PPI masih mampu

mencatatkan kinerja yang baik sesuai target yang telah

ditetapkan. PPI menetapkan 2018 sebagai starting point

perwujudan atas visi dan misi Perusahaan, termasuk kiprah

PPI dalam pengelolaan proyek-proyek strategis nasional di

antaranya proyek pengembangan Maritime Tower, Hotel di

Pulau Leti Moa, proyek jalan tol dan proyek pengembangan

usaha pendukung kepelabuhanan lainnya. Untuk mewujudkan

seluruh program tersebut, Dewan Komisaris menekankan

yang dibutuhkan tidak hanya dana yang memadai melainkan

juga sistem pengendalian manajemen dan pengelolaan

sumber daya lainnya yang tepat sasaran serta komitmen

bersama antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

dan seluruh Insan PPI untuk mewujudkan kinerja terbaik

sehingga mampu menempatkan PPI sebagai pengembang

fasilitas pelabuhan terkomprehensif.

Dewan Komisaris menyampakan apresiasi kepada jajaran

Direksi atas segenap upaya dan kerjasamanya sehingga

sebagian besar target dalam RKAP 2018 dapat dicapai oleh

PPI. Sampai dengan 31 Desember 2018, kinerja keuangan

PPI tercatat mengalami pertumbuhan terutama jika dihitung

secara year on year (yoy). Pendapatan operasi PPI pada

tahun 2018 terealisasi sebesar USD60.224.286, meningkat

14,12% jika dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar

USD52.773.024. Ditinjau dari RKAP 2018, realisasi tersebut

telah mencapai 98,90% dari target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya

pendapatan sewa 850m dermaga CT1 dan pendapatan

manajemen proyek pembangunan Pelabuhan Kijing selama

10 bulan lalu. Sejalan dengan itu, pendapatan keuangan juga

meningkat signifikan hingga 127,42% dari USD1.973.755

pada tahun 2017 menjadi USD4.488.773 di tahun 2018.

Dari sisi jumlah aset, PPI juga mengalami peningkatan

baik dibandingkan dengan RKAP maupun realisasi tahun

2018. Jumlah aset PPI pada tahun 2018 tercatat sebesar

USD149.128.830 atau meningkat 20,72% dari realisasi

tahun 2017 sebesar USD123.534.228.

Dari sisi operasional, Dewan Komisaris mengapresiasi seluruh

progres komprehensif yang telah dilaksanakan oleh Direksi

meliputi proyek pembangunan Terminal Kalibaru/New Priok,

proyek pembangunan Terminal Kijing, proyek pembangunan

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD

OF DIRECTORS IN 2018

ASSESSMENT ON THE OPERATIONAL AND FINANCIAL

PERFORMANCE

2018 is a year full of challenges and opportunities for PPI,

because in the midst of limited economic growth at the rate of

5.17%, PPI is still able to record good performance according

to the determined targets. PPI set 2018 as the starting point

for the realization of the Company’s vision and mission,

including PPI’s role in managing national strategic projects

including the development of Maritime Tower, Hotels on

Leti Moa Island, toll road projects and other port supporting

business development projects. To realize the entire program,

the Board of Commissioners emphasized that it needed not

only adequate funds but also management control systems

and other resource management that were well targeted

and shared commitments between Shareholders, Board of

Commissioners, Board of Directors and all PPI Employees to

realize the best performance placing PPI as a comprehensive

developer of port facilities.

The Board of Commissioners expresses its appreciation to

the Board of Directors for all their efforts and cooperation so

that most of the targets in the 2018 RKAP can be achieved

by PPI. As of December 31, 2018, the financial performance

of PPI was recorded to grow, especially if calculated year on

year (yoy). The operating income of PPI in 2018 was realized

at USD60,224,286, an increase of 14.12% compared to

the realization in 2017 of USD52,773,024. Judging from

the 2018 RKAP, this realization has reached 98.90% of the

set target. The increase was motivated by the 850m dock

CT1 rental income and the management of the Kijing Port

construction project for the past 10 months. In line with that,

financial income also increased significantly to 127.42% from

USD1,973,755 in 2017 to USD4,488,773 in 2018.

PPI also experienced an increase in total Assets compared to

the RKAP and realization in 2018. The number of PPI assets

in 2018 was recorded at USD149,128,830 or an increase of

20.72% from the realization in 2017 of USD123,534,228.

On the operational side, the Board of Commissioners

appreciates all the comprehensive progress carried out by the

Board of Directors covering the construction of Kalibaru/New

Priok Terminal, the Kijing Terminal construction project, the



Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway dan proyek

pembangunan Terminal Kijing.

PENILAIAN ATAS IMPLEMENTASI STRATEGI

PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2018 PPI cukup banyak mengeksekusi

berbagai kebijakan strategis yang diharapkan mampu

meningkatkan nilai PPI di pemangku kepentingan serta

menjadi realisasi atas visi besar PPI untuk menjadi penyedia

solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan

infrastruktur dan fasilitas pendukung pelabuhan di Indonesia.

Beberapa implementasi inisiatif strategis terutama di

bidang korporasi yang dilakukan PPI dengan arahan Dewan

Komisaris sepanjang tahun 2018 ialah resminya pendirian

anak perusahaan PPI dan PT PP Properti Tbk yakni PT

Menara Maritim Indonesia yang bergerak di bidang properti

dengan persentase kepemilikan saham PPI sebesar 70% dan

PT PP Properti Tbk sebesar 30%. Pendirian anak perusahaan

ini selain ditujukan untuk melakukan pengembangan di

bidang properti, juga dimaksudkan untuk mengembangkan

kawasan-kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun

lahan-lahan potensial lainnya. Pada tahun 2018, PPI juga

telah melakukan pengalihan saham Perusahaan dari PT Multi

Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka komposisi

kepemilikan saham turut berubah di mana kepemilikan

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi 99,89% dan

PT Pelabuhan Indonesia Investama menjadi 0,11%.

Dewan Komisaris mengapresiasi kesigapan Direksi dalam

merumuskan kebijakan strategis serta kecermatan dalam

memperhitungkan potensi risiko yang mungkin hadir dari

kebijakan tersebut. Dewan Komisaris juga akan senantiasa

mendukung langkah Direksi jika kebijakan tersebut masih

termasuk ke dalam strategi perusahaan yang ditetapkan

dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE

KOMITMEN PPI DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE (GCG)

Upaya PPI dalam mewujudkan visi menjadi penyedia solusi

terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan

infrastruktur pelabuhan di Indonesia terus dilakukan melalui

penguatan di berbagai aspek strategis, salah satunya

penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

atau Good Corporate Governance (GCG) secara inklusif.

PPI memahami GCG merupakan “tiang penyangga”

yang vital dalam kesuksesan bisnis berkelanjutan. Oleh

Inland Waterway Cikarang Bekasi Laut (CBL) development

project and the Kijing Terminal construction project.

ASSESSMENT OF CORPORATE STRATEGY

IMPLEMENTATION

Throughout 2018, the PPI executed quite a number of

strategic policies that were expected to be able to increase

the value of PPI in stakeholders and be a realization of PPI’s

great vision to become the best and most comprehensive

solution provider in developing port supporting infrastructure

and facilities in Indonesia.

Some implementations of strategic initiatives, especially in

the corporate sector carried out by PPI with the direction

of the Board of Commissioners throughout 2018, are

the official establishment of a subsidiary of PPI and PT PP

Properti Tbk, namely PT Menara Maritim Indonesia which

is engaged in property with a 70% PPI shareholding and

PT PP Properti Tbk for 30%. The establishment of this

subsidiary is not only aimed at developing property, it is

also intended to develop other areas owned by the IPC

Group and other potential lands. In addition, PPI has

also transferred the Company’s shares from PT Multi

Terminal Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama

in 2018. With the transfer of shares, the composition

of share ownership also changes where the ownership

of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) becomes 99.89%

and PT Pelabuhan Indonesia Investama becomes 0.11%.

The Board of Commissioners appreciates the readiness of

the Board of Directors in formulating strategic policies and

precision in calculating potential risks that may arise from

the policy. The Board of Commissioners will also continue to

support the Board of Directors’ decisions if the policy is still

included in the corporate strategy stipulated in the Corporate

Budget Work Plan (RKAP).

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE

GOVERNANCE

PPI COMMITMENT IN IMPLEMENTING GOOD

CORPORATE GOVERNANCE

PPI’s efforts to realize the vision of becoming the best and

most comprehensive solution provider in port infrastructure

development in Indonesia continue to be carried out through

strengthening in various strategic aspects, one of which is

the implementation of inclusive Good Corporate Governance

(GCG) principles. PPI understands GCG is a vital “pillar”

in sustainable business success. Therefore in creating an

efficient market with transparent business management, 5

24



karenanya dalam menciptakan pasar yang efisien dengan

pengelolaan bisnis yang transparan, 5 (lima) prinsip GCG

meliputi Transparansi; Akuntabilitas; Bertanggungjawab;

Independensi; serta Kewajaran digunakan sebagai pointer

dalam mengarahkan dan mengendalikan bisnis Perusahaan

sehingga PPI dapat terus memberi nilai tambah bagi seluruh

Pemangku Kepentingan.

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa pengelolaan

PPI telah dijalankan sesuai prinsip GCG dan tidak keluar dari

koridor perundang-undangan yang berlaku dan mengapresiasi

seluruh Insan PPI karena telah memiliki komitmen tinggi untuk

menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan. Keberhasilan

Insan PPI dalam mempertahankan komitmennya tercermin

melalui peningkatan skor penilaian GCG untuk tahun buku

2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar 90,30%

dengan predikat “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan

skor GCG tahun sebelumnya sebesar 76,03%. Untuk

menjaga independensinya, PPI menunjuk pihak eksternal

MUC Consulting Group, sebagai penilai independen dalam

proses penilaian. Dari seluruh aspek pengujian, ‘Komitmen

terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara

Berkelanjutan’ mendapatkan skor tertinggi sebesar 6,92 atau

setara 98,91% dari total skor sebesar 7,00.

Kedepan, PPI akan terus mengupayakan agar penerapan

GCG tidak hanya ditekankan pada lingkup Top Level

Management, namun juga dijabarkan ke seluruh level PPI

sampai pada tataran operasional, sehingga melekat menjadi

budaya Perusahaan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN

PELANGGARAN

Aspek lain yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris

dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah pelaksanaan

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System

(WBS) oleh PPI. Pada dasarnya, keberadaan WBS ditujukan

untuk menciptakan situasi kerja yang bersih, bertanggung

jawab serta terhindar dari praktik fraud.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan WBS di PPI dipusatkan

kepada Perusahaan Induk yaitu PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) yakni dengan dibentuknya Komite IPC BERSIH,

sementara untuk Tata Cara Pelaporan, Alur Proses dan Tindak

Lanjut Laporan WBS diserahkan secara mandiri kepada PPI.

Dewan Komisaris mengimbau kepada seluruh Insan PPI

untuk bertindak tegas jika menemukan adanya tindakan

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan PPI dengan

melaporkan kepada unit terkait sesuai mekanisme yang

dimiliki.

(five) GCG principles include Transparency; Accountability;

Responsibility; Independence; and Fairness is used as a

pointer in directing and controlling the Company’s business

so that the PPI can continue to add value to all Stakeholders.

The Board of Commissioners always ensures that the

management of PPI has been carried out in accordance with

the principles of GCG and does not come out of the prevailing

statutory corridors and appreciates all PPI Persons for having

a high commitment to make GCG a corporate culture. The

success of PPI Personnel in maintaining their commitment is

reflected through the increase in GCG assessment scores for

the 2017 financial year held in 2018 at 90.30% with “Very

Good” predicate when compared to the previous year’s

GCG score of 76.03%. To maintain its independence, PPI

appointed MUC Consulting group as an external party, as an

independent assessor in the self assessment process. From all

evaluation aspect, ‘Commitment to the Implementation of

Sustainable Good Corporate Governance’ gets the highest

score of 6.92 or equivalent to 98.91% of the total score of

7.00.

In the future, PPI will continue to strive so that the

implementation of GCG is not only emphasized in the scope

of Top Level Management, but also applied to all levels of PPI

up to the operational level, so that it is inherently a corporate

culture.

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING

SYSTEM

Another aspect that has become the main concern of the

Board of Commissioners in carrying out its supervisory

function is the implementation of the Whistleblowing System

(WBS) by the PPI. Basically, the existence of the WBS is

intended to create a clean, responsible work situation and

avoid fraud.

In its implementation, the management of the WBS in the

PPI is centered on the Parent Company, namely PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero), namely the establishment of the

IPC BERSIH Committee, while the Reporting Procedure,

Process Flow and Follow-Up WBS Reports are submitted

independently to the PPI. The Board of Commissioners calls

on all PPI Personnel to act decisively if they find any violations

committed by PPI employees by reporting to the relevant

units according to their mechanism.



Upaya PPI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan

pelaporan, direalisasikan melalui tindak lanjut pelanggaran

secara aktif dan responsif. Sepanjang tahun 2018, Dewan

Komisaris tidak mendapati adanya pelaporan yang masuk

melalui sistem pelaporan pelanggaran.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN KODE ETIK

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang

pengusahaan pelabuhan nasional, PPI senantiasa menjaga

hubungan baik dengan sesuai standar etika bisnis yang

disepakati, dengan tidak menyimpang dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Standar etika Insan PPI

mengacu pada Tata Nilai yang dimiliki Perusahaan, yang

terdiri dari Integrity, Innovation, Sustainability dan Making

the right things happen.

Dewan Komisaris memandang bahwa pemberlakuan dan

penegakan kode etik di lingkungan PPI telah berjalan cukup

efektif dengan upaya preventif meminimalisasi pelanggaran

berupa sosialisasi kode etik secara berkala, serta pengenaan

sanksi bagi pelanggar kode etik sesuai tingkat pelanggarannya.

Efektivitas tersebut dibuktikan melalui nihilnya pelanggaran

kode etik oleh karyawan PPI sepanjang tahun 2018.

PANDANGAN ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB

SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha, PPI berkomitmen

untuk mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan yang

bersandar pada prinsip 3P yakni People (masyarakat), Profit

(keuntungan bisnis), dan Planet (lingkungan). Sebagai entitas

usaha yang hadir di tengah masyarakat, PPI menyadari bahwa

keseimbangan antara keberhasilan dalam mengelola profit

serta kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di

wilayah operasional perusahaan menjadi sangat penting untuk

dilakukan. PPI menyadari sepenuhnya bahwa perusahaan

yang baik bukan hanya yang berhasil mencapai target profit,

melainkan juga yang mampu memberi kontribusi positif

dalam perkembangan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dewan Komisaris mengapresiasi konsistensi PPI dalam

melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan

yang mengedepankan sifat berkelanjutan. Pada tahun 2018,

beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan yang

dilakukan antara lain Program Cinta Bersih Hidup Sehat,

Bantuan Hewan Qurban, Kampanye Kesadaran Bahaya

Narkoba dan HIV AIDS di 5 (lima) sekolah, Program Beasiswa

PPI’s efforts to continuously improve the quality of violations

reporting management are realized through active and

responsive follow-ups. Throughout 2018, the Board of

Commissioners found no reporting that entered through the

violation reporting system.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF CODE OF

CONDUCT

As one of the companies engaged in the national port

business sector, PPI always maintains good relations with

stakeholders in accordance with the business ethics standards

agreed upon, without deviating from the applicable laws and

regulations. The ethical standards of PPI Personnel refer to

the Company’s Values, which consist of Integrity, Innovation,

Sustainability and Making the right things happen.

The Board of Commissioners considers that the enforcement

and establishment of the code of conduct within the PPI

has been running quite effectively with preventive efforts to

minimize violations in the form of periodic socialization of the

code of ethics, and imposition of sanctions for violators of

the code of conduct according to the level of violations. This

effectiveness is evidenced through the zero violation of the

code of conduct by PPI employees throughout 2018.

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE

SOCIAL RESPONSIBILITY

In carrying out business activities, the PPI is committed to

promoting the values of sustainability that rely on the 3P

principles namely People, Profit, and Planet. As a business

entity that is present in the community, PPI realizes that the

balance between success in managing profits and the welfare

of the community, especially those in the operational areas

of the company, is very important to do. PPI is fully aware

that good companies not only succeed in achieving profit

targets, but also those that are able to contribute positively

to the development of the quality of life of the surrounding

community.

The Board of Commissioners appreciates the consistency of

PPI in implementing Corporate Social Responsibility activities

that promote sustainable nature. In 2018, several Corporate

Social Responsibility programs carried out included the Cinta

Bersih Hidup Sehat Program, Sacrificial Animal Aid, Anti-

Narcotics Campaign in 5 (five) schools, Sang Juara Scholarship

Program, Siaga Sehat Program, and incidental disaster relief

26



Sang Juara, Program Siaga Sehat, dan bantuan donasi

bencana alam yang bersifat insidensial di antaranya kepada

korban bencana gempa Palu dan Donggala, bencana gempa

Lombok dan gempa-tsunami Selat Sunda.

Dewan Komisaris menilai bahwa sampai dengan tahun

2018, Direksi telah berhasil menjalankan kegiatan tanggung

jawab perusahaan secara optimal meliputi 4 (empat) aspek

penting meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan

hidup, ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja,

pengembangan sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab

terhadap pelanggan. Dewan Komisaris mengarahkan agar PPI

dapat terus menguatkan komitmennya dalam pelaksanaan

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dengan

terus mengedepankan prinsip moral dan etis sehingga

mampu mencapai hasil terbaik tanpa merugikan kelompok

masyarakat lainnya.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional, Dewan

Komisaris menyambut positif optimisme Pemerintah yang

mengungkapkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun

perbaikan bagi perekonomian dalam negeri. Melalui data

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019,

diketahui bahwa Pemerintah menargetkan pertumbuhan

ekonomi sebesar 5,3%, pendapatan negara sebesar

Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.461,1

triliun. Salah satu dari beberapa kebijakan strategis dan

terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan

negara dan kemandirian APBN yang terkait dengan kegiatan

usaha PPI ialah percepatan pembangunan infrastruktur

melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

(KPBU) yang mana menekankan keterlibatan peran swasta

dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur

melalui KPBU.

Selain itu konsentrasi Pemerintah untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi dan sektor industri dalam negeri juga

salah satunya diwujudkan dengan rencana pengembangan

7 (tujuh) pelabuhan untuk hubungan internasional. Tujuh

pelabuhan tersebut di antaranya Tanjung Priok, Kuala

Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak, Makassar,

dan Pelabuhan Sorong yang kedepannya akan diintegrasikan

dengan kawasan industri dalam negeri. Meski hingga saat

ini hal tersebut masih dalam tahap kajian mendalam, namun

Dewan Komisaris memandang hal tersebut sebagai peluang

yang cerah serta menjadi pecutan bagi PPI untuk senantiasa

selangkah lebih maju dalam mengembangkan fasilitas

pelabuhan. Bersandar pada prospek makro ekonomi yang

donations include victims of the Palu and Donggala disasters,

the Lombok earthquake and the Sunda Strait earthquake-

tsunami.

The Board of Commissioners considers that up to 2018 the

Board of Directors has successfully carried out corporate

responsibility activities optimally covering 4 (four) important

aspects including responsibility for the environment,

employment, health, and work safety, community social

development and responsibility to customers. The Board of

Commissioners directs that PPI can continue to strengthen its

commitment in implementing Corporate Social Responsibility

activities by continuing to promote moral and ethical

principles so as to be able to achieve the best results without

harming other community groups.

VIEW ON BUSINESS OUTLOOK

In terms of national economic growth, the Board of

Commissioners positively welcomed the optimism of

the Government which revealed that 2019 is a year of

improvement for the domestic economy. Through data from

the 2019 State Revenue and Expenditure Budget, it is known

that the Government is targeting economic growth of 5.3%,

state revenues of Rp2,165.1 trillion, and state expenditure

of Rp2,461.1 trillion. One of the several strategic policies

and breakthroughs in the 2019 State Budget to improve the

efficiency and effectiveness of state expenditure, optimization

of state revenues and the independence of the State

Budget related to PPI business activities is the acceleration

of infrastructure development through the Government

Cooperation with Business Entities (KPBU) scheme which

emphasizes role involvement private sector and BUMN in

supporting infrastructure development through KPBU.

In addition, the Government’s concentration to support

economic growth and the domestic industrial sector is

also realized by the plan to develop 7 (seven) ports for

international relations. The seven ports including Tanjung

Priok, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak,

Makassar, and Sorong Port, will later be integrated with

domestic industrial estates. Until now, this is still in the in-

depth study stage, the Board of Commissioners views this

as a bright opportunity and becomes a deterrent for PPI to

always be one step ahead in developing port facilities. Relying

on positive macroeconomic prospects and the potential of PPI



positif dan potensi yang dimiliki PPI sebagai pengembang

pelabuhan kelas dunia, Dewan Komisaris yakin bahwa

prospek usaha PPI di tahun 2019 masih cerah dan sangat

menjanjikan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN

KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan

Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang bekerja secara

kolektif dalam memberikan pendapat, rekomendasi, dan

identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian

Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris

menilai Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara

optimal sesuai charter yang dimiliki.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA

ANGGOTA DIREKSI

Sebagai organ yang bertanggung jawab melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pengelolaan

perusahaan, Dewan Komisaris secara berkala memberikan

rekomendasi kepada Direksi melalui rapat gabungan, serta

memastikan bahwa PPI telah melaksanakan GCG di seluruh

tingkat atau jenjang organisasi.

Mekanisme pemberian nasihat juga dilakukan melalui

pemberian rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh

Dewan Komisaris. Melalui komite penunjang yang dimiliki,

Dewan Komisaris juga melakukan arahan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Sepanjang

tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat

dengan mengundang Direksi sebanyak 12 kali dan seluruhnya

telah dilakukan secara efektif.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang

dilaksanakan secara sirkuler pada 28 Juni 2018, terdapat

perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris PPI dengan

mengangkat Bapak Apep Fajar Kurniawan sebagai Komisaris

Independen Perusahaan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun

sejak pertama kali diangkat. Adapun rincian komposisi

Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

sebagai berikut:

as a world-class port developer, the Board of Commissioners

believes that the business prospects of the PPI in 2019 are still

bright and very promising.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES

UNDER THE BOARD OF COMMISSIONER

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of

Commissioners is assisted by the Audit Committee who

works collectively in providing opinions, recommendations,

and identification of matters that require the attention of

the Board of Commissioners. Throughout 2018, the Board of

Commissioners considered the Audit Committee to carry out

its duties optimally according to the charter owned.

FREQUENCY AND METHODS IN PROVIDING ADVICE TO

THE BOARD OF DIRECTORS

As an organ responsible for supervising and providing advice

on company management, the Board of Commissioners

periodically provides recommendations to the Board of

Directors through joint meetings, and ensures that PPIs have

implemented GCG at all levels of the organization.

The mechanism for giving advice is also performed through

the provision of recommendations and decisions issued

by the Board of Commissioners. Through the supporting

committees, the Board of Commissioners also directs

them according to the duties and responsibilities of each

committee. Throughout 2018 the Board of Commissioners

has held meetings by inviting the Board of Directors 12 times

and all of them have been carried out effectively.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF

COMMISSIONERS

Based on the General Meeting of Shareholders held circularly

on June 28, 2018, there was a change in the composition of

the PPI Board of Commissioners by appointing Mr. Apep Fajar

Kurniawan as the Company’s Independent Commissioner

with a term of 5 (five) years from the time he was appointed.

The details of the composition of the Board of Commissioners

as of December 31, 2018 are as follows:

28



Atas nama Dewan Komisaris,

On behalf of the Board of Commissioners,

Riry Syeried Jetta

Komisaris Utama

President Commissioner

Nama / Name Jabatan / Position Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan

Nomor HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular

GMS Decision Number: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and Number

HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017.

Irsal Yunus Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan

Nomor HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular

GMS Decision Number: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and Number

HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017.

Dachamer

Munthe

Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17

dan Nomor HK.476/7/7/2/MTI-2017 tanggal 7 Juli 2017. / Circular

GMS Decision Number: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 and Number

HK.476/7/7/2/MTI-2017 dated July 7, 2017.

Lukita Dinarsyah

Tuwo

Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/22/9/1/PI.II-15 dan

Nomor: HK.476/22/9/1/MTI-2015 tanggal 22 September 2015.

/ Circular GMS Decision Number: HK.568/22/9/1/PI.II-15 and

Number: HK.476/22/9/1/MTI-2015 September 22, 2015.

Apep Fajar

Kurniawan

Komisaris / Commissioners Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18

dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 / Circular GMS

Decision Number: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and Number:

HK.476/28/6/1/MTI-2018

APRESIASI DAN PENUTUP

Menutup laporan ini, saya mewakili segenap Dewan Komisaris

PPI menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan

oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga

PPI berhasil menutup tahun 2018 dengan pencapaian yang

baik.

Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi setinggi-

tingginya atas seluruh kerja keras dan kolaborasi yang

solid Direksi serta seluruh Insan PPI dalam merumuskan

dan mengeksekusi berbagai inisiatif strategis yang telah

dicanangkan pada tahun 2018 sehingga PPI mampu

mencatatkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2018.

Selanjutnya, mari bersama terus kita tingkatkan kapabilitas

yang dimiliki agar PPI mampu meraih lebih banyak peluang

bisnis di masa depan.

CLOSING AND APPRECIATION

As a closing of this report, on behalf of PPI Board of

Commissioner, I would like to extend our gratitude to

shareholders and stakeholders for their support, so that PPI

can achieve a good performance in 2018.

The Board of Commissioners would also like to appreciate for

the hard work and a solid collaboration between the Board of

Directors and all PPI personnel in formulating and executing

various strategic initiatives determined in 2018 so that the PPI

is able to record positive performance in 2018. Furthermore,

let’s continue to improve the capabilities so that PPI can

achieve more business opportunities in the future.

30



Arif SuhartonoDirektur UtamaPresident Director

31


Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,Respected Shareholders and Stakeholders,

Tahun 2018 merupakan starting point yang penting bagi PPI sebagai satu-satunya anak perusahaan di lingkungan IPC yang dipercaya dalam mengembangkan fasilitas pelabuhan.

2018 is an important starting point for PPI as the only subsidiary in the IPC that is trusted in developing port facilities.

Sebagai pembuka, perkenankan

kami memanjatkan puji syukur

kepada Tuhan Yang Maha Esa

karena atas berkah dan rahmat

yang telah diberikan-Nya, PPI

dapat menutup tahun ini dengan

pencapaian kinerja yang positif.

Tahun 2018 merupakan starting

point yang penting bagi PPI sebagai

satu-satunya anak perusahaan di

lingkungan IPC yang dipercaya

dalam mengembangkan fasilitas

pelabuhan. Berbagai capaian

yang berhasil kami raih sepanjang

tahun 2018 meliputi ekspansi

bisnis hingga pencapaian kinerja

keuangan yang positif merupakan

bekal untuk menghadapi tantangan

bisnis di sektor pelabuhan yang

semakin komprehensif di depan.

Oleh karenanya melalui laporan

ini, izinkan Saya atas nama jajaran

Direksi memaparkan kinerja

serta inisiatif strategis yang telah

dilakukan PPI untuk menunjang

aktivitas bisnis selama tahun 2018.

As an opening, let us extend our

gratitude to the Almighty God,

because of His blessings that He

casts upon us, PPI managed to

accomplish a positive performance

this year.

2018 is an important starting point

for PPI as the only subsidiary in the

IPC that is trusted in developing port

facilities. The various achievements

that we have achieved throughout

2018 including business expansion

to achieve positive financial

performance is a provision to face

the increasingly comprehensive

business challenges in the port

sector. Therefore, through this

report, on behalf of the Board of

Directors, allow me to present

the performance and strategic

initiatives that PPI has carried

out to support business activities

during 2018.

Laporan direKsiboard of direCTors reporT

127,42%pendapaTan Keuangan meningKaTpendapaTan Keuangan meningKaT


32



ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

PELABUHAN

Per 31 Desember 2018 Bank Dunia mencatatkan angka

pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0%, sedikit

melambat dari yang dicatatkan tahun sebelumnya sebesar

3,1%. Stagnasi pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi

beberapa faktor antara lain kondisi perekonomian global

belum sepenuhnya pulih akibat adanya Perang Dagang antara

Amerika Serikat dan Tiongkok, melemahnya pertumbuhan

ekonomi Eropa dan Tiongkok, kenaikan suku bunga acuan

oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), serta keberadaan

risiko geopolitik yang masih tinggi.

Di Indonesia, kinerja ekonomi di tahun 2018 justru

menunjukkan laju pertumbuhan yang positif, meski belum

mencapai target pertumbuhan yang tertuang dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018

sebesar 5,4% akibat kondisi ekonomi global yang masih

mengalami tekanan. Berdasarkan data yang dihimpun

oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi

nasional berada pada level 5,17%, naik 0,1% dibandingkan

dengan tahun lalu. Perbaikan laju pertumbuhan ekonomi

tersebut ditopang terutama oleh pertumbuhan komponen

pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar

2,74% dan komponen pembentukan modal tetap bruto

(PMTB) sebesar 2,17%.

Upaya Pemerintah untuk terus mempertahankan laju

pertumbuhan ekonomi nasional dalam tataran yang positif

direalisasikan melalui optimalisasi berbagai lini strategis,

salah satunya penguatan infrastruktur pelabuhan. Gagasan

Pemerintah terkait urgensi infrastruktur pelabuhan yang

kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

nasional, dituangkan dalam gagasan “Indonesia Poros

Maritim Dunia” yang mana di dalamnya berisi berbagai

inisiatif strategis seperti pembentukan Kemenko Maritim dan

rentang kendalinya, penerbitan Peraturan Presiden No.16

Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia hingga

pelaksanaan pembangunan tol laut.

MENGHADAPI TANTANGAN MELALUI INISIATIF

STRATEGIS

Dalam upaya mencapai target kerja yang telah ditetapkan,

PPI tentu tak dapat lepas dari tantangan bisnis yang

hadir, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi

internal, tantangan yang hadir berupa terganggunya jalinan

hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan

hingga serta risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi

yang berlaku. Sementara itu tantangan eksternal meliputi

belum kondusifnya pertumbuhan ekonomi hingga kendala

ANALYSIS ON PERFORMANCE ACHIEVEMENT

MACROECONOMIC AND PORT INDUSTRY REVIEW

As of December 31, 2018, the World Bank recorded a global

economic growth rate of 3.0%, slightly slower than that

recorded in the previous year of 3.1%. The stagnation in

economic growth was influenced by several factors, including

global economic conditions not fully recovered due to the

Trade War between the United States and China, weakening

economic growth in Europe and China, rising interest rates

by the Federal Reserve, and the existence of geopolitical risks

which is still high.

In Indonesia, the economic performance in 2018 actually

shows a positive growth rate, even though it has not reached

the growth target set out in the 2018 State Budget (APBN)

of 5.4% due to the global economic conditions that are still

experiencing pressure. Based on data compiled by the Central

Bureau of Statistics (BPS), national economic growth is at the

level of 5.17%, increased by 0.1% compared to last year.

The improvement in economic growth was sustained mainly

by growth in the component of household consumption

expenditure which grew by 2.74% and gross fixed capital

formation (PMTB) component of 2.17%.

Government efforts to maintain the national economic

growth rate at a positive level are realized through optimizing

various strategic lines, one of which is strengthening

port infrastructure. The Government’s idea regarding the

urgency of a strong port infrastructure so as to be able to

encourage national economic growth is outlined in the idea

of “Indonesia World Maritime Axis” which contains various

strategic initiatives such as the establishment of the Maritime

Coordinating Ministry and its range of controls, issuance of

Presidential Regulation No. 16 of 2017 concerning Policy

Indonesian maritime up to the construction of the sea

highway.

FACING CHALLENGES THROUGH STRATEGIC INITIATIVES

In an effort to achieve the predetermined work targets, PPI

certainly cannot escape the business challenges present, both

from internal and external factors. From the internal side, the

challenge that is present is the disruption of the harmonious

relationship with stakeholders and the risk of non-compliance

with applicable regulations. Meanwhile external challenges

include not yet conducive to economic growth to other

operational constraints that have risks to the achievement of



operasional lain yang memiliki risiko terhadap pencapaian

optimalisasi kinerja Perusahaan. Menghadapi hal tersebut,

PPI telah menetapkan beberapa inisiatif strategis, antara lain:

1. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara

efektif;

2. Berpartisipasi aktif dalam implementasi pengembangan

Proyek Strategis milik IPC Group;

3. Perluasan segmen usaha melalui pengembangan bisnis

anak perusahaan di bidang jalan tol dan turunannya serta

project management atau engineering;

4. Pengembangan segmen bisnis Perusahaan dengan

implementasi proyek di luar kepelabuhanan berupa

pengembangan bisnis properti;

5. Hubungan yang efektif dengan stakeholders, yang

ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Kepuasan

Pelanggan;

6. Peningkatan kinerja keuangan Perusahaan secara

berkelanjutan dari tahun ke tahun; dan

7. Penerapan best practice terkait pengembangan SDM dan

organisasi ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Kepuasan

Pegawai.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

Kinerja PPI sepanjang tahun 2018 tercatat dalam rentang

yang positif, dibuktikan dengan beberapa pencapaian yang

berhasil diraih baik dari sisi kinerja keuangan, operasional,

maupun korporasi. Per 31 Desember 2018, kinerja keuangan

PPI tercatat mengalami pertumbuhan terutama jika dihitung

secara year on year (yoy). Pendapatan operasi PPI pada

tahun 2018 terealisasi sebesar USD60.224.286, meningkat

14,12% jika dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar

USD52.773.024. Ditinjau dari RKAP 2018, realisasi tersebut

telah mencapai 98,90% dari target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya

pendapatan sewa 850m dermaga CT1 dan pendapatan

manajemen proyek pembangunan Pelabuhan Kijing selama

10 bulan lalu. Sejalan dengan itu, pendapatan keuangan juga

meningkat signifikan hingga 127,42% dari USD1.973.755

pada tahun 2017 menjadi USD4.488.773 di tahun 2018.

Di samping itu, posisi keuangan PPI juga mengalami

peningkatan, baik ditinjau dari sisi RKAP maupun realisasi

perbandingan yoy. Jumlah aset PPI pada tahun 2018 tercatat

sebesar USD149.128.830 atau meningkat 20,72% dari

realisasi tahun 2017 sebesar USD123.534.228.

the Company’s performance optimization. Facing this, the PPI

has established several strategic initiatives, including:

1. Effective implementation of Good Corporate Governance;

2. Actively participate in the implementation of the

development of the Strategic Projects belonging to the

IPC Group;

3. Expansion of business segments through business

development of subsidiaries in the field of toll roads and

derivatives as well as project management or engineering;

4. Development of the Company’s business segment by

implementing projects outside the port in the form of

property business development;

5. Effective relationships with stakeholders indicated by an

increase in the Customer Satisfaction Index;

6. Continuously improving the Company’s financial

performance from year to year; and

7. The application of best practices related to the

development of HR and organizations is shown by the

increase in the Employee Satisfaction Index.

ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE

The performance of PPI throughout 2018 was considered

in a positive range, as evidenced by several achievements

that were accomplished such as in terms of financial,

operational and corporate performance. As of December

31, 2018, the financial performance of the PPI was recorded

to experience growth, especially if calculated year on year

(yoy). The operating income of PPI in 2018 was realized at

USD60,224,286, an increase of 14.12% compared to the

realization in 2017 of USD52,773,024. Judging from the

2018 RKAP, this realization has reached 98.90% of the

set target. The increase was motivated by the 850m dock

CT1 rental income and the management of the Kijing Port

construction project for the past 10 months. In line with that,

financial income also increased significantly to 127.42% from

USD1,973,755 in 2017 to USD4,488,773 in 2018.

In addition, the financial position of the PPI has also increased,

both in terms of the RKAP and the comparative realization

of yoy. The number of PPI assets in 2018 was recorded

at USD149,128,830 or an increase of 20.72% from the

realization in 2017 of USD123,534,228.

34



Dari sisi operasional, sampai dengan 31 Desember 2018 PPI

telah mencatatkan progres proyek-proyek strategis dengan

rincian sebagai berikut:

• Pada Project Implementation Agreement (“PIA”) Terminal

Kalibaru, Perusahaan telah menandatangani Amandemen

PIA antara PPI dan IPC dengan nilai sewa sampai dengan

2018;

• Realisasi progress konstruksi Pekerjaan Pembangunan

Terminal Kalibaru Utara Tahap 1 telah mencapai 70,63%

dan telah dilaksanakan pula pekerjaan pemeliharaan

untuk fasilitas mekanikal dan elektrikal di CT1 periode

Oktober-Desember 2018 dengan menunjuk kontraktor

PT EPI;

• Progres pekerjaan pembangunan lapangan buffer

trucking eks Eastern Polymer Kalibaru telah mencapai

82,74%;

• Pada proyek pengembangan Terminal Kijing, PPI telah

melaksanakan tahap persiapan (pra konstruksi) dengan

pengadaan Konsultan ANDAL LALIN dan relokasi Jalan

Nasional Sel Duri-Mempawah; tahap pengadaan lahan

dengan relokasi Kelong dan Togok; serta tahap konstruksi

dengan administrasi proyek dan investigasi tanah;

• Pada Proyek Pembangunan Cikarang Bekasi Laut

(“CBL”) Inland Waterway, PPI telah melaksanakan rapat

pembahasan keberlanjutan dan tindak lanjut proyek

CBL sebagai proyek strategis nasional serta melakukan

koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,

terkait pembahasan kesesuaian tata ruang rencana

Terminal CBL; dan

• Pada Proyek Pembangunan Terminal Petikemas Sorong-

Seget, PPI telah melaksanakan proses Review Feasibility

Study (FS) oleh IPC.

Sementara dari sisi pencapaian korporasi, sampai dengan

31 Desember 2018, PPI telah meresmikan pendirian anak

perusahaan PPI dan PT PP Properti Tbk yakni PT Menara

Maritim Indonesia yang bergerak di bidang properti dengan

persentase kepemilikan saham PPI sebesar 70% dan

PT PP Properti Tbk sebesar 30%. Pendirian anak perusahaan

ini selain ditujukan untuk melakukan pengembangan di



lahan-lahan potensial lainnya.

Selain itu pada tahun 2018, PPI juga melakukan pengalihan

saham Perusahan dari PT Multi Terminal Indonesia kepada

PT Pelabuhan Indonesia Investama. Dengan adanya

pengalihan saham tersebut, maka komposisi kepemilikan

From the operational side, as of December 31, 2018 PPI has

recorded the progress of strategic projects with the following

details:

• In the Kalibaru Terminal Project Implementation

Agreement (“PIA”), the Company has signed a PIA

Amendment between PPI and IPC with a rental value up

to 2018;

• Realization of construction progress Phase 1 of the

North Kalibaru Terminal Construction Work has reached

70.63% and maintenance work for mechanical and

electrical facilities has been carried out in CT1 for the

period October-December 2018 by supporting PT EPI

contractors;

• The progress of the construction of the former Eastern

Polymer Kalibaru trucking buffer field has reached

82.74%;

• In the Kijing Terminal development project, PPI has carried

out the preparatory (pre-construction) stage with the

procurement of the ANDAL LALIN Consultant and the

relocation of the Duri-Mempawah National Road; stage

of land acquisition with relocation of Kelong and Togok;

and the construction phase with project administration

and land investigation;

• In the Inland Waterway Cikarang Bekasi Laut (“CBL”)

Development Project, the PPI has conducted a meeting to

discuss the sustainability and follow-up of the CBL project

as a national strategic project and to coordinate with the

Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning regarding

the suitability of the CBL Terminal plan layout; and

• At the Sorong-Seget Container Terminal Construction

Project, the PPI has carried out the Review Feasibility Study

(FS) process by IPC.

While in terms of corporate achievement, up to December

31, 2018 PPI has formalized the establishment of a subsidiary

of PPI and PT PP Properti Tbk, namely PT Menara Maritim

Indonesia which is engaged in property and real estate with

a percentage of ownership of PPI of 70% and PT PP Properti

Tbk for 30 %. The establishment of this subsidiary is not only

aimed at developing property, it is also intended to develop

other areas owned by the IPC Group and other potential

lands.

In addition, in 2018 PPI also transferred the Company’s shares

from PT Multi Terminal Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia

Investama. With the transfer of shares, the composition

of share ownership also changes where the ownership of



saham turut berubah di mana kepemilikan PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) menjadi 99,89% dan PT Pelabuhan

Indonesia Investama menjadi 0,11%.

PROSPEK USAHA PPI TAHUN 2019

Berkaca dari kinerja positif yang diraih sepanjang tahun

buku, PPI optimis dapat melaksanakan kegiatan bisnis

dengan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun 2019.

Optimisme tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen

Pemerintah untuk menguatkan peran pelabuhan sebagai

penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. PPI menyambut

positif rencana Pemerintah dalam mengembangkan

7 (tujuh) pelabuhan hubungan internasional, di antaranya

Pelabuhan Tanjung Priok, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing,

Bitung, Tanjung Perak, Makassar dan Pelabuhan Sorong yang

kedepannya akan diintegrasikan dengan kawasan industri

dalam negeri.

Selain itu mengacu pada asumsi makroekonomi yang

diterapkan dalam RAPBN 2019, Pemerintah menargetkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, pendapatan negara

sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar

Rp2.461,1 triliun. Salah satu dari beberapa kebijakan strategis

dan terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi

pendapatan negara dan kemandirian APBN yang terkait

dengan kegiatan usaha PPI ialah percepatan pembangunan

infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) yang mana menekankan keterlibatan

peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan

infrastruktur melalui KPBU.

Adanya outlook yang positif di tahun 2019 diharapkan dapat

memacu semangat seluruh Insan PPI dalam menjalankan

aktivitas usaha demi meningkatkan kapabilitas yang dimiliki,

serta dengan cermat meraih peluang-peluang bisnis yang

hadir di masa depan.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERUSAHAAN

Bagi PPI, penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan

sebuah urgensi yang harus terus ditingkatkan. Hal tersebut

dikarenakan pada gilirannya penerapan prinsip-prinsip GCG,

meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Kemandirian, Tanggung

Jawab, dan Kesetaraan serta Kewajaran dapat menjadi

pendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif. Bersandar

pada hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2018 PPI

telah berfokus meningkatkan level GCG dan meningkatkan

kinerja Perusahaan melalui program-program Volume

Growth, Profitability Growth, dan Holding Establishment.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) becomes 99.89% and

PT Pelabuhan Indonesia Investama becomes 0.11%.

PPI BUSINESS OUTLOOK IN 2019

Reflecting the positive performance achieved throughout

the fiscal year, PPI is optimistic that it can carry out business

activities with even better achievements in 2019. This

optimism is based on the Government’s commitment to

strengthen the port’s role as supporting national economic

growth. PPI positively welcomed the Government’s plan to

develop 7 (seven) ports of international relations, including

Tanjung Priok Port, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung,

Tanjung Perak, Makassar and Sorong Port which in the future

will be integrated with domestic industrial estates.

In addition to referring to the macroeconomic assumptions

applied in the 2019 RAPBN, the Government targets

economic growth of 5.3%, state revenues of Rp2,165.1

trillion and state expenditures of Rp2,461.1 trillion. One

of several strategic policies and breakthroughs in the 2019

State Budget to improve the efficiency and effectiveness of

state expenditure, optimization of state revenues and the

independence of the State Budget related to PPI business

activities is the acceleration of infrastructure development

through the PPP scheme which emphasizes role involvement

private sector and BUMN in supporting infrastructure

development through PPP.

The existence of a positive outlook in 2019 is expected to

spur the spirit of all PPI personnel in carrying out business

activities in order to improve their capabilities, and carefully

reach business opportunities that are present in the future.

DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE

IMPLEMENTATION

For PPI, the application of the principles of good corporate

governance (GCG) is an urgency that must be continuously

improved. This is because in turn the application of

GCG principles including Transparency, Accountability,

Independence, Responsibility, and Equality and Fairness can

be a stimulus of the creation of a conducive business climate.

Relying on this, up to December 31, 2018 PPI has focused

on increasing GCG levels and improving the Company’s

performance through Volume Growth programs, Profitability

Growth, and Holding Establishment.

36



Kiki M. HikmatDirektur Komersial dan Pengembangan UsahaCommercial & Business Development Director

Wahyu Hardiyanto Plt. Direktur Teknik

Ad Interim Engineering Director

Arif SuhartonoDirektur Utama

President Director

Henri PanggabeanDirektur Keuangan dan SDM

Finance & Human Capital Director

direKsiboard of direCTors



Dalam rangka mendorong pengelolaan Perusahaan secara

profesional, transparan dan efisien, PPI telah secara konsisten

mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG serta melakukan

penilaian atas implementasi tersebut melalui penilai

independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Komitmen PPI untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip

GCG sesuai best practices yang berlaku tercermin melalui

peningkatan skor penilaian GCG untuk tahun buku 2017

yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar 90,30%

dengan predikat “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan

skor GCG tahun sebelumnya sebesar 76,03%. Untuk

menjaga independensinya, PPI menunjuk pihak eksternal

MUC Consulting Group sebagai penilai independen dalam

proses penilaian. Dari seluruh aspek pengujian, ‘Komitmen

terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara

Berkelanjutan’ mendapatkan skor tertinggi sebesar 6,92 atau

setara 98,91% dari total skor sebesar 7,00.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Sampai dengan Desember 2018, PPI belum membentuk

komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi

mengenai penilaian atas kinerja komite-komite yang berada

di bawah Direksi beserta dasar penilaiannya.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, PPI telah

melakukan penyesuaian dalam hal pegelolaan SDM yang

dimiliki. PPI memahami bahwa pengelolaan SDM yang

dijalankan selaras dengan visi dan misi Perusahaan, diharapkan

dapat menciptakan iklim yang kompetitif dan sehat di antara

karyawan, demi tercapainya target yang ditetapkan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun

Rencana Jangka Panjang (RJPP).

Bersandar pada roadmap yang telah dibuat, fokus pencapaian

SDM pada tahun 2018 adalah “Pengembangan Organisasi

Dinamis atau Dynamic Organization Development”. Dalam

tahap ini, PPI melalui Departemen SDM berupaya mendorong

terciptanya pegawai berkinerja tinggi dan keterlibatan

organisasi, sehingga upaya PPI dalam memberikan jasa

terbaik kepada pelanggan dapat tercapai. Sampai dengan

tahun 2018, PPI melalui Departemen SDM telah secara

progresif melaksanakan tata kelola pengembangan karyawan

berdasarkan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan

industri pengelolaan pelabuhan.

In order to encourage the management of the Company

in a professional, transparent and efficient manner, PPI has

consistently implemented GCG principles and conducted an

assessment of the implementation through an independent

assessor appointed by the Company.

PPI’s commitment to always implementing GCG principles in

accordance with applicable best practices is reflected through

the increase in GCG self assessment scores for the 2017

fiscal year carried out in 2018 at 90.30% with the predicate

“Very Good” compared to the previous year’s GCG score of

76.03%. To maintain its independence, PPI appointed MUC

Consulting Group as an external parties, an independent

assessor in the self assessment process. From all evaluation

aspect, ‘Commitment to the Implementation of Sustainable

Good Corporate Governance’ gets the highest score of 6.92

or equivalent to 98.91% of the total score of 7.00.

PERFORMANCE ASESSMENT ON COMMITTEE UNDER

THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 2018, PPI has not yet formed a committee

under the Board of Directors so that there is no information

regarding the evaluation of the performance of the

committees under the Board of Directors along with the basis

of their evaluation.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

In order to realize its vision and mission, PPI has made

adjustments in terms of its HR management. PPI understands

that HR management that is carried out in harmony with

the Company’s vision and mission, is expected to create a

competitive and healthy climate among employees, in order

to achieve the targets set out in the Corporate Work Plan and

Budget (RKAP) and the Long Term Plan (RJPP).

Referring to the roadmap that has been made, the focus of

achieving HR in 2018 is “Dynamic Organization Development”.

In this stage, PPI through the HR Department seeks to

encourage the creation of high-performance employees

and organizational involvement, so that PPI’s efforts in

providing the best services to customers can be achieved. As

of 2018, PPI through the HR Department has progressively

implemented employee development governance based

on the Company’s needs and the development of the port

management industry.

38



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha, PPI berkomitmen untuk

mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan yang bersandar

pada prinsip 3P yakni People (masyarakat), Profit (keuntungan

bisnis), dan Planet (lingkungan). PPI sebagai entitas usaha

yang hadir di tengah masyarakat, menyadari sepenuhnya

bahwa keseimbangan antara keberhasilan dalam mengelola

profit serta kesejahteraan masyarakat terutama yang berada

di wilayah operasional perusahaan menjadi sangat penting

untuk dilakukan.

Sebagai implementasi atas program yang berkelanjutan, PPI

pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan di sekitar lokasi operasional yakni

melalui Program Cinta Bersih Hidup Sehat, Bantuan Hewan

Qurban, Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba dan HIV AIDS

di 5 (lima) sekolah, Program Beasiswa Sang Juara, Program

Siaga Sehat, dan bantuan donasi bencana alam yang bersifat

insidensial di antaranya kepada korban bencana gempa Palu

dan Donggala, bencana gempa Lombok dan gempa-tsunami

Selat Sunda.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2018 terdapat beberapa kali perubahan

dalam komposisi Direksi, yang didasarkan pada keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler, dengan rincian

sebagai berikut:

Pelaksanaan RUPS Sirkuler / Circular GMS Implementation

Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date

Hasil Keputusan / Decisions

RUPS Sirkuler PT PPI

Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/P.II-18 dan

Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular

GMS of PT PPI Number: SK.03/26/2/1/PBP/

UT/P.II-18 and Number: HK.476/26/2/1/MTI-

2018

12 Maret 2018 / March 12, 2018 Pengangkatan secara definitif Bapak Kiki

Mohammad Hikmat sebagai Direktur

Komersial dan Pengembangan Bisnis

Perseroan. / Definitive appointment of Mr.

Kiki Mohammad Hikmat as the Company’s

Commercial and Business Development

Director.


Nomor: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 dan




2018

23 Maret 2018 / March 23, 2018 Pemberhentian dengan hormat Bapak

Rizki Widhiono dari Jabatan Direktur

Teknik Perseroan. / Honorably dismissed

Mr. Rizki Widhiono as Company’s

Engineering Director.






2018

26 Maret 2018 / March 26, 2018 Pengangkatan Bapak Wahyu Hardiyanto

sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur\

Teknik Perseroan. / Appointment of

Mr. Wahyu Hardiyanto as Company Ad

Interim Engineering Director.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

In carrying out business activities, PPI is committed to

promoting the values of sustainability that rely on the 3P

principles, namely People, Profit, and Planet. PPI as a business

entity present in the community, is fully aware that the

balance between success in managing profits and the welfare

of the community, especially those in the operational.

As an implementation of a sustainable program, PPI in 2018

has carried out Corporate Social Responsibility activities

around the operational locations, namely through the “Cinta

Bersih Hidup Sehat” Program, Sacrificial Animal Contribution,

Narcotics Danger Awareness Campaign and HIV AIDS in 5

(five) schools, Sang Juara Scholarship Program, the Siaga

Sehat Program, and incidental natural disaster donation

assistance included victims of the Palu and Donggala disasters,

the Lombok earthquake and the Sunda Strait earthquake-

tsunami.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

During 2018 there were several changes in the composition

of the Board of Directors, which were based on the decisions

of the Circular Shareholders General Meeting, with details as

follows:



Pelaksanaan RUPS Sirkuler / Circular GMS Implementation


Hasil Keputusan / Decisions


Nomor: SK.03/3/8/1/PBP/UT/ PI.II.18 dan




2018

6 Agustus 2018 / August 6, 2018 Pemberhentian dengan hormat Bapak

Mega Satria dari Jabatan Direktur

Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Perseroan. / Honorably dismissed Mr.

Mega Satria as Company’s Director of

Finance and Human Capital.






2018

28 Agustus 2018 / August 28, 2018 Pengangkatan Bapak Henri Panggabean

sebagai Direktur Keuangan dan Sumber

Daya Manusia Perseroan. / Appointment

of Mr. Henri Panggabean as Company’s

Director of Finance and Human Capital.

Dengan demikian, komposisi Direksi PPI sampai dengan 31

Desember 2018 adalah sebagai berikut:


Arif Suhartono President Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/10/3/2/PI. II-17 dan

HK.476/10/3/1/MTI-2017 tanggal 10 Maret 2017. / Circular

GMS Decision Number: HK.568/10/3/2/PI. II-17 and

HK.476/10/3/1/MTI-2017 dated March 10, 2017.

Henri

Panggabean

Finance & Human Capital Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18


Decision Number: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 and Number:

HK.476/28/8/1/MTI-2018

Kiki Mohammad

Hikmat

Commercial & Business Development Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18



HK.476/26/2/1/MTI-2018

Wahyu

Hardiyanto

Ad Interim Engineering Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/IT/PI.II-18


Decision Number: SK.03/26/3/1/PBP/IT/ PI.II-18 and Number:

HK.476/26/3/1/MTI-2018

APRESIASI DAN PENUTUP

Demikian laporan atas kinerja pengelolaan PPI untuk tahun

2018 ini kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan

kepada para Pemegang Saham serta Dewan Komisaris

atas nasihat dan arahan yang telah diberikan sehingga PPI

mampu menutup tahun 2018 dengan berbagai capaian yang

membanggakan.

Kepada seluruh Insan PPI, kami juga menyampaikan apresiasi

setinggi-tingginya atas seluruh dedikasi dan kinerja terbaik

yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus meningkatkan

kapabilitas yang dimiliki demi mewujudkan visi bersama,

menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif

dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.

Accordingly, the composition of PPI Board of Directors as of

December 31, 2018 is as follows:

APPRECIATION AND CLOSING

To conclude the report on performance of PPI management

for 2018, we would like to extend our gratitude to the

Shareholders and the Board of Commissioners for the advice

and direction given so that PPI was able to end 2018 with

various proud achievements.

We would also like to convey our highest appreciation to

all PPI employees for their dedication and performance.

Hopefully we can continue to improve our capabilities in

order to realize a shared vision, to become the best and

most comprehensive solution provider in port infrastructure

development in Indonesia.

profil perusahaanCompany profile

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas yang dimiliki demi mewujudkan visi bersama, menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.

We are committed to improve our capabilities in order to realize a shared vision, to become the best and most comprehensive solution provider in port infrastructure development in Indonesia.

42



Identitas PerusahaanCompany Identity

Nama Perusahaan / Company NamePT Pengembang Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disingkat “PPI”) / PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia (hereinafter referred to as “PPI”)

Status Perusahaan / Company

Status

Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Subsidiary of State-Owned Enterprise

Tanggal Pendirian / Date of

Establishment

5 November 2012 / November 5, 2012

Dasar Hukum Pendirian & Perubahannya / Legal Basis of

Establishment & Changes

1. Notaris Nomor 9 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur

Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 dan

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni

2013;

2. Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur

Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn tentang peningkatan modal dasar dan

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 April

2015.

3. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 ayat (1) dan (2) berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13

September 2018 tentang peningkatan modal dasar dan penambahan setoran modal PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia No, AHU-AH.01.03-0246109 tanggal 25 September 2018.

/

1. Notarial Deed Number 9 drawn up before Yulianti Irawati, S.H., the successor of Nur

Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. This deed of establishment has been

approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with

Decree No. AHU-57925.AH.01.01. of 2012 dated November 13, 2012 and published in

Supplement to Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013;

2. Amendment to Articles of Association based on Deed No. 29 dated March 26, 2015

from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn regarding the increase of

authorized capital and has received approval from the Minister of Justice and Human

Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0934117.AH.01.02. of 2015

dated April 27, 2015.

3. Amendments to Articles of Association Article 4 paragraph (1) and (2) based on Deed No.

11 dated September 13, 2018 concerning an increase in authorized capital and additional

capital deposits of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia and obtained approval from the

Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0246109 dated September 25,

2018.

Modal Dasar per 31 Desember 2018 / Authorized Capital per

December 31, 2018

Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) / Rp900,000,000,000,- (nine hundred

billion Rupiah)



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Desember 2018 / Issued and Fully Paid Capital per

December 31, 2018

Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah)/ Rp225,000,000,000,- (two

hundred twenty five billion Rupiah)

Pemegang Saham / Shareholders 1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (99.89 %)

2. PT Pelabuhan Indonesia Investama (0,11%)

/

1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (99.89 %)

2. PT Pelabuhan Indonesia Investama (0,11%)

Kegiatan Bisnis Utama Sesuai Anggaran Dasar / Core Business

Activities According to Articles of

Association

Bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan / Field of port business activities

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2018 / Total Employee

as of December 31, 2018

82 Orang / 82 Employees

Pencatatan di Bursa / Stock

Exchange Listing

PPI merupakan anak perusahaan BUMN yang belum mencatatkan saham di bursa manapun /

PPI is a subsidiary of SOE that has not listed any shares in any stock exchange

Jaringan / Network 1. Kantor Pusat

2. Lokasi Proyek yaitu Pembangunan NewPriok Container Terminal tahap 1 yang akan

terdiri dari 3 (tiga) Terminal Petikemas serta dua Terminal Produk serta Pembangunan dan

Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat.

/

1. Head Office

2. Project Location, namely NewPriok Container Terminal phase 1, which shall consist of 3

(three) Container Terminals as well as two Product Terminals as well as Construction and

Development of Kijing Terminal at Pontianak Port, West Kalimantan.

Alamat Kantor Pusat / Head

Office Address


Gedung Kobexindo Lantai 4 (Kobexindo Building 4th Floor) Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 D,

Ancol Timur Jakarta Utara 14430

Indonesia

Telepon / Phone +62 21 6471 8081

Faksimili / Facsimile +62 21 6471 8083

E-mail [email protected]

Website www.portdevco.com

44



PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9

tertanggal 5 November 2012 yang dibuat

oleh notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa,

S.H., M.Kn., berkantor pusat di Jakarta.

Akta tersebut telah memperoleh status

badan hukum berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

No. AHU-57925.A.H.01.01, 2012. Adapun

kepemilikan saham PPI, mayoritas saham

dimiliki oleh IPC, yaitu sebanyak 99% dan

0,11% saham oleh PT Pelabuhan Indonesia

Investama.

Salah satu tujuan pendirian PPI adalah

untuk melaksanakan aspek kontribusi

dan pengoperasian perjanjian konsesei

New Priok Terimal-Pelabuhan Tanjung

Priok sebagaimana ditetapkan oleh Kantor

Kantor Pusat Otoritas Pelabuhan Tanjung

Priok dengan PT Pelabuhan Indonesia

II No.01/1/1/OP.TPK-12 dan No.HK.

566/15/11/PI.II-12 tanggal 21 Agustus 2012

tentang Perjanjian Konsesi Pembangunan

dan Operasi Terminal Kalibaru Pelabuhan

Tanjung Priok. Berdasarkan kesepakatan

konsesi tersebut, IPC dapat membentuk

anak perusahaan untuk melakukan setiap

aspek konstruksi dan pengoperasian

Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

Di awal tahun pendiriannya, PPI dipercaya

untuk membangun New Priok Terminal yang

dilakukan dalam 2 fase. Fase pembangunan

pertama dimulai pada tahun 2012 sampai

2017 dengan panjang tempat berlabuh

4.000 meter, untuk area peti kemas seluas

104 Ha, untuk area minyak 72 Ha dan area

pendukung seluas 36 Ha, kedalaman air

PPI was established based on Deed No. 9

dated November 5, 2012, made by N. M.

Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a

notary in Jakarta. The deed of establishment

was authorized by the Minister of Justice and

Human Rights of the Republic of Indonesia

in Decision No. AHU-57925.A.H.01.01,

2012.As for the PPI shareholding, the

majority of shares is owned by IPC 99%, and

0.11% is owned by PT Pelabuhan Indonesia

Investama.

One of the objectives of establishing PPI is

to implement construction and operation

of the concession agreement of New Priok

Terminal-Tanjung Priok Port, as stipulated

by the Head Office of Tanjung Priok Port

Authority with PT Pelabuhan Indonesia

II No.01/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.

566/15/11/PI.II-12 dated August 21, 2012,

on the Concession Agreement for the

Construction and Operation of Kalibaru

Terminal of Tanjung Priok Port. Based on the

concession agreement, IPC may establish

a subsidiary to carry out every aspect of

construction and operation of Kalibaru

Terminal of Tanjung Priok Port.

Initially, PPI was trusted to build New Priok

Terminal which is conducted in 2 phases.

The first construction phase began in 2012

until 2017 with a 4,000-meter long berth,

104 hectares container area, 72 hectares

oil area, and 36 hectares supporting area,

with a water depth of 16 meters. In the first

phase, terminal can serve 4.5 million TEUs

Riwayat Singkat PerusahaanBrief History of Company



Pada 21 Desember 2018, PPI sepakat untuk melakukan pengalihan saham Perusahaan dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang diambil secara sirkuler dengan Akta Notaris No.37 tanggal 28 Desember 2018.

On December 21, 2018, PPI agreed to transfer the Company’s shares from PT Multi Terminal Indenesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama

based on Shareholders’ Decisions taken circularly with Notary Deed No.37 dated December 28, 2018.

16 meter. Untuk tahap pertama, kapasitas terminal dapat

melayani peti kemas melewati terminal 4,5 juta TEUs. Tahap

kedua, pengembangan terminal dimulai pada tahun 2018

sampai 2023 dengan panjang dermaga total 4.230 meter,

kedalaman air 20 meter, halaman kontainer 190 Ha dengan

total kapasitas terminal 9 juta TEUs.

Fokus bisnis PPI di tahun 2013 adalah untuk melaksanakan

pembangunan dan pengoperasian New Priok Container

Terminal 1. Pada tahun 2014, PPI melaksanakan pembangunan

New Priok Container Terminal 2 untuk pekerjaan pemasangan

tiang pancang, break water dan dredging. Selain itu juga

dimulainya perencanaan konstruksi jalan akses. Sedangkan

di tahun 2015 finalisasi pembangunan New Priok Container

Terminal 1 dan mulainya pembangunan New Priok Container

Terminal 2 dan 3. PPI telah melaksanakan Peresmian New

Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) Pelabuhan Utama

Tanjung Priok oleh Presiden RI.

Di tahun 2017, PPI kembali dipercaya oleh IPC untuk

bertindak sebagai Project Management dalam proyek IPC

terbaru yaitu Pengembangan Terminal Kijing, pelabuhan

Pontianak di Kalimantan Barat. Perikatan antara IPC dan PPI

untuk proyek ini ditandai oleh penandatanganan Perjanjian

Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal

Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat pada tanggal

24 Oktober 2017.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang diambil secara

sirkuler pada tanggal 14 Agustus 2018, PPI sepakat untuk

meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar

Rp100.000.000.000,- menjadi Rp900.000.000.000,- dan

penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang

semula RP25.000.000.000,- menjadi Rp225.000.000.000,-.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan penambahan

modal ditempatkan dan disetor tersebut, maka komposisi

kepemilikan saham turut berubah di mana kepemilikan

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi 99,89%, dan

containers. The second phase is the terminal development

from 2018 to 2023 with a total dock length of 4,230 meters,

water depth of 20 meters, 190 Ha container area, with a total

terminal capacity of 9 million TEUs.

In 2013, the focus of PPI business was to carry out the

development and operation of New Priok Container Terminal

1. In 2014, PPI conducted the construction of New Priok

Container Terminal 2 for pile installation work, breakwater,

and dredging. PPI also started planning the access road

construction. In 2015, PPI started the finalization of New

Priok Container Terminal 1 construction and construction of

New Priok Container Terminal 2 and 3. PPI has inaugurated

New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) Tanjung Priok Main

Port by the President of the Republic of Indonesia.

In 2017, PPI was assigned by IPC to act as the Project

Management in the newest IPC’s project, i.e. Kijing

Terminal development, Pontianak Port in West Kalimantan.

The agreement between IPC and PPI for this project was

marked by the signing of the Construction and Development

Cooperation Agreement of Kijing Terminal, Pontianak Port, in

West Kalimantan, on October 24, 2017.

Based on the Shareholders’ Decision taken circularly on August

14, 2018, PPI agreed to increase the Company’s authorized

capital of Rp100,000,000,000 to Rp900,000,000,000 and the

Company’s initial and paid-up capital of Rp25,000,000,000

to Rp.225,000,000,000. With the increase in authorized

capital and the addition of the issued and paid-up capital,

the composition of share ownership also changes where the

ownership of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) becomes

99.89%, and PT Pelabuhan Indonesia Investama becomes

0.11%. Changes in capital also changed the Company’s Basic

46



PT Pelabuhan Indonesia Investama menjadi 0,11%.

Perubahan modal yang juga mengubah Anggaran Dasar

Perseroan ini telah dicatat dalam Akta No.11 tanggal 13

September 2018 dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-0019856..AH.01.02 Tahun 2018 tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 25 September

2018.

Pada 21 Desember 2018, PPI sepakat untuk melakukan

pengalihan saham Perusahaan dari PT Multi Terminal Indonesia

kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama berdasarkan

Keputusan Pemegang Saham yang diambil secara sirkuler

dengan Akta Notaris No.37 tanggal 28 Desember 2018 dan

telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU-

AH.01.03-0050687 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia. Dengan adanya pengalihan saham

tersebut, maka komposisi kepemilikan saham turut berubah

di mana kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

menjadi 99,89% dan PT Pelabuhan Indonesia Investama

menjadi 0,11%.

Dalam rangka ekspansi bisnis lebih lanjut, PPI bersama

PT PP Properti Tbk pada tahun 2018 sepakat untuk

mendirikan Perusahaan Patungan dalam bentuk Perseroan

terbatas dengan nama PT Menara Maritim Indonesia

yang bergerak di bidang properti dan telah mendapatkan

pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0033122.AH.01.01.

Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Perseroan Terbatas PT Menara Maritim Indonesia. Adapun

persentase pemegang sahamnya ialah PT PPI sebesar 70%

(612.500.000 lembar saham) dan PT PP Properti Tbk sebesar

30% (262.500.000 lembar saham). Pendirian Perusahaan

Patungan ini selain dalam rangka pengembangan usaha di



lahan-lahan potensial lainnya.

Budget have been recorded in Deed No.11 dated September

13, 2018 and approved by the Ministry of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia, through the Decree of the

Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

Number AHU-0019856..AH. 01.02 of 2018 concerning

Approval of Amendments to the Articles of Association of

the Limited Liability Company of PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia on September 25, 2018.

On December 21, 2018, PPI agreed to transfer the Company’s

shares from PT Multi Terminal Indenesia to PT Pelabuhan

Indonesia Investama based on Shareholders’ Decisions taken

circularly with Notary Deed No.37 dated December 28, 2018

and has been approved by the Ministry of Law and Human

Rights Human Republic of Indonesia through the Decree

of the Minister of Law and Human Rights of the Republic

of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0050687 of 2018

concerning Receipt of Notification of Changes in the Data of

the Company of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. With

the transfer of shares, the composition of share ownership

also changes where the ownership of PT Pelabuhan Indonesia

II (Persero) becomes 99.89% and PT Pelabuhan Indonesia

Investama becomes 0.11%.

In the context of further business expansion, PPI together

with PT PP Properti Tbk in 2018 agreed to establish a Joint

Venture in the form of a limited liability company under the

name of PT Menara Maritim Indonesia which is engaged in

property and has been approved by the Republic of Indonesia

Ministry of Law and Human Rights Indonesia, through the

Decree of the Minister of Law and Human Rights of the

Republic of Indonesia Number AHU-0033122.AH.01.01.

of 2018 concerning Ratification of the Establishment of PT

Menara Maritim Limited Liability Company Legal Entity. The

percentage of its shareholders is PT PPI of 70% (612,500,000

shares) and PT PP Properti Tbk by 30% (262,500,000 shares).

The establishment of this Joint Venture Company, in addition

to developing business in the property sector, is also intended

to develop other areas owned by the IPC Group and other

potential lands.



2012 2015

2017

2013

2014

2016

2018Pendirian PPI sebagai anak perusahaan IPC yang menjadi pelopor dalam penyediaan fasilitas infrastruktur pelabuhan yang andal dengan standar Internasional.Establishment of PPI as a subsidiary of IPC, which is the pioneer in the provision of reliable port infrastructure facilities with international standards

Finalisasi pembangunan New Priok Container Terminal 1 dan mulainya pembangunan New Priok Container Terminal 2 dan 3.Finalization of New Priok Container Terminal 1 construction and starting construction of New Priok Container Terminal 2 and 3.

Pelaksanaan Proyek Kijing dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PPI dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).Commencement of Kijing Project Implementation with the signing of Cooperation Agreement between PPI and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

PPI melaksanakan pembangunan New Priok Container Terminal 1.PPI conducted the construction of New Priok Container Terminal 1.

Melaksanakan pembangunan New Priok Container Terminal 2 untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang, break water dan dredging. PPI juga mulai meren-canakan konstruksi jalan akses.Conducted the construction of New Priok Container Terminal 2 for pile installation work, break water, and dredging. PPI also started planning the access road construction.

Peresmian New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Presiden RI.Inauguration of New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) Tanjung Priok Main Port by the President of the Republic of Indonesia.

Mendirikan Perusahaan Patungan dengan nama PT Menara Maritim Indonesia bersama PT PP Properti Tbk yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0033122.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menara Maritim Indonesia. Adapun persentase pemegang sahamnya ialah PT PPI sebesar 70% (612.500.000 lembar saham) dan PT PP Properti Tbk sebesar 30% (262.500.000 lembar saham). Pendirian Perusahaan Patungan ini selain dalam rangka pengembangan usaha di bidang properti, juga dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun lahan-lahan potensial lainnya.

Established a Joint Venture under the name of PT Menara Maritim Indonesia with PT PP Properti Tbk, which was ap-proved by the Ministry of Law and Hu-man Rights of the Republic of Indonesia, through Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indone-sia Number AHU-0033122.AH.01.01 of 2018 concerning Ratification of Estab-lishment PT Menara Maritim Indonesia Limited Liability Company Legal Entity. The percentage of its shareholders is PT PPI of 70% (612,500,000 shares) and PT PP Properti Tbk for 30% (262,500,000 shares). The establishment of this Joint Venture Company, in addition to devel-oping business in the property sector, is also intended to develop other areas owned by the IPC Group and other po-tential lands.

JejakLangkahMilestones

48



Bidang UsahaLines of Business

Kegiatan usaha menurut anggaran dasar business activities according to articles of association

Mengacu pada pasal dalam Akta Pendirian Nomor 9 Tanggal

5 November 2012 yang merupakan Anggaran Dasar

Perusahaan, disebutkan bahwan kegiatan usaha PPI adalah

sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1)

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di

bidang penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan,

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/

mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan

dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pasal 3 ayat (2)

menyatakan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ini adalah

bergerak dalam bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan.

Pasal 3 ayat (3)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPI

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk

bertambat;

b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar

dan pelayanan air bersih;

c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun

penumpang dan/atau kendaraan;

d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk

pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti

kemas;

e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat

penimbunan barang, alat bongkar muat dan peralatan

pelabuhan;

Pursuant to the articles in the Deed of Establishment No.

9 dated November 5, 2012 which became the Company’s

Articles of Association, the business activities of PPI are as

stated below:

Article 3 paragraph (1)

The Company’s purpose and objectives are to conduct

business in the field of provision and development of port

facilities, and optimization of the utilization of resources

owned by the Company to produce goods and/or services

of high quality and strong competitiveness to gain/pursue

profit in order to increase the Company’s value by applying

the principles of Limited Liability Company.


states that the purpose and objective of this Company are to

engage in the port business.


To achieve the above-mentioned purpose and objectives, the

Company shall carry out the following businesses:

a. Provision of and/or mooring services;

b. Provision and/or service of refueling and clean water

service;

c. Provision and/or service of passenger or vehicle carriage;

d. Provision and/or dock service for loading and unloading of

goods and containers;

e. Provision and/or service of warehousing and stockpiling,

loading and unloading equipment, and port equipment;



proses bisnis perusahaan

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini dan produk/jasa perusahaan

Company’s business process

Current business activities and Company products/services

Sejalan dengan pengembangan Perusahaan, saat ini kegiatan

usaha PPI dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

• Pengelolaan Pelabuhan;

• Pengelolaan Proyek;

• Pengembangan Jalan Tol; dan

• Pengembangan Properti.

In line with the Company’s development, currently, business

of PPI is categorized into 4 (four) types:

• Port Management;

• Project Management;

• Toll Ways Development; and

• Property Development.

f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas,

curah cair, curah kering dan ro-ro;

g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat

barang;

h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan

konsolidasi barang; dan

i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal tunda.

f. Provision and/or service of container terminal, bulk liquid,

dry bulk and ro-ro services;

g. Supply and/or service of loading and unloading of goods;

h. Provision and/or service of distribution center and

consolidation of goods; and

i. Provision and/or towage services.

porT managemenTNew Priok Container

Terminal 1

- New Priok

Terminal

- Kijing Terminal

- CBL Waterway

projeCT managemenT

- Maritime Tower

- New Property

Development

- Industrial Estate

properTy managemenT

- Cibitung Cilincing

Tollway

- New Priok Eastern

Access

ToLLways deveLopmenT

50



Visi, Misi, Budaya, dan Motto PerusahaanCompany Vision, Mission, and Motto

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan telah dirumuskan dengan

melibatkan seluruh pihak yang terkait, antara lain Dewan

Komisaris, Direksi, dan Karyawan, serta memperhatikan

kepentingan dari para pemangku kepentingan. Penetapan

tersebut tentunya telah sejalan dengan perkembangan

lingkungan bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh PPI.

Penjelasan Visi

Indonesian Leading

Menjadi Perusahaan Indonesia yang terkemuka

In Total Solution

Memberikan solusi terpadu untuk setiap aspek

For Port Infrastructure

Di bidang infrastruktur dan fasilitas kepelabuhan, yang

antara lain: terminal, dermaga, lapangan penumpukan,

pergudangan dan fasilitas penunjang lainnya.

Port Development

Pengembang kepelabuhan, yang antara lain: sistem informasi,

sistem pengelolaan, rekonfigurasi dan sistem lainnya.

Vision Explanation

Indonesian Leading

To be the leading Indonesian company

In Total Solution

To provide comprehensive solution on all aspects

For Port Infrastructure

In the field of infrastructure and port facilities, which

include: terminals, docks, dockyard, warehousing, and other

supporting facilities.

Port Development

Port development, which includes: information system,

management system, reconfiguration, etc.

Menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia

To be the best and most comprehensive solution provider in port infrastructure development in Indonesia

The Company’s Vision, Mission, and Corporate Values

are formulated by involving all related parties: Board of

Commissioners, Board of Directors, and Employees, and with

due regards to the stakeholders’ interests. The determination

must be in line with the development of the business

environment and the challenges faced by PPI.

visi vision



1. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan sesuai dengan standar internasional

2. Menciptakan infrastruktur pelabuhan yang inovatif, unggul, dan kompetitif3. Meningkatkan konektivitas logistik4. Membangun keberhasilan dan saling menguntungkan dengan mitra kerja5. Memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh Pemegang

Saham6. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan karyawan

1. Providing port facilities and infrastructure in line with the international standard

2. Creating innovative, excellent, and competitive port infrastructure3. Improving logistic connectivity4. Constructing success and beneficial relations with partners5. Providing sustainable added-value to Shareholders6. Improving employee’s competence, professionalism, and welfare

“Connecting Logistic Enhancing Productivity”

misi

motto perusahaan

mission

Company motto

Keterangan

Visi dan Misi PPI telah ditetapkan delam Surat Keputusan

Direksi Nomor: SKD-630-001751 tanggal 24 Februari

2016 tentang Penetapan Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

Perusahaan.

Note

PPI’s Vision and Mission are set forth in Board of Directors’

Decree No. SKD-630-001751 dated February 24, 2016, on

the Determination of Company’s Vision, Mission, Corporate

Values, and Motto.

52



Tata Nilai dan Budaya PerusahaanCorporate Values and Culture

integritas

inovasi

integrity

innovation

PPI menunjukkan etos kerja kepada semua orang dan

pengambilan langkah berdasarkan prosedur, kebijakan dan

peraturan yang berlaku.

a. Menaati Pedoman Perilaku Perusahaan dan beretika,

mematuhi GCG dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

b. Mengutamakan kejujuran dan kepentingan Perusahaan;

c. Bekerja dengan transparan, bertanggung jawab dan adil;

d. Berperilaku dan patuh terhadap etika bisnis dan

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dapat

dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik

dan citra perusahaan.

PPI demonstrates the work ethic for everyone and take

measures according to the prevailing procedures, policies,

and regulations.

a. Complying with the Company’s Code of Conduct and

ethics, complying with GCG and prevailing rules and

regulations;

b. Prioritizing honesty and Company’s interests;

c. Working transparently, accountably, and fairly;

d. Behaving and adhering to business ethics and being

responsible for actions taken and trustworthy, thus

enhancing public trust and corporate image.

PPI mendorong setiap insan di perusahaan untuk senantiasa

berpikir dan bertindak dalam memberikan produk dan

layanan terbaik bagi pelanggan kami.

a. Memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan

mensinergikan praktik-praktik terbaik dengan wawasan

bisnis dan budaya Perusahaan untuk memberikan

kontribusi yang maksimal;

b. Berusaha keras untuk mencapai standar yang lebih tinggi

dan terbuka terhadap ide-ide baru;

c. Berani mengambil keputusan dan tindakan dengan

mempertimbangkan risiko dan manfaatnya bagi

Perusahaan;

PPI encourages all Company’s personnel to always think

and act in providing the best products and services to the

customers.

a. Upholding high commitment to working and

synergizing business best practices and Corporate

Culture to provide maximum contribution;

b. Striving to achieve higher standards and be open to new

ideas;

c. Having the courage to take decisions and actions by

considering the risks and benefits to the Company;



Keberlanjutan sustainability

PPI memastikan pertumbuhan pendapatan Perusahaan untuk

pengembangan proyek masa depan.

a. Membangun kerjasama yang solid antar karyawan,

manajemen, supplier dan pelanggan berdasarkan pada

prinsip-prinsip saling menghargai, saling percaya, jujur

dan terbuka;

b. Konsistensi dalam mengembangkan dan mempertahankan

eksistensi Perusahaan secara berkesinambungan

sebagai pelopor penyedia infrastruktur pelabuhan dan

pengembangan pelabuhan di Indonesia;

c. Mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas

Perusahaan dengan melakukan efisiensi di setiap bagian

proses Perusahaan termasuk di dalamnya meningkatkan

produktivitas sumber daya manusia;

d. Menjalankan aktivitas Perusahaan dengan teliti, cermat,

objektif dan komprehensif serta pengambilan keputusan

dengan kehati-hatian yang tinggi, artinya suatu keputusan

diambil bila telah diyakini bahwa hal-hal tersebut sudah

dikaji dari segala aspek secara tuntas, adalah wujud dari

kerja yang etikal, bernilai tinggi dan bertanggung jawab

(prudence);

e. Tindakan dan pengambilan keputusan terkait dengan

aktivitas Perusahaan harus selalu memperhatikan

manajemen risiko sebagai wujud sikap waspada dan

mawas diri pada waktu dihadapkan pada kondisi bisnis

yang berisiko tinggi (pengendalian risiko).

PPI ensures the revenue growth of the Company to develop

projects in the future.

a. Establishing a solid cooperation between employees,

management, suppliers, and customers, based on the

principles of mutual respect, mutual trust, honesty and

openness;

b. Having consistency in developing and sustaining the

Company’s existence on an ongoing basis as a pioneer

of port infrastructure and port development provider in

Indonesia;

c. Maintaining and enhancing the Company’s profitability

by efficiency in every part of the Company’s processes,

including enhancement of productivity of human

resources;

d. Carrying out the Company’s activities carefully,

thoroughly, objectively, and comprehensively, equipped

with high caution decision making, i.e. a decision is

taken when it is believed that these things have been

reviewed from all aspects thoroughly, are a manifestation

of ethical, high value, and responsible (prudence) works;

e. Measures and decisions related to the Company’s activities

must always pay attention to risk management, as a form

of awareness and introspection when faced with high-risk

business conditions (risk control).

d. Mengembangkan diri secara optimal dan

berkesinambungan untuk peningkatan kinerja/unjuk

kerja dan pengembangan karir;

e. Berusaha untuk inovasi dan mengembangkan solusi

kreatif.

d. Developing themselves optimally and sustainably for

performance improvement and career development;

e. Striving to innovate and develop creative solutions.

54



making the right Things happenmaking the right Things happen

Ketika integritas dan inovasi sudah dilakukan dan terjadi

keberlanjutan yang akhirnya membentuk pola pikir yang baru

sehingga menggerakkan untuk senantiasa mewujudkan hal

yang benar menjadi nyata dalam setiap aspek pekerjaan dan

bisnis yang dikerjakan.

Struktur organisasi Perusahaan telah ditetapkan dalam Surat

Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

Nomor: SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017 dengan

skema sebagai berikut:

The Company’s Organizational Structure is stipulated in

Decree of the Board of Directors of PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia No. SKD-610-003841 dated July 28, 2017, with the

scheme as follows:

When integrity and innovation are implemented, sustainability

will exist and form new pattern of thinking, which shall

encourage the Company to realize real matters in every

aspect of the work and business performed.

Struktur OrganisasiOrganization Structure

BUDGETING,ACCOUNTING &TAx MANAGER

BUDGETINGASSISTANT MANAGER

ACCOUNTINGASSISTANT MANAGER

TAxASSISTANT MANAGER

HUMANCAPITAL &

GA MANAGER

HUMANCAPITAL

ASSISTANT MANAGER

ADMINISTRA-TION

& GENERALAFFAIR

ASSISTANTMANAGER

HEADOF PROJECT

BUSINESSDEVELOPMENT

MANAGER

BUSINESSDEVELOPMENT & SUBSIDIARY

COMPANYASSISTANTMANAGER

MARKETING & PARTNERSHIP

ASSISTANT MANAGER

HEAD OF INTERNAL AUDIT

- AUDITOR - ADMINIS-

TRATIO

LEGALMANAGER

LEGAL DISPUTESETTLEMENTASSISTANTMANAGER

REVIEW ANDLEGAL

DOCUMENTA-TION

ASSISTANTMANAGER

CORPORATESECRETARY &STAKEHOLDER

REL

STAKEHOLDER RELATIONASSISTANT MANAGER

CORPORATE SECRETARYASSISTANT MANAGER

PROJECTFINANCING &

TREASURYMANAGER

PROJECT FINANCINGASSISTANT MANAGER

TREASURYASSISTANT MANAGER

PROCUREMENTMANAGER

PROCUREMENTASSISTANT MANAGER

LAND AFFAIRASSISTANT MANAGER

RISK MANAGEMENT,

QUALITYASSURANCE

& HSE MANAGER

RISKMANAGEMENT

ASSISTANT MANAGER

QUALITY ASSURANCE

& HSE ASSISTANT MANAGER

PLANNINGMANAGER

UTILITYASSISTANT MANAGER

CIVILENGINEERING

& PERMITARRANGEMENT

ASSISTANTMANAGER

CONSTRUCTIONMANAGER

PROJECT CONTROL

ASSISTANT MANAGER

NEW PRIOK TERMINALASSISTANT MANAGER

COMMERCIAL& BUSINESS

DEVELOPMENTDIRECTOR

ENGINEERINGDIRECTOR

FINANCE &HUMAN CAPITAL

DIRECTOR

PRESIDENT DIRECTOR



Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioners Profile

Riry Syeried JettaKomisaris UtamaPresident Commissioner

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

Usia / Age

49 tahun / 49 years old

Domisili / Domicile

Jakarta Selatan / South Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan Nomor

HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017.

/ Circular GMS Resolution Number: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and

Number HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017.

Riwayat Pendidikan / Education History

- Sarjana Teknik Mesin, Universitas Pancasila (1995) / Bachelor

Degree in Mechanical Engineering, Pancasila University (1995)

- Magister Manajemen, Universitas Indonesia (1999) / Master

Degree in Management, University of Indonesia (1999)

- Doktor Keuangan, Universitas Padjadjaran (2009) / Doctorate

Degree in Finance, Padjadjaran University (2009)

Perjalanan Karir / Career History

- Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia

II (Persero) (2016 – sekarang) / Subsidiary Management Director

of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - present)

- Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero) (2014

– 2016) / President Director of PT Dok & Perkapalan Surabaya

(Persero) (2014 – 2016)

- Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)

(2008 – 2014) / President Director of PT Dok & Perkapalan

(Persero) (2008 – 2014)

- Direktur Keuangan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)

(2007 – 2008) / Director of Finance of PT DOK & Perkapalan

Kodja Bahari (Persero) (2007 – 2008)

Rangkap Jabatan / Concurrent Positions

Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia

II / Subsidiary Management Director of PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero)

56



Irsal YunusKomisarisCommissioner


Usia / Age


Domisili / Domicile

Jakarta Timur / East Jakarta


Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan Nomor

HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular GMS Res-

olution Number: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and Number HK.476/20/4/2/

MTI-2017 dated April 20, 2017.


- Sarjana Ekonomi, Universitas Wiraswasta Indonesia (2001 –

tamat) / Bachelor of Economics, Universitas Wiraswasta Indone-

sia (2002 – graduation)

- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Labora (2002

– tamat) / Master of Management, Sekolah Tinggi Manajemen

Labora (2002 – graduation)


- Anggota Komisi X DPR RI Dapil Provinsi Jambi (2009 – 2014)

/ Member of Commission X DPR RI of Jambi Province (2009 –

2014)

- Direktur PT Bumi Kanaka (1991 – 2005) / Director of PT Bumi

Kanaka (1991 – 2005)

- Direktur Utama PT PERTJA (1972 – 2009) / President Director of

PT PERTJA (1972 – 2009)



Dachamer MuntheKomisarisCommissioner


Usia / Age


Domisili / Domicile



Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 dan

Nomor HK.476/7/7/2/MTI-2017 tanggal 7 Juli 2017. / Circular

GMS Resolution Number: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 and Number

HK.476/7/7/2/MTI-2017 dated July 7, 2017.


- Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia (1981) / Bachelor of

Laws, Universitas Islam Indonesia (1981)

- Magister Hukum, Universitas Padjadjaran (2002) / Master of

Laws, Padjadjaran University (2002)

- Doktor Hukum, Universitas Padjadjaran (2009) / Doctor of Laws,

Padjadjaran University (2009)


- Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan RI (2017 – sekarang) /

Expert Staff of Audit Board of the Republic of Indonesia (2017

– present)

- Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Intelijen (2013 – 2016) / Expert

Staff of Indonesian Attorney General for Intelligence (2013 –

2016)

- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (2011) /

Secretary to Deputy Attorney General for Supervision (2011)

- Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (2011)

/ Inspector II to Deputy Attorney General for Supervision (2011)


Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan RI / Expert Staff of Audit

Board of the Republic of Indonesia

58



Lukita Dinarsyah TuwoKomisarisCommissioner


Usia / Age


Domisili / Domicile



Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/22/9/1/PI.II-15 dan

Nomor: HK.476/22/9/1/MTI-2015 tanggal 22 September 2015. /

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/22/9/1/PI.II-15 dan Nomor:

HK.476/22/9/1/MTI-2015 tanggal 22 September 2015.


- Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1980) /

Bachelor’s degree in Industrial Engineering, Bandung Institute of

Technology (1980)

- Master di bidang Ekonomi, University of Vanderbit/Nashville, USA

(1992) / Master’s degree in Economics, University of Vanderbit/

Nashville, USA (1992)

- Doktor di bidang Ekonomi, University of Illinois, Urbana

Champaign/USA (1998) / Doctor of Economics, University of

Illinois, Urbana Champaign/USA (1998)


- Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam (2017 - sekarang) / Head of Batam Free

Trade and Free Port Zone Concession Agency (2017 - present)

- Anggota Dewan Pengawas BPDP Kelapa Sawit (2015 – sekarang)

/ Member of the Palm Oil BPDP Supervisory Board (2015 –

present)

- Komisaris PT Permata Bank Tbk (2004 – sekarang) / Commissioner

at PT Permata Bank Tbk (2004 – present)

- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Permata Bank Tbk

(2009 – sekarang) / Chief of Remuneration and Nomination

Committee at PT Permata Bank Tbk (2009 – present)

- Ketua Tim Pengarah Indonesia Broad Brand Plan (2015) / Head

of Indonesian Delegation for Development WG – 20 (2010 –

present)

- Wakil Ketua Tim Teknis Detiknas (2014 – 2015) / Vice Chairman

of Detiknas Technical Team (2014 – present)

- Anggota Intergovernmental Committee of Expert for Sustainable

Development Financing PBB (2013 – 2014) / Member of

Intergovernmental Committee of Expert for Sustainable

Development Financing of the UN (2013 – present)

- Perwakilan Indonesia sebagai Council GGGI (Global Green

Growth Institute) (2013 – sekarang) / Indonesia’s representative

as GGGI (Global Green Growth Institute) Council (2013 – present)

- Ketua Delegasi RI untuk Development WG – (2010 – 2015) /

Head of Indonesian Delegation for Development WG – 20 (2010

– present)

- Ketua Majelis Wali Amanah MCC Compat Prog (2011 – sekarang)

/ Chairman of Board of Trustees of MCC Compact Program

(2011Ketua Pokja Konektivitas MP3EI (2011)

- Ketua Penyusunan RKP Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS) 2010 – 2013 (2010 – 2011) / Chairman of RKP

Drafting Committee of Ministry of National Development

Planning (BAPPENAS) in 2010 - 2013 (2010 - 2011)

- Ketua Tim Pengarah ICCTF (Indonesia Cilmate Change Trust

Fund) (2010) / Chairman of Steering Committee of ICCTF

(Indonesia Cilmate Change Trust Fund) (2010)


- Anggota Dewan Pengawas BPDP Kelapa Sawit / Member of the

Palm Oil BPDP Supervisory Board

- Komisaris PT Permata Bank Tbk / Commissioner at PT Permata

Bank Tbk

- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Permata Bank Tbk

/ Chief of Remuneration and Nomination Committee at PT

Permata Bank Tbk



Apep Fajar KurniawanKomisaris IndependenIndependent Commissioner


Usia / Age


Domisili / Domicile

Tangerang

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of

Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/

PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 / Circular

GMS Resolution No: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and No:

HK.476/28/6/1/MTI-2018


- Sarjana Teologi dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta (2006) / Bachelor of Theology

and Philosophy, Syarif Hidayatullah State Islamic University

(UIN) Jakarta (2006)

- Magister Sains Bidang Ketahanan Nasional, Universitas

Indonesia (2009) / Master of Science in National Resilience,

University of Indonesia (2009)

- Doktor Bidang Manajemen Ilmu Pemerintahan,

Universitas Satyagama (2016) / Doctor of Management

in Government Science, University of Satyagama (2016)

- Doktor Bidang Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2013

– sekarang) / Doctor of Political Science, University of

Indonesia (2013 - present)


- Staf Khusus Badan Siber dan Sandi Negara / Special Staff

of Badan Siber dan Sandi Negara

- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina (Persero)

(2016 – 2018) / Nomination and Remuneration Committee

at PT Pertamina (Persero) (2016 – 2018)

- Staf Khusus Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina

(Persero) (2015) / Special Staff of Board of Commissioners

Secretary of PT Pertamina (Persero) (2015)

- Penasihat Monday Magazine & Online (2015 – sekarang)

/ Advisor of Monday Magazine & Online (2015 - present)

- Direktur Utama PT Melia Samudera Katulistiwa (2014

– 2015) / President Director of PT Melia Samudera

Katulistiwa (2014 - 2015)

- Komisaris PT Melia Energi Sejahtera (2014 – 2016) /

Commissioner of PT Melia Energi Sejahtera (2014 - 2016)

- Direktur Hubungan Perusahaan Corporate Affair The

Leader Magazine (2014) / Director of Corporate Relations

Corporate Affair The Leader Magazine (2014)

- Direktur PT Arya Shinta Group (2013 – 2014) / Director of

PT Arya Shinta Group (2013 - 2014)

- Wakil Rektor Universitas Tanri Abeng (2011 – 2012) /

Tanri Abeng University Vice Rector (2011 - 2012)

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

- Staf Khusus Badan Siber dan Sandi Negara / Special Staff

of Badan Siber dan Sandi Negara

- Penasihat Monday Magazine & Online / Advisor of

Monday Magazine & Online

60



Profil DireksiBoard of Directors Profile


Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/10/3/2/PI. II-17 dan

HK.476/10/3/1/MTI-2017 tanggal 10 Maret 2017. / Circular GMS

Resolution Number: HK.568/10/3/2/PI. II-17 and HK.476/10/3/1/MTI-

2017 dated March 10, 2017.


- Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1994) /

Bachelor’s degree in Civil Engineering, Bandung Institute of

Technology (1994)

- Master Degree dari Yokohama National University, Jepang (2001)

/ Master Degree in Yokohama National University, Jepang (2001)


- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 – 2017) /

President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 – 2017)

- Direktur Utama PT Rukindo (2014 – 2015) / President Director of

PT Rukindo (2014 – 2015)

- Direktur Utama PT Terminal Petikemas Indonesia (2013 – 2014)

/ President Director of PT Terminal Petikemas Indonesia (2013

– 2014)

- Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012 – 2013)

/ Commercial Director of PT Multi Terminal Indonesia (2012 –

2013)

- Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010 – 2012) /

Operations Director of PT Multi Terminal Indonesia (2010 – 2012


- Komisaris Utama PT Akses Pelabuhan Indonesia (2017 - sekarang)

/ President Commissioner at PT Akses Pelabuhan Indonesia (2017

- sekarang)

- Komisaris Utama PT Menara Maritim Indonesia (2018) /

President Commissioner at PT Menara Maritim Indonesia (2018)

Arif SuhartonoDirektur UtamaPresident Director


Usia / Age


Domisili / Domicile

Bekasi



Henri PanggabeanDirektur Keuangan & SDMFinance & Human Capital Director


Usia / Age


Domisili / Domicile

Jakarta


Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18

dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018. / GMS Circular Decree

No: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/28/8/1/

MTI-2018


- Sarjana Universitas Padjajaran Bandung (1989) / Bachelor

Degree from Padjajaran University, Bandung (1989)


- SVP Pengelolaan Keuangan Kantor Pusat (2016) / SVP of

Financial Management at Head Office (2016)

- SM Treasury & Corporate Finance Kantor Pusat (2015-

2016) / SM of Treasury & Corporate Finance Head Office

(2015-2016)

- Pj. SM Treasury & Corporate Finance Kantor Pusat (2014-

2015) / Head Office Acting SM of Treasury & Corporate

Finance (2014-2015)

62



Wahyu HardiyantoPelaksana Tugas Direktur Teknik Ad Interim Engineering Director


Usia / Age


Domisili / Domicile

Bekasi


Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/IT/PI.II-18

dan Nomor: HK.476/26/3/1/MTI-2018. / GMS Circular Decree

No: SK.03/26/2/1PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/26/2/1/MTI-

2018


- Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional Malang

(1992) / Bachelor Degree in Civil Engineering from Institut

Teknologi Nasional Malang (1992)


- General Manager Cabang Pelabuhan Pontianak (2016-

2018) / General Manager of Pontianak Port Branch (2016-

2018)

- General Manager Terminal III (2014-2016) / Terminal III

General Manager (2014-2016)

- Deputi General Manager Operasi Terminal III (2012-2014)

/ Terminal III Deputy General Manager of Operation

(2012-2014)

- Staf Utama Teknik Senior Kantor Pusat PPI (2011-2012) /

Senior Technical Staff of the PPI Head Office (2011-2012)



Kiki M. HikmatDirektur Komersial dan Pengembangan UsahaCommercial & Business Development Director


Usia / Age


Domisili / Domicile

Jakarta


Appointment

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/

PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular GMS


HK.476/26/2/1/MTI-2018


- Sarjana Hukum Hubungan Internasional, Universitas

Padjajaran Bandung (1997) / Bachelor of Law in

International Relations, Padjadjaran University, Bandung

(1997)

- Master of Science, World Maritime University Malmo,

Sweden (2003) / Master of Science, World Maritime

University Malmo, Sweden (2003)


- Corporate Secretary & Investor Relation (2014-2016) /

Corporate Secretary & Investor Relation (2014-2016)

- Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok (2013-2014) / Officer

at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2013-2014)

- General Manager Cabang Pelabuhan Pangkal Balam

(2012-2013) / General Manager of Pangkal Balam Port

Branch (2012-2013)

- ASP. Hubungan Antar Lembaga Kantor Pusat (2010-2011)

/ ASP. Headquarters Inter-Agency Relations (2010-2011)

64



Jumlah dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Number of Employees and Competence Development

Shareholders Structure and Composition

Uraian rinci mengenai jumlah karyawan PPI komparatif 2

(dua) tahun terakhir berdasarkan usia, jenis kelamin, level

organisasi, pendidikan dan status kepegawaian serta program

pengembangan kompetensi karyawan, dibahas dalam bab

tersendiri yakni “Tinjauan Unit Pendukung Bisnis” yang

terdapat di halaman .... dalam laporan tahunan ini.

Detailed explanation of the number of PPI employees in the

last 2 (two) years based on age, gender, organization level,

education and employment status as well as employee

competency development program is discussed in separate

chapter “Overview on Business Support” on page .... In this

annual report.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

99%


PT Pelabuhan Indonesia Investama

0,11%

66



Komposisi pemegang saham per 31 desember 2018

Kepemilikan saham dewan Komisaris dan direksi

shareholders Composition per december 31, 2018

share ownership of board of Commissioners and board of directors

Hingga 31 Desember 2018, komposisi Pemegang Saham

PPI adalah 99,89% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) dan 0,11% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia

Investama. Dengan demikian maka PT Pelabuhan Indonesia

II (Persero) menjadi Pemegang Saham mayoritas Perusahaan.

Berdasarkan keputusan Pemegang Saham yang diambil

secara sirkuler 21 Desember 2018, PPI sepakat untuk

pengalihan saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dari

PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia

Investama Akta Notaris No. 37 tanggal 28 Desember 2018

dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

AHU-AH.01.03-0050687 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia. Dengan adanya pengalihan saham

tersebut, maka komposisi kepemilikan saham turut berubah

di mana kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

menjadi 99,89%, dan PT Pelabuhan Indonesia Investama

menjadi 0,11%.

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan hingga

31 Desember 2018 tidak memiliki saham di PPI, sebagaimana

komposisi kepemilikan saham yang telah dijelaskan pada

skema kepemilikan saham di atas.

Until December 31, 2018, the shareholders composition of PPI

is 99.89% owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and

0.11% owned by PT Pelabuhan Indonesia Investama. Thus,

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is the majority Shareholder

of the Company.

Based on the Shareholders’ decision taken circularly on

December 21, 2018, PPI agreed to transfer shares of

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia from PT Multi Terminal

Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama Notary Deed

No. 37 dated 28 December 2018 and has been approved

by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic

of Indonesia through Decree of the Minister of Law and

Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-

AH.01.03-0050687 of 2018 concerning Receipt of Notification

of Changes in Company Data of PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia. With the transfer of shares, the composition

of share ownership also changes where the ownership of

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) becomes 99.89%, and

PT Pelabuhan Indonesia Investama becomes 0.11%.

The Board of Commissioners and Board of Directors up to

December 31, 2018 did not own any share in PPI as explained

in the aforementioned shareholders composition.



Komposisi pemegang saham publikComposition of public shareholders

Hingga 31 Desember 2018, tidak terdapat kepemilikan saham

masyarakat baik individu maupun asing dengan komposisi

5% atau lebih di PPI.

PPI merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) yang memiliki hubungan bisnis dengan

sesama anak perusahaan lainnya. Saat ini PPI telah memiliki

2 (dua) anak perusahaan yaitu PT Akses Pelabuhan Indonesia

yang bergerak di bidang pengembangan jalan akses ke

pelabuhan dan PT Menara Maritim Indonesia yang bergerak

di bidang pengembangan properti. Selain itu, PPI merupakan

Pemegang Saham Minoritas di PT Pengerukan Indonesia

sebagai entitas asosiasi milik PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero).

PPI is one of the subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) which conducts business relationships with fellow

subsidiaries. PPI currently has 2 (two) subsidiaries, namely PT

Akses Pelabuhan Indonesia, which is engaged in developing

access roads to ports and PT Menara Maritim Indonesia

which are engaged in property development. In addition, PPI

is a Minority Shareholder in PT Pengerukan Indonesia as an

associate owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Until December 31, 2018, there was no share ownership by

the public, either individual or foreign constituting 5% or

more ownership in PPI.

Struktur Grup PerusahaanCompany Group Structure

Negara Republik Indonesia

100%

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

99%

PT Akses Pelabuhan Indonesia

99%

PT Pelabuhan Indonesia Investama

0,11%

PT Menara Maritim Indonesia

70%


99% PT Pengerukan Indonesia

0,1%

68



Daftar Entitas Anak PerusahaanList of Subsidiaries

entitas anak perusahaansubsidiaries

Per 31 Desember 2018, PPI memiliki 2 (anak) entitas anak

perusahaan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nama Perusahaan / Company Name

Bidang Usaha / Line of Business

Kepemilikan Saham / Share Ownership

Status Alamat / Address

PT Akses Pelabuhan

Indonesia

Pengembangan jalan

akses khusus pelabuhan

/ Development of port

access road

1. PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia

(99%)

2. PT Pelabuhan Tanjung

Priok (1%)

Beroperasi / Operating Kobexindo Tower Lantai

Dasar, Jl. Pasir Putih Raya

Blok E-5-D Ancol Timur

14430

PT Menara Maritim

Indonesia

Pengembangan Properti

/ Property Development

1. PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia

(70%)

2. PT PP Properti Tbk

(30%)

Beroperasi / Operating Gedung Cabang Tanjung

Priok Lantai 6 Jakarta

Utara

Pembentukan PT Menara Maritim Indonesia didasarkan pada

Perjanjian Usaha Patungan No. PJK – 400 – 005610 No. 05/

PER/PP-PROP/DIR/2018 antara PT PPI dan PT PP Properti Tbk,

yang juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor

AHU-0033122.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menara

Maritim Indonesia tanggal 16 Juli 2018.

Per December 31, 2018, PPI has 2 (two) subsidiaries as shown

in the table below:

The establishment of PT Menara Maritim Indonesia was based

on the Joint Venture Agreement No. PJK – 400 – 005610

No. 05/PER/PP-PROP/DIR/ 2018 between PT PPI and PT PP

Properti Tbk, which has also been approved by the Ministry

of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

through the Decree of the Minister of Law and Human Rights

Republic of Indonesia Number AHU-0033122.AH. 01.01

of 2018 concerning Ratification of the Establishment of a

Limited Liability Company Legal Entity of PT Menara Maritim

Indonesia on July 16, 2018.



Kronologis Pencatatan SahamShare Listing Chronology

entitas asosiasiassociated Companies

Perusahaan Asosiasi merupakan suatu perusahaan di mana

PPI mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan

entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura

bersama. Hingga 31 Desember 2018, PPI memiliki 1 (satu)

Entitas Asosiasi, yaitu:

Nama Perusahaan / Company Name

Bidang Usaha / Line of Business


Status Alamat / Address

PT Pengerukan Indonesia Pengerukan fasilitas

pelabuhan / Dredging of

port facilities

1. PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero)

(99%)

2. PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia

(0,1%)

Beroperasi / Operating Jalan Raya Ancol Baru,

Ancol Timur, Jakarta Utara

14430

Pembentukan PT Menara Maritim Indonesia didasarkan pada

Perjanjian Usaha Patungan No. PJK – 400 – 005610 No. 05/

PER/PP-PROP/DIR/2018 antara PT PPI dan PT PP Properti Tbk,

yang juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor

AHU-0033122.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menara

Maritim Indonesia tanggal 16 Juli 2018.

Associated Company is a company where PPI has significant

influence and is neither a subsidiary nor part of joint venture.

Until December 31, 2018, PPI has 1 (one) Associated

Company, namely:

The establishment of PT Menara Maritim Indonesia was based

on the Joint Venture Agreement No. PJK - 400 - 005610 No.

05/PER/PP-PROP/DIR/2018 between PT PPI and PT PP Properti

Tbk, which has also been approved by the Ministry of Law

and Human Rights of the Republic of Indonesia through the

Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic

of Indonesia Number AHU-0033122.AH. 01.01 of 2018

concerning Ratification of the Establishment of a Limited

Liability Company Legal Entity of PT Menara Maritim Indonesia

on July 16, 2018.

Hingga akhir tahun 2018, PPI belum pernah mencatatkan

saham di Bursa Saham manapun, sehingga informasi terkait

kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan

jumlah saham, maupun nama bursa tidak relevan disajikan

dalam laporan tahunan ini.

Until the end of 2018, PPI did not list any share on any stock

exchange, thus information related to listing chronology,

type of corporate action, changes in number of shares, or

stock exchange name are not relevant to be presented in this

annual report.

70



Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Other Securities Listing Chronology

Institution and Profession Supporting the Company

Hingga akhir tahun 2018, PPI belum pernah mencatatkan

efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak terdapat informasi

terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi,

perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek

yang harus diungkapkan.

Kantor Akuntan Publik

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl.

Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Indonesia

Biaya atas jasa yang diberikan : Rp580.000.000,-

(belum termasuk PPN 10%)

Periode Penugasan : 2018

Konsultan Hukum

Dewi Negara Fachri & Partners

The Energy Building Level 33 Jl. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190 Indonesia

Biaya atas jasa yang diberikan : Rp100.000.000,-

Assignment Period : 2016 – 2018

Until the end of 2018, PPI did not list other securities on

any stock exchange, thus there was no information related

to listing chronology, type of corporate action, changes in

number of securities, stock exchange name, or securities

rating that must be disclosed.

Public Accounting Firm

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl.

Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Indonesia

Fees for services provided : Rp580,000,000,-

(not including 10% VAT)

Assignment Period : 2018

Legal Consultant

Dewi Negara Fachri & Partners

The Energy Building Level 33 Jl. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190 Indonesia

Fees for services provided : Rp100,000,000,-

Assignment Period : 2016 – 2018



Wilayah Kerja Dan OperasionalWork and Operational Areas

Kemalsjah & Associates

Graha CIMB Niaga, 8th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190 - Indonesia

Phone. 62-21-2505010

Faksimile. 62-21-2505020

Biaya atas jasa yang diberikan : Rp350,000,000,-

Periode Penugasan : 7 bulan (Januari – Juli 2018)

Notaris

Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn

Jl. Pulomas Barat VI No. 53 Jakarta Timur 13210 Indonesia


Periode Penugasan : 9 bulan (April –

Desember 2018)

Nanda Fauz Iwan, S.H., M.H.

Royal Palace Blok C/16, Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A,

Jakarta Selatan, Indonesia


Periode Penugasan : 1 bulan (Maret 2018)

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

Gedung Kobexindo Lantai 4 Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 D,

Ancol Timur Jakarta Utara 14430 Indonesia

Telepon / Phone : +62 21 6471 8081

E-mail : [email protected]

www.portdevco.com

ANAK PERUSAHAAN / SUBSIDIARY

PT AKSES PELABUHAN INDONESIA

Gedung Kobexindo Lantai Dasar Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5

D, Ancol Timur Jakarta Utara 14430 Indonesia

Telepon / Phone +62 21 645 6310

PT MENARA MARITIM INDONESIA

Gedung Cabang Tanjung Priok Lantai 6 Jl. Raya Pelabuhan

No. 9 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310

Telepon / Phone : +62 21 573 9977

Kemalsjah & Associates

Graha CIMB Niaga, 8th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190 - Indonesia

Phone. 62-21-2505010

Faksimile. 62-21-2505020

Fees for services provided : Rp350,000,000

Assignment Period : 7 months (January - July 2018)

Notary

Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn

Jl. Pulomas Barat VI No. 53 Jakarta Timur 13210 Indonesia


Assignment Period : 9 months (April -

December 2018)

Nanda Fauz Iwan, S.H., M.H.

Royal Palace Blok C/16, Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A,

Jakarta Selatan, Indonesia


Assignment Period : 1 month (March

2018)

72



PROYEK YANG SEDANG BERJALAN

• Pengembangan Container Terminal dan Product

Terminal New Priok

• Pengembangan Kijing – Pontianak Port West Kalimantan

• Pengembangan Maritime Tower, Jakarta Utara

• Pengembangan Jal Tol Cibitung – Cilincing (JTCC)

POTENSI PROYEK BARU

• Pengembangan Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland

Waterways

• Pengembangan Hotel di pulau Moa – Kabupaten Maluku

Barat Daya

ONGOING PROJECTS

• Development of Container Terminar & Product Terminal

New Priok

• Development of Kijing Terminal – Pontianak Port West

Kalimantan

• Development of Maritime Tower, Jakarta Utara

• Development of Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC)

NEW POTENTIAL PROJECTS

• Development of Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland

Waterways

• Hotel Development in Moa Island – Southwest Maluku

Regency

PONTIANAK

TANJUNGPRIOK

SORONG



As part of the commitment to implementing transparency

aspect in all business activities, PPI has a website

http://www.portdevco.com/ which is updated regularly to

ensure the availability of transparent and relevant information

for the shareholders and stakeholders. Information that can

be obtained by the stakeholders from the website includes::

• Shareholders Information

• Brief History of the Company

• Company Milestones

• Organization and Group Structure of the Company

• Vision, Mission, and Corporate Values

• Awards and Certifications

• Financial Statements

• Annual Report

• Profile of Board of Commissioners and Board of Directors

• Members Profile of Committees and Corporate Secretary

• Corporate Governance Policy

• Code of Conduct

• Charter of Board of Commissioners and Board of Directors

• Gratification Policy

• Whistleblowing System Policy

• Press Release

• News

• E-News letter

Informasi Pada Website PerusahaanInformation on Company Website

Sebagai wujud komitmen dalam mengimplementasikan

aspek transparansi di setiap aktivitas bisnis, PPI memiliki

situs web http://www.portdevco.com/ yang selalu diperbarui

secara berkala, agar menjamin ketersediaan informasi yang

transparan dan relevan bagi pemegang saham dan pemangku

kepentingan. Adapun informasi yang dapat diperoleh oleh

pemangku kepentingan pada situs tersebut, meliputi:

• Informasi Pemegang Saham

• Riwayat Singkat Perseroan

• Tonggak Sejarah Perseroan

• Struktur Organisasi dan Grup Perusahaan

• Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

• Penghargaan dan Sertifikasi

• Laporan Keuangan

• Laporan Tahunan

• Profil Dewan Komisaris dan Direksi

• Profil Anggota Komite-komite dan Sekretaris Perusahaan

• Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

• Kode Etik

• Charter Dewan Komisaris dan Direksi

• Kebijakan Gratifikasi

• Kebijakan Whistleblowing System

• Press Release

• Berita

• E-News letter

73

74



Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit 2018Education and/or Training of Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee in 2018

PPI senantiasa memberi kesempatan bagi Dewan Komisaris,

Direksi dan Komite Audit, untuk mengikuti kegiatan

pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan

kompetensi dan kapabilitas masing-masing individu demi

mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan baik jangka

pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah rincian

keikutsertaan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

sepanjang tahun 2018.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris 2018

Nama / Name Jabatan / PositionTema atau Materi Pelatihan /

Training Subject or Material

Waktu dan Lokasi Pelatihan

/ Training Date and Location

Penyelenggara / Organizer

Riry Syeried

Jetta

Komisaris Utama

/ President

Commissioner

Building Organizational Capabilities 28 Maret,

Yogyakarta /

Yogyakarta,

March 28

PT Pengembang

Pelabuhan

Indonesia

Irsal Yunus Komisaris /

Commissioner

Lukita Dinarsyah

Tuwo

Komisaris /

Commissioner

Strategic Organizational Alignment 29 Maret,

Yogyakarta /

Yogyakarta,

March 29

PT Pengembang

Pelabuhan

Indonesia

Workshop TOC Asia 23 – 25 April,

Singapura /

Singapore, April

23 – 25

TOC Asia

PPI continues to provide opportunity for the Board of

Commissioners, Board of Directors and Audit Committee, to

attend education and/or training activities in order to enhance

their competence and capabilities of each individuals in

realizing the vision, mission, and objectives of the Company

both in the short-term and long-term. The followings

are details of the Board of Commissioners, Directors

and Audit Committee participation throughout 2018.

Education and/or Training of Board of Commissioners

in 2018



Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi 2018

Nama / Name Jabatan / PositionTema atau Materi Pelatihan / Training Subject or

Material

Waktu dan Lokasi Pelatihan

/ Training Date and Location


Arif Suhartono President Director Building Organizational Capabilities 28 Maret,

Yogyakarta /

Yogyakarta,

March 2018

PT Pengembang

Pelabuhan

Indonesia

Directorship Program KPO

Executive Engagement KPO

Executive Deveopment Program II Managing The

Business

KPO

Port Competitiveness & Financing Workshop KPO


Yogyakarta /

Yogyakarta,

March 2019

Henri

Panggabean

Finance & Human

Capital Director

Executive Engagement KPO PT Pengembang

Pelabuhan

IndonesiaWorkshop of How to Increase Port Competitiveness

& Financing Infrastructure

KPO

Workshop Pembekalan Purnabhakti Batch 3 2018 KPO

Workshop Corporate Financing Qualification

Preparatory Class The Corporate Finance

Qualification

10 November

2018 – 16

Februari 2019 /

November 10,

2018 – February

16, 2019

Fidelitas Institue

Kiki Mohammad

Hikmat

Commercial

& Business

Development

Director

Building Organizational Capabilities KPO PT Pengembang

Pelabuhan

IndonesiaDirectorship Program KPO

Executive Engagement KPO


Yogyakarta /

Yogyakarta,

March 29

Wahyu

Hardiyanto

Ad Interim

Engineering

Director

Directorship Program KPO PT Pengembang

Pelabuhan

IndonesiaExecutive Engagement KPO

Pembekalan Purnabhakti Batch II KPO

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi 2018

76



Tinjauan penduKung bisnisbusiness supporting overview

Kami memahami bahwa pengelolaan SDM yang dijalankan selaras dengan visi dan misi Perusahaan, diharapkan dapat menciptakan iklim yang kompetitif dan sehat di antara karyawan, demi tercapainya target yang ditetapkan.

We understand that HR management that is carried out in harmony with the Company’s vision and mission, is expected to create a competitive and healthy relations among employees, in order to achieve the determined targets.



04

78



fokus pencapaian sdm 2018 adalah dynamic

organization developmentThe focus of hr 2018

achievement is dynamic organization development

Dalam proses bisnis yang terintegrasi,

keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berkompeten dan memiliki loyalitas

serta integritas tinggi menjadi hal yang

sangat penting. PPI memahami bahwa

pengelolaan SDM yang dijalankan selaras

dengan visi dan misi Perusahaan, diharapkan

dapat menciptakan iklim yang kompetitif

dan sehat di antara karyawan, demi

tercapainya target yang ditetapkan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) maupun Rencana Jangka Panjang

(RJPP).

Bersandar pada roadmap yang telah dibuat,

fokus pencapaian SDM pada tahun 2018

adalah “Pengembangan Organisasi Dinamis

atau Dynamic Organization Development”.

Dalam tahap ini, PPI melalui Departemen

SDM berupaya mendorong terciptanya

pegawai berkinerja tinggi dan keterlibatan

organisasi, sehingga upaya PPI dalam

memberikan jasa terbaik kepada pelanggan

dapat tercapai.

In an integrated business process, the

existence of competent human resources

(HR) and high loyalty and integrity is

very important. PPI understands that HR

management that is carried out in harmony

with the Company’s vision and mission

is expected to create a competitive and

healthy climate amongst employees, in

order to achieve the targets set out in the

Company’s Work Plan and Budget (RKAP)

and Long-Term Plan (RJPP).

Relying on the roadmap that has been

created, the focus of achieving HR in 2018

is “Dynamic Organization Development”.

In this stage, the PPI through the HR

Department seeks to encourage the

creation of high-performance employees

and organizational involvement, so that

PPI’s efforts in providing the best service to

customers can be achieved.

Sumber Daya ManusiaHuman Resources



Guna mendukung perwujudan visi menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia, PPI berkomitmen untuk menyiapkan SDM terbaik dengan latar belakang keahlian yang mumpuni.

In order to support the realization of the vision of becoming the best and most comprehensive solution provider in port

infrastructure development in Indonesia, PPI is committed to preparing the best human resources with a qualified background of expertise.

PROFIL PENGELOLA SDM

Nur Indah Sari Kepala Departemen SDM / Head of HR Department

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 25 Oktober 1982 (36 tahun) / Indonesian citizen, born in Jakarta on October 25, 1982 (36 years old)

Dasar pengangkatan / Basis of AppointmentKP.428/31/7/1/PI.II-15

Pendidikan / EducationS1 Universitas Diponegoro, Psikologi (2006) / Diponegoro University, Psychology (2006)S2 Kuhne Logistics University, Business Administration Program In Leadership and Logistics (2017) Riwayat Pekerjaan / Employment HistoryPT Pengembang Pelabuhan Indonesia Human Capital & General Affair Manager Agustus 2015 – sekarang / August 2015 - present

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)Asisten Senior Manager Asesmen dan Pemetaan SDM Mei - Juli 2015 Assistant Senior Manager of HR Assessment and Mapping May – July 2015

PT Multi Terminal Indonesia Manager Perencanaan dan Pengembangan SDM Oktober 2014 – April 2015 /HR Planning and Development Manager October 2014 – April 2015

ROADMAP SDMSebagai salah satu komponen yang esensial bagi kelangsungan

usaha Perusahaan, PPI betul-betul memperhatikan proses

perencanaan SDM atau Man Power Planning yang diyakini

Perusahaan akan memberikan dampak positif bagi upaya

peningkatan kinerja PPI.

Atas urgensi peran SDM tersebut, PPI telah membuat

Roadmap SDM yang berfungsi sebagai pedoman dalam

pelaksanaan, perencanaan dan pengelolaan SDM. Roadmap

SDM merupakan rencana yang memuat tahapan sistematis

mengenai pelaksanaan pengelolaan SDM dalam kurun

waktu tertentu. Dengan pelaksanaan pengelolaan SDM

sesuai Roadmap yang telah direncanakan, diharapkan akan

terbentuk SDM yang kompeten, memiliki loyalitas dan

berintegritas tinggi. Jika hal tersebut dapat diraih, maka akan

mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian

tujuan dan sasaran Perusahaan.

PROFILE OF HR MANAGER

HR ROADMAPAs one of the essential components for the continuity of

the Company’s business, PPI really pays attention to the HR

planning process, which is believed by the Company to have a

positive impact on efforts to improve PPI’s performance.

On the urgency of the role of HR, PPI has made an HR

Roadmap that serves as a guideline in the implementation,

planning and management of HR. The HR Roadmap is a plan

that contains systematic stages regarding the implementation

of HR management in a certain period of time. With the

implementation of HR management in accordance with the

planned Roadmap, it is expected that the HR will be competent,

loyal and have high integrity. If this can be achieved, it will

be able to contribute to the utmost achievement of the

Company’s goals and objectives.

80



Berikut adalah Roadmap SDM PPI 2016 – 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Memperkuat Modal Keuangan, Sumber Daya Manusia, Dan Platform Hukum / Strengthening Financial, Human Capital and Legal Platform

Proses Keuangan Tinggal Dan Cermat Dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perusahaan, Dan Budaya Kepatuhan / Prudent And Smart Financial Process and Implementation of Human Capital Development, Corporate and Compliance Culture

Proses Keuangan Terintegrasi Dan Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Baik / Integrated Financial Process and Excellent Human Capital Development System

Perusahaan, Organisasi, Dan Kerja Yang Memiliki Kinerja Yang Baik / High Performing Corporate Finance, Organization and Workforce

Proses Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Kelas Dunia / World Class Financial and Resource Management Process

Melaksanakan transformasi SDM untuk meningkatkan imbal hasil atas investasi SDM / HR transformation to increase return on investment of HR investment

Pembuatan sistem, strategi SDM Organisasi dan Kesejahteraan / System Development, Organization and Welfare HR Strategies

“Pengembangan Organisasi Dinamis”/ “Dynamic Organization Development”

“Pengembangan Organisasi Terintegrasi” / “Integrated Organization Development”

“Pengembangan Organisasi Kelas Dunia” / “World Class Organization Development”

Mengembangkan manajemen kinerja yang efektif / Developing effective performance management

Penyempurnaan administrasi umum dan tata usaha / Refining general administrations

“Mendorong pekerja berkinerja tinggi & keterlibatan organisasi”/ “Driving high performer & Engaged organization”

“Performa Tinggi Berkelanjutan & Keterlibatan Organisasi” / “Sustainable High Performer & Engaged Organization

Penyempurnaan administrasi umum dan tata usaha / Refining general administrations

Memastikan segala bentuk kegiatan finansial yang berhubungan dengan proyek berjalan dengan baik / Ensuring all forms of project-related financial activities work well

Pengembangan dari segi keuangan dan SDM terhadap implementasi Project Manajement Tools / Finance and Human Resources Development on the implementation of Project Management Tools

“Keunggulan Layanan Sumber Daya Manusia”/ “Human Capital Excellence”

“Layanan Sumber Daya Manusia Terpadu” / “Integrated Human Capital Service”

Monitoring Implementasi Project / Monitoring Project Implementation

Memastikan segala bentuk kegiatan financial proyek berjalan baik / Ensuring all forms of project financial activities work well

STRATEGI SDM 2018Untuk mampu mencapai taraf “Human Capital Excellence”

sesuai Roadmap, Departemen SDM PPI pada tahun 2018

telah melancarkan berbagai program dan kebijakan strategis

yang meliputi:

1. Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi tentang

Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan bagi pekerja di

lingkungan PT PPI;

2. Pemberian Kartu Kesehatan kepada seluruh Pekerja

dengan sistem cashless

3. Penyusunan model kompetensi dan profil jabatan

dilingkungan PT PPI

4. Penyusunan Pedoman sistem rekrutmen dilingkungan

PT PPI

5. Implementasi e-office untuk pengajuan Izin dan Cuti

secara online

6. Penyesuaian Penghasilan bagi Pekerja di Lingkungan

PT PPI

7. Melakukan Pelaksanaan Employee Engagement Survey

Tahun 2018.

8. Pelaksanaan Medical Check Up Pekerja Tahun 2018.

Following is the PPI 2016 – 2020 HR Roadmap

2018 HR STRATEGYTo be able to reach the level of “Human Capital Excellence”

in accordance with the Roadmap, the PPI HR Department in

2018 has launched various strategic programs and policies

which include:

1. Refinement of Directors’ Decree concerning Maintenance

and Health Services for workers in the PPI environment;

2. Providing Health Cards to all Workers with a cashless

system

3. Compilation of competency models and profile positions

in PPI

4. Preparation of the recruitment system guidelines in PPI

5. Implementation of e-office for submission of Permits and

Leave online

6. Income Adjustment for Workers in PPI

7. Conducting an Employee Engagement Survey in 2018.

8. Implementation of Employee Medical Check-Up in 2018.



9. Fasilitas olahraga bagi Pekerja di Lingkungan PT PPI.

10. Penguatan capacity building melalui outbond dengan

tema One Team, One Spirit, One Goal.

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIAHingga berakhirnya tahun buku 2018, jumlah karyawan PPI

adalah 82 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin / GenderTahun / Year

2017 2018

Pria / Male 45 21

Wanita / Female 18 61

Jumlah / Total 63 82

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Karyawan

Status Karyawan / Employee StatusTahun / Year

2017 2018

Dewan Komisaris / Board of Commissioner 5 7

Direksi / Board of Director 4 4

Organik / Permanent 34 40

Non-Organik / Non-Permanent 20 24

Pekerja Waktu Tertentu (PWT) / Specific Time Workers - 7


Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang

Jabatan

Jenjang Jabatan / Position LevelTahun / Year

2017 2018

Dewan Komisaris / Board of Commissioner 5 7

Direksi / Board of Director 4 4

Level Jabatan / Position Level

5 1 1

6 1 2

7 6 6

8 - 1

9 5 6

10 9 18

11 7 2

12 3 2

13 2 2

14 - -

15 - -

16 - -

Ekspatriat / Expatriates - -

Non-Organik / Non-Permanent 20 31


9. Sports facilities for Workers in the PPI Environment.

10. Strengthening capacity building through outbound with

the theme of One Team, One Spirit, One Goal

HUMAN RESOURCES COMPOSITIONUntil the end of 2018 fiscal year, the total of PPI employees

are 82 people, with the composition as follows:

Table of Employee Composition Based on Gender

Table of Employee Composition Based on Status

Table of Employee Composition Based on Position

82



Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

Tingkat Pendidikan / Education LevelTahun / Year

2017 2018

Doktoral (S3) / Doctorate 1 1

Pascasarjana (S2) / Master 19 25

Sarjana (S1) / Bachelor 29 43

Sarjana Muda / Diploma 4 4

SLTA / High School 8 8

SLTP / Junior High 2 1


Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Usia / AgeTahun / Year

2017 2018

<26 tahun / <26 years old 8 13

26 – 35 tahun / 26 - 35 years old 34 41

36 – 45 tahun / 36 - 45 years old 11 12

46 – 51 tahun / 46 - 51 years old 4 6

52 – 55 tahun / 52 - 55 years old 4 9

>55 tahun / >55 years old 2 1


PENGEMBANGAN KOMPETENSI Guna mendukung perwujudan visi menjadi penyedia solusi

terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan

infrastruktur pelabuhan di Indonesia, PPI berkomitmen untuk

menyiapkan SDM terbaik dengan latar belakang keahlian yang

mumpuni. Oleh karenanya PPI senantiasa mengembangkan

kompetensi pekerja melalui berbagai program pelatihan dan

pengembangan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan,

keahlian dan pengetahuan karyawan dalam keahlian teknis,

operasional, manajemen, soft skills, dan kepemimpinan.

Sepanjang tahun 2018, pelatihan bagi karyawan yang telah

diselenggarakan adalah sebanyak 31 Pelatihan dengan total

162 peserta. Melalui pelaksanaan program pengembangan

kompetensi tersebut yang didukung anggaran yang

memadai, PPI yakin mampu menghasilkan karyawan yang

memiliki talenta unggul secara berkelanjutan.

Table of Employee Composition Based on Education

Table of Employee Composition Based on Age

COMPETENCY DEVELOPMENTIn order to support the realization of the vision of becoming

the best and most comprehensive solution provider in port

infrastructure development in Indonesia, PPI is committed

to preparing the best human resources with a qualified

background of expertise. Therefore PPI always develops

employee competencies through various training and

development programs, namely to improve employees’

abilities, expertise and knowledge in technical, operational,

management, soft skills, and leadership skills.

Throughout 2018, there were 31 training courses for

employees with a total of 162 participants. Through the

implementation of the competency development program

that is supported by an adequate budget, PPI believes that

it can produce employees who have superior talent on an

ongoing basis.



Adapun rincian pelatihan dan/atau pendidikan yang

diikutsertakan karyawan PPI pada tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

No Judul Pelatihan / Title of Training Penyelenggara / Organizer

Jumlah Peserta / Number of Participants

1 APEC Seminar On Port Logistics APEC 1

2 Awareness Risiko dan ERM bagi Tim Proyek Kijing / ERM and Risk Awareness for Kijing Project Team Sprint Consultant 10

3

Bimbingan Teknis Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN/BUMD maupun Kementerian / Lembaga / Technical Guidance on Corruption Prevention Action in BUMN/BUMD and Ministries/Institutions

Pushukam 1

4 Bimtek Pengadaan Tanah / Land Acquisition Technical Guidance Puspin 3

5 Building Organizational Capabilities The Transformation Institute 3

6 Business Valuation With Prof Aswoth Damodaran I-Deals Network 2

7 Competency Based Management : Getting The Best From People Aztech 1

8 Comprehensive Project Management DC Optima 23

9 Difensive Driving Culture PT Daya Mitra Serasi 10

10 Enterprise Risk Management bagi Risk Champion / Enterprise Risk Management for Risk Champion Sprint Consultant 12

11 Enterprise Risk Management bagi Risk Officer / Enterprise Risk Management for Risk Officer Sprint Consultant 8

12 Essential Skill For Secretary And Administration Professional PT. Mairodi Mandiri Sejahtera 1

13 FIDIC Silver Book 2nd Edition 2017 FIDIC & INKINDO 1

14 ISO 45001 : 2018 Migration Training Corse & Refreshment Internal BSI 6

15 Managerial Development Program Change Leadership IPC Corporate University 1

16 Managerial Development program Interpersonal Skill IPC Corporate University 2

17 Manajemen Kearsipan / Archival Management CV Berdiklat 1

18 Mechanical Electrical Plumbing For Port Management DIORAMA Training Department Engineering Specialist 1

19 Officer Development Program : Personal Aspect IPC Corporate University 3

20 Officer Development Program Managing The Business IPC Corporate University 1

21 One Team One Spirit One Goal Program Kaki Langit 54

22 Pelatihan Audit GCG Berbasis Teknologi Informasi / Information Technology Based GCG Audit Training PPAK 2

23 Pelatihan ODP Interpersonal Skill / Interpersonal Skill ODP Training IPC University 2

24 Port Competitiveness and Financing Workshop The University Of Melbourne 1

25 PSAK Terkini Sesuai dengan Program Konvergensi IFRS / Current PSAK In Accordance with IFRS Convergence Program Ikatan Akuntan Indonesia 2

26 Strategi Media Engagement di Era Ekosistem PR Yang Baru / Media Engagement Strategy in the New Era of PR Ecosystem PR Indonesia 2

27 Strategic Organizational Aligment The Transformation Institute 3

28 Talent Management Summit Intipesan 1

29 The 10th Indonesia Training & Development Summit 2018 Intipesan 2

30 The FIDIC Contracts Cornerstone 1

31Workshop CSR : Mengukur Dampak Reputasi Program Corporate Social Responsibility / CSR Workshop: Measuring the Reputation Impact of the Corporate Social Responsibility Program

PR Indonesia 1

The details of the training and/or education that PPI employees

included in 2018 are as follows:

84



COMPETENCE DEVELOPMENT COSTSPPI allocates a special budget in the effort to develop HR as

a form of the Company’s commitment to provide maximum

support so that the output produced will be in accordance

with the determined work plan. The cost of education and/or

employee training has been adjusted to the HR Department’s

work plan that has been approved by both the Board

of Commissioners and the Board of Directors. The total

realization of PPI employee competency development costs in

2018 is Rp1,366,371,476. The following is a chart of 2017 -

2018 employee competency development costs::

EMPLOYEE EQUALITY COMMITMENTSAs stipulated in Act No. 13 of 2003 concerning HR management,

PPI provides equal opportunities for all employees in

improving competence, providing remuneration and career

development as a manifestation of the implementation of the

principle of equality and non-discrimination in the workplace

regardless of any differences be it ethnicity, religion, race,

class, gender, or physical condition to take part in a worker

recruitment program. Appointment of prospective workers is

based on the results of the selection, evaluation results on

probation and worker orientation.

Regarding efforts to improve competency, PPI carries out

competency improvement activities in accordance with the

work requirements of employees. Employee remuneration is

also given in accordance with applicable regulatory provisions

and considers the results of employee performance appraisal.

Employees also get the opportunity to develop their careers

based on the assessment of performance and competencies

needed.

RECRUITMENT

PPI organizes open employee recruitment with the

objective to obtain candidates from all backgrounds who

are the best and qualified, thus producing competent

employees. The following is the PPI recruitment process:

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSIPPI mengalokasikan anggaran khusus dalam upaya

pengembangan SDM sebagai bentuk komitmen Perusahaan

dalam memberikan dukungan yang maksimal sehingga

output yang dihasilkan nantinya sesuai dengan rencana

kerja yang telah dicanangkan. Besaran biaya pendidikan

pendidikan dan/atau pelatihan karyawan telah disesuaikan

dengan rencana kerja Departemen SDM yang telah disetujui,

baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Adapun total

realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan PPI pada

tahun 2018 adalah sebesar Rp1.366.371.476. Berikut grafik

biaya pengembangan kompetensi karyawan 2017 – 2018:

2017 Rp774.911.733

2018Rp.1.366.371.476

KOMITMEN KESETARAAN PEGAWAISebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun

2003 tentang pengelolaan SDM, PPI memberikan kesempatan

yang sama bagi seluruh karyawan dalam peningkatan

kompetensi, pemberian remunerasi, dan pengembangan

karir sebagai wujud implementasi prinsip kesetaraan dan

non-diskriminasi di tempat kerja tanpa memandang segala

perbedaan baik etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun

kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja.

Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi,

hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

Terkait upaya peningkatan kompetensi, PPI melaksanakan

kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan

kebutuhan kerja karyawan. Remunerasi karyawan juga

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku dan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja

karyawan. Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk

mengembangkan karirnya berdasarkan penilaian kinerja dan

kompetensi yang dibutuhkan.

REKRUTMEN

PPI menyelenggarakan rekrutmen pegawai yang dilakukan

secara terbuka dengan tujuan menjaring calon atau kandidat

dari seluruh latar belakang yang terbaik dan qualified,

sehingga diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang

kompeten. Berikut proses pelaksanaan rekrutmen PPI:



1. Perencanaan kebutuhan Pekerja;

2. Pelaksanaan seleksi calon pekerja sesuai dengan

perencanaan (publikasi, tinjau lamaran yang masuk,

memeriksa referensi dan wawancara kandidat);

3. Pengangkatan dan penempatan pekerja.

PEMBINAAN KARIRPPI meyakini bahwa pembinaan karir SDM yang baik akan

mendorong terciptanya optimalisasi kinerja dan peningkatan

kepuasan pegawai. Mengacu pada Surat Keputusan Direksi

PPI Nomor: PPI-622-001264 tanggal 1 September 2015

tentang Pola Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana di lingkungan

PPI, Perusahaan secara rutin melaksanakan proses kenaikan

kelas jabatan. Proses pembinaan karir pegawai disesuaikan

dengan sasaran strategi Perusahaan, melalui beberapa

tahapan yaitu:

1. Membuat training need analysis;

2. Membuat program diklat;

3. Melaksanakan program diklat sesuai dengan perencanaan;

4. Melakukan evaluasi program diklat dan kompetensi.

PENILAIAN KINERJA Dasar pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam

mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien

didasarkan pada Sistem Manajemen Kinerja yang telah

dirancang. Dalam pelaksanaanya pengukuran penilaian

kinerja pegawai dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Perencanaan kinerja;

2. Pelaksanaan pengamatan, pengumpulan data dan

dokumentasi;

3. Pelaksanaan komunikasi, konseling dan coaching;

4. Pemberian nilai kinerja;

5. Pemberian imbalan.

PENERAPAN REWARD & PUNISHMENT Dalam rangka memacu semangat setiap pegawai untuk terus

berkembang meningkatkan produktivitas serta loyalitasnya,

PPI berkomitmen untuk senantiasa memberikan berbagai jenis

apresiasi kepada pegawai sesuai dengan pencapaian kinerja.

Penghargaan diberikan kepada pegawai dengan kinerja yang

baik dari hasil penilaian kinerja yang dapat mempengaruhi

besaran insentif performansi dan bonus, yang seluruhnya

disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

Di sisi lain, PPI juga menerapkan sistem punishment yang

dilakukan bagi pekerja yang melakukan segala bentuk

pelanggaran peraturan perusahaan di antaranya tindakan

tidak disiplin. Punishment diberlakukan sesuai tingkat dan

jenis sanksi yang berlaku di PPI. Jenis sanksi yang berlaku

meliputi:

1. Manpower Planning;

2. Selection of prospective employees in accordance with the

planning (publication, review of incoming applications,

checking references, and interviewing candidates);

3. Appointment and placement of employees.

CAREER DEVELOPMENTPPI believes that the development of a good HR career will

encourage the creation of performance optimizations and

increase employee satisfaction. Referring to the PPI Board of

Directors Decree Number: PPI-622-001264 dated September

1, 2015 concerning the Pattern of Increase in Executive Classes

within the PPI, the Company routinely carries out the process

of promotion. The process of employee career development

is adjusted to the Company’s strategic objectives, through

several stages, namely:

1. Develop training needs analysis;

2. Formulating training program;

3. Implementing training in line with the planning;

4. Evaluating the training and competence program.

PERFORMANCE ASSESSMENT Basic measurement of employee performance achievement in

accomplishing the Company’s goals effectively and efficiently

based on the Performance Management System that has

been designed. In its implementation, the measurement of

employee performance assessment is carried out through

several stages, namely:

1. Performance planning;

2. Monitoring, data collection, and documentation;

3. Communication, counseling, and coaching;

4. Performance assessment;

5. Rewarding.

REWARD AND PUNISHMENT In order to spur the spirit of every employee to continue to

improve their productivity and loyalty, PPI is committed to

always providing various types of appreciation to employees

in accordance with performance achievement. Awards are

given to employees with good performance from the results

of performance assessments that can affect the amount of

performance incentives and bonuses, all of which are adjusted

to the Company’s capabilities.

On the other hand, PPI also applies a punishment system that

is carried out for workers who commit all forms of violations

of company regulations, including undisciplined actions.

Punishment is enforced according to the level and type of

sanctions applicable in the PPI. Type of applicable sanctions:


1. Pekerja yang tidak mengisi penilaian performansi bulanan,

tidak akan dibayarkan insentif performansi;

2. Kepada Pekerja yang tidak melakukan absensi kedatangan

dan kepulangan namun tidak dapat memberikan alasan

beserta bukti yang jelas, maka akan diberikan teguran dan

diperhitungkan dalam Cuti Tahunan yang bersangkutan.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJASebagai bagian dari good corporate citizen, aspek

keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pegawai

menjadi perhatian khusus PPI dalam menjalankan kegiatan

operasional Perusahaan. Berbagai program telah disusun dan

direalisasikan dengan baik dan tersistem di seluruh lingkungan

Perusahaan. Uraian mengenai praktik, program, dan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dijelaskan lebih

lanjut pada bab “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, sub-

bab “Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja”

dalam Laporan Tahunan ini.

HUBUNGAN INDUSTRIALPPI senantiasa melakukan pengelolaan hubungan industrial

secara tepat sebagai salah satu upaya peningkatan

produktifitas. PPI memandang perlunya pekerja yang

produktif berkontribusi besar terhadap produktivitas

Perusahaan, sehingga dapat memberikan harapan di masa

yang akan datang bahwa kesejahteraan pekerja akan

lebih baik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara

Manajemen dan pekerja menjadi faktor kunci terwujudnya

hubungan industrial yang harmonis bagi kedua pihak.

Manajemen PPI membangun komunikasi dengan pekerja

melalui upaya menjamin hak pekerja dalam menyampaikan

keluhannya jika yang bersangkutan mendapatkan perlakukan

yang bertentangan dengan peraturan dapat menyampaikan

keluhannya melalui rapat rutin sesuai dengan kebijakan PPI.

1. Employees who do not complete a monthly performance

assessment, will not be granted performance incentives;

2. Employees who fail to come without any clear and

reasonable reasons shall be given warning, and the

absences may be calculated into the employees’ Annual

Leave.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYAs part of the good corporate citizen, the safety and

health aspects of all employees are of particular concern

to PPI in carrying out the Company’s operational activities.

Various programs have been well prepared and realized

and systemized throughout the Company’s environment.

A description of the occupational health and safety

management practices, programs and systems is explained

further in the section “Corporate Social Responsibility”, the

sub-chapter “Employment, Health and Safety of Work” in

this Annual Report.

INDUSTRIAL RELATIONPPI always manages proper industrial relations as one of

the efforts to increase productivity. PPI believes productive

employees contribute greatly to the Company’s productivity,

thus providing hope that in the future, employees’ welfare

will improve. Therefore, good communication between

Management and employees is a key factor in the realization

of harmonious industrial relations for both parties. PPI’s

Management establishes communication with employees

through an effort to guarantee the right of the employees

in submitting their complaints. If an employee is treated

in contrary to the rules, the employee may submit his/her

complaint through routine meetings, in accordance with PPI

policy.

86 Laporan TahunanAnnual Report

88 Laporan TahunanAnnual Report


Memasuki tahun 2018, hampir seluruh

industri saat ini telah memanfaatkan peranan

teknologi informasi (TI) dalam menunjang

kegiatan operasional perusahaan. Sistem

informasi kini telah menjadi kerangka

dasar bagi semua aktifitas perusahaan dan

memungkinkan bagi fungsi manajemen

dalam melakukan upaya pengelolaan

sumber daya yang dimiliki secara lebih

efektif dan efisien. Perkembangan teknologi

yang semakin pesat ini juga mendorong

PPI untuk menempatkan pengelolaan data

dan informasi pada tempat yang setara

dan sama pentingnya dengan pengelolaan

sumber daya lainnya.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem

informasi dalam sistem perusahaan dan

didorong dengan pesatnya perkembangan

teknologi informasi di era digitalisasi ini,

perencanaan yang baik sangat diperlukan

dalam pemilihan teknologi ataupun

implementasi teknologi informasi dalam

perusahaan. Tanpa perencanaan yang baik

seringkali penerapan teknologi informasi

akan terjebak menjadi penyelesaian yang

tidak optimal dengan investasi yang tidak

sesuai dengan hasil yang diharapkan.

IT MASTER PLAN SEBAGAI KEBIJAKAN Dalam pengelolaan teknologi informasi,

PPI menggunakan IT Master Plan sebagai

pedoman perencanaan strategis yang

bersifat menyeluruh dan terpadu.

Melalui IT Master Plan, pemanfaatan TI

terkoordinasi secara dinamis dan realitas

Entering 2018, almost all industries now

utilize the role of information technology

(IT) in supporting the company’s operational

activities. Information systems have now

become the basic framework for all

company activities and allow management

functions to make efforts to manage their

resources more effectively and efficiently.

This increasingly rapid technological

development also encourages PPI to place

data and information management in

an equal and important place with the

management of other resources.

Realizing the importance of the role of

information systems in company’s systems

and driven by the rapid development of

information technology in the digitalization

era, good planning is needed in the selection

of technology or the implementation of

information technology in the company.

Without good planning, often the

application of information technology will

be trapped into a non-optimal solution with

investments that are not in accordance with

the expected results..

IT MASTER PLAN AS A POLICY

In managing information technology, PPI

uses the IT Master Plan as a comprehensive

and integrated guideline for strategic

planning. Through the IT Master Plan, the

utilization of IT is dynamically coordinated

and reality and takes into account legal

Teknologi InformasiInformation And Technology



Dalam pengelolaan teknologi informasi, PPI menggunakan IT Master Plan sebagai pedoman perencanaan strategis yang bersifat menyeluruh dan terpadu.

In managing information technology, PPI uses the IT Master Plan as a comprehensive and integrated

guideline for strategic planning.

serta memperhitungkan aspek-aspek hukum dan perundang-

undangan, perangkat keras, sumber daya manusia, jaringan

komunikasi dan lain sebagainya. Keberadaan IT Master

Plan digunakan dalam rangka menyusun perencanaan

serta pelaksanaan terkait dengan pengembangan sistem

dan infrastruktur IT sehingga lebih sistematis, terarah, dan

berkesinambungan.

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan

dokumen IT Master Plan ini yaitu:

1. Peraturan Menteri BUMN dengan No. PER-02/ MBU/2013

Pasal 3 tentang Master Plan IT;

2. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor

11 tahun 2008.

ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR HARDWARE DAN JARINGAN

Inisiatif Rencana Induk / Master Plan Initiative 2016 2017 2018 2019 2020

Pengadaan Server Storage / Procurement of Storage Server

Pengadaan AC Backup ruang server / Procurement of Backup Air Conditioner for Server Room

Pengadaan Laptop (pemakaian sudah 5 tahun) / Procurement of Laptop (after 5 years usage)

Pengembangan Load Balancer / Load Balancer Development

Penambahan Link ISP Internet / Additional Internet ISP Link

Implementasi VLAN / VLAN Implementation

Implementasi pembagian Bandwidth Internet / Internet Bandwidth Distribution

and legislative aspects, hardware, human resources,

communication networks, etc. The existence of the IT Master

Plan is used in order to develop plans and implementation

related to the development of IT systems and infrastructure

so that they are more systematic, directed and sustainable.

The legal basis for IT Master Plan document preparation

activities are as follows:

1. Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Regulation

No. PER-02/MBU/2013 Article 3 on IT Master Plan;

2. Law No. 11 of 2008 on information and electricity

transaction.

ROADMAP FOR HARDWARE AND NETWORK INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

90



ROADMAP PENGEMBANGAN APLIKASIInisiatif Rencana Induk /

Master Plan Initiative 2016 2017 2018 2019 2020

Pengadaan virtual server untuk database Sharepoint / Procurement of Virtual Server for Sharepoint Database

Migrasi database SQL server / Database SQL Server Migration

Pengembangan sistem e-office / E-Office System Development

Migrasi virtual server hype – v ke vmware / Hype-V to vmware Virtual Server Migration

Migrasi aplikasi backup / Migration of Backup Application

Implementasi HA (High Availability) /HA (High Availability) Implementation

PENGEMBANGAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 2018A. Kondisi Sistem & Inventarisasi Perusahaan

Saat ini PPI memiliki sistem IT yang terbagi menjadi 2 (dua)

bagian, yakni sistem network (jaringan) dan sistem data

center (server). Adapun rincian sistem dari network dan

data center adalah sebagai berikut:

1. Sistem Topologi Network IT PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia

Gambar 1: Topologi Sistem Network

ROADMAP FOR APPLICATION DEVELOPMENT

STRATEGIC DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY in 2018A. System & Company Inventory Conditions

Currently PPI has an IT system that is divided into 2 (two)

parts, namely the network system and the data center

system. The details of the system from the network and

data center are as follows:

1. IT Network Topology System of PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia

Figure 1: Network System Topology

CISCO ROUTER 2900

FORTIGATE 100 D

FORTIANALYzER200 D

TPLINK AP

CISCO LINKSYS

CISCO SWITCH

CISCO SWITCH



2. Sistem Data Center PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia

Gambar 2: Kondisi Server Existing

a. PPI saat ini memiliki 3 (tiga) server fisik (Host 1, Host 2,

Server Backup) dengan masing-masing server host 1

dan host 2 menggunakan vmware untuk aplikasi virtual

servernya.

b. Server backup PPI menggunakan aplikasi Veeam untuk

sistem backup dengan scheduling backup 1 minggu

full backup dan 1 (satu) hari untuk backup jika terdapat

perubahan data.

c. Storage Server difungsikan sebagai pusat data

untuk semua server dengan host 1 dan host 2

sebagai aplikasi yang menjalankan data tersebut.

3. Server Inventory Tahun 2018

a. Inventaris Server

PPI memiliki beberapa hardware terkait perangkat

server sebagai pendukung operasional perusahaan.

Berikut adalah IT Inventory yang di PPI sehingga

aplikasi server dapat berjalan dengan baik, antara lain

sebagai berikut:

No. Nama Perangkat / Device Name Jumlah / Total Masa Pakai / Lifetime

1. Server 3 4 – 5 Tahun / years

2. Server Storage 1 2 – 3 Tahun / years

3. Autoloader 1 4 – 5 Tahun / years

4. Rputer 1 4 – 5 Tahun / years

5. Firewall 1 4 – 5 Tahun / years

6. Network Analyzer 1 4 – 5 Tahun / years

7. Switch 2 4 – 5 Tahun / years

8. UPS 1 4 – 5 Tahun / years

9. KVM 1 4 – 5 Tahun / years

10. Laptop & PC 77 1 – 5 Tahun / years

2. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Data

Center System

Figure 2: Existing Server Conditions

a. PPI currently has 3 (three) physical servers (Host 1,

Host 2, Server Backup) with each host server 1 and

host 2 uses vmware for its virtual server application.

b. The PPI backup server uses the Veeam application for

the backup system by scheduling a full 1 week backup

and 1 (one) day backup if there is a change in data.

c. Storage Server functions as a data center for all servers

with host 1 and host 2 as applications that run the data.

3. 2018 Inventory Server

a. Inventory Server

PPI has several hardware related to server devices as a

support to the company’s operations. The following is

the IT Inventory in the PPI so that the server application

can run properly, including the following:

92



b. Performansi VM Server Per Desember 2018

Server NameCPU Memory Used Volume Free Space (C:) Volume Free Space (D:)

Standard Actual Status Standard Actual Status Standard Actual Status Standard Actual Status

Portal/PMIS <70% 5% <80% 79% <20% 2.68% <20% 11.59%

Kapersky <70% 5% <80% 80% <20% 89.19% <20% -

Exchange <70% 3% <80% 91% <20% 9.91% <20% 99.54%

File Sharing <70% 1% <80% 49% <20% 76.68% <20% 6.93%

AD01 <70% 13% <80% 53% <20% 68% <20% -

AD02 <70% 4% <80% 62% <20% 78.37% <20% 89.88%

4. Laptop & PC Inventory Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018 PPI telah melaksanakan pengadaan

dan penggantian laptop dan PC yang sudah mencapai

masa pakai 5 (lima) tahun, dan sesuai dengan yang telah

dianggarkan di RKAP tahun 2018, dengan rincian sebagai

berikut:

No. Nama Perangkat / Device Name Jumlah / Total Keterangan / Information

1. Permintaan Laptop User 3Ada beberapa user baru dapat menggunakan laptop stock yang masih ada / There are several new users who can use the existing stock laptop

2. Pergantian Laptop User 1 Dikarenakan sudah lewat dari 5 (lima) tahun masa mendatang / Exceeded the limit of 5 (five) years

5. Aplikasi Server

a. Berikut adalah beberapa VM atau Virtual Server yang

terdapat di PPI:

No. VM Server Deskripsi / Description

1. Exchange Server Email Portdevco

2. File Sharing Server Public/Team Folder

3. DC01 & DC02 User ID PPI

4. Kaspersky Antivirus

5. Sharepoint Server PMIS/Portal PPI

6. ERM Application & Database Aplikasi Risk/ERM / Risk/ERM Application

b. Pengembangan Aplikasi PMIS/Sharepoint dan ERM

Application.

B. Penyelesaian Risiko Terkait Server Perusahaan

a. Risiko Pertumbuhan Data PPI

Adanya pertumbuhan data yang sangat besar di kegiatan

operasional Perusahaan membuat PPI harus melakukan

penambahan kapasitas hardisk. Terkait hal tersebut, pada

27 Juni 2018 telah dilakukan pengadaan hardisk baru

untuk penambahan kapasitas server storage, namun

harus tetap disesuaikan dengan spesifikasi eksisting.

b. Risiko Penuhnya IP Server dan Sistem Keamanan

Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan IP untuk

jaringan LAN maupun wifi di lingkungan Perusahaan

serta memberikan keamanan untuk sistem jaringan

server, pada 24 Juli 2018 Perusahaan telah melakukan

implementasi Vlan untuk pembagian segment IP,

sehingga untuk IP server dan user sudah berbeda.

b. VM Server Performance as of December 2018

4. Laptop & PC Inventory in 2018

Throughout 2018 PPI has carried out the procurement

and replacement of laptops and PCs that have reached

a 5 (five) year lifetime, and are in accordance with those

budgeted in the 2018 RKAP, with details as follows:

5. Server Application

a. The followings are some VMs or Virtual Servers found

in PPI:

b. PMIS / Sharepoint and ERM Application Application

Development.

B. Risk Settlement Related to Company Servers

a. Growth Risk of PPI Data

The existence of a very large data growth in the

operational activities of the Company makes PPI have

to increase hard disk capacity. Related to this, on

June 27, 2018 a new hard drive has been procured to

increase storage server capacity, but must be adjusted

to the existing specifications.

b. Risk of Full Server IP And Security Systems

To anticipate the lack of IP for LAN and wifi networks

within the Company and to provide security for server

network systems, on July 24, 2018 the Company

has implemented VLANs for the distribution of IP

segments, designated for IP server and users.



BIAYA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2018Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah mengalokasikan

biaya untuk pengembangan TI melalui berbagai program

dengan total keseluruhan biaya sebesar Rp1.073.698.905,-.

Pengalokasian biaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga

sistem agar tidak terjadi downtime aplikasi yang menyebabkan

operasional Perusahaan menjadi terganggu.

USULAN PENGEMBANGAN TI 2019A. Penambahan Server Perusahaan

Sehubungan dengan masa pemakaian server PPI sudah

melewati 5 (lima) tahun pada 2019, maka untuk

meminimalisasi downtime sistem harus diadakan

penambahan server. Adapun justifikasi penambahan

server antara lain sebagai berikut:

a. Server eksisting telah mengalami penurunan performa

dikarenakan sudah lewat lima tahun dan sering terjadi

hank pada server eksisting;

b. Harga suku cadang server yang sudah mahal,

dikarenakan server eksisting sudah tidak tersedia

untuk beberapa suku cadang.

B. Pengadaan Automatic Fire Extinguisher dan Fire

Alarm System

Pada data center PPI belum terdapat automatic system

fire extinguisher dan fire alarm apabila terjadi kebakaran

di ruang server pada jam luar kantor atau libur sehingga

dapat menyebabkan kerusakan pada utilitas yang

berada di ruang server, dampak dari kerusakan tersebut

adalah lumpuhnya sistem IT Perusahaan. Maka untuk

meminimalisasi risiko yang ada, dibutuhkan pengadaan

automatic fire extinguisher dan fire alarm system.

C. Implementasi DRC (Disaster Recovery Center)

Disaster Recovery Center adalah rencana yang fokus pada

sistem teknologi informasi yang diterapkan pada data center

untuk memperbaiki operabilitas sistem target, aplikasi,

dan fasilitas komputer di lokasi alternatif dalam kondisi

darurat. Alasan untuk implementasi DRC apabila terjadi

suatu bencana seperti, gempa bumi yang menyebabkan

runtuhnya gedung, kebakaran dan korsleting listrik di data

center internal, IT Perusahaan dapat mengalihkan seluruh

aktivitas operasi ke co-location data center di luar lokasi

perusahaan untuk sementara waktu. Di sinilah pentingnya

sebuah data center di luar lingkungan Perusahaan untuk

menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai bentuk

preventive maintenance, diusulkan implementasi DRC untuk

data center di lingkup kinerja Perusahaan di tahun 2019.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT COST IN 2018Throughout 2018, the Company has allocated costs for IT

development through various programs with a total cost

of Rp1,073,698,905. The allocation of costs is intended to

maintain the system so that there is no application downtime

that causes the Company’s operation to be disrupted.

PROPOSAL OF IT DEVELOPMENT IN 2019A. Addition of Company Servers

In connection with the PPI server usage period, it has

passed 5 (five) years in 2019, so to minimize system

downtime there must be an additional server. The

justification for adding servers includes the following:

a. The existing server has experienced a decrease in

performance due to past five years and often hangs

on the existing server;

b. Server spare part prices are already expensive, because

the existing server has been discontinued for some

spare parts.

B. Procurement of Automatic Fire Extinguisher and Fire

Alarm System

The PPI data center does not have automatic fire

extinguisher systems and fire alarms in the event of a fire

in the server room during off-office hours or holidays, so

that it can cause damage to utilities in the server room,

the impact of the damage is the Company’s IT system

paralysis. To minimize the existing risks, it is necessary to

procure automatic fire extinguisher and fire alarm system.

C. Disaster Recovery Center Implementation

DisasterRecovery Center is a plan that focuses on information

technology systems that are applied to data centers to

improve the operability of target systems, applications,

and computer facilities in alternative locations in an

emergency. The reason for implementing DRC if there is

a problem such as an earthquake that causes a building

collapse, fire and electrical short circuit in an internal

data center, IT Company can temporarily transfer all

operational activities to co-location data center outside

the company location. This is the importance of a data

center outside the Company’s environment to deal with

things that are not desirable. For preventive maintenance,

in 2019 was proposed the implementation of DRC for

data centers in the scope of the Company’s performance.

94



analisis dan pembahasan manajemenmanagement discussion and analysis

PPI sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC yang bergerak di bidang penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, turut berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas pelabuhan Indonesia melalui pengembangan-pengembangan proyek strategis.

PPI as a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC which is engaged in the provision and development of port facilities services, contribute actively in improving port quality through strategic project developments.



05

96



Analisis dan Pembahasan ManajemenManagement Discussion and Analysis

pendapatan operasi meningkat 14,12%operating income increases 14.12%

TINJAUAN EKONOMI GLOBALBank Dunia melalui laporannya bertajuk

“Global Economic Prospects: Darkening

Skies” mengungkapkan adanya indikasi

perlambatan pada pertumbuhan ekonomi

global di tahun 2018. Sampai dengan tahun

2018 angka pertumbuhan ekonomi global

berada pada kisaran 3,0%, lebih rendah jika

dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar

3,1% dan diperkirakan akan terus menurun

hingga mencapai 2,9% pada 2019 dan

2,8% pada 2020-2021.

Melandainya ekonomi dunia terutama

dipengaruhi oleh tidak meratanya

pertumbuhan ekonomi negara maju,

tegangnya hubungan perdagangan antara

Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta

ketidakpastian pasar keuangan global

yang masih tinggi. Pada tahun 2018

pertumbuhan ekonomi AS dicatatkan

cukup kuat yang ditopang oleh kinerja

konsumsi dan belanja pemerintah. Adanya

pemotongan personal income tax, kinerja

positif tenaga kerja dan eskpansi kebijakan

fiskal menjadi penyebab terjadinya

akselerasi konsumsi pada akhir tahun

2018. Sementara di Eropa, pertumbuhan

ekonomi cenderung melambat meskipun

arah normalisasi kebijakan moneter Bank

Sentral Eropa pada tahun 2019 tetap

menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi

Tiongkok juga dicatatkan terus melambat

dipengaruhi melemahnya konsumsi dan

ekspor neto antara lain akibat pengaruh

ketengangan hubungan dagang dengan

AS, serta berlanjutnya proses deleveraging

di sistem keuangan.

GLOBAL ECONOMIC REVIEWThe World Bank, through its report entitled

“Global Economic Prospects: Darkening

Skies”, revealed indications of a slowdown

in global economic growth in 2018. Until

2018 the global economic growth rate was

around 3.0%, lower than the realization in

2017 of 3.1% and is expected to continue

to decline to reach 2.9% in 2019 and 2.8%

in 2020-2021.

The weakening of the world economy was

mainly influenced by the uneven economic

growth of developed countries, the tense

trade relations between the United States

(US) and China, and the uncertainty of

global financial markets that were still

high. In 2018 US economic growth was

recorded as strong enough to be supported

by performance in consumption and

government spending. The cuts in personal

income tax, positive workforce performance

and fiscal policy expansion are the causes of

accelerated consumption at the end of 2018.

While in Europe, economic growth tends to

slow down even though the direction of the

European Central Bank’s monetary policy

normalization in 2019 remains a concern.

China’s economic growth has also been

slowed down due to weaker consumption

and net exports, among others, due to the

influence of trade relations with the US, as

well as the continuing deleveraging process

in the financial system.



The stagnated world economic growth and the high risk of

trade relations between countries and geo-politics in parallel

have an impact on the low volume of world trade. In line with

that, global commodity prices declined, including world oil

prices due to increased supply from the US, OPEC and Russia.

In terms of global financial markets, the risk of uncertainty

continued to increase, which was affected by the decline in

global economic performance, the dynamics of the increase

in the Fed Fund Rate (FFR) and the high risk of trade relations

tensions. This condition in turn also affects uncertainties and

risks in developing countries, thus affecting the reduction of

capital inflows into developing countries, and encouraging

capital outflows.

In line with the slowing global economic growth and financial

market uncertainty, the growth of world trade volume is also

estimated to be lower than 5.2% in 2017 to 4.2% in 2018.

This is due to the realization of world trade volume in the first,

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka infrastruktur tol laut seperti sarana prasarana pelabuhan, kapal angkut atau penumpang, alat navigasi juga perlu dibangun.

In order to realize Indonesia as the World Maritime Axis, sea highway infrastructure such as port infrastructure, transport vessels or

passengers, navigation equipment also needs to be built.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai serta risiko

hubungan dagang antar negara dan geo-politik yang masih

tinggi secara paralel berdampak pada tetap rendahnya

volume perdagangan dunia. Sejalan dengan itu, harga

komoditas global menurun, termasuk harga minyak dunia

akibat peningkatan pasokan dari AS, OPEC dan Rusia. Dari sisi

pasar keuangan global, risiko ketidakpastian terus meningkat

yang dipengaruhi oleh penurunan performa ekonomi global,

dinamika kenaikan Fed Fund Rate (FFR) serta masih tingginya

risiko ketegangan hubungan dagang. Kondisi tersebut pada

gilirannya juga mempengaruhi ketidakpastian dan risiko di

negara berkembang sehingga mempengaruhi pengurangan

aliran dana modal masuk ke negara berkembang, dan

mendorong aliran modal keluar (capital outflow).

Selaras dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global

dan ketidakpastian pasar keuangan, pertumbuhan volume

perdagangan dunia juga diperkirakan lebih rendah dari 5,2%

di tahun 2017 menjadi 4,2% di tahun 2018. Hal tersebut

Grafik 1: Ketidakpastian dan Risiko Negara Berkembang

Chart 1: Uncertainty and Risk of Developing Countries

Grafik 2: Aliran Modal Negara Maju dan Negara Berkembang

Chart 2: Capital Flows of Developed Countries and Developing

Countries

MILIAR USD, AKUMULASI ALIRAN MODAL SEJAK NOV-08

ALIRAN MODAL NEGARA MAJU (SKALA KANAN) / DEVELOPED COUNTRIES CAPITAL FLOWS (RIGHT SCALE)ALIRAN MODAL NEGARA BERKEMBANG / DEVELOPING COUNTRIES CAPITAL FLOWS PERIODE OUTFLOW NEGARA BERKEMBANG / DEVELOPING COUNTRIES PERIOD OUTFLOW

BILLION USD, ACCUMULATION OF CAPITAL FLOWS SINCE NOV-08

98



disebabkan oleh realisasi volume perdagangan dunia pada

triwulan I, II, III 2018 yang turun sebagai akibat dari rendahnya

aktivitas perdagangan dan eskalasi isu proteksionisme, antara

lain penetapan tarif impor oleh AS dan sentimen Brexit.

TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

Ditengah indikasi perlambatan ekonomi global, Indonesia

tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi

nasional sebesar 5,17% di tahun 2018, lebih tinggi dari

yang dicatatkan pada tahun 2017 sebesar 5,07%. Mengacu

data Bank Indonesia dalam laporannya “Tinjauan Kebijakan

Moneter: Desember 2018” hal tersebut ditopang daya beli

dan keyakinan konsumen yang terjaga serta dampak positif

persiapan Pemilu. Investasi tetap kuat didorong proyek

infrastruktur Pemerintah sedangkan investasi non-bangunan

melambat dipengaruhi perkembangan sektor manufaktur

dan pertambangan. Sementara itu, kontribusi ekspor

neto diperkirakan masih negatif dipengaruhi ekspor yang

melambat sejalan dengan permintaan global yang melandai

dan harga komoditas ekspor yang menurun.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun

2018 mencapai 5,17% disumbang oleh beberapa komponen

yakni komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-

RT) sebesar 2,74%; yang diikuti oleh Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,17%, dan dari komponen

lainnya sebsar 0,26%. Berikut adalah sumber pertumbuhan

tertinggi dalam PDB dari sisi pengeluaran selama 3 (tiga)

tahun terakhir:

Komponen Pengeluaran / Expenditure Component 2018 2017 2016

PK-RT 2,74 2,69 2,72

PMTB 2,17 1,98 1,45

Lainnya / Others 0,26 0,40 0,86

2016

2,74

2017

2,69

2018

2,72

PK-RT

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

second and third quarter of 2018 which decreased as a result

of low trade activity and escalation of protectionism issues,

including import tariff fixing by the US and Brexit sentiment.

NATIONAL ECONOMIC REVIEW

Amid indications of a global economic slowdown, Indonesia

still managed to maintain national economic growth of

5.17% in 2018, higher than that recorded in 2017 at 5.07%.

Referring to Bank Indonesia data in its report “Monetary Policy

Review: December 2018” this was sustained by maintained

purchasing power and consumer confidence and the positive

impact of Election preparation. Investment remains strong

driven by Government infrastructure projects while non-

building investment has slowed due to developments in

the manufacturing and mining sectors. Meanwhile, the

contribution of net exports is expected to remain negatively

affected by slowing exports in line with sluggish global

demand and declining commodity export prices.

In terms of expenditure, Indonesia’s economic growth in 2018

reached 5.17% contributed by several components, namely

the component of Household Consumption Expenditures

(PKRT) of 2.74%; followed by Gross Fixed Capital Formation

(PMTB) of 2.17%, and from other components as much as

0.26%. The following is the highest source of growth in GDP

in terms of expenditure over the past 3 (three) years:



2016

2016

2,17

0,26

2017

2017

1,98

0,40

2018

2018

1,42

0,86

PMBT


Lainnya / Others


Nilai tukar Rupiah sampai dengan triwulan IV 2018 bergerak

sesuai dengan mekanisme pasar dan konsisten mendukung

penyesuaian sektor eksternal. Pada November 2018,

Rupiah menguat secara point to point dibandingkan level

bulan sebelumnya, dipengaruhi aliran masuk modal asing

yang cukup besar akibat dampak positif perekonomian

domestik yang tetap kondusif dan eskalasi ketegangan

hubungan dagang AS-Tiongkok yang sempat mereda.

Namun pada Desember 2018, Rupiah mendapat tekanan

dipengaruhi kembali meningkatnya ketidakpastian global

serta meningkatnya permintaan valuta asing musiman untuk

kebutuhan akhir tahun. Terkait hal ini, Bank Indonesia terus

mewaspadai risiko ketidakpastian pasar keuangan global

dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai

tukar sesuai nilai fundamentalnya.

Namun demikian inflasi tetap rendah dan stabil dalam sasaran

inflasi 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Stabilnya inflasi ini

didukung oleh didukung oleh terkendalinya inflasi inti yang

mana ditopang oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia

dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam

menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya.

The Rupiah exchange rate up to the fourth quarter of

2018 moves in accordance with the market mechanism

and consistently supports the adjustment of the external

sector. In November 2018, the Rupiah strengthened point-

to-point compared to the previous month’s level, influenced

by considerable foreign capital inflows due to the positive

impact of the conducive domestic economy and escalating

tensions between US-China trade relations which had eased.

However, as of December 2018, the Rupiah has been under

pressure due to increasing global uncertainty and increasing

demand for seasonal foreign exchange for year-end needs.

Related to this, Bank Indonesia continues to be aware of

the risks of uncertainty in the global financial market while

continuing to carry out measures to stabilize the exchange

rate according to its fundamental values.

However, inflation remained low and stable in the 2018

inflation target of 3.5 plus minus 1%. This stable inflation

is supported by supported core inflation, which is supported

by the consistency of Bank Indonesia’s policies in directing

inflation expectations, including in maintaining exchange rate

movements in accordance with its fundamentals.

100



Perkembangan Inflasi Tahunan 2014 – 2018

Tahun / Year Inflasi (%) / Inflation (%)

2018 3,04

2017 3,61

2016 3,02

2015 3,35

2014 8,36

Sumber: Badan Pusat Statistik

20162014

3,028,36

20172015

3,613,35

2018

3,04

Perkembangan Inflasi Tahunan 2014 – 2018 / Development of Annual Inflation in 2014 - 2018Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

KONTRIBUSI PPI DALAM INDUSTRI PELABUHAN

NASIONAL

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mana

secara keseluruhan terdiri dari 79% laut; 17.508 pulau; dan

99.000 km garis pantai, Indonesia membutuhkan keberadaan

infrastruktur pelabuhan yang memadai. Gagasan Pemerintah

terkait urgensi infrastruktur pelabuhan yang kuat sehingga

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

dituangkan dalam gagasan “Indonesia Poros Maritim Dunia”

dengan implementasi inisiatif strategis seperti pembentukan

Kemenko Maritim dan rentang kendalinya, penerbitan

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Kelautan Indonesia hingga pelaksanaan pembangunan tol

laut.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim

Dunia, maka infrastruktur tol laut seperti sarana prasarana

pelabuhan, kapal angkut atau penumpang, alat navigasi juga

perlu dibangun. Pengembangan sistem transportasi yang

bertumpu pada jalur darat, selain berpotensi mendegradasi

kualitas lingkungan pada konsenstrasi habitat hidup

penduduk Indonesia, juga tidak banyak menjawab persoalan

transportasi barang yang efektif. Kelancaran distribusi logistik

ke seluruh pelosok Indonesia dipastikan akan mengurangi

beban Pulau Jawa yang sudah terlalu berat.

Menggenapi gagasan tersebut, PPI sebagai anak perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC yang bergerak di

bidang penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan

Development of Annual Inflation in 2014 - 2018

Source: Central Bureau of Statistics

PPI CONTRIBUTION IN THE NATIONAL PORT INDUSTRY

As the largest archipelago country in the world which consists

of 79% of the sea as a whole; 17,508 islands; and 99,000 km

of coastline, Indonesia needs adequate port infrastructure.

The Government’s idea regarding the urgency of a strong

port infrastructure so as to encourage national economic

growth is outlined in the idea of “Indonesia World Maritime

Axis” with the implementation of strategic initiatives such as

the establishment of Maritime Coordinating Ministry and its

range of controls, issuance of Presidential Regulation No. 16 of

2017 on Indonesian Maritime Policy until the implementation

of development sea highway.

In order to realize Indonesia as the World Maritime Axis, sea

highway infrastructure such as port infrastructure, transport

vessels or passengers, navigation equipment also needs to

be built. The development of a transportation system that

relies on land routes, besides having the potential to degrade

environmental quality in the concentration of the living

habitat of the Indonesian population, also does not answer

the issue of effective transportation of goods. The smooth

distribution of logistics to all corners of Indonesia will certainly

reduce the burden of Java which is already too heavy.

In response to this idea, PPI as a subsidiary of PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) / IPC which is engaged in the provision and

development of port facilities by providing “Port Development



dengan memberikan pelayanan “Port Development Total

Solution” berupa jasa “End to End Project Development”,

turut berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas

pelabuhan melalui pengembangan-pengembangan proyek

strategis.

Proyek pertama yang dikelola oleh PPI dan hingga saat ini

masih berlangsung adalah pembangunan Terminal New

Priok/Terminal Kalibaru Tahap 1, yang terdiri dari infrastruktur

deck on pile Container Terminal 1 (“CT1”) dan infrastruktur

reklamasi. Terminal Petikemas 1 Kalibaru telah mulai

beroperasi sejak tanggal 18 Agustus 2016. Untuk tahap

selanjutnya, PPI berperan sebagai project management untuk

kelanjutan pembangunan Terminal New Priok yang meliputi

4 (empat) terminal (Terminal Petikemas 2, Terminal Petikemas

3 dan dua Terminal Produk) serta reserved area.

Selain itu PPI juga memiliki peran penting dengan bertindak

selaku inisiator dalam pengembangan sistem transportasi

berbasis sungai melalui proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL)

Inland Waterway. Pembangungn CBL Inland Waterway pada

dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi jalur

kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik yang mana

nantinya optimalisasi ini akan menghubungkan area off-the-

road Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kawasan Industri di

daerah Cikarang dan sekitarnya.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Pada awalnya Bidang Usaha PPI merupakan pengembang

infrastruktur pelabuhan. Namun seiring dengan meningkatnya

kapabilitas yang dimiliki, PPI mulai mengembangkan bidang

usahanya tidak hanya dalam bidang pengembangan

infrastruktur pelabuhan melainkan juga dalam bidang

pengembangan infrastruktur pendukung lainnya. Berikut

bidang usaha PPI:

• Manajemen Proyek

- New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1)

- Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

- Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway

• Pengembangan Pelabuhan


• Pengembangan Jalan Tol

- Cibitung Cilincing Tollway

- New Priok Eastern Access

• Pengembangan Properti

- Maritime Tower

- New Property Development

Total Solution” services in the form of “End to End Project

Development” services, contribute actively in improving port

quality through strategic project developments.

The first project managed by PPI and is still ongoing is the

construction of Phase 1 of the New Priok/Kalibaru Terminal,

which consists of deck on pile Container Terminal 1 (“CT1”)

infrastructure and reclamation infrastructure. Kalibaru

Container Terminal 1 has been operating since August 18,

2016. For the next stage, PPI acts as a project management

for the continuation of the construction of the New Priok

Terminal which includes 4 (four) terminals (Container

Terminal 2, Container Terminal 3 and Product Terminals) and

the reserved area .

Besides that PPI also has an important role by acting as the

initiator in the development of a river-based transportation

system through the Inland Waterway Cikarang Bekasi

Laut (CBL) project. Basically, the Cland Inland Waterway

development aims to optimize the potential of river canals

as an alternative transportation logistics, which in turn will

optimize the off-loading area of Tanjung Priok Port with

Industrial Estates in the Cikarang and surrounding areas.

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Initially the Business Sector of PPI was a port infrastructure

developer. However, along with the increase in capabilities

possessed, PPI began to develop its business field not only in

the field of port infrastructure development but also in the

development of other supporting infrastructure. Following

are the business fields of PPI:

• Project Management


- Kijing Terminal Pontianak Port

- Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway

• Port Management


• Tollways Development

- Cibitung Cilincing Tollway

- New Priok Eastern Access

• Property Development

- Maritime Tower

- New Property Development

102



Manajemen Proyek

Deskripsi Usaha

Bidang usaha penyediaan jasa Manajemen Proyek di

antaranya meliputi:

a. Perencanaan Awal

b. Pra Konstruksi

c. Pemilihan Mitra

d. Manajemen Konstruksi

e. Pasca Manajemen Proyek

Perencanaan Awal /

Initial Planning

Pra Konstruksi / Pre-ConstructionPemilihan Mitra /

Partnership Selection

Manajemen Kon-

struksi / Construction

Management

Perencanaan Pasca

Proyek / Post Project

ManagementIzin Pengabaran /

Permit Arrangement

Akuisisi Tanah /

Land Aquisition

Perencanaan Teknis /

Technical Planning

• Studi Kelayakan

• Model Bisnis

• Studi lain yang

terkait

• Pembiayaan

Proyek /

• Feasibility Study

• Business Model

• Other Related

Studies

• Project Financing

• Izin & Persetujuan

• Rencana Utama

• EIS/AMDAL

• Dokumen Konsesi /

• Permit & Approval

• Master Plan

• EIS/AMDAL

• Concession

Document

• Land Acquisition • Survei & Investigasi

• Desain Teknik

• /

• Survey &

Investigation

• Engineering Design

• Seleksi Mitra

Strategis

• Kontrak

Pengembangan &

Pengelolaan /

• Strategic Partner

Selection

• Contract

Development &

Management

• Project Reporting

• Risk Management

• Manajemen Proyek

• Pemantauan Kinerja

• Pelaporan Proyek

• Manajemen Risiko /

• Project

Management

• Performance

Tracking

• Project Reporting

• Risk Management

• Manajemen Aset

• Dukungan

Operasional &

Pemeliharaan

• Siklus Biaya

Optimisasi /

• Asset Management

• Operation Support

& Maintenance

• Life Cycle Costing

Optimisation

a. Perencanaan Awal

Perencanaan Awal meliputi kegiatan penyusunan:

2. Pra Studi Kelayakan

3. Sudi Kelayakan

4. Model bisnis dan studi awal terkait

b. Pra Konstruksi

Tahap Pra Konstruksi meliputi kegiatan:

Project Management

Business Description

The business fields of providing Project Management services

include:

a. Initial Planning

b. Pre Construction

c. Selection of Partners

d. Construction Management

e. Post Project Management

a. Initial Planning

Initial Planning includes the activities of drafting of:

2. Pre Feasibility Study

3. Feasibility Study

4. Business models and related initial studies

b. Pre Construction

Pre-Construction Phase includes activities:

porT managemenTNew Priok Container

Terminal 1 (NPCT 1)

- New Priok

Terminal

- Kijing Terminal

- CBL Waterway

projeCT managemenT

- Maritime Tower

- New Property

Development

- Rest Area & Logistic

Park

properTy managemenT

- Cibitung Cilincing

Tollway

- New Priok Eastern

Access

ToLLways deveLopmenT



1. Pengurusan Perizinan yang diperlukan dari stakeholder

terkait yang di antaranya Rekomendasi Kesesuaian

Lahan, Izin Pembangunan, Izin Keruk/Reklamasi dan

Izin Mendirikan Bangunan.

2. Pengurusan rencana dasar Pelabuhan, baik revisi atau

penyusunan baru, yang disahkan oleh Kementerian

Perhubungan.

3. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup), baik revisi atau penyusunan baru, yang

disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

4. Penyusunan Dokumen Konsesi dan dokumen terkait

lainnya.

5. Pengurusan pembebasan dan penyediaan lahan.

6. Survei Investigasi (SI) di lokasi rencana proyek baik

untuk sisi darat maupun laut serta Detail Engineering

Design (DED) untuk konstruksi infrastruktur dan

fasilitas pendukungnya.

c. Pemilihan Mitra

Tahap Pemilihan Mitra meliputi kegiatan:

1. Pemilihan Partner Strategis

2. Pendanaan Proyek

3. Kontrak Manajemen

4. Manajemen Konstruksi

d. Manajemen Konstruksi

Tahap Manajemen Konstruksi meliputi:

1. Manajemen Proyek

2. Project Monitoring/Tracking

3. Pelaporan Proyek

4. Pasca Manajemen Proyek

e. Pasca Manajemen Proyek

Tahap Pasca Manajemen Proyek meliputi:

1. Manajemen aset

2. Dukungan operasional dan perawatan

3. Siklus biaya optimisasi

Produktivitas Segmen Manajemen Proyek

PPI berperan sebagai manajemen proyek dengan

melaksanakan kelanjutan pembangunan New Priok Terminal

yang meliputi: 4 (empat) terminal (Terminal Petikemas 2 &

3 dan Terminal Produk 1 & 2) serta reserved area. Selain

itu, proyek-proyek strategis lainnya adalah Pengembangan

Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat.

Sampai dengan Desember 2018, progres konstruksi Proyek

Pembangunan New Priok Terminal telah mencapai 70,63%.

Kegiatan pemancangan Container Yard 57 meter (CY 57m)

terhenti sejak bulan Oktober 2018 disebabkan belum adanya

keputusan lebih lanjut dari IPC sebagai induk perusahaan,

terkait desain rencana panjang tiang pancang. Selain itu, di

akhir tahun 2018 PPI juga melakukan proses pembahasan

1. Arrangement of Licensing required from relevant

stakeholders including Recommendations for Land

Conformity, Development Permit, Dredge Permit/

Reclamation and Building Construction Permit.

2. Arrangement of the Port basic plan, either new

revision or drafting, which is authorized by the

Ministry of Transportation.

3. AMDAL (Analysis of Environmental Impacts), both

new revisions or drafting, which were approved by

the Ministry of Environment and Forestry.

4. Preparation of Concession Documents and other

related documents.

5. Management of land acquisition and provision.

6. Survey of Investigation (SI) at the location of project

plans for both land and sea sides and Detail Engineering

Design (DED) for construction of infrastructure and

supporting facilities.

c. Selection of Partners

The Partner Selection Phase includes activities:

1. Selection of Strategic Partners

2. Project Funding

3. Management Contract

4. Construction Management

d. Construction Management

The Construction Management phase includes:

1. Project Management

2. Project Monitoring/Tracking

3. Project Reporting

4. Post Project Management

e. Post Project Management

The Post Project Management Phase includes:

1. Asset management

2. Operational and maintenance support

3. Optimization cost cycle

Productivity of the Project Management Segment

PPI has the role of project management by implementing

the continuation of the construction of New Priok Terminal

which includes: 4 (four) terminals (Container Terminals 2 & 3

and Product Terminals 1 & 2) and reserved areas. In addition,

another strategic project is Kijing Terminal, Pontianak Port

Development in West Kalimantan.

As of December 2018, the construction of the New Priok

Terminal Development Project has reached 70.63%. The

installation of a 57 meter Container Yard (CY 57m) was

stopped since October 2018 due to the lack of a further

decision from IPC as the parent company, related to the

design of the pile length plan. In addition, at the end of

2018 the PPI also conducted a discussion process related to

104



terkait perpanjangan waktu kontrak konstruksi bersama

PT PP (Persero) serta secara resmi telah melaksanakan

perpanjangan waktu kontrak supervisi Haskoning

Indonesia yang tercantum dalam Berita Acara

Nomor: PD.05.01/26/11/1/KTS/SIP/PI.II-18 tanggal

26 November 2018 tentang Penambahan Biaya dan

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi

Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan

Tanjung Priok dalam proses penetapan lebih lanjut.

Untuk progres pembangunan lapangan buffer trucking eks

Eastern Polymer Kalibaru yang dimulai pada September

2017, sampai dengan akhir tahun 2018 telah mencapai

82,74%. Belum selesainya progres sesuai target awal pada

tahun 2018 diakibatkan belum selesainya proses administrasi

perpanjangan waktu dan biaya kontraktor pelaksana yang

memerlukan penetapan lebih lanjut dari induk perusahaan.

Profitabilitas Segmen Manajemen Proyek

(dalam juta USD)

Segmen Usaha / Business Segment 2017 2018 Pertumbuhan (%) / Growth

(%)

Manajemen Proyek / Project Management 297.718 1.424.286 378,40

Pada tahun 2018, pendapatan yang diperoleh dari

Manajemen Proyek tercatat sebesar USD1.424.286 yaitu

terdiri dari pendapatan manajemen proyek pembangunan

Pelabuhan Kijing selama 10 (sepuluh) bulan.

Manajemen Pelabuhan

Deskripsi Usaha

Bidang usaha penyediaan jasa Manajemen Pelabuhan di

antaranya meliputi:

a. Penyediaan fasilitas kepelabuhanan dan layanan

pendukungnya.

b. Penyediaan layanan jasa kepelabuhanan dan

pendukungnya

Profitabilitas Segmen Manajemen Pelabuhan

PPI telah berperan sebagai manajemen pelabuhan di Terminal

Peti Kemas 1 sejak tahun 2017, dengan menyewakan lahan

tersebut untuk dioperasikan oleh NewPriok Container

Terminal 1 (NPCTI). Dalam hal ini, PPI memperoleh pendapatan

sewa kuartalan dari NPCT 1 sesuai dengan Construction

and Operation Agreement (COA) antara PPI dan NPCT 1, di

mana 850m dermaga CT 1 telah beroperasi secara penuh

per 16 Maret 2017. Sampai dengan tahun 2018 PPI dan IPC

telah menyepakati bahwa skema kerjasama yang dilakukan

adalah sewa berdasarkan hasial Kajian Danareksa. Terkait hal

tersebut, PPI sampai dengan akhir tahun 2018 masih dalam

tahap proses penentuan kesepakatan skema kerjasama atas

pengelolaan CT1.

the extension of the time of the construction contract with

PT PP (Persero) and officially carried out an extension of

the Indonesian Haskoning supervision contract listed in the

Official Report Number: PD.05.01/26/11/1/KTS/SIP/PI.II-18

dated 26 November 2018 concerning Addition of Costs and

Extension of Work Time Consultant Services Supervision of

Construction of North Kalibaru Terminal Phase I of Tanjung

Priok Port in the process of further determination.

For the progress of the construction of the former Eastern

Polymer Kalibaru trucking buffer field which began in

September 2017, until the end of 2018 it has reached

82.74%. The lack of progress according to the initial target in

2018 was due to the completion of the administrative process

of extending the time and cost of implementing contractors

that needed further determination from the parent company.

Profitability of the Project Management Segment

(in million USD)

In 2018, revenues earned from Project Management were

recorded at USD1,424,286, which consisted of revenue from

the management of the Kijing Terminal development project

for 10 (ten) months.

Port Management


The business fields for providing Port Management services

include:

a. Provision of port facilities and supporting services.

b. Provision of port services and supporters

Profitability of the Port Management Segment

PPI has acted as port management at Container Terminal 1

since 2017, by renting the land to be operated by NewPriok

Container Terminal 1 (NPCTI). In this case, PPI obtains

quarterly rental income from NPCT 1 in accordance with the

Construction and Operation Agreement (COA) between PPI

and NPCT 1, where 850m pier CT 1 has been fully operational

as of March 16, 2017. Until 2018 PPI and IPC have agreed

that the scheme of cooperation carried out was a lease based

on the nature of the Danareksa Study. Regarding this matter,

PPI until the end of 2018 is still in the process of determining

the agreement on cooperation schemes for the management

of CT1.



Dalam rangka menjaga kualitas dan kepuasan NPCT1 terhadap

pelayanan Manajemen Pelabuhan PPI, pada tahun 2018 PPI

masih secara berkelanjutan melakukan kerjasama dengan

PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPO) dalam pelaksanaan

pemeliharaan fasilitas mekanikal dan elektrikal di Terminal

Peti Kemas 1. Hal ini diperlukan untuk menjaga operasional

NPCT1 agar dapat beroperasi optimal 24 jam non-stop.

Profitabilitas Segmen Manajemen Pelabuhan

(dalam juta USD)

Segmen Usaha / Business Segment 2017 2018 Pertumbuhan (%) /

Growth (%)

Manajemen Pelabuhan / Port Management 52.475.306 58.800.000 12,05

Pada tahun 2018, segmen Manajemen Pelabuhan

mencatatkan pendapatan operasi sebesar USD58.800.000,

meningkat 12,05% dari pendapatan tahun 2017 sebesar

USD52.475.306. Pendapatan operasi tersebut berasal dari

pendapatan sewa 850m dermaga Container Terminal 1 (CT1)

yang beroperasi secara penuh.

Pengembangan Jalan Tol

Deskripsi Usaha

Bidang usaha Pengembangan Jalan Tol adalah pengembangan

infrastruktur jalan tol selaku pendukung pelabuhan yang

dilakukan oleh anak perusahaan PPI yaitu PT Akses Pelabuhan

Indonesia, di antaranya meliputi:

a. Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing;

b. Pengembangan NewPriok Eastern Access;

c. Pengembangan Jalan Tol Pelabuhan Panjang.

Produktivitas Segmen Pengembangan Jalan Tol

Peran PPI sebagai Pengembang Jalan Tol adalah dengan

mengembangkan infrastruktur jalan tol selaku pendukung

pelabuhan melalui anak perusahaan PPI yakni PT Akses

Pelabuhan Indonesia. Adapun proyek pembangunan yang

dijalankan oleh PPI sampai dengan 2018 ialah Jalan Tol

Cibitung Cilincing, pengembangan NewPriok Eastern Access,

dan pengembangan Jalan Tol Pelabuhan Panjang.

In order to maintain the quality and satisfaction of NPCT1

towards PPI Port Management services, in 2018 PPI is still

continuously cooperating with PT Energi Pelabuhan Indonesia

(EPO) in implementing maintenance of mechanical and

electrical facilities in Container Terminal 1. This is needed to

maintain NPCT1 operations in order to operate optimally 24

hours non-stop.

Profitability of the Port Management Segment

(in million USD)

In 2018, the Port Management segment recorded operating

revenues of USD58,800,000, an increase of 12.05% from

2017 revenues of USD52,475,306. The operating income

comes from the rental income of 850m of full operational

Container Terminal 1 (CT1).

Tollways Development


The Tollways Development business sector is the development

of toll road infrastructure as a port support carried out by

a subsidiary of PPI, namely PT Akses Pelabuhan Indonesia,

including:

a. Construction of the Cibitung Toll Road - Cilincing;

b. NewPriok Eastern Access Development;

c. Development of the Port Panjang Toll Road.

Productivity of the Tollways Development Segment

The role of PPI as a Toll Road Developer is to develop toll

road infrastructure as a port support through a subsidiary of

PPI, namely PT Akses Pelabuhan Indonesia. The development

projects carried out by PPI until 2018 are the Cibitung Cilincing

Toll Road, the development of NewPriok Eastern Access, and

the development of the Port Panjang Toll Road.

106



Sampai dengan 2018 progres pembangunan Jalan Tol

Cibitung dan Cilincing adalah sebagai berikut:

Ruas / Segment

Seksi / Segment

Panjang (km) / Length (km)

Progres Tanah

Bebas (%) / Free Land

Progress (%)

Progres Konstruksi (%) / Construction Progress (%) Target

Operasi / Operation

Target

Biaya / Costs

Rencana (%) / Plan

(%)

Realisasi (%) /

Realization (%)

Deviasi / Deviation

Investasi / Investment

Konstruksi / Construction

Tanah / Land

Cibitung-CilincingManagement

Seksi 1 / Section 1SS Cibitung – SS Telaga Asih /

12,77 86,55 70,67 61,67 -9Mei 2019 / May 2019

Rp4,22 triliun / Rp4.22 trillion



Seksi 2/ Section 1SS Telaga Asih – SS Tambung Utara

6,05 74,86 63,22 60,31 -2,91Juni 2019 / June 2019

Seksi 2/ Section 1SS Telaga Asih – SS Tambung Utara

10,64 61,86 36,87 37,54 0,67 Nov 2019

Seksi 4/ Section 1Taruma Jaya – Cilincing

4,56 0 0 0 0

TOTAL 34,01 65,15 49,3 45,61 -3,69

(sumber: Monitoring Progress Jalan Tol oleh Badan Pengatur

Jalan Tol)

Profitabilitas Segmen Pengembangan Jalan Tol

Sampai dengan akhir 2018, disebabkan belum selesainya

pembangunan jalan tol, PPI belum memperoleh pendapatan

dari bidang Pengembangan Jalan Tol.

Pengembangan Properti

Deskripsi Usaha

Bidang usaha Pengembangan Properti adalah perluasan

bidang usaha Perusahaan di bidang properti, di antaranya

meliputi:

a. Pengembangan Maritime Tower.

b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan aset yang kosong di

lingkungan IPC.

c. Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi

Khusus sebagai area pendukung pelabuhan.

Produktivitas Segmen Pengembangan Properti

Peran PPI sebagai Pengembang Properti adalah dengan

mengembangkan properti yang terkait dengan aktivitas

kepelabuhanan, seperti pengembangan Maritime Tower,

pemanfaatan lahan milik IPC, serta pengembangan kawasan

industri di kawasan ekonomi khusus. Pada tahun 2018 PPI

telah resmi mendirikan anak perusahaan yang bergerak di

bidang properti dan akan membantu PPI dalam menjalankan

Until 2018 the progress of the construction of the Cibitung

and Cilincing Toll Roads is as follows:

(source: Monitoring the Progress of Toll Roads by the Toll

Road Regulatory Agency)

Profitability of the Tollways Development Segment

As of the end of 2018, due to unfinished toll road

construction, PPI has not yet received income from the toll

road development sector.

Property Development


The Property Development business sector is the expansion

of the Company’s business fields in the property sector,

including:

a. Maritime Tower Development.

b. Optimizing the use of land and empty assets in the IPC

environment.

c. Development of Industrial Estates and Special Economic

Zones as supporting ports.

Productivity of the Property Development Segment

The role of PPI as a Property Developer is to develop

properties related to port activities, such as the development

of the Maritime Tower, IPC’s land use, and the development

of industrial estates in special economic zones. In 2018

PPI has officially established a subsidiary engaged in the

property sector and will assist the PPI in running the Property

Development segment, PT Menara Maritim Indonesia. The



segmen Pengembangan Properti, PT Menara Maritim

Indonesia. Pendirian anak perusahaan bersama PT PP Properti

Tbk ini selain dalam rangka pengembangan usaha di bidang

properti, juga ditujukan untuk mengembangkan kawasan-

kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun lahan-

lahan potensial lainnya.

Profitabilitas Segmen Pengembangan Properti

Sampai dengan akhir 2018, disebabkan belum selesainya

pembangunan infrastruktur pelabuhan dan infrastruktur

pendukung lainnya sehingga PPI belum memperoleh

pendapatan dari bidang Pengembangan Properti.

TINJAUAN KEUANGANUraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan

Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku

umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2018. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

(a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan

opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 31 Desember

2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun

yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, disampaikan dengan

memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan

dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2017 – 2018

(dalam juta USD)

Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth

Nominal / Nominal %

Total Aset / Total Assets 123.534.228 149.128.830 25.594.602 20,72

Total Liabilitas / Total Liabilities

126.358.859 130.059.638 3.700.779 2,93

Total Ekuitas / Total Equity (2.824.631) 19.069.192 21.893.823 775,10

Sampai dengan akhir 2018, Perusahaan mencatatkan

kenaikan aset sebesar USD25.594.602 atau 20,72% menjadi

USD149.128.830. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2018

tercatat sebesar USD 130.059.638, naik USD3.700.779

atau 2,93% bila dibandingkan tahun 2017 sebesar USD

126.358.859. Peningkatan yang signifikan pada total aset

Perusahaan disebabkan adanya penambahan investasi saham

establishment of a subsidiary with PT PP Properti Tbk, in

addition to developing business in the property sector, is also

aimed at developing other areas owned by the IPC Group and

other potential lands.

Profitability of the Property Development Segment

Until the end of 2018, due to the incomplete construction

of port infrastructure and other supporting infrastructure,

the PPI has not yet obtained revenue from the Property

Development sector.

FINANCIAL REVIEWThis description of financial performance is prepared based on

the Company’s Financial Statements presented in accordance

with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK)

that are generally accepted in Indonesia for the year ended

on December 31, 2018. The financial statements have been

audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro

& Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) with

fair opinion in all material respects, the financial position of PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia as of December 31, 2018,

and financial performance and cash flow on that date in

accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

The discussion of the Company’s financial performance,

delivered by paying attention to the explanation on the notes

of the Financial Auditors from the external auditor as an

integral part of this Annual Report.

Financial Position Report

Table of Financial Position Reports December 31, 2017 - 2018

(in million USD)

As of the end of 2018, the Company recorded an increase

in assets of USD25,594,602 or 20.72% to USD149,128,830.

Liabilities as of December 31, 2018 were recorded at

USD130,059,638, increased by USD3,700,779 or 2.93%

compared to 2017 of USD126,358,859. A significant increase

in the total assets of the Company was due to an increase

in share investment of USD31,042,503 in 2018. While for

108



sebesar USD31.042.503 pada tahun 2018. Sementara untuk

total liabilitas, kenaikan disebabkan oleh adanya peningkatan

atas pemenuhan jumlah utang pihak ketiga dan pihak berelasi

pada tahun 2018.

Perubahan nilai aset dan liabilitas per tanggal 31 Desember

2018 tersebut menyebabkan nilai Ekuitas meningkat sebesar

USD21.893.823 atau 775,10% menjadi USD19.069.192 di

akhir tahun 2018 bila dibandingkan dengan USD(2.824.631)

di tahun 2017.

Aset

Aset Perusahaan tahun 2018 sebesar USD149.128.830

meningkat 20,72% bila dibandingkan tahun 2017 sebesar

USD123.534.228. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh

penerimaan pendapatan Quarterly Site Rent CT 1 dan adanya

tambahan modal kepada PT Menara Maritim Indonesia

(PT MMI) dari PT PP Properti dan setoran modal PT Akses

Pelabuhan Indonesia (PT API) kepada CTP Tollways.

Tabel Aset Perusahaan 31 Desember 2017 – 2018

(dalam juta USD)


Nominal / Nominal %

Kas dan setara kas / Cash and Cash Equivalents

73.675.792 82.783.889 9.108.097 12,36

Investasi jangka pendek / Short-Term Investment

- - - -

Piutang lain-lain / Other Receivables

Pihak ketiga / Third-Party 66.344 76.008 9.664 14,57

Pihak berelasi / Related Party

3.148.821 3.168.396 19.575 0,62

Pendapatan yang masih akan diterima / Income that will still be received

297.376 - (297.376) (100,00)

Uang muka dan beban dibayar di muka / Advances and expenses paid in advance

174.453 399.302 224.849 128,89

Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes

1.712.255 8.819.881 7.107.626 415,10

Beban pajak dibayar di muka / Prepaid tax expense

- - - -

Uang jaminan / Security deposit

- - - -

Aset lain-lain lancar / Other Current Assets

16.057.352 - (16.057.352) (100,00)

Jumlah aset lancar / Total Current Assets

95.132.393 95.247.476 115.083 0,12

Uang jaminan / Security Deposit

25.298 35.109 9.811 38,78

Investasi saham / Stock investment

9.510.066 31.042.503 21.532.437 226,42

total liabilities, the increase was caused by an increase in

the fulfillment of the amount of third party debt and related

parties in 2018.

The change in the value of assets and liabilities as of

December 31, 2018 caused the value of Equity to increase by

USD21,893,823 or 775.10% to USD19,069,192 at the end

of 2018 compared to USD (2,824,631) in 2017.

Asset

Company assets in 2018 amounting to USD149,128,830

increased by 20.72% compared to 2017 amounting to

USD123,534,228. This increase was mainly influenced by

revenue from Quarterly Site Rent CT 1 and additional capital

to PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI) from PT PP Properti

and the capital of PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) to

CTP tollways.

Table of Company Assets December 31, 2017 - 2018

(in million USD)




Nominal / Nominal %

Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets

- - - -

Beban pajak dibayar di muka / Prepaid tax expense

6.516.214 6.266.343 (249.871) (3,83)

Aset tetap-neto / Current Assets - Net

- 4.170.292 4.170.292 -

Aset tak berwujud -neto / Intangible Assets - Net

1.555.375 1.479.550 (75.825) (4,88)

Aset lain-lain / Other Assets

393 393 - -

Jumlah aset tidak lancar / Total Non-Current Assets

- 92.742 92.742 -

Jumlah Aset / Total Assets

10.794.489 10.794.422 (67) (0,00)

28.401.835 53.881.354 25.479.519 89,71

123.534.228 149.128.830 25.594.602 20,72

Aset Lancar

Aset lancar tahun 2018 tercatat sebesar USD95.247.476

meningkat 0,12% dibandingkan tahun 2017 sebesar

USD95.247.476. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan

pendapatan Quarterly Site Rent (QSR) CT 1.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar tahun 2018 tercatat sebesar USD53.881.354

meningkat 89,71% dibandingkan tahun 2017 yang

tercatat sebesar USD28.401.835. Peningkatan ini terutama

dipengaruhi oleh adanya tambahan modal kepada PT MMI

dari PT PP Pro dan setoran modal PT API kepada CTP Tollways.

Liabilitas

Liabilitas Perusahaan pada tahun 2018 sebesar

USD130.059.638 meningkat 2,93% dibandingkan tahun

2017 yang tercatat sebesar USD126.358.859. Peningkatan ini

terutama dipengaruhi oleh belum dibayarkan sisa tagihan site

lease tahun 2016 s.d 2018 kepada PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) / IPC .

Tabel Liabilitas Perusahaan 31 Desember 2017 – 2018

(dalam juta USD)


Nominal / Nominal %

Utang lain-lain / Other debts

Pihak ketiga / Third-Party 65.140 144.611 79.471 122,00

Pihak berelasi / Related Party 1.003.126 47.509.239 46.506.113 4.636.12

Uang titipan / Deposit money

46.712 15.078 (31.634) (67,72)

Utang pajak / Tax debt 1.875.623 1.742.783 (132.840) (7,08)

`

Current assets

Current assets in 2018 were recorded at USD95,247,476,

increased by 0.12% compared to 2017 amounting to

USD95,247,476. This increase was due to revenue from CT 1

Quarterly Site Rent (QSR).

Non-Current Assets

Non-current assets in 2018 were recorded at USD53,881,354,

an increase of 89.71% compared to 2017 which was recorded

at USD28,401,835. This increase was mainly influenced by

the additional capital to PT MMI from PT PP Pro and PT API’s

capital deposit to CTP tollways.

Liability

The Company’s liabilities in 2018 amounted to

USD130,059,638, an increase of 2.93% compared to 2017

which was recorded at USD126,358,859. This increase was

mainly influenced by the unpaid balance of 2016 lease site

bills in 2018 to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.

Table of Company Liabilities December 31, 2017 - 2018

(in million USD)

110




Nominal / Nominal %

Beban akrual / Accrual expenses

41.599.120 1.678.789 (39.920.331) (95,96)

Bagian lancar atas pendapatan diterima di muka / Current portion of income is received in advance

16.800.000 16.800.000 - -

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Amount of Short-Term Liabilities

61.389.721 67.890.500 6.500.779 10,59

Pendapatan diterima di muka / Prepaid income

64.969.138 62.169.138 (2.800.000) (4,31)

Utang pihak berelasi / Related party debt

- - - -

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Amount of Long-Term Liabilities

64.969.138 62.169.138 (2.800.000) (4.31)

Total Liabilitas / Total Liabilities

126.358.859 130.059.638 3.700.779 2,93

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan pada tahun 2018 tercatat

sebesar USD67.890.500 meningkat 10,59% dibandingkan

yang tercatat sebesar USD61.389.721 di tahun 2017.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh belum dibayarkan

tagihan site lease tahun 2016 sampai dengan 2018 kepada

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perusahaan pada tahun 2018

sebesar USD62.169.138 menurun 4,31% dibandingkan

tahun 2017 yang tercatat sebesar USD64.969.138.

Penurunan ini terutama disebabkan adanya proses amortisasi

liabilitas jangka panjang atas penerimaan Advance Site Rent

(ASR) pada tahun 2014 sebesar USD70.000.000 selama

25 tahun kepada pendapatan dengan nominal sebesar

USD2.800.000 per tahun.

Tabel Ekuitas Perusahaan 31 Desember 2017 – 2018

(dalam juta USD)


Nominal / Nominal %

Modal ditempatkan dan disetor / Issued and paid up capital

2.596.593 16.115.587 13.518.994 520,64

Akumulasi defisit / Accumulated deficit

(5.430.960) 2.788.205 8.219.165 151,34

Penghasilan komprehensif / Comprehensive income

(253.362) (1.834.405) (1.581.043) (624,03)

Short-term liabilities

The Company’s short-term liabilities in 2018 were recorded

at USD67,890,500, an increase of 10.59% compared to

that recorded at USD61,389,721 in 2017. This increase was

mainly due to unpaid site lease bills for 2016 to 2018 to


Long-term Liabilities

The Company’s long-term liabilities in 2018 amounting

to USD62,169,138 decreased 4.31% compared to 2017

which was recorded at USD64,969,138. This decrease was

mainly due to the amortization of long-term liabilities on

receipt of Advance Site Rent (ASR) in 2014 amounting to

USD70,000,000 over 25 years to revenues with a nominal

value of USD2,800,000 per year.

Table of Company Equity December 31, 2017 - 2018

(in million USD)




Nominal / Nominal %

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity that can be attributed to the owner of the parent entity

(3.087.729) 17.069.387 20.157.116 652,81

Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests

263.098 1.999.805 1.736.707 660,10

Jumlah Ekuitas-Neto / Total Equity - Net

(2.824.631) 19.069.192 21.893.823 775,10

Ekuitas

Total ekuitas Perusahaan pada tahun 2018 sebesar

USD19.069.192 meningkat 775,10% dibandingkan yang

tercatat tahun 2017 sebesar USD(2.824.631). Jumlah

ini disebabkan sejalan dengan PT PPI telah memperoleh

tambahan modal dari pemegang saham mayoritas.

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

Pada tahun 2018 Perusahaan membukukan laba komprehensif


dengan yang tercatat tahun 2017 sebesar USD5.001.455.

Kenaikan ini terutama disebabkan pendapatan sewa 850m

dermaga CT1 tahun 2018 telah beroperasi sejak tanggal

16 Maret 2017 dan pendapatan manajemen proyek

pembangunan Pelabuhan Kijing.

Tabel Laporan Laba (Rugi) Perusahaan 31 Desember 2017 –

2018

(dalam juta USD)


Nominal / Nominal %

Pendapatan Operasi / Operating Income

52.773.024 60.224.286 7.451.262 14,12

Beban umum dan administrasi / General and administrative expenses

(44.494.563) (52.685.402) 8.190.839 18,41

Bagian atas laba (rugi) entitas asiosiasi / The share of the profit (loss) of the associate entity

152.155 197.756 45.601 29,97

Pendapatan keuangan / Financial income

1.973.755 4.488.773 2.515.018 127,42

Beban keuangan / Financial Expenses

(2.517) (2.695) 178 7,07

Lain-lain - neto / Others - Net

206.893 1.866.618 1.659.725 802,21

Laba (Rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan / Profit (Loss) before final tax and corporate income tax

10.608.747 14.089.336 3.480.589 32,81

Equity

The total equity of the Company in 2018 of USD19,069,192

increased by 775.10% compared to that recorded in 2017 of

USD (2,824,631). This amount is due in line with PT PPI has

obtained additional capital from majority shareholders.

Comprehensive Profit (Loss) Report

In 2018 the Company posted a comprehensive profit of

USD6,550,265, an increase of 30.97% compared to that

recorded in 2017 amounting to USD5,001.455. The increase

was mainly due to the 850m CT1 dock rental income in

2018 which has been operating since March 16, 2017

and the revenue from the Kijing Port development project

management.

Table of the Company’s Profit (Loss) Report December 31,

2017 - 2018

(in million USD)

112




Nominal / Nominal %

Beban pajak final / Final tax expense

(5.220.228) (5.852.469) 632.241 12,11

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan / Profit (loss) before corporate income tax

5.388.519 8.236.867 2.848.348 52,86

Beban pajak penghasilan badan / Corporate income tax expense

(350.274) (77.598) (272.676) (77,85)

Laba (rugi) tahun berjalan / Income for the year

5.038.245 8.159.269 3.121.024 61,95

Penghasilan komprehensi lain-selisih penjabaran / Other comprehensive income - translation differences

(36.790) (1.609.004) 1.572.214 4.273,48

Total laba (rugi) komperehensif tahun berjalan / Total comprehensive profit (loss) for the year

5.001.455 6,550,265 1,548,810 30.97

Pendapatan Operasi

Pendapatan Operasi pada tahun 2018 tercatat sebesar

USD60.224.286 meningkat 14,12% dibandingkan tahun

2017 sebesar USD52.773.024. Peningkatan ini terutama

disebabkan pendapatan sewa 850m dermaga CT1 tahun

2018 telah beroperasi sejak tanggal 16 Maret 2017 dan

pendapatan manajemen proyek pembangunan Pelabuhan

Kijing.

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi Perusahaan pada tahun

2018 tercatat sebesar USD52.685.402 meningkat 18,41%

jika dibandingkan dengan yang tercatat tahun 2017 sebesar

USD44.494.563. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh

dikarenakan pada tahun 2017 posisi direktur belum terisi

penuh pada awal tahun sedangkan pada realisasi tahun 2018

posisi direktur sudah terisi penuh dan sudah ada penambahan

pegawai seiring dengan bertambahnya pengembangan

proyek dan dipengaruhi oleh kenaikan beban site lease

CT 1 dibandingkan dengan RKAP tahun 2018 yang menjadi

kewajiban Perusahaan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

(PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC ) berdasarkan kajian

dari konsultan eksternal.

Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan

Pada tahun 2018 laba sebelum pajak final dan pajak

penghasilan badan sebesar USD14.089.336 naik 32,81%

dibandingkan tahun 2017 sebesar USD10.608.747.

Operating Income

Operating income in 2018 was recorded at USD60,224,286,

an increase of 14.12% compared to 2017 amounting to

USD52,773,024. This increase is mainly due to the 850m

dock CT1 rental income in 2018 which has been operating

since March 16, 2017 and the revenue of the Kijing Port

development project management.

General and Administrative Expenses

General and Administrative Expenses of the Company in 2018

were recorded at USD52,685,402, an increase of 18.41%

compared to that recorded in 2017 of USD44,494,563. This

increase was mainly influenced by the fact that in 2017 the

director’s position had not been fully filled at the beginning of

the year whereas in 2018 the director’s position was fully filled

and there were additional employees along with the increase

in project development and influenced by the increase in CT 1

site lease load compared to the yearly RKAP 2018 which is the

Company’s obligation to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC based on studies

from external consultants.

Final Income Before Tax and Corporate Income Tax

In 2018 the final profit before tax and corporate income

tax amounted to USD14,089,336, increased by 32.81%

compared to 2017 amounting to USD10,608,747. This



Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pendapatan

sewa 850m dermaga CT1 tahun 2018 telah beroperasi sejak

tanggal 16 Maret 2017 dan pendapatan manajemen proyek

pembangunan Pelabuhan Kijing serta dipengaruhi oleh

meningkatnya penghasilan bunga deposito.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2018 laba komprehensif tahun berjalan


yang tercatat pada tahun 2017 sebesar USD5.001.455.

Peningkatan terutama dan pendapatan sewa 850m dermaga

CT1 tahun 2018 telah beroperasi sejak tanggal 16 Maret

2017 dan pendapatan manajemen proyek pembangunan

Pelabuhan Kijing.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Kas dan setara kas Perusahaan pada tahun 2018 mengalami

peningkatan sebesar 12,35% menjadi USD82.883.889

dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar

USD73.775.792. Hal ini terutama disebabkan oleh

penerimaan operasi QSR atas sewa dermaga CT1, serta

penerimaan pendapatan segmen Manajemen Proyek Kijing

dan adanya penerimaan tambahan modal dari Pemegang

Saham mayoritas.

Tabel Laporan Arus Kas Perusahaan 31 Desember 2017 –

2018


Nominal / Nominal %

Kas Neto Diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Operasi / Net Cash Obtained (used for) Operating Activities

48.380.438 3.304.902 (45.075.536) (93,17)

Kas Neto Diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Investasi / Net Cash Obtained (used for) Investment Activities

(16.057.352) (9.540.363) 6.516.989 40,59

Kas Neto Diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Obtained (used for) Funding Activities

218.482 15.343.558 15.125.076 6.922,80

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents

32.541.568 9.108.097 (23.433.471) (72,01)

Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents in the Beginning of the Year

41.234.224 73.775.792 32.541.568 78,92

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Year-End Cash Equivalents

73.775.792 82.883.889 9.108.097 12,35

increase was mainly influenced by the 850m dock CT1 rental

income in 2018 which has been operating since March 16,

2017 and Kijing Port’s development project management

revenues and was influenced by increased deposit interest

income.

Comprehensive Profit for the Year

In 2018 the comprehensive income for the year amounted

to USD6,550,265, an increase of 30.97% compared to that

recorded in 2017 of USD5,001.455. The main increase and

850m CT1 dock rental income in 2018 has been operating

since March 16, 2017 and the revenue from the Kijing Port

development project management.

Consolidated Cash Flow Statement

The Company’s cash and cash equivalents in 2018 increased

by 12.35% to USD82,883,889 compared to 2017 which

was recorded at USD73,775,792. This is mainly due to the

acceptance of QSR operations on CT1 pier rental, as well

as receipt of revenue from the Kijing Project Management

project and the existence of additional capital receipts from

the majority Shareholders.

Table of Company Cash Flow Reports December 31, 2017 -

2018

114



Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas Neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun

2018 tercatat sebesar USD3.304.902 menurun 93,17%

dibandingkan tahun 2017 sebesar USD48.280.438.

Penurunan ini terutama dipengaruhi adanya pembayaran site

lease kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC sebesar

Rp500miliar.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun

2018 ialah sebesar USD(9.540.363) meningkat 40,59%

dibandingkan tahun 2017 sebesar USD(16.057.352).

Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penambahan

penyertaan modal ke PT CTP Tollways oleh anak perusahaan

PT PPI yaitu PT API dan sudah tercatatnya saldo investasi Aset

Tetap Dalam Konstruksi atas pembangunan Maritim Tower

oleh anak perusahaan PT PPI yaitu PT MMI.

Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan

Kas Neto tahun 2018 yang digunakan untuk aktivitas

pendanaan tercatat sebesar USD15.343.558 meningkat

6.922,80% dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar

USD218.482. Jumlah ini seiring dengan adanya penerimaan

tambahan modal dari Pemegang Saham mayoritas sebesar Rp

200 miliar.

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG SERTA RASIO

KEUANGAN LAINNYA

Penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam membayar

utangnya ditunjukan dengan indikator rasio likuiditas dan

solvabiilitas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Rasio Likuiditas

Dalam mengukur kemampuan Perusahaan untuk membayar

utang usahanya, Perusahaan menggunakan Rasio Likuiditas

yang terdiri dari Rasio Lancar, Rasio Cepat dan Rasio Kas.

Besaran Rasio Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur

kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau

membayar utang jangka pendeknya.

Tabel Rasio Likuditas PPI Tahun 2017 – 2018

Uraian / Description 2017 2018 Pertumbuhan (%) / Growth (%)

Rasio KasKas dan Setara Kas / Total Liabilitas Jangka Pendek x 100% / Cash RatioCash and Cash Equivalents/Total Short-Term Liabilities x 100%

120,01% 121,94% 1,92%

Net Cash Obtained from Operating Activities

Net cash obtained from operating activities in 2018 was

recorded at USD3,304,902, decreased by 93.17% compared

to 2017 amounting to USD48,280,438. This decrease

was mainly influenced by the payment of site leases to PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC of Rp500 billion.

Net Cash Used for Investment Activities

Net cash used for investment activities in 2018 is USD

(9,540,363), an increase of 40.59% compared to 2017

amounting to USD (16,057,352). This decrease was mainly

influenced by the addition of capital participation to PT CTP

Tollways by a subsidiary of PT PPI, PT API and the balance

of investment in Fixed Assets in Construction has been

recorded for the construction of the Maritime Tower by PT

PPI’s subsidiary, PT MMI.

Net Cash from Funding Activities

Net cash in 2018 used for financing activities was recorded

at USD15,343,558, an increase of 6,922.80% compared to

2017 which was recorded at USD218,482. This amount is

in line with the receipt of additional share capital from the

majority shareholders of Rp200 billion.

ANALYSIS ON SOLVENCY AND COLLECTABILITY OF

ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER FINANCIAL RATIO

An assessment of the Company’s ability to pay its debt is

indicated by the liquidity and solvency ratio indicators as

explained below:

Liquidity Ratio

In measuring the Company’s ability to pay its business debt,

the Company uses a Liquidity Ratio consisting of Current

Ratio, Quick Ratio and Cash Ratio. The magnitude of the

Liquidity Ratio can be used to measure the Company’s ability

to fulfill obligations or pay its short-term debt.

Table of PPI Liquidity Ratios in 2017 - 2018




Rasio Cepat(Total Aset Lancar – Persediaan) / Total Liabilitas Jangka Pendek x 100% / Fast ratio(Total Current Assets - Inventory) / Total Short-term Liabilities x100%

154,96% 140,30% -14,67%

Rasio Lancar Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek x 100% / Current RatioTotal Current Assets / Total Short-Term Liabilities x 100%

154,96% 140,30% -14,67%

Rasio Kas

Nilai rasio kas Perusahaan pada tahun 2018 sebesar 121,94%

lebih tinggi 1,92% jika dibandingkan dengan tahun 2017

yang tercatat sebesar 120,01%. Hal ini terutama disebabkan

naiknya liabilitas jangka pendek tahun 2018 terutama karena

belum dilunasi site lease tahun 2016 sampai dengan 2018

kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC dan naiknya

saldo kas dan setara kas tahun 2018.

Rasio Cepat

Nilai rasio cepat Perusahaan pada tahun 2018 sebesar

140,30% lebih rendah 14,67% dibandingkan tahun 2017

sebesar 154,96%. Hal ini terutama disebabkan naiknya

liabilitas jangka pendek tahun 2018 terutama karena belum

dilunasi site lease tahun 2016 sampai dengan 2018 kepada


Rasio Lancar

Nilai rasio lancar Perusahaan tahun 2018 tercatat sebesar

140,30% lebih rendah 14,67% dibandingkan tahun 2017

sebesar 154,96%. Hal ini terutama disebabkan naiknya

liabilitas jangka pendek tahun 2018 terutama karena belum

dilunasi site lease tahun 2016 sampai dengan 2018 kepada


Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan

Perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang

maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari Rasio Utang

terhadap Aset dan Rasio Utang terhadap Ekuitas. Rasio

solvabilitas Perusahaan pada tahun 2018 ditunjukkan dalam

tabel berikut:

Cash Ratio

The Company’s cash ratio in 2018 was 121.94%, higher by

1.92% compared to 2017 which was recorded at 120.01%.

This is mainly due to the increase in short-term liabilities in

2018 mainly due to the non-repayment of lease sites from

2016 to 2018 to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC

and the increase in cash and cash equivalents in 2018.

Fast ratio

The Company’s fast ratio value in 2018 was 140.30%, lower

by 14.67% compared to 2017 at 154.96%. This is mainly

due to the increase in short-term liabilities in 2018 mainly due

to the unpaid lease site from 2016 to 2018 to PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) / IPC.

Current Ratio

The Company’s current ratio value in 2018 was recorded at

140.30%, lower by 14.67% compared to 2017 at 154.96%.

This is mainly due to the increase in short-term liabilities in

2018 mainly due to the unpaid lease site from 2016 to 2018

to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.

Solvency ratio

The solvency ratio is used to see the Company’s ability to pay

its long-term and all debt obligations. This ratio consists of

Debt to Asset Ratios and Debt to Equity Ratios. The Company’s

solvency ratio in 2018 is shown in the following table:

116



Tabel Rasio Solvabilitas PPI Tahun 2017 – 2018


Rasio Utang terhadap Aset (DAR) / Debt to Asset Ratio (DAR)

N/A N/A N/A

Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) / Debt to Equity Ratio (DER)

N/A N/A N/A

Rasio Utang terhadap Aset

Nilai rasio utang terhadap aset Perusahaan tahun 2018 ialah

N/A atau nihil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018

PT PPI tidak memiliki utang pendanaan kepada pihak ketiga.

Rasio Utang terhadap Ekuitas

Nilai rasio utang terhadap Ekuitas Perusahaan pada tahun

2018 ialah sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan pada tahun

2017 dan 2018 PT PPI tidak memiliki utang pendanaan

kepada pihak ketiga.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Nilai kolektibilitas Piutang Perusahaan pada tahun 2018

ialah sebesar 10 hari kerja sejak ditagihkan sampai dengan

diterimanya pelunasan.

Tabel Rasio Solvabilitas PPI Tahun 2017 – 2018

Uraian / Description 2017 2018

Rasio Kolektibilitas / Collectability Ratio 5 hari kerja / 5 working days 10 hari kerja / 10 working days

Rasio Profitabilitas

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur

menggunakan rasio-rasio profitabilitas atau disebut juga rasio

rentabilitas diantaranya, Return on Asset (ROA), dan Marjin

Laba Bersih. Rasio profitabilitas Perusahaan ditunjukkan

dalam tabel berikut:

Tabel Rasio Profitabilitas PPI 2017 – 2018

Uraian / Description 2017 2018

Return on Asset (ROA) 4.08% 5.47%

Marjin Laba Bersih 9.55% 13.55%

Return on Asset (ROA)

Nilai tingkat pengembalian Aset Perusahaan pada tahun

2018 ialah sebesar 5,47% meningkat jika dibandingkan

tahun 2017 sebesar 4,08%. Peningkatan ini terutama

dipengaruhi oleh meningkatnya aset lancar dikarenakan

adanya pendapatan Quarterly Site Rent 850m Dermaga CT

1 dan atas pendapatan Project Management pembangunan

Pelabuhan Kijing dan belum dibayarkannya sisa site lease CT1

kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Table of PPI Solvency Ratios in 2017 - 2018

Debt Ratio to Assets

The value of the debt ratio to Company assets in 2018 is

N/A or zero. This is because in 2017 and 2018 PT PPI has no

funding debt to third parties.

Debt Ratio to Equity

The value of the debt to equity ratio in 2018 is 0.00%. This

is because in 2017 and 2018 PT PPI has no funding debt to

third parties.

Collectability of Accounts Receivable

The collectability of the Company’s Receivables in 2018 is 10

working days from the date of receipt of payment.

Table of PPI Solvency Ratios in 2017 - 2018

Profitability Ratio

The Company’s ability to generate profits is measured using

profitability ratios, also called profitability ratios including

Return on Assets (ROA), and Profit Margin Ratio. The

Company’s profitability ratio is shown in the following table:

Table of PPI Profitability Ratios in 2017 - 2018

Return on Asset (ROA)

The value of the return on Company Assets in 2018 is 5.47%,

increasing compared to 2017 at 4.08%. This increase was

mainly influenced by the increase in current assets due to the

income of the Quarterly Site Rent 850m Wharf CT 1 and on

the Project Management revenues from the construction of

Kijing Port and the remaining payment of the CT1 lease site

to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



Marjin Laba Bersih

Nilai Marjin Laba Bersih Perusahaan pada tahun 2018 tercatat

sebesar 13,55% meningkat jika dibandingkan tahun 2017

sebesar 9,55%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan sewa

850m dermaga CT1 tahun 2018 telah beroperasi sejak

tanggal 16 Maret 2017 dan pendapatan Project Management

pembangunan Pelabuhan Kijing.

Struktur modal Perusahaan terdiri atas Liabilitas dan Ekuitas.

Pada tahun 2018, struktur modal Perusahaan dibiayai oleh

Liabilitas sebesar 87,21% atau sebesar USD130.059.638,

nilai tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2017 di mana

liabilitas sebesar 102,29% atau sebesar USD126.358.859.

Adapun yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar 12,79% atau

USD149.128.830, yang mana nilai tahun 2018 lebih tinggi

dibandingkan tahun 2017 yang sebesar (2,29)% atau

USD(2.824.631).

Tabel Struktur Modal PPI Tahun 2017 – 2018

Uraian / Description2017 2018

USD % USD %

Liabilitas / Liabilities 126.358.859 102,29 130.059.638 87,21

Liabilitas Jangka Pendek / Short-Term Liabilities

61.389.721 49,69 67.890.500 45,52

Liabilitas Jangka Panjang / Long-Term Liabilities

64.969.138 52,59 62.169.138 41,69

Ekuitas / Equity (2.824.631) (2,29) 19.069.192 12,79

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity

123.534.228 100,00 149.128.830 100,00

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kondisi struktur modal yang optimal dicapai dengan modal

rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital/

WACC) yang minimal. Penggunaan utang yang bertambah

akan meminimalkan WACC sebab biaya utang lebih murah

dari biaya modal sendiri. Di samping itu, penggunaan utang

juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi

penghematan pajak. Meskipun demikian, peningkatan utang

yang dilakukan Perusahaan akan meningkatkan biaya beban

bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perusahaan

secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan mengelola

penggunaan utang dan modal sehingga diperoleh kondisi

yang optimum. Selain itu, Perusahaan juga senantiasa

melakukan monitoring terhadap rasio likuiditas karena

semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan

optimal. Rasio ini mengindikasikan kemampuan Perusahaan

dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Profit Margin Ratio

The Company’s profit margin ratio in 2018 was recorded at

13.55%, an increase compared to 2017 of 9.55%. This is due

to the 8501 dock CT1 rental income in 2018 which has been

operating since March 16, 2017 and Project Management

revenue for the construction of Kijing Port.

The Company’s capital structure consists of Liabilities and

Equity. In 2018, the Company’s capital structure was financed

by Liabilities of 87.21% or USD130,059,638, a value greater

than in 2017 where liabilities amounted to 102.29% or

USD126,358,859. As for those financed by Equity amounting

to 12.79% or USD149,128,830, the value of 2018 is higher

than in 2017 which amounted to (2.29)% or USD (2,824,631).

Table of PPI Capital Structure in 2017 - 2018

Management Policy on Capital Structure

The optimal condition of the capital structure is achieved with

a minimum weighted average cost of capital (WACC). The

use of increased debt will minimize WACC because the cost

of debt is cheaper than the cost of equity. In addition, the

use of debt will also reduce taxable costs so that tax savings

will occur. Nevertheless, the increase in debt made by the

Company will increase the cost of interest, which in turn will

reduce the overall value of the Company. For this reason,

the Company manages the use of debt and capital to obtain

optimum conditions. In addition, the Company also constantly

monitors liquidity ratios because the higher the liquidity ratio,

the capital structure will be optimal. This ratio indicates the

Company’s ability to pay off its short-term obligations.

118



INVESTASI BARANG MODAL

Nilai aset tetap Perusahaan pada tahun 2018 tercatat sebesar

USD1.479.550 dengan rincian investasi barang modal yang

ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel Nilai Investasi Barang Modal Tahun 2018

Uraian / Description Saldo Awal / Initial

BalancePenambahan /

AdditionalPengurangan /

ReductionReklasifikasi / Reclassification

Saldo Akhir / Ending Balance

Biaya Perolehan / Cost of acquisition

-Peralatan Teknologi Informasi / Information Technology Equipment

106.049 - - 37.956 144.005

-Peralatan Kantor / Office Equipment

332.334 - - (37.956) 294.378

-Aset dalam Penyelesaian / Assets in Settlement

1.344.761 - - (310) 1.344.451

Jumlah / Total 1.783.144 - - (310) 1.782.834

Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation

-Peralatan Teknologi Informasi / Information Technology Equipment

103.724 18.802,00 - - 122.526

-Peralatan Kantor / Office Equipment

124.045 56.713,00 - - 180.758

Jumlah / Total 227.769 75.515 - - 303.284

Nilai Buku Bersih / Net Book Value

1.555.375 (75.515) - (310) 1.479.550

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Di tahun 2018, Perusahan tidak memiliki ikatan material

untuk memenuhi investasi barang modal.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Sebagai warga korporasi yang baik, Perusahaan berkomitmen

untuk senantiasa memenuhi kewajiban Perusahaan sebagai

Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak dengan melakukan

pembayaran secara tepat waktu. Pada tahun 2018

Perusahan telah melakukan setoran pajak negara sebesar

Rp203.199.906.666. Berikut rincian setoran pajak oleh

Perusahaan selama empat tahun terakhir:

INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

The value of the Company’s fixed assets in 2018 was recorded

at USD1,479,550 with details of capital goods investment

shown in the following table:

Table of Capital Goods Investment Value in 2018

MATERIAL BONDS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

In 2018, the Company has no material ties to fulfill capital

goods investments.

CONTRIBUTION TO THE STATE

As a good corporate citizen, the Company is committed

to always fulfilling the obligations of the Company as a

Taxpayer and as a Tax Cutter by making payments in a timely

manner. In 2018 the Company made a state tax deposit

of Rp203,199,906,666. The following are details of tax

payments by the Company over the past four years:



2016 20172015

6.070.121.593

7.157.941.327

4.062.158.953

7.931.748.869

2018

PPh 21 / Income Tax 21Tabel Setoran Pajak PPI Tahun 2015 – 2018 / Table of PPI Tax Deposit in 2015 - 2018

Dalam AS Dolar / In US Dollar

2016 20172015

343.664.852

1.389.024.321

139.345.078

287.176.727

2018

PPh 23 / Income Tax 23Dalam AS Dolar / In US Dollar

2016 20172015

447.782.342

533.793.598

232.182.615

117.702.260.084

2018

PPh Pasal 4 Ayat 2 / Income Tax Article 4 Paragraph 2Dalam AS Dolar / In US Dollar

120



2016 20172015

901.520.553

57.404.522.783 56.677.148.414

77.229.008.864

2018

PPN / Value-Added Tax (VAT)Dalam AS Dolar / In US Dollar

2016 20172015

-

429.146.097

75.808.605

49.712.122

2018

PPN Impor / Import VATDalam AS Dolar / In US Dollar

2016 20172015

7.763.089.340

66.914.428.126 61.186.643.665

203.199.906.666

2018

Jumlah / TotalDalam AS Dolar / In US Dollar



Sebagai Pemotong Pajak, Perusahaan secara aktif berperan

serta dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek

kena pajak yang meliputi PPh Pasal 21 atas penghasilan yang

diterima wajib pajak orang pribadi dan PPh Pasal 23 atas

penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

PROSPEK USAHA

Prospek Perekonomian Global

Berdasarkan prospek perekonomian global dan nasional serta

kondisi umum dari industri pelabuhan nasional, Manajemen

meyakini bahwa prospek usaha Perusahaan di tahun 2019

masih sangat menjanjikan. Laju pertumbuhan ekonomi

global diproyeksikan akan berjalan relatif stabil di tahun

2019. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi

global di tahun 2019 di level 2,9%. Beberapa hal menjadi

pertimbangan Bank Dunia terkait proyeksi tersebut, antara

lain: melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur

dunia, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, dan

tekanan pasar keuangan pada negara-negara berkembang.

Walaupun proyeksi tersebut terbilang lebih rendah

dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi global tahun

2018 sebesar 3,0%, namun pemerintah Indonesia melalui

Kementerian Perindustrian optimis bahwa perang dagang

akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

di masa yang akan datang. Indonesia diharapkan akan

dapat meraih peluang investasi dalam bentuk pemindahan

basis produksi atau relokasi perusahaan asal Tiongkok ke

Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah

yang berupaya menciptakan iklim investasi kondusif dan

memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha.

Prospek Perkonomian Nasional Dan Industri Pelabuhan

Dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional, diungkapkan bahwa

2019 merupakan tahun perbaikan bagi perekonomian dalam

negeri. Melalui data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

tahun 2019, diketahui bahwa Pemerintah menargetkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, pendapatan negara

sebesar Rp2.165,1 triliun, dan belanja negara sebesar

Rp2.461,1 triliun. Salah satu dari beberapa kebijakan strategis

dan terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi

pendapatan negara dan kemandirian APBN yang terkait

dengan kegiatan usaha PPI ialah percepatan pembangunan

infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) yang mana menekankan keterlibatan

peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan

infrastruktur melalui KPBU. Berikut adalah indikator asumsi

makroekonomi yang menjadi landasan rencana kinerja

Perusahaan tahun di 2019:

As a Tax Cutter, the Company actively participates in

deducting any taxable object which includes Article 21 Income

Tax on income received by individual taxpayers and Article 23

Income Tax on income received by the corporate taxpayer.

BUSINESS OUTLOOK

Global Economic Prospects

Based on the prospects of the global and national economy

and the general conditions of the national port industry,

Management believes that the business outlook of the

Company in 2019 are still very promising. The pace of global

economic growth is projected to run relatively stable in

2019. The World Bank projects global economic growth in

2019 at the level of 2.9%. Several things considered by the

World Bank related to these projections, among others: the

weakening of world trade and manufacturing activities, trade

wars between the United States and China, and financial

market pressures in developing countries.

Although the projection is somewhat lower than the

realization of global economic growth in 2018 of 3.0%, the

Indonesian government through the Ministry of Industry is

optimistic that trade war will benefit Indonesia’s economic

growth in the future. Indonesia is expected to be able to gain

investment opportunities in the form of moving production

bases or relocating companies from China to Indonesia. This is

in line with the government’s commitment to strive to create

a conducive investment climate and provide convenience in

the business licensing process.

National Economic and Port Industry Prospects

In terms of national economic growth, 2019 is considered as

a year of improvement for the domestic economy. Through

data from the 2019 State Revenue and Expenditure Budget, it

is known that the Government is targeting economic growth

of 5.3%, state revenues of Rp2,165.1 trillion, and state

expenditure of Rp2,461.1 trillion. One of several strategic

policies and breakthroughs in the 2019 State Budget to

improve the efficiency and effectiveness of state expenditure,

optimization of state revenues and the independence of the

State Budget related to PPI business activities is the acceleration

of infrastructure development through the PPP scheme which

emphasizes role involvement private sector and BUMN in

supporting infrastructure development through PPP. The

following are indicators of macroeconomic assumptions that

form the basis of the Company’s performance plan for 2019:

122



Indikator / Indicators APBN 2018 / 2018 APBN Asumsi Makroekonomi 2019 / 2019 Macroeconomic Assumption

Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth 5,4% 5,9% - 6,5%

Tingkat Inflasi / Inflation Rate 3,5% 2,0% - 4,5%

SPN 3 Bulan / 3 Months SPN 5,2% 4,6% - 5,4%

Kurs IDR per USD / IDR Exchange Rate per USD

Rp13.400 Rp15.0000

Selain itu konsentrasi Pemerintah untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi dan sektor industri dalam negeri juga

salah satunya diwujudkan dengan rencana pengembangan

7 (tujuh) pelabuhan untuk hubungan internasional. Tujuh

pelabuhan tersebut di antaranya Tanjung Priok, Kuala

Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak, Makassar,

serta Pelabuhan Sorong, nantinya akan diintegrasikan

dengan kawasan industri dalam negeri. Meski hingga saat

ini hal tersebut masih dalam tahap kajian mendalam, namun

Perusahaan memandang hal tersebut sebagai peluang yang

cerah serta menjadi pecutan bagi PPI untuk senantiasa

selangkah lebih maju dalam mengembangkan fasilitas

pelabuhan.

Bersandar pada prospek makroekonomi yang positif dan

potensi yang dimiliki PPI sebagai pengembang pelabuhan

kelas dunia, Perusahaan yakin bahwa prospek usaha PPI di

tahun 2019 masih cerah dan sangat menjanjikan.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

TAHUN 2018

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2018

(dalam juta Rupiah)

Uraian / Description Target 2018 / 2018 TargetsRealisasi 2018 / 2018

RealizationCapaian (%) / Achievement

(%)

Laba Rugi / Profit and Loss

Pendapatan Usaha / Operating Revenues

866.569 857.045 98,90

Beban Usaha / Operating Expenses

758.036 738.976 97,49

Laba Usaha / Operating Profit 108.533 118.068 108,79

Pendapatan (Beban) Diluar Usaha / Outside Income (Expenses)

(31.043) (2.484) 192,00

Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Pre-Tax Profit (Loss)

77.490 115.584 149,16

Beban Pajak / Tax Expenses 2.300 1.124 48,85

Laba (Rugi) Setelah Pajak / After-Tax Profit (Loss)

75.190 114.460 152,23

Hak Minoritas / Minority Rights (2.448) (911) 162,76

Laba (Rugi) Setelah Hak Minoritas / Profit (Loss) After Minority Rights

77.637 115.372 148,60

In addition, the Government’s concentration to support

economic growth and the domestic industrial sector is

also realized by the plan to develop 7 (seven) ports for

international relations. The seven ports including Tanjung

Priok, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak,

Makassar, and Sorong Port, will later be integrated with

domestic industrial estates. Although up to now this is still

in the depth stage of the study, the Company views this as a

bright opportunity and becomes a deterrent for PPI to always

be one step ahead in developing port facilities.

Relying on positive macroeconomic prospects and the

potential of PPI as a world-class port developer, the Company

believes that the business prospects of the PPI in 2019 are still

bright and very promising.

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIzATION IN

2018

Comparison Table of Targets and Realization in 2018

(in billion Rupiah)



Uraian / Description Target 2018 / 2018 TargetsRealisasi 2018 / 2018

RealizationCapaian (%) / Achievement

(%)

Pendapatan (Beban) Komprehensif / Comprehensive Income (Expenses)

- (26.346) n/a

Laba (Rugi) Komprehensif / Comprehensive Profit (Loss)

77.637 89.026 114,67

Arus Kas / Cash Flow

Saldo Kas Awal Tahun / Early Year Cash Balance

998.160 998.160 100,00

Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flow from Operating Activities

(486.267) 138.569 228,50

Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flow from Investment Activities

(503.455) (164.185) 167,39

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flow from Funding Activities

427.999 226.250 52,86

Kenaikan (Penurunan) Kas / Increase (decrease) in Cash

(561.723) 200.634 235,72

Saldo Kas Akhir Tahun / End of Year Cash Balance

436.436 1.198.793 274,68

Posisi Keuangan / Financial Position

Aset Lancar / Current Assets 537.563 1.439.669 267,81

Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets

928.598 719.714 77,51

Total Aset / Total Assets 1.466.161 2.159.383 147,28

Liabilitas Lancar / Current Liabilities

322.824 983.122 304,54

Liabilitas Tidak Lancar / Non-Current Liabilities

868.200 900.271 103,69

Ekuitas / Equity 275.136 275.989 100,31

Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity

1.466.161 2.159.383 147,28

ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Selaras dengan visi Perusahaan, PPI menerapkan strategi

pemasaran/model bisnis yang tidak terbatas dalam bidang

pengembangan infrastruktur pelabuhan, namun juga dalam

bidang pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan

lainnya, yaitu:

SEGMEN USAHA / BUSINESS SEGMENT STRATEGI PEMASARAN / MARKETING STRATEGY

PELABUHAN / PORT

Manajemen Proyek / Project Management

PPI berperan sebagai partner PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam pelaksanaan Proyek strategis, jasa profesional yang diberikan meliputi manajemen proyek, pra konstruksi, manajemen

proyek konstruksi dan manajemen proyek pasca konstruksi. Jasa tersebut merupakan peran PPI sebagai Project / PPI acts as partner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in implementing

strategic projects, professional services provided include project management, pre-construction, construction project management and post-construction project management. This service is the

role of PPI as a Project

MARKETING ASPECT

Marketing Strategies

In line with the Company’s vision, PPI applies a marketing

strategy/business model that is not limited to the field of port

infrastructure development, but also in the development of

other port supporting infrastructure, namely:

124



SEGMEN USAHA / BUSINESS SEGMENT STRATEGI PEMASARAN / MARKETING STRATEGY

Manajemen Pelabuhan / Port Management

Developer yang meliputi end to end service pengembangan pelabuhan. Hal ini merupakan bentuk sinergi anak perusahaan untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan Group. Di samping itu

tidak menutup kemungkinan PPI memberikan jasa profesional sebagai Project Developer di luar lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Group. / Developers that include end to end port development services. This is a form of synergy of subsidiaries to contribute to the achievement of the Group’s goals. In addition, it does not rule out the possibility of PPI providing professional

services as a Project Developer outside the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Group.

PROPERTI

Pengembangan Properti / Property Development

Sebagai Badan Usaha Pelabuhan, PPI juga bergerak sebagai pemilik proyek dalam pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan seperti properti. Pada tahun 2018, anak perusahaan PPI yang bergerak di bidang properti, PT Menara Maritim Indonesia, telah resmi berdiri. / As a Port Business

Entity, PPI also operates as a project owner in developing port supporting infrastructure such as property. In 2018, a PPI subsidiary engaged in property, PT Menara Maritim Indonesia, has been

officially established.

JALAN TOL

Pengemabangan Jalan Tol / Tollways Development

PPI juga berperan sebagai pemilik proyek dalam pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan seperti akses jalan tol menuju pelabuhan. / PPI also acts as the project owner in

developing port supporting infrastructure such as toll road access to the port.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar PPI pada dasarnya meliputi seluruh pemangku

kepentingan di bidang operator pelabuhan, otoritas

pelabuhan dan perusahaan terkait dalam pengembangan

pendukung infrastruktur pelabuhan lainnya. Adapun

beberapa pasar dari PPI yang meliputi pelabuhan, properti

dan jalan tol ialah PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

• StrukturPasarPelabuhan

Seperti yang telah dipaparkan melalui ilustrasi sebaran

pangsa pasar di atas, struktur pasar concentrated PPI

pada dasarnya didominasi 4 (empat) Pelindo dengan

supporting business yang didukung oleh oleh masing-

masing anak perusahaan.

• PengembanganPasarProperti

PPI memprioritaskan pengembangan yang selektif ke

sub-segmen yang berhubungan dengan bisnis inti di

pelabuhan untuk mendorong sinergi grup. Adapun

beberapa segmen yang akan dikembangkan oleh Property

Development adalah sebagai berikut:

- Kantor, meliputi:

1. Kawasan Industri: kawasan tempat pemusatan

kegiatan industri yang dilengkapi dengan

prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Kompleks Pergudangan: daerah yang dikhususkan

untuk penyimpanan barang bagi kepentingan

rantai nilai logistik.

- Ritel, meliputi:

1. Perhotelan dan Pariwasata

2. Kota Pelabuhan (Pengembangan Wilayah

Terpadu): daerah atau kita yang dibangun

berdekatan dengan pelabuhan untuk mendukung

industri kepelabuhan ataupun daerah yang

berkembang akibat adanya pelabuhan.

MARKET SHARE

PPI’s market share basically includes all stakeholders in the

field of port operators, port authorities and related companies

in developing other port infrastructure supports. The several

markets of the PPI which include ports, property and toll

roads are PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

• Port Market Structure

As presented by the illustration of the distribution of

the market share above, the PPI concentrated market

structure is basically dominated by 4 (four) Pelindo with

supporting businesses supported by each subsidiary.

• Property Market Development

PPI prioritizes selective development into sub-segments

related to the core business at the port to encourage group

synergy. The several segments that will be developed by

Property Development are as follows:

- Office, including:

1. Industrial Estate: area where concentration of

industrial activities is equipped with infrastructure,

facilities and other supporting facilities.

2. Warehousing Complex: an area designated to

storing goods for the sake of the logistics value

chain.

- Retail, including:

1. Hospitality and Tourism

2. Port City (Integrated Regional Development): areas

or cities that are built close to ports to support

port industries or areas that develop due to the

existence of ports.



- Apartemen.

- Aula/Convention Hall.

Kantor / Office

Kawasan Industri / Industrial Estate

Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya. /

Industrial concentrated areas that are equipped with infrastructure, facilities, and other supporting facilities.

Kota Pelabuhan (Pengembangan Wilayah Terpadu) / Port City (Integrated Area Development)

Daerah atau kota yang dibangun berdekatan dengan pelabuhan untuk mendukung industri kepelabuhan ataupun daerah yang berkembang akibat adanya pelabuhan /

Area or city that is developed is adjacent to the port to support the port industry or developing region due to the port existence.

Kawasan Pergudangan/Warehouse Complex

Daerah yang dikhususkan untuk penyimpanan barang bagi kepentingan rantai nilai logistik /

Area specifically designated for goods storage to support logistic chain value

Ritel/Retail

Sumber: 5kha Consulting

Perhotelan dan Pariwisata / Hotel and Tourism

Apartemen / Apartment

Aula / Convention Hall

PORT

Tingkat Korelasi dengan Bisni Pelabuhan / Level of Correlation with Port Business

Rendah / LowMenengah / MediumTinggi / High

• PenetrasiPasarProperti

Sampai dengan tahun 2018, properti komersial masih

terkonsentasi di Jawa dan masih menunjukkan prospek

pipeline properti dari pasar internal PPI yang juga sangat

besar.

• Penetrasi Pasar Jalan Tol

Di tengah akselerasi proyek infrastruktur dalam negeri, PPI

yakin bahwa potensi pasar di sektor jalan tol masih sangat

luas dan memiliki peluang besar, terutama mengingat

potensi segmen akses pelabuhan yang cukup besar.

Sampai dengan 2018, PPI memiliki 3 (tiga) proyek jalan tol

akses pelabuhan yakni Jalan Tol Cibitung-Cilincing; New

Priok Eastern Access; dan Jalan Tol Pelabuhan Panjang-Tol

Trans Sumatera.

- Apartment.

- Hall / Convention Hall.

• Penetration of Property Market

Until 2018, commercial property is still concentrated in

Java and still shows the prospect of property pipelines

from the huge PPI internal market.

• Penetration of the Toll Road Market

In the midst of accelerating domestic infrastructure

projects, PPI believes that the market potential in the toll

road sector is still very broad and has great opportunities,

especially considering the potential for a fairly large port

access segment. As of 2018, PPI has 3 (three) port access

toll road projects, namely the Cibitung-Cilincing Toll

Road; New Priok Eastern Access; and Panjang Port Toll

Road - Trans Sumatra Toll Road.

126



Rp4,2 T

Rp3,4 T

N/A

Nilai ProyekProject Value



PanjangLength

PanjangLength

PanjangLength

Durasi ProyekProject Duration



34.8 Km

5 Km

10 Km

2017 - 2019

2018 - 2020

2020 -

Jalan Tol Cibitung - CilincingCibitung - Cilincing Toll Road

New Priok Eastern AccessNew Priok Eastern Access

Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Tol Trans SumateraPort Panjang Toll Road - Trans Sumatera Toll Road



Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja PPI 2018

Aspek / Aspects Pasar utama / Main Market Pelanggan Utama / Primary Customers

Penyediaan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan / Port Facility Provision and Development

- Keandalan jasa layanan- Lokasi - Kelengkapan layanan jasa- Pelaksanaan SLA & SLG- Jaringan logistik yang luas- Kebutuhan akan pelabuhan modern- Penerapan standar ISO

- Reliability of services - Location - Completeness of services - Implementation of SLA & SLG - Extensive logistics network - The need for a modern port - Implementation of ISO standards

- Perbaikan produktivitas dan ketersediaan fasilitas untuk menurunkan biaya logistik

- Fair pricing berimbang dengan level of services

- Improved productivity and availability of facilities to reduce logistics costs

- Fair pricing balanced with level of services

Jasa Dukungan Pelanggan / Customer Support Services

- Pelayanan pelanggan secara persuasif- Komplain melalui Corporate Secretary- Kelengkapan dukungan pelanggan,

termasuk website corporate bagi semua pelanggan

- Persuasive customer service - Complaint through the Corporate Secretary - Complete customer support, including a

corporate website for all customers

- Single point contact mengurangi birokrasi- Respons dan pemecahan masalah secara

cepat- Keistimewaan/reward secara teratur

- Single point contact reduces bureaucracy - Quick response and problem solving - Privileges/rewards regularly

Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki Perusahaan / Utilization of Resources owned by the Company

- Development resource berdasarkan proyek- Operational excellence- Perbaikan responsiveness - Penyediaan fasilitas dan alat operasi yang

memadai - Perbaikan kondisi untuk keselamatan

personil- Peningkatan sispro- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme

SDM

- Development resources based on the project - Operational excellence - Improved responsiveness - Provision of adequate facilities and operating

equipment - Improvement of conditions for personnel

safety - Improvement of sispro - Increased competence and professionalism

of HR

KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan kebijakan dividen Perusahaan merupakan bentuk

kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku,

terutama Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas. Perusahaan wajib menyisihkan jumlah

tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan

tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal

yang ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, jumlah dividen

yang dibagikan berasal dari laba bersih yang besarnya

ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Performance Drivers PPI 2018

DIVIDEND POLICY

Determination of the Company’s dividend policy is a form

of compliance with applicable legislation, especially Law

Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Companies are required to set aside a certain amount of net

income for each financial year for these reserves to reach at

least 20% of the total issued and paid-up capital.

Based on the Articles of Association of the Company, the

amount of dividends distributed comes from net income,

the amount of which is set at the Annual General Meeting

of Shareholders (GMS) according to the applicable rules and

regulations.

128



Pembagian Dividen

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah mengatur lebih tegas

mengenai penggunaan laba Perusahaan. Pasal 71 ayat

(3) UUPT mengatur bahwa dividen hanya dapat dibagi jika

memenuhi kriteria sebagai berikut:

Perusahaan memiliki saldo laba positif dan cadangan

mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal

yang ditempatkan dan disetor. Memperhatikan ekuitas

Perusahaan yang saat ini masih negatif, maka sampai dengan

tahun 2017 Perusahaan tidak membagikan dividen kepada

pemegang saham.

Tabel Pembayaran Dividen PPI Tahun 2015 – 2018

Uraian / Description 2015 2016 2017 2018

Laba (Rugi) (USD) / Profit (Loss) (USD)

(5.216.378,00) 2.429.918,00 5.001.455,00 6.550.265

Dividen yang dibagikan / Dividends Distributed

- - - -

Jumlah Lembar Saham / Number of Shares

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00

Dividen Kas per Saham / Cash Dividend per Share

- - - -

Laba per Lembar Saham / Earnings per Share

n/a n/a n/a n/a

Payout Ratio / Payout Ratio

n/a n/a n/a n/a

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI,

DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA,

AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Bentuk investasi Perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

investasi pada Anak Perusahaan dan Investasi Saham.

Investasi Saham

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas.

Investasi pada Anak Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2018 PPI memiliki saham pada

2 (dua) anak perusahaan yakni PT Akses Pelabuhan Indonesia

sebesar 99% dan PT Menara Maritim Indonesia sebesar 70%.

Ekspansi

Pada tahun 2018 PPI mendirikan PT Menara Maritim Indonesia

didasarkan pada Perjanjian Usaha Patungan No. PJK – 400 –

005610 No. 05/PER/PP-PROP/DIR/2018 antara PT PPI dan PT

PP Properti Tbk, yang juga telah disahkan oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Dividend Distribution

In accordance with Law Number 40 of 2007 concerning

Limited Liability Companies (“Company Law”) it has been

more explicitly regulated regarding the use of Company

profits. Article 71 paragraph (3) of the Company Law

stipulates that dividends can only be divided if they meet the

following criteria:

The company has a positive profit balance and reserves

reach at least 20% (twenty percent) of the issued and paid-

up capital. Noting the Company’s equity which is currently

still negative, until 2017 the Company does not distribute

dividends to shareholders.

Table of PPI Dividend Payments in 2015 - 2018

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT,

ExPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/

CONSOLIDATION, DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

The form of the Company’s investment is divided into 2 (two),

namely investments in Subsidiaries and Stock Investments.

Stock Investment

In accordance with Law Number 40 of 2007 concerning

Limited Liability Companies.

Investment in Subsidiaries

As of December 31, 2018 PPI has shares in 2 (two) subsidiaries

namely 99% at PT Akses Pelabuhan Indonesia and 70% at PT

Menara Maritim Indonesia.

Expansion

In 2018 the PPI established PT Menara Maritim Indonesia

based on the Joint Venture Agreement No. PJK - 400 -

005610 No. 05/PER/PP-PROP/DIR/2018 between PT PPI and PT

PP Properti Tbk, which has also been approved by the Ministry

of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

through the Decree of the Minister of Law and Human Rights



Indoneisa Nomor AHU-0033122.AH.01.01 Tahun 2018

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan

Terbatas PT Menara Maritim Indonesia tanggal 16 Juli 2018.

Pendirian PT Menara Maritim Indonesia, selain dalam rangka

pengembangan usaha di bidang properti, juga dimaksudkan

untuk mengembangkan kawasan-kawasan lain yang dimiliki

oleh IPC Group maupun lahan-lahan potensial lainnya.

Divestasi

Pada tahun 2018 PPI tidak melakukan kegiatan divestasi

sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan, nilai

transaksi dan sumber dana kegiatan divestasi.

Akuisisi

Pada tahun 2018 PPI tidak melakukan kegiatan akuisisi

sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan, nilai

transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Modal

Pada tahun 2018 PPI melakukan pengalihan saham Perusahaan

dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan

Indonesia Investama berdasarkan Keputusan Pemegang

Saham yang diambil secara sirkuler dengan Akta Notaris

No.37 tanggal 28 Desember 2018 dan telah mendapatkan

pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI NomorAHU-AH.01.03-0050687 Tahun

2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. Dengan

adanya pengalihan saham tersebut, maka komposisi

kepemilikan saham turut berubah di mana kepemilikan PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi 99,89% dan PT

Pelabuhan Indonesia Investama menjadi 0,11%.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG

MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pihak-pihak Berelasi

Sepanjang tahun 2018 PPI telah melakukan transaksi dengan

pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK

7 (Revisi 10), bahwa pihak-pihak yang tergolong dalam Pihak

Berelasi adalah:

1. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait

dengan entitas pelapor (Perusahaan dan entitas anak).

a. Orang atau anggota keluarga dekat mempunyai relasi

dengan entitas pelapor jika orang tersebut memiliki

pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas

pelapor;

b. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas

pelapor;

Republic of Indonesia Number AHU 0033122.AH.01.01 Year

2018 concerning Ratification of the Establishment of Limited

Liability Company Legal Entity of PT Menara Maritim Indonesia

on July 16, 2018. The establishment of PT Menara Maritim

Indonesia, in addition to developing business in the property

sector, is also intended to develop other areas owned by IPC

Group and land other potential.

Divestment

In 2018 PPI did not carry out divestment activities so that

there was no information regarding the purpose, transaction

value and sources of funds for divestment activities.

Acquisition

In 2018 the PPI did not carry out acquisition activities so that

there was no information regarding the purpose, transaction

value and source of funds for the acquisition activities.

Capital Restructuring

In 2018 PPI transferred the Company’s shares from PT Multi

Terminal Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama based

on Shareholder Decisions taken circularly with Notarial Deed

No.37 dated December 28, 2018 and was approved by the

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

through Decree of the Minister of Law and Human Rights of

the Republic of Indonesia NumberAHU-AH.01.03-0050687 of

2018 concerning Receipt of Notification of Changes in Data

of Company of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. With

the transfer of shares, the composition of share ownership

also changes where the ownership of PT Pelabuhan Indonesia

II (Persero) becomes 99.89% and PT Pelabuhan Indonesia

Investama becomes 0.11%.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS

CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Related Parties

Throughout 2018 PPI has conducted transactions with related

parties as defined in PSAK 7 (Revised 10), that the parties

belonging to the Related Party are:

1. Related parties are people or entities that are related to

the reporting entity (the Company and subsidiaries).

a. A person or close family member has a relationship

with the reporting entity if the person has joint control

or control over the reporting entity;

b. Has a significant influence on the reporter or reporting

entity;

130



c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor

atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika

memenuhi salah satu hal berikut.

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari

kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,

entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling

berelasi dengan entitas lain);

b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura

bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau

ventura bersama yang merupakan anggota suatu

kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah

anggotanya);

c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari

pihak ketiga yang sama;

d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas

ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi

dari entitas ketiga;

e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca

kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas

pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas

pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang

menyelenggarakan program tersebut, maka entitas

sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama

oleh orang yang diidentifikasi sebagai entitas yang

terkait dengan entitas pelapor;

g. Entitas yang terkait dengan entitas pelapor memiliki

pengaruh signifikan atas entitas atau personel

manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari

entitas).

3. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama,

atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan

Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham

utama dari Perusahaan.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi,

baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan

dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak

ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

Nama, Sifat dan Jenis Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi denga pihak berelasi dilakukan pada tingkat harga

dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi

dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai

berikut:

c. Is a key management personnel of the reporting entity

or a parent entity of the reporting entity.

2. An entity is related to the reporting entity if it meets one

of the following.

a. The entity and the reporting entity are members of

the same business group (meaning that the parent,

subsidiary and subsequent subsidiaries are related to

other entities);

b. One entity is an associate or joint venture of another

entity (or an associate or joint venture which is a

member of a business group, where the other entity

is a member);

c. Both entities are joint ventures of the same third party;

d. One entity is a joint venture of a third entity and the

other entity is an associate of the third entity;

e. The entity is a post-employment benefit plan for

employee benefits from one of the reporting

entities or entities related to the reporting entity. If

the reporting entity is the entity that organizes the

program, the sponsoring entity is also related to the

reporting entity;

f. Entities that are controlled or jointly controlled by the

person identified as an entity related to the reporting

entity;

g. Entities related to the reporting entity have significant

influence on the entity or key management personnel

of the entity (or the parent entity of the entity).

3. Entities that are controlled, jointly controlled or

significantly influenced by the Government. The

Government in this case is the Minister of Finance of the

Republic of Indonesia who is the main shareholder of the

Company.

All transactions conducted with related parties, whether or

not carried out with the same terms and conditions as those

carried out with third parties, are disclosed in the financial

statements.

Name, Nature and Types of Transactions with Related

Parties

Transactions with related parties are carried out at the price

level and requirements agreed by both parties. The nature of

relations and types of transactions with related parties are as

follows:



Tabel Sifat Relasi dan Jenis Transaksi Pihak Berelasi Tahun

2018

Sifat Relasi / Nature of RelationsNama Pihak Berelasi / Name of Related

PartiesJenis Transaksi / Type of Transactions

Entitas induk / Parent Entity PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Aktivitas terkait pembangunan dan pengoperasian Terminal Kalibaru, pinjaman,

dan penjamin fasilitas pinjaman dan penugasan karyawan serta Pemilik proyek

Kijing yang ditugaskan untuk dikelola oleh Perusahaan. / Activities related to the construction and operation of the Kalibaru Terminal, loans, and loan facility guarantor and assignment of employees and Kijing

Project Owners were assigned to be managed by the Company.

Entitas sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Entities under the control of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

PT Rumah Sakit PelabuhanPembelian layanan kesehatan / Health

service purchases

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia

Jasa pendidikan dan hotel / Educational services and hotels

PT Energi Pelabuhan Indonesia

Pemanfaaatan jasa pemeliharaan infrastruk mekanikal elektrikal / Utilization

of mechanical electrical infrastructure maintenance services

Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia / Entities under the control of the Government of the Republic of Indonesia

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPembelian layanan telekomunikasi /

Purchase of telecommunications services

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)Pembelian jasa asuransi / Purchase of

insurance services

PT Danareksa SekuritasPembelian jasa konsultasi / Purchase of

consultation services

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Pembelian jasa instalasi kelistrikan /

Purchase electrical installation services

Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia / Entities under the control of the Government of the Republic of Indonesia

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPembelian layanan telekomunikasi /

Purchase of telecommunications services

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)Pembelian jasa asuransi / Purchase of

insurance services

PT Danareksa SekuritasPembelian jasa konsultasi / Purchase of

consultation services

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Pembelian jasa instalasi kelistrikan /

Purchase electrical installation services

Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan Pihak Berelasi yang dilakukan Perusahaan

dengan berbagai pihak dalam dua tahun terakhir ditunjukkan

dalam tabel di bawah ini.

Table of Nature of Relations and Types of Related Party

Transactions in 2018

Value of Transactions with Related Parties

Transactions with Related Parties conducted by the Company

with various parties in the last two years are shown in the

table below.

132



Tabel Transaksi dengan Pihak Berelasi Tahun 2017 – 2018

Transaksi / Transaction 2017 2018

Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents

43.867.159 50.236.268

Piutang Lain-lain / Other receivables 3.148.821 3.168.396

Utang Lain-lain / Other Debt 1.003.126 47.509.239

Uang Titipan / Deposit money 37.222 6.345

Aset lancar lain-lain / Other Current Assets 16.057.352 -

Beban Akrual / Accrual Expenses 40.045.916 -

Pendapatan diterima di muka / Prepaid income

81.769.138 64.969.138

Jumlah / Total 185.928.734 165.889.386

Kewajaran Transaksi

PPI memastikan bahwa seluruh transaksi dengan pihak

berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang

telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perusahaan

menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas

wajar sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2010) tentang

Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Hal Ini mengindikasikan

bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak

yang berelasi secara wajar.

Kebijakan Perusahan tentang Mekanisme Tinjauan atas

Transaksi dengan Pemenuhan Peraturan Terkait

Mekanisme tinjauan atas transaksi dengan pihak berelasi

melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal

maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan

tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi

afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN

UMUM

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan bukan

merupakan perusahaan publik. Saham Perusahaan dimiliki

oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 99% dan

PT Multi Terminal Indonesia sebesar 1%. Sehingga Perusahaan

tidak memiliki program kepemilikan saham oleh pekerja

(Employee Stock Option Program/ESOP) dan/atau manajemen

(Management Stock Option Program/MSOP). Oleh karena

itu, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/

MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan

dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI

SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perusahaan tidak memiliki informasi dan fakta material yang

terjadi setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan 31

Desember 2018.

Table of Transactions with Parties Related in 2017 - 2018

Fairness of Transactions

PPI ensures that all transactions with related parties are in

accordance with the policies and terms agreed upon by both

parties, so that the Company considers that all transactions

are within reasonable limits in accordance with PSAK No.7

(Revised 2010) concerning Related Party Disclosures. This

indicates that the Company has carried out transactions with

parties that are reasonably related.

Company Policy concerning Review Mechanisms for

Transactions with Compliance with Related Regulations

The review mechanism for transactions with related parties

through the audit process, both conducted by internal auditors

and external auditors. In an effort to ensure the fairness

of transactions and compliance with generally accepted

accounting standards in Indonesia, the aforementioned

affiliate transaction reports have been audited by the Auditor.

REALIzATION OF USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

As of December 31, 2018, the Company is not a public

company. The Company’s shares are owned by PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) at 99% and PT Multi Terminal

Indonesia at 1%. So that the Company does not have an

Employee Stock Option Program (ESOP) and/or management

(Management Stock Option Program/MSOP). Therefore,

there is no information regarding the number of ESOP/MSOP

shares and their realization, time period, eligible employee

and/or management requirements, and exercise prices.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCUR

AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT REPORT

The company does not have material information and facts

that occur after the date of the accountant’s report until

December 31, 2018.



PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Selama tahun 2018, terdapat sejumlah peraturan baru dan

perubahan peraturan yang berpengaruh signifikan terhadap

kinerja PPI. Peraturan baru dan perubahan peraturan disajikan

dalam tabel berikut:

No. Nama Peraturan / Name of Regulation Tentang / Regarding Dampak terhadap Perusahaan / Impact on the Company

1Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 / Government Regulation No.24 of 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. / Business

Licensing Services to be Integrated Electronically.

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia selaku Perseroan harus menyesuaikan proses pengajuan dan perpanjangan perizinan yang dibutuhkan perusahaan. / PT Pengembang Pelabuhan Indonesia as the Company must adjust the licensing process and extension needed by the company

2.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 / Minister of Manpower Regulation Number 5 of

2018

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. / Occupational Safety

and Health Work Environment

Permen No. 5 Th 2018 ini menambahkan pengaturan tentang tambahan kewajiban bagi perusahan di bidang K3L yakni :a. Faktor Ergonomi (Fasilitas kerja) b. Faktor Psikologis (Hubungan antar

pekerja)c. Standar Iklim kerja dingind. Penerapan hygiene dan sanitasie. Pemeriksaan dan Pengujian K3 f. Metode Uji standar SNI /

Ministerial Regulation No. 5 of 2018 adds a regulation regarding additional obligations for companies in the HSE sector, namely:a. Ergonomics factor (work facilities)b. Psychological Factors (Relations

between workers)c. Cold working climate standardsd. Application of hygiene and sanitatione. K3 Inspection and Testingf. SNI standard Test Method

3.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 / Minister of Manpower Regulation Number 15 of

2018

Upah Minimum. / Minimum Wage.

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia perlu memastikan kembali bahwa standar upah di perusahaan telah sesuai dengan peraturan terbaru tersebut. / PT Pengembang Pelabuhan Indonesia needs to reassure that the wage standard in the company is in accordance with the latest regulations.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Amandemen PSAK berikut efektif untuk periode yang

dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dan telah

diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perusahaan:

- Amandemen PSAK No.2, “Laporan Arus Kas tentang

Prakarsa Pengungkapan”.

- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentang

Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum

Direalisasi”.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): “Investasi pada Entitas

Asosiasi dan Ventura Bersama”.

- PSAK No. 76 (Penyesuaian 2017): “Pengungkapan

Kepentingan dalam Entitas Lain”.

CHANGES TO THE REGULATIONS THAT HAVE A

SIGNIFICANT EFFECT

During 2018, there were a number of new regulations

and regulatory changes that significantly affected the

performance of PPIs. New regulations and regulatory changes

are presented in the following table:

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The following amendments to the PSAK are effective for

periods beginning on or after January 1, 2018 and have been

applied in the Company’s consolidated financial statements:

- Amendments to PSAK No.2, “Cash Flow Report on

Disclosure Initiatives”.

- Amendments to PSAK No. 46, “Income Tax on

Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized

Losses”.

- PSAK 15 (2017 Adjustment): “Investment in Associates

and Joint Ventures”.

- PSAK No. 76 (2017 Adjustment): “Disclosure of Interest

in Other Entities”.

134



Perusahaan memastikan bahwa penerapan amandemen

di atas tidak memberikan dampak yang besar terhadap

pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan

keuangan konsolidasian.

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Salah satu indikator untuk menilai tingkat pencapaian

kinerja Perusahaaan adalah dengan melihat pencapaian

Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan. KPI merupakan

suatu ukuran kinerja yang bersifat kuantitatif yang disetujui

sebelumnya oleh Manajemen dan merupakan cerminan

faktor-faktor penentu keberhasilan Perusahaan.

KPI PPI untuk tahun buku 2018 ditetapkan melalui persetujuan

Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia Nomor: PPI-500-005065 5 Januari 2018.

No. Perspektif / Perspective Target Satuan / Unit Realiasi / Realization

A KEUANGAN DAN PASAR / FINANCE AND MARKET

EBITDA Margin

EBITDA Rp 109.741.420.605 120.188.654.244

Pendapatan Usaha Bersih / Net Business Income Rp 866.569.000.000 857.044.645.830

Target 2018 / 2018 Target % 12,66% 14,02%

Average Collection Period

Hasil rata-rata (Tanggal Penerimaan Piutang Usaha – Tanggal Penerbitan Invoice) / Average results (Ac-counts Receivable Date - Issue Date Invoice)

Target 2018 / 2018 Target Days 10 10

Pertumbuhan Pendapatan / Revenue Growth

Pendapatan Tahun Berjalan / Current Year Income Rp 866.569.000.000 857.044.645.830

Pendapatan Tahun Sebelumnya / Previous Year Income

Rp 706.040.486.520 706.040.486.520

Target 2018 / 2018 Target % 22,74% 21,39%

B KEUANGAN DAN PASAR / FINANCE AND MARKET

Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan / Results of the Customer Satisfaction Survey

Target 2018 / 2018 TargetSkala Likert / Likert Scale

3,5 3,5

Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan / Follow-up of Customer Complaints

Jumlah tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan / Number of follow-ups on customer complaints

2 1

Jumlah Keluhan Pelanggan / Number of Customer Complaints

2 1

Target 2018 / 2018 Target % 100 100

The Company ensures that the implementation of the above

amendments does not have a significant impact on financial

reporting and disclosures in the consolidated financial

statements.

ACHIEVEMENT OF KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

One indicator to assess the level of achievement of the

Company’s performance is to see the achievement of

the Company’s Key Performance Indicator (KPI). KPI is a

quantitative performance measure that was previously

approved by Management and is a reflection of the

determinants of the success of the Company.

KPI of PPI in 2018 was determined through approval of the

Board of Commissioners and Board of Directors of

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Number: PPI-500-

005065 dated January 5, 2018.




C FOKUS TENAGA KERJA / LABOR FOCUS

Peningkatan Kompetensi SDM / HR Competency Enhancement

Realisasi Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat Tahun Berjalan / Realization of Number of Employees Participating in Training for the Year

55 60

Jumlah Total Pegawai Tahun Berjalan / Total Number of Employees for the Current Year

65 65

Koefisien / Coefficient 1.00 1.00

Target 2018 / 2018 Target % 85% 92,31%

Indeks Kepuasan Pegawai / Employee Satisfaction Index

Hasil Survei Kepuasan Pegawai / Results of the Employee Satisfaction Survey

Target 2018 / 2018 TargetSkala Likert / Likert Scale

3,8 3,8

Produktivitas Pegawai / Employee Productivities

Laba Usaha Tahun Berjalan / Current Year Profit Rp 108.532.924.605 119.110.079.992

Total Pegawai Tahun Berjalan / Total Employees of the Current Year

Orang / People 116 106

Target 2018 / 2018 TargetRp(M)/Orang / Rp(M)/Person

0,94 1,12

136




D EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES / EFFECTIVENESS OF PRODUCTS AND PROCESSES

Kinerja Vendor / Vendor Performance

Hasil Evaluasi Vendor Tahun Berjalan / Current Year Vendor Evaluation Results

24 172,274,005

Jumlah Vendor Tahun Berjalan / Number of Vendors for the Year

10 2,33

Target 2018*skala 1 s.d 3 / 2018 Target* Scale of 1-3

Skala 2,35

Kinerja Pembayaran kepada Supplier / Payment Performance to Supplier

Jangka Waktu Pembayaran Invoice ke Vendor / Payment Period for Invoice to Vendor

Target 2018 / 2018 Target Hari 20 20

Persentase Jumlah Proyek yang Dilaksanakan / LEADERSHIP, GOVERNANCE AND COMMUNITY RESPONSIBILITY

Realisasi Jumlah Proyek yang Dilaksanakan / Realization of the Number of Projects Implemented

3,1/9 4

Rencana Jumlah Proyek yang Dilaksanakan / Plan for the Number of Projects Implemented

4 4

Target 2018 / 2018 Target % 78 100.00%

KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA dan TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN / KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA dan TANGGUNG JAWAB KEMA-SYARAKATAN

Good Corporate Governance

Hasil assessment / Assessment Results 83 90.303

Target 2018 / Target 2018 % 83

Tindaklanjut Eksternal Audit (KAP) / External Audit Follow-Up (KAP)

Jumlah Temuan Ditindaklanjuti / Number of Findings Followed-Up

Item 4 1

Jumlah Temuan Audit / Number of Audit Findings Item 4 1

Target 2018 / 2018 Target % 100% 100%

Penyerapan Investasi / Investment Absorption

Realisasi Investasi Tahun Berjalan / Realization of Current Year Investment

2,7 2

Rencana Investasi Tahun Berjalan / Current Year Investment Plan

3 2

Target 2018 / 2018 Target % 89% 100%

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Sampai dengan tahun 2018, Perusahaan tidak mengalami

hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan

usahanya. Hal tersebut terbukti dari Laporan Auditor

Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Perusahaan Tahun Buku 2018 dengan opini “Laporan

keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material”.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

As of 2018, the Company has not experienced any

significant effects on its business continuity. This is evident

from the Independent Auditor’s Report on the Company’s

Consolidated Financial Statements for the 2018 Fiscal Year

with the opinion “The accompanying consolidated financial

statements present fairly, in all material respects”.

138



Tata Kelola perusahaangood Corporate governance

Sejak awal berdiri, kami telah memahami Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai salah satu “tiang penyangga” yang vital dalam kegiatan usaha berkelanjutan.

Since its inception, we has understood Good Corporate Governance as one of the vital “pillars” in sustainable business activities.



06

140



Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

skor gCg Tahun 2018 mencapai 90,30%

gCg score for 2018 reaches 90.30%

KOMITMEN PPI DALAM PENERAPAN GCGSejak awal berdiri, PPI telah memahami

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance/”GCG”) sebagai

salah satu “tiang penyangga” yang vital

dalam kegiatan usaha berkelanjutan.

Keberadaan GCG diperlukan untuk

menciptakan proses bisnis yang transparan,

efisien, dan konsisten dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh

karenanya penerapan GCG perlu didukung

oleh 3 (tiga) pilar yang saling berhubungan

yaitu negara dan perangkatnya sebagai

regulator, dunia usaha sebagai pelaku

pasar, dan masyarakat sebagai pengguna

produk atau jasa dunia usaha.

Perusahaan senantiasa melandaskan

kegiatannya pada prinsip-prinsip GCG

yang mana bentuk ketaatan tersebut

diaplikasikan pada seluruh aktivitas

Perusahaan, selaras dengan visi ‘menjadi

end-to-end port developer company’ yang

dapat memberikan nilai tambah maksimal

bagi seluruh pemangku kepentingan secara

berkesinambungan dalam mendukung

perekonomian nasional; menyelenggarakan

tatakelola Perusahaan yang transparan,

akuntabel, bertanggung jawab,

berintegritas, dan adil, menyenangkan

untuk bekerja dan memberikan kesempatan

yang sama untuk berkembang serta

menyelenggarakan tata kelola Perusahaan

yang transparan, akuntabel, bertanggung

jawab, berintegritas dan adil.

PPI COMMITMENT IN IMPLEMENTING GCGSince its inception, PPI has understood

Good Corporate Governance (GCG) as one

of the vital “pillars” in sustainable business

activities. The existence of GCG is needed

to create business processes that are

transparent, efficient, and consistent with

applicable laws and regulations. Therefore,

the implementation of GCG needs to be

supported by 3 (three) interconnected pillars,

namely the state and its instruments as

regulators, business as market participants,

and the community as users of business

products or services.

The company always bases its activities

on the principles of GCG where the form

of compliance is applied to all of the

Company’s activities, in line with the vision

‘to become end-to-end port developer

company’ that can provide maximum value

added for all stakeholders on an ongoing

basis in supporting the national economy;

organizing corporate governance that is

transparent, accountable, responsible,

integrity and fair, pleasant to work and

provides equal opportunities to develop

and organize corporate governance that

is transparent, accountable, responsible,

integrity and fair.



Kami senantiasa melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip GCG yang mana bentuk ketaatan tersebut diaplikasikan pada seluruh aktivitas Perusahaan, selaras dengan visi ‘Menjadi end-to-end port developer company’.

We always base our activities on the principles of GCG where the form of compliance is applied to all of the Company’s activities, in line with

the vision ‘To become end-to-end port developer company.’.

DASAR PENERAPAN GCGDalam penerapan prinsip dasar tata kelola perusahaan, PPI

mengacu pada kebijakan terkait dalam mewujudkan tata

kelola perusahaan yang baik sebagai wujud kepatuhan

Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Kebijakan

tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011

tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

pada Badan Usaha Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/

MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman

Pengangkatan Direksi & Dekom Anak Perusahaan Badan

Usaha Milik Negara beserta peraturan perubahannya.

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012

tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 01

Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan

Usaha Milik Negara.

5. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha

Milik Negara Nomor. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni

2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi

Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

6. Anggaran Dasar Perusahaan.

7. Keputusan President Director Nomor: SKD-620-005830

Tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pembagian Tugas

dan Wewenang Direksi PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia yang diantaranya mengatur penetapan Direksi

penanggung jawab dan membidangi penerapan dan

pengelolaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (Good Corporate Governance) di Lingkungan PPI.

GCG IMPLEMENTATION BASISIn applying basic principles of corporate governance, PPI refers

to related policies in realizing good corporate governance

as a manifestation of the Company’s compliance with

applicable regulations. These policies include the following:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

2. SOE State Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011

dated August 1, 2011 concerning the Implementation of

Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.


dated March 29, 2012 concerning Guidelines for

Appointment of Directors & Board of Commissioners of

State-Owned Enterprises’ Subsidiaries along with their

amendments.


dated July 6, 2012 concerning Amendment to Regulation

of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-

01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning

Implementation of Good Corporate Governance in State-

Owned Enterprises.

5. Decree of Ministry of State Owned Enterprises Secretary

Number. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012

concerning Indicators/Parameters for Evaluating and

Evaluating the Implementation of Good Corporate

Governance in State-Owned Enterprises.

6. Company’s Articles of Association.

7. President Director’s Decree Number: SKD-620-005830

dated August 13, 2018 concerning the Distribution of

Tasks and Authorities of Directors of PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia, which among others regulates

the Board of Directors in charge and in charge of the

implementation and management of Good Corporate

Governance principles in PPI environment.

142



Perusahaan juga memiliki kebijakan yang diatur secara khusus.

Kebijakan Tata Kelola PPI (soft structure GCG) merupakan

pedoman bagi setiap organ dalam tata kelola perusahaan PPI.

Kebijakan ini didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan,

Peraturan Perundangan dan best practices penerapan Good

Corporate Governance. Soft structure GCG yang telah dimiliki

oleh Perusahaan antara lain:

• Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;

• Pedoman Dewan Komisaris;

• Pedoman Dewan Direksi;

• Pedoman Perilaku Perusahaan;

• Komite Audit Charter;

• Piagam Internal Audit;

• Kebijakan Sistem Pengendalian Internal;

• Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian

Hadiah/Hiburan;

• Kebijakan Penerapan Whistleblowing System;

• Kebijakan Manajemen Risiko;

• Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM);

• Kebijakan Standar Pelayanan Informasi/Data dan

Dokumentasi Kepada Pengguna Informasi;

• Pola Pembinaan Anak Perusahaan.

PENERAPAN PRINSIP DASAR GCGTransaparansi

Prinsip Transparansi diwujudkan dengan menyediakan

informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui media

komunikasi secara intensif dan dikelola secara profesional.

Hal ini bertujuan agar para Pemegang Saham, kreditur,

masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dapat

mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan

secara jelas, dengan tetap memperhatikan aturan dari

pengelolaan informasi yang berlaku. Kerahasiaan informasi

diatur untuk membatasi akses informasi oleh pihak yang

berkepentingan.

Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diterapkan pada pelaksanaan fungsi dan

peran setiap jajaran karyawan PPI yang memadai dan dapat

dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan

dapat berjalan dengan efektif. Perusahaan juga menerapkan

Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan

pengawasan internal secara bertingkat.

Bertanggungjawab

Prinsip Bertanggungjawab diwujudkan dengan memastikan

Perusahaan telah mematuhi ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta menjaga proses

bisnis PPI agar tetap memiliki hubungan yang baik dengan

pihak terkait.

The company also has a specifically regulated policy. The

PPI Governance Policy (soft structure GCG) is a guideline for

every organ in PPI corporate governance. This policy is based

on the Company’s Articles of Association, Regulations and

best practices for the implementation of Good Corporate

Governance. GCG soft structures that have been owned by

the Company include:

• Good Corporate Governance Policy;

• Board of Commissioners Manual;

• Board of Directors Manual;

• Company’s Code of Conduct;

• Audit Committee Charter;

• Internal Audit Charter;

• Internal Control System Policy;

• Gratification and Gift/Hospitality Control Policy;

• Whistleblowing System Implementation Policy;

• Risk Management Policy;

• Human Resources Policy;

• Policy on Information/Data Services Standard and

Documentation to Users;

• Subsidiaries’ Development Pattern.

BASIC GCG PRINCIPLES IMPLEMENTATIONTransparency

Transparency Principle is realized by providing information

that is fast, precise and accurate through communication

media intensively and managed professionally. This is

intended so that Shareholders, creditors, the public, and all

stakeholders can clearly understand the performance and

management activities of the Company, while still taking into

account the rules of management of applicable information.

The confidentiality of information is set to limit access to

information by interested parties.

Accountability

The Accountability Principle is applied to the implementation

of the functions and roles of each level of PPI employees that

are adequate and accountable, so that the management of the

Company can run effectively. The company also implements

the Internal Control System, through the implementation of

multilevel internal controls.

Responsibility

The Responsible Principle is realized by ensuring the Company

complies with the prevailing laws and regulations and

maintains the PPI business process in order to maintain good

relations with the parties concerned.



Kemandirian

Prinsip Kemandirian diterapkan dalam setiap proses

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak

Manajemen. Setiap keputusan yang diambil dipastikan

terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) serta

pengaruh/tekanan dari pihak lain.

Kewajaran

Prinsip Kewajaran diimplementasikan dengan memperlakukan

seluruh pihak terkait secara berimbang antara hak dan

kewajiban.

STRUKTUR TATA KELOLAStruktur tata kelola (Governance Structure) PPI mengacu

pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai

Ketentuan Umum Pasal 1. Organ Perseroan terdiri dari

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris

dan Direksi. Selain itu, Organ tersebut khususnya Dewan

Komisaris dan Direksi masing-masing dilengkapi dengan

organ pendukung sebagaimana digambarkan dalam Struktur

Tata Kelola Perusahaan PPI.

Independence

The Principle of Independence is applied in every decision

making process carried out by the Management. Every

decision taken is ensured to be free from conflict of interest

and influence/pressure from other parties.

Fairness

The Fairness Principle is implemented by treating all parties in

a balanced manner between rights and obligations.

GOVERNANCE STRUCTUREGovernance Structure of PPI refers to Law No. 40 of 2007

Chapter I on the General Provisions, Article 1. The Company’s

Main Organ consists of General Meeting of Shareholders

(GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. In

addition, the Organs, particularly the Board of Commissioners

and Directors, are equipped with supporting organs as

depicted in the PPI Corporate Governance Structure.

RUPSGMS

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF

COMMISSIONERS

CORPORATE

SECRETARY &

STAKEHOLDER

RELATION

INTERNAL

AUDIT

UNIT LAINNYA

OTHER UNITS

RISK

MANAGEMENT

QUALITY

ASSURANCE

& HSE

SEKRETARIS

DEWAN

KOMISARIS

BOARD OF

COMMISSIONERS’

SECRETARY

KOMITE AUDIT

AUDIT

COMMITTEE

ORGAN UTAMA

MAIN ORGAN

ORGAN PENDUKUNG

SUPPORTING ORGAN

144



KOMITMEN IMPLEMENTASI GCG SECARA BERKELANJUTAN Upaya PPI untuk menjadikan GCG sebagai budaya dalam

Perusahaan diwujudkan melalui berbagai program khusus

yang ditujukan untuk meningkatkan kepekaan dan

pemahaman seluruh Insan PPI terkait pentingnya GCG.

Secara berkelanjutan, PPI melaksanakan program Sosialisasi

GCG dan Survei Pemahaman GCG yang diikuti oleh seluruh

jajaran mulai dari level manajemen hingga karyawan.

Sosialisasi GCG

Pelaksanaan sosialisasi GCG kepada setiap unsur yang

ada di lingkungan Perusahaan, baik melalui forum

tatap muka maupun media informasi lain seperti portal

internal Perusahaan, email, serta situs Perusahaan dengan

melampirkan kebijakan GCG Perusahaan.

Survei Pemahaman GCG

PPI melaksanakan survei tingkat pemahaman terhadap

infrastruktur GCG agar dapat mengetahui sejauh mana

kebijakan dan implementasi GCG dapat diterapkan oleh

seluruh organ dan masing-masing individu Perusahaan.

Survei dilakukan terkait pemahaman Dewan Komisaris,

Organ Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan PPI. Rata-rata

tingkat pemahaman untuk Dewan Komisaris 71,4%, Direksi

adalah 95,8% , dan Karyawan 80,88% dari skala 100.

GCG OUTCOMEEfektivitas penerapan GCG di Perusahaan telah menunjukkan

peningkatan, yang mana hal tersebut dapat dilihat melalui

perolehan nilai Survei Pemahaman GCG dengan rata-rata

tingkat pemahaman Dewan Komisaris adalah sebesar 71,4%,

Direksi sebesar 95,8%, dan Karyawan sebesar 80,88% dari

skala 100. Selain itu, hasil assessment skor GCG Perusahaan

untuk tahun buku 2017 yang dilaksanakan pada 2018 juga

menunjukkan peningkatan, dengan skor sebesar 90,30%

dengan Predikat “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan

skor GCG tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017

sebesar 76,03%.

GCG ASSESMENT DASAR PELAKSANAAN

Penilaian GCG di lingkungan PPI dilakukan berdasarkan

kriteria sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Sekretaris

Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal

6 Juni 2012, tentang Indikator/ Parameter penilaian dan

evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik

(Good Corporate Governance) pada BUMN.

COMMITMENT TO IMPLEMENTING SUSTAINABLE GCG PPI’s efforts to make GCG as a corporate culture are realized

through various special programs aimed at increasing the

sensitivity and understanding of all PPI Personnel regarding

the importance of GCG. On an ongoing basis, the PPI

carries out the GCG Dissemination program and the GCG

Understanding Survey which is followed by all levels ranging

from management to employees.

GCG Information Dissemination

GCG socialization is conducted in every element within the

Company environment through face-to-face forums and

other information media, such as corporate internal portal,

corporate e-mail, and corporate website by attaching the

GCG policy.

GCG Understanding Survey

The Company conducts a survey on the level of GCG

infrastructure understanding in order to understand the extent

to which GCG policies can be implemented by all organs

and individuals of the Company. The survey was conducted

related to the understanding of the Board of Commissioners,

the Board of Commissioners’ Organs, the Board of Directors,

and PPI Employees. The average level of understanding is

71.4% for the Board of Commissioners, 95.8% for Board of

Directors, and 80.88% for Employees, on the scale of 100.

GCG OUTCOMEThe effectiveness of GCG implementation in the Company

has shown an increase, which can be seen through the

acquisition of GCG Understanding Survey scores with the

average level of understanding is 71.4%, for the Board of

Commissioners, 95.8%, and 80,88% for Employees, on the

scale of 100. In addition, the results of the Company’s GCG

score assessment for the 2017 fiscal year carried out in 2018

also showed an increase, with a score of 90.30% with “Very

Good” Predicate compared to the 2016 GCG score carried

out in 2017 at 76.03%.

GCG ASSESSMENT BASIS IMPLEMENTATION

GCG Assessment in PPI environment is based on the criteria

as described in the Secretary Decree of the Ministry of SOEs

No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, on Assessment

indicator/parameter and evaluation of good corporate

governance implementation on SOE.



TUJUAN ASSESSMENT GCG

Tujuan pelaksanaan assessment GCG di lingkungan PPI

adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/

evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi

nyata yang diterapkan di PPI, melalui pemberian skor/nilai

atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan

GCG nya;

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan

GCG di PPI, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan

untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG

dengan penerapan GCG di PPI yang bersangkutan;

3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PPI dan

memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan

pengembangan kebijakan Corporate Governance di

lingkungan PPI;

4. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan

dokumen, infrastructure dan softstructure terkait

GCG serta memberikan penilaian scoring berdasarkan

parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN

Nomor: SK-16/S.MBU/2012 terhadap praktik GCG di PPI

dan memberikan hasil evaluasi dan analisis;

5. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap

kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG

di PPI sejalan dengan best practices.

HASIL DAN EVALUASI PENERAPAN GCG

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pelaksanaan penilaian GCG tahun 2018 untuk tahun buku

2017 dilakukan oleh pihak Independen yaitu PT Multi Utama

Indojasa (MUC Consulting Group) yang ditunjuk sebagai

assessor eksternal oleh Perusahaan.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Aspek dan indikator penilaian dalam GCG Assessment

Perusahaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik secara Berkelanjutan;

2. Pemegang Saham dan RUPS;

3. Dewan Komisaris;

4. Direksi;

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;

6. Aspek Lainnya.

HASIL ASSESSMENT GCG

Berikut adalah rincian skor yang diperoleh Perusahaan pada

tahun 2018 untuk tahun buku 2017.

GCG ASSESSMENT OBJECTIVES

The objectives of the GCG assessment in the PPI are:

1. Measuring the quality of GCG implementation through

assessment/evaluating the level of fulfillment of GCG

criteria with the real conditions applied in PPI, through

scoring/value on the implementation of GCG and the

quality categories of GCG implementation;

2. Identify the strengths and weaknesses of the application of

GCG in PPI, and propose improvement recommendations

to reduce the gap between the GCG criteria and the

implementation of GCG in the PPI concerned;

3. Monitor the consistency of the implementation of GCG

in the PPI and obtain input for the improvement and

development of Corporate Governance policies within

the PPI;

4. Mapping and evaluating the completeness of documents,

infrastructure and structure related to GCG as well as

providing scoring assessments based on the parameters

of the SOE Minister Secretary Decision Number: SK-16/S.

MBU/2012 on GCG practices in PPI and providing results

of evaluation and analysis;

5. Providing recommendations for improving the gaps found

in the implementation of GCG in PPI is in line with best

practices.

GCG IMPLEMENTATION RESULTS AND EVALUATIONPARTIES WHO CONDUCT ASSESSMENT

The implementation of GCG assessment in 2018 for the

2017 fiscal year was carried out by an independent party, PT

Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group), which was

appointed as an external assessor by the Company..

CRITERIA USED

Aspects and indicators of assessment in the Company’s GCG

Assessment in 2018 are as follows:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good

Corporate Governance;

2. Shareholders and GMS;

3. Board of Commissioners;

4. Directors;

5. Disclosure of Information and Transparency;

6. Other aspects.

GCG ASSESSMENT RESULTS

The following is a breakdown of the scores obtained by the

Company in 2018 for the 2017 fiscal year.

146



Tabel Hasil Assessment GCG 2017 & 2018

Aspek Pengujian / Evaluation Aspect Bobot / Weight

2018

Capaian /Achieve-

ment

%

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance 7 6,924 98,913

Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS 9 8,437 93,748

Dewan Komisaris / Board of Commissioners 35 33,048 94,424

Direksi / Board of Directors 35 32,977 94,220

Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Disclosure of Information and Transparency 9 7,667 85,184

Aspek Lainnya / Other Aspects 5 1,250 25,000

Jumlah Skor / Total Score 100 90,228 90,303

Perolehan total skor sebesar 90,303 dari total skor maksimal

yaitu sebesar 100,000 yang setara dengan 90,303%

dengan kualifikasi kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”

menunjukkan komitmen PPI untuk terus meningkatkan

kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan. Pada

tahun 2018 total area of improvement yang diperoleh dari

pelaksanaan assessment adalah sebanyak 66 rekomendasi.

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Penilaian atas penerapan GCG telah dilaksanakan tersebut

telah menghasilkan temuan-temuan yang menjadi

rekomendasi untuk penyempurnaan praktik GCG di

Perusahaan di masa yang akan datang. Berikut adalah

rekomendasi dari penilaian GCG di tahun 2017 dan 2018.

Tabel Rekomendasi Penilaian GCG 2017 & 2018

Aspek Pengujian / Evaluation AspectTahun / Year

2017 2018

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance 6 2

Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS 12 8

Dewan Komisaris / Board of Commissioners 52 21

Direksi / Board of Directors 53 31

Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Disclosure of Information and Transparency 4 3

Aspek Lainnya / Other Aspects 0 1

Jumlah Skor / Total Score 127 66

Rekomendasi tahun 2017 yang belum selesai ditindaklanjuti

dan menjadi rekomendasi atas penilaian GCG di tahun 2018

akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya. Menurunnya

angka rekomendasi pada setiap aspek pengujian menunjukkan

keberhasilan PPI dalam mewujudkan komitmennya akan

penerapan GCG di Perusahaan.

2017 & 2018 GCG Assessment Results Table

Obtaining a total score of 90,303 from the maximum total

score of 100,000 which is equivalent to 90,303% with the

qualifications of the quality of implementing GCG “Very

Good” shows the commitment of PPI to continuously improve

the quality of the implementation of GCG principles in the

Company. In 2018 the total area of improvement obtained

from the assessment was 66 recommendations.

FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

The assessment of GCG application that has been

implemented resulted in findings that are recommendations

for improving GCG practices in the Company in the future.

The following are recommendations from GCG assessments

in 2017 and 2018.

2017 & 2018 GCG Assessments Recommendations Table

The 2017 recommendations that have not yet been followed

up and become recommendations for evaluating GCG in

2018 will be followed up in the next period. The reduced

number of recommendations in each evaluation aspect

shows the success of PPI in realizing its commitment to the

implementation of GCG in the Company.



No. Aspek / Aspects Rekomendasi / Recommendation

1 Kelola Perusahaan Komitmen Penerapan Tata yang Baik secara Berkelanjutan / Sustainable Commitment to Implement Good Corporate Governance

Mendokumentasikan bahwa seluruh Pejabat Wajib Lapor menyampaikan LHKPN secara tepat waktu./ Documenting that all Officials must report on submitting LHKPN in a timely manner.

Mendorong karyawan untuk memahami kebijakan pengendalian gratifikasi. / Encourage employees to understand gratification control policies.

2 Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS

Menetapkan Anggota Direksi yang definitif selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. / Establish definitive Board of Directors no later than 30 days from the end of the term of office.

Pendokumentasian pelaksanaan fit and proper test calon Anggota Dewan Komisaris. / Documentation of the implementation of the fit and proper test for prospective members of the Board of Commissioners

Pemegang Saham menetapkan secara formal dalam RUPS anggota Komisaris Independen sebanyak 20% dari anggota Dewan Komisaris eksplisit dengan memiliki kompetensi di bidang hukum dan administrasi. / The Shareholders formally stipulate in the GMS that the Independent Commissioners are as much as 20% of the members of the Board of Commissioners explicitly having competencies in the legal and administrative fields..

Jumlah anggota Dewan Komisaris maksimal sama dengan jumlah Anggota Direksi. / The maximum number of members of the Board of Commissioners is equal to the number of Directors.

Pemegang Saham menetapkan keputusan yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. / The Shareholder determines the governing decision and the maximum number of Board of Commissioners positions that may be held by a member of the Board of Commissioners.

Terdapat sistem/penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. / There is a system/performance evaluation of individual Directors that contains key performance indicators and success criteria.

Terdapat Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicators/KPI Direksi yang memuat target kinerja individu yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham. / There are Management Contracts or Key Performance Indicators/Directors’ KPIs that contain individual performance targets that are authorized/approved by the Shareholders.

Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris dan Kinerja Direksi / Shareholders provide performance individual appraisals for the Board of Directors members based on the Directors’ performance reports and Board of Commissioners’ responses and Directors’ Performance

3 Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Dewan Komisaris mengesahkan draft Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris terkait (1) standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi; (2) ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/ ditandatangani. / The Board of Commissioners approved the draft of the Board of Commissioners Supervision and Counseling Policy regarding (1) standard time for the level of immediacy of decision making for approval of the Board of Directors’ proposals; (2) provisions regarding the level of immediacy to communicate the decision of the Board of Commissioners to the Board of Directors, a maximum of 7 days from the date of approval/signing.

Memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris serta memaksimalkan keterlibatan perangkat Dewan Komisaris secara optimal dalam proses penyusunan RKA Dewan Komisaris. / Contains key performance indicators and targets that reflect the measure of the success of the implementation of the supervisory and advisory duties to the Board of Directors in the Board of Commissioners ‘Work Plan and maximizes the involvement of the Board of Commissioners optimally in the process of preparing the Board of Commissioners’ RK.

Melampirkan Program Kerja Dewan Komisaris dalam RKAP Perusahaan dan disampaikan kepada Pemegang Saham secara tertulis untuk mendapatkan pengesahan. / Attach the Board of Commissioners’ Work Program in the Company’s RKAP and submit it to Shareholders in writing for approval.

Program Kerja Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham secara tertulis untuk mendapatkan pengesahan. / The Work Program of the Board of Commissioners is submitted to the Shareholders in writing for approval.

148




Mengesahkan Draft Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris terkait akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya diantaranya memuat:a. Informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan

kepada Direksi.b. Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang

disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.

c. Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya. /

Approving the Draft Policy for Supervision and Counseling from the Board of Commissioners regarding access to company information in accordance with their authority including:a. Information that must be provided by the Board of Directors and the policy is

submitted to the Board of Directors.b. The substance of the policy/guideline includes the form of information that is delivered

both periodically and incidentally, the standard of delivery time and the mechanism for delivering the information by the Board of Directors.

c. If the Board of Directors does not fulfill the obligation to provide information to the Board of Commissioners, there is a communication effort with the Board of Directors to request information needed for the implementation of their duties.

Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan rancangan RJPP dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan yaitu penyampaian RJPP dilakukan paling lambat kepada Pemegang Saham Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. / The Board of Commissioners submits the RJPP draft response within the period in accordance with the provisions/policies, namely the delivery of RJPP at the latest to the Capital Owner’s Shareholders on October 31 before the RJPP period for the current year.

Dewan Komisaris mendokumentasikan tanggapan tertulis Dewan Komisaris terhadap Usulan RKAP yang diajukan Direksi dan disampaikan kepada Pemegang Saham. Dimana dalam tanggapan tersebut dapat memuat adanya simpulan bahwa RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP 2016 - 2020. / The Board of Commissioners records the Board of Commissioners’ written responses to the Proposed RKAP submitted by the Board of Directors and submitted to the Shareholders. Where in the response can contain conclusions that the RKAP is in harmony and/or not in line with RJPP 2016 - 2020.

Dewan Komisaris mengesahkan draft Kebijakan pengawasan dan Pemberian nasihat Dewan Komisaris terkait mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikannya kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan. / The Board of Commissioners approves the draft oversight Policy and Giving advice from the Board of Commissioners regarding the mechanism for the Board of Commissioners to respond/follow up on suggestions, problems or complaints from stakeholders and submit them to the Board of Directors regarding the necessary settlement recommendations.

Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan terkaitkepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan. / The Board of Commissioners reports the results of evaluations/discussions related to the Board of Directors’ compliance with laws and regulations and agreements with third parties to the GMS in the semester and annual supervisory duties carried out by the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing Direksi. / The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the review of the key criteria, targets and performance indicators covered by the Directors’ Management Contract individually with the realization of the achievement of each of the Directors.

Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. / The Board of Commissioners or the Board of Commissioners ‘Committee evaluates the performance achievements of each Member of the Board of Commissioners and is stated in the minutes of the Board of Commissioners’ Meeting.

Dewan Komisaris melengkapi Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan aspek penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu. / The Board of Commissioners complements the Board of Commissioners’ Supervisory Task Implementation Report with aspects of individual Board of Commissioners performance appraisal.

Dewan Komisaris melengkapi Pedoman/tata tertib pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dengan Etika Rapat. / The Board of Commissioners complements the Code of Conduct for the Board of Commissioners’ Meeting with Meeting Ethics.




Dewan Komisaris mendokumentasikan risalah rapat dan daftar hadir rapat internal Dewan Komisaris secara lengkap agar dapat dianalisis terkait jumlah rapat dan agenda yang dibahas dan seluruh Anggota Dewan Komisaris menghadiri setiap rapat Dewan Komisaris./ The Board of Commissioners documents the minutes of meetings and the attendance list of the Board of Commissioners’ internal meetings in full so that they can be analyzed related to the number of meetings and agendas discussed and all Members of the Board of Commissioners attending each Board of Commissioners meeting.

Mendokumentasikan evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dengan matrikulasi tabel tindak lanjut/ keputusan dan target/monitoring rapat Dewan Komisaris agar lebih terstruktur. / Documenting the Board of Commissioners ‘evaluation of the follow-up results of the previous meeting with the follow-up/decision and target table matriculation/monitoring of the Board of Commissioners’ meetings to be more structured.

Pendokumentasian risalah rapat Dewan Komisaris oleh Sekretaris Dewan Komisaris, dilengkapi dengan aspek berikut:- Dalam risalah rapat Dewan Komisaris mencantumkan:(a) hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya,(b) pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat, walaupun dalam implementasinya belum pernah terjadi pendapat yang berbeda agar diungkapkan. /Documentation of minutes of Board of Commissioners meetings by the Secretary of the Board of Commissioners, complemented by the following aspects:- In the minutes of the Board of Commissioners meeting include:(a) the results of the evaluation of the implementation of the previous meeting’s decision,(b) different opinions (dissenting comments) with what was decided at the meeting, even though in the implementation there has never been a different opinion to be disclosed.

Sekretaris Dewan Komisaris mendokumentasikan hal-hal yang menjadi monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris dalam bentuk ‘Matrikulasi Monitoring Progress Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya” sehingga pemantauannya dapat berjalan lebih efektif. / The Secretary of the Board of Commissioners documents matters that are monitoring the follow-up of the results of decisions, recommendations and directives of the Board of Commissioners in the form of ‘Matriculation of Monitoring the Progress of Follow-Up Follow-Up Actions’ so that monitoring can run more effectively.

Membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya./ Form other committees to assist the duties of the Board of Commissioners to support the Board of Commissioners in carrying out their duties.

Mendokumentasikan pertemuan berkala / rapat Komite Audit agar dapat dianalisis lebih lanjut terkait kesesuaian antara program kerja Komite Audit dan realisasinya. / Documenting periodic meetings/Audit Committee meetings so that they can be analyzed further related to the suitability of the Audit Committee work program and its realization.

Komite Audit menyusun risalah rapat Komite Dewan Komisaris untuk setiap rapat, yang memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan Perusahaan / The Audit Committee prepares minutes of meetings of the Board of Commissioners for each meeting, which contains the results of analysis, review and evaluation of scheduled events, as well as the original minutes of each Committee Meeting submitted to the Secretary of the Board of Commissioners to be kept by the Company.

4 Direksi / Direksi Seluruh anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program pengenalan sebagaimana diatur dalam Board Manual dan mendokumentasikan kehadiran Direksi dalam program pengenalan. / All newly appointed members of the Board of Directors must attend the introduction program as stipulated in the Board Manual and document the presence of the Board of Directors in the introduction program.

Menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 September sebelum tahun berjalan dan dan Pemegang Saham maksimal 31 Oktober sebelum tahun berjalan / Deliver the RJPP draft to the Board of Commissioners no later than September 30 before the current year and and the Shareholders up to October 31 before the current year.

Melaksanakan sosialisasi RKAP kepada seluruh karyawan Perusahaan. / Disseminate RKAP to all Company employees.

Menyusun target kinerja serta kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan tugas masing-masing. / Prepare performance targets and performance contracts for each position in the organizational structure according to the capacity of their respective roles and tasks.

150




Memenuhi KPI yang belum tercapai yaitu terkait indeks kepuasan pegawai. / Fulfill the KPI that has not been achieved, which is related to the employee satisfaction index.

Menyusun pencapaian kinerja masing-masing Direktorat (KPI Direktorat) berdasarkan target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi. / Arrange the performance achievement of each Directorate (Directorate of KPI) based on the targets in the Management Contract as the performance of each of the Directors.

Menyampaikan kepada Dewan Komisaris tingkat pencapaian target kinerja individu Direksi dalam Laporan Realisasi Target Key Performance Indicators (KPI) Direktorat. / Convey to the Board of Commissioners the level of achievement of the individual performance targets of the Directors in the Directorate of Target Key Performance Indicators (KPI) Realization.

Menyampaikan dokumentasi usulan insentif kinerja Direksi kepada RUPS yang sudah disetujui Dewan Komisaris tentang mengacu pada ketentuan yang berlaku. / Submitting documentation on the proposed performance incentives of the Board of Directors to the GMS that has been approved by the Board of Commissioners regarding the applicable provisions.

Menyusun dan menetapkan Kebijakan atau panduan IT yang dimiliki Perusahaan (IT Governance) kebijakan dan prosedur pengelolaan data, kebijakan pengembangan perangkat lunak, monitoring dan evaluasi sistem TI, dan pelaporan TI dalam suatu kumpulan Standar Tata Kelola Teknologi Informasi. / Compile and establish IT policies or guidelines owned by the Company (IT Governance) policies and procedures for data management, software development policies, monitoring and evaluation of IT systems, and IT reporting in a collection of Information Technology Governance Standards.

Melakukan audit TI terkait dengan efektivitas implementasi TI Perusahaan saat ini. / Conduct an IT audit related to the effectiveness of the Company’s current IT implementation.

Menyusun indikator SPM terkait jasa pengembangan pelabuhan Perusahaan dan menyampaikannya dalam website Perusahaan. / Prepare SPM indicators related to the Company’s port development services and submit them on the Company’s website.

Menyampaikan dokumentasi ketentuan mengenai pemberian kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi seperti yang tercantum dalam Project Management Agreement yaitu dalam bentuk denda dan penangguhan pembayaran. / Submitting documentation of provisions regarding compensation in terms of SPM and quality not fulfilled as stated in the Project Management Agreement, namely in the form of fines and suspension of payments.

Menyampaikan dokumentasi mengenai rencana pengadaan barang dan jasa secara khusus. / Deliver documentation regarding plans for procurement of goods and services specifically.

Menyelesaikan temuan audit dalam proses pengadaan barang dan jasa walaupun tidak terkait dengan adanya sanggahan dari pemasok. / Complete audit findings in the process of procurement of goods and services even though they are not related to the objection from suppliers.

Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan antara lain dengan penyampaian informasi pelelangan melalui website Perusahaan maupun penerapan e-proc. / Increasing the transparency of the procurement of goods and services carried out, among others, by submitting auction information through the Company’s website and implementing e-proc.

Menyusun dan mengesahkan Kebijakan keterbukaan informasi kepada pekerja atau melengkapi SK Pelayanan Informasi dengan ketentuan mengenai klasifikasi pengguna informasi/ data perusahaan dari pihak karyawan. / Arrange and ratify the information disclosure policy to workers or complete the Information Service SK with provisions regarding the classification of information users/company data from the employee’s side.

Melengkapi dan mengesahkan Draft Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan dan Kerjasama Operasi mengatur ketentuan: pengangkatan serta insentif Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan. / Completing and ratifying the Draft Guidelines for Corporate Subsidiaries and Joint Operations regulating provisions: the appointment and incentives of the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries.

Mendokumentasikan terkait dengan proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dengan melalui proses penjaringan, penilaian, dan penetapan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan. / Documenting related to the process of appointment of subsidiaries of Directors and Board of Commissioners through the selection, assessment and determination process by first obtaining recommendations or approval from the Board of Commissioners before being determined in the GMS of the Subsidiary.




Mendokumentasikan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan berdasarkan formula yang ditetapkan dan dibahas dalam rapat bersama Dewan Komisaris. / Documenting the determination of the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiaries based on the formula determined and discussed at a meeting with the Board of Commissioners.

Menyusun kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau meratifikasi kebijakan tersebut dan disahkan oleh Perusahaan. / Prepare accounting policies and preparation of financial statements in accordance with the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Financial Accounting Policy or ratify these policies and are approved by the Company.

Menyampaikan dokumentasi sosialisasi manajemen risiko melalui portal Perusahaan, http://ppiportal.portdevco.com/PMIS, risk management workshop dan internal meeting yang dihadiri oleh seluruh karyawan. / Delivering risk management socialization documentation through the Company’s portal, http://ppiportal.portdevco.com/PMIS, risk management workshop and internal meeting attended by all employees.

Menyusun rancangan atau kebijakan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (framework) pengendalian intern mencakup aspek: pendekatan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian. / Develop an internal control system design or policy that regulates the internal control framework covering aspects: the control environment approach, risk assessment, control activities, information and communication systems and monitoring, implementation and reporting.

Menyampaikan dokumentasi laporan hasil audit SPI maupun audit eksternal termasuk monitoring hasil auditnya kepada Dewan Komisaris, paling sedikit 3 (tiga) bulanan. / Deliver documentation of SPI audit results and external audits including monitoring the results of the audit to the Board of Commissioners, at least 3 (three) months.

Melengkapi uraian jabatan Divisi Legal dengan ketentuan untuk mengikuti perkembangan ketentuan yang akan berlaku. / Completing the description of the position of the Legal Division with provisions to keep abreast of the provisions that will apply.

Mengesahkan draft Kebijakan Hak-Hak Konsumen PT Pengembang Pelabuhan Indonesia / Ratifying the draft Policy on Consumer Rights of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

Pedoman/tata tertib Rapat Direksi memuat etika rapat. / The Board of Directors Meeting guidelines/rules contain the ethics of meetings.

Mendokumentasikan pengangkatan Kepala Internal Audit oleh Direktur Utama dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris / Documenting the appointment of the Head of Internal Audit by the President Director and obtaining the approval of the Board of Commissioners

Memenuhi kebutuhan jumlah tenaga auditor sesuai kebutuhan Perusahaan berdasarkan analisa Man-days Audit Internal. / Meet the needs of the number of auditors according to the needs of the Company based on analysis of Man-days Internal Audit.

Kualitas auditor SPI yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.a. Pimpinan fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor

internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).

b. Staf auditor internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan sebagian auditor telah mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Internal Audit. /

The quality of the SPI auditor assigned is in accordance with the requirements for carrying out their duties.a. The head of the Internal Audit function has expertise recognized in the profession

of internal auditors by obtaining professional certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).

b. nternal auditor staff have the necessary knowledge and expertise and some auditors have received the right professional certification with levels of position in the Internal Audit Function.

Mendokumentasikan Surat pengangkatan (pengukuhan) oleh Ditektur Utama dan persetujuan Dewan Komisaris atas penunjukan Sekretaris Perusahaan. / Documenting the letter of appointment (inauguration) by the President Director and the Board of Commissioners’ approval of the appointment of the Corporate Secretary.

Surat undangan RUPS mencantumkan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. / The invitation letter from the GMS includes a notification that the material to be discussed in the GMS is available at the office of the Company from the date the GMS is called until the date the GMS is held.

152




Mendokumentasikan terkait panggilan untuk RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS termasuk usul yang direncanakan Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan. / Documenting related to the summoning for the GMS includes information about each agenda item in the GMS agenda including proposals planned by the Board of Directors to be submitted at the GMS, provided that such information is not available when the GMS summons, then the information and/or proposal must be made available at the Company’s office before the GMS is held.

5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency

Melengkapi Laporan Tahunan bagian informasi praktik Tata Kelola Perusahaan pada:a. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung

jawab sosial Perusahaan terutama aktivitas lingkungan, memuat informasi tentang:1. Biaya yang telah dikeluarkan.

b. Uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang telah dilakukan antara lain informasi tentang:

c. Mitra Usaha Binaan1. Program pengembangan Pendidikan2. Program perbaikan Kesehatan3. Program Pengembangan Seni Budaya. /

Completing the Annual Report information section on Corporate Governance practices at:a. A description of the activities and costs incurred relating to corporate social

responsibility, especially environmental activities, contains information about:1. Costs incurred.

b. A description of activities related to corporate social responsibility, especially regarding Social and Community Development, which has been carried out, including information about:

c. Fostered Business Partner1. Educational development program2. Health improvement program3. Cultural Arts Development Program.

Aspek Lainnya / Other Aspects Peningkatan kinerja di setiap bidang sehingga layak untuk menjadi Perusahaan terbaik dan menjadi benchmark bagi Perusahaan lain. / Improved performance in each field so that it is feasible to become the best company and become a benchmark for other companies.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMDalam struktur tata kelola perusahan PPI, Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi

Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan

kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang

ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 serta Anggaran

Dasar Perusahaan. Sementara secara praktikal, RUPS

merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk ikut

serta dalam membangun Perusahaan. Para Pemegang

Saham memiliki kesempatan untuk memberikan arahan dan

keputusan-keputusan dalam RUPS. Pengambilan keputusan

merupakan hal yang penting dalam RUPS karena berkaitan

dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, menyetujui

laporan keuangan, pengangkatan dan pemberhentian

anggota Dewan Komisaris dan Direksi, melakukan evaluasi

kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta menetapkan

remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan

Undang-undang Perseroan Terbatas.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERSIn the PPI governance structure, the General Meeting of

Shareholders (GMS) is the highest organ of the Company

that has authority not given to the Board of Directors and the

Board of Commissioners within the limits specified in Law No.

40 of 2007 and the Articles of Association of the Company.

While practically, the GMS is a forum for Shareholders to

participate in developing the Company. Shareholders have

the opportunity to provide direction and decisions at the

GMS. Decision making is important in the GMS because it

relates to changes in the Company’s Articles of Association,

approves financial statements, appoints and dismisses

members of the Board of Commissioners and Directors,

evaluates the performance of the Board of Commissioners

and Directors, and establishes remuneration for members

of the Board of Commissioners and Directors with regard to

Budget provisions Basic and Limited Liability Company Laws.



TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS

Pengumuman RUPS

GMS Announcement

Pemanggilan RUPS

GMS Summoning

Pelaksanaan RUPS

GMS Execution

Penyerahan Bahan Pra RUPS dan RUPS

Pre-GMS and GMS Agenda Submission

Penyerahan Risalah RUPS

Submission of the Minutes of GMS

Rapat Pra-RUPS

Pre-GMS Meeting

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, PPI telah melaksanakan 2 (dua) kali

RUPS Tahunan yang dilaksanakan dalam waktu berurutan,

yakni RUPS Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Tahun Buku 2017 dan RUPS Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2017.

Keterangan pelaksanaan RUPS selama tahun 2018 dapat

dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan RUPS Laporan

Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017 dan RUPS

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan

Tahun Buku 2017

Hari, Tanggal : Kamis, 26 April 2018

Waktu : Pukul 19.30 – 21.00 WIB

Tempat : Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris

dan Direksi dalam RUPS Laporan Keuangan

Konsolidasian Tahun Buku 2017 dan RUPS Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun Buku

2017

Pemegang Saham / Shareholders Dewan Komisaris PPI / PPI Board of Commissioners

Direksi PPI / Board of Directors

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham 99% / PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as 99% Shareholders

• Saptono R. Irianto : Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Director of Commercial and Business Development

(Direktur Utama berhalangan hadir dan memberikan kuasa kepada Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha untuk menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.03/24/4/1/PBI/UT/PI.II-18) / (The President Director was unable to attend and authorized the Director of Commercial and Business Development to carry out the function as President Director through Special Power of Attorney Number: SK.03/24/4/1/PBI/UT/PI.II-18)

• Riry Syeried Jetta : Komisaris Utama / President Commissioner

• Bay M. Hasani : Komisaris / Commissioner

• Dachamer Munthe : Komisaris / Commissioner

• Arif Suhartono : Direktur Utama / President Director

• Kiki Moh. Hikmat : Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis / Commercial and Business Development Director

• Wahyu Hardiyanto : Plt. Direktur Teknik / Ad Interim Engineering Director

PT Multi Terminal Indonesia selaku Pemegang Saham 1% / PT Multi Terminal Indonesia as 1% Shareholder• Miftahul Huda : Direktur Keuangan dan SDM / Direktur

Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR

GMS IMPLEMENTATION STAGES

2018 GMS IMPLEMENTATION

Throughout 2018, PPI has conducted 2 (two) Annual GMS

held in a sequential time, namely the GMS Approval and

Ratification of the 2017 Fiscal Year Consolidated Financial

Statements and the GMS of the Company’s Performance

Accountability Report for the 2017 Fiscal Year. Information

on the implementation of the GMS during 2018 can be

explained in the description below.

Time and Location for the Implementation of the GMS

Consolidated Financial Statements for the 2017 Fiscal

Year and the GMS of the Company’s Performance

Accountability Report for the 2017 Fiscal Year

Day, Date : Thursday, April 26, 2018

Time : 7.30 PM – 9.00 PM

Venue : Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta

Attendance of Shareholders, Board of Commissioners

and Board of Directors in the 2017 GMS Consolidated

Financial Statements and GMS Corporate Performance

Accountability Report for 2017 Fiscal Year

154



Agenda dan Keputusan RUPS Laporan Keuangan

Konsolidasian Perusahan Tahun Buku 2017

No. Agenda Keputusan / Decision

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian sekaligus memberikan pelunasan dan membebaskan Direksi atas Pengelolaan Perseroan Tahun 2017 dan Dewan Komisaris atas Pengawasan Pengelolaan Tahun 2017 / Approval of Annual Report and Report of Supervising Implementation Duties and Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2017, and Approval of Consolidated Financial Statements while providing repayment and freeing the Directors of Management of the Company in 2017 and Board of Commissioners for Management Supervision in 2017

Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro &Surja (Ernst & Young) dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material” sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: RPC-6416/PSS/2018 tanggal 16 April 2018. / Approve the Annual Report and Approve the annual calculation of the Company for the 2017 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) with the opinion “Fair in All Material Matters” as referred to in Report Number: RPC- 6416/PSS/2018 dated April 16, 2018

Memberikan pembebasan sepenuhnya (volleidig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing pada tahun buku 2017. Namun pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komsiaris Perseroan apabila laporan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perusahaan. / Provide full release (volleidig acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the company in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields in the 2017 fiscal year. However, the approval and exemption of responsibility does not release the legal responsibility of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company if the report is proven to violate applicable legal provisions and procedures and/or it turns out later that there are deviant actions and/or detrimental to the Company.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. / Determination of the Use of the Company’s Net Profit for the fiscal year ending on December 31, 2017

Menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2017 Perseroan sebagai berikut: / Determining the use of net income for the 2017 Company’s fiscal year as follows:

No. Uraian / Description Jumlah / Total (Rp) Keterangan / Information

Laba Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Profit 63.829.937.544

Penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan: / Use of Current Year Net Profit:

a. Cadangan Umum / General Reserve 63.829.937.544 100%

b. Dividen 2017 / 2017 Dividents 0 0%

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan melakukan audit laporan keuangan konsoldasian Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan. / Appointment of the Public Accountant Office to audit the Company’s financial statements for the 2018 fiscal year, including performance audits and compliance audits.

Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) tidak dapat menyelesaikan audit dimaksud. Biaya yang timbul atas pelaksanaan audit oleh KAP dimaksud menjadi tanggung jawab Perseron. / Determined Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surja (Ernst & Young) as external auditors to audit 2018 Consolidated Financial Statements, including performance audits and compliance audits. Giving authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the replacement of KAP in the case of Purwantono, Sungkoro, and Surja KAPs (Ernst & Young) unable to complete the intended audit. Costs arising from the conduct of an audit by the KAP are the responsibility of the Company.

4. Penetapan Insentif Kinerja tahun buku 2017 serta penetapan Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan diputuskan kemudian oleh Pemegang Saham. / The 2017 fiscal year Performance Incentive Determination and Salary, Honorarium, Allowances and Other Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners will be decided later by the Shareholders.

Insentif Kinerja atas kinerja Perseroan Tahun Buku 2017 serta Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan diputuskan kemudian oleh Pemegang Saham. / Performance Incentives for Company’s performance for the 2017 Fiscal Year and Salaries, Honorarium, Allowances and Other Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners will be decided later by the Shareholders.

Tindak Lanjut / Follow-Ups

-

Agenda and Decision of the GMS of the Company’s

Consolidated Financial Statements for the 2017 Fiscal

Year



Agenda dan Keputusan RUPS Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja Perusahan Tahun Buku

2017

No. Agenda Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Persetujuan RUPS / Matters that Need to Get GMS Approval

1 Pembahasan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun Buku 2017 / Discussion on 2017 Performance Accountability

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (member of Ernst and Young Global), sekaligus memberikan pelunasan dan membebaskan Direksi atas pengelolaan perusahaan tahun 2017 dan Dewan Komisaris atas pengawasan pengelolaan Perusahaan tahun 2017 sesuai pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas / Approval of Annual Report and Implementation Report of Supervisory Task of the Board of Commissioners for the 2017 Fiscal Year, and Approval of the 2017 fiscal year Consolidated Financial Statements by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surja (member of Ernst and Young Global), while providing repayment and freeing the Directors of the management of the company in 2017 and the Board of Commissioners for the supervision of the management of the Company in 2017 in accordance with Article 69 of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2012 concerning Limited Liability Companies.

2. Penetapan laba komprehensif Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp66.998.053.745 dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp63.829.937.544 yang diperuntukkan sebagai berikut: / Determination of the Company’s comprehensive income for the 2017 fiscal year of Rp66.998.053.745 and net income after tax of Rp63.829.937.544 which are intended as follows:• Dividen sebesar Rp- / Divident of Rp.• Cadangan umum sebesar Rp63.829.937.544 (100%) / General Reserves of Rp63.829.937.544 (100)

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst and Yong Global) sesuai dengan auditor yang ditunjuk oleh induk perusahan, dengan tetap mengacu kepada Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan, termasuk audit kinerja, audit KPI dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern untuk Tahun Buku 2018. / Appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst and Yong Global) Public Accountant Office in accordance with the auditor appointed by the parent company, while still referring to Good Corporate Governance to audit the Company’s financial statements, including performance audits, KPI audits and audits compliance with laws and regulations and internal control for 2018 Fiscal Year

4. Persetujuan besaran tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2017 sebesar Rp3.250.084.056 / Approval of tantiem amount for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2017 fiscal year amounting to Rp3.250.084.056

5. Persetujuan penyesuaian remunerasi Direksi PT PPI untuk tahun buku 2018 sebagaimana tabel di bawah ini sesuai dengan Surat Direktur Utama PT PPI kepada Pemegang Saham nomor PPI-610-003728 tanggal 20 Juni 2017 perihal Usulan Perubahan Remunerasi Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. / Approval of remuneration adjustment of PT PPI Directors for 2018 fiscal year as the table below is in accordance with the Letter of Director of PT PPI to Shareholders No. PPI-610-003728 dated June 20, 2017 regarding Proposed Changes in Remuneration of Directors of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

2 6. Rencana Corporate Actons berupa penambahan modal PT PPI & Anak Perusahaan PT PPI yang telah termaktub di dalam RKAP 2018 dan sesuai surat PPI kepada Pemegang Saham Nomor: PPI-400-005146 tanggal 19 Maret 2018 perihal Permohonan Persetujuan terkait Rencana Pendirian, Penyetoran Modal dan Pengajuan usulan Pengurus Perusahaan Patungan: / The Corporate Actions plan in the form of additional capital of PT PPI & PT PPI Subsidiaries as set out in the 2018 RKAP and in accordance with the PPI letter to Shareholders Number: PPI-400-005146 dated March 19, 2018 concerning Application for Approval related to Establishment Plan, Capital Deposit and Proposal Submission Management of Joint Venture Company :• Perubahan modal dasar PT PPI menjadi Rp900 miliar dan penambahan modal disetor PT PPI sebesar Rp200 miliar

sehingga total menjadi Rp225 miliar / The change in PT PPI’s authorized capital to Rp900 billion and the addition of PT PPI’s paid-in capital of Rp200 billion, bringing the total to Rp225 billion

• Penambahan modal disetor PT API dengan total sebesar Rp424 miliar sehingga total menjadi RP810 miliar dimana penyetoran modal disesuaikan dengan proporsi kepemilikan saham: / Addition of paid-in capital of PT API with a total of Rp424 billion, bringing the total to Rp810 billion, of which capital deposits are adjusted to the proportion of share ownership:- PT PPI sebesar 99% (419,76 miliar) / PT PPI amounted to 99% (419.76 billion)- PT PTP sebesar 1% (4,24 miliar) / PT PTP amounted to 1% (4.24 billion)

• Penambahan modal disetor ke PT yang melakukan pengembangan Maritime Tower dengan total sebesar Rp61,25 miliar. / The additional capital paid to PT which carried out the development of the Maritime Tower in a total of Rp61.25 billion.

Tindak Lanjut / Follow-Ups

1. Keputusan RUPS Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/4/2/MTI-2018 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan. / GMS Decree Number: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/26/4/2/MTI-2018 concerning Determination of Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) as external auditors to audit 2018 Consolidated Financial Statements, including performance audits and compliance audits.

2. Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/6.6.2/PBI/UT/PI.II-19 dan Nomor: HK.476/6/6/3/MTI-2018 tentang Penetapan Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia atas Kinerja Tahun Buku 2017. / Circular GMS Decision Number: SK.03/6.6.2/PBI/UT/PI.II-19 and Number: HK.476/6/6/3/MTI-2018 concerning Determination of Performance Incentives for Directors and Board of Commissioners of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia for the 2017 Fiscal Year Performance.

3. Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/20/12/4/MTI-2018 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. / Circular GMS Decision Number: SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/20/12/4/MTI-2018 concerning Determination of Income of Directors and Board of Commissioners of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

4. Keputusan RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/14.8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/14/8/1/MTI-2018 tentang Persetujuan Peningkatan Modal Dasar dan Penambahan Setoran Modal PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. / PT PPI Circular GMS Decision Number: SK.03/14.8/1/PBP/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/14/8/1/MTI-2018 concerning Approval to Increase Authorized Capital and Additional Paid-up Capital of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

GMS Agenda and Decisions of the 2017 Fiscal Year

Company’s Performance Accountability Report

156



ExTRAORDINARY GMS (EGMS)

Throughout 2018 the PPI held an Extraordinary GMS which

was held 8 times in a circular manner, with details as follows:

No. Agenda Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Persetujuan RUPS / Matters that Need to Get GMS Approval

5. RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/21/12/5/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/21/12/6/MTI-2018 tentang Persetujuan Pengalihan Saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama / PT PPI Circular GMS Number: SK.03/21/12/5/PBI/UT/PI.II-18 and Number HK.476/21/12/6/MTI-2018 concerning Agreement on Transfer of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Shares from PT Multi Terminal Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama

RUPS LUAR BIASA (RUPS-LB)

Sepanjang tahun 2018 PPI mengadakan RUPS Luar Biasa

yang dilaksanakan secara sirkuler sebanyak 8 (delapan) kali,

dengan rincian sebagai berikut:

No. Pelaksanaan RUPS Sirkuler / Circular GMC Implementation


Hasil Keputusan / Decision

1 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/P.II-18 dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo. SK.03/26/2/1/PBP/UT/P.II-18 andNo: HK.476/26/2/1/MTI-2018

12 Maret 2018 / March 12, 2018

Pengangkatan secara definitif Bapak Kiki Mohammad Hikmat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan./ Definitive appointment of Mr. Kiki Mohammad Hikmat as the Commercial and Business Development Director.

2 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/23/3/2/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/23/3/2/MTI-2018

23 Maret 2018 / March 23, 2018

Pemberhentian dengan hormat Bapak Rizki Widhiono dari Jabatan Direktur Teknik Perseroan. / Honorably dismissed Mr. Rizki Widhiono from the position of the Engineering Director.

3 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/26/3/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/36/3/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/26/3/1/PBP/UT/PI.II-18 andNo: HK.476/36/3/1/MTI-2018

26 Maret 2018 / March 26, 2018

Pengangkatan Bapak Wahyu Hardiyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Perseroan. / Appointment of Mr. Wahyu Hadiyanto as Company’s Acting Engineering Director.

4 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/6/6/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/6/6/3/MTO-2018/ Circular GMS of PT PPINo: SK.03/6/6/2/PBI/UT/PI.II-18 andNo: HK.476/6/6/3/MTO-2018

6 Juni 2018 / June 6, 2018

Penetapan Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia untuk Kinerja Tahun Buku 2017 / Determination of Work Incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia for the 2017 Fiscal Year Performance.

5 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and No: HK.476/28/6/1/MTI-2018

28 Juni 2018 / June 28, 2018

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Bay Mokhamad Hasani dari Jabatan Komisaris Perseroan;

2. Menunjukan dan mengangkat Bapak Apep Fajar Kurniawan sebagai Anggota Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. /

1. Honorably dismissed Mr. Bay Mokhamad Hasani as the Company’s Commissioner;

2. Appointed Mr. Apep Fajar Kurniawan as a member of Company’s Commissioner with tenure of 5 years.

6 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/3/8/1/PBP/UT/ PI.II.18 dan Nomor: HK.476/3/8/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/3/8/1/PBP/UT/ PI.II.18 and No: HK.476/3/8/1/MTI-2018

6 Agustus 2018 / August 6, 2018

Pemberhentian dengan hormat Bapak Mega Satria dari Jabatan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan. / Honorably Dismissed Mr. Mega Satrian as the Finance and Human Capital Director.

7 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/28/8/1/MTI-2018

28 Agustus 2018 / August 28, 2018

Pengangkatan Bapak Henri Panggabean sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan. / Appointment of Mr. Henri Panggabean as Company’s the Finance and Human Capital Director.

8 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/14.8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/14/8/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/14.8/1/PBP/UT/PI.II-18 andNo: HK.476/14/8/1/MTI-2018

13 September 2018 / September 13, 2018

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);

2. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp25.000.000.000,00 (25 miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp225.000.000.000,00 (duar ratus dua puluh lima juta Rupiah). /

1. Approved the increase in the Company’s authorized capital by Rp100.000.000.000 to Rp900,000,000,000;

2. Approved the addition of the Company’s issued and paid-up capital which was originally Rp25,000,000,000 to Rp225,000,000,000.



No. Pelaksanaan RUPS Sirkuler / Circular GMC Implementation


Hasil Keputusan / Decision

9 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/21/12/5/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/21/12/6/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/21/12/5/PBI/UT/PI.II-18 and No: HK.476/21/12/6/MTI-2018

21 Desember 2018 / December 21, 2018

1. Menyetujui pengalihan 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar RP250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) milik PT Multi Terminal Indonesia yang mewakili 0,11% dari total ditempatkan dan disetor Perseroan (“Saham yang Dijual”) kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Gedung Cabang Tanjung Priok Lantai 7, Jln. Raya Pelabuhan No.9, Jakarta Utara (“PII”). /

2. Sehubungan dengan pemindahan hak atas Saham yang Dijual di atas, maka struktur pemegang saham Perseroan setelah penyelesaian transaksi tersebut, menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 22.475.000 224.750.000.000

PT Pelabuhan Indonesia Investama 25.000 250.000.000

TOTAL 22.500.000 225.000.000.000

3. Sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham ini, Para Pemegang Saham setuju untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk bertemu dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dari Perseroan dan/atau notaris untuk menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ini, untuk menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk meminta dan/atau mengajukan laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

4. Dalam hal di kemudia hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. /

1. Approved the transfer of 25.000 shares or amounting to Rp250,000,000 belonging to PT Multi Terminal Indonesia representing 0.11% of the Company’s total placed and paid-up (“Shares Sold”) to PT Pelabuhan Indonesia Investama, a limited liability company established under the law of the Republic of Indonesia, headquartered in Tanjung Priok Branch Building 7th Floor, Jln. Raya Pelabuhan No.9, North Jakarta (“PII”).

2. In connection with the transfer of rights to the shares sold above, the structure of the Company’s shareholders after the settlement of the transaction becomes as follows:

Shareholders’ Name Total Shares Total Nominal Value

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 22.475.000 224.750.000.000

PT Pelabuhan Indonesia Investama 25.000 250.000.000

TOTAL 22.500.000 225.000.000.000

3. In connection with Shareholders’ Decisions, the Shareholders agreed to appoint and authorized the Company’s Directors both jointly and individually, with the right of substitution, to meet and/or attend before competent authorities of the Company and/or notary to declare the Shareholders’ Decisions, to sign all necessary documents, and subsequently to request and/or submit a report/notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all necessary actions, without anyone excluded.

4. In the event that there is an error in the matters stipulated in this decision, then corrections will be made accordingly.

10 RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/20/12/4/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 andNo: HK.476/20/12/4/MTI-2018

20 Desember 2018 / December 20, 2018

Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia meliputi Gaji, Tunjangan, Tunjangan Perumahan, Fasilitas, Fasilitas Bantuan Hukum. / Determination of Income of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia’s Board of Directors and Board of Commissioners includes Salaries, Benefits, Housing Allowances, Facilities, and Legal Aid Facilities

DEWAN KOMISARISDewan Komisaris secara kolektif memiliki tugas dan tanggung

jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

terhadap pengelolaan perusahaan dengan mengacu kepada

ketentuan Perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada RUPS

yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas

pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG.

BOARD OF COMMISSIONERSCollectively, the Board of Commissioners has the duty

and responsibility to supervise and advise the Company’s

management, with reference to the provisions of the

prevailing legislation and Company’s Articles of Association.

The Board of Commissioners is directly responsible to the

GMS, which is the realization of the supervisory accountability

of the Company’s management in the framework of GCG

principles.

158



REFERENSI PERATURAN

Keberadaan Dewan Komisaris Perusahaan mengacu pada

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan

Terbatas yang mengharuskan seluruh perusahaan yang

bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan

Komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan manajemen,

proses manajemen di dalam perusahaan, sekaligus mengawasi

dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perusahaan mengacu pada Pedoman

Dewan Komisaris PPI Nomor: PPI – 630 – 002878. Pedoman

ini digunakan untuk menjaga hubungan Direksi dan pihak

terkait lainnya mengenai fungsi pengawasan. Pedoman ini

sebelumnya sudah mengalami pembaharuan setelah ditinjau

dan dimutakhirkan pada tahun 2016 sesuai dengan peraturan

dan best practices terkini.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum

dalam Pedoman Dewan Komisaris PPI, tugas dan tanggung

jawab Dewan Komisaris adalah mengawasi dan memberikan

nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan mengenai

pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang

dilaporkan kepada RUPS. Lingkup pekerjaan Dewan Komisaris

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan Anggaran Dasar Perusahaan dijabarkan secara terperinci

dalam Pedoman Dewan Komisaris PPI.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan

Pasal 14 Ayat (4), yang dapat diangkat sebagai anggota

Dewan Komisaris adalah orang yang cakap melakukan

perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau

anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan

pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang

merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan

dengan sektor keuangan.

Selain persyaratan di atas, calon Dewan Komisaris juga harus

memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi

teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

REGULATION REFERENCE

The existence of the Company’s Board of Commissioners

refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies which require all companies under Indonesian

law to have a Board of Commissioners whose task is to

oversee management policies, management processes within

the company, as well as supervise and provide advice/advice

to the Directors.

BOARD OF COMMISSIONERS’ MANUAL

The Company’s Board of Commissioners referred to PPI

Board of Commissioners’ Manual No: PPI – 630 – 002878.

This manual is used to maintain the relationship between the

Directors and other related parties regarding the supervisory

function. This guideline has previously been updated after

being reviewed and updated in 2016 in accordance with

current regulations and best practices.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF

COMMISSIONERS

In accordance with the Company’s Articles of Association as

stipulated in the Board of Commissioners’ Manual, the duties

and responsibilities of the Board of Commissioners are to

supervise and advise the Directors as the Company’s managers

regarding the implementation of duties, responsibilities and

authorities reported to the GMS. Board of Commissioners’

scope of work based on the prevailing laws and regulations

and the Company’s Articles of Association are described in

detail in the PPI Board Manual.

BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

Based on the provisions in the Articles of Association of Article

14 Paragraph (4), those who can be appointed as members

of the Board of Commissioners are those who are capable of

carrying out legal actions, except within 5 (five) years before

their appointment:

a. declared bankrupt;

b. become a member of the Board of Directors or Board of

Commissioners or a member of the Supervisory Board

that is found guilty of causing a Company or Perum to be

declared bankrupt; or

c. convicted of committing a criminal offense that is

detrimental to the country’s finances and/or related to the

financial sector.

In addition to the above requirements, candidates for the

Board of Commissioners must also meet other requirements

stipulated by technical agencies based on legislation.



MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris yang menjabat telah dinyatakan lulus fit and

proper test. Adapun komposisi anggota Dewan Komisaris PPI

sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :


Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan Nomor HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular GMS Decision No: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and No: HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017

Irsal Yunus Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan Nomor HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular GMS Decision No: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and No: HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017

Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 dan Nomor HK.476/7/7/2/MTI-2017 tanggal 7 Juli 2017. / Circular GMS Decision No: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 and No: HK.476/7/7/2/MTI-2017 dated Juli 7, 2017.

Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/22/9/1/PI.II-15 dan Nomor: HK.476/22/9/1/MTI-2015 tanggal 22 September 2015. / Circular GMS Decision No: HK.568/22/9/1/PI.II-15 and No: HK.476/22/9/1/MTI-2015 dated September 22, 2015

Apep Fajar Kurniawan Komisaris Independen / Independent Commissioner

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 / Circular GMS Decision No: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and No: HK.476/28/6/1/MTI-2018

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas sebagai

berikut:

Nama / Name Uraian Tugas / Job Description

Riry Syeried Jetta Koordinator pembinaan dan pengawasan PPI khususnya operasional dan keuangan. / Coordinator of PPI coaching and supervision, especially in operations and finance

Dachamer Munthe Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang hukum dan GCG / Conducting guidance and supervision of legal and GCG

Irsal Yunus Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang pengembangan usaha dan komersial / Conducting business and commercial development guidance and supervision;

Apep Fajar Kurniawan Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang manajemen kepelabuhanan dan regulasi kemaritiman / Conducting guidance and supervision in the management of seaport and marine regulation

Lukita Dinarsyah TuwoMelakukan pembinaan dan pengawasan bidang hubungan kelembagaan yang mendukung usaha-usaha di lingkungan IPC. / Conducting guidance and supervision in the institutional relationships that support businesses within the IPC.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Kebijakan program pengenalan bagi Dewan Komisaris telah

diatur dalam Board Manual PT PPI yang dalam ketentuannya

merujuk pada Pasal 43 Permen PER-01/MBU/2011 tanggal

1 Agustus 2011, yang mana bertujuan agar para Anggota

Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin

kerjasama sebaga satu tim yang solid, komprehensif dan

efektif. Adapun ketentuan mengenai program pengenalan

meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat,

wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi

Perusahaan secara umum.

BOARD OF COMMISSIONERS’ TENURE

The Board of Commissioners tenure is set at 5 years and can

be reappointed for 1 term of office.

BOARD OF COMMISSIONERS’ COMPOSITION

The current members Board of Commissioners have passed

the fit and proper test. The composition of PPI’s Members of

the Board of Commissioners as of December 31, 2018 are as

follows :

DISTRIBUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

‘TASKS

The Board of Commissioners has divided the tasks as follows

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

The introduction program policy for the Board of

Commissioners has been regulated in the PT PPI Board Manual

which in its provisions refers to Article 43 of Regulation PER-

01/MBU/2011 dated August 1, 2011, which aims to enable

the Board of Commissioners to know each other and establish

cooperation as a solid, comprehensive and effective team.

The provisions regarding the introduction program include

the following:

a. For newly appointed members of the Board of

Commissioners, an Introduction Program must be given

regarding the condition of the Company in general.

160



b. Penanggung jawab program pengenalah adalah

Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan

fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

c. Program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance di Perusahaan.

2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak

diperbolehkan.

3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan

tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan

dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek

dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko,

pengendalian internal dan masalah-masalah strategis

lainnya.

4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan

kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

e. Program pengenalan dapat berupa presentasi,

pertemuan, kunjungan ke kantor cabang/uni bisnis, ke

fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan

atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan

kebutuhan.

Pada tahun 2018, PPI telah melaksanakan program

pengenalan Dewan Komisaris yang berbarengan dengan

Direksi dengan rincian waktu pelaksanaan dan agenda

sebagai berikut:

Hari/tanggal : Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Harris Sentul

Agenda :

- Sosialisasi pemahaman GCG dan Parameter Penilaian GCG

- Pengenalan Komisaris dan Direksi baru PT PPI

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN

KOMISARIS DAN DASAR PENERAPANNYA

Kebijakan Perusahaan yang secara jelas mengatur

keberagaman komposisi Dewan Komisaris dalam pendidikan

(bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin

sampai dengan saat ini belum dibuat secara tertulis

karena ukuran struktur organisasi masih dalam tahap

pengembangan dan penyesuaian. Namun tidak menutup

kemungkinan kebijakan tertulis mengenai keberagaman

komposisi Dewan Komisaris tersebut dibuat untuk ke

depannya. Saat ini, keberagaman komposisi ditentukan

sesuai kebutuhan Perusahaan berdasarkan pembagian tugas

bidang pengawasan bagi Dewan Komisaris. Keberagaman

b. The person in charge of the introduction program is

the Corporate Secretary or anyone who functions as a

Corporate Secretary.

c. The introduction program includes:

1. The Implementation of Company’s Good Corporate

Governance Principles.

2. Information on the duties and responsibilities of the

Board of Commissioners and Directors and other

matters that are not permitted.

3. The description of the Company relates to the

purpose, nature and scope of activities, financial

and operating performance, strategies, short-term

and long-term business plans, competitive positions,

risks, internal controls and other strategic issues.

4. Information relating to delegated authority, internal

and external audits, systems and internal control

policies and the Audit Committee.

e. The introduction program can be in the form of

presentations, meetings, visits to branch offices/business

unions, Company facilities, review of Company documents

or other programs that are deemed appropriate.

In 2018, the PPI has carried out an introduction program

of the Board of Commissioners together with the Board of

Directors with the details of the implementation time and

agenda as follows:

Date : Wednesday – Thursday, November 7 – 8, 2018

Time : 9 AM until finished

Location : Hotel Harris Sentul

Agenda :

- Dissemination of GCG understanding and GCG Assessment

Parameters

- Introduction of new PT PPI Board of Commissioners and

Board of Directors

DIVERSITY POLICY COMPOSITION OF THE BOARD OF

COMMISSIONERS AND THE BASIS OF IMPLEMENTATION

Company policy that clearly regulates the diversity of the

composition of the Board of Commissioners in education

(field of study), work experience, age, and gender up to

now has not been made in writing because the size of the

organizational structure is still in the stage of development

and adjustment. But it does not rule out the possibility of a

written policy regarding the diversity of the composition of

the Board of Commissioners for the future. At present, the

diversity of compositions is determined according to the needs

of the Company based on the division of tasks in the field of

supervision for the Board of Commissioners. The diversity of



komposisi Dewan Komisaris mengacu pada pembagian tugas

pengawasan berdasarkan berita acara kesepakatan Dewan

Komisaris tanggal Nomor: UM.339/2/4/KOM-PPI/2016

tanggal 17 Februari 2016 tentang Pembagian Tugas Dewan

Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Perseroan dengan tegas melarang adanya hubungan keluarga

sedarah di antara para anggota Dewan Komisaris dengan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan derajat

ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping,

sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris

dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang

Saham periode tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama / Name

Hubungan Keluarga Dengan / Kinship With Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relations With

Dewan Komis-aris / Board Of Commissioners

Direksi / Directors

Pemegang Saham /

Shareholders

Dewan Komisaris / Board Of

Commissioners

Direksi / Directors

Pemegang Saham /

Shareholders

Riry Syeried Jetta Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

Irsal Yunus Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

Dachamer Munthe Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

Lukita Dinarsyah Tuwo Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

Apep Fajar Kurniawan Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar PPI Pasal 14 Ayat 32, anggota

Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap

sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau

calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah. dan/atau ;

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan.

Keterangan rinci mengenai informasi rangkap jabatan Dewan

Komisaris telah dipaparkan dalam bab “Profil Perusahaan”

dalam Laporan Tahunan ini.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN

KOMISARIS

Dalam rangka menjaga independensi Dewan Komisaris untuk

tidak terlibat dalam benturan kepentingan antara kepentingan

ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi

the composition of the Board of Commissioners refers to the

division of supervisory duties based on the minutes of the

Board of Commissioners’ agreement Number: UM.339/2/4/

KOM-PPI/2016 dated February 17, 2016 concerning Division

of Assignments of the Board of Commissioners of PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia.

BOARD OF COMMISSIONERS AFFILIATION

The Company strictly forbids the existence of kinship between

members of the Board of Commissioners and members of

the Board of Commissioners and Directors up to the third

degree, either in a straight line or side line, as stipulated in the

Company’s Articles of Association. The family and financial

relations of the members of the Board of Commissioners and

fellow Board of Commissioners, Directors and Shareholders

for 2018 can be seen in the following table:

BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITION

POLICY

Based on the Articles of Association of PPI Article 14 Paragraph

32, members of the Board of Commissioners are prohibited

from holding multiple positions as stated below:

a. Members of the Board of Directors in State-Owned

Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, Private-

Owned Enterprises;

b. Other positions are in accordance with the provisions

of legislation, administrators of political parties and/or

candidates/members of legislative and/or candidates for

Regional Heads/Deputy Regional Heads. and/or ;

c. Other positions that can cause conflicts of interest.

Detailed information regarding multiple positions of the

Board of Commissioners has been presented in the chapter

“Company Profile” in this Annual Report.

BOARD OF COMMISSIONERS CONFLICT OF INTEREST

MANAGEMENT

In order to maintain the independence of the Board of

Commissioners not to be involved in a conflict of interest

between the economic interests of the Company and the

162



anggota Dewan Komisaris, PPI telah mengatur kebijakan

mengenai benturan kepentingan Dewan Komisaris dalam

Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 13.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat anggota

Dewan Komisaris PPI yang memiliki saham PPI baik yang

kurang dari 5% atau mencapai 5% atau lebih, dari modal

disetor PPI, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan

di dalam maupun luar negeri.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama / Name Jabatan / Position


PPI Perusahaan Lain / Other Companies

Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero

Irsal Yunus Komisaris / Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero

Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero

Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris / Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero

Apep Fajar Kurniawan Komisaris Independen / Independent Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero

KOMISARIS INDEPENDEN

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran

Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau

lebih Komisaris Independen. Dalam hal pengangkatannya,

Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS

dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham

utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

lainnya.

Sampai dengan 31 Desember 2018, posisi Komisaris

Independen Perusahaan dijabat oleh Bapak Apep Fajar

Kurniawan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS

Sirkuler Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan Nomor:

HK/476/28/6/1/MTI-2018.

KRITERIA PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS

INDEPENDEN

Sesuai dengan ketentuan hukum Perusahaan yang berlaku

di Indonesia, Dewan Komisaris bersifat independen dan tidak

saling mencampuri urusan satu sama lain. Sepanjang tahun

2018, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi terjadinya

benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris

dalam mengambil keputusan.

personal economic interests of members of the Board of

Commissioners, the PPI has arranged a policy regarding

conflicts of interest of the Board of Commissioners in Article

13 of the Company’s Articles of Association.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As of December 31, 2018, there were no members of the PPI

Board of Commissioners who owned PPI shares of either less

or more than 5%, from the paid-up capital of the PPI, as well

as other companies domiciled domestically and abroad.

Share Ownership of The Board of Commissioners Table

INDEPENDENT COMMISSIONER

Referring to the Republic of Indonesia Law Number 40 of

2007 concerning Limited Liability Companies, the Articles of

Association of the Company can regulate the existence of 1

(one) or more Independent Commissioners. In the case of his

appointment, the Independent Commissioner is appointed

based on the resolution of the GMS from parties that are

not affiliated with the major shareholders, members of the

Board of Directors and/or other members of the Board of

Commissioners.

As of December 31, 2018, the position of the Company’s

Independent Commissioner was held by Apep Fajar Kurniawan

who was appointed based on Circular GMS Decree Number:

SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and Number: HK/476/28/6/1/

MTI-2018.

CRITERIA FOR THE INDEPENDENT STATEMENT OF

INDEPENDENT COMMISSIONERS

In accordance with the provisions of the Company law

applicable in Indonesia, the Board of Commissioners is

independent and does not interfere with each other’s

business. Throughout 2018, there was no situation that had

the potential for a conflict of interest between members of

the Board of Commissioners in making decisions.



Kriteria / Criteria

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Apep Fajar Kurniawan

Bukan Anggota Manajemen Perusahaan / Not a Member of Company Management ü

Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. / Free from business relationships and other relationships that can influence decision making ü

Bukan pemegang saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perusahaan. / Not a majority shareholder of the Company or an employee directly related to the Company’s majority shareholder.

ü

Bukan Pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. / Not an employee or has worked as an executive at the Company or an affiliate company member, at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners

ü

Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. / Not a material professional advisor or primary consultant for the Company or affiliated company, or an employee who has direct contact with a service provider, at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners

ü

Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama / Not a material professional advisor or primary consultant for the Company or affiliated company, or an employee who has direct contact with a service provider, at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners

ü

Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi. / Has no agreement relationship with other affiliated companies or companies as Directors ü

Komisaris Independen Perusahaan Sebagaimana Disebutkan di atas Telah Memenuhi Kriteria Independensi / The Independent Commissioner of the Company As Mentioned above Has Fulfilled the Independence Criteria

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Internal Dewan Komisaris

Rapat Internal Dewan Komisaris selama tahun 2018

dilaksanakan sebanyak 6 kali. Rapat gabungan bersama

Direksi selama tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 12 kali.

Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Internal Dewan

Komisaris

No. Tanggal / Date

Agenda Peserta / Participants

1 21/2/2018• Pelaksanaan RKAP 2018 / Implementation of 2018 RKAP• Update Progress Program Rencana Kerja / Update Work Plan Progress• Penerapan GCG / GCG Implementation

Riry Syeried JettaLukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus

2 27/3/2018

• Evaluasi Kinerja Manajemen Februari 2018 / Management Performance Evaluation in February 2018

• Progress Proyek Maritim & Kijing / Progress of the Maritime & Kijing Project• Addendum PIA & COA / Addendum of PIA & COA


3 16/4/2018• Evaluasi Kinerja/Progress TW I / TW I Performance Evaluation/Progress• Laporan Auditor Independen / Independent Auditor Report• Persiapan RUPS 2018 / 2018 GMS Preparation

Riry Syeried JettaBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus

4 28/5/2018• Evaluasi Kinerja/Progress TW I / TW I Performance Evaluation/Progress• Laporan Auditor Independen / Independent Auditor Report• Persiapan RUPS 2018 / 2018 GMS Preparation

Lukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Board of Commissioners Internal Meetings

Throughout 2018, internal meetings of the Board of

Commissioners has held 6 times. During 2018, Joint meetings

with the Board of Directors was held 12 times.

Agenda, Date, and Board of Commissioners Internal

Meetings Participants

164



No. Tanggal / Date


5 30/7/2018

• Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Juni 2018 / Evaluation of Financial Performance in June 2018

• Progress RKM / RKM Progress• Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke CBL & Tanjung Pandan /

Report of the Board of Commissioners’ Working Visit to CBL & Tanjung Pandan

• Agenda lain-lain / Other Agendas

Riry Syeried JettaDachamer MuntheIrsal Yunus

6 26/10/2018• Evaluasi Kinerja Bulan September 2018 / Performance Evaluation in

September 2018• Agenda lain-lain / Other Agendas

Riry Syeried JettaDachamer MuntheIrsal YunusApep Fajar Kurniawan

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran

Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan

Komisaris

Nama / Name

Rapat Internal Dewan Komisaris / Internal Meetings Of The Board Of Commissioners

Jumlah / Total Kehadiran / Attendance 100 %

Riry Syeried Jetta 6 5 83%

Dachamer Munthe 6 6 100%

Lukita Dinarsyah Tuwo 6 3 50%

Irsal Yunus 6 6 100%

Apep Fajar Kurniawan 1 1 100%

Bay M Hasani 4 4 100%

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta Rapat

Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai

berikut.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris

Bersama Direksi

No. Tanggal / Date


1 17/1/2018

• Review Kinerja Tahun 2017 / 2017 Performance Review• GCG (Good Corporate Governance)• Proyek Yang Sedang dan Akan Berjalan / Ongoing and Upcoming Projects• Pending Matters 2017 / 2017 Pending Matters

Riry Syeried JettaLukita Dinarsyah TuwoDachamer MuntheIrsal Yunus

2 21/2/2018• Pelaksanaan RKAP 2018 / Implementation of 2018 RKAP• Update Progress Program Rencana Kerja / Update Work Plan Progress• Penerapan GCG / GCG Implementation


3 27/3/2018• Evaluasi Kinerja Februari 2018 / February 2018 Performance Evaluation• Progress Proyek Maritim & Kijing / Progress of the Maritim & Kijing Project• Progress Proyek PT API / Progress of PT API Project


4 16/4/2018• Evaluasi Kinerja/Progress TW I / 1st Quarter Performance/Progress Evaluation• Laporan Auditor Independen / Independent Auditor Report• Persiapan RUPS 2018 / 2018 GMS Preparation

Riry Syeried JettaBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus

Table of Meetings Frequency and Attendance Level of

the Board of Commissioners in the Internal Meeting of

the Board of Commissioners

Joint Meetings of the Board of Commissioners with the

Board of Directors

Throughout 2018, agenda, date, and participants of Joint

Meetings of the Board of Commissioners with the Board of

Directors are as follows.

Agenda, Date, and Meeting Participants of the Board of

Commissioners with the Board of Directors



No. Tanggal / Date


5 28/5/2018

• Pembahasan hasil Kunjungan Dewan Komisaris & Direksi PT PPI ke Pulau Moa & Kijing / Discussion of the results of PT PPI’s Board of Commissioners & Directors Visit to Moa Island & Kijing

• Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan s.d Bulan April 2018 / Discussion on the Performance of Subsidiaries in April 2018

• Pembahasan kemajuan RKM s.d April 2018 / Discussion on RKM progress until April 2018

Lukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer Munthe

6 28/6/2018

• Evaluasi Kinerja Manajemen s.d Bulan Mei / Management Performance Evaluation up to May

• Progress MOA kalibaru / Kalibaru MOA Progress• Pengembangan Usaha Di Bidang Project & Project Management / Business

Development in the Field of Projects & Project Management• Progress Pengembangan Terminal Kijing / Kijing Terminal Development

Progress• Progress Project PT API / PT API Project Progress

Riry Syeried JettaBay M HasaniDachamer MuntheIrsal YunusLukita Dinarsyah Tuwo

7 30/7/2018

• Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2018 / June 2018 Performance Evaluation• Progress RKM / RKM Progress• Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke CBL & Tanjung Pandan /

Report of the Board of Commissioners’ Working Visit to CBL & Tanjung Pandan

• Agenda lain-lain / Other agendas

Riry Syeried JettaDachamer MuntheIrsal Yunus

8 27/8/2018

• Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2018 / June 2018 Performance Evaluation• Progress MOA kalibaru / Kalibaru MOA Progress• Progress Update Isu Strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s Strategic

Issues• Progress RKM / RKM Progress• Agenda lain-lain / Other agendas

Riry Syeried JettaApep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal YunusLukita Dinarsyah Tuwo

9 26/9/2018

• Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2018 / July 2018 Performance Evaluation• Taksasi 2018 & RKAP 2019 / 2018 Taxation & 2019 RKAP• Progress MOA kalibaru / Kalibaru MOA Progress• Progress Update Isu Strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s Strategic

Issues• Agenda lain-lain / Other agendas

Apep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal YunusLukita Dinarsyah Tuwo

10 26/10/2018

• Evaluasi Kinerja Bulan September 2018 / September 2018 Performance Evaluation

• Progress MOA kalibaru / Kalibaru MOA Progress• Progress Update Isu Strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s Strategic

Issues• Progress pengembangan terminal Kijing / Kijing Terminal Development

Progress• Progress jalan Tol Cibitung-Cilincing / Cibitung-Cilincing Toll Road Progress• Agenda lain-lain / Other agendas

Riry Syeried JettaApep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal Yunus

11 26/11/2018

• Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2018 / October 2018 Performance Evaluation

• Progress Pengembangan Properti / Property Development Progress• Progress Update Isu strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s strategic

issues• Progress pengembangan terminal Kijing / Kijing Terminal Development

Progress• Progress jalan Tol Cibitung-Cilincing / Cibitung-Cilincing Toll Road Progress• Agenda lain-lain / Other agendas

Riry Syeried JettaApep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal YunusLukita Dinarsyah Tuwo

12 14/12/2018

• Evaluasi Kinerja Bulan November 2018 / November 2018 Performance Evaluation

• Update Anak Perusahaan PT PPI ( PT API & PT MMI) / Update of PT PPI’s Subsidiary (PT API & PT MMI)

• 2017• Progress Update Isu strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s Strategic

Issues• Implementasi Assesment GCG / Implementation of GCG Assessment• RKM 2018 & RKM 2019 / 2018 RKM & 2019 RKM• Agenda lain-lain / Other agendas

Riry Syeried JettaApep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal Yunus

166




Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan


Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi / Joint Meetings Of The Board Of

Commissioners And The Board Of Directors

Jumlah / Total Kehadiran / Attendance %

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner 12 10 83%

Irsal Yunus Komisaris / Commissioner 12 12 100%

Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner 12 12 100%

Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris / Commissioner 12 8 67%

Apep Fajar Kurniawan Komisaris Independen / Independent Commissioner 6 5 83%

Bay M Hasani Komisaris / Commissioner 6 5 83%

Direksi / Board of Directors

Arif Suhartono President Director 12 12 100%

Henri Panggabean Finance & Human Capital Director 4 4 100%

Kiki Mohammad Hikmat Commercial & Business Development Director 9 9 100%

Wahyu Hardiyanto Ad Interim Engineering Director 8 8 100%

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, anggota Dewan Komisaris Perusahaan

telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi

berupa pelatihan, workshop, konferensi, maupun seminar.

Rincian mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi

Dewan Komisaris pada tahun 2018 terdapat dalam bab ‘Profil

Perusahaan’ Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 dan

Keputusan Pemegang Saham. Penetapan penghasilan yang

berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang

bersifat tetap, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor

skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan

kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain

yang relevan, serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan. Sementara untuk penetapan

penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat

variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan

faktor kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta

faktor-faktor lain yang relevan.

Table of Meetings Frequency and Attendance Level of

the Board of Commissioners and the Board of Directors

in Joint Meetings

Competence Development Program of the Board of

Commissioners

During 2018, members of the Company’s Board of

Commissioners have participated in various competency

development programs in the form of training, workshops,

conferences and seminars. Details on the implementation of

the Board of Commissioners’ competency development in

2018 are contained in the ‘Company Profile’ chapter of this

Annual Report.

Board of Commissioners Remuneration Policy

The remuneration policy of the Board of Commissioners

refers to the Minister of BUMN Regulation Number: PER-

04/MBU/2014 and Shareholders’ Decrees. Determination

of income in the form of Salary or Honorarium, Permanent

Allowances and Facilities, carried out by considering business

scale factors, business complexity, inflation rate, condition

and financial capacity of the Company, and other factors that

are relevant, and not contradictory to laws and regulations.

Meanwhile, the determination of income in the form Tantiem/

Performance Incentive variable(merit rating) is carried out

by considering the Company’s financial performance and

capability, as well as other relevant factors.



Prosedur Penetapan Remunerasi

PPI menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

• Komisaris Utama : 45% dari gaji Direktur Utama

• Komisaris : 90% dari gaji Komisaris Utama

Berikut adalah tahapan penetapan penghasilan Dewan

Komisaris dan Direksi PPI:

Direksi / Board of Directors

Komite Audit / Audit Committee

Dewan Komisaris / Board of

Commissioners

Pemegang Saham /

Shareholders

• Menyusun usulan remunerasi dengan metode yang telah ditetapkan

• Mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit /

• Preparing the proposed remuneration with the established method

• Submitting a proposal to the Board of Commissioners through the Audit Committee

• Melakukan telaah atas usulan Direksi

• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris /

• Reviewing the proposal from the Board of Directors

• Providing rrecommendation to the Board of Commissioners

• Melakukan telaah atas usulan Direksi dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit

• Mengajukan hasil telaah kepada Pemegang Saham /

• Reviewing the recommendation of the Board of Directors and considering the recommendations of the Audit Committee

• Submitting the review results to the shareholder

• Menetapkan remunerasi melalui RUPS /

• Establishing the remuneration through GMS

Direksi / Board of Directors Komite Audit / Audit Committee

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Pemegang Saham / Shareholders

Menyusun usulan remunerasi dengan metode yang telah ditetapkan / Prepare a remuneration proposal with the method that has been set

Melakukan telaah atas usulan Direksi / Reviewing the Board of Directors’ proposals

Melakukan telaah atas usulan Direksi dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit / Review the Board of Directors’ proposals and consider the Audit Committee recommendations

Menetapkan Remunerasi melalui RUPS / Determine Remuneration through GMS

Mengajukan Usulan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit / Submit proposals to the Board of Commissioners through the Audit Committee

Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris / Provide Recommendations to the Board of Commissioners

Mengajukan Hasil telaah kepada Pemegang Saham / Submitting review results to Shareholders

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi anggota Dewan Komisaris PPI dapat

terdiri dari:

1. Honorarium;

a. Honorarium Komisaris Utama Perseroan

ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama;

Procedure for Determining Remuneration

PPI determines the income of the Board of Commissioners by

taking into account the following provisions:

• President Commissioner : 45%of President Director’s Salary

• Commissioner : 90% of President Commissioner’s

Salary

The following are the stages of determining the income of

the PPI’s Board of Commissioners and Directors:

Remuneration Structure of the Board of Commissioners

Members

The Remuneration Structure of PPI Board of Commissioners

members can consist of:

1. Honorarium;

a. The Honorarium of the Company’s President

Commissioner is set at 45% of the Salary of the

President Director;

168



b. Honorarium Anggota Komisaris Perseroan ditetapkan

sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

2. Tunjangan, yang terdiri atas:

a. Tunjangan hari raya;

a) Tunjangan Hari Raya Komisaris Utama ditetapkan

sebesar 1 (satu) kali Honorarium;

b) Tunjangan Hari Raya Anggota Dewan Komisaris

Perseroan ditetapkan sebesar 1 (satu) kali

Honorarium;

c) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 1 (satu)

kali Gaji, yang dibayarkan setelah pemabyaran

Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari

Raya.

b. Tunjangan transportasi;

a) Tunjangan Transportasi Komisaris Utama

Perseroan ditetapkan sebesar 20% dari

Honorarium Komisaris Utama

b) Tunjangan Transportasi Anggota Dewan

Komisaris Perseroan ditetapkan sebesar 20%

dari Honorarium Anggota Dewan Komisaris.

c. Asuransi purna jabatan.

3. Fasilitas, yang terdiri atas:

a. Fasilitas kesehatan;

b. Perkumpulan profesi;

c. Fasilitas bantuan hukum; dan

4. Tantiem/Insentif Kinerja, di mana di dalam tantiem

tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan

Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI).

Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2018 ditetapkan

berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Sirkuler Nomor: SK03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor

HK.476/20/12/4MTI-2018. Adapun jumlah nominal

remunerasi Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris

(dalam Rupiah penuh)

Jabatan / Position Honorarium

Komisaris Utama / President Commissioner 373.971.600

Komisaris / Commissioner 336.574.440




b. The Honorarium of the Company’s Commissioners

is set at 90% of the President Commissioner’s

Honorarium.

2. Allowance, consist of:

a. Religious Holiday Allowance;

a) The President Commissioner Religious Holiday

Allowance is set at 1 (one) time Honorarium;

b) The Company’s member of the Board of

Commissioners Religious Holiday Allowance is set

at 1 (one) time Honorarium;

c) The Religious Holiday Allowance is given at 1

(one) time salary, which is paid after the payment

of the Company’s employee holiday allowance or

no later than 1 (one) week before the feast day.

b. Transport Allowance;

a) The President Commissioner Transportation

Allowance is set at 20% of the President

Commissioner Honorarium

b) Transportation Allowance of the members of

the Board of Commissioners of the Company is

set at 20% of the Honorarium of the Board of

Commissioners.

c. Retirement Insurance.

3. Facilities, which consist of:

a. Health Insurance;

b. Professional Association;

c. Legal assistance facilities; and

4. Performance Tantiem/Incentives, in which the bonus can

be given in the form of a Long Term Incentive).

Board of Commissioners Remuneration Nominal

Amount

The remuneration of the Board of Commissioners for 2018

is determined based on the Decision of the General Meeting

of Circular Shareholders Number: SK03/20/12/3/PBI/UT/

PI.II-18 and Number: HK.476/20/12/4MTI-2018. The nominal

amount of remuneration for the Board of Commissioners in

2018 is as follows:

Table of Board of Commissioners Remuneration Nominal

Amount

(in full Rupiah)



Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran

tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun / Total Remuneration per person in a year Jumlah Komisaris / Number of Commissioners

Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar / Above Rp500 million - Rp1 Billion -

Rp500 juta kebawah / Under Rp500 million 5

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS 2018

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan

tugas pengawasan meliputi pemberian rekomendasi, nasihat,

maupun pengeluaran berbagai keputusan, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pengawasan atas pelaksanaan RKAP 2018;

2. Pengawasan atas pelaksanaan implementasi GCG

Perusahaan;

3. Pengawasan atas pelaksanaan audit internal dan eksternal

Perusahaan;

4. Memberikan rekomendasi atas isu-isu strategis Perusahaan

dalam rapat gabungan bersama Direksi;

5. Memberikan pendapat terhadap RKAP 2018;

6. Mengawasi persiapan RUPS 2018;

7. Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pulau Moa dan Kijing;

dan

8. Melaksanakan Kunjungan Kerja ke proyek CBL dan Tanjung

Pandan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham.

ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, PPI telah melakukan assessment

implementasi GCG untuk Dewan Komisaris yang dilaksanakan

sesuai kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang

dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan

hasil Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-

16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012.Berdasarkan hasil

assessment tersebut, Dewan Komisaris memperoleh nilai

33,05 atau 94,42% dari bobot yang ditentukan sebesar

35,00% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Remuneration in one year is grouped in the range of income

levels as follows:

Table of Board of Commissioners Remuneration Amount

Group

BOARD OF COMMISSIONERS TASKS IMPLEMENTATION

IN 2018

During 2018, the Board of Commissioners has carried out

supervisory duties covering the provision of recommendations,

advice, and the issuance of various decisions, with details as

follows:

1. Supervision of the implementation of the 2018 RKAP;

2. Supervision of the implementation of the Company’s

GCG;

3. Supervision of the implementation of the Company’s

internal and external audits;

4. Provide recommendations on the Company’s strategic

issues in joint meetings with the Board of Directors;

5. Provide opinions on the 2018 RKAP;

6. Oversee the preparation of the 2018 GMS;

7. Carrying out Working Visits to Moa and Kijing Islands; and

8. Carrying out Working Visits to the CBL and Tanjung

Pandan projects.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE

ASSESSMENT

The Board of Commissioners performance evaluation is

carried out by the General Meeting of Shareholders.

ASSESSMENT ON BOARD OF COMMISSIONERS GOOD


In 2018, PPI conducted an assessment of GCG implementation

for the Board of Commissioners carried out in accordance

with the terms of reference for the implementation of GCG

assessments developed by the Ministry of BUMN based on

the results of the Ministry of BUMN Secretary Decree Number

SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. Based on assessment

results Such, the Board of Commissioners obtains a value of

33.05 or 94.42% of the determined weight of 35.00% and

falls into the category of “Very Good”.

170



PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN

KOMISARIS

Komite Dewan Komisaris mendapatkan penilaian untuk

meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas

pendukung Dewan Komisaris. Penilaian terhadap Komite

Dewan Komisaris dilakukan bedasarkan kinerja pelaksanaan

tugas komite yang mencakup realisasi laporan pelaksanaan

tugas komite yang sesuai dengan tanggung jawab masing-

masing. Selain itu, aspek penilaian juga mencakup frekuensi

kehadiran rapat dan rekomendasi yang diberikan untuk

membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan

Dewan Komisaris.

DIREKSISecara kolegial, Direksi memiliki tugas mengelola dan

mengurus Perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas Perusahaan, serta menguasai dan mengelola

aset Perusahaan. PPI melakukan pembagian tugas di antara

Anggota Direksi dengan tidak menghilangkan tanggung

jawab Direksi dalam pengurusan Perusahaan.

REFERENSI PERATURAN

Keberadaan Direksi mengacu pada Undang-undang No. 40

tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Direksi berwenang

dan bertanggung jawab penuh atas Perusahaan serta mewakili

Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Perusahaan dilengkapi dengan Pedoman Dewan Direksi

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI – 630 –

002877 sebagai acuan dalam menjalankan hubungan bisnis

dengan Dewan Komisaris dan pihak terkait lain mengenai

fungsi pengelolaan Perusahaan. Pedoman Dewan Komisaris

telah ditinjau dan dimutakhirkan pada tanggal 1 November

2016 sesuai dengan peraturan dan best practices terkini.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Tugas dan kewajiban Direksi tercantum dalam Pedoman

Dewan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yang

secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan

Perusahaan. Direksi dengan itikad baik dan untuk

kepentingan Perusahaan akan mengelola bisnis dan urusan

Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan

kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan

aktivitas Perusahaan. Lingkup pekerjaan Direksi berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

PERFORMANCE ASSESSMENT

The Board of Commissioners’ Committee receives an

assessment to improve quality in carrying out the duties of

supporting the Board of Commissioners. An assessment

of the Committee of the Board of Commissioners is

carried out based on the performance of the duties of the

committee which includes the realization of reports on the

implementation of committee duties in accordance with

their respective responsibilities. In addition, the assessment

aspect also includes the frequency of attendance of meetings

and recommendations given to assist in the implementation

of the supervisory and advisory functions of the Board of

Commissioners.

BOARD OF DIRECTORSCollegially, the Board of Directors has the task of managing

the Company to improve the efficiency and effectiveness of

the Company, and to control and manage the Company’s

assets. PPI distributes tasks among members of the Board

of Directors by not eliminating the responsibilities of the

Directors in managing the Company.

REGULATION REFERENCE

The existence of the Board of Directors refers to Law No. 40

of 2007 concerning Limited Liability Companies, Directors

are authorized and fully responsible for the Company and

represent the Company, both inside and outside the court in

accordance with the provisions of the Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS’ MANUAL

The company is equipped with the Board of Directors’ Manual

of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Number: PPI – 630

– 002877 as a reference in carrying out business relations

with the Board of Commissioners and other related parties

regarding the management functions of the Company. The

Board of Commissioners’ Manual have been reviewed and

updated on November 1, 2016 in accordance with the current

regulations and best practices

DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF

DIRECTORS

The duties and obligations of the Board of Directors are

listed in the Board of Directors’ Manual of PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia which are directly responsible for the

management of the Company. The Board of Directors in

good faith and for the benefit of the Company will manage

the business and affairs of the Company while taking into

account the balance of interests of all parties interested in

the Company’s activities. The scope of work of the Board of

Directors is based on applicable laws and regulations and



Dasar Perusahaan dijabarkan secara terperinci dalam Pedoman

Dewan Direksi. Secara kolegial, tugas dan wewenang Direksi

adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan Visi, Misi, dan strategi Perusahaan.

b. Menetapkan kebijakan Perusahaan yang berlaku secara

korporat termasuk Anak Perusahaan.

c. Mengajukan usulan pengelolaan Perusahaan yang

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau

memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta

melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam

Anggaran Dasar, persetujuan Dewan Komisaris serta

keputusan RUPS.

d. Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek

keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang

digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan

Perusahaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan

dalam RUPS Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP).

e. Menetapkan usulan dan perubahan rencana jangka

panjang Perusahaan dan rencana kerja dan anggaran

Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja

Perusahaan dan Anak Perusahaan termasuk kebijakan

dividen Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja yang

digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan

Perusahaan sesuai dengan kesepakatan kinerja yang telah

ditetapkan dalam RUPS Persetujuan RKAP.

h. Menetapkan persetujuan proyek investasi non rutin yang

melebihi kewenangan Anggota Direksi/Direktur dan

memantau pelaksanaannya.

i. Menetapkan persetujuan proyek investasi sesuai

kewenangan Direksi setelah mendapat persetujuan

dalam RKAP, memantau dan melakukan koreksi terhadap

pelaksanaannya.

j. Menetapkan kegiatan kerjasama atau kontrak dengan

nilai kontrak atau penggunaan / perolehan aset yang

melebihi kewenangan anggota Direksi seperti yang diatur

dalam kebijakan otorisasi keuangan.

k. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat

Perusahaan sampai jenjang tertentu yang diatur melalui

ketetapan Direksi.

l. Melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai

pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan,

mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak

lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di

the Articles of Association of the Company are detailed in

the Board of Directors’ Manual. Collectively, the duties and

authorities of the Directors are as follows:

a. Determine the Vision, Mission, and Strategy of the

Company.

b. Establish Company policies that apply in a corporate

manner including Subsidiaries.

c. Submit proposals for management of the Company that

require Board of Commissioners approval and/or require

a written response from the Board of Commissioners and

approval of the General Meeting of Shareholders (GMS)

and implement them according to the provisions stipulated

in the Articles of Association, Board of Commissioners’

approval and GMS decisions.

d. Strive to achieve the financial, operational and

administrative aspects of the target indicators that are

used as the basis for evaluating the level of health of the

Company in accordance with the performance set out

in the GMS Approval of the Company’s Work Plan and

Budget (RKAP).

e. Establish proposals and changes to the Company’s long-

term plans and work plans and Company budgets in

accordance with applicable regulations.

f. Establish performance targets and evaluate the

performance of the Company and Subsidiaries including

the Subsidiary’s dividend policy in accordance with

applicable regulations.

g. Strive to achieve performance targets that are used as

the basis for evaluating the Company’s health level in

accordance with the performance agreements set out in

the GMS of the RKAP Agreement.

h. Establish approval of non-routine investment projects

that exceed the authority of members of the Board of

Directors/Directors and monitor their implementation.

i. Establish approval of investment projects in accordance

with the authority of the Board of Directors after obtaining

approval in the RKAP, monitoring and making corrections

to their implementation.

j. Establish cooperation activities or contracts with contract

value or use/acquisition of assets that exceed the authority

of members of the Board of Directors as stipulated in the

financial authorization policy.

k. Determine the organizational structure and Company

officials to a certain level regulated through the provisions

of the Board of Directors.

l. Carry out all actions regarding the management

and ownership of Company property, bind the

Company with other parties and/or other parties with

the Company, and represent companies inside and

172



dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal

dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

m. Menunjuk President Director mewakili Direksi untuk

menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk mewakili

Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan.

n. Sepanjang tidak ditetapkan oleh RUPS, Direksi dapat

menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara

Direksi dalam suatu keputusan Direksi, tanpa membatasi

tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai

Anggota Direksi sesuai ketentuan yang tercantum

dalam Anggaran Dasar, guna menjalankan tugas pokok

sebagai anggota Direksi secara efektif dan efisien13.

o. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh

secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau

lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan

usaha Perusahaan, kecuali apabila Anggota Direksi yang

bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya.

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perusahaan.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik

langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah

berlanjutnya kerugian tersebut.

KRITERIA DIREKSI

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PPI Pasal 10

Ayat 2, orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi

adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum,

kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya

pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan

pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindakan pidana yang

merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan

dengan sektor keuangan

Selain persyaratan di atas, anggota Direksi juga harus

memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi

teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

outside the Court regarding all matters and events,

with restrictions as stipulated in statutory regulations

legislation, Articles of Association and/or GMS decisions.

m. Appoint the President Director to represent the Board of

Directors to sign a Special Power of Attorney to represent

the Company inside and outside the Court.

n. As long as it is not stipulated by the GMS, the Board

of Directors can determine the division of duties and

authorities among Directors in a Board of Directors

decision, without limiting duties, authority, and

responsibilities as Members of the Board of Directors in

accordance with the Articles of Association, to effectively

and efficiently carry out the main duties as members of

the Board of Directors.

o. Each member of the Board of Directors is fully responsible

personally if the person concerned is guilty or negligent in

carrying out his duties for the interests and business of the

Company, except if the member of the Board of Directors

concerned can prove that:

1. The loss is not due his/her error or negligence.

2. Has carried out management in good faith and

prudence for the interests and in accordance with the

purposes and objectives of the Company.

3. Does not have a conflict of interest, either directly or

indirectly, over management actions that result in losses.

4. Has taken action to prevent the continuing loss.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

Based on the provisions in the PPI’s Articles of Association

Article 10 Paragraph 2, people who can be appointed as

members of the Board of Directors are those who are capable

of carrying out legal actions, except within 5 (five) years

before their appointment they have been:

a. declared bankrupt;

b. become a member of the Board of Directors or a

member of the Board of Commissioners or a member of

the Supervisory Board that is found guilty of causing a

Company or Perum went bankrupt; or

c. convicted of committing a criminal act that is detrimental

to the country’s finances and/or related to the financial

sector

In addition to the above requirements, members of the Board

of Directors must also meet other requirements stipulated by

technical agencies based on legislation.



MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan

Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan

penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang

lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.

KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi Direksi PPI periode tahun 2018 telah

melalui proses suksesi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan rangkaian proses suksesi

yang ketat, diharapkan akan menghasilkan anggota Direksi

yang tepat untuk Perusahaan. Adapun tabel dibawah ini

akan menggambarkan komposisi Direksi PPI periode sampai

dengan 31 Desember 2018, yaitu :

Nama / Name Jabatan / Position Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment Periode Menjabat / Tenure Period

Arif Suhartono President Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/10/3/2/PI. II-17 dan HK.476/10/3/1/MTI-2017 tanggal 10 Maret 2017. / Circular Decree of GMS No: HK.568/10/3/2/Pl. II-17 and HK. 476/10/3/1/MTI-2017 dated March 10, 2017.

5 (lima) tahun sejak diangkat pertama kali / 5 years since the first appointment

Henri Panggabean Finance & Human Capital Director

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018 / Circular Decree of GMS No: SK.03/28/8/1/PBP/UT/Pl.II-18 and No: HK. 476/28/8/1/MTI-2018.


Kiki Mohammad Hikmat

Commercial & Business Development Director

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular Decree of GMS No: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK. 476/26/2/1/MTI-2018


Wahyu Hardiyanto Ad Interim Engineering Director

Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/IT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/3/1/MTI-2018 / Circular Decree of GMS No: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK. 476/26/3/1/MTI-2018


PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas, Direksi melakukan pembagian

ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing

anggota Direksi sebagaimana diuraikan dalam SKD-620-

005830 tanggal 13 Agustus 2018, sebagai berikut:

Nama / Name Jabatan / Position Tugas / Duties

Arif Suhartono President Director 1. Pembuat kebijakan umum Perseroan dan pengambil keputusan strategis Perseroan serta koordinator Direksi.

2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan:a. kegiatan Komersial dan Pengembangan Bisnis;b. Kegiatan Teknik; danc. Kegiatan Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

3. Menetapkan peraturan tentang pembinaan Komersial dan Pengembangan Bisnis, Teknik, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

4. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan dalam kegiatan Audit.5. Bertanggung jawab selaku pimpinan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

1. General corporate policy makers and strategic decision makers of the Company and the Directors coordinator.

2. Responsible for the management of the Company relating to the development of:a. Commercial and Business Development activities;b. Engineering Activities; andc. Financial and Human Resource Activities.

3. Establish regulations regarding Commercial and Business Development, Engineering, Finance and Human Resources Development.

4. Policy makers and strategic decision makers of the Company in Audit activities.5. Responsible as the head of the Company and representing the Company inside and outside the court.

BOARD OF DIRECTORS’ TENURE

Board of Directors tenure is set at 5 (five) years and can be

reappointed for 1 (one) term of office. In the event that the

tenure of a member of the Board of Directors ends and the

General Meeting of Shareholders has not yet been able to

determine a replacement, the vacant duties of the members

of the Board of Directors are carried out in accordance with

the provisions for vacant members of the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The composition of PPI Board of Directors for the period of

2018 has gone through a succession process in accordance

with the applicable laws and regulations. With a series of

strict succession processes, it is expected to produce the right

members of the Board of Directors for the Company. The

table below will illustrate the composition of the Directors of

the PPI until December 31, 2018, namely :

BOARD OF DIRECTORS DIVISION OF DUTIES

In carrying out its duties, the Board of Directors distributes

the scope of work and responsibilities of each member of

the Board of Directors as described in SKD-620-005830 dated

August 13, 2018, as follows:

174




Henri Panggabean Finance & Human Capital Director

1. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan bidang keuangan, Corporate Finance, Administrasi Umum, Pengembangan Organisasi & Pengelolaan Perubahan, Pengembangan Talenta & Karir, Hubungan Industrial, Administrasi SDM dan Corporate Secretary.

2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan:a. kegiatan Keuangan;b. kegiatan Corporate Finance;c. kegiatan Administrasi Umum;d. kegiatan Pengembangan Organisasi & Pengelolaan Perubahan;e. kegiatan Pengembangan Talenta & Karir;f. kegiatan Hubungan Industrial;g. kegiatan Administrasi SDM;h. kegiatan Corporate Secretary;i. kegiatan Stakeholder Relation.

3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan baik yang menyangkut kegiatan pengendalian Keuangan, Corporate Finance, Administrasi Umum, Pengembangan Organisasi & Pengelolaan Perubahan, Pengembangan Talenta & Karir, Hubungan Industria, Administasi SDM, Corporate Secretary, dan Stakeholder Relation yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

4. Menandatangani perjanjian berdasarkan kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Divisi Procurement.

5. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan maupun kepentingan perusahaan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh President Director melalui Surat Kuasa sesuai dalam Anggaran Dasar Perseroan.

1. Policy makers and strategic decision makers of the Company in the fields of finance, Corporate Finance, General Administration, Organizational Development & Change Management, Talent & Career Development, Industrial Relations, HR Administration and Corporate Secretary..

2. Responsible for the management of the Company relating to coaching:a. Financial Activities;b. Corporate Finance Activities;c. General Administration Activities;d. Organization Development & Change Management Activities;e. Talent & Career Development Activities;f. Industrial Relations Activities;g. HR Administration Activities;;h. Corporate Secretary Activities;i. Stakeholder Relation Activities.

3. Formulate provisions regarding financial development plans both concerning Financial control activities, Corporate Finance, General Administration, Organizational Development & Change Management, Talent & Career Development, Industrial Relations, HR Administration, Corporate Secretary, and Stakeholder Relations which are subsequently stipulated by Decree of Directors.

4. Sign an agreement based on authority as stipulated in the Procurement of Goods and Services policy by the Procurement Division.

5. Representing the Company in and outside the court and other company interests based on the authority granted by the President Director through an appropriate Power of Attorney in the Articles of Association of the Company.

Wahyu Hardiyanto Ad Interim Engineering Director

1. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan yang meliputi kegiatan Sistem Informasi, Teknik Sipil, Teknik Mesin & Listrik, Project Management, dan Safety, Security & Environment.

2. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan:a. Kegiatan Sistem Informasi;b. Kegiatan Teknik Sipil;c. Kegiatan Teknik Mesin & Listrik;d. Kegiatan Project Management;e. Kegiatan Safety, Security & Environment

3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang Sistem Informasi, Teknik Sipil, Teknik Meson & Listrik, Project Management, dan Safety, Security & Environment yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

4. Menandatangani perjanjian berdasaran kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Divisi Procurement.

5. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan maupun kepentingan perusahaan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh President Director melalui Surat Kuasa sesuai dalam Anggaran Dasar Perseroan.

1. Policy makers and strategic decision makers of the Company which include activities in Information Systems, Civil Engineering, Mechanical & Electrical Engineering, Project Management, and Safety, Security & Environment.

2. Responsible for the management of the Company relating to the development of:a. Information System Activities;;b. Civil Engineering Activities;c. Mechanical & Engineering Activities;d. Project Management Activities;e. Safety, Security & Environment Activities

3. Formulate provisions concerning Information Systems, Civil Engineering, Meson & Electrical Engineering, Project Management, and Safety, Security & Environment which are then stipulated by a Decree of the Board of Directors.


5. Representing the Company in and outside the court and other company interests based on the authority granted by the President Director through an appropriate Power of Attorney in the Articles of Association of the Company.




Kiki Mohammad Hikmat

Commercial & Business Development Director

1. Pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan strategis bidang Komersial & Pengembangan Bisnis meliputi Property, Procurement, Komersial & Pengembangan Bisnis, Marketing & Partnership, Quality & Risk Management, dan Hukum sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan:a. Kegiatan Property;b. Kegiatan Procurement;c. Kegiatan Komersial & Pengembangan Bisnis;d. Kegiatan Marketing & Partnership;e. Kegiatan Quality & Risk Management;f. Kegiatan Hukum

3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan Property, Procurement, Komersial & Pengembangan Bisnis, Marketing & Partnership, Quality & Risk Management, dan Hukum yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

4. Menandatangani perjanjian berdasarkan kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Divisi Procurement.

5. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan maupun kepentingan perusahaan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh President Director melalui Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

1. Policy makers and strategic decision-making in the Commercial & Business Development fields include Property, Procurement, Commercial & Business Development, Marketing & Partnership, Quality & Risk Management, and Law according to established policies.

2. Responsible for the management of the Company relating to the development of:a. Property Activities;b. Procurement Activities;c. Commercial & Business Development Activities;;d. Marketing & Partnership Activities;e. Quality & Risk Management Activities;f. Legal Activities

3. Formulate provisions regarding plans for the development of Property, Procurement, Commercial & Business Development, Marketing & Partnership, Quality & Risk Management, and Legal, which are further stipulated by a Decree of the Board of Directors.


5. Representing the Company in and out of court as well as the interests of other companies based on the authority granted by the President Director through Power of Attorney in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Kebijakan program pengenalan bagi Direksi telah diatur dalam

Board Manual PT PPI yang dalam ketentuannya merujuk pada

Pasal 43 Permen PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011,

meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan

Program Pengenalan mengenai kondisi Perusahaan secara

umum.

b. Penanggung jawab program pengenalah adalah

Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan

fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

c. Program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance di Perusahaan.

2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan

tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan

dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek

dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko,

pengendalian internal dan masalah-masalah strategis

lainnya.

3. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung

jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris.

d. Program pengenalan dapat berupa presentasi,

pertemuan, kunjungan ke kantor cabang/uni bisnis, ke

fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan

atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan

kebutuhan.

\

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

The introduction program policy for the Board of Directors

has been regulated in the PT PPI Board Manual which in its

provisions refers to Article 43 of Regulation PER-01/MBU/2011

dated August 1, 2011, covering the following matters:

a. For newly appointed members of the Board of Directors,

an Introduction Program must be given regarding the

condition of the Company in general.

b. The person in charge of the introduction program is

the Corporate Secretary or anyone who functions as a

Corporate Secretary.

c. The introduction program includes:

1. The Implementation of Company’s Good Corporate

Governance Principles.

2. The description of the Company relates to the

purpose, nature and scope of activities, financial

and operating performance, strategies, short-term

and long-term business plans, competitive positions,

risks, internal controls and other strategic issues.

3. Information on the duties and responsibilities of the

Board of Diretors and Board of Commissioners.

d. The introduction program can be in the form of

presentations, meetings, visits to branch offices/business

unions, Company facilities, review of Company documents

or other programs that are deemed appropriate.

176



Pada tahun 2018, PPI telah melaksanakan program

pengenalan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris

dengan rincian waktu pelaksanaan dan agenda sebagai

berikut:

Hari/tanggal : Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Harris Sentul

Agenda :

- Sosialisasi pemahaman GCG dan Parameter Penilaian

GCG

- Pengenalan Komisaris dan Direksi baru PT PPI

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DAN

DASAR PENERAPANNYA

Kebijakan Perusahaan yang secara jelas mengatur mengenai

keberagaman komposisi Direksi dalam pendidikan (bidang

studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin sampai

dengan saat ini belum dibuat secara tertulis karena ukuran

struktur organisasi masih dalam tahap pengembangan

dan penyesuaian. Namun tidak menutup kemungkinan

kebijakan tertulis mengenai keberagaman komposisi Dewan

Komisaris dan Direksi tersebut dibuat untuk ke depannya.

Saat ini, keberagaman komposisi ditentukan sesuai

kebutuhan Perusahaan berdasarkan pembagian tugas bidang

pengelolaan bagi Direksi. Keberagaman komposisi Direksi

mengacu pada Job Description 2018 sebagai penjabaran

dari SK Direksi Nomor: SKD-620-005830 tanggal 13 Agustus

2018.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Perseroan dengan tegas melarang adanya hubungan

keluarga sedarah di antara para anggota Direksi dengan

anggota Dewan Komisaris, sampai dengan derajat ke-3, baik

menurut garis lurus maupun garis ke samping, sesuai dengan

yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Hubungan

keluarga dan keuangan anggota Direksi dengan sesama

anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham

periode tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama / Name

Hubungan Keluarga Dengan / Kinship With Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relations With


Direksi / Board Of Directors

Pemegang Saham /

Shareholders


Direksi / Board Of Directors

Pemegang Saham /

Shareholders

Arif Suhartono Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

Henri Panggabean Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

Kiki Mohammad Hikmat Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

Wahyu Hardiyanto Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No

In 2018, the PPI has carried out an introduction program of the

Board of Directors together with the Board of Commissioners

with the details of the implementation time and agenda as

follow:

Date : Wednesday – Thursday, November 7 – 8, 2018

Time : 09.00 AM until finished

Location : Hotel Harris Sentul

Agenda :

- Dissemination of GCG understanding and GCG

Assessment Parameters

- Introduction of new PT PPI Board of Commissioners and

Board of Directors

DIVERSITY COMPOSITION POLICY OF THE BOARD OF

DIRECTORS AND THE BASIS OF APPLICATION

Company policies that clearly regulate the diversity of the

composition of the Board of Directors in education (field of

study), work experience, age, and gender up to now have not

been made in writing because the size of the organizational

structure is still in the stage of development and adjustment.

However, it does not rule out the possibility of a written

policy regarding the diversity of the composition of the Board

of Commissioners and Board of Directors for the future.

At present, the diversity of compositions is determined

according to the needs of the Company based on the division

of tasks of management for the Directors. The diversity

of the composition of the Board of Directors refers to Job

Description of 2018 as a description of the Directors Decree

Number: SKD-620-005830 dated August 13, 2018.

BOARD OF DIRECTORS’ AFFILIATION

The Company strictly prohibits kinship between members

of the Board of Directors and members of the Board of

Commissioners, up to the third degree, either in a straight

line or sideways line, according to what is stipulated in the

Company’s Articles of Association. The family and financial

relationship of members of the Board of Directors with fellow

members of the Board of Directors, Board of Commissioners,

and Shareholders for the period of 2018 can be seen in the

following table::



KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar PPI Pasal 12 Ayat 34, anggota

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana

tersebut di bawah ini:

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

b. Anggotan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada

Badan Usaha Milik Negara;

c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/

lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota

legislatif; dan/atau

e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan.

Keterangan rinci mengenai informasi rangkap jabatan Direksi

telah dipaparkan dalam bab “Profil Perusahaan” dalam

Laporan Tahunan ini.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Dalam rangka menjaga independensi Direksi untuk tidak

terlibat dalam benturan kepentingan antara kepentingan

ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi

anggota Direksi, PPI telah mengatur kebijakan mengenai

benturan kepentingan Direksi dalam Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 13.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat anggota

Direksi PPI yang memiliki saham PPI baik yang kurang dari

5% atau mencapai 5% atau lebih, dari modal disetor PPI,

maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam

maupun luar negeri.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi



PPI Perusahaan Lain / Other Companies

Arif Suhartono President Director Nihil / Zero Nihil / Zero

Henri Panggabean Finance & Human Capital Director Nihil / Zero Nihil / Zero

Kiki Mohammad Hikmat Commercial & Business Development Director Nihil / Zero Nihil / Zero

Wahyu Hardiyanto Ad Interim Engineering Director Nihil / Zero Nihil / Zero

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS POLICY

Based on the PPI’s Articles of Association Article 12 Paragraph

34, members of the Board of Directors are prohibited from

holding multiple positions as stated below:

a. Members of the Board of Directors in State-Owned

Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, Private-

Owned Enterprises;

b. Members of the Board of Commissioners or Supervisory

Board in State-Owned Enterprises;

c. Other structural and functional positions in central and/or

regional government agencies/institutions;

d. Other positions which is in accordance with the provisions

of legislation, management and/or candidates/legislative

members; and/or

e. Other positions that can cause conflicts of interest.

Detailed information regarding the concurrent positions of

the Board of Directors has been described in the chapter

“Company Profile” in this Annual Report.

BOARD OF DIRECTORS’ CONFLICT OF INTERESTS

MANAGEMENT

In order to maintain the independence of the Board of

Directors not to be involved in a conflict of interest between

the economic interests of the Company and the personal

economic interests of members of the Board of Directors,

PPI has arranged policies regarding the conflict of interests

of the Directors in Article 13 of the Company’s Articles of

Association.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2018, there were no PPI Directors who

owned PPI shares of either less than 5% or reaching 5% or

more, from the paid-up capital of the PPI, as well as other

companies domiciled domestically and abroad.

Share Ownership of the Board of Directors Table

178



INDEPENDENSI DIREKSI

PPI memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki

hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau kepemilikan saham dan/atau hubungan,

kepengurusan dengan Perusahaan maupun Perusahaan lain.

Hal ini dilakukan untuk menghindari benturan kepentingan

yang dapat mempengaruhi kemampuan Direksi untuk

bertindak independen serta melaksanakan fungsi dan tugas

secara individual maupun kolegial.

RAPAT DIREKSI

Rapat Internal Direksi

Rapat Internal Direksi selama tahun 2018 dilaksanakan

sebanyak 12 kali, dengan rincian agenda, tanggal dan

kehadiran peserta rapat sebagai berikut:

Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Internal Direksi

No. Tanggal / Date Agenda Peserta / Participants

1 24 Januari 2018 / January 24, 2018

• Laporan Keuangan 2018• Update GCG 2017• Hal lain-lain /• 2018 Financial Statements• 2017 GCG Update• Others

• Arif Suhartono• Rizki Widhiono*• Mega Satrio**• Kiki M. Hikmat***

2 22 Februari 2018 / February 22, 2018

• Pembasahan RKAP 2018 atas hasil diskusi dengan IPC• Draft Laporan Audit EY• Kinerja Januari 2018• Tindak lanjut langkah PPI dalam pekerjaan pembangunan TPK Kalibaru• Hal lain-lain /• Discussion on 2018 RKAP on the results of discussions with IPC• Audit EY Report Draft• January 2018 Performance• Follow up of the PPI process in the Kalibaru TPK construction work• Others

• Arif Suhartono• Rizki Widhiono• Mega Satria• Kiki M.Hikmat

3 27 Maret 2018 / March 27, 2018

• Laporan Kinerja Februari 2018• Maritime Tower• Update API – JTCC • Hal lain-lain / • February 2018 Performance• Maritime Tower• Update API – JTCC • Others

• Arif Suhartono• Mega Satria• Kiki M. Hikmat • Wahyu Hardiyanto****

4 16 April 2018 / April 16, 2018

• Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya• Pembahasan Pra RUPS PT PPI• Hal lain-lain /• Follow up on the results of previous meeting• Discussion of PT PPI’s Pre RUPS• Others

• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto

5 28 Mei 2018 / May 28, 2018

• Tindak lanjut rapat sebelumnya • Laporan kinerja keuangan April 2018• Update proyek Kijing dan pengembangan Pulau MoA• Presentasi Manager terkait kinerja masing-masing bidang s/d April 2018• Hal lain-lain /• Follow up on previous meeting • April 2018 financial performance report• Manager presentation regarding • Manager presentations related to the performance of each field up to April

2018• Others


BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

PPI ensures that all members of the Board of Directors do not

have financial and family relations with members of the Board

of Commissioners, members of the Board of Directors and/or

Controlling Shareholders or share ownership and/or relations,

management with the Company or other Companies. This

step is taken to avoid conflicts of interest that can affect the

ability of the Board of Directors to act independently and

carry out individual and collegial functions and tasks.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Board of Directors Internal Meeting

Board of Directors held 12 Internal Meetings during 2018,

with details of the agenda, date and attendance of the

meeting participants as follows:

Agenda, Date, and Board of Directors Internal Meeting

Participants



No. Tanggal / Date Agenda Peserta / Participants

6 28 Juni 2018 / June 28, 2018

• Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya• Laporan kinerja keuangan Mei 2018• Progres Pulau MoA Kalibaru• Progres proyek Kijing dan pengembangan proyek lainnya • Progres proyek PT API• Hal lain-lain /• Follow up on the results of previous meeting• May 2018 financial performance report• Progress of Kalibaru MoA Island• Progress of the Kijing project and the development of other projects • Progress of PT API project• Others


7 24 Juli 2018 / July 24, 2018

• Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya• Update progres isu strategis PPI• Hal lain-lain /• Follow up on the results of previous meeting• PPI strategic issues progress update• Others


8 21 Agustus 2018 / August 21, 2018

• Laporan kinerja Juli 2018• Progres update Pulau MoA• Progres update Tanjung Lesung • Progres update Sunda Kelapa• Progres update lahan• Hal lain-lain /• July 2018 performance report• July 2018 performance report• Tanjung Lesung progress update • Sunda Kelapa progress update• Land progress update• Others


9 24 September 2018 / September 24, 2018

• Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya• Pembahasan kinerja keuangan PPI bulan Mei 2017 dan Cost Recovery • Pembahasan RJPP• Pembahasan CT1 /• Follow up on the results of previous meeting• Discussion on PPI financial performance in May 2017 and Cost Recovery • RJPP discussion• CT1 discussion


10 24 Oktober 2018 / October 24, 2018

• Tindak lanjut sebelumnya• Laporan kinerja keuangan September 2018• Pembahasan Pra RUPS PPI• Update progres isu strategis PPI• Hal lain-lain /• Follow up• September 2018 financial performance report• Discussion of PT PPI’s Pre RUPS• PPI strategic issues progress update• Others

• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto• Henri Panggabean*****

11 21 November 2018 / November 21, 2018

• Tindak lanjut rapat sebelumnya• Pembahasan materi Rakernas IPC• Pembahasan materi Rakomdir Ppi /• Follow up on previous meeting• Discussion of the IPC National Working Meeting material• Discussion of the PPI Board of Comissioners and Board of Directors material

• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto• Henri Panggabean

12 12 Desember 2018 / December 12, 2018

• Tindak lanjut rapat sebelumnya• Pembahasan materi Rakomdir PPI / • Follow up on previous meeting• Discussion of the PPI Board of Comissioners and Board of Directors material

• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto• Henri Panggabean

Keterangan:

*) Bapak Rizki Widhiono berhenti menjabat sebagai

Engineering Director PPI pada 23 Maret 2018 berdasarkan

RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 dan

Nomor: HK.476/23/3/2/MTI-2018

**) Bapak Mega Satria berhenti menjabat sebagai Finance &

Human Capital Director PPI pada 6 Agustus 2018 berdasarkan

RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/3/8/1/PBP/UT/ PI.II.18 dan

Nomor: HK.476/3/8/1/MTI-2018

Notes:

*) Mr. Rizki Widhiono stopped serving as Engineering Director

of PPI on March 23, 2018 based on Circular GMS of PT PPI

No: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/23/3/2/

MTI-2018

**) Mr. Mega Satria stopped serving as Finance & Human

Capital Director of PPI on August 6, 2018 based on Circular

GMS of PT PPI No: SK.03/3/8/1/PBP/UT/PI.II 18 and No:

HK.476/23/3/2/MTI-2018

180



***) Bapak Kiki M. Hikmat mulai menjabat sebagai

Commercial & Business Development Director pada 12 Maret

2018 berdasarkan RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/26/2/1/

PBP/UT/P.II-18 dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018

****) Bapak Wahyu Hardiyanto mulai menjabat sebagai

Ad Interim Engineering Director PPI pada 26 Maret 2018

berdasarkan RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/

UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/36/3/1/MTI-2018

*****) Bapak Henri Panggabean mulai menjabat sebagai

Finance & Human Capital Director PPI pada 28 Agustus 2018

berdasarkan RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/

UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018.


Direksi

Jabatan / Position

Rapat Internal Direksi / Board Of Directors Internal Meetings

Jumlah / TotalKehadiran / Attendance

%

President Director 12 12 100

Finance & Human Capital Director 12 12 100

Commercial & Business Development Director 12 12 100

Ad Interim Engineering Director 12 12 100

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2018, anggota Direksi Perusahaan telah

mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa

pelatihan, workshop, konferensi, maupun seminar. Rincian

mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi Direksi

pada tahun 2018 terdapat dalam bab ‘Profil Perusahaan’

Laporan Tahunan ini.

Mohon data pelatihan dan/atau pengembangan Direksi

tahun 2018. Rincian informasi yang dibutuhkan dapat dilihat

dalam draft Profil Perusahaan.

Kebijakan Remunerasi Direksi

Kebijakan remunerasi Direksi mengacu pada Peraturan

Menteri BUMN Nomo: PER-04/MBU/2014 dan Keputusan

Pemegang Saham. Penetapan penghasilan yang berupa Gaji

atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap,

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha,

kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan

keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan,

serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Sementara untuk penetapan penghasilan yang

berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (merit

rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja

dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor-faktor

lain yang relevan.

***) Mr. Kiki M. Hikmat started serving as Commercial &

Business Development Director on March 12, 2018 bsed on

Circular GMS of PT PPI No. SK.03/26/2/1/PBP/UT/P.II-18 and

No. HK.476/26/2/1/MT-2018

****) Mr. Wahyu Hardiyanto started serving as Engineering

Director of PPI on March 26, 2018 based on Circular GMS of PT

PPI No. SK.03/26/3/1/PBP/UT/P.II-18 and No. HK.476/36/2/1/

MT-2018

*****) Mr. Henri Panggabean started serving as Finance &

Human Capital Director of PPI on August 28, 2018 based on

Circular GMS of PT PPI No. No. SK.03/28/8/1/PBP/UT/P.II-18

and No. HK.476/28/8/1/MT-2018.

Table of Frequency of Meetings and Level of Attendance

Board of Directors Competency Development Program

During 2018, members of the Company’s Directors have

participated in various competency development programs in

the form of training, workshops, conferences and seminars.

Details on the implementation of the Board of Directors’

competency development in 2018 are contained in the

‘Company Profile’ chapter of this Annual Report.

Mohon data pelatihan dan/atau pengembangan Direksi

tahun 2018. Rincian informasi yang dibutuhkan dapat dilihat

dalam draft Profil Perusahaan.

Board of Directors Remuneration Policy

The remuneration policy of the Board of Directors refers to

the Minister of BUMN Regulation Number: PER-04/MBU/2014

and Shareholders’ Decrees. Determination of income in the

form of Salary or Honorarium, Permanent Allowances and

Facilities, carried out by considering business scale factors,

business complexity, inflation rate, condition and financial

capacity of the Company, and other factors that are relevant,

and not contradictory to laws and regulations. Meanwhile,

the determination of income in the form Tantiem/Performance

Incentive variable(merit rating) is carried out by considering

the Company’s financial performance and capability, as well

as other relevant factors.



Prosedur Penetapan Remunerasi

PPI menetapkan penghasilan Direksi melalui RUPS dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

• Direktur Utama : 100%

• Direktur : 90% dari gaji President Director

Adapun tahapan atau proses penetapan penghasilan

Direksi, telah dipaparkan dalam sub-bab bahasan “Prosedur

Penetapan Remunerasi” di bagian Dewan Komisaris karena

keduanya merupakan satu kesatuan dan saling terhubung

dalam menetapkan gaji Direksi maupun Dewan Komisaris.

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Struktur Remunerasi anggota Direksi dapat terdiri dari:

1. Gaji;

2. Tunjangan yang terdiri atas:

a. Tunjangan hari raya;

b. Tunjangan komunikasi;

c. Tunjangan pakaian;

d. Tunjangan cuti tahunan;

e. Tunjangan cuti besar;

f. Tunjangan perumahan;

g. Tunjangan proyek;

h. Santunan purna jabatan.

3. Fasilitas yang terdiri atas:

a. Fasilitas kendaraan dinas;

b. Fasilitas kesehatan;

c. Fasilitas bantuan hukum;

d. Club membership;

e. Biaya representasi; dan

4. Tantiem/Insentif Kinerja, di mana di dalam Tantiem

tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan

Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI).

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Direksi mempertimbangkan indikator yang telah ditetapkan

oleh Pemegang Saham. Dalam hal ini indikator yang

dimaksud adalah Key Performance Indicator (KPI) atau

kontrak manajemen Direksi yang menjadi salah satu ukuran

untuk menilai kinerja Direksi.

Jumlah Nominal Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi untuk tahun 2018 ditetapkan

berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Sirkuler Nomor: SK03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor

Procedure for Determining Remuneration

PPI determines the Directors’ income through the GMS by

taking into account the following provisions:

• President Director : 100%

• Directors : 90% of President Director’s

Salary

The stages or the process of determining the Directors’

income have been described in the sub-chapter on the

discussion on “Remuneration Determination Procedure” in

the Board of Commissioners because both are one entity and

are interconnected in determining the salaries of the Directors

and Board of Commissioners.

Remuneration Structure of the Board of Directors

Members

Remuneration Structure of the Board of Commissioners

Members can consist of:

1. Salary;

2. Allowances, which consist of:

a. Religious Holiday Allowance;

b. Communication Allowance;

c. Clothing Allowance;

d. Annual Leave Allowance;

e. Grand Leave Allowance;

f. Housing Allowance;

g. Project Allowance;

h. Post-Service Compensation.

3. Facilities, which consist of:

a. Official Vehicle Facility;

b. Health Facility;

c. Legal Assistance Facility;

d. Club membership;

e. e. Representation Costs; and

4. Performance Tantiem/Incentives, in which the bonus can

be given in the form of a Long Term Incentive.

Board of Directors Remuneration Determination

Indicators

The Board of Directors considers the indicators that has been

determined by the Shareholders. In this case, the indicator

is Key Performance Indicator (KPI) or Board of Directors

management contract which is one measure to assess the

performance of the Board of Directors.

Board of Commissioners Remuneration Nominal

Amount

The remuneration of the Board of DIrectors for 2018 is

determined based on the Decision of the General Meeting

of Circular Shareholders Number: SK03/20/12/3/PBI/UT/

182



HK.476/20/12/4MTI-2018. Adapun jumlah nominal

remunerasi Direksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Direksi

(dalam Rupiah penuh)

Jabatan / Position Honorarium

President Director / President Director 831.048.000

Direktur / Director 747.943.200



Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran

tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun / Total Remuneration per person in a Year Jumlah Direksi / Number of Directors

Di atas Rp2 Milyar / Above Rp. 2 Billion -

Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar / Above Rp. 1 Billion – Rp. 2 Billion -

Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar / Above Rp. 500 million – Rp. 1 Billion 4

Rp500 juta kebawah / Below Rp. 500 million -

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Pada tahun 2018, Direksi PPI telah melaksanakan berbagai

kegiatan program kerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab dengan Perusahaan. Salah satu bentuk

kegiatan tersebut dapat dilihat melalui rapat Direksi dan rapat

bersama Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi sepanjang tahun buku dinilai berdasarkan

pencapaian Key Performance Indicator yang telah disetujui

dalam Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan

lingkup aspek sebagai berikut:

1. Keuangan dan Pasar

2. Fokus Pelanggan

3. Fokus Tenaga Kerja

4. Efektivitas Produk dan Proses

5. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab

Kemasyarakatan.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Berikut adalah rincian realisasi KPI PPI untuk tahun 2018 yang

menjadi dasar penilaian kinerja Direksi:

PI.II-18 and Number: HK.476/20/12/4MTI-2018. The nominal

amount of remuneration for the Board of Directors in 2018

is as follows:

Table of Board of Commissioners Remuneration Nominal

Amount

(in full Rupiah)

Remuneration in one year is grouped in the range of income

levels as follows:

Table of Board of Directors Remuneration Amount

Group

REALIzATION OF BOARD OF DIRECTORS’ DUTIES

In 2018, the PPI Directors have carried out various work

program activities as a form of implementing their duties

and responsibilities with the Company. One of the activities

can be seen through the Board of Directors’ meetings and

meetings with the Board of Commissioners.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Kinerja Direksi sepanjang tahun buku dinilai berdasarkan

pencapaian Key Performance Indicator yang telah disetujui

dalam Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan

lingkup aspek sebagai berikut:

1. Finance and Markets

2. Customer Focus

3. Workforce Focus

4. Product and Process Effectiveness

5. Leadership, Governance, and Community Responsibility.

Board of Directors Performance Assessment Results

The following is the breakdown of the PPI KPI for 2018

which forms the basis of the Board of Directors’ performance

evaluation:



No. Perspektif / Perspective Satuan / Unit Bobot / Weight Target Realiasi /

Realization Skor / Score

A KEUANGAN DAN PASAR / FINANCE AND MARKET

EBITDA Margin / EBITDA Margin

% 8

24

12,66% 14,02% 8,86

Average Collection Period / Average Collection Period

Hari** / Days** 8 10 10 8

Pertumbuhan Pendapatan / Revenue growth

% 8 22,74% 21,39% 7,52

B KEUANGAN DAN PASAR / FINANCE AND MARKET

Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index

Skala Likert / Likert Scale

11

22

3,5 3,5 11

Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan / Follow-up of Customer Complaints

% 11 100 100 11

C FOKUS TENAGA KERJA / LABOR FOCUS

Peningkatan Kompetensi SDM / HR Competency Enhancement

% 7

20

85% 92,3% 7,35

Indeks Kepuasan Pegawai / Employee Satisfaction Index

Skala Likert / Likert Scale

7 3,8 3,8 7

Produktivitas Pegawai / Employee Productivity

Rp(M)/Orang / Rp(M)/People

6 0,94 1,12 6,3

D EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES / EFFECTIVENESS OF PRODUCTS AND PROCESSES

Kinerja Vendor / Supplier Performance

Skala* / Scale* 6

17

2,35 2,33 5,94

Kinerja Pembayaran kepada Supplier / Payment Performance to Supplier

Hari** / Days** 7 20 20 7

Persentase Jumlah Proyek yang Dilaksanakan / Percentage of Number of Projects Implemented

% 4 78% 100% 4,2

KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA dan TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN / LEADERSHIP, GOVERNANCE AND COMMUNITY RESPONSIBILITY

Good Corporate Governance

Skor / Score 6

17

83 90,303 6,3

Tindaklanjut Eksternal Audit (KAP) / External Audit Follow-Up (KAP)

% 5 100% 100% 5

Penyerapan Investasi / Investment Absorption

% 6 89% 100% 6,3

Jumlah Investasi / Amount of Investment

100 101.78

184



ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DIREKSI

Pada tahun 2018, PPI telah melakukan assessment

implementasi GCG untuk Direksi yang dilaksanakan sesuai

kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang

dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan

hasil Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-

16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012. Berdasarkan hasil

assessment tersebut, Direksi memperoleh nilai 32,98 atau

94,22% dari bobot yang ditentukan sebesar 35,00% dan

masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Sampai dengan Desember 2018, PPI belum membentuk

komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi

mengenai penilaian atas kinerja komite-komite yang berada

di bawah Direksi beserta dasar penilaiannya.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Anggota Direksi ditetapkan melalui rangkaian mekanisme

suksesi yang sesuai dengan ketentuan dari Pemegang Saham

dan mengacu pada Peraturan dan Undang-Undang yang

berlaku. Selain itu, Kebijakan Suksesi Direksi juga mengacu

pada Anggaran Dasar dan Pedoman Dewan Direksi.

KOMITE AUDITDasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Komisaris Nomor: HK.56/9/31/KOMPPI-17, tanggal 30

September 2017, tentang Pengangkatan Komite Audit PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia. Komite Audit bekerja

secara kolektif dalam melaksanakan tugas membantu

Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik

dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan

bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Pedoman Komite Audit

Komite Audit PPI telah memiliki pedoman untuk melaksanakan

tugas yang disebut dengan Pedoman & Tata Tertib Komite

Audit (Audit Committee Charter), ditetapkan tanggal 1

Desember 2016. Pedoman tersebut disusun berdasarkan

fungsi dan ketentuan di dalam Perusahaan serta mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman

& Tata Tertib Komite Audit memuat antara lain:

• Pendahuluan;

• Tujuan Pembentukan Komite Audit;

• Kedudukan, Keanggotaan, Hak dan Kewenangan;

ASSESSMENT ON BOARD OF DIRECTORS GOOD


In 2018, PPI has carried out an assessment of GCG

implementation for Directors conducted in accordance with

the terms of reference for the implementation of GCG

assessment developed by the Ministry of BUMN based on

the results of the Secretary Decree of the Ministry of BUMN

No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012. Based on the

results of the assessment , The Board of Directors obtains a

value of 32.98 or 94.22% of the specified weight of 35.00%

and falls into the category of “Very Good”.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

PERFORMANCE ASSESSMENT

As of December 2018, PPI has not formed a committee under

the Board of Directors, thus, there is no information regarding

the evaluation of the performance of the committees under

the Board of Directors along with the basis of their evaluations.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

Members of the Board of Directors are determined through

a series of succession mechanisms in accordance with the

provisions stipulated by the Shareholders and with the

applicable Laws and Regulations. In addition, the Directors’

Succession Policy also refers to the Articles of Association and

Board of Directors’ Manual.

AUDIT COMMITTEEAudit Committee Establishment Basis

Audit Committee was established based on Board of

Commissioners’ Decree No: HK.56/9/31/KOMPPI-17, dated

September 30, 2017, regarding the Appointment of Audit

Committee of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. The

Audit Committee works collectively in carrying out the task of

assisting the Board of Commissioners. The Audit Committee

is independent both in the implementation of duties and

in reporting, and is directly responsible to the Board of

Commissioners.

Audit Committee Manual

The PPI Audit Committee has a manual for carrying out

the tasks referred to as the Audit Committee Charter,

determined on December 1, 2016. The Manual is compiled

based on the functions and provisions in the Company

and refer to the applicable laws and regulations. The Audit

Committee’s Manual & Procedures contain among others:

• Introduction;

• Objectives of the Establishment of Audit Committee;

• Position, Membership, Rights and Authorities;;



• Tugas dan Tanggung Jawab;

• Hubungan dengan Pihak yang Terkait, Rapat, Laporan

dan lain- lain.

Pedoman Komite Audit ini akan ditinjau secara berkala sesuai

dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi, dan tingkat

risiko dalam Perusahaan yang mungkin terjadi. Selain itu,

pemutakhiran Pedoman Komite Audit mempertimbangkan

kebutuhan Komite yang ada pada Perusahaan serta sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit mengacu pada Pedoman

Komite Audit. Tugas Komite Audit diatur dalam Pedoman

Komite Audit sebagai berikut:

1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat

kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal

yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-

hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan

tugas Dewan Komisaris.

2. Komite Audit membuat rencana kerja tahunan yang berisi

rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang

diperlukan.

3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data,

dan informasi mengenai Perusahaan yang diperoleh

selama menjalankan tugasnya.

4. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab dalam

rangka terselenggaranya Good Corporate Governance

(GCG).

Komposisi dan Profil Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:

HK.56/9/31/KOMPPI-17 tanggal 30 September 2017 tentang

Pengangkatan Komite Audit PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia, susunan keanggotaan Komite Audit PPI adalah

sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama / Name Jabatan / Position Keterangan / Information Keahlian / Expertise

Dachamer Munthe Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee

Komisaris / Commissioner Keuangan / Finance

Eddy Kuswaedi H. Anggota Komite Audit / Audit Committee Member

Pihak Independen / Independent Party

Keuangan / Finance

• Duties and Responsibilities;

• Relationships with Related Parties, Meetings, Reports, etc

Audit Committee Manual will be reviewed periodically

in accordance with the Company’s business activities,

organization, level of risks that may arise. In addition, an

update of the Audit Committee Manual considers the needs

of the Company’s existing Committees and in accordance

with applicable laws and regulations.

Audit Committee’s Duties and Responsibilities

Duties implementation of Audit Committee referes to the

Audit Committee Manual. The duties of the Audit Committee

as regulated in the Audit Committee Manual are as follows:

1. The Audit Committee is responsible for providing opinions

to the Board of Commissioners on reports or issues

submitted by the Board of Directors, identifying matters

that require the attention of the Board of Commissioners,

and performing other duties related to the duties of the

Board of Commissioners.

2. Audit Committee creates an annual work plan containing

work plan schedule and the use of required resources.

3. The Audit Committee shall keep the confidentiality of

documents, data, and information about the Company

acquired while carrying out its duties.

4. The Audit Committee has duties and responsibilities in the

implementation of Good Corporate Governance.

Audit Committee Composition and Profile

Based on the Board of Commissioners’ Decree No. HK.56/9/31/

KOMPPI-17, dated September 30, 2017, on the Appointment

of Audit Committee of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia,

composition of Audit Committee is as follows:

Audit Committee’s Structure, Membership, and

Expertise Table

186



Profil Komite Audit

Berikut adalah profil Komite Audit PPI sampai dengan 31

Desember 2018:

Dachamer MuntheKetua Komite Audit /Chairman of Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dalam bab “Profil Perusahaan” / Profile can be seen on the Board of Commissioners section in the “Company Profile” chapter

Eddy Kuswaedi H. Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, Lahir di Bandung, 21 September 1958, saat ini berusia 60 tahun. /Indonesian citizen. Born in Bandung, September 21, 1958, 60 years old

Dasar pengangkatan / Appointment Basis :Nomor: HK.56/9/31/KOMPPI-17 tanggal 30 September 2017 / No: HK.56/9/31/KOMPPI-17 dated September 30, 2017

Pendidikan / Employment History• Sarjana Ekonomi, Universitas Padjajaran tahun 1986 / Bachelor of Economics, Padjajaran

University in 1986• Magister Manajemen Agribisnis UGM Tahun 2011 / Master of Agribusiness Management

from UGM in 2011

Riwayat Pekerjaan• Anggota Komite Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2016 – sekarang) / Member

of Audit Committee at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2016 – present)• Penanggungjawab Unit Manajemen Risiko Korporasi PT Rajawali Nasional Indonesia

(2010 – 2012) / Person in Charge for the Corporate Risk Management Unit of PT Rajawali Nasional Indonesia (2010 – 2012)

• Kepala Satuan Pengawasan Intern PT RNI (2007 – 2012) / Head of Internal Control Unit at PT RNI (2007 – 2012)

• Deputi Direktur Manajemen Aset PT RNI (2004 – 2007) / Deputy Director of Assets Management at PT RNI (2004 – 2007)

Kompetensi dan Sertifikasi / Competence and Certification • Risk Management, ISO 31000, Jakarta (2010)• Changes Acceleration Program, Jakarta (2004)dan Good Corporate Governance, Bali

(2006)• Directoryships Program, Jakarta (2004)• Global Leadership Development Programs, Cisarua - Jawa Barat (2003)• Senior Executive Development Program, Jakarta (2002)• Property Analysis Course, Jakarta (2002)• Seminar “The Changing Role of Internal Audit”, Bandung (2001)• Control Self Assessment, Jakarta (2002) /

Independensi Komite Audit

Sebagai upaya menjaga independensi serta menghindari

adanya konflik kepentingan, syarat pengangkatan anggota

Komite Audit PPI harus merupakan anggota yang independen

dan tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi dengan

PPI. Adapun kriteria independensi anggota Komite Audit

sebagai berikut, yaitu:

Audit Committee Profile

Following is the profile of the PPI Audit Committee as of

December 31, 2018::

Audit Committees’ Independence

Audit Committees’ Independence

In an effort to maintain independence and avoid conflicts

of interest, the appointment requirements of the PPI Audit

Committee members must be independent members and do

not have personal interests/relations with the PPI. The criteria

for the independence of Audit Committee’ members are as

follows:



Kriteria Independensi / Independence Criteria Dachamer Munthe Eddy Kuswaedi H.

Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 bulan terakhir; / Not an employee in a public accountant firm, legal consulting office, or any other party providing audit, non-audit, or other consulting services to PPI within the last 6 months;

ü ü

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di PPI; / Does not own shares directly or indirectly in PPI; ü ü

Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir; / Is not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months;

ü ü

Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama PPI; / Does not have a family relationship because of marriage and second-degree relationship, either horizontally or vertically, with the Commissioner, the Board of Directors, or the main Shareholders of PPI;

ü ü

Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan / Has no direct and indirect business relationship related to the Company’s business activities; and

ü ü

Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. / Is not a member of an institution whose business is to provide services to the Company

ü ü

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Rincian terkait pengembangan kompetensi yang diikuti oleh

Komite Audit pada tahun 2018 dapat dilihat pada bab “Profil

Perusahaan” sub bab “Pelatihan dan/atau Pendidikan Komite

Audit 2018” dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit direalisasikan dalam bentuk

rapat. Sepanjang 2018 Komite Audit telah melaksanakan

tugas sebagai bagian pendukung Dewan Komisaris yang

memberikan rekomendasi serta memastikan efektivitas

sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan

tugas eksternal auditor dan internal auditor dengan rincian

sebagai sebagai berikut:

1. Mengikuti Rapat Bersama Dewan Komisaris sebanyak 6

kali.

2. Mengikuti Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

sebanyak 12 kali

Agenda dan Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Pada tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan 18 kali

rapat, baik rapat internal Komite Audit, rapat gabungan

bersama Dewan Komisaris dan Direksi, maupun rapat bersama

Dewan Komisaris. Berikut rincian agenda rapat Komite Audit

beserta tanggal pelaksanaannya sepanjang tahun 2018:

:

Audit Committee Competence Development

Details on the competency development participated by the

Audit Committee in 2018 can be seen on “Company Profile”

Chapter sub-chapter “Audit Committee Training and/or

Education in 2018” in this Annual Report.

Audit Committee’s Duties Implementation

The implementation Audit Committee’s duties are realized

in the form of meetings. Throughout 2018, the Audit

Committee has performed its duties as supporting organ of

the Board of Commissioners, by providing recommendations

and ensuring the effectiveness of internal control system and

the effectiveness of duties implementation of external and

internal auditor, with details as follows:

1. Attended 6 Meetings with Board of Commissioners.

2. Attended 12 Meeting with Board of Commissioners and

Board of Directors

Audit Committee Agenda and Attendance in Meetings

In 2018, Audit Committee has held 18 kali rapat meetings,

including internal Audit Committee meetings, joint meetings

with the Board of Commissioners and the Board of Directors,

and meetings with the board of Commissioners.The following

are the details of the Audit Committee meeting agenda along

with its implementation dates throughout 2018:

188



Bulan / Month Agenda Nama / Name Jabatan / Position

Januari / January 2018 • Kerjasama Antar IPC & PPI atas CTI• Maritime Tower• Hal Lain-Lain

• Cooperation between IPC & PPI on CTI

• Maritime Tower• Others


Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner

Bay Mokhamad Hasani Komisaris / Commissioner

Irsan Yunus Komisaris / Commissioner

Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner

Arif Surhatono Direktur Utama / President Director

Rizki Widhiono Direktur Teknik / Director of Engineering

Mega Satria Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR

Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development

Februari / February• Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan

Januari 2018 • Progres atas Proyek Maritime

Tower dan Kijing • Agenda Lain-Lain

• Management Performance Evaluation in January 2018

• Progress on the Maritime Tower and Kijing Projects

• Other Agenda










Maret / March 2018 • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan Februari 2018

• Progres atas Proyek Maritime Tower dan Kijing

• Progres atas Proyek PT Akses Pelabuhan Indonesia

• Management Performance Evaluation in February 2018

• Progress on the Maritime Tower and Kijing Projects

• Progress on the PT Akses Pelabuhan Indonesia Project










Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering

April • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan Maret 2018

• Progres RKM • Agenda Lain-Lain

• Management Performance Evaluation in March 2018

• RKM Progress• Other Agenda








Kiki Mohammad Hikmat Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR





Mei / May • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan April 2018


• Management Performance Evaluation in April 2018











Juni / June • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan Mei 2018

• Progres RKM • Progres Update • Agenda Lain-Lain

• Management Performance Evaluation in May 2018

• RKM Progress• Progress Update• Other Agenda










Juli / July • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan Juni 2018

• Progres RKM • Progres Update • Agenda Lain-Lain

• Management Performance Evaluation in June 2018

• RKM Progress• Progress Update• Other Agenda










Agustus / August • Evaluasi Kinerja Bulan Juli• Prorgres RKM • Hal Lain-Lain

• Performance Evaluation in July• RKM Progress• Others



Apep Fajar Kurniawan Komisaris / Commissioner







190




September • Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Agustus 2018

• Progres RKM• Agenda Lain-Lain

• Financial Performance Evaluation in August 2018











Oktober / October • Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan September 2018

• Progres MOA Kalibaru• Progres Update Isu Strategis PPI• Progres Pengembangan Terminal

Kijing• Progres Jalan Tol Cibitung-

Cilincing

• Financial Performance Evaluation in September 2018

• Kalibaru MOA Progress• Progress Update of PPI Strategic

Issues • Kijing Terminal Development

Progress• Progress of Cibitung-Cilincing Toll

Road










November • Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2018


• Performance Evaluation in October 2018









Henri Panggabean Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR


Desember / December • Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan November 2018

• Update Anak Perusahaan PT PPI (PT API & PT MMI)

• Upadate Isu Strategis • Implementasi Assesment GCG

2018• RKM 2018&RKM 2019• Agenda Lain-Lain

• Financial Performance Evaluation in November 2018

• Update of PT PPI’s Subsidiary (PT API & PT MMI)

• Strategic Issues Update• Implementation of 2018 GCG

Assessment• 2018 & 2019 RKM• Other Agenda








Henri Panggabean Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR




Audit Committee’s Members Meeting Frequency

The Audit Committee has attended 6 internal meetings of the

Board of Commissioners, 12 joint meetings of the Board of

Commissioners with the Board of Directors. Thus, the Audit

Committee has attended 18 meetings throughout 2018.

Each Committee member who was present at the Audit

Committee internal meeting is as follows:

ACTING NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEEAs of December 31, 2018, PPI has not specifically established

the Nomination and Remuneration Committee. However,

in its implementation, the function is carried out by the

Shareholders and assisted by the Audit Committee, as the

Acting Nomination and Remuneration Committee. The

Nomination and Remuneration Committee is responsible for

ensuring that the Company’s remuneration and nomination

system has been implemented fairly and transparently, and in

compliance with applicable regulations.

The Nomination and Remuneration Functions are carried

out by the Shareholders, assisted by the Audit Committee

to propose the remuneration of the Board of Directors in

accordance with applicable provisions, and the performance

evaluation of the Board of Directors, as described in the Audit

Committee Manual. Therefore, description related to the

name, position, and brief biography of the members of the

nomination and/or remuneration committee, independence,

job descriptions, and responsibilities, activities of the fiscal

year, the frequency of meetings and the attendance of

the meetings, and the statement of the guidelines of the

nomination and/or remuneration, can be referred to in the

Audit Committee description.

ACTING RISK MANAGEMENT COMMITTEE

As of December 31, 2018, the PPI has not specifically

established the Risk Management Committee. However, in

its implementation, the function is carried out by the Audit

Committee, which is tasked with ensuring that the Company’s

risk management system has been carried out based on

the Company’s standards and complies with applicable

regulations.

Frekuensi Pertemuan Anggota Komite Audit

Frekuensi pertemuan Komite Audit dalam rapat internal

Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dan rapat gabungan Dewan

Komisaris bersama Direksi sebanyak 12 kali, sehingga Komite

Audit telah mengikuti rapat sebanyak 18 kali sepanjang tahun

2018. Masing-masing anggota Komite hadir dalam rapat

internal Komite Audit dengan tingkat kehadiran sebagai

berikut:

Nama / Name Jumlah / Total Kehadiran / Attendance Persentase Kehadiran / Attendance Percentage

Dachamer Munthe 18 18 100%

Eddy Kuswaedi H. 18 18 100%

PELAKSANA FUNGSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Sampai dengan 31 Desember 2018, PPI belum secara khusus

membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun

dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh

Pemegang Saham dan dibantu oleh Komite Audit, dengan

sebutan Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas

memastikan bahwa sistem remunerasi dan nominasi

Perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan

dan transparansi serta patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Pemegang saham dibantu oleh Komite Audit juga bertugas

memberikan usulan terhadap remunerasi Direksi sesuai

ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi

sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Komite Audit. Oleh

karena itu, uraian terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup

singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi,

independensi, uraian tugas dan tanggung jawab, uraian

pelaksanaan kegiatan pada tahun buku, frekuensi pertemuan

dan tingkat kehadiran dalam pertemuan, pernyataan adanya

pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi dapat dilihat

pada uraian Komite Audit.

PELAKSANA FUNGSI KOMITE MANAJEMEN RISIKOSampai dengan 31 Desember 2018, PPI belum secara khusus

membentuk Komite Manajemen Risiko. Namun dalam

pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh Komite Audit

yang mana bertugas memastikan bahwa sistem manajemen

risiko Perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan standar

yang dimiliki Perusahaan serta patuh terhadap regulasi yang

berlaku.

192



Dalam hal ini, Komite Audit sebagai Pelaksana Fungsi Komite

Manajemen Risiko melakukan analisis atas pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan

manajemen risiko Perusahaan. Oleh karena itu, uraian

terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota

Komite Manajemen Risiko, independensi, uraian tugas dan

tanggung jawab, uraian pelaksanaan kegiatan pada tahun

buku, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dalam

pertemuan, pernyataan adanya pedoman Komite Manajemen

Risiko dapat dilihat pada uraian Komite Audit.

SEKRETARIS PERUSAHAANSekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam

menjaga terjalinnya komunikasi yang baik antara Perusahaan

dengan Shareholder maupun Stakholder, serta memastikan

bahwa Perusahaan selalu menjalankan kegiatan usahanya

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di lingkungan PPI, fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan

oleh Divisi Corporate Secretary & Stakeholder Relation yang

bertugas menyempurnakan dan memastikan implementasi

GCG Perusahaan memenuhi standar ketentuan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan best practices. Selain

itu, Sekretaris Perusahaan sebagai pemilik fungsi liaison

officer menjaga hubungan baik PPI dengan para stakeholder,

membangun image positif dan menopang keberlanjutan

Perusahaan melalui berbagai program yang salah satunya

adalah Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan SK Direksi Nomor: SKD-610-003841

tanggal 28 Juli 2017, Struktur Corporate Secretary &

Stakeholder Relation saat ini adalah sebagai berikut:

PRESIDENT DIRECTORS

CORPORATE SECRETARY &

STAKEHOLDER RELATION

CORPORATE SECRETARY

ASSISTANT MANAGER

STAKEHOLDER RELATION

ASSISTANT MANAGER

In this case, the Audit Committee as the Acting Risk Management

Committee conducts an analysis of the supervision and

provision of advice on policies and implementation of the

Company’s risk management. Therefore, description related

to the name, position, and brief biography of the members

of the Risk Management Committee, independence, job

descriptions, and responsibilities, activities of the fiscal

year, the frequency of meetings and the attendance of the

meetings, and the statement of the guidelines of the Risk

Management Committee, can be referred to in the Audit

Committee description.

CORPORATE SECRETARYThe Corporate Secretary has an important role in maintaining

good communication between the Company and

Shareholders and Stakeholders, as well as ensuring that the

Company always carries out its business activities within the

corridors of applicable laws and regulations.

In the PPI environment, the function of Corporate Secretary

is carried out by Corporate Secretary & Stakeholder

Relations Division whose task is to improve and ensure the

implementation of the Company’s GCG meets the standards

of regulations based on legislation and best practices.

In addition, the Corporate Secretary, as the owner of

liaison officer function, maintains good relationships with

stakeholders, builds image, and maintains the Company’s

sustainability through various programs, such as the

Company’s Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate Secretary Structure

Based on Board of Directors Decree No: SKD-610-003841

dated July 28, 2017, the current Corporate Secretary &

Stakeholder Relation Structure are as follows:



Profil Sekretaris Perusahaan

Dini EndiyaniHead of Corporate Secretary and Stakeholder Relation

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 01 September 1978, saat ini berusia 40 Tahun. /Indonesian citizen, born in Jakarta, September 1, 1978, 40 years old.

Dasar pengangkatan:Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 / Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18

Pendidikan• S1 Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2001) / Bachelor of

International Relations, Parahyangan Catholic University, Bandung (2001)• S2 Hubungan International, Universitas Indonesia (2004) / Master of International Relations,

University of Indonesia (2004)

Riwayat Pekerjaan / Employment HistoryPT Pengembang Pelabuhan Indonesia• Corporate Secretary & Stakeholder Relation (Juni 2018-sekarang)PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC• Project Manager PMO (2017-2018)• Project Controlling Junior PMO (2015-2016) • Corporate Communications Manager (2014-2015)

Universitas Parahyangan • Dosen Tamu (November 2016) / Guest Lecturer (November 2016)Standard Chartered Bank• Business Communications Manager(2012-2013)• Internal Communications Manager (2011-2012)Universitas Al Azhar Indonesia• Dosen Tamu (Juni 2011) / Guest Lecturer (June 2011)• Dosen Tamu (April 2009) / Guest Lecturer (April 2009)Ogilvy Public Relations Worldwide, Jakarta• Associate Account Director (2010-2011)• Senior Account Manager (2009-2010)

Pelatihan• Interpretasi KPKU (2018)• Strategi Media Engagement di Era Ekosistem PR yang Baru (2018) / Media Engagement Strategy in

the New Age of PR Ecosystems• Pelatihan Audit GCG Berbasis Teknologi Informasi (2018) / Information Technology-Based GCG

Audit Training (2018)• Valueable PMO (Managing Multiple Projects) (2017)• Pelatihan Comprehensive Project Management Batch 1 (2016) / Comprehensive Project

Management Batch 1 Training (2016)• Workshop Membangun Reputasi Melalui Kisah Sukses Mengelola Krisis (2014) / Workshop on

Building Reputation Through Managing Crises Success Stories• Forum Humas BUMN (2014) / SOEs PR Forum• Change Agent Development Program Batch 4 (2014)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Struktur Corporate Secretary & Stakeholder Relation

mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengendalikan penyusunan

dan pelaksanaan program kerja bidang pemenuhan

penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang

Baik/Good Corporate Governance (GCG) atau selaku

Compliance Officer dan pengukuran penerapan GCG di

Perusahaan;

2. Merencanakan dan mengendalikan penyusunan dan

pelaksanaan program kerja bidang tata usaha dan

sekretaris direksi;

3. Menatausahakan serta menyimpan dokumen (termasuk

kebijakan) Perusahaan meliputi Daftar Pemegang Saham,

Daftar Khusus, Pedoman Direksi, Pedoman GCG dan

Risalah Rapat Direksi, dan RUPS;

Corporate Secretary Profile

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

The Corporate Secretary & Stakeholder Relation has the

following functions:

1. To plan and control the preparation and implementation

of the work program in fulfilling Good Corporate

Governance (GCG) principles, or to act as the Compliance

Officer and assess the GCG implementation in the

Company;

2. To plan and control the preparation and execution of the

work program in the administration and the secretary of

the board of directors;

3. To administer and archive the Company’s documents

(including policies) which cover Shareholder List, Special

Register, Directors Guideline, GCG Guidelines, and

Minutes of Board of Directors’ Meeting and GMS;

194



4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat

Direksi;

5. Merencanakan dan mengendalikan penyusunan

dan pelaksanaan program kerja bidang Corporate

Communication atau selaku liaison officer antara

Perusahaan dengan Organ Perusahaan dan stakeholder;


pelaksanaan program kerja bidang pengelolaan branding

dan informasi yang perlu dikomunikasikan baik secara

internal maupun eksternal kepada seluruh stakeholder

Perusahaan;


pelaksanaan program kerja bidang Corporate Social

Responsibility (CSR);

8. Membuat rekomendasi atas rencana/program kegiatan

pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik dan

pengelolaan hubungan dengan stakeholder secara

efektif dan efisien kepada President Director dan Direktur

Pembina dan membuat laporan atas kegiatan pengelolaan

tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan

hubungan dengan stakeholder kepada Direktur Utamar

dan Direktur Pembina;

9. Mengimplementasikan program SDM, melakukan

coaching dan counseling, merencanakan, mengevaluasi

dan melaksanakan program pengembangan SDM, seperti

penilaian kerja, pengajuan pelatihan dan penegakan

kedisiplinan dan memastikan tersedianya SDM di bagian

Corporate Secretary & Stakeholder Relation yang memiliki

kompetensi teknis dan non teknis serta memastikan

setiap bawahan memiliki performansi yang baik;

10. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

penyusunan RKM dan RKAP di divisinya;

11. Bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan

maupun sistem manajemen mutu, sistem manajemen

lingkungan, sistem manajemen K3 dan sistem manajemen

risiko di divisinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip

GCG Perusahaan;

12. Memelihara dan mengawasi aset-aset/inventaris

Perusahaan yang menjadi tanggung jawab di divisinya.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Untuk menunjang fungsi sekretaris perusahaan, PPI

mengikutsertakan tim Corporate Secretary & Stakeholder

Relation dalam program pengembangan kompetensi baik

dalam kegiatan training, seminar ataupun workshop. Berikut

program pengembangan kompetensi yang diikuti tim

Corporate Secretary & Stakeholder Relation sepanjang tahun

2018:

4. To facilitate and coordinate the Board of Directors’

meeting;

5. To plan and control the formulation and execution of

program in Corporate Communication or act as the

liaison officer between the Company and the Company’s

Organs and stakeholders;


work program in branding, and disseminate information

internally and externally to all Company’s stakeholder;


work program of Corporate Social Responsibility (CSR);

8. To provide recommendations on good corporate

governance management plan/program and manage

relationships with stakeholders effectively and

efficiently to the President Director and Managing

Director, and to report good corporate governance and

relationship management between the stakeholders

and President Director and Managing Director;

9. To implement HR programs, conduct coaching and

counseling, to plan and evaluate HR development

programs, such as job appraisals, training submissions,

and enforcement of disciplines, and to ensure the human

resource availability in Corporate Secretary & Stakeholder

Relation with technical and non-technical competence,

in order to ensure that every subordinate has good

performance;

10. To plan, coordinate, and control the RKM and RKAP

compilation in the respective division;

11. To be responsible for the implementation of policy and

quality management system, environmental management

system, OHS management system, and risk management

system in the respective division by taking into account

the Company’s GCG principles;

12. To maintain and supervise the Company’s assets/inventory

as its responsibility.

Corporate Secretary Competence Development

PPI includes Corporate Secretary & Stakeholder Relation team

in the competence development program to support PPI’s

corporate secretary function, by facilitating various training

activities, seminars or workshop. The following competence

development program is attended by Corporate Secretary &

Stakeholder Relation team throughout 2018:



Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris

Perusahaan

Nama / Name Tema Pengembangan Kompetensi / Competence Development Theme

Tempat Dan Waktu / Place And Date Penyelenggara / Organizer

Dini Endiyani

Strategi Media Engagement di Era Ekosistem PR yang Baru / Media Engagement Strategy in the Era of the New PR Ecosystem

Makassar, 18-20 Juli 2018 / Makassar, July, 18-20, 2018 PR Indonesia

Pelatihan Audit GCG Berbasis Teknologi Informasi / Information Technology Based GCG Audit Training

Bandung, 3-9 September 2018 / Bandung, September 3-9, 2018

PPAK

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary & Stakeholder Relation senantiasa

mendukung upaya mencapai kinerja optimal PPI dengan

pelaksanaan tugas yang dituangkan melalui berbagai

kegiatan mulai dari penatausahaan Perusahaan, kegiatan

Corporate Social Responsibility/”CSR”, hingga kegiatan

branding Perusahaan. Adapun kegiatan Corporate Secretary

& Stakeholder Relation sepanjang tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

1. Melakukan pengembangan dan pembaruan media

komunikasi perusahaan (website www.portdevco.com)

secara berkala;

2. Membuat Company Profile PPI sebagai media dan

kebutuhan promosi Perusahaan;

3. Menyelenggarakan Internal PR Workshop;

4. Mengkoordinir acara Buka Puasa Bersama

5. Mengkoordinir acara Halal bi Halal Perusahaan;

6. Mengkoordinir acara Sharing Session dan Project

Presentation;

7. Mengkoordinir berbagai penandatanganan MOU/

Groundbreaking/Kesepakatan/SHA;

8. Melaksanakan program training Dewan Komisaris dan

Direksi;

9. Mendampingi Site Visit Komisaris dan Direksi;

10. Melaksanakan Assessment Good Corporate Governance

pada April – Mei 2018 bersama Konsultan Independen

MUC Consulting Group dengan perolehan nilai 90,303

(kategori “Sangat Baik”)

11. Melaksanakan 8 (delapan) program CSR di antaranya:

• Program “Cinta Bersih Hidup Sehat” selama periode

Februari 2018 s.d Januari 2019 dengan target

penerima manfaat warga di wilayah RW 08,09, dan

10 Kelurahan Kalibiru, Jakarta Utara.

• Program “Beasiswa Sang Juara” yang akan

dilaksanakan selama 4 tahun (2018 – 2022) dengan

jumlah 2 orang penerima beasiswa merupakan alumni

siswa SMA Taruna Nusantara Magelang.

• Program “Siaga Sehat” yang dilaksanakan pada

14 November 2018 berupa program pelayanan

kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga 001-

014 Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara.

Corporate Secretary Competence Development Table

Implementation of Corporate Secretary Duties

Corporate Secretary & Stakeholder Relation always

supports the efforts in achieving optimal performance

of PPI with the implementation of tasks throughout

various activities ranging from Corporate adminsitration,

Corporate Social Responsibility/”CSR”, the the Company’s

branding activities. Corporate Secretary & Stakeholder

Relations activities throughout 2018 are as follows:

1. Developing and updating corporate communication

media (website www.portdevco.com and social media)

regularly;

2. Creating a PPI Profile Company as a media and Company

promotion needs;

3. Organizing Internal PR Workshop;

4. Coordinating the Fast Breaking

5. Coordinating Company’s Gathering event;

6. Coordinating Sharing Session and Project Presentation

event;

7. Coordinating various signings of MOU/Groundbreaking/

Agreement/SHA;

8. Carrying training programs for the new Board of

Commissioners and Directors;

9. Accompanying the Site Visit of Commissioners and

Directors;

10. Carrying Good Corporate Governance Assessment in

April – May 2018 with Independent Consultants, MUC

Consulting Group with the score acquisition of 90.303

(category “Very Good”)

11. Carrying out 6 (six) CSR programs including:

• The “Cinta Bersih Hidup Sehat” program during the

period of February 2018 as of January 2019 targeting

the beneficiaries in RW 08.09 and 10 Kalibiru Sub-

District, North Jakarta.

• The “Beasiswa Sang Juara” program which will be

held for 4 years (2018 - 2022) with 2 scholarship

recipients as alumni of Taruna Nusantara Magelang

High School students.

• The “Siaga Sehat” Program which was held on

November 14, 2018 was a health service and free

medical program for the community of Kalibaru Sub-

District, North Jakarta.

196



• Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba dan HIV

AIDS ‘Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat’ di 5 (lima)

sekolah SMP dan SMA di Kalibaru Jakarta Utara.

• Penyaluran Hewan Qurban dalam Hari Raya Idul Adha

1439 H di Kelurahan Kalibaru.

• Bantuan Donasi Bencana Gempa Lombok

• Bantuan Donasi Bencana Gempa Palu-Donggala

• Bantuan Donasi Bencana Tsunami Banten dan

Lampung.

12. Menyelenggarakan Rapat Direksi yang telah dilaksanakan

sebanyak 12 kali dan risalah rapat dapat diakses oleh

Direksi di PMIS;

13. Menyelenggarakan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan

Direksi sebanyak 12 kali;

14. Melaksanakan tata usaha Direksi (register dokumen dan

surat, pengelolaan biaya operasional Direksi);

15. Mengkoordinir pelaksanaan beberapa event baik yang

bersifat internal maupun mengundang stakeholder

Perusahaan di antaranya acara HUT PPI, PPI CEO Talk, Kick

Off Meeting;

16. Menyusun dan memperbarui media komunikasi internal

Perusahaan (pembuatan artikel terkait pelaksanaan CSR

untuk dipublikasikan di Intranet IPC dan Majalah IPC

News);

17. Melakukan penyusunan Annual Report dan Laporan

Berkelanjutan (Sustainability Report) untuk tahun buku

2018;

18. Menyelenggarakan Media Visit sekaligus Media Gathering

untuk kunjungan ke lokasi Proyek Jalan Tol Cibitung-

Cilincing (JTCC);

19. Mengelola dan menyusun konten publikasi di sosial media

PPI (Twitter dan Instagram);

20. Mengelola kegiatan promosi perusahaan berupa

sponsorship event, buku dan majalah;

21. Berpartisipasi dalam kegiatan award atau penghargaan

korporat dibidang GCG, CSR dan program kehumasan.

INTERNAL AUDIT Dibentuk pada 2017, Internal Audit PPI merupakan satuan

fungsi di dalam struktur organisasi PPI yang memiliki tugas

pokok menjalankan fungsi-fungsi pengawasan internal

berupa pemeriksaan dan pengawasan, serta melakukan

evaluasi atas segenap aktivitas yang menyeluruh, tidak hanya

terbatas pada proses dan kinerja keuangan, tetapi juga non-

keuangan sebagai penugasan yang diberikan oleh Direktur

Utama.

• Campaigning on the Awareness of the Danger of

Drugs and HIV AIDS “Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat’

at 5 Junior and Senior High Schools in Kalibaru, North

Jakarta.

• Distribution of Sacrificial (Qurban) Animals on Eid al-

Adha 1439 H in Kalibaru Sub-District.

• Bantuan Donasi Bencana Gempa Lombok

• Donation Assistance to the victims of Earthquake

Casualties in Lombok and Palu-Donggala

• Bantuan Donasi Bencana Tsunami Banten dan

Lampung

12. Organizing Board of Directors Meetings which has been

held 12 times and minutes of meetings can be accessed

by the Board of Directors at PMIS;

13. Organizing 12 Joint Meeting of the Board of

Commissioners and the Board of Directors;

14. Carrying out the Board of Directors Administration

(documents & letters registration;

15. Coordinating the implementation of several events,

both internal or inviting Company’s stakeholders

such as PPI’s Anniversary, PPI Kick Off Meeting;

16. Preparing and updating Company’s internal

communication media (article and e-newsletter to be

published on Intranet IPC, PPI Website and IPC News;

17. Preparing Annual Report for 2018 Fiscal Year along with

the appointed consultant;

18. Organizing Media Visit as well as Media Gathering to visit

to the Cibitung – Cilincing Toll Road Project location.

19. Manage and compile publication content on PPI social

media (Twitter and Instagram);

20. Manage corporate promotional activities in the form of

event sponsorships, books and magazines;

21. Participate in corporate awards or awards in the field of

GCG, CSR and public relations programs.

INTERNAL AUDIT Established in 2017, PPI Internal Audit is a function within

the organization structure with the main tasks of performing

internal supervisory functions in the form of inspection and

supervision, and evaluating all comprehensive activities, not

limited to the financial process and performance, but also

non-financial as as an assignment given by the President

Director.



Aktivitas Internal Audit dilakukan dalam rangka memastikan

bahwa seluruh prosedur, kebijakan, pengendalian, dan

keputusan manajemen telah diselenggarakan secara efektif

dan efisien serta telah sesuai dengan kaidah pengelolaan

perusahaan yang lazim dan berlaku umum, berstandar, dan

beretika.

Piagam Internal Audit

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Internal Audit berpedoman

pada Piagam Internal Audit atau disebut juga Internal Audit

Charter yang telah ditetapkan oleh President Director dan

Komisaris Utama. Internal Audit Charter menjelaskan standar

Profesi dan kode etik, fungsi Internal Audit dalam organisasi,

kewenangan fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses

terhadap semua catatan, personel dan aset Perusahaan yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas, dan ruang

lingkup.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, Internal Audit mengacu pada

job desc yang telah ditetapkan oleh President Director.

Berdasarkan job desc Internal Audit, tugas dan tanggung

jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan strategis pada bidang Audit dan

mengadaptasi standar-standar audit yang digunakan di

kantor pusat untuk dilaksanakan di PPI.

2. Memastikan kepatuhan internal dan melaksanakan

inspeksi terhadap setiap divisi dalam organisasi.

3. Mengevaluasi efektivitas kontrol operasi, merencanakan

dan melaksanakan pencegahan dan deteksi terhadap

kecurangan (fraud).

4. Membuat rekomendasi atas rencana/program kegiatan

bidang Audit secara efektif dan efisien kepada Direksi dan

membuat laporan secara periodik atas kegiatan bidang

Audit kepada Direksi sebagai masukan untuk melakukan

umpan balik terhadap proses bidang Audit di masa akan

datang.

Struktur Organisasi Internal Audit PPI

DIREKTUR UTAMA

KEPALA INTERNAL AUDIT

Internal Audit Activities are carried out in order to ensure

that all procedures, policies, controls, and management

decisions have been effectively and efficiently implemented

in accordance with common regulation, standard, and ethical

rules of corporate governance.

Internal Audit Charter

In its implementation, Internal Audit refers to and based on

Internal Audit Charter, which has been set forth by President

Director and President Commissioner. The Internal Audit

Charter describes the Profession standard and the code of

ethics, the Internal Audit function within the organization,

the authority of the Internal Audit function to gain access to

all Company records, personnel, and assets required for the

execution of the task, and scope.

Internal Audit Duties and Responsibilities

In performing its duties, Internal Audit refers to job description

as set forth by the President Director. Based on Internal Audit

job Description, the Internal Audit’s duties and responsibilities

are as follow:

1. Establishing a strategic policy on Audit and adapting the

audit standards at the Head Office to be implemented at

PPI.

2. Ensuring internal compliance and carrying out inspection

of every division within the organization.

3. Evaluating the effectiveness of operating controls,

planning and implementing prevention and detection of

fraud.

4. Providing recommendations on the plan/program of

activities of Audit effectively and efficiently to the Board

of Directors, and compiling regular reports on the Audit

activities to the Board of Directors as input for feedback

on the process of Audit in the future.

PPI Internal Audit Organization Structure

PRESIDENT DIRECTORS

HEAD OF INTERNAL AUDIT

198



Kedudukan Divisi Internal Audit dalam Struktur

Organisasi

Mengacu pada struktur organisasi Perusahaan yang telah

ditetapkan President Director melalui SK Direksi Nomor:

SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017, Kepala Internal Audit

berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung

kepada President Director.

Kedudukan Internal Audit sebagai organ yang membantu

President Director harus ditempatkan dalam struktur

organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya,

serta wajib menjaga indepedensi dan terbebas dari pengaruh

pihak manapun ketika mengungkapkan pandangan dan

pemikirannya terkait pelaksanaan tugas pengawasan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala

Internal Audit

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh

President Director dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Profil Head of Internal Audit

Abu JaiHead of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1963, saat ini berusia 55 tahun. / Indonesian Citizen, born in Jakarta on February 7, 1963, 55 years old.

Dasar pengangkatan / Appointment BasisSurat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-610-003844, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Jabatan Bagi Pekerja yang Ditugaskan di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. / Board of Directors Decree of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No: SKD-610-003844, dated July 31, 2017 on the Determination of Position for Workers Assigned in the Environment of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

Pendidikan / Education• Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Krisnadwipayana (1988) / Bachelor of Economic

Management, Universitas Krisnadwipayana (1988)• Magister Manajemen, Universitas STIE Budi Luhur Jakarta (2002) / Master of Management,

Universitas STIE Budi Luhur Jakarta (2002)• Master dari Kunhen Logistic University, Hamburg Germany (2013) / Master Degree from Kunhen

Logistic University, Hamburg Germany (2013)

Riwayat Pekerjaan / Employment HistoryPT Pengembang Pelabuhan Indonesia• Head of Internal Audit (Juli 2017-sekarang)• Staf Junior Direktur Utama PPI (September 2016). / Staf Junior Direktur Utama PPI (September

2016).PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC• Project Manager PMO (2017-2018)• Project Controlling Junior PMO (2015-2016) • Corporate Communications Manager (2014-2015)

Internal Audit Division Position in the Organization

Structure

Referring to the Company’s organizational structure that

has been set by the President Director through the Directors

Decree No: SKD-610-003841 dated July 28, 2017, the Head

of Internal Audit is under and responsible directly to the

President Director.

The position of Internal Audit as an organ that assists the

President Director must be placed in an organizational

structure that is equal to its roles and responsibilities, and must

maintain independence and be free from the influence of any

party when expressing its views and thoughts regarding the

implementation of supervisory duties

.

Parties Who Appoint and Dismiss the Head of Internal

Audit

The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by

the President Director with the approval of the Board of

Commissioners.

Head of Internal Audit Profile



Pelatihan dan Sertifikasi / Training and Certification• Management Control System for SBU Holding and Project;• Audit Internal Tingkat Lanjutan II; I / Internal Audit Advanced Level II;I• IPP (Improvement Port Performance); • Traine the Traine Program, ISO 9000-2000 Made Simple;• Workshop Audit Mutu Internal, Quality Assurance for Leader; / Workshop on Internal Audit

Quality, Quality Assurance for Leader• Holding Company Management, The Jakarta Consulting Group;• Corporate Leadership Tingkat Advance;• Corporate Executive Strategic Session;• Trainning Change Theraphy for Agent of Change;• APEC Trainning Break Bulk Cargo;• Internation Trainning on Break Bulk Management, Organized in Antwerp;• Managing Execution and Engagement;• Task and Responsibilties of Forwarders, Agencies and Shipping Lines; • Leadership Modul Customer Leadership Session;• Leadership Modul Leadership Exellences for High Performance;• Leadership Modul Managing Execution and Engagement;• APEC Trainning Port Management in Antwerp;• Qualified Internal Audit (QIA) tingkat Dasar I dan II;• Workshop Awareness Peningkatan Kapabilitas SPI Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan IPC. /

Workshop on Capability Improvement on SPI of Parent Companies and IPC Subsidiaries

Komposisi Personil Divisi Internal Audit

Pembentukan Internal Audit PPI dimulai sejak November

2016 dengan penunjukan seorang Pelaksana Tugas untuk

mempersiapkan aspek Hardware dan Software Internal Audit

PPI yang berkesinambungan. Berikut profil SDM Internal

Audit yang dimiliki PPI:

2017 2018

Kepala Internal Audit / Head Of Internal Audit 1 1

Staf Internal Audit / Internal Audit Staff 1 1

Sertifikasi Profesi Divisi Internal Audit

Internal Audit PPI berkomitmen untuk senantiasa

meningkatkan kompetensi dan pengetahun personilnya,

melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan antara

lain melalui program sertifikasi nasional dan internasional

di bidang internal audit/kepatuhan, keikutsertaan dalam

seminar nasiona/internasional, maupun pelatihan internal

secara rutin. Sampai dengan 31 Desember 2018, personil

Internal Audit Perusahaan masih berada pada tahap proses

pencapaian sertifikasi.

Pengembangan Kompetensi Divisi Internal Audit PPI

PPI berupaya mengembangkan kompetensi Divisi Internal

Audit melalui berbagai kegiatan pengembangan Divisi

yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Hal ini dilakukan untuk mendukung kualitas pelaksanaan

tugas Internal Audit. Dalam rangka memenuhi kualifikasi,

Divisi Internal Audit PPI telah mengikuti jenjang pendidikan

sertifikasi profesi yang menjadi standar dan kompetensi

auditor. Berikut adalah daftar peserta pelatihan Internal

Audit:

Composition of Internal Audit Division Personnel

The formation of PPI’s Internal Audit began in November

2016, with the appointment of an Acting officer to prepare

aspects of Internal Audit Hardware and Software of PPI

sustainably. Profile of HR of PPI’s Internal Audit::

Internal Audit Division Professional Certification

Internal Audit PPI is committed to continuously improving

the competence and knowledge of its personnel, through

continuing education and training, among others, through

national and international certification programs in the

field of internal audit/compliance, participation in national/

international seminars, as well as regular internal training.

As of December 31, 2018, the Company’s Internal Audit

personnel are still in the process of achieving certification..

Competence Development of PPI’s Internal Audit

Division

PPI strives to develop Internal Audit Division competencies

through various Division development activities, both

internal and external to support the quality of Internal Audit

task implementation. In order to meet the qualifications,

Internal Audit Division has attended the level of professional

certification education that became the standard and

competence of auditors. The following is a list of Internal

Audit trainees:

200



No. Nama / Name Jabatan / PositionTema atau Materi Pelatihan / Theme

or Training Mate

Waktu dan Lokasi Pelatihan / Time and Location of

Training


1 Abu Jai Head of Internal Audit

Dasar I dan Dasar II / Basic I and Basic II

Bandung, 9-13 Juli 2018 /

Bandung, July 9-13, 2018

Lembaga Pengembangan

Auditor Internal / Internal Auditor Development

Institute

2Zakiah Indriani Risk Managementm Quality

Assurance & HSE Manager

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Divisi lnternal Audit

2018

Uraian tugas Internal Audit pada tahun 2018 telah ditetapkan

dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) Tahun

2018, antara lain:

Program Kerja Audit

1. Assessment penerapan probity audit dalam pelaksanaan

aktivitas internal audit di lingkungan PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia;

2. Melaksanakan monitoring dan pemantauan atas tindak

lanjut rekomendasi hasil audit internal dan ekternal;

3. Pelaksanaan audit di lingkungan entitas anak perusahaan

(PT API dll) atas persetujuan pemegang saham (Direktur

Utama PT PPI);

4. Pelaporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit kepada

Manajemen dan Dewan Komisaris Cq. Komite Audit.

Program Kerja Non-Audit

Pelaksanaan program kerja Non-Audit Divisi Internal Audit

pada tahun 2018 antara lain meliputi:

1. Pendampingan Auditor Eksternal dan Komunikasi dengan

Komite Audit.

1) Divisi Internal Audit melakukan pendampingan dalam

pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal

seperti BPK, BPKP, KAP, SPI PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) dan pihak auditor eksternal lainnya, antara

lain dalam hal:

a. Membantu pengumpulan dan kelengkapan data

audit;

b. Membantu kelancaran kegiatan pembahasan dan

pelaksanaan audit;

c. Membantu dalam penyusunan TOR pekerjaan

Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan (jika

diperlukan).

2) Komunikasi dengan Komite Audit dalam hal:

a. Evaluasi kinerja SPI;

b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT);

c. Penyusunan atau reviu piagam audit internal.

Brief Description of the 2018 Internal Audit Division

Duties

The description of Internal Audit assignments in 2018 has

been determined in the 2018 annual supervisory work

program (PKPT), including:

Audit Work Program

1. Assessment of the application of probity audits in the

implementation of internal audit activities within PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia;

2. Carry out monitoring and monitoring of recommendations

follow-up on the results of internal and external audits;

3. Performing audits within the subsidiary company (PT API

etc.) with the approval of the shareholders (President

Director of PT PPI);

4. Reporting the results of follow-up monitoring of audit

results to Management and the Board of Commissioners

Cq. Audit Committee.

Non-Audit Work Program

Implementation of the Internal Audit Division’s Non-Audit

work program in 2018 includes:

1. Assistance to External Auditors and Communication with

the Audit Committee.

1) The Internal Audit Division provides assistance in

the implementation of audits carried out by external

parties such as the BPK, BPKP, KAP, SPI PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) and other external auditors,

including:

a. Assist in collecting and completing of audit data;

b. Helping in the continuity of discussion and

implementation of audits activities;

c. Assist in the preparation of the TOR of the Annual

Financial Statement Audit Services (if needed).

2) Communication with Audit Committee in terms of:

a. SPI performance evaluation;

b. Preparation of the Annual Supervision Work

Program);

c. Preparation or review of internal audit charter.



2. Layanan Konsultasi

Pemberian layanan konsultasi kepada manajemen dan

personil pada semua tingkatan. Konsultasi dilakukan

terhadap proses perancangan dan/atau penyempurnaan

kegiatan perusahaan, dalam hal:

1) Membangun kesamaan persepsi dengan unit yang

meminta layanan konsultasi mengenai tujuan,

cakupan, tanggung jawab dan harapan dari

pelaksanaan konsultasi;

2) Pelaksanaan konsultansi disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing unit;

3) Pelaksanaan konsultansi tidak dimaksudkan adanya

alih tanggung jawab oleh internal audit.

3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Personil Internal

Audit.

Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Internal Audit

2018

1. Dalam rangka pembenahan dan memperkuat infrastruktur

Internal Audit bersama-sama dengan konsultan telah

dilaksanakan penerapan probity audit yang ditargetkan

selesai Oktober 2019;

2. Telah dilaksanakan monitoring tindaklanjut atas

rekomendasi Auditor Eksternal (KAP) tahun 2017,

yaitu Permasalahan Kepatuhan terhadap Perundang-

Undangan, yang terkait dengan pelaksanaan PIA (Project

Implementation Agreement), dari hasil monitoring

dilaporkan bahwa PIA telah ditindaklanjuti bersama-sama

dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku owner

asset;

3. Pelaksanaan pendampingan atas audit eksternal oleh

Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Pelabuhan Indonesia

II (Persero) selaku pemegang saham PT PPI. Divisi Internal

Audit memfasilitasi terlaksananya audit eksternal

dengan memberikan layanan administrasi kebutuhan

dokumen yang dibutuhkan dan memberikan klarifikasi

yang dibutuhkan auditor eksternal sepanjang tidak

membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari auditee;

4. Telah ditindaklanjuti rekomendasi Auditor SPI PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) dinyatakan dengan status

selesai, antara lain:

a. Efektifitas fungsi bagian Internal Audit;

b. Keberlanjutan Perijinan Badan Usaha Pelabuhan

(BUP) terkait pemberian Konsesi masih belum jelas;

c. Revisi akta pendirian dan Ijin Usaha Perusahaan

sehubungan dengan adanya pengembangan bidang

usaha;

d. Penanganan Pembiayaan yang terkait dengan proyek

Canal Bekasi Laut (CBL);

2. Consultation Service

Providing consultation services to management and

personnel at all levels. Consultation is carried out on the

design process and/or improvement of company activities,

in terms of:

1) Building common perceptions with units requesting

consulting services regarding the objectives, scope,

responsibilities and expectations of consultation

implementation;

2) The implementation of consultancy is tailored to the

needs of each unit;

3) Pelaksanaan konsultansi tidak dimaksudkan adanya

alih tanggung jawab oleh internal audit.

3. Preparation or review of internal audit charter.

Implementation of 2018 Internal Audit Work Program

Realization

1. In order to improve and strengthen the Internal Audit

infrastructure together with consultants, a probity audit

has been implemented which is targeted for completion

in October 2019;

2. Follow-up monitoring has been carried out on the

recommendation of the 2017 External Auditor (KAP),

which is the Problem of Compliance with Legislation,

which is related to the implementation of the Project

Implementation Agreement, from the results of

monitoring that PIA has been followed up together with

PT Pelabuhan Indonesia II ( Persero) as the owner of the

asset;

3. The assistance of external audit by the Internal Audit

Unit (SPI) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the

shareholder of PT PPI. The Internal Audit Division facilitates

the implementation of external audits by providing

administrative services for document requirements and

providing clarification needed by the external auditor as

long as it does not require further explanation from the

auditee;

4. The recommendations of the SPI Auditor PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) have been followed up with the

status of completion, including:

a. Effectiveness of the functions of the Internal Audit

section;

b. The sustainability of the Port Business Entity Licensing

(BUP) regarding the granting of the Concession is still

unclear;

c. Revision of the deed of establishment and business

license of the Company in connection with the

development of business fields;

d. Finance Handling related to the Bekasi Sea Canal

project (CBL);

202



e. Tatakelola Pekerjaan Perbaikan di area Common Gate

Kalibaru;

f. Potensi kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia pada Project PT

NPCT1;

g. Penyelesaian Addendum perjanjian Project

Implementation Agreement (PIA);

h. Implementasi SOP Belum Efektif;

i. Optimalisasi Project Management Office sebagai

salah satu bentuk pengembangan bisnis baru PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia;

5. Pelaksanaan fungsi konsultansi pada aktivitas di

Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia selama

tahun 2018;

6. Pelaksanaan training GCG dan Workshop “Awareness

Peningkatan Kapabilitas SPI Perusahaan Induk dan Anak

Perusahaan IPC”.

Penilaian atas Efektivitas Pelaksanaan Fungsi lnternal

Audit

Divisi Audit selaku mitra kerja bagi manajemen, melakukan

evaluasi dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa

semua kegiatan pengelolaan Perusahaan telah dilakukan

sesuai dengan kriteria, peraturan, kebijakan dan aspek internal

kontrol yang telah ditetapkan dengan mengedepankan prinsip

efisien, efektif dan kehati-hatian. Penilaian atas efektivitas

pelaksanaan fungsi internal audit idealnya dilakukan minimal

1 (satu) kali dalam lima tahun berjalan dan di assessment

oleh auditor eksternal. Internal audit PPI yang saat ini dalam

tahap pembangunan sistem, telah melakukan fungsinya

yaitu dalam hal pengawasan, monitoring, dan konsultansi

pada proses bisnis PPI. Selain itu, perumusan fungsi internal

audit dalam perusahaan tidak hanya sebagai institusi yang

melakukan assurance dan konsultansi namun juga ketaatan

dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, pengungkapan penyimpangan,

efisiensi dan efektivitas, manajemen risiko, dan proses tata

kelola perusahaan yang baik.

AUDITOR EKSTERNALAuditor Eksternal merupakan badan eksternal (Independen)

yang telah memenuhi persyaratan independen untuk

melakukan audit dalam rangka memberikan keyakinan

atas keakuratan dan kelengkapan pencatatan akuntansi

Perusahaan. Audit eksternal dilakukan untuk memastikan

bahwa pencatatan akuntansi Perusahaan yang disusun

sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan

Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan

posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar.

e. Management of Repair Work in the Common Gate

area of Kalibaru;

f. Potential losses due to non-fulfillment of PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia obligations on PT

NPCT1 Project;

g. Completion of Addendum to Project Implementation

Agreement (PIA) agreements;

h. Implementation of SOP is not yet effective;

i. Optimization of Project Management Office as one

form of developing new business for PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia;

5. Implementation of the consultation function on activities

in the PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Environment

during 2018;

6. GCG training and Workshop on “Capability Awareness

Enhancement of SPI of Parent Companies and IPC

Subsidiaries”.

Assessment on Effectiveness of Internal Audit Function

The Audit Division, as the partner of management, evaluates

and provides reasonable assurance that all the Company’s

management activities have been carried out in accordance

with the criteria, regulations, policies, and internal control

aspects that have been set by prioritizing the principles

of efficient, effective, and prudent. Assessment of the

effectiveness of internal audit function ideally is carried out

at minimum once in 5 years, and shall be performed by

external auditors. Internal audit of PPI, which is currently in

the stage of system development, has performed its function

in terms of supervision, monitoring, and consultancy, on PPI’s

business process. In addition, the formulation of internal audit

functions within the Company as an institution is not only

to perform assurance and consultancy, but also to ensure

compliance with prevailing laws and regulations, disclosure

of deviations, efficiency and effectiveness, risk management,

and good corporate governance processes.

ExTERNAL AUDITORThe External Auditor is an external body (Independent) that

has fulfilled the independent requirements to conduct an

audit in order to provide confidence in the accuracy and

completeness of the Company’s accounting records. External

audits are carried out to ensure that the Company’s accounting

records are prepared in accordance with the provisions of

the Accounting and Financial Standards Statement (PSAK)

and the prepared report presents fair financial position and

business results.



Penunjukan Auditor Eksternal

PPI menyadari bahwa akuntabilitas informasi yang dihasilkan

dari pelaksanaan Audit sangat penting bagi keberlanjutan

usaha. Untuk memberikan keyakinan yang memadai

terhadap laporan keuangan dan operasional Perusahaan, PPI

secara rutin menunjuk pihak eksternal (independen) untuk

melakukan audit terkait laporan tersebut. Upaya tersebut

dilakukan PPI dalam rangka menunjang sistem pengendalian

internal Perusahaan dan untuk memperoleh informasi yang

memadai sebagai pertimbangan dalam menyususn strategi

pengembangan Perusahaan ke depan.

PPI secara rutin melakukan penunjukan auditor eksternal

untuk melakukan audit pada Perusahaan. Auditor eksternal

PPI periode 2013 sampai dengan 2018 antara lain sebagai

berikut :

Tahun Buku / Fiscal Year

Akuntan / Accountant

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm

Lingkup Audit / Scope Of Audit

Opini Audit / Opinion Of Audit

Biaya Audit / Cost Of Audit

2018 Muhammad KurniawanIzin No.AP.0240

Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015

• Audit Laporan Keuangan

• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja / • Financial Statement

Audit• Compliance Audit• Performance Audit

Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified Opinion

Rp580.000.000,-

2017 Muhammad Kurniawan Izin No. AP.0240



• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja /• Financial Statement



Rp545.000.000

2016 Moch. Dadang Syachruna Izin No. AP.0697



• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja /

Financial Statement Audit

• Compliance Audit• Performance Audit


Rp612.500.000




• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja /

Financial Statement Audit

• Compliance Audit• Performance Audit


Rp475.000.000







Rp450.000.000







U$D53,500

External Auditor Appointment

PPI realizes that information accountability resulted from the

Audits are essential for the business continuity. PPI routinely

appoints an external party to audit financial statements and

operational report of the Company to provide reasonable

assurance of the Company’s reports. PPI conducts these

efforts to support the Company’s internal control system

and to obtain adequate information as a consideration in

developing the Company’s future development strategy.

PPI routinely appoints external auditors to audit the Company.

PPI’s external auditors for the period of 2013 to 2018 are as

follows :

204



Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Sesuai Keputusan RUPS Laporan Keuangan Konsolidasian

Tahun Buku 2017 pada 26 April 2018, selain jasa audit

keuangan, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &

Surja (member of Ernst & Young) juga melakukan jasa audit

kepatuhan dan audit kinerja.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Pembentukan Sistem Pengendalian Internal di PPI mengacu

pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor: PER-01/MBU/2011. Dalam pelaksanaannya, Sistem

Pengendalian Internal PPI merupakan serangkaian proses

pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap

tingkat dan unit dalam struktur organisasi PPI, antara lain

mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi,

penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan

terhadap aset Perusahaan.

Sistem Pengendalian Intern yang dibangun pada

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia merupakan proses

yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif

dan efisien, menjamin terwujudnya keamanan atas asset

perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern disusun dan dirancang sesuai

dengan kebutuhan perusahaan, dan dapat memberikan

keyakinan yang memadai bagi pihak-pihak yang

berkepentingan bahwa visi, misi, strategi, kebijakan, dan

tujuan perusahaan telah dipahami oleh semua unsur dalam

perusahaan yang dimulai dari manajemen puncak selaku

penentu kebijakan, manajer hingga individu-individu

yang melakukan kegiatan operasional sehari-hari sebagai

pertahanan lapis pertama (first line of defence). Atasan

langsung sebagai pertahanan lapis kedua (second line

of defence) bertanggung jawab melakukan monitoring

untuk memastikan bahwa yang dilakukan dalam kegiatan

operasional sehari-hari telah memenuhi standar kualitas dan

mencapai target yang telah ditentukan.

Dengan demikian apabila aktivitas pengendalian yang

dilakukan baik pada lapis pertama dan lapis kedua berjalan

sesuai dengan standard, peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku maka diharapkan tidak akan terjadi berbagai

permasalahan, karena pada umumnya permasalahan timbul

diakibatkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian

Other Services Provided by the Public Accounting Firm

In accordance with the GMS Decree of the 2017 Fiscal Year

Consolidated Financial Statements on April 26, 2018, in

addition to financial audit services, Purwantono, Sungkoro &

Surja (member of Ernst & Young) Public Accounting Firm also

conducts compliance audit and performance audits.

INTERNAL CONTROL SYSTEM The establishment of the Internal Control System at the

PPI refers to the Regulation of the State Minister for State-

Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011. In its

implementation, the PPI Internal Control System is a series

of control processes for the Company’s activities at each

level and unit in the organizational structure of the PPI,

including authority, authorization, verification, reconciliation,

evaluation of work performance, division of tasks, and

security of Company assets.

The Internal Control System built at PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia is a process that is integrated and

attached to actions and activities carried out continuously

by the leadership and all employees to provide adequate

confidence in achieving organizational goals through

effective and efficient activities, ensuring the realization of

security of assets company, reliability of financial statements,

and compliance with laws and regulations.

The Internal Control System is prepared and designed in

accordance with the needs of the company, and can provide

adequate confidence for interested parties that the company’s

vision, mission, strategy, policies and objectives have been

understood by all elements in the company starting from

top management as policy makers , managers to individuals

who carry out daily operations as a first line of defense.

Direct supervisor as a second line of defense is responsible for

monitoring to ensure that what is done in daily operational

activities meets quality standards and achieves predetermined

targets.

This, if the control activities carried out both in the first layer

and second layer are executed in accordance with applicable

standards, regulations and legislation, it is expected that

there will not be a variety of problems, because in general

the problems arise due to weaknesses in the internal control

system. A good understanding and implementation of the



intern. Pemahaman dan implementasi yang baik terhadap

sistem pengendalian diharapkan tidak ditemukannya

temuan-temuan yang bersifat signifikan baik yang dilakukan

oleh eksternal auditor maupun internal auditor.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan

Kerangka Kerja yang Diakui Secara Internasional (COSO

– Internal Control Framework)

Konsep Sistem Pengendalian Internal PPI diarahkan sejalan

dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari COSO di

mana di dalamnya terdiri dari 5 (lima) unsur yang masing-

masing memiliki komponen yang berbeda, antara lain:

No. Unsur Pengendalian / Controlled Elements Komponen / Component

1. Pengendalian Lingkungan / Environment Control

a. Penegakan lntegritas dan Nilai Etika / Integrity and Ethical Values Enactmentb. lndependensi Dewan Komisaris / Board of Commissioner’s Independencec. Komitmen terhadap Kompetensi / Commitment to Competenced. Struktur Organisasi yang kondusif / Conducive Organizational Structuree. Akuntabilitas / Accountability

2. Penilaian Risiko / Risks Assessment a. Penetapan Tujuan Perusahaan / Company’s Objective Determinationb. ldentifikasi dan Analisis Risiko / Risk Identification and Analysisc. Penilaian Risiko Fraud / Fraud Risk Assessmentd. ldentifikasi dan Analisis Perubahan / Change of Identification and Analysis

3. Kegiatan Pengendalian / Controlling Activities

a. Membangun Kegiatan Pengendalian / Building Control Activitiesb. Pengendalian Umum Teknologi lnformasi /

General Control of Information Technologyc. Pengendalian melalui Kebijakan dan Prosedur /

Control through Policies and Procedures

4. Informasi dan Komunikasi / Information and Communication

a. Penggunaan lnformasi yang Relevan / Control through Policies and Proceduresb. Komunikasi Internal / Internal Communicationc. Komunikasi Eksternal / External Communication

5. Pemantauan Sistem Pengendalian / Monitoring of Control Systems

a. Evaluasi Berkelanjutan / Continous Evaluationb. Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan Pengendalian Intern / Internal Control

Weakness Evaluation and Communication

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Dalam menjaga keberlangsungan usaha, PPI menempatkan

aspek keuangan dan operasional sebagai fokus utama dalam

sistem pengendalian internal. Pelaksanaan pengendalian

terhadap kedua aspek ini dilakukan secara menyeluruh dan

berjenjang, mulai dari Unit Bisnis sampai dengan level Direksi

dan Dewan Komisaris. Selain itu proses pengendalian internal

PPI juga melibatkan pihak eksternal sebagai auditor yang

bersifat independen.

Seluruh unit bisnis dalam hal ini mengelola dan menyusun

laporan keuangan dan kinerja operasionalnya sesuai dengan

prosedur dan standar pelaporan yang telah ditetapkan

Perusahaan, untuk kemudian dianalisis oleh fungsi

manajemen risiko yang akan menyusun profil risiko serta

mitigasinya yang menjadi acuan unit bisnis sebagai pemilik

risiko, untuk mengelola risiko di masing-masing unit bisnisnya

yang berkaitan dengan aspek keuangan dan operasional.

control system is expected to not find significant findings

whether carried out by external auditors or internal auditors.

Conformity of the Internal Control System with an

Internationally Recognized Framework (COSO – Internal

Control Framework)

The concept of PPI Internal Control System is directed in line

with the framework of the Internal Control System of COSO

in which it consists of 5 (five) elements, each of which has

different components, including:

Financial and Operating Control

In maintaining business continuity, the PPI places financial

and operational aspects as the main focus in the internal

control system. The control of these two aspects is carried

out thoroughly and tiered, starting from the Business Unit to

the Board of Directors and Board of Commissioners levels. In

addition, the internal control process of the PPI also involves

external parties as independent auditors.

All business units in this case manage and compile financial

reports and operational performance in accordance with the

procedures and reporting standards set by the Company, then

analyzed by the risk management function that will prepare

risk and mitigation profiles that are the reference of business

units as risk owners, to manage risks in each business unit

relating to financial and operational aspects.

206



Dalam proses pengendalian internal, fungsi Internal Audit

dibantu oleh Auditor Eksternal melakukan audit atas laporan

kinerja keuangan, operasional dan kepatuhan. Direksi

memantau dan mengevaluasi laporan keuangan dan kinerja

dari unit bisnis dan Perusahaan secara umum serta laporan

hasil audit dari Internal Audit dan Auditor Eksternal untuk

dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris

bersama Komite-komite melakukan telaah atas laporan

keuangan dan operasional dan memberikan rekomendasi

dari hasil telaah.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi sistem pengendalian internal menjadi bagian dalam

unsur Pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pada

dasarnya pemantauan pengendalian Internal bertujuan

untuk memastikan bahwa sistem pengendalian Internal

pada PPI berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan

perbaikanperbaikan yang diperlukan sesuai dengan

perkembangan telah dilaksanakan. Fungsi pemantauan akan

dapat terlaksana secara efektif, apabila dilakukan tiga jenis

evaluasi berikut:

1. Evaluasi Berkelanjutan

Evaluasi berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja

sistem pengendalian Internal secara terus menerus dan

menyatu dalam kegiatan operasional Perusahaan. Evaluasi

berkelanjutan mencakup proses penilaian atas:

a. Capaian kualitas pengendalian Internal dalam suatu

jangka waktu tertentu.

b. Memastikan apakah pengendalian Internal telah

berfungsi seperti yang diharapkan.

c. Memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan telah

sesuai dengan kebutuhan.

2. Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan

pelaksanaan sistem pengendalian Internal dengan standar

yang telah ditentukan dalam daftar uji atau instrumen lain,

yang telah ditetapkan pimpinan atau pelaksana evaluasi

terpisah. Evaluasi terpisah mencakup penilaian yang

dilakukan secara terpisah melalui penilaian sendiri, review

dan pengujian efektivitas sistem pengendalian Internal

dan dirancang untuk dilaksanakan secara periodik, tidak

terintegrasi dengan kegiatan normal Perusahaan.

3. Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan

Kelemahan dalam pengendalian Internal, baik yang

diidentifikasi oleh unit kerja operasional (risk taking unit,

SPI, maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan

kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang

In the internal control process, the Internal Audit function

assisted by External Auditors conducts audits of financial,

operational and compliance performance reports. The

Board of Directors monitors and evaluates the financial

statements and performance of the business units and the

Company in general and reports on the audit results from

Internal Audit and External Auditors to report to the Board

of Commissioners. The Board of Commissioners and the

Committees review the financial and operational reports and

provide recommendations from the results of the review.

Review of the Internal Control System Effectiveness

Internal Control System Evaluation

The evaluation of the internal control system becomes the

element in Internal Control System Monitoring. Basically,

internal control monitoring aims to ensure that the internal

control system in PPI is conducted in accordance with the

expectation and it shall be improved as necessary, in line

with the progress. The monitoring function will be effectively

implemented, with the following three types of evaluations:

1. Ongoing Evaluations

Ongoing evaluation is an assessment of the quality of

internal control system performance continuously and it

is inseparable from the Company’s operations. Ongoing

evaluation includes the assessment process on:

a. Achievement of internal control quality within a

certain period.

b. Ensuring whether internal controls are working as

expected.

c. Ensuring that the improvements made are appropriate

to the needs.

2. Separate Evaluation

A separate evaluation is an activity to compare the

internal control system with the predetermined standard

in a test list or other instrument, which is set forth by

the manager or evaluator. Separate evaluations include

assessments made separately through self-assessment,

review, and testing of the effectiveness of internal control

systems, and are designed to be carried out periodically,

not integrated with the Company’s normal activities.

3. Weakness Evaluation and Communication

Weaknesses in internal control, whether identified by

the risk-taking units, SPI, or any other party, should

be immediately reported to and be the attention of an

authorized official or Board of Directors. The weakness



berwenang. Kelemahan pengendalian yang material

harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Evaluasi

dan komunikasi berkelanjutan dengan tiga cara yaitu:

a. Direksi melakukan telaah dan mengevaluasi temuan

audit, hasil penilaian, dan review lainnya.

b. Direksi memantau temuan audit/review serta

rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan

yang diperlukan telah dilaksanakan.

c. Direksi secara berkala mendapat laporan status

penyelesaian audit/review.

MANAJEMEN RISIKOUntuk mampu mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang

Perusahaan, PPI menempatkan implementasi manajemen

risiko yang efektif sebagai dasar penting dalam kegiatan

pengelolaan perusahaan. Dalam rangka mewujudkan visi

menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehenif

dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia,

PPI secara berkelanjutan melakukan berbagai mitigasi atas

risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan, baik dalam lingkup

korporasi, proyek, dan anak perusahaan. Hal tersebut

dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan bisnis yang

diambil oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundangan yang berlaku. Fungsi Manajemen

Risiko di PPI dijalankan oleh Risk Management Quality

Assurance & HSE yang bertanggung jawab secara langsung

kepada Commercial & Business Development Director.

Proses Manajemen Risiko Perusahaan

Proses manajemen risiko merupakan serangkaian proses

yang digunakan untuk mengelola kemungkinan kejadian

yang dapat menimbulkan kerugian. PPI merujuk pada ISO

31000: 2009 di mana proses manajemen risiko meliputi:

Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Evaluasi

Risiko, Perlakuan Risiko yang senantiasa disertai dengan

Monitoring dan Review serta Komunikasi dan Konsultasi yang

berkesinambungan. Gambaran proses manajemen risiko PPI

dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:

of material control should also be reported to the

Board of Commissioners. Continuous evaluation and

communication are conducted in three ways:

a. The Board of Directors reviews and evaluates audit

findings, assessment results, and other reviews.

b. The Board of Directors monitors the audit/review

findings and their recommendations to ensure that

the necessary action has been taken.

c. The Board of Directors periodically receives a report on

audit completion/review status.

RISK MANAGEMENTTo be able to achieve the Company’s long-term goals and

objectives, the PPI places the implementation of effective

risk management as an important basis in the company’s

management activities. In order to realize the vision of

becoming the best and most comprehensive solution provider

in port infrastructure development in Indonesia, the PPI

continuously carries out various mitigations on the risks faced

by the Company, both within the scope of corporations,

projects and subsidiaries. This is done to ensure that business

decisions taken by the Company are in accordance with

the applicable rules and regulations. The Risk Management

function in PPI is run by Risk Management Quality Assurance

& HSE which is directly responsible to the Commercial &

Business Development Director.

Company’s Risk Management Process

The risk management is a series of processes to manage

the possibility of events that may cause losses. PPI refers to

ISO 31000: 2009, in which the risk management process

includes: Context Determination, Risk Identification, Risk

Analysis, Risk Evaluation, Risk Treatment, equipped by

Monitoring and Review as well as continuous Communication

and Consultation. The description of PPI’s risk management

process is as follows:

208



Penetapan Konteks

Establish Context

Ko

mu

nik

asi d

an K

on

sult

asi

Com

mun

icat

ion

and

Con

sulta

tion

Pem

anta

uan

dan

Pen

inja

uan

Ula

ng

Mon

itorin

g Re

view

Perlakuan Risiko

Risk Treatment

Identifikasi Risiko

Risk Identification

Analisis Risiko

Risk Analysis

Evaluasi Risiko

Risk Evaluation

Asesmen Risiko

Risk Assesment

Struktur Manajemen Risiko

Struktur manajemen risiko PPI berdasarkan SK Direksi Nomor:

SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT

QUALITY ASSURANCE & HSE

COMMERCIAL & BUSINESS

DEVELOPMENT DIRECTOR

RISK MANAGEMENT

ASSISTANT MANAGER

QUALITY ASSURANCE

& HSE ASSISTANT MANAGER

Profil Risiko Perusahaan 2018

Dalam menjalankan bisnis pengembangan pelabuhan

dengan berbagai dinamika bisnis dan perubahan regulasi,

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI) sebagai anak

perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) perlu memiliki kemampuan untuk

memahami, mengkomunikasikan, dan mengelola risiko

secara baik, sehingga diharapkan akan tercipta pertumbuhan

perusahaan yang berkelanjutan dan menyeimbangkan nilai/

kepentingan pemegang saham.

Risk Management Structure

PPI’s risk manager structure based on the Directors’ Decree

No. SKD-610-003841 dated July 28, 2017, is as follows:

Company’s Risk Profile in 2018

In conducting the port development business with a variety of

business dynamics and regulatory changes, PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia (PT PPI) as a subsidiary of PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) State-Owned Enterprises needs to have

the ability to understand, communicate, and manage risk

well, so that it is expected to create a sustainable company

growth and balance the value/interests of shareholders.



No. Risiko / Risks

Tingkat Risiko Residual / Residual Risk Level

Awal Tahun 2018 / Beginning of 2018

Akhir Tahun 2018 / End of 2018

1

Risiko terkait kegagalan dalam penyertaan modal Anak Perusahaan, sehingga penyelesaian program kera yang membutuhkan dana tersebut akan tertunda. / The risk is related to failure in the equity participation of the Subsidiary, so that the completion of the work program that requires the funds will be delayed.

Sangat Tinggi / Very High Menengah / Intermediate

2

Risiko terkait mundurnya penyelesaian Proyek sehingga mengakibatkan beban operasional perusahaan yang semakin besar dan realisasi pendapatan tidak sesuai target. / Risks related to the resignation of the completion of the Project resulting in a greater operational burden on the company and the realization of revenue not as targeted.

Sangat Tinggi / Very High Sangat Tinggi / Very High

3Risiko keterlambatan pengiriman laporan ke IPC sehingga mengakibatkan potensi terkena denda. / The risk of late submission of reports to the IPC resulting in potential fines.


4

Risiko terkait tidak tercapainya target mutu Proyek sehingga target operasional proyek tidak sesuai dengan rencana. / Risks related to not achieving the Project quality target so that the operational target of the project is not in accordance with the plan.

Sangat Tinggi / Very High Sangat Tinggi / Very High

5

Risiko terkait kegagalan PPI dalam memenuhi kewajiban yang tertuang di dalam COA-LOA-MOA, sehingga berpotensi terkena denda. / Risks related to the failure of the PPI in fulfilling the obligations contained in the COA-LOA-MOA, so that it is potentially subject to fines.


6

Risiko terkait gagalnya memperoleh pasar/market tenant Gedung Maritime Tower, sehingga target pendapatan bagi anak perusahaan tidak terealisasi dan dividen bagi perusahaan menjadi berkurang. / The risk associated with failure to obtain the market/market tenant of the Maritime Tower Building, so that revenue targets for subsidiaries are not realized and dividends for companies are reduced.

Sangat Tinggi / Very High Tinggi / High

7Risiko tidak diperolehnya izin yang dipersyaratkan dalam proses pembangunan proyek. / risk of not obtaining permits required in the project development process.


8Risiko penolakan warga atas proyek yang direncanakan terutama terkait pembebasan lahan warga. / The risk of citizen rejection of the planned project is mainly related to the land acquisition of residents.


9

Risiko hukum (pengenaan sanksi administrasi dan pencabutan izin usaha) dan reputasi karena PPI menjalankan bisnis di luar ruang lingkup Izin Usaha PPI (BUP). / Legal risk (imposition of administrative sanctions and revocation of business licenses) and reputation because PPI runs a business outside the scope of the PPI Business License (BUP).


10 Risiko kecelakaan kerja pada proyek. / Risk of workplace accidents on the project. Sangat Tinggi / Very High Tinggi / High

Risiko Perusahaan dan Upaya Mitigasi

Pengelolaan risiko oleh PPI dilaksanakan dengan memitigasi

risiko yang sebelumnya telah dianalisis terlebih dahulu

oleh Perusahaan. Hal ini bertujuan agar Perusahaan dapat

mengelola risiko yang sesuai dengan kemampuan Perusahaan

untuk menyerap dan melaksanakannya. Sepanjang tahun

2018, PPI telah melakukan identifikasi risiko sebanyak 242

risiko untuk Project dan 66 risiko untuk korporat dan telah

dipilih 10 TOP RISK yang mana memiliki pengaruh signifikan

bagi keberlangsungan Perusahaan.

Company’s Risks and Mitigation Efforts

Risk management by the PPI is carried out by mitigating risks

that have been previously analyzed by the Company. This is

so that the Company can choose risks that are in accordance

with the Company’s ability to absorb and implement it.

Throughout 2018, PPI has identified top 10 risks, which have

a significant influence on the sustainability of the Company.

210



No. Risiko / Risks Mitigasi / Mitigation

1 Risiko terkait kegagalan dalam penyertaan modal Anak Perusahaan, sehingga penyelesaian program kera yang membutuhkan dana tersebut akan tertunda. / The risk is related to failure in the equity participation of the Subsidiary, so that the completion of the work program that requires the funds will be delayed.

• Telah dilaksanakan setoran Modal ke PT MMI sebesar Rp61.250 miliar Rupiah pada tanggal 19 Juli 2018

• Akan dilaksanakan setoran modal ke PT API sebesar Rp406 miliar pada akhir Desember 2018 /• The capital deposit to PT MMI has been carried out in the amount of Rp61,250 billion Rupiah

on July 19, 2018• A capital deposit of Rp406 billion will be made to PT API by the end of December 2018

2 Risiko terkait mundurnya penyelesaian Proyek sehingga mengakibatkan beban operasional perusahaan yang semakin besar dan realisasi pendapatan tidak sesuai target. / A capital deposit of Rp406 billion will be made to PT API by the end of December 2018.

• Telah dibentuk Project Management Office melalui SK Nomor: SKD-610-005025 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Project Management Office di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

• Telah dilaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara intensif karena sebagain besar tahapan proyek melibatkan pihak eksternal (khususnya terkait pembebasan lahan untuk proyek Kijing)

• Progres fisik Kijing sesuai dengan kurva S sebesar 0,303% dengan rencana 10,821% /• Project Management Office has been established through SK Number: SKD-610-005025 dated

28 February 2018 concerning the Establishment of a Project Management Office Team in PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

• Coordination with related parties has been carried out intensively because most of the project stages involve external parties (especially related to land acquisition for the Kijing project)

• The physical progress of Kijing is in accordance with the S curve of 0.303% with a plan of 10.821%

3 Risiko keterlambatan pengiriman laporan ke IPC sehingga mengakibatkan potensi terkena denda / The risk of late submission of reports to the IPC resulting in potential fines

• Telah diakukan koordinasi dengan korsat terkait finalisasi laporan sebelum batas waktu pengiriman laporan, sehingga laporan dapat dikirim tepat waktu

• Telah dilakukan koordinasi internal PPI dalam proses konsolidasi laporan /• Coordination with unit coordination has been carried out regarding the finalization of the

report before the deadline for sending reports, so that reports can be sent on time • Internal PPI coordination has been carried out in the report consolidation process

4 Risiko terkait tidak tercapainya target mutu Proyek sehingga target operasional proyek tidak sesuai dengan rencana / Risks related to not achieving the Project quality target so that the operational target of the project is not in accordance with the plan

• Telah dibentuk Project Management Office melalui SK Direksi Nomor: SKD-610-005025 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Project Management Office di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

• Telah ditunjuk konsultan independen untuk melakukan review desain dengan Surat Perjanjian Nomor; PJK-300-005502 24 Mei 2018

• Telah ditunjuk konsultan pengawas dengan Berita Acara Mulai Kerja Nomo: PD.05.01/13/8/1/KTS/TEK/PI.II-18

• Koordinasi telah dilaksanakan dengan konsultan desain dan konsultan pengawas melalui rapat pembahasan yang dilaksanakan setiap minggu

• Project Management Office has been established through the Directors Decree Number: SKD-610-005025 dated 28 February 2018 concerning the Establishment of a Project Management Office Team at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

• An independent consultant has been appointed to review the design with the Letter of Agreement Number; PJK-300-005502 May 24, 2018

• Supervisory Consultant has been appointed with Official Report Starting Work Number: PD.05.01/13/8/1/KTS/TE /PI.II-18

• Coordination has been carried out with design consultants and supervisory consultants through discussion meetings held every week

5 Risiko terkait kegagalan PPI dalam memenuhi kewajiban yang tertuang di dalam COA-LOA-MOA, sehingga berpotensi terkena denda / Risks related to the failure of the PPI in fulfilling the obligations contained in the COA-LOA-MOA, so that it is potentially subject to fines

• Surat PPI ke IPC Nomor: PPI-NPP-04-01-003782 tanggal 6 Agustus 2018 terkait Penyelesaian Administrasi Pekerjaan Pembangunan Lapangan Buffer Trucking eks Eastern Polimer Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

• Surat PPI ke PP Nomo: Ppi-NPP-07-35-003787 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Instruksi untuk Mulai Kembali Pekerjaan CY57m

• Surat PPI ke IPC TPK Nomor: PPI-NPP-04-01-19092018-001 terkait Rencana Penggunaan Lahan di Common Gate Area Terminal Kalibaru

• Surat PPI ke IPC Nomor: PPI-NPP-04-01-25102018-002 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Notifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Buffer Trucking Eks Eastern Polimer Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok

• Dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian administrasi pekerjaan pembangunan, lapangan buffer truck eks eastern polimer, Kalibaru /



No. Risiko / Risks Mitigasi / Mitigation

• PPI Letter to IPC Number: PPI-NPP-04-01-003782 dated August 6, 2018 related to Administration Completion of Construction Work on Buffer Trucking Fields ex Eastern Kalibaru Polymer Tanjung Priok Port

• PPI letter to PP Number: Ppi-NPP-07-35-003787 dated August 24, 2018 concerning Instructions for Starting CY57m Work

• PPI Letter to IPC TPK Number: PPI-NPP-04-01-19092018-001 related to Land Use Plans in the Common Gate Area Kalibaru Terminal

• PPI Letter to IPC Number: PPI-NPP-04-01-25102018-002 dated October 25, 2019 concerning Notification of Execution of Ex-Eastern Kalibaru Polymer Trucking Buffer Field Work at Tanjung Priok Port

• A coordination meeting was held to finalize the administration of the construction work, the former eastern polymer truck buffer field, Kalibaru

6 Risiko terkait gagalnya memperoleh pasar/market tenant Gedung Maritime Tower, sehingga target pendapatan bagi anak perusahaan tidak terealisasi dan dividen bagi perusahaan menjadi berkurang / The risk associated with failure to obtain the market/market tenant of the Maritime Tower Building, so that revenue targets for subsidiaries are not realized and dividends for companies are reduced

• Telah dikirimkan surat kepada IPC Nomo PPI-400-004514 perihal Rencana Pembangunan Maritime Tower untuk permintaan jaminan okupansi kepada IPC dan telah mendapatkan persetujuan dari IPC untuk menjadi tenant utama dengan harga sewa yang disesuaikan dengan grade bangunan

• Telah dikirimkan surat dari Direksi PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI) kepada seluruh Direksi Anak Perusahaan IPC Group nomor: PP.01/16/10/1/A1MMI-18 ¬¬¬pada tanggal 16 Oktober 2018 perihal Penawaran Ruang Kantor, sebagai bentuk marketing kepada calon tenant. /

• A letter has been sent to IPC Numer PPI-400-004514 regarding the Maritime Tower Development Plan for requesting guarantee of occupancy to IPC and has obtained approval from IPC to become the main tenant with rental prices adjusted to the grade of the building

• A letter from the Board of Directors of PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI) has been sent to all Directors of Subsidiaries of IPC Group number: PP.01/16/10/1/A1MMI-18 on October 16, 2018 concerning Offering Office Space, as a form marketing to prospective tenants.

7 Risiko tidak diperolehnya izin yang dipersyaratkan dalam proses pembangunan proyek / The risk of not obtaining permits required in the project development process

Telah didapatkan Izin Lingkungan, Penetapan lokasi terminal, Perjanjian Konsesi dan Izin Pembangunan pada Proyek Kijing / Environmental permits have been obtained, determination of terminal locations, concession agreements and development permits at the Kijing Project

8 Risiko penolakan warga atas proyek yang direncanakan terutama terkait pembebasan lahan warga / The risk of citizen rejection of the planned project is mainly related to the land acquisition of residents

• Telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang menolak• Telah dilakukan pendampingan oleh TP4D• Pihak TNI dan POLDA kabupaten ikut memonitoring kondusifitas pelaksanaan pembebasan

lahan /• Coordination with parties who refused• Accompanied by TP4D• The TNI and district POLDAs participated in monitoring the conduct of land acquisition

9 Risiko hukum (pengenaan sanksi administrasi dan pencabutan izin usaha) dan reputasi karena PPI menjalankan bisnis di luar ruang lingkup Izin Usaha PPI (BUP) / Legal risk (imposition of administrative sanctions and revocation of business licenses) and reputation because PPI runs a business outside the scope of the PPI Business License (BUP)

• Telah dibentuk anak perusahaan baru PT Menara Maritim Indonesia pada 5 Juli 2018• Telah mendapatkan kajian hukum terkait izin usaha /• A new subsidiary of PT Menara Maritim Indonesia has been formed on July 5, 2018• Has received a legal study related to business licenses

10 Risiko kecelakaan kerja pada proyek / Risk of workplace accidents on the project

• Telah disusun kebijakan dan SOP terkait penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja• Telah dilaksanakan HSE Patrol pada Proyek Kalibaru dan Proyek Kijing sebagai langkah

monitoring bahwa SOP terkait K3 selalu dijalankan dengan baik oleh pekerja Proyek. /• Policies and SOPs have been developed related to the implementation of Occupational Health

and Safety• HSE Patrol has been carried out on the Kalibaru Project and the Kijing Project as a monitoring

step that the K3-related SOP is always well implemented by Project workers.

Implementasi Sistem Manajemen Risiko 2018

Sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan, PPI

terus berupaya membangun manajemen risiko yang dapat

menjangkau seluruh tingkatan manajemen secara tepat,

efektif serta menjadikannya sebagai budaya dalam kegiatan

sehari-hari Perusahaan, melalui beberapa inovasi penerapan

manajemen risiko sebagai berikut:

Implementation of 2018 Risk Management System

In line with the development of the company’s business, PPI

continues to build risk management that can reach all levels

of management appropriately, effectively and make it a

culture in the daily activities of the Company, through several

innovations in implementing risk management as follows:

212



1. Kampanye “Semua Orang Adalah Manajer Risiko”

Kampanye ini dilakukan dengan tujuan mengubah sudut

pandang karyawan yang sebelumnya merasa bahwa

tugas dan tanggung jawab manajemen Risiko hanya ada

di Divisi Manajemen Risiko, untuk memahami bahwa

tugas dan tanggung jawab manajemen risiko ada di

setiap individu.

Dalam kampanye ini, PPI memberikan karyawan program

kesadaran tentang pentingnya manajemen risiko dan

mengapa mereka mengambil bagian dalam mengelola

risiko sebagai pemilik risiko. Setelah karyawan memiliki

pola pikir yang sama, karyawan kemudian diminta untuk

menandatangani Dewan Komitmen Manajemen Risiko

dan setelah itu, Direksi PT PPI secara simbolis memberi

mereka pin / lencana “Semua Orang adalah Manajer

Risiko” sebagai tanda bahwa tanggung jawab Mengelola

Risiko kini ada di tangan mereka.

Program ini memiliki dampak yang sangat positif bagi

semua karyawan PPI. Secara psikologis masing-masing

individu meningkatkan kepercayaan diri mereka karena

judul “manajer” manajemen Risiko yang mereka

dapatkan, dan itu tercermin dengan mempertimbangkan

untuk menerapkan manajemen risiko setiap proses

pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Gambar

di bawah ini menunjukkan Dewan Komitmen Manajemen

Risiko dan pin / lencana “Semua orang adalah Manajer

Risiko”, yang merupakan bagian dari program kampanye

di PPI.

1. Campaign “Everyone Is a Risk Manager”

This campaign is carried out with the aim of changing

the point of view of employees who previously felt that

the duties and responsibilities of Risk management exist

only in the Risk Management Division, to understand that

the duties and responsibilities of risk management exist in

each individual.

In this campaign, PPI gives program employees awareness

about the importance of risk management and why they

take part in managing risk as risk owners. After employees

have the same mindset, employees are then asked to sign

the Risk Management Commitment Board and after that,

PT PPI Directors symbolically give them “Everyone Is a Risk

Manager” pin / badge as a sign that the Risk Management

responsibility is now in their hands .

This program has a very positive impact on all PPI

employees. Psychologically, each individual increases

their self-confidence because of the title of “manager”

of Risk management that they get, and that is reflected

by considering implementing risk management in every

decision-making process they make. The image below

shows the Risk Management Commitment Board and the

“Everyone is a Risk Manager” pin, which is part of the

campaign program at PPI.



2. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Selain meningkatkan kesadaran manajemen Risiko pada

setiap karyawan. PPI juga melakukan Inovasi dalam

Teknologi dengan melakukan pengembangan sistem

manajemen Risiko TI. Sistem ini dibangun berdasarkan

situs web, sehingga dapat diakses oleh karyawan PT PPI

secara online dan realtime melalui alamat: http://erm.

portdevco.com. Dengan sistem berbasis IT ini, penerapan

manajemen risiko yang sebelumnya dilakukan secara

manual menggunakan Ms. Excel, yang memiliki proses

pelaporan yang relatif lama, dan keamanan data yang

relatif rendah, berubah menjadi sistem online terintegrasi

yang dapat diakses secara online dan cepat, dapat

menampilkan dasbor Risiko, dengan data profil Risiko,

data KRI, data manajemen insiden lengkap, dan tingkat

kerahasiaan dan keamanan data yang lebih aman.

Secara berkelanjutan, PPI pada tahun 2018 menerapkan

manajemen risiko yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap yakni

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

1. Dalam fase perencanaan, PPI memulai dengan melakukan

penilaian kematangan risiko, untuk mengetahui seberapa

ideal praktik manajemen risiko yang dimiliki saat ini

dengan stardard ISO 31000 yang mana dalam proses ini

juga meninjau kebijakan dan kerangka kerja manajemen

risiko saat ini di PPI. Setelah melakukan beberapa

tinjauan dan analisis, sebagai hasilnya kami tahu

bahwa PPI memiliki beberapa kesenjangan yang harus

dipenuhi untuk memenuhi standar praktik terbaik, kami

melanjutkan dengan merancang roadmap implementasi

risiko.

2. Dalam fase pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari

yang telah direncanakan, kami melanjutkan proses

dengan mengembangkan beberapa dokumen untuk

memandu kami dalam menerapkan manajemen risiko

seperti: prosedur dan instruksi kerja, dan selanjutnya

mengembangkan metodologi dan lembar kerja di

Enterprise berbasis IT Manajemen Risiko (ERM) (Proses

2. Development of the Company’s Risk Management System

In addition to increasing risk management awareness

for each employee. PPI also conducts Innovations in

Technology by developing IT Risk management systems.

This system is built based on the website, so that it can

be accessed by PT PPI employees online and realtime

through the address: http://erm.portdevco.com. With

this IT-based system, the application of risk management

was previously done manually using Ms. Excel, which

has a relatively long reporting process, and relatively low

data security, turns into an integrated online system that

can be accessed online and quickly, can display the Risk

dashboard, with Risk profile data, KRI data, complete

incident management data, and levels secrecy and safer

data security.

On an ongoing basis, PPI in 2018 implements risk management

which is divided into 3 (three) stages, namely planning,

implementation and reporting.

1. In the planning phase, the PPI begins by assessing

risk maturity, to find out how ideal the current risk

management practices are with standard ISO 31000,

which in this process also reviews the current risk

management policies and frameworks in the PPI. After

conducting a number of reviews and analysis, as a result

we know that PPI has several gaps that must be met to

meet best practice standards, we continue to design a

risk implementation roadmap.

2. In the implementation phase, as a follow-up to what has

been planned, we continue the process by developing

several documents to guide us in implementing risk

management such as: procedures and work instructions,

and then develop methodologies and worksheets in IT-

based Enterprise Risk Management (ERM ) (This process

includes: system design, system development, system

214



adjustments, and user acceptance testing). After the

documents and systems are completed, we conduct an

awareness program for all employees with the “Everyone

is a Risk Manager” campaign, and also a training program

for several employees selected as Risk Champions, to

ensure that they have a good understanding of risk

management and have competency It is good to operate

a system that has been built to ensure that the campaign

runs effectively, we meet regularly every month as an

evaluation of the improvement in the application of risk

management within the PPI.

3. Finally, in the reporting phase, we provide reports

submitted periodically to the Directors, Board of

Commissioners and PT Indonesia Port Corporation

(Persero) as the Parent Company.

Evaluation of the Effectiveness of Risk Management

System

PPI has implemented risk management since 2014, where

they were only focused on risks that were significant to the

corporate effect. Along with the development of corporate

governance practices in Indonesia, especially SOEs, risk

management is now one of the pillars in the Good Corporate

Governance (GCG) implementation. With the development

of risk management becoming one of the pillars of GCG, the

PPI Management considers the need to assess the level of

maturity of the application of risk management that has been

carried out by the PPI since 2014.

In addition, to improve the implementation of risk

management in PPI, there is a need for sustainable

development in order to achieve the maturity level of

the application of risk management in accordance with

applicable practical standards. Related to this, the PPI in

2018 independently conducted a Maturity Level Assessment

which aims to determine the position of the maturity level

of the Subsidiary’s risk management in 2018 and identify

gaps towards the desired level (level 4/systematic) in the year

2020..

Risk Management Maturity Model

The PPI risk management maturity model refers to Deloitte’s

defined maturity model, with the following details:

ini meliputi: desain sistem, pengembangan sistem,

penyesuaian sistem, dan uji penerimaan pengguna).

Setelah dokumen dan sistem diselesaikan, kami

melakukan program penyadaran untuk semua karyawan

dengan kampanye “Semua orang adalah Manajer Risiko”,

dan juga program pelatihan untuk beberapa karyawan

yang terpilih sebagai Risk Champion, untuk memastikan

bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang

manajemen risiko serta memiliki kompetensi yang baik

untuk mengoperasikan sistem yang sudah dibangun

Untuk memastikan bahwa kampanye berjalan efektif,

kami melakukan pertemuan secara rutin setiap bulan

sebagai bahan evaluasi peningkatan dalam penerapan

manajemen risiko di lingkungan PPI.

3. Terakhir, dalam fase pelaporan, kami memberikan laporan

yang diserahkan secara berkala kepada Direksi, Dewan

Komisaris dan PT Indonesia Port Corporation (Persero)

sebagai Induk Perusahaan.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di PPI telah dimulai sejak tahun

2014, di mana penilaian risiko saat itu hanya difokuskan pada

risiko yang dipandang siginifikan pengaruhnya terhadap

korporat. Seiring dengan perkembangan praktik pengelolaan

perusahaan di Indonesia, khususnya BUMN, manajemen

risiko kini menjadi salah satu pilar dalam penerapan tata

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/

GCG). Dengan berkembangnya manajemen risiko menjadi

salah satu pilar GCG, maka Manajemen PPI memandang

perlu dilakukannya penilaian terhadap tingkat kematangan

penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh PPI

sejak tahun 2014.

Selain itu, untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan

manajemen risiko di PPI, dibutuhkan adanya pengembangan

secara berkelanjutan guna mencapai tingkat kematangan

terhadap penerapan manajemen risiko sesuai dengan standar

praktis yang berlaku. Terkait hal tersebut, PPI pada tahun 2018

telah melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan (Maturity

Level Assessment) secara mandiri yang bertujuan untuk

mengetahui posisi tingkat kematangan manajemen risiko

Anal Perusahaan pada tahun 2018 serta mengidentifikasi

kesenjangan menuju tingkat kematangan yang diinginkan

(tingkat 4/systematic) pada tahun 2020.

Model Kematangan (Maturity) Manajemen Risiko

Model maturity manajemen risiko PPI mengacu pada model

maturity yang didefinisikan Deloitte, dengan rincian sebagai

berikut:



1 2 3 4 5

Tribal/Heroic Specialist/Silos Top-Down Systematic Risk Intelligent

• Ad Hoc/chaotic• Bergantung terutama

pada individual yang berpengaruh /

• Ad Hoc/chaotic• Depends mainly on

influential individuals

• Aktivitas manajemen risiko independen

• Fokus terbatas pada hubungan antar risiko

• Keterbatasan penyelarasan antara risiko dan strategi bisnis

• Membedakan fungsi pengawasan dan pelaporan /

• Independet risk manageent activities

• The focus is limited to the relationship between risks

• Limitation of alignment between risk and business strategy

• Differentiating the functions of supervision and reporting

• Kerangka Umum, pernyataan program kebijakan

• Penilaian risiko rutin• Mengkomunikasikan

risiko strategi penting kepada Direksi

• Komite Eksekutif• Berbagi pengetahuan di

seluruh fungsi risiko• Aktivitas Kesadaran• Konsultasi Risiko resmi• Dedicated Team /• General Framework,

policy program statement• Routine risk assessment• Communicate important

strategy risks to the Board of Directors

• Executive Committee• Knowledge sharing across

risk functions• Awareness Activity• Official Risk Consultation• Dedicated Team

• Kegiatan manajemen risiko yang terkoordinasi di seluruh lingkup perusahaan

• Risk appetite/selera risiko terdefinisi dengan baik

• Pengawasan, pengukuran dan pelaporan risiko perusahaan secara menyeluruh

• Implementasi Teknologi• Rencana Contingency dan

prosedur eskalasi• Pelatihan manajemen

risiko berkesinambungan /• Coordinated risk

management activities throughout the company

• Risk appetite is well defined

• Overall supervision, measurement and risk reporting of the company

• Technology Implementation

• Contingency plan and escalation procedures

• Continuous risk management training

• Risiko didiskusikan dalam rencana stratejik, rencana alokasi modal, pengembangan produk

• Peringatan risiko awal indikator yang digunakan

• Menghubungkan pengukuran kinerja dan insentif

• Model/skenario risiko• Pembandingan industri

digunakan secara teratur /• Risks are discussed in

strategic plans, capital allocation plans, product development

• Early risk warning indicators used

• Link performance measurement and incentives

• Risk model/scenario• Industrial benchmarking is

used regularly

1

2

3

4

5

• Ad hoc/chaotic

• Mainly, depends oninfluentalindividual.

• Indepedencee management activity risk

• Limited focus on the relationship between risk

• Limited consistency between risk and business strategy

• Distinguish controlling and reporting function

• General framework, program statement, policy

• Continuous risk assessment

• Communicate important strategic risk to director

• Executive committee

• Knowledge sharing in all risk function

• Awareness activity

• Formal risk consultancy

• Dedicated team

• Coordinated risk management activity in the entire scope of the company

• Well-definedriskappetite

• Corporate-wide risk control, assessment, and reporting

• Technology implementation

• Contingency plan and escalation procedure

• Sustainable risk management training

• Risks are discussed in the form of strategic planning, capital allocation planning and product development

• Initial used risk indicator reminder

• Connecting performance evaluation and incentive

• Risk model/scenario

• Well-ordered Industry comparison

Tribal/Heroic Fragmented/Silo Top-DownTop-Down Systematic Risk Intelligent

Un-Rewarded RiskRewarded Risk

2018

2020

216



Hasil Evaluasi Penilaian Risk Intelligence Diagnostic

Berdasarkan evaluasi self maturity level assessment yang

telah dilaksanakan, PPI mendapatkan nilai 2,63 (fragmented)

dengan beberapa aspek yang menjadi prioritas tindak lanjut

atau perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Common Definition Risk;

2. Common Risk Framework;

3. Common Risk Infrastructure, Roles & Responsibilities;

4. Governing Bodies Responsibility;

5. Executive Management Responsibility;

6. Business Function Responsibility; dan

7. Supporting of Pervasive Functions.

Bagan di bawah ini menunjukkan perbandingan tingkat

kematangan manajemen risiko PPI saat ini dengan target

tingkat kematangan yang dituju berdasarkan 3 (tiga) aspek

dan 9 (sembilan) prinsip Risk Intelligence.

INFORMATION

Initial / Ad - Hoc

Fragmented

Top - Down

Systematic

Risk Intelligent

- Maturity Level Value in 2018

- Maturity Level Value Target

1

2

3

4

5

Pencapaian kematangan risiko PPI dapat dicapai dengan:

1. Penyeragaman proses, penetapan prosedur identifikasi

dari seluruh aktivitas di Kantor Pusat PPI.

2. Penetapan KRI (Key Risk Indicator) dan

mendokumentasikannya dari setiap unit bisnis PPI.

3. Penetapan dan penyeragaman sistem pelaporan (waktu

dan kertas kerja) secara komprehensif di PPI.

4. Melaksanakan Risk Based Audit untuk mengukur

subjektivitas masing-masing pemilik risiko. Serta

melakukan audit finansial, operasional, ketaatan dan

sistem informasi secara komprehensif.

5. Membangun infrastruktur, khususnya optimalisasi

penggunaan hardware dan software manajemen risiko,

misalnya: sistem pelaporan actual accident.

Results of Risk Intelligence Diagnostic Evaluation

Based on the evaluation of the self-maturity level assessment

that has been carried out, the PPI gets a value of 2.63

(fragmented) with several aspects that are the priority of

follow-up or improvement as follows:

1. Common Definition Risk;

2. Common Risk Framework;

3. Common Risk Infrastructure, Roles & Responsibilities;

4. Governing Bodies Responsibility;

5. Executive Management Responsibility;

6. Business Function Responsibility; and

7. Supporting of Pervasive Functions.

The chart below shows a comparison of the level of maturity

of current PPI risk management with the target maturity

level targeted based on 3 (three) aspects and 9 (nine) Risk

Intelligence principles.

Risk maturity of PPI can be achieved by:

1. Uniformity of processes, determination of identification

procedures of all activities at Head Office of PPI.

2. KRI (key risk indicator) determination and its

documentation in every business unit of PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia.

3. Determination and consistency of reporting system (time

and paper work) comprehensively in PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia.

4. Implementation of Risk-Based Audit to measure the

subjectivity of each risk owner. Comprehensive financial,

operational, compliance, and information system audit.

5. Development of infrastructure, especially optimization of

the use of risk management hardware and software, e.g.

actual accident reporting system.



6. Utilization of review and study results from regular risk

management reporting (quarterly) as working reference

and KPI (key performance indicator) determination.

7. Usage of official software to support business

activities and risk management implementation.

8. Development of risk management software as a tool for

risk management analysis, measurement, and reporting.

9. Development and completion of qualitymanagement

system (ISO 14001 and OHSAS 18001). Implementation

of a comprehensive and integrated quality management

system, known as the Green Company concept

(implementing ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS

18001). Green Company concept has 4 main inseparable

components, i.e. green strategy, green process, green

product, and green employee.

CODE OF CONDUCTCommitment to Implementing the Code of Conduct

As one of the companies engaged in national Port business,

PPI always maintains and fosters good relations with

stakeholders in accordance with business ethics standards by

not deviating from the applicable laws and regulations. PPI

has established ethical standards as outlined in the Code of

Conduct of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Indonesia

Number: PPI – 630 – 002879 dated November 1, 2016 to

support the implementation of GCG and create an ethical

Company. In 2018, all PPI personnel from both management

and operational levels have signed a Commitment to

Maintain the Code of Conduct as a tangible manifestation

of commitment to compliance with internal regulations and

applicable laws..

Corporate Culture

The Corporate Culture is values of PPI in implementing the

ethical standards. The Company’s values are as follows:

a. Integrity in the work ethics is reflected when the employees

carry out their work, action, and decisionmaking, which

is guided by the procedures, policies, and prevailing laws.

b. Innovation encourages all ̀ PPI personnel to always think to

improve and act to provide best services for our customer.

6. Menggunakan hasil review dan kajian dari pelaporan

manajemen risiko rutin (per triwulan) sebagai acuan kerja

dan penetapan KPI (Key Performance Indicator).

7. Menggunakan perangkat software berlisensi resmi dalam

menunjang aktivitas bisnis dan pelaksanaan manajemen

risiko.

8. Mengembangkan software manajemen risiko sebagai alat

bantu analisa, pengukuran dan pelaporan manajemen

risiko.

9. Mengembangkan dan melengkapi sistem manajemen

mutu (ISO 14001 dan OHSAS 18001). Menerapkan

sistem manajemen mutu secara komprehensif dan

terintegrasi yang dikenal dengan konsep Green Company

(melaksanakan ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001).

Konsep Green Company memiliki 4 komponen utama

yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya yaitu

green strategy, green process, green product dan green

employee.

KODE ETIKKomitmen Penerapan Kode Etik

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang

pengusahaan Pelabuhan nasional, PPI senantiasa menjaga

dan membina hubungan baik dengan stakeholder sesuai

standar etika bisnis dengan tidak menyimpang dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku. PPI telah menetapkan

standar etika yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku

Perusahaan (Code of Conduct) PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia Nomor: PPI – 630 – 002879 tanggal 1 November

2016 untuk menunjang pelaksanaan GCG dan mewujudkan

Perusahaan yang beretika. Pada tahun 2018, seluruh Insan

PPI baik dari level manajemen maupun operasional, telah

menandatangani Komitmen untuk Mematui Pedoman

Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) sebagai wujud nyata

komitmen kepatuhan terhadap peraturan internal maupun

perundang-undangan yang berlaku.

Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan merupakan tata nilai bagi PPI dalam

menerapkan standar etika. Tata Nilai yang dimiliki Perusahaan


a. Integritas (integrity), dalam etika kerja ditunjukkan

untuk semua karyawan dalam melaksanakan pekerjaan,

tindakan dan mengambil keputusan harus berdasarkan

prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. Inovasi (innovation), mendorong setiap insan PPI untuk

senantiasa berpikir untuk melakukan perbaikan dan

bertindak untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi

pelanggan kami.

218



c. Keberlanjutan (sustainability), kami memastikan

pertumbuhan pendapatan dan proyek Perusahaan di

masa depan.

d. Membuat hal yang benar menjadi nyata (making the

right things happen), ketika integritas dan inovasi sudah

dilakukan, di mana terjadi keberlanjutan yang akhirnya

membentuk pola pikir yang baru sehingga menggerakkan

untuk senantiasa mewujudkan hal yang benar menjadi

nyata dalam setiap aspek pekerjaan dan bisnis yang

dikerjakan.

Isi Code of Conduct

PPI merumuskan Pedoman Perilaku (code of conduct) yang

mengatur nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit

sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani

oleh seluruh insan PPI. Muatan Pedoman Perilaku (code of

conduct) PPI menjelaskan di antaranya:

• Bab 1 memuat Dasar Pemikiran, Visi, Misi, Nilai-nilai

Perusahaan, Motto Perusahaan, Komitmen Perusahaan

dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Perusahaan dan

lain-lain;

• Bab 2 memuat Etika Usaha (Komitmen Perusahaan

Terhadap Pemangku Kepentingan/Stakeholders);

• Bab 3 Etika Kerja (Komitmen Dan Perilaku Insan PPI);

• Bab 4 Penegakan Pedoman Perilaku; dan dilengkapi

lembar Pernyataan Komitmen yang harus diisi oleh insan

PPI.

Sosialisasi Code Of Conduct

PPI secara berkala melakukan sosialisasi untuk

memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai

Pedoman Perilaku Perusahaan kepada seluruh Insan PPI

dengan tujuan agar setiap individu memahami dan dapat

mengimplementasikan Pedoman Perilaku Perusahaan dalam

setiap aktivitas bisnis yang dijalani. Sebelum dilaksanakan

implementasi Pedoman Perilaku Perusahaan, akan dilakukan

sosialiasi terlebih dahulu kepada seluruh Insan PPI melalui

internal portal maupun website PPI dengan alamat: http://

www.portdevco.com.

Pemberlakuan dan Penegakan Code of Conduct di

Lingkungan PPI

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang telah ditetapkan,

berlaku bagi seluruh level organisasi Perusahaan. Seluruh

Insan PPI wajib membaca, memahami dan menandatangani

pernyataan komitmen pribadi setelah membaca Pedoman

Perilaku Perusahaan. Pedoman Perilaku ini menjadi pedoman

bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas

perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman

Perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin

c. Sustainability, we ensure the revenue and

project growth in the Company in the future.

d. Making the right things happen. This value is conducted

when integrity and innovation are implemented. There

will be sustainability that will form new pattern of

thinking, which shall encourage the Company to realize

real matters in every aspect of the work and business

performed.

Code of Conduct Contents

The PPI formulates Code of Conduct that regulates ethical

values, expressed explicitly as a standard of conduct as

the guidance for all PPI personnel. PPI’s Code of Conduct

described, among others:

• Chapter 1 contains the Foundation, Vision, Mission,

Corporate Values, Company Motto, Corporate

Commitment in the Implementation of Company Code

of Conduct, etc;

• Chapter 2 contains Business Ethics (Corporate

Commitment to Stakeholders);

• Chapter 3 contains Work Ethics (Commitment and

Personal Behavior of PPI Personnel);

• Chapter 4 contains Enforcement of the Code of

Conduct; and all employees must fill out a Statement of

Commitment.

Code of Conduct Dissemination

PPI periodically conducts socialization to introduce, disseminate

information about the Company’s Code of Conduct to all PPI

Employees with the aim that each individual understands

and can implement the Company’s Code of Conduct in every

business activity undertaken. Prior to the implementation of

the Code of Conduct, there will be socialization to all PPI

employees through internal portal and PPI website at: http://

www.portdevco.com.

Enforcement and Enactment of Code of Conduct in PPI

Environment

The Code of Conduct set forth is applicable to all levels of

the organization. All PPI personnel are required to read,

understand, and sign a Statement of Commitment after

reading the Company’s Code of Conduct. Code of Conduct

serves as a behavior and action guidelines in carrying out

corporate tasks. Any violation of the Code of Conduct and

the provisions of a breach of applicable corporate discipline,

which may directly or indirectly result in financial or non-



perusahaan yang berlaku, yang dapat secara langsung

maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial

maupun non finansial bagi Perusahaan, merupakan tindakan

indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat

pelanggarannya.

Sanksi atas Pelanggaran

PPI telah menetapkan konsekuensi-konsekuensi yang akan

diterima oleh karyawan jika melakukan pelanggaran atas

Pedoman Perilaku Perusahan yang telah ditetapkan, antara

lain sebagai berikut:

1. Setiap insan PPI yang terbukti melakukan pelanggaran

terhadap Pedoman Perilaku ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan.

2. Setiap insan PPI yang terbukti melakukan pelanggan atas

Pedoman Perilaku Perusahaan dapat dikenakan tindakan-

tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan,

peringatan keras dan skorsing sampai pemutusan

hubungan kerja.

3. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum,

permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang

berwajib.

4. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran atas Pedoman

Prilaku Perusahaan maka sifat dari tindakan disipliner

yang diberikan akan diusulkan oleh Tim Penunjang

Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan dari seluruh

Dewan Direksi Perusahaan.

5. Sifat dari tindakan disipliner yang diambil, akan

tergantung dari keseriusan pelanggaran yang dilakukan

serta situasi terkait.

6. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran

ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat

masukan dari Tim Penunjang Dewan Direksi.

7. Sanksi bagi Direksi dan Komisaris yang melakukan

pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham melalui

RUPS.

Pelanggaran Kode Etik 2018

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak mendapati adanya

pelanggaran Code of Conduct oleh karyawan Perusahaan.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI Sebagai Perusahaan yang profesional, independen,

berintegritas dan berkelanjuta, isu anti korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN) yang mencakup praktik pungutan liar,

suap, pemerasan, dan sebagainya adalah prioritas utama

bagi PPI. Oleh karenanya untuk mengimplementasikan

prioritas tersebut, Perusahaan terus melakukan upaya-upaya

untuk membersihkan diri dari praktik KKN dan praktik-praktik

sejenis lainnya, salah satunya dengan kebijakan pengendalian

gratifikasi.

financial losses to the Company, is considered as disciplinary

action to the extent that it is appropriate to impose sanctions

based on the degree of violation.

Sanctions for Violations

PPI has determined the consequences that will be received

by employees if they violate the Company Code of Conduct

that has been determined, including the following:

1. Any PPI Personnel who is proven to have violated this Code

of Conduct shall be liable to sanctions, in accordance with

the Company’s rules and decisions.

2. Any PPI Personnel who is proven to conduct violation on the

Code of Conduct may be subjected to disciplinary action

in the form of oral and written warning, harsh warning,

and suspension, even termination of employment.

3. If the existing condition involves legal violations by

Partner, the problem may be forwarded to authorities.

4. Should there be a violation of the Code of Conduct,

the nature of the disciplinary action given will be

proposed by the Organ of the Board of Directors upon

the approval of the Company’s Board of Directors.

5. The nature of the disciplinary action taken will depend on

the violations committed and the situation related to the

circumstances of violations.

6. Sanctions imposed to the employee after conducting

violation shall be set forth by the Board of Directors after

suggestion from the Organ of the Board of Directors.

7. Sanctions imposed on Board of Directors and

Commissioners who conducted violations shall be set

forth by the Shareholders through GMS.

Code of Conduct Violations in 2018

Throughout 2018, the Company found no violation of the

Code of Conduct by Company employees.

GRATIFICATION POLICY As a company with integrity and sustainability, the anti-

corruption issue of collusion and nepotism (KKN), which

includes the practice of illegal payments, bribery, extortion,

and so on, is a top priority for PPIs. Therefore to implement

these priorities, the Company continues to make efforts to

rid itself of KKN practices and other similar practices, one of

which is the gratuity control policy.

220



Landasan Kebijakan Gratifikasi

Keberadaan kebijakan gratifikasi berlandaskan pada Undang-

Undang dan Peraturan sebagai berikut:

a. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan

Lembaran Negara Republlik lndoneisa Tahun 1999

Nomor 3874), Sebagaimana telah diubah dengan UU

No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4756);

c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4297);

d. Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun

2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Tanggal 21 Oktober 2016;

f. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012;

g. Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN Nomor: SK-

16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang lndikator/

Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada BUMN;

h. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor

2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan

Penetapan Status Gratifikasi Tanggal 9 Desember 2014;

i. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No.B.143/01-

13/01/201 Tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan

Terkait Gratifikasi, Yang ditunjukkan diantaranya kepada

Direksi BUMN;

j. Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia Nomor : SKD-630-002882 tanggal 8 Desember

2016 tentang Kebijakan Penerapan Whistleblowing

Foundation Of Gratification Policy

The existence of gratification policies is based on the Laws

and Regulations as follows:

a. Law No. 30 of 1999 concerning the eradication of

Corruption Crime (State Institution of the Republic of

Indonesia of 1999 Number 140 Supplement to the State

Gazette of 1999 Republic of Indonesia Number 3874), As

amended by Act No.20 of 2001 concerning Amendment

to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of

Corruption Crime (State Gazette of the Republic of

Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State

Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150);

b. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of

2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of

the Republic of Indonesia Number 4756);

c. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned

Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of

2003 Number 70, Supplement to the State Gazette of the

Republic of Indonesia Number 4297);

d. Law No.30 of 2002 concerning the Corruption Eradication

Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia

of 2002 Number 137, Supplement to the State Gazette of

the Republic of Indonesia Number 4250);

e. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia

Number 87 of 2016 Concerning the Clean Sweep Task

Force on Illegal Levies on October 21, 2016;

f. Minister of SOE Regulation Number: Per-01/MBU/2011

concerning Implementation of Good Corporate

Governance in State-Owned Enterprises, As amended

by SOE Minister Regulation Number: Per-09/MBU/2012;

g. Decree of the Secretary of the BUMN Ministry Number:

SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning

Indicators/Parameters for Evaluating and Evaluating the

Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;

h. Corruption Eradication Commission Regulation Number

2 of 2014 concerning Reporting Guidelines and

Determination of Gratification Status on December 9,

2014;

i. Letter of the Corruption Eradication Commission No.

B.143/01-13/01/201 dated January 21, 2013 concerning

Appeal Regarding Gratuities, which indicated among

them to the SOEs Directors;

j. Decree of the Board of Directors of PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia Number: SKD-630-002882 dated

December 8, 2016 on Whistleblowing Policy in PT



System (WBS) di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia tentang Penerimaan dan Pemberian Hadiah/

Hiburan di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia;

k. Anggaran Dasar PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 9 tanggal 5

November 2012 dibuat di hadapan N.M. Dipo Nusantara

Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia melalui keputusan No. AHU-57925.

AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 13 Nopember 2012

perihal Pengesahan Akta Badan Hukum PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia Nomor 9 tanggal 5 Nopember 2012,

sebagaimana terakhir diubah dengan dengan Akta Nomor

11 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dihadapan

Silfia, S.H Notaris pengganti N.M. Dipo Nusantara Pua

Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jenis Gratifikasi

Beberapa bentuk gratifikasi yang masuk ke dalam kebijakan

gratifikasi milik PPI adalah sebagai berikut:

• Hiburan

• Komisi

• Pinjaman Tanpa Bunga

• Pemberian Uang

• Rabat/Voucher

• Fasilitas Penginapan

• Perjalanan Wisata

• Fasilitas Pengobatan

• Tiket Perjalanan

• dan lain-lain.

Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Perusahaan telah membentuk Tim/ Unit Pengendali Gratifikasi

(UPG) yang bertanggungjawab kepada Direksi untuk

melaksanakan sistem pencegahan dan penanggulangan

gratifikasi di lingkungan Perusahaan yakni sebagai berikut:

No. Unit Kerja / Work Unit Jabatan dalam Tim / Position in the Team

1 Corporate Secretary & Stakeholder Relation Ketua / Chairman

2 Manager Hukum / Legal Manager Wakil Ketua / Vice Chairman

3 Kepala Audit / Head of Audit Anggota / Member

4 Manager SDM / HR Manager Anggota / Member

Pengembang Pelabuhan Indonesia on Gift/Entertainment

Receipt in PT Pengembang Pelabuhan Indonesia;

k. The Articles of Association of the PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia as stated in Deed Number 9

dated November 5, 2012 were made before N.M. Dipo

Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which

was approved by the Minister of Law and Human Rights

through Decree No. AHU-57925.AH.01.01. In 2012,

November 13, 2012 regarding the Ratification of the

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Legal Entity Deed

Number 9 dated November 5, 2012, as last amended by

Deed Number 11 dated September 13, 2018 made before

Silfia, S.H replacement Notary N.M. Dipo Nusantara Pua

Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

Types of Gratification

Some forms of gratification that enter the PPI’s gratification

policy are as follows:

• Entertainment

• Commission

• Interest-Free Loan

• Money Bribery

• Voucher

• Lodge Facilities

• Holiday Tour

• Treatment Facilities

• Travel Ticket

• Others.

Gratification Reporting Management

The Company has formed a Gratification Control Team/

Unit (UPG) which is responsible to the Board of Directors for

implementing the prevention and control of gratuities in the

Company’s environment as follows

:

222



Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

START

Pelapor Membuat Laporan /

The Reporter Makes a Report

Tim UPG / UPG Team

Lapor KPK / Report to KPK

Verifikasi Laporan / Report Verification

Dokumentasi / Documentation

APPROVE Dikembalikan / Returned

Dikembalikan / Returned

APPROVE

Jika Insan PPI mendapat penerimaan hadiah/cinderamata dan/

atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan,

maka Insan PPI wajib melaporkan hal tersebut melalui:

a. Tim/Unit pengendalian gratifikasi Perusahaan dengan

sepengetahuan atasan langsung masing-masing

pelaporan oleh insan Perusahaan penerima hadiah/

cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak tanggal penerimaan dengan menyampaikan form

penerimaan hadiah/ cinderamata dengan contoh format

sebagaimana diatur dalam lampiran pedoman ini;

b. Whistleblowing System Perusahaan ‘IPC Bersih’;

c. Pelaporan terpusat melalui Whistleblowing System yang

dikelola IPC dilakukan apabila pelapor adalah insan

Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra

kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan

secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di

Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya

penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui

Whistleblowing System IPC Bersih dilaksanakan sesuai

dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai

system Whistleblowing. Sistem IPC bersih yang dapat

diakses melalui saluran media

• Telepon +62-21 1500969

• Faksimile +62-21 1500971

• SMS +62-21 1500973

Gratification Reporting Mechanism

If PPI personnel receive gifts/souvenirs and/or entertainment

outside the limits set by the Company, PPI Personnel must

report the matter through:

a. Company gratification control team/unit with the

knowledge of the direct supervisor of each reporting

by the gift recipient company/souvenir no later than

7 (seven) working days from the date of receipt by

submitting the gift/souvenir receipt form with the sample

format as set out in the appendix to this guideline;

b. Company Whistleblowing System ‘IPC Bersih’;

c. Centralized reporting through the Whistleblowing System

managed by the IPC is carried out if the reporter is a

Company’s Employee or other parties (customers, work

partners and the community) who do not have direct

involvement, but have the knowledge of the gratification

in the Company that has the potential for abuse of

authority/position. Reporting through the Whistleblowing

System IPC Bersih is carried out in accordance with its

own mechanism governing the Whistleblowing. System

IPC Bersih that can be accessed through media channels

• Telephone +62-21 1500969

• Faximile +62-21 1500971

• SMS +62-21 1500973



• Situs http://www.tipoffs.asia/ipcbersih

• Alamat surat PC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033

Pelaporan Gratifikasi 2018

Pada tahun 2018 tidak ditemukan adanya penerimaan dan

pemberian hadiah/hiburan di lingkungan Perusahaan.

KETENTUAN MENGENAI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGANBenturan kepentingan merupakan situasi di mana seseorang

karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan

mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan tugas yang diamanatkan Perusahaan secara

obyektif. PPI menyadari bahwa setiap Insan PPI memiliki hak

untuk ikut serta dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial

budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan

Insan PPI dengan tetap memperhatikan kewajiban Insan PPI

kepada Perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas

dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka

sebagai insan PPI. Insan PPI tidak boleh menyalahgunakan

sumber daya atau pengaruh Perusahaan sehingga dapat

mendiskreditkan nama baik dan reputasi PPI. Aturan lebih

lanjut terkait benturan kepentingan terdapat dalam Pedoman

Perilaku Perusahaan Tahun 2017 Nomor: PPI-630-005019.

KEBIJAKAN TERKAIT AKTIVITAS POLITIK Perusahaan menjamin seluruh Insan PPI untuk dapat

melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan

aspirasi politiknya, namun demikian perusahaan tidak

memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai

politik manapun. Kebijakan terkait aktivitas politik telah

diatur dalam Pedoman Perilaku Perusahaan, dengan aturan

seluruh Insan PPI:

a. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan kesempatan untuk

tujuan politik tertentu.

b. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan

kontribusi atas nama Perusahaan kepada partai politik

manapun.

c. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan

baik secara langsung maupun tidak langsung yang

menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan

dengan partai politik manapun.

d. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus

dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan

atribut Perusahaan;

e. Apabila seseorang menduduki jabatan di partai politik

atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugas di

Perusahaan, maka wajib mengajukan pengunduran diri

dari Perusahaan.

• Website http://www.tipoffs.asia/ipcbersih

• Mailing Address PC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033

Gratification Reporting In 2018

In 2018 there were no receipts and gifts/entertainment in the

Company.

PROVISIONS REGARDING CONFLICT OF INTERESTConflict of interest is a situation where a person has a

personal interest that can affect the implementation of duties

mandated by the Company objectively due to his/her position

or authority in the Company. PPI realizes that every PPI

employee has the right to participate in financial, business,

socio-cultural, political and other legitimate activities outside

the work of PPI Persons while taking into account the

obligations of PPI Personnel to the Company. These activities

must be legitimate and free from conflicts of interest with

their responsibilities as PPI personnel. PPI personnel may not

abuse the Company’s resources or influence so that it can

discredit the reputation and reputation of the PPI. Further rules

regarding conflicts of interest are contained in the Company’s

Code of Conduct of 2017 Number: PPI-630-005019.

POLICIES REGARDING POLITICAL ACTIVITIES The company guarantees all PPI personnel to be able to

exercise their rights to the opportunity to channel their

political aspirations, however the company does not make

political contributions and is not affiliated with any political

party. Policies related to political activities are regulated in

the Company’s Code of Conduct, with the rules of all PPI

Personnel:

a. Not taking advantage of names, assets, and opportunities

for certain political goals.

b. Do not act on behalf of the Company or contribute

on behalf of the Company to any political party.

c. Not making an understanding, engagement, statement

either directly or indirectly which shows that the

Company has an attachment to any political party.

d. Every activity to channel political aspirations must be

carried out outside working hours and not using Company

attributes;

e. If a person occupies a position in a political party or

political activity that will interfere with the work at the

Company, then he must submit his resignation from the

Company.

224



PENGADAAN BARANG DAN JASA Prinsip Dasar

Perusahaan senantiasa menjaga terciptanya persaingan

usaha yang sehat dengan menjunjung prinsip-prinsip efisien,

efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, dan akuntabel

dengan rincian sebagai berikut:

a. Efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan

hasil yang optimal dengan waktu yang sependek

mungkin, dengan menggunakan dana dan sumber daya

seminimum mungkin, secara wajar dan bukan hanya

didasarkan pada harga terendah.

b. Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan

kebutuhan yang telah ditatapkan dan memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran

yang ditetapkan.

c. Kompetitif, berarti pengadaan harus terbuka bagi

Pemasok yang memenuhi persyaratan dan dilakukan

melalui persaingan yang sehat di antara Pemasok yang

setara dan memenuhi syarat atau kriteria berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi

mengenai pengadaan sifatnya terbuka bagi peserta

Pemasok yang berminat.

e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang

sama bagi semua calon Pemasok yag memenuhi syarat.

f. Akuntabel, berarti pengadaan harus mencapai sasaran

dan pegawai dapat mempertanggungjawabkan

pencapaian terget dan juga potensi penyalahgunaan dan

penyimpangan.

Tujuan Pengadaan Barang Dan Jasa

Secara umum, tujuan pengadaan adalah untuk mendapatkan

barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan dengan

mempertimbangkan kualitas, biaya optimum dan waktu

pengiriman dari Pemasok. Pengadaan dilakukan melalui

strategi, perencanaan, proses, dan kontrol yang efektif dan

efisien serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

yang baik.

Etika Pengadaan Barang Dan Jasa

PPI telah mengatur etika pengadaan barang dan jasa dalam

kebijakan dan prosedur pengadaan yang disahkan melalui

Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-340-003103, 7 Februari

2017. Berikut adalah etika bisnis yang harus dipatuhi oleh

seluruh Insan PPI dalam pelaksanaan proses pengadaan

barang dan jasa:

a. Bekerja secara tertib dengan mematuhi peraturan

pengadaan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung

jawab.

b. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara Pemasok

dengan cara tidak saling mempengaruhi mereka baik

langsung maupun tidak langsung.

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES Basic Principles

The Company always maintains the creation of fair business

competition by upholding the principles of efficient, effective,

competitive, transparent, fair and fair, and accountable with

the following details:

a. Efficient, means that procurement must be carried

out with optimal results at the shortest possible

time, using funds and resources to a minimum,

naturally and not just based on the lowest prices.

b. Effective, means that procurement must be in

accordance with predetermined needs and provide

maximum benefits in accordance with the targets set.

c. Competitive, means that procurement must be open

to Suppliers who fulfill the requirements and carried out

through fair competition among Suppliers who are equal

and meet the requirements or criteria based on clear and

transparent provisions and procedures.

d. Transparency, means all provisions and information

regarding procurement are open to participants of

interested Suppliers.

e. Fair and reasonable, means giving equal treatment to

all qualified Supplier candidates.

f. Accountable, means procurement must reach the target

and employees can account for the achievement of

targets and also the potential for abuse and irregularities.

Procurement Of Goods And Services Objectives

In general, the purpose of procurement is to obtain goods

and/or services needed by the Company by considering the

quality, optimum cost and delivery time from the Supplier.

Procurement is carried out through effective and efficient

strategy, planning, processes and controls and fulfills the

principles of good corporate governance.

Ethics of Procurement of Goods and Services

The PPI has regulated the ethics of the procurement of goods

and services in procurement policies and procedures that

are approved through Directors’ Decree Number SKD-340-

003103, February 7, 2017. The following are business ethics

that all PPI Persons must adhere to in the process of procuring

goods and services:

a. Work in an orderly manner by complying with applicable

procurement regulations with full responsibility.

b. Avoiding unhealthy competition between Suppliers

by not influencing them directly or indirectly.



c. Menghindari terjadinya benturan kepentingan di antara

para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan baik

langsung maupun tidak langsung.

d. Tidak melebihi kewenangan yang ditetapkan dalam

semua tindakan dan pengambilan keputusan dalam

proses pengadaan.

e. Dilarang meminta/menerima imbalan/hadiah dalam

bentuk apapun.

Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa

Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa, PPI telah memiliki pedoman Kebijakan Barang dan Jasa

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor

SKD-340-003103, 7 Februari 2017. Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa telah mengatur mengenai prinsip-prinsip

efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar, dan

akuntabel dalam prosesnya. Selain itu dalam kebijakan

tersebut juga dijelaskan mengenai ketentuan, prosedur,

proses pengadaan dan lainnya.

Metode Pengadaan Barang Dan Jasa

Perusahaan menetapkan 4 (empat) metode pengadaan

barang dan jasa dengan mempertimbangkan dan

memperhatikan jenis, sifat dan nilai barang dan jasa

serta metode atau sistem pengadaan yang paling

sesuai dengan barang dan jasa yang bersangkutan.

Berikut adalah metode yang dilaksanakan dalam proses

pengadaan barang dan jasa:

• Pengadaanlangsung

• Penunjukanlangsung

• Pemilihanlangsung

• Pelelanganterbuka

SISTEM PELAPORAN PELANGGARANDalam rangka menciptakan situasi kerja yang bersih,

bertanggung jawab serta terhindar dari praktik fraud, PPI

telah menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip

GCG yakni Whistleblowing System. Kebijakan Whistlebowing

System (WBS) PPI telah ditandatangani oleh President Director

PPI pada tanggal 8 Desember 2016, sebagai perangkat

penunjang penerapan Good Corporate Governance. Kebijakan

tersebut diinternalisasikan pada setiap level jabatan yang ada

di PPI melalui sosialisasi intensif dan menyeluruh. Kebijakan

tersebut diharapkan mampu menekan kemungkinan risiko

yang muncul akibat pelanggaran di internal Perusahaan.

Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pengelolaan Whistleblowing System di PPI dipusatkan pada

Perusahaan lnduk yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

yaitu dengan dibentuknya Komite IPC BERSIH, sedangkan

Tata Cara Pelaporan, Alur Proses dan Flow Up Tindak Lanjut

Laporan pada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

c. Avoiding conflicts of interest between parties involved

in the procurement process, directly or indirectly.

d. Does not exceed the authority specified in all actions

and decision making in the procurement process.

e. Do not ask/receive rewards/gifts of any kind

Procurement Of Goods And Services Policy

As a reference in the implementation of the procurement of

goods and services, the PPI has a guideline for Goods and

Services Policy determined based on Directors’ Decree Number

SKD-340-003103, February 7, 2017. The Procurement

Policy for Goods and Services has regulated the principles

of efficient, effective, competitive, transparent, fair, fair

and accountable in the process. In addition, the policy also

explains the provisions, procedures, procurement processes

and others.

Method Of Procurement Of Goods And Services

The company establishes 4 (four) methods for the procurement

of goods and services by considering and paying attention

to the type, nature and value of goods and services and the

method or system of procurement that is most suitable for

the goods and services in question. The following are the

methods implemented in the process of procuring goods and

services:

• Direct procurement

• Direct appointment

• Direct selection

• Open auction

WHISTLEBLOWING SYSTEMIn order to create a clean, responsible work situation and

avoid fraud, PPI has provided a system for the enforcement

of GCG principles, namely the Whistleblowing System. PPI’s

Whistleblowing System (WBS) is signed by the President

Director of PPI on December 8, 2016, as a supporting tool of

Good Corporate Governance implementation. The policy is

internalized on every level of the Company through intensive

and comprehensive socialization. The policy is expected to be

able to reduce risk that may arise due to violations in the

internal Company.

Whistleblowing System Management

The Whistleblowing System management at PPI is centered

on the Holding Company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero),

with the establishment of IPC BERSIH Committee. The

Procedures of Reporting, Process Flow and the Follow-up

Flow Report are handled by PPI.

226



Perlindungan Terhadap Pelapor

Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk

mendorong setiap Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk

berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan

Pelapor maupun keluarganya. PPI berkomitmen untuk

melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan

patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait

serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan

sistem pelaporan pelanggaran.

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran

PPI menyusun mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran

berdasarkan kebijakan WBS yang telah ditetapkan sebagai

berikut:

Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Penanganan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan

berdasarkan mekanisme sebagaimana dijabarkan pada

bagan berikut:

Jumlah Pelaporan dan Tindak Lanjutnya

PPI terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan

pelaporan dengan secara aktif merespon dan menindaklanjuti

setiap pelaporan yang masuk. Hal tersebut diharapkan mampu

menekan tingkat pelanggaran yang ada di lingkungan PPI.

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelaporan yang

masuk sehingga tidak terdapat sanksi/tindak lanjut terhadap

sejumlah pelaporan yang masuk oleh Perusahaan.

KOMITMEN TERHADAP PENEGAKAN ANTI KORUPSIPerseroan berkomitmen untuk senantiasa patuh terhadap

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta

mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemberantasan

korupsi. Komitmen tersebut dituangkan dalam nilai-nilai

integritas yang ada dalam budaya Perusahaan serta Pedoman

Perilaku Perusahaan. Komitmen terhadap penegakan anti

korupsi dilakukan dengan melibatkan seluruh karyawan dan

stakeholder. Adapun tujuan dari penegakan anti korupsi


1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil

yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha PPI.

2. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Perseroan

terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung

program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan

korupsi di Indonesia.

3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika

tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerja yang

berhubungan dengan pihak eksternal.

Whistleblower’s Protection

The Whistleblower’s protection policy is intended

to encourage any Company’s personnel and other

Whistleblower to report the offenses and ensure security

of the Whistleblower and their family. PPI commits to

protecting Whistle Blower in good faith and the Company

shall comply with all relevant laws and best practices

prevailing in the Whistleblowing system implementation.

Whistleblowing System Mechanism

PPI establishes a mechanism for reporting violations under

WBS policy as set forth below:

Whistleblowing Handling

Handling of Reporting Violations are carried out under the

mechanism as outlined in the following chart:

Number of Reports and Follow-Up

PPI strives to improve the quality of whistleblowing system by

actively responding and following up every report received.

This is expected to reduce the violation rate in the PPI’s

environment.

Throughout 2017, there was no incoming reports. Thus,

there was no sanction/follow-up to the reports submitted to

the Company.

COMMITMENT TO ANTI CORRUPTION ENFORCEMENTThe Company is committed to always comply with

the prevailing laws and regulations and support the

Government’s efforts to eradicate corruption. This

commitment is expressed in the values of integrity that

are in the Company’s culture and the Company’s Code of

Conduct. Commitment to anti-corruption enforcement is

carried out by involving all employees and stakeholders. The

objectives of anti-corruption enforcement are as follows:

1. To prevent losses, both material and immaterial, which

can disrupt the sustainability of the PPI business.

2. To increase the compliance and discipline of the Company

with regard to law, regulations and ethics and support

government programs in order to prevent acts of

corruption in Indonesia.

3. To increase awareness of high ethical culture in carrying

out work activities related to external parties.



PERKARA PENTING YANG DIHADAPI SEPANJANG TAHUN 2018Perkara penting merupakan permasalahan hukum yang

penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga Peradilan umum

dan khusus, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,

Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan

Industrial, Pengadilan Pajak, maupun Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi. Sementara Nilai Gugatan adalah nilai tuntutan

ganti rugi yang diajukan kepada Perseroan sebagai pihak

tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada

Perseroan sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil

maupun immateriil. Terkait hal tersebut, PPI selalu berupaya

untuk menekan segala bentuk pelanggaran terutama yang

berkaitan dengan perkara hukum. Sepanjang tahun 2018, PPI

menghadapi 1 (satu) perkara penting yang masuk ke dalam

kategori hubungan industrial, dengan rincian sebagai berikut:

No Permasalahan Hukum / Legal Cases

Jumlah / Total

Perdata / Civil

Pidana / Criminal

Hubungan Industrial / Industrial Relations

1 Perkara yang masih dalam proses penyelesaian / Cases that are still in the process of completion - - -

2 Perkara telah diselesaikan per 31 Desember 2018 / Case closed as of December 31, 2018 - - 1

Penjelasan secara rinci terkait perkara hubungan industrial

yang dihadapi oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.Pokok Perkara /

Subject MatterStatus Penyelesaian / Settlement Status

Pengaruhnya Terhadap Kondisi

Keuangan Perusahaan / Impact

on the Company’s Financial Condition

Sanksi yang Dikenakan / Sanctions imposed

1 Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Saudara David Adams terhadap PPI di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. / Mr. David Adams’ termination of employment (PHK) against the PPI at the Central Jakarta Industrial Relations Court

Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Juni 2018, Nomor: 335/Pdt.SUS-PHI.G/217/PN.Jkt.PSt, Pengadilan dalam Pokok Perkara / Based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court dated June 7, 2018, Number: 335/Pdt.SUS-PHI.G/217/PN.Jkt.PSt, Courts in the Subject Matter:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya / Refuse

the Plaintiff’s claim in its entirety;2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

sebesar Rp497.000,- (empat ratus sembilan puluh tuju ribu rupiah) / Sentencing the Plaintiff to pay court fees of Rp.497,000 (four hundred and ninety seven thousand rupiahs)

- -

Perkara Penting yang Dihadapi oleh Dewan Komisaris,

Direksi dan Entitas Anak

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan tidak

mendapati adanya permasalahan hukum, baik pidana,

perdata, maupun hubungan industrial yang melibatkan

Dewan Komisaris dan Direksi PPI yang sedang menjabat,

ataupun Anak Perusahaan.

IMPORTANT CASES OCCURRED THROUGHOUT 2018Important matters are legal issues whose resolution is carried

out through public and special judicial institutions, both

the District Court, High Court, State Administrative Court,

Industrial Relations Court, Tax Court, and the Corruption

Court. While the Claim Value is the value of the claim for

compensation submitted to the Company as the defendant or

the value of compensation claims submitted to the Company

as the plaintiff, both material and immaterial losses. Related

to this, the PPI always seeks to suppress all forms of violations,

especially those relating to legal cases. Throughout 2018, the

PPI faces 1 (one) important case that falls into the category of

industrial relations, with details as follows:

Detailed explanations regarding industrial relations cases

faced by the Company are as follows:

Important Cases Faced by the Board of Commissioners,

Board of Directors, and Subsidiaries

As of December 31, 2018, the Company has found no

legal, civil, or industrial relations problems involving the

Board of Commissioners and Directors of the current PPI, or

Subsidiaries.

228



Perkara Hukum / Legal Cases Dewan Komisaris / Board of Commissioners Direksi / Board of Directors Anak Perusahaan /

Subsidiaries

Pidana / Criminal Nihil / Zero Nihil / Zero Nihil / Zero

Perdata / Civil Nihil / Zero Nihil / Zero Nihil / Zero

Hubungan Industrial / Industrial Relation Nihil / Zero Nihil / Zero Nihil / Zero

SANKSI ADMINISTRATIFKepatuhan PPI dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai

koridor perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan

dengan nihilnya sanksi administratif yang diberikan terhadap

Perusahaan maupun Direksi dan Dewan Komisarisa

Perusahaan, baik dari regulator, pemerintah daerah, maupun

otoritas lainnya.

AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAANPerwujudan aspek-aspek GCG terutama dalam aspek

transparansi diwujudkan oleh PPI melalui kemudahan akses

informasi dan data perusahaan kepada stakeholder. Selain itu,

PPI juga berupaya mengungkapkan informasi penting dalam

Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Untuk mengendalikan agar informasi yang disampaikan

kepada Pemangku Kepentingan baik di internal maupun

eksternal Perusahaan dapat tepat sasaran dan tepat guna,

PPI mengeluarkan pedoman resmi melalui SK Direksi Nomor:

PPI-622-000364 tentang Standard Pelayanan Informasi/Data

dan Dokumentasi kepada Pengguna Informasi di lingkungan

PPI. PPI menyediakan akses informasi untuk kepentingan

stakeholder di internal PPI yang mayoritas adalah karyawan

Perusahaan dengan memanfaatkan media online seperti

portal dan e-mail untuk menyebarluaskan informasi.

Media Informasi Perusahaan

PPI juga menyediakan media informasi untuk pihak eksternal

di antaranya dalam bentuk leaflet dan company profile. PPI

menyediakan informasi secara online untuk mempermudah

akses informasi Perusahaan. Website PPI diakses melalui

http://www.portdevco.com/ . Sedangkan akun twitter PPI

dapat diakses pada alamat https://twitter.com/portdevco.

Selain itu, informasi terkait PPI juga dapat diakses melalui

Youtube pada alamat https://www.youtube.com/channel/

UCFslEfoBY_ dpZzWZK24uYtg. Selain media informasi

tersebut, selama tahun 2018 PPI juga menyampaikan

transparansi penyampaian laporan melalui website

Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

ADMINISTRATIVE SANCTIONCompliance with PPI in carrying out its business activities in

accordance with the prevailing statutory corridor, as evidenced

by the zero administrative sanctions given to the Company

and the Board of Directors and Board of Commissioners of

the Company, both from regulators, regional governments,

and other authorities.

COMPANY DATA INFORMATION ACCESSThe realization of GCG aspects, especially in the aspect of

transparency, is realized by PPI through the ease of access to

company information and data to stakeholders. In addition,

the PPI also seeks to disclose important information in

the Financial Statement in accordance with the laws and

regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.

To control the information conveyed to stakeholders

both internally and externally of the Company can be on

target and effective, PPI issues official guidelines through

the Directors Decree Number: PPI-622-000364 regarding

Standard Information/Data Services and Documentation to

Information Users within PPI. PPI provides information access

for the interests of stakeholders within PPI, the majority of

which are Company employees by utilizing online media such

as portals and e-mail to disseminate information.

Company Information Media

PPI also provides information media for external parties

including leaflets and company profiles. PPI provides

information online to facilitate access to Company information.

The PPI website is accessed via http://www.portdevco.com/.

While the PPI twitter account can be accessed at https://

twitter.com/portdevco.

In addition, information regarding PPI can also be accessed via

Youtube at https://www.youtube.com/channel/UCFslEfoBY_

dpZzWZK24uYtg. In addition to the information media,

during 2018 PPI also conveyed the transparency of report

submission through the Company’s website, including the

following:



Media Komunikasi Internal

Perusahaan memiliki media komunikasi internal yang

diperuntukkan bagi Insan PPI berupa Portal Intranet IPC dan

Majalah IPC News. Sepanjang 2018, Perusahaan melalui

Divisi Corporate Secretary and Stakholder Relations telah

melaksanakan update secara berkala terkait informasi dalam

dua medium tersebut, dengan rincian sebagai berikut.

Newsletter Development for Intranet

Judul / Title Waktu Rilis / Release Date

Dewan Komisaris PPI Kunjungi Proyek Jalan Tol Cibitung – Cilincing / The PPI Board of Commissioners Visit the Cibitung - Cilincing Toll Road Project

September 2018PPI Umumkan Pemenang Lomba Kebersihan “Cinta Bersih Hidup Sehat” di wilayah Kalibaru / PPI Announces Winners of the “Cinta Bersih Hidup Sehat” competition in the Kalibaru region

PPI Bersinergi dengan OP Tanjung Priok Berikan Donasi pada Korban Lombok / PPI Synergizes with Tanjung Priok OP to Give Donations to Lombok Victims

CEO Talk PPI / PPI CEO Talk

PPI Bersinergi dengan IPC dan OP Tanjung Priok Berikan Donasi pada Korban Palu dan Donggala / PPI Synergizes with Tanjung Priok IPC and OP to Donate to the Victims of Palu and Donggala Casualties

Oktober 2018 / October 2018PPI Raih Penghargaan untuk Program Corporate Responsibility Tahun 2018 / PPI Wins Award for Corporate Responsibility Program in 2018

PPI Berikan “Beasiswa Sang Juara” untuk Alumni SMA Taruna Nusantara / PPI Gives “Beasiswa Sang Juara” to Taruna Nusantara High School Alumni

PPI Berikan Layanan Kesehatan Pengobatan Gratis Baho 1.499 Warga Kalibaru Jakarta Utara / PPI Provides Free Medical Health Services For 1,499 Kalibaru Residents in North Jakarta

November 2018PPI Umumkan Pemenang Lomba Kebersihan “Cinta Bersih Hidup Sehat” Tahap III di Wilayah Kalibaru /PPI Announces Winners of Phase III “Cinta Bersih Hidup Sehat” Cleaning Competition in Kalibaru Region

PPI Luncurkan Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba & HIV AIDS kepada 5 SMP & SMA di Jakarta /PPI Launches Drugs & HIV AIDS Awareness Campaign for 5 Middle Schools & High Schools in Jakarta

PPI Adakan Media Visit dan Media Gathering ke Proyek Jalan Tol Cibitung – Cilincing (JTCC) / PPI Holds Media Visit and Media Gathering on Cibitung - Cilincing Toll Road Project (JTCC)

Desember 2018 / December 2018

Article Development for IPC News

Judul / Title Waktu Rilis / Release Date

Dewan Komisaris PPI Kunjungi Proyek Jalan Tol Cibitung – Cilincing / The PPI Board of Commissioners Visit the Cibitung - Cilincing Toll Road Project

14 Agustus 2018 / August 14, 2018

PPI Bersinergi dengan IPC TPK dan NPCT1 Salurkan Hewan Qurban untuk Warga Kalibaru / PPI Synergizes with IPC TPK and NPCT1 Distributes Sacrificial Animals for Kalibaru Residents

21 Agustus 2018 / August 21, 2018

CEO Talk PPI / PPI CEO Talk 12 September 2018 / September 12, 2018

PPI Bersinergi dengan IPC dan OP Tanjung Priok Berikan Donasi pada Korban Bencana Palu dan Donggala / PPI Synergizes with Tanjung Priok IPC and OP to Give Donations to Palu and Donggala Disaster Victims

08 Oktober 2018 / October 8, 2018

PPI Cetak Generasi Emas Tahun 2045 / PPI created Gold Generation of 2045 22 Oktober 2018 /October 22, 2018

PPI Raih Penghargaan untuk Program Corporate Social Responsibility Tahun 2018 / PPI Wins Award for Corporate Social Responsibility Program in 2018

19 Oktober 2018 /October 19, 2018

PPI Umumkan Pemenang Lomba Kebersihan “Cinta Bersih Hidup Sehat” Tahap III di wilayah Kalibaru / PPI Announces Winners of Phase III “Cinta Bersih Hidup Sehat” Cleaning Competition in the Kalibaru region

06 November 2018 / October 19, 2018

Internal Communication Media

The company has internal communication media intended

for PPI personnel in the form of IPC Intranet Portal and IPC

News Magazine. Throughout 2018, the Company through

the Corporate Secretary Division and Stakeholder Relations

has carried out periodic updates regarding information in the

two mediums, with details as follows.

Newsletter Development for Intranet

Article Development for IPC News

230



Media Komunikasi Eksternal Perusahaan

Selain media informasi tersebut, selama tahun 2018 PPI juga

menyampaikan transparansi penyampaian laporan kepada

pihak ekstrernal melalui website Perusahaan, antara lain

sebagai berikut:

Siaran Pers

Tanggal / Date Judul / Title

30 Mei 2018 / May 30, 2018 IPC Group Mudik Gratis 2017 antarkan 20.000 Pemudik PP dari dan ke 14 Kota Tujuan / The 2017 Free Homecoming Group IPC delivers 20,000 Round-Trip travelers to and from 14 Destination Cities

24 Oktober 2018 / October 24, 2018 CEO Talk PT Pengembang Pelabuhan Indonesia / PT Pengembang Pelabuhan Indonesia CEO Talk

24 Oktober 2018 / October 24, 2018 Site Visit Komisaris ke JTCC / Commissioners Site Visit to JTCC

24 Oktober 2018 / October 24, 2018 Peduli pada Korban Bencana Gempa Lombok / Care for Lombok Earthquake Disaster Victims

24 Oktober 2018 / October 24, 2018 Cinta Bersih dan Hidup Sehat

Company’s External Communication Media

In addition to the information media, during 2018 PPI also

conveyed the transparency of reporting to external parties

through the Company’s website, including the following::

Press Release

232



Tanggung jawab sosial perusahaanCorporate social responsibility

Bersandar pada prinsip triple bottom line (people, profit, planet), PPI meyakini bahwa urgensi pelaksanaan program CSR bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan juga bentuk komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan.

Based on the principle of triple bottom line (people, profit, planet), PPI believes that the urgency of CSR program implementation is not only a form of obligation fulfillment, but also commitment to creating harmony with society and the environment.



07

234



anggaran pelaksanaan Csr tahun 2018 mencapai

rp800.000.000,- /The Csr implementation budget in 2018 reached

rp800,000,000

Profesionalisme PPI sebagai pelopor dalam

penyediaan fasilitas infrastruktur pelabuhan

tidak terlepas dari konsistensi Perusahaan

dalam mengarahkan seluruh kegiatan dan

proses bisnis pada koridor pengembangan

berkelanjutan (sustainable development).

Komitmen tersebut tercermin dalam

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan / Corporate Social Responsibility

(CSR) sebagai wujud kepedulian Perusahaan

dalam menumbuhkan keseimbangan

antara perusahaan dan seluruh pemangku

kepentingan.

Perusahaan menyadari bahwa tolak ukur

keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur

dari kemampuan dalam menghasilkan

keuntungan finansial (profit), tetapi

juga kemampuan perusahaan dalam

berkontribusi menciptakan kesejahteraan

masyarakat (people) dan melestarikan

lingkungan sekitar (planet). Ketiga prinsip

triple bottom lines menjadi basis yang

mendasari pelaksanaan CSR Perusahaan

secara komprehensif dan mampu memberi

manfaat optimal bagi seluruh pemangku

kepentingan Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

Professionalism of PPI as a pioneer in the

provision of port infrastructure facilities is

inseparable from the consistency of the

Company in directing all business activities

and processes in the corridor of sustainable

development. This commitment is reflected

in the implementation of Corporate Social

Responsibility as a manifestation of the

Company’s concern in fostering a balance

between the company and all stakeholders.

The company realizes that the benchmark of

the company’s success is not only measured

by its ability to generate financial profits,

but also the company’s ability to contribute

to creating people’s welfare (people) and

preserving the environment (planet). The

three principles of triple bottom lines are the

basis for the comprehensive implementation

of the Company’s CSR and are able to

provide optimal benefits for all of the

Company’s stakeholders.



Komitmen tinggi PPI untuk mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya direalisasikan melalui perilaku etis dan transparan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan harapan pemangku kepentingan serta senantiasa sejalan dengan peraturan perundang-undangan

PPI’s high commitment to manifest responsibility for the community and its environment is realized through ethical and transparent behavior oriented to

sustainable development and community welfare, paying attention to stakeholder expectations and always in line with the prevailing laws and regulations.

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN CSRPelaksanaan program CSR diarahkan pada pemberian

manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi 4 (empat)

aspek utama, sebagaimana tercantum dalam bagan sebagai

berikut.

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM CSRPelaksanaan program CSR telah bersandar pada ketentuan

dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik

yang diatur secara eksternal maupun internal. Secara umum,

program CSR telah diarahkan pada pemenuhan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku secara umum, antara

lain:

SCOPE OF CSR IMPLEMENTATIONThe implementation of the CSR program is directed at

providing benefits and improving welfare for the 4 (four)

main aspects, as listed in the chart as follows.

BASIC CSR PROGRAM IMPLEMENTATIONThe implementation of the CSR program has relied on the

prevailing laws and regulations, both externally and internally.

In general, CSR programs have been directed at fulfilling

generally applicable laws and regulations, including:

Corporate Social

Responsibility

Linkungan Hidup

Living environment

Pegawai

Employee

Pelanggan

Customer

Sosial

Kemasyarakatan

Community Social

Affairs

236



1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah

3. Peraturan Menteri Lingkungan No.13 Tahun 2012

tentang Reduce, Reuse, Resycle

4. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara

5. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.68 tahun 2016

tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

7. Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

8. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan

9. Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2009 tentang

Konservasi Energi

10. ISO 14001 ; 2015 Sistem Manajemen Lingkungan

11. ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu

12. ISO 45001 : 2018 tentang K3 dan OH&S

13. Undang-Undang No.01 tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja

14. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Dalam mengukuhkan komitmen CSR Perusahaan, PPI telah

memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan CSR di bidang

Lingkungan Hidup dan Sosial Kemasyarakatan yang diatur

dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-630-002522

tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Dana CSR Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Adapun pedoman

pelaksanaan kegiatan CSR Perusahaan di bidang Kesehatan

dan Keselamatan Kerja (K3) dan Ketenagakerjaan diatur

dalam Surat Keputusan Direksi Nomor PPI-NPP-06-1-000555

tentang Pendidikan dan Pelatihan Pekerja dan Surat

Keputusan Direksi Nomor SKD-610-002186 tentang Besaran

Insentif Performansi Pekerja.

VISI, MISI, DAN TUJUAN CSR VisiMenjadi Perusahaan yang memiliki kepedulian sosial

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan dalam upaya

memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan

sumber daya dalam meningkatkan citra dan nilai Perusahaan

secara berkelanjutan.

1. Law No. 32 of 2009 concerning Protection and

Management of the Environment

2. Law No.18 of 2008 concerning Waste Management

3. Minister of Environment Regulation No.13 of 2012

concerning Reduce, Reuse, Recycle

4. Government Regulation No.41 of 1999 concerning Air

Pollution Control

5. Government Regulation No.82 of 2001 concerning

Management of Water Quality and Water Pollution

Control

6. Regulation of the Minister of Environment No.68 of 2016

concerning Domestic Waste Water Quality Standards

7. Government Regulation No.101 of 2014 concerning

Management of Hazardous and Toxic Materials

8. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning

Environmental Permits

9. Government Regulation No. 70 of 2009 concerning

Energy Conservation

10. ISO 14001; 2015 Environmental Management System

11. ISO 9001: 2015 Quality Management System

12. ISO 45001: 2018 regarding K3 and OH & S

13. Law No. 01 of 1970 concerning Occupational Safety

14. Law No.13 of 2003 concerning Manpower

In strengthening the Company’s CSR commitment, the PPI has

guidelines for the implementation of CSR activities in the field

of Environment and Social Affairs as stipulated in the Directors

Decree Number SKD-630-002522 concerning Strategic

Policies for CSR and Social Responsibility (TJSL) Management.

The guidelines for implementing the Company’s CSR activities

in the field of Occupational Health and Safety (K3) and

Employment are regulated in Directors’ Decree Number PPI-

NPP-06-1-000555 concerning Worker Education and Training

and Directors Decree Number SKD-610-002186 concerning

Amount of Employee Performance Incentives

VISION, MISSION, AND OBJECTIVES OF CSRVisionBecoming a company that has high social care for the

community and the environment in an effort to empower

the community by optimizing resources in improving the

Company’s image and value in a sustainable manner.



Misi• Melaksanakan komitmen Perusahaan atas CSR yang

akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku

kepentingan untuk mendukung pertumbuhan usaha

Perusahaan secara berkesinambungan.

• Melaksanakan tanggung jawab Perusahaan dan

kepedulian sosial serta lingkungan untuk berperan

aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat

Indonesia di sekitar lingkungan Perusahaan yang

berkelanjutan melalui peningkatan hubungan industrial

dan pengembangan sumber daya manusia.

• Meminimalisasi dampak operasional Perusahaan,

meningkatkan penggunaan sumber daya yang

berkelanjutan Perusahaan serta menjaga kelestarian

linkungan.

Tujuan1. Membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan

kondisi yang kondusif dengan masyarakat sekitar

Perusahaan dan untuk mendukung pertumbuhan

Perusahaan.

2. Memberikan konstribusi dalam memecahkan

permasalahan sosial.

3. Meningkatkan nilai dan budaya Perusahaan yang

terintegrasi dengan bisnis Perusahaan.

4. Bagian dari membangun dan memperkuat citra dan

reputasi perusahaan.

STRUKTUR PENGELOLA DANA ANGGARAN CSRStruktur Pengelola CSR

Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan program CSR

ditentukan oleh kontribusi seluruh organ Perusahaan.

Menyadari hal tersebut, Perusahaan menunjuk instrumen

khusus yang bertanggung jawab mengelola kegiatan CSR

dengan menyesuaikan pada bidangnya masing-masing.

Divisi Corporate Secretary & Stakeholder Relation dalam hal

ini diamanatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab

mengelola kegiatan CSR di bidang lingkungan dan sosial

kemasyarakatan. Adapun pihak yang bertanggung jawab

dalam mengelola kegiatan CSR di bidang kepegawaian

adalah Divisi Human Capital dan tanggung jawab perusahaan

terhadap pelanggan dikelola oleh Divisi Commercial and

Business Development.

Sumber Dana dan Anggaran CSR

Kebijakan sumber dana pelaksanaan program CSR

Perusahaan berasal dari anggaran yang sudah disetujui oleh

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dmelalui mekanisme

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Besaran dana

anggaran CSR Perusahaan pada tahun 2018 adalah sebesar

Rp800.000.000.

Mission• Implementing the Company’s commitment to CSR that

will provide added value to all stakeholders to support the

Company’s sustainable business growth.

• Carry out corporate responsibility and social and

environmental concerns to play an active role in enhancing

the empowerment of Indonesian communities around

a sustainable company environment through increasing

industrial relations and developing human resources.

• Minimizing the impact of the Company’s operations,

increasing the Company’s sustainable use of resources

and maintaining environmental sustainability.

Objectives1. Building harmonious relationships and creating conducive

conditions with the community around the Company and

to support the Company’s growth.

2. Contributing in solving social problems.

3. Increasing the value and corporate culture that is

integrated with the Company’s business.

4. Part of building and strengthening the image and

reputation of the company.

MANAGEMENT STRUCTURE OF CSR BUDGET FUNDCSR Management Structure

The company realizes that the success of the CSR program

is determined by the contribution of all Company organs.

Realizing this, the Company appoints special instruments that

are responsible for managing CSR activities by adjusting to

their respective fields. The Corporate Secretary & Stakeholder

Relations Division in this case is mandated as the party

responsible for managing CSR activities in the environmental

and social sectors. The parties responsible for managing CSR

activities in the field of staffing are the Human Capital Division

and the company’s responsibilities to customers are managed

by the Commercial and Business Development Division.

Source of Funds and CSR Budget

The policy of funding the implementation of the Company’s

CSR program comes from the budget that has been approved

by the Shareholders and the Board of Commissioners

through the mechanism of the Annual General Meeting of

Shareholders. The amount of funds for the Company’s CSR

budget in 2018 is Rp800,000,000.

238



Rencana dan Anggaran CSR

Bersamaan dengan disusunnya anggaran dana pelaksanaan

program CSR, Perusahaan telah menyusun rencana program

CSR untuk satu tahun ke depan, baik program CSR di bidang

lingkungan, sosial kemasyarakatan, kepegawaian, maupun

pelanggan.

Tabel Rencana Program CSR Tahun 2018

Lokasi / Location Bidang / Sector Kegiatan / Activities Target/Output

Rencana Anggaran

Biaya / Budget Plan

Kalibaru Kesehatan dan Pengembangan Masyarakat / Health and Community Development

Program Cinta Bersih Hidup Sehat / Cinta Bersih Hidup Sehat Program

Lingkungan RW 8, 9, 19 Kelurahan Kalibaru yang terdiri dari program:- Senam Sehat- Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis- Penyuluhan- Kerja bakti- Lomba Kebersihan

The neighborhood of RW 8, 9, 19 Kalibaru Sub-District consists of programs:- Healthy Gymnastics- Free examination and treatment- Extension- Community service- Cleaning Competition

142.108.000

Perlindungan Lingkungan / Environmental Protection

Seni, Budaya & Keagamaan / Arts, Culture & Religion

Bantuan Hewan Qurban / Sacrificial Animals Assistance

Penyediaan dan Penyaluran Hewan Qurban (3 ekor sapi) / Provision and Distribution of Sacrificial Animals (3 cows)

81.000.000

Pendidikan / Education

Kampanye Anti Narkoba dan Pendampingan Cara Bercocok Tanam dengan Teknik Hidroponik / Anti Narcotics Campaign and Assistance in How to Plant Crops with Hydroponic Techniques 5 sekolah (2 sekolah SMP dan 3

sekolah SMA) di Cilincing, Kalibaru, Tanjung Priok Jakarta Utara / 5 schools (2 junior high schools and 3 high schools) in Cilincing, Kalibaru, Tanjung Priok North Jakarta

250.000.000Seni, Budaya & Keagamaan / Arts, Culture & Religion

Pengembangan dan Pelatihan untuk Sanggar Sekolah dan Lomba Seni/Budaya/Agama / Development and Training for School Studios and Art/Culture/Religion Contests

Perlindungan Lingkungan / Environmental Protection

Perbaikan Fasilitas Sekolah dan Penghijauan / Improvement of School Facilities and Greening

Kesehatan / Health Program Siaga Sehat / Siaga Sehat Program

5 titik posko pengobatan gratis dengan total 1.400 penerima manfaat di 14 RW Kalibaru Jakarta Utara. Program ini terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan cek darah metabolik / 5 free medical posts with a total of 1,400 beneficiaries at 14 RW Kalibaru North Jakarta. The program consists of health checks, free medical treatment, and metabolic blood checks

150.000.000

Pendidikan / Education

Beasiswa Sang Juara (Alumni SMA Taruna Nusantara) / Sang Juara Scholarhsip (Taruna Nusantara High School Alumni)

2 orang alumni SMA Taruna Nusantara penerima beasiswa IPC tahun 2015 / 2 alumni of the Taruna Nusantara High School received the 2015 IPC scholarship

82.025.000

TOTAL ANGGARAN / TOTAL BUDGET 705.133.000

Anggaran CSR / CSR Budget 800.000.000

CSR Plan and Budget

Along with the preparation of the budget for the

implementation of CSR programs, the Company has compiled

a CSR program plan for the next year, both CSR programs in

the fields of environment, social, staffing and customers.

Table of Plan for CSR Programs in 2018



Sampai dengan 31 Desember 2018, PPI telah merealisasikan

5 (lima) dari total rencana sebanyak 7 (tujuh) program.

Program CSR yang telah terealisasi adalah: 1) program

Cinta Bersih Hidup Sehat di lingkungan RW 08, 09, dan

10 Kelurahan Kalibaru dengan kegiatan kerja bakti, lomba

kebersihan, pemeriksaan kesehatan umum dan senam;

2) program Beasiswa Sang Juara dengan memberikan

beasiswa penuh selama 4 (empat) tahun kepada alumni

SMA Taruna Nusantara; 3) Penyaluran Hewan Qurban untuk

warga Kelurahan Kalibaru sebanyak 3 ekor sapi; 4) Program

Siaga Sehat dengan pemberian pelayanan kesehatan dan

pengobatan gratis untuk warga di RW 001-014 Kelurahan

Kalibaru; dan 5) Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba dan

HIV AIDS di 5 sekolah di wilayah Tanjung Priok, Cilincing dan

Kalibaru dengan tema ‘Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat’.

Pada tahun 2018, Perusahaan juga memberikan donasi kepada

korban bencana alam gempa Lombok dan Palu-Donggala

serta korban bencana tsunami di Banten yang mana kegiatan

tersebut bersifat insidental. Kegiatan Donasi Peduli Lombok

yang bekerjasama dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok

dan IPC sebagai holding berhasil mengumpulkan donasi yang

dibelanjakan dalam bentuk barang kebutuhan sandang dan

pangan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUPKebijakan Pengelolaan CSR kepada Lingkungan

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan

hidup merupakan wujud pemenuhan dan kepatuhan

terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program CSR di bidang lingkungan diarahkan

pada peningkatan efisiensi proses bisnis sehingga Perusahaan

dapat meminimalisasi dampak kegiatan usaha terhadap

lingkungan. Perusahaan menunjuk Divisi Risk Management,

Quality Assurance dan HSE sebagai pihak yang bertanggung

jawab untuk menilai dan mengevaluasi dampak proses bisnis

Perusahaan terhadap lingkungan.

Program Kegiatan CSR Terhadap Lingkungan Hidup

Tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan

diwujudkan melalui realisasi program yang berorientasi pada

pelestarian lingkungan pada tahun 2018. Adapun program-

program yang direalisasikan antara lain sebagai berikut.

• Kantor Berkonsep Hijau (Green Office)

Program green office merupakan konsep kantor di mana

seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan dengan

senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

As of December 31, 2018, PPI has realized 5 (five) of the total

plans of 7 (seven) programs. The CSR programs that have

been realized are: 1) Cinta Bersih Hidup Sehat program in RW

08, 09, and 10 Kalibaru Sub-District with community service

activities, cleaning competitions, general health checks

and gymnastics; 2) the Sang Juara Scholarship program by

providing full 4 (four) years scholarship to Taruna Nusantara

High School alumni; 3) Distribution of Sacrificial Animals for

residents of Kalibaru Sub-District is 3 cows; 4) Siaga Sehat

Program by providing health services and free treatment

for residents in RW 001-014 Kalibaru Sub-District; and 5)

Drug and HIV AIDS awareness campaigns in 5 schools in the

Tanjung Priok, Cilincing, and Kalibaru region with the theme

‘Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat’.

In 2018, the Company also made donations to victims of the

Lombok and Palu-Donggala earthquake and natural disaster

and victims of the tsunami disaster in Banten, where the

activities were incidental. The Lombok Care Donation Activity

in collaboration with the Tanjung Priok Port Authority and IPC

as a holding managed to collect spent donations in the form

of clothing and food items.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENTCSR Management Policy for the Environment

Corporate Social Responsibility towards the environment

is a manifestation of fulfillment and compliance with Law

Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection

and Management. The implementation of CSR programs in

the environmental field is directed at increasing the efficiency

of business processes so that the Company can minimize

the impact of business activities on the environment. The

company appointed the Risk Management, Quality Assurance

and HSE Division as the party responsible for assessing and

evaluating the impact of the Company’s business processes

on the environment.

CSR Activities Program for the Environment

The Company’s responsibility for the environment is realized

through the realization of programs that are oriented towards

environmental sustainability in 2018. The programs realized

include the following.

• Green Office Concept

The green office program is an office concept in which

all operational activities are carried out by always paying

240



sebagai upaya meminimalisasi dampak yang ditimbulkan,

diantaranya melalui efisiensi penggunaan energi,

penggunaan kertas, dan pengelolaan limbah.

a) Penggunaan Kertas

Dalam mengupayakan efisiensi penggunaan sumber

daya, Perusahaan menerapkan kegiatan operasional

yang berorientasi pada penggunaan kertas yang

minimum (paperless) hingga penggunaan kembali (re-

use) kertas untuk keperluan administratif dengan tetap

memperhatikan kepentingan dan tujuan penggunaan

kertas. Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tercatat

menggunakan kertas sebanyak ± 521 rim.

b) Penggunaan Energi (Air, Listrik, dan BBM)

Perusahaan juga senantiasa menerapkan efisiensi

konsumsi energi, baik air, listrik, dan BBM melalui

pembatasan penggunaan sesuai dengan kebutuhan

operasional. Sepanjang tahun 2018, penggunaan

air Perusahaan tercatat sebanyak ± 12 m³ dan

penggunaan listrik sebesar ± 55.896 kWh. Perusahaan

berkomitmen untuk mengupayakan efisiensi

konsumsi air dan listrik melalui kebijakan penggiatan

penghematan konsumsi sumber daya sehingga

mampu menciptakan dampak positif yang signifikan

bagi kelestarian lingkungan.

Komitmen Perusahaan dalam efisiensi penggunaan

energi dituangkan dalam Objective Target and

Program (OTP) yang senantiasa dievaluasi dan

diperbarui secara berkala, sesuai dengan kondisi

terkini baik dari internal maupun eksternal Perusahaan.

Sepanjang 2018, Perusahaan mengimplementasikan

program mematikan lampu saat jam istirahat kerja

dan melakukan pengecekan perangkat elektronik

pegawai (terutama adaptor) telah dilepas setelah

bekerja.

• Pengelolaan Limbah

Dalam melengkapi penerapan konsep operasional yang

bertumpu pada aspek lingkungan, Perusahaan juga

menerapkan mekanisme pengelolaan limbah, baik limbah

yang berjenis Non Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)

maupun limbah B3 dengan mekanisme dan prosedur

yang berlaku. Dalam praktiknya, pengelolaan limbah

di lingkungan PPI dilakukan dengan menunjuk pihak

ketiga yang profesional dan telah tersertifikasi dalam hal

pengelolaan limbah industri. Mekanisme pengelolaan

limbah non B3 diwujudkan melalui pemisahan sampah

organik dan non-organik untuk limbah padat dan

penggunaan septic tank dalam pengelolaan limbah

cair. Adapun pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan

attention to aspects of environmental sustainability

in an effort to minimize the impact caused, including

through efficient use of energy, paper use, and waste

management.

a) Use of Paper

In seeking efficient use of resources, the Company

implements operational activities oriented to the use

of paper that is minimum (paperless) to reuse (reuse)

paper for administrative purposes while taking into

account the interests and purposes of paper use.

Throughout 2018, the Company recorded ± 521

reams of paper.

b) Use of Energy (Water, Electricity and Fuel Oil)

The company also constantly implements energy

consumption efficiency, both water, electricity and

fuel through restrictions on usage in accordance

with operational needs. Throughout 2018, the

Company’s water use was recorded at ± 12 m³ and

electricity usage was ± 55,896 kWh. The company

is committed to striving to improve the efficiency of

water and electricity consumption through a policy

to promote savings in resource consumption so as to

create a significant positive impact on environmental

sustainability.

The Company’s commitment to efficient use of energy

is outlined in the Objective Target and Program

(OTP), which is regularly evaluated and updated, in

accordance with the current conditions both from

internal and external companies. Throughout 2018,

the Company implemented a program to turn off

lights during work breaks and check electronic devices

for employees (especially adapters) that have been

released after work.

• Waste Management

In completing the application of the operational concept

that relies on environmental aspects, the Company also

implements a waste management mechanism, both

waste that is of the type of Non-Toxic and Hazardous

(B3) and B3 waste with the applicable mechanisms

and procedures. In practice, waste management within

the PPI is carried out by appointing a professional third

party that has been certified in terms of industrial waste

management. The mechanism for managing non-B3

waste is realized through the separation of organic

and non-organic waste for solid waste and the use of

septic tanks in the management of liquid waste. The

management of B3 waste is carried out by implementing



menerapkan prosedur yang berlaku dan dilaksanakan oleh

pihak pengelola yang lebih mengerti prosedur pengelolaan

limbah B3 dengan tepat. Prosedur pengelolaan limbah

Perusahaan senantiasa dievaluasi secara berkala setiap 6

(enam) bulan sekali guna memberikan kesempatan bagi

Perusahaan untuk memonitor dampak negatif limbah

terhadap lingkungan dan mengupayakan pengelolaan

limbah yang lebih efektif dan efisien.

• Pengukuran Pencahayaan, Kelembapan, dan

Kebisingan

Perusahaan meyakini kondisi lingkungan memegang

pengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas

dan progresivitas pegawai. Berangkat dari pemahaman

tersebut, Perusahaan senantiasa mengukur dan menilai

tingkat pencahayaan, kelembapan, dan kebisingan yang

diyakini memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai

secara keseluruhan.

Perusahaan memastikan bahwa pencahayaan lingkungan

kerja sudah tercukupi sehingga pegawai dapat

melaksanakan pekerjaan dengan baik serta meminimalisir

kecelakaan kerja akibat minimnya kecukupan

pencahayaan. Hal yang serupa juga diterapkan dalam

menilai tingkat kelembapan dan kebisingan dengan

memperhitungkan ketenangan kerja dan tingkat beban

kerja yang ditimbulkan akibat kelembapan yang tidak

terkendali. Penilaian aspek lingkungan kerja menjadi

tanggung jawab yang dikelola oleh Divisi RHQSE.

Sepanjang tahun 2018, Divisi RHQSE senantiasa

mengupayakan terciptanya kondisi dan lingkungan kerja

yang kondusif demi mewujudkan kinerja terbaik bagi

seluruh pegawai.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup

Perusahaan telah menyediakan sarana pengaduan untuk

memudahkan dalam penyampaian laporan terkait masalah

lingkungan. Pelaporan dapat disampaikan pada nomor

telepon 021 - 647178081 atau melalui email corp.sec@

portdevco.com.

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak mendapat laporan

pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan

ataupun pelanggaran atas peraturan perundang-undangan

yang berdampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan.

Perusahaan juga tidak mendapat teguran dan/atau sanksi

dari pihak otoritas berwenang terkait masalah pengelolaan

lingkungan.

procedures that are in force and implemented by the

management who better understand the procedures for

managing B3 waste. The Company’s waste management

procedures are regularly evaluated every 6 (six) months to

provide an opportunity for the Company to monitor the

negative impacts of waste on the environment and seek

more effective and efficient waste management.

• Lighting, Humidity and Noise Measurement

The company believes that environmental conditions

have a significant influence on the level of productivity

and progressivity of employees. Departing from this

understanding, the Company always measures and

assesses the level of lighting, humidity, and noise that

is believed to have an influence on overall employee

performance.

The company ensures that the lighting of the work

environment is sufficient so that employees can carry out

their work well and minimize work accidents due to the

lack of adequate lighting. The same thing is applied in

assessing the level of humidity and noise by taking into

account the calmness at work and the level of workload

caused by uncontrolled humidity. Assessment of aspects

of the work environment is the responsibility managed by

the RHQSE Division. Throughout 2018, the RHQSE Division

always strives to create a conducive working environment

and conditions to create the best performance for all

employees.

Complaints Mechanism for Environmental Problems

The company has provided complaints facilities to facilitate

the submission of reports regarding environmental issues.

Reporting can be submitted on telephone number 021-

647178081 or by email [email protected].

Throughout 2018, the Company did not receive complaint

reports relating to environmental problems or violations

of laws and regulations that had a significant impact on

environmental sustainability. The company also does not get

reprimand and/or sanctions from the authorities concerned

regarding environmental management issues.

242



Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Sebagai entitas usaha yang menyadari arti penting penjagaan

kualitas tanggung jawab perusahaan sesuai standar yang

berlaku, Perusahaan telah memiliki sertifikasi di bidang Sistem

Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, dan

Sistem Manajemen K3 melalui perolehan 3 (tiga) sertifikasi

ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 dari Royal Charter

British Standar Internasional. Perolehan sertifikasi merupakan

wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan standarisasi

bertaraf internasional dalam melaksanakan tanggung jawab

terhadap lingkungan yang berimplikasi terhadap penjagaan

kualitas yang lebih baik dan perolehan manfaat yang lebih

optimal bagi pemangku kepentingan Perusahaan.

Anggaran CSR terhadap Lingkungan

Dalam melaksanakan program tanggung jawab terhadap

lingkungan pada tahun 2018, Perusahaan telah

mengalokasikan dana sebesar Rp206.100.000,- sebagaimana

dianggarkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Alokasi dana tersebut disalurkan melalui eksekusi tanggung

jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Dampak Kualitatif Pelaksanaan CSR Lingkungan Hidup

Konsistensi Perusahaan dalam menumbuhkan manfaat yang

menyeluruh bagi lingkungan melalui pemenuhan tanggung

jawab terhadap lingkungan diarahkan kepada penumbuhan

pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Berlandaskan pada pemahaman tersebut, implementasi

CSR Perusahaan ditempatkan sebagai sarana perolehan

keuntungan (profit center), bukan sebagai sarana biaya

(cost center). Perusahaan menyadari bahwa penerapan CSR

terhadap lingkungan yang dilakukan secara konsisten dan

komprehensif berperan terhadap penjagaan reputasi dan

citra korporasi yang sehat.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP SOSIAL DAN KEMASYARAKATANKebijakan Pengelolaan CSR terhadap Sosial

Kemasyarakatan

Pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial

dan kemasyarakatan diintegrasikan pada peningkatan

kapasitas dan kapabilitas masyarakat serta pengembangan

taraf hidup dan nilai tambah bagi kehidupan ekonomi

masyarakat. Kegiatan ini didasari pada pemahaman bahwa

peran masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap

keberlanjutan bisnis Perusahaan. Perusahaan secara khusus

mengatur pelaksanaan tanggung jawab terhadap sosial

kemasyarakatan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-

Environmental Certification

As a business entity that is aware of the importance of

safeguarding the quality of corporate responsibility in

accordance with applicable standards, the Company has

certification in the field of Quality Management Systems,

Environmental Management Systems and OHS Management

Systems through the acquisition of 3 (three) ISO 9001,

ISO 14001 and OHSAS certifications 18001 from British

Royal Standard International Charter. The acquisition of

certification is a manifestation of the Company’s commitment

in implementing international standardization in carrying

out environmental responsibility which has implications for

safeguarding better quality and obtaining more optimal

benefits for the Company’s stakeholders.

CSR Budget for the Environment

In implementing the environmental responsibility program

in 2018, the Company has allocated funds amounting to

Rp206,100,000, - as budgeted and approved by the Board

of Commissioners and Shareholders at the General Meeting

of Shareholders. The allocation of funds is channeled through

responsible execution company answer to the environment.

Qualitative Impact on the Implementation of

Environmental CSR

The consistency of the Company in fostering comprehensive

benefits for the environment through the fulfillment of

environmental responsibility is directed to the growth of

sustainable development. Based on this understanding,

the Company’s CSR implementation is placed as a profit

center, not as a cost facility. The company realizes that the

implementation of CSR towards the environment that is

carried out consistently and comprehensively plays a role in

maintaining a healthy corporate reputation and image.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR SOCIAL AND

COMMUNITY AFFAIRS

CSR Management Policy for Community Social Affairs

Fulfillment of corporate responsibility towards social and

community is integrated in improving the capacity and

capability of the community and the development of living

standards and added value to the economic life of the

community. This activity is based on the understanding

that the role of the community has a significant impact

on the sustainability of the Company’s business. The

company specifically regulates the implementation of social

responsibility in the Directors Decree Number SKD-630-



630-002522 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Dana

Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan (TJSL).

Program Kegiatan CSR terhadap Sosial Kemasyarakatan

Bersandar pada pendekatan triple bottom lines, pemenuhan

tanggung jawab terhadap sosial kemasyarakatan difungsikan

pada pembangunan masyarakat dan peningkatan taraf

hidup masyarakat melalui program-program CSR yang telah

direncanakan bersamaan dengan pengajuan anggaran CSR

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Program-program CSR terhadap sosial kemasyarakatan yang

dilaksanakan selama tahun 2018 meliputi bidang kesehatan

dan pengembangan masyarakat, pendidikan, seni budaya

dan keagamaan, serta kepedulian lingkungan. Adapun rincian

pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan sepanjang

tahun 2018 antara lain sebagai berikut.

Program Cinta Bersih Hidup Sehat

Cinta Bersih Hidup Sehat atau “CBHS” merupakan sebuah

program yang digelar guna meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat agar bersedia melakukan pola hidup

bersih dan sehat, menumbuhkan kesadaran serta motivasi

masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Target

penerima manfaat program CBHS Perusahaan adalah

masyarakat di wilayah RW 08, 09, dan 10 Kelurahan Kalibaru,

Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Tujuan utama dari program CBHS pada dasarnya yaitu

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Sejumlah kegiatan yang menjadi agenda dalam program

CBHS diantaranya ialah pemberian edukasi kesehatan,

kerja bakti, lomba kebersihan, senam, serta pemeriksaan

kesehatan umum yang dilakukan secara berkala. Program

yang dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Filantra

ini berlangsung selama 12 bulan dan telah melayani 1.529

penerima manfaat.

Berikut adalah rincian kegiatan program CBHS beserta

jumlah penerima manfaatnya pada masing-masing kegiatan:

Tabel Jumlah Penerima Manfaat Program CBHS PPI

No. Kegiatan / Activities

Jumlah Penerima Manfaat (Orang) /

Number of Beneficiaries (People)

1 Senam Sehat / Healthy Gymnastics 537

2 Edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) / PHBS Education (Clean and Healthy Life Behavior) 445

3 Pemeriksaan Kesehatan Gratis / Free Health Screening 346

4 Kerja Bakti / Community Service 82

5 Lomba Kebersihan / Cleaning Competition 119

TOTAL 1.529

002522 concerning the Strategic Policy for the Management

of Corporate Social Responsibility (CSR) Funds for Social and

Environmental Responsibility (CSR).

CSR Activities Program for Community Social Affairs

Relying on the triple bottom lines approach, fulfilling social

responsibility is functioned on community development and

improving people’s living standards through CSR programs

that have been planned together with CSR budget proposals

at the General Meeting of Shareholders (GMS).

CSR programs for social activities carried out during 2018

include the fields of health and community development,

education, cultural and religious arts, and environmental

care. The details of the implementation of CSR programs

carried out throughout 2018 are as follows.

Cinta Bersih Hidup Sehat Program

Cinta Bersih Hidup Sehat or “CBHS” is a program that is held

to increase public knowledge and awareness to be willing to

carry out a clean and healthy lifestyle, fostering awareness

and motivation of the community on the importance of

environmental hygiene. The target beneficiaries of the

Company’s CBHS program are people in the RW 08, 09 and

10 areas of Kalibaru Sub-District, Cilincing District, North

Jakarta.

The main objective of the CBHS program is basically to improve

the health status of the Indonesian people. A number of

activities that are on the agenda of the CBHS program include

the provision of health education, voluntary work, hygiene

competitions, gymnastics, and periodic general health checks.

The program which was carried out in collaboration with the

Filantra Foundation lasted 12 months and has served 1,529

beneficiaries.

The following are the details of CBHS program activities along

with the number of beneficiaries in each activity:

Table of The Number of CBHS PPI Program Beneficiaries

244



Kegiatan Senam Sehat dilaksanakan setiap satu kali dalam

satu bulan dan mendapat respon positif dengan banyaknya

masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selain dari

sisi praktik lewat olahraga senam, Perusahaan juga memberikan

pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku

hidup sehat guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kegiatan Edukasi PHBS berhasil dilaksanakan 14 kali selama

periode program, dengan penyampaian materi yang variatf

dan berguna bagi masyarakat di antaranya seperti mengenai

pengolahan sampah rumah tangga, strategi sanitasi total

berbasis masyarakat, pentingnya kebersihan lingkungan,

hingga pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan rumah.

Untuk kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Perusahaan

telah menyelenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali yang disambut

dengan antusias cukup tinggi oleh masyarakat dengan

keikutsertaan hingga 346 orang. Upaya preventif lain dalam

menjaga kebersihan lingkungan juga dilakukan melalui

pelaksanaan kegiatan Kerja Bakti yang telah dilaksanakan

sebanyak 3 (tiga) kali selama periode program, yang juga

mendapat respon yang baik oleh masyarakat di sekitar

lokasi penerima manfaat. Untuk menggenapi seluruh

program tersebut, Perusahaan juga menyelenggarakan

Lomba Kebersihan yang bertujuan memberikan motivasi

kepada warga Kelurahan Kalibaru untuk senantiasa menjaga

kebersihan. Lomba ini diikuti oleh ketiga RW penerima

manfaat, dengan kriteria penilaian tertentu.

Healthy Gymnastic activities are held once a month and

receive a positive response with the many people who

participate in these activities. Aside from the practice side

through gymnastics, the Company also provides knowledge

to the public about the importance of healthy living behaviors

to increase public awareness. PHBS Education Activities

were successfully carried out 14 times during the program

period, with the delivery of varied and useful material for the

community including such as processing household waste,

community-based total sanitation strategies, the importance

of environmental hygiene, to eradicating mosquito nests in

the home environment.

For Free Health Screening activities, the Company has held

3 (three) times which were greeted with enthusiasm by

the community with the participation of up to 346 people.

Other preventive efforts in maintaining environmental

cleanliness were also carried out through the implementation

of Community Service Activities which had been carried

out 3 (three) times during the program period, which also

received good responses from the communities around

the beneficiary locations. To fulfill the entire program, the

Company also organized a Hygiene Contest which aims to

provide motivation to the residents of Kalibaru Sub-District to

always maintain cleanliness. This competition was attended

by three RW beneficiaries, with certain assessment criteria.



Program Beasiswa Sang Juara

Beasiswa Sang Juara merupakan salah satu bentuk CSR dalam

pilar pendidikan PPI yang memberikan program beasiswa

penuh selama 4 (empat) tahun dan diberikan untuk alumni

SMA Taruna Nusantara yang berhasil lolos terdaftar sebagai

mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Adapun

2 (dua) alumni yang mendapatkan beasiswa tersebut pada

tahun 2018 adalah Afdina Melya Ganes (Universitas Gadjah

Mada, Jurusan Kedokteran Umum) dan M. Firman Nuruddin

(ITB, Jurusan Oceanografi).

Penyaluran Hewan Qurban

Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1439H, PPI

beserta PT IPC TPK dan NPTCI1 menyalurkan hewan qurban

sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi untuk RW 08, 09, dan 10

Kelurahan Kalibaru. Kegiatan CSR yang dilaksanakan pada

21 Agustus 2018 ini merupakan bentuk kegiatan CSR yang

masuk ke dalam pilar seni, budaya dan keagamaan.

Program Siaga Sehat

Program Siaga Sehat merupakan program pelayanan

kesehatan dan pengobatan gratis yang bekerja sama dengan

Yayasan Filantra (afiliasi Rumah Zakat) untuk warga di RW

001 – 014 Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara. Program ini

diselenggarakan serentak di 5 titik Posko Pengobatan Gratis

di 14 RW Kelurahan Kalibaru pada 14 November 2018

dengan total penerima manfaat sebanyak 1.499. Program ini

terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan

cek darah metabolik (kolesterol, asam urat, gula darah) serta

melibatkan hingga 25 dokter yang bertugas masing-masing

sebanyak 5 (lima) orang di tiap titik. Berikut adalah rincian

lokasi serta jumlah penerima manfaat di 5 titik posko:

The Sang Juara Scholarship Program

The Sang Juara Scholarship is one form of CSR in the PPI

education pillar that provides a full scholarship program for

4 (four) years and is given to high school Taruna Nusantara

alumni who have successfully qualified as students in state

universities in Indonesia. The 2 (two) alumni who received the

scholarship in 2018 are Afdina Melya Ganes (Gadjah Mada

University, General Medicine Department) and M. Firman

Nuruddin (ITB, Oceanography Department).

Distribution of Sacrificial Animals

In order to celebrate Eid al-Adha 1439H, PPI along with PT IPC

TPK and NPTCI1 distributed 9 (nine) qurban animals for RW

08, 09 and 10 Kalibaru Sub-District. The CSR activities held on

August 21, 2018 are a form of CSR activities that fall into the

pillars of art, culture and religion.

Siaga Sehat Program

The Siaga Sehat Program is a free health and medical care

program that works with Filantra (Zakat House affiliation)

for residents in RW 001 - 014 Kalibaru Sub-District, North

Jakarta. This program is held simultaneously at 5 points of

the Free Treatment Post at 14 RW Kalibaru Sub-District on

November 14, 2018 with a total of 1,499 beneficiaries. The

program consists of health checks, free medication, and

metabolic blood checks (cholesterol, gout, blood sugar) and

involves up to 25 doctors who are assigned 5 (five) people at

each post. The following are the details of the location and

the number of beneficiaries at 5 posts:

246



Titik Posko / Posts Alamat / Address

Jumlah Penerima Manfaat (Orang)

/ Number of Beneficiaries (People)

Titik 1: Sekretariat RW 02 Kalibaru / Post 1: Secretariat of RW 02 Kalibaru Jl. Kalibaru Timur VII, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 319

Titik 2: Sekretariat RW 01 Kalibaru / Post 2: Secretariat of RW 01 Kalibaru

Jl. Kalibaru Timur IV RT 01 RW 01, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 250


Jl. Kalibaru Barat 7 RT 06 RW 07, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 320

Titik 4: Masjid Al-Mubasyirin RW 07 Kalibaru / Post 4: Al-Mubasyirin Mosque RW 07 Kalibaru

Jl. Kalibaru Barat IV RT 012 RW 07, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 300


Jl. Kalibaru Barat I RT 004 RW 08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 310

TOTAL PENERIMA MANFAAT / TOTAL OF BENEFICIARIES 1.499



Drug and HIV AIDS Awareness Campaign ‘Gue Ngehitz,

Gue Pilih Sehat’

PPI CSR program that falls into the pillars of art, education,

religion and environmental protection is held with the aim

of providing useful information to students regarding the

dangers of drugs & HIV AIDS and preventing the increase

in drug abuse and the number of HIV positive and AIDS

patients among adolescents. The campaign is held regularly

from November 13, 2018 -January 31, 2019 with the aim

of 5 (five) junior and senior high schools in North Jakarta

Kalibaru namely Barunawati Vocational High School, SMAN

114, SMP 53, SMPN 231, and Nurul Falah High School with

a total target of approximately 1,500 students. The activities

that took place were the drug hazard awareness campaign

and HIV AIDS, planting hydroponic plants, as well as a poster

& video contest related to the dangers of drugs.

Disaster Donation Assistance

In 2018 Indonesia experienced various natural disasters, such

as the Lombok earthquake and the Palu-Donggala earthquake

and the Banten tsunami disaster. The company also provides

social service assistance to ease the burden of victims through

assistance as follows:

- Donations to Palu and Donggala Disaster Victims

In order to increase solidarity and concern for the

earthquake and tsunami disaster in Palu - Donggala,

Central Sulawesi, PPI synergized with IPC and the Tanjung

Priok Port Authority (Tanjung Priok OP) to participate

in humanitarian action donations to care about the

Palu - Donggala earthquake and tsunami. PPI provides

donations in the form of clothing and food needed such

as blankets, towels, bedding, baby clothes, and others.

Donations were channeled by the Corporate Secretary

Team on 4 and 5 October 2018.

Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba dan HIV AIDS

‘Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat

Program CSR PPI yang masuk ke dalam pilar seni, pendidikan,

keagamaan dan perlindungan lingkungan ini diselenggarakan

dengan tujuan memberikan informasi yang bermanfaat

kepada siswa/i terkait bahaya narkoba & HIV AIDS serta

mencegah bertambahnya penyalahgunaan narkoba dan

jumlah pasien HIV positif dan AIDS di kalangan remaja.

Kampanye dilaksanakan secara berkala mulai 13 November

2018 – 31 Januari 2019 dengan sasaran 5 (lima) sekolah SMP

dan SMA di Kalibaru Jakarta Utara yakni SMK Barunawati,

SMAN 114, SMPN 53, SMPN 231, dan SMA Nurul Falah

dengan target keseluruhan menjangkau kurang lebih 1.500

siswa/i. Adapun kegiatan yang berLangsung yaitu kampanye

kesadaran bahaya narkoba dan HIV AIDS, menanam tanaman

hidroponik, serta lomba membuat poster & video terkait

bahaya narkoba.

Bantuan Donasi Bencana

Pada tahun 2018 Indonesia mengalami berbagai musibah

bencana alam, seperti gempa Lombok dan gempa Palu –

Donggala dan bencana tsunami Banten. Perusahaan turut

memberikan bantuan bakti sosial untuk meringankan beban

para korban melaLui bantuan sebagai berikut:

- Donasi pada Korban Bencana Palu dan Donggala

Dalam rangka meningkatkan solidaritas dan rasa

kepedulian terhadap musibah gempa dan tsunami di Palu

– Donggala, Sulawesi Tengah, PPI bersinergi dengan IPC

dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok (OP Tanjung Priok)

untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan donasi aksi

kemanusiaan peduli gmpa dan tsunami Palu – Donggala.

PPI memberikan donasi berupa kebutuhan sandang dan

pangan yang dibutuhkan seperti selimut, handuk, alas

tidur, pakaian bayi, dan lainnya. Donasi disalurkan oleh

Tim Corporate Secretary pada 4 dan 5 Oktober 2018.

248



- Donasi pada Korban Gempa Lombok

Dalam rangka meringankan beban korban bencana, pada

10 September 2018 PPI bersinergi dengan OP Tanjung

Priok menyalurkan donasi sebesar Rp17.860.000 yang

dibelanjakan dalam bentuk kebutuhan sandang dan

pangan seperti selimut, pakaian bayi, pakaian dewasa,

kebutuhan wanita, makanan kaleng, susu, air mineral dan

lainnya. Donasi tersebut disalurkan melalui Posko Peduli

Lombok yang berlokasi di Terminal Penumpang Tanjung

Priok. Selain bertujuan meringankan beban korban

bencana, sinergi ini juga diharapkan dapat menjalin

harmonisasi antar instansi dan pemangku kepentingan di

lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Apresiasi Eksternal Terhadap Program Sosial

Kemasyarakatan Perusahaan 2018

Komitmen PPI untuk senantiasa melaksanakan program CSR

yang tak sekadar filantropi tetapi juga senantiasa tumbuh

bersama meningkat kualitas hidup masyarakat, mendapat

berbagai apresiasi dari pihak eksternal, yakni sebagai berikut:

• Best of 2018 Indonesia Development Award untuk

Kategori The Committed Company for Contributing in

Community Development of The Year 2018

• Certificate of Appreciation oleh Indonesia Business

Development Award untuk Kategori The Most Trusted and

Reputable Company in Corporate Social Responsibility of

The Year 2018

• Piagam Penghargaan Kelurahan Kalibaru atas Peranserta

dan Pengabdian dan Dedikasinya di Wilayah Kelurahan

Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

• Piagam Penghargaan “Jakarta Utara Rumah Kita” atas

Partisipasi dalam Upaya Membangun Kebersamaan

sebagai Perekat Kerukunan Warga dan Elemen

Masyarakat Jakarta Utara

• Piagam Penghargaan dari Filantra atas Kerjasama dan

Sinergi dalam Program CSR ‘Cinta Bersih Hidup Sehat’

dan ‘Siaga Sehat’ tahun di Kelurahan Kalibaru, Jakarta

Utara.

Anggaran CSR terhadap Sosial Kemasyarakatan

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah menganggarkan

dana sebesar Rp800.000.000,- untuk pelaksanaan program-

program CSR di bidang sosial kemasyarakatan. Jumlah

tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar

Rp599.495.000.

Dampak Kualitatif Pelaksanaan CSR di bidang Sosial

Kemasyarakatan

Perusahaan menempatkan pemenuhan tanggung jawab

terhadap sosial kemasyarakatan sebagai sebuah manifestasi

yang berkontribusi terhadap keberhasilan terciptanya

- Donations to the Victims of the Lombok Earthquake

In order to ease the burden of disaster victims, on

September 10, 2018 the PPI in synergy with the Tanjung

Priok OP channeled donations amounting to Rp.

17,860,000 spent in the form of clothing and food needs

such as blankets, baby clothes, adult clothing, women’s

needs, canned food, milk, mineral water and others. The

donation was channeled through the Lombok Care Post

located in Tanjung Priok Passenger Terminal. In addition

to aiming to ease the burden of victims of the disaster,

this synergy is also expected to establish harmonization

between agencies and stakeholders within the Tanjung

Priok Port.

External Appreciation of the 2018 Corporate Social

Community Program

PPI’s commitment to always implementing CSR programs

that are not just philanthropy but also truly grow together

increases the quality of life of the community, receives various

appreciation from external parties, namely as follows:

• The Best of 2018 Indonesia Development Award for the

Category Committed Company for Contributing in 2018

Community Development of the Year

• Certificate of Appreciation by Indonesia Business

Development Award for the Most Trusted and Reputable

Company in Corporate Social Responsibility Category of

the Year 2018

• Charter of Kalibaru Sub-District Award for Participation

and Dedication and Dedication in Kalibaru Sub-District,

Cilincing District, North Jakarta

• “Jakarta Utara Rumah Kita” Award Charter for

Participation in the Effort to Build Togetherness as an

Adhesive for North Jakarta Community and Community

Harmony

• Charter of Award from Filantra for Cooperation and

Synergy in the ‘Cinta Bersih Hidup Sehat’ CSR Program

and ‘Siaga Sehat’ year at Kalibaru Sub-District, North

Jakarta.

CSR Budget for Community Social Affairs

Throughout 2018, the Company has budgeted IDR

800,000,000 for the implementation of CSR programs

in the social sector. This number has increased from 2017

amounting to Rp599,495,000.

Qualitative Impact on the Implementation of CSR in the

Social Sector

Community

The company places fulfillment of social responsibility as a

manifestation that contributes to the success of sustainable



pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tidak

hanya bagi Perusahaan semata, tetapi juga bagi masyarakat

sekitar. Menyadari hal tersebut, Perusahaan menyadari bahwa

pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial

kemasyarakatan bukanlah sebuah cost center, tetapi sebuah

profit center yang memberikan mutual benefit bagi eksistensi

dan reputasi Perusahaan serta kesejahteraan masyarakat.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KEPEGAWAIAN DAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)Kebijakan CSR terhadap K3 dan Kepegawaian

Perusahaan mengembangan kebijakan sumber daya manusia

dengan bersandar pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan

dengan menempatkan pengelolaan kepegawaian secara

profesional sehingga dapat mempertahankan kinerja bisnis

yang positif dalam jangka panjang dan berkesinambungan.

Komitmen ini merupakan bukti pemahaman Perusahaan

atas peran dan kontribusi pegawai dalam menentukan

kualitas layanan serta menggerakkan keberhasilan proses

bisnis Perusahaan. Dalam memenuhi tanggung jawab

perusahaan terhadap pegawai, Perusahaan mengedepankan

prinsip kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pemberian

sarana dan keselamatan kerja, pemberian kesempatan

pengembangan kompetensi dan karier, dan penyediaan

kebijakan kesejahteraan pegawai yang sesuai.

Kebijakan pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap

kepegawaian telah diatur secara internal sebagaimana

tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor PPI-

NPP-06-1-000555 tentang Penddikan dan Pelatihan Pekerja

dan Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-610-002186

tentang Besaran Insentif Performansi Pekerja.

Program Kegiatan CSR terhadap Kepegawaian

Dalam mendorong produktivitas yang optimal dari setiap

pegawai, Perusahaan menerapkan kebijakan yang berorientasi

pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan

nyaman. Adapun kebijakan-kebijakan yang direalisasikan

antara lain sebagai berikut.

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Telah menjadi sebuah komitmen bagi Perusahaan untuk

memberikan kesempatan kerja yang dan kesetaraan

gender bagi seluruh pegawai dengan mengacu

pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan

Perusahaan yang berlaku.

Dalam proses rekrutmen dan penerimaan tenaga kerja,

perencanaan dan pengembangan karir baik promosi

ataupun mutasi dilakukan melalui proses seleksi yang

development not only for the Company, but also for the

surrounding community. Realizing this, the Company realizes

that fulfilling the company’s responsibility for social society

is not a cost center, but a profit center that provides mutual

benefits for the existence and reputation of the Company and

the welfare of society.

CORPORATE RESPONSIBILITY FOR STAFFING AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)CSR Policy towards Occupational Health and Safety and

Staffing

The company develops human resource policies by relying

on the values of equality and justice by placing professional

staff management so that it can maintain positive business

performance in the long term and sustainably. This

commitment is a testament to the Company’s understanding

of the role and contribution of employees in determining

service quality and driving the success of the Company’s

business processes. In fulfilling corporate responsibility

towards employees, the Company prioritizes the principles

of gender equality and employment opportunities, providing

facilities and safety, providing opportunities for competency

and career development, and providing appropriate employee

welfare policies.

The policy of fulfilling corporate responsibility towards staffing

has been regulated internally as stated in the Decree of the

Board of Directors Number PPINPP-06-1-000555 concerning

Employee Education and Training and Decree of the Board of

Directors Number SKD-610-002186 concerning Amount of

Worker Performance Incentives.

CSR Activities Program for Staffing

In encouraging optimal productivity of every employee, the

Company applies policies that are oriented towards creating

a conducive, safe and comfortable work environment. The

policies realized include the following.

1. Gender Equality and Job Opportunities

It has become a commitment for the Company to provide

employment opportunities and gender equality for all

employees by referring to applicable laws and company

policies.

In the process of recruitment and recruitment, career

planning and development both promotion and transfer is

carried out through a transparent and objective selection

250



transparan dan obyektif. Hal yang serupa juga diterapkan

dalam pemberian remunerasi, pengembangan kapasitas

serta pemanfaatan fasilitas dan manfaat lainnya dimana

Perusahaan menghindari timbulnya diskriminasi dengan

tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama,

ras, dan gender.

2. Sarana dan Keselamatan Kerja

PPI sebagai entitas usaha yang bergerak dalam bidang

penyediaan infrastruktur pelabuhan menyadari bahwa

pemenuhan tanggung jawab terhadap Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) merupakan hal yang mutlak

diterapkan mengingat tingginya faktor risiko yang

dihadapi dalam proses bisnis yang dijalankan. Kebijakan

ini telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Nomor

pMP Pl-3 tentang Mutu, Kesehatan, Keselamatan, dan

Lingkungan. Tanggung jawab sosial Perusahaan terkait

kegiatan K3 direalisasikan melalui identifikasi potensi

bahaya, menilai tingkat risiko, dan menetapkan upaya

pengendalian yang cermat dengan uraian sebagai berikut.

1. Identifikasi potensi bahaya

Perusahaan memiliki mekanisme pengukuran dan

identifikasi potensi bahaya bernama Hazard Aspect

Identification, Risk Assessment and Determining

Control (HAIRADC). Mekanisme yang dilibatkan

tidak sebatas proses identifikasi bahaya, tetapi juga

penyusunan dan perumusan upaya pengendalian

yang tepat. Hingga akhir tahun 2018, hasil HAIRADC

menunjukkan terdapat 97 risiko bahaya, dengan

kategori risiko yang dapat diabaikan sebanyak 36,

risiko sedang sebanyak 17, risiko rendah sebanyak 43

dan risiko tinggi sebanyak 1.

2. Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Keselamatan,

Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Perusahaan secara berkala mengevaluasi tingkat

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

yang mengatur perihal Kesehatan dan Keselamatan

Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan berprinsip pada

standar ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001. Pada

tahun 2018, evaluasi kepatuhan K3L dilaksanakan

pada bulan November – Desember 2018.

3. Objective, Target and Program (OTP)

Program OTP dikhususkan untuk mencegah

terjadinya kecelakaan kerja dan pencemaran

lingkungan serta mengupayakan strategi perbaikan

yang berkesinambungan. OTP yang ditetapkan dan

direalisasikan pada tahun 2018 antara lain:

• Melakukan monitoring dan merevisi HAIRADC

untuk kegiatan/aktivitas di Kantor Pusat dan

Proyek;

process. Similar things are also applied in the provision of

remuneration, capacity building and utilization of other

facilities and benefits where the Company avoids the

emergence of discrimination by not discriminating against

ethnic, religious, racial and gender backgrounds.

2. Work Facilities and Safety

PPI as a business entity engaged in port infrastructure

provision realizes that fulfilling responsibility for

Occupational Health and Safety (K3) is an absolute thing

to implement given the high risk factors faced in the

business process being carried out. This policy has been

regulated in the Management Policy Number pMP Pl-3

concerning Quality, Health, Safety and Environment.

Corporate social responsibility related to OHS activities

is realized through identification of potential hazards,

assessing the level of risk, and establishing careful control

efforts with the following description.

1. Identify potential hazards

The company has a mechanism for measuring and

identifying potential hazards called Hazard Aspect

Identification, Risk Assessment and Determining

Control (HAIRADC). The mechanism involved is not

limited to the process of identifying hazards, but

also the preparation and formulation of appropriate

control efforts. Until the end of 2018, the HAIRADC

results showed there were 97 risks of danger, with 36

categories of negligible risk, 17 as moderate risks, 43

as low risks and 1 as high risk.

2. Evaluation of Compliance with Safety, Occupational

Health and Environment (K3L) Regulations

The company periodically evaluates the level of

compliance with laws and regulations governing

Health and Safety and Environment (K3L) matters

principally on ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS

18001 standards. In 2018, K3L compliance evaluation

is carried out in November - December 2018.

3. Objective, Target and Program (OTP)

The OTP program is specifically designed to prevent

work accidents and environmental pollution and

strive for continuous improvement strategies. OTPs

determined and realized in 2018 include:

• Monitor and revise HAIRADC for activities/activities

at Head Office and Projects;



• Safety Induction bagi karyawan dan tamu;

• Memastikan setia aktivitas kerja berbahaya telah

dilengkapi izin kerja aman

• Kampanye HSE melalui media email, presentasi

dan lain-lain;

• Melakukan safety patrol corporate selam 1 (satu)

kali dalam satu bulan terkait HSE;

• Identifikasi dan monitoring daftar peraturan dan

perundangan K3L lainnya yang sesuai dengan

pelaksanaan kegiatan Perusahaan;

• Menyediakan dan monitoring sarana ERP

(Emergency Response & Preparedness) seperi

sirine/alarm, klinik, dan lain-lain;

• mengadakan pelatihan dan simulasi Tanggap

Gawat Darurat (TGD);

• Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) untuk

pegawai;

• Pengecekan rutin kendaraan operasional;

• Memasang Spanduk Safety Signs, Rambu-rambu

dan peringatan sesuai kebutuhan, Kotak P3K,

APAR, Muster Point, dan jalur evakuasi keadaan

darurat;

• Pengadaan kacamata hitam untuk proyek;

• Pembuatan SOP Berkendara.

Upaya Pencegahan Sakit akibat Kerja

• Sosialisasi ergonomi duduk dalam bekerja yang

baik dan benar;

• Pengukuran lingkungan kerja terkait

pencahayaan suhu dan kelembapan;

4. Pemantauan dan Pengukuran Komponen K3L

Pemantauan dan pengukuran ditujukan guna

memenuhi dan menilai kecukupan komponen K3L

sehingga kebijakan K3L dapat berjalan efektif dan

efisien. Pengukuran yang dilakukan sepanjang tahun

2018, tidak terdapat kecelakaan di lokasi proyek.

Untuk lingkup corporate juga terdapat 2 (dua)

kecelakaan kerja dengan kategori minor.

5. Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi K3L

Dalam menjamin penerapan K3L sesuai dengan

SOP yang berlaku, maka Perusahaan melakukan

sosialisasi dan diseminasi prinsip-prinsip K3L dengan

memanfaatkan berbagai media komunikasi. Adapun

topik-topik yang menjadi dikomunikasikan sepanjang

tahun 2018 antara lain:

• Health Talk yang dilaksanakan pada 7 Februari

2018 dengan mengundang 2 (dua) pembicara

ahli dan mengusung topik materi “Menjaga

Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lokasi Kerja

Konstruksi”.

• Safety Induction for employees and guests;

• Ensure faithful hazardous work activities are

equipped with safe work permits

• HSE campaigns through e-mail media,

presentations and others;

• Conduct a corporate safety patrol for 3 (three)

times in one month related to HSE;

• Identification and monitoring of the list of other

HSE rules and regulations that are in accordance

with the implementation of the Company’s

activities;

• Providing and monitoring ERP (Emergency

Response & Preparedness) facilities such as sirens/

alarms, clinics, etc .;

• Conduct Emergency Response training and

simulation (TGD);

• Provision of PPE (Personal Protective Equipment)

for employees;

• Routine checking of operational vehicles;

• Installing Safety Signs Banners, Signs and warnings

as needed, First aid kits, APAR, Muster Point, and

emergency evacuation routes;

• Procurement of sunglasses for projects;

• Making Driving SOPs.

Efforts to Prevent Illness due to Work

• Socialization on Ergonomics sitting position at

work;

• Measurement of work environment related to

temperature and humidity lighting;

4. Monitoring and Measurement of HSE Components

Monitoring and measurement are intended to meet

and assess the adequacy of the HSE component so

that the HSE policy can run effectively and efficiently.

Measurements made throughout 2018, there were no

accidents at the project site. For the corporate scope

there are also 2 (two) work accidents with a minor

category.

5. K3L Communication, Consultation and Participation

In guaranteeing the implementation of HSE in

accordance with the applicable SOPs, the Company

disseminates and disseminates HSE principles by

utilizing various communication media. The topics

that are communicated throughout 2018 include:

• Health Talk which was held on February 7, 2018

by inviting 2 (two) expert speakers and carrying

the topic of material “Maintaining Occupational

Health and Safety at Construction Sites”.

252



• Safety Talk yang dilaksanakan pada 12 Februari

2018 dengan mengundang pembicara ahli K3 dari

PT Holcim Indonesia. Safety Talk khusus Bulan K3

ini membahas tentang “Panduan Keselamatan

Ketika Terjadi Gempa Bumi”.

• HSE Patrol di Lingkungan Office dan Proyek

HSE Patrol merupakan kegiatan rutin bulanan

yang dilaksanakan di lingkungan PPI, yang

mana di lingkungan office pengecekan meliputi

pengecekan APAR, pengecekan alarm, rambu

keselamatan, area evakuasi dan kebersihan serta

kesehatan lingkungan kerja. Sedangkan HSE Patrol

di lingkungan Proyek difokuskan pada inspeksi

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh Pekerja

PPI dan Pekerja Proyek, memastikan adanya rambu

keselamatan, memastikan adanya klinik/tenaga

kesehatan di lokasi proyek, kebersihan termasuk

segregasi dan limbah B3 proyek.

• Pelaksanaan Program PPI Sehat meliputi

kegiatan senam pagi, fun bowling, futsal, dan

tenis meja.

• Pembuatan Video Safety Induction sebagai

upaya peningkatan efektivitas penyampaian

informasi kesehatan dan keselamatan kerja

kepada para pegawai dan tamu yang hadir di

lingkungan PT PPI.

• Lomba Desain K3 yang bertujuan meningkatkan

partisipasi dan media penyaluran kreativitas

pegawai.

Perusahaan menjalankan program-program Kesehatan

dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai upaya preventif

dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja antara lain

melalui penyediaan panduan pemberitahuan keadaan

bahaya yang ditempel di setiap lokasi kerja, penyediaan

alat keselamatan kerja, penyediaan alat pemadam api

ringan di setiap ruangan, penyediaan jalur evakuasi dan

titik kumpul (assembly point) jika terjadi kejadian bencana,

serta pemberian Asuransi Kesehatan bagi pegawai.

3. Tingkat Perpindahan (Turnover) Pegawai

Selama tahun 2018, terdapat terdapat 3 orang pegawai

yang dimutasi ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

sebagai Pemegang Saham Perusahaan, 3 orang pegawai

yang mengundurkan diri, dan 1 orang pegawai yang

telah habis masa kerjanya serta 8 orang pegawai yang

dimutasikan ke PPI dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

dan 15 orang pegawai non organik yang bergabung ke

PPI.

• Safety Talk which was held on 12 February 2018

by inviting K3 expert speakers from PT Holcim

Indonesia. This K3 Month Safety Talk specifically

discusses “Safety Guidelines when Earthquakes

Occur”.

• HSE Patrol in Office and Project Environments

HSE Patrol is a monthly routine activity carried

out within the PPI, which in the office checking

environment includes checking APAR, checking

alarms, safety signs, evacuation areas and

cleanliness and health of the work environment.

Whereas HSE Patrol in the Project environment is

focused on the inspection of the Use of Personal

Protective Equipment (PPE) by PPI Workers

and Project Workers, ensuring the existence of

safety signs, ensuring the existence of clinics/

health personnel at the project location, hygiene

including segregation and B3 waste projects.

• The implementation of the Healthy PPI

Program includes morning exercise, fun bowling,

futsal, and table tennis.

• Making Safety Induction Video Development

as an effort to increase the effectiveness of

delivering health and safety information to

employees and guests present in the PT PPI

environment.

• OHS Design Competition aimed at increasing

participation and media distribution of employee

creativity.

The company carries out Occupational Health and Safety

(K3) programs as a preventive measure in preventing work

accidents, among others by providing guidance on notifying

the danger that is posted at each work location, providing

work safety equipment, providing light fire extinguishers in

every room, providing evacuation routes and assembly points

if a disaster occurs, as well as providing Health Insurance for

employees.

3. Employee Turnover

During 2018, there were 3 employees who were

transferred to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the

Company’s Shareholders, 3 employees who resigned, and

1 employee who had expired and 8 employees who were

transferred to PPI from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

and 15 non-organic employees who joined the PPI.



4. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Komitmen Perusahaan dalam pengembangan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan

untuk memberikan akses yang lebih luas bagi pegawai

untuk mengembangkan kompetensi melalui program

pelatihan dan pendidikan dengan menyesuaikan pada

kebutuhan jabatan dan bidang kerja masing-masing.

Pemberian pelatihan dan pendidikan dilakukan baik secara

internal oleh Perusahaan maupun yang diselenggarakan

oleh lembaga eksternal.

Sepanjang tahun 2018, terdapat 31 program pelatihan

dan pendidikan yang diikuti oleh 162 pegawai Perusahaan.

Rincian atas program pengembangan kompetensi

pegawai telah dipaparkan dan dapat dilihat dalam Sub-

Bab “Sumber Daya Manusia”, pada Bab “Tinjauan Unit

Pendukung Bisnis” dalam Laporan Tahunan ini.

5. Kebijakan Kesejahteraan Pegawai

Dalam mendorong produktivitas terbaik dari setiap

pegawai, Perusahaan memiliki kebijakan kesejahteraan

pegawai melalui mekanisme pemberian remunerasi

yang kompetitif sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sistem remunerasi Perusahaan juga telah

mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di

Indonesia. Kebijakan remunerasi yang diberikan meliputi

antara lain gaji, tunjangan perumahan, tunjangan

jabatan, insentif kinerja, bantuan fasilitas handphone dan

pemakaian pulsa, jaminan sosial tenaga kerja, dan biaya

transportasi dengan besaran ditentukan berdasarkan level

jabatan.

6. Penilaian Kepuasan Pegawai

Dalam mendorong terciptanya hubungan yang harmonis

antara Perusahaan dan pegawai, Perusahaan menerapkan

kebijakan penilaian kepuasan pegawai sebagai sebuah

mekanisme yang menjamin hubungan timbal balik yang

sehat serta menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of

belonging) pegawai terhadap Perusahaan. Hasil penilaian

kepuasan menjadi salah satu aspek yang mendasari

perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan SDM yang

lebih baik di masa mendatang.

Penilaian kepuasan pegawai dinilai dengan metode

pendekatan kuesioner dan diskusi kelompok terarah.

Adapun aspek yang dinilai meliputi 2 (dua) aspek utama,

yaitu Komitmen dan Kepuasan.

4. Employee Competency Development

The Company’s commitment in developing and improving

the quality of human resources is carried out to provide

broader access for employees to develop competencies

through training and education programs by adjusting to

their respective job requirements and fields of work. The

provision of training and education is carried out both

internally by the Company and organized by external

institutions.

Throughout 2018, there were 31 training and education

programs attended by 162 Company employees. The

details of the employee competency development

program have been described and can be seen in the Sub-

Chapter “Human Resources”, in the Chapter “Business

Support Unit Review” in this Annual Report.

5. Employee Welfare Policy

In encouraging the best productivity of each employee,

the Company has an employee welfare policy through

a mechanism for providing competitive remuneration

in accordance with applicable laws and regulations.

The Company’s remuneration system also complies

with the Labor Wage provisions in force in Indonesia.

The remuneration policies provided include, among

others, salaries, housing allowances, office allowances,

performance incentives, mobile phone facilities and credit

usage, labor social security, and transportation costs with

the amount determined based on position level.

6. Employee Satisfaction Assessment

In encouraging the creation of a harmonious relationship

between the Company and employees, the Company

applies a policy of employee satisfaction assessment

as a mechanism that guarantees healthy reciprocal

relationships and fosters a sense of belonging to the

Company. The results of satisfaction assessment are one

of the aspects that underlie better improvement and

improvement of HR management in the future.

Assessment of employee satisfaction was assessed by the

questionnaire approach and focus group discussions. The

aspects assessed include 2 (two) main aspects, namely

Commitment and Satisfaction.

254



Aspek Penilaian Kepuasan Pegawai

Komitmen / Commitment Kepuasan / Satisfaction

Organisasi / OrganizationUnit Kerja / Work unitPekerjaan / Work

Penghargaan dan Fasilitas / Awards and FacilitiesKenyamanan Lingkungan Kerja / Comfort of the Work EnvironmentKerjasama dan Kepercayaan / Cooperation and TrustPengembangan dan Pertumbuhan / Development and GrowthAktualisasi Diri / Self-actualization

Hasil penilaian kepuasan pegawai pada tahun 2018

menunjukkan skor 3,80 atau meningkat dari tahun 2017

sebesar 3,67.

7. Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perusahaan menyediakan berbagai sarana yang

memungkinkan pegawai untuk melaporkan masalah

ketenagakerjaan di lingkungan Perusahaan, antara lain

melalui penyediaan kotak saran untuk menampung

aspirasi pegawai. Perusahaan telah menunjuk Divisi

Human Capital sebagai pihak yang bertanggung jawab

untuk mengelola permasalahan ketenagakerjaan.

Realisasi Anggaran Tanggung Jawab terhadap Pegawai


dana sebesar Rp206.100.000,- untuk pelaksanaan program

Tanggung Jawab terhadap Pelanggan, antara lain berupa

customer gathering dan berbagai program lainnya.

Dampak Kualitatif Kegiatan CSR di bidang Kesehatan

dan Keselamatan Kerja (K3) dan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab perusahaan terhadap

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan ketenagakerjaan

diposisikan sebagai wujud investasi Perusahaan sekaligus

pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian, implementasi CSR tidak ditempatkan sebagai

sarana biaya (cost center) melainkan sebagai sarana meraih

keuntungan (profit center) yang berpengaruh signifikan

terhadap pembangunan berkelanjutan (sustainable

development).

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGANKebijakan CSR terhadap Pelanggan

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dampak dan

pengaruh positif bagi seluruh pemangku kepentingan,

termasuk pelanggan. Dalam menggenapkan komitmen

tersebut, Perusahaan senantiasa mewujudkan hubungan

yang harmonis dengan pelanggan melalui penyediaan

layanan dengan kualitas prima, bermutu serta mampu

menjawab kebutuhan pelanggan. Kebijakan hubungan

Aspects of Employee Satisfaction Assessment

The results of the employee satisfaction assessment in 2018

showed a score of 3.80 or increased from 2017 at 3.67.

7. Mechanism of Employment Problem Complaints

The company provides a variety of facilities that enable

employees to report labor issues within the Company,

among others through the provision of suggestion boxes

to accommodate employee aspirations. The company

has appointed the Human Capital Division as the party

responsible for managing labor issues.

Realization of Responsibility Budget to Employees

Throughout 2018, the Company has budgeted funds

amounting to Rp206,100,000, - for the implementation of

the Responsibility for Customers program, including customer

gathering, and various other programs.

Qualitative Impact on CSR Activities in Occupational

Health and Safety (K3) and Employment

The implementation of corporate responsibility activities

for occupational health and safety (K3) and employment is

positioned as a manifestation of the Company’s investment

and at the same time fulfilling the Company’s compliance with

applicable laws and regulations. Thus, the implementation of

CSR is not placed as a means of cost (cost center) but as a

means of gaining profit (profit center) which has a significant

effect on sustainable development.

CORPORATE RESPONSIBILITIES TO CUSTOMERS

CSR Policy towards Customers

The company is committed to providing positive impact

and influence for all stakeholders, including customers. In

fulfilling this commitment, the Company continues to realize

a harmonious relationship with customers through providing

quality services, quality and being able to answer customer

needs. The relationship policy with customers has been

regulated in the Code of Conduct, which includes providing



dengan pelanggan telah diatur dalam Kode Etik (Code of

Conduct) yang didalamnya memuat penyediaan layanan

terbaik dengan komprehensif, responsif, dan terbuka

terhadap saran dan keluhan pelanggan.

Konsistensi Perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan

berhasil membawa Perusahaan memperoleh ISO 14001:2004

tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 9001:2008

tentang Sistem Manajemen Mutu, dan OHSAS 18001 tentang

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Program Kegiatan Tanggung Jawab terhadap Pelanggan

Realisasi komitmen Perusahaan dalam menjaga kualitas

layanan dan memelihara kepercayaan pelanggan diwujudkan

melalui program-program sebagai berikut.

1. Survei Kepuasan Pelanggan

Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan dalam

upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan

yang hasilnya digunakan Perusahaan dalam menentukan

dan merumuskan arah strategi peningkatan mutu dan

layanan pelanggan. Penilaian kepuasan pelanggan

melibatkan pengukuran aspek-aspek tangibility, empathy,

responsiveness, reliability, dan assurance.

Pada tahun 2018, survei kepuasan pelanggan

dilaksanakan oleh MUC Consulting dengan perolehan

skor 3,81. Perolehan skor menunjukkan Perusahaan

mampu menjaga kualitas layanan yang berimplikasi

terhadap penjagaan kepuasan pelanggan.

2. Pengaduan Pelanggan

Perusahaan menyediakan mekanisme pengaduan

pelanggan dan melakukan pengelolaan pengaduan

dengan mendengarkan dan berinteraksi dengan

pelanggan guna menentukan tindak lanjut informasi

yang diperoleh dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Perusahaan menunjuk Stakeholder Relation Manager

sebagai pihak yang mengelola keluhan dan pengaduan

pelanggan dengan proses sebagai berikut.

the best services in a comprehensive, responsive, and open

manner to customer suggestions and complaints.

The Company’s consistency in maintaining service quality

has successfully brought the Company to obtain ISO 14001:

2004 concerning Environmental Management Systems, ISO

9001: 2008 concerning Quality Management Systems, and

OHSAS 18001 concerning Occupational Health and Safety

Management Systems.

Customer Responsibility Activity Program

The realization of the Company’s commitment to maintaining

service quality and maintaining customer trust are realized

through the following programs.

1. Customer Satisfaction Survey

The company conducts customer satisfaction surveys in

an effort to determine the level of customer satisfaction

the results are used by the Company in determining and

formulating the direction of quality improvement and

customer service strategies. Assessment of customer

satisfaction involves measuring tangibility, empathy,

responsiveness, reliability, and assurance.

In 2018, the customer satisfaction survey was carried out

by MUC Consulting with a score of 3.81. Scoring shows

that the Company is able to maintain service quality which

has implications for safeguarding customer satisfaction.

2. Customer Complaints

The company provides a customer complaint mechanism

and manages complaints by listening to and interacting

with customers to determine the follow-up of information

obtained on time and on target. The company appoints

Stakeholder Relations Manager as the party that manages

complaints and customer complaints with the following

process.

256



3. Akses Informasi bagi Pelanggan

Perusahaan menyediakan fasilitas dan sarana akses

informasi bagi pelanggan sebagai wujud dalam membina

hubungan yang baik dengan pelanggan sekaligus

memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap

penjagaan kualitas layanan yang diberikan. Penyediaan

akses informasi ditujukan guna mengungkapkan informasi

yang relevan terkait operasional dan produk yang

ditawarkan Perusahaan dengan menjaga keakurasian,

kelengkapan dan kecukupan informasi yang tersedia.

Penyediaan informasi yang disediakan Perusahaan antara

lain melalui Buletin, Company Profile, Leaflet, Poster, Video,

Website, dan Internet. Perusahaan juga menyediakan

kanal-kanal informasi yang digunakan bersamaan dengan

pengaduan pelanggan sebagai berikut.

Telepon : 021 6471 8081

Fax : 021 6471 8083

E-mail : [email protected]

Anggaran Tanggung Jawab terhadap Pelanggan


dana sebesar Rp70.000.000,- untuk pelaksanaan program

Tanggung Jawab terhadap Pelanggan, antara lain berupa

customer gathering dan survei kepuasan pelanggan.

3. Access Information for Customers

The company provides facilities and facilities for accessing

information for customers as a form of fostering good

relationships with customers while fulfilling the company’s

responsibility for maintaining the quality of services

provided. Provision of access to information is intended

to reveal relevant information related to the operations

and products offered by the Company by maintaining

the accuracy, completeness and adequacy of available

information.

Provision of information provided by the Company,

among others, through Bulletins, Company Profiles,

Leaflets, Posters, Videos, Websites and the Internet. The

company also provides information channels that are

used in conjunction with customer complaints as follows.

Phone: 021 6471 8081

Fax: 021 6471 8083

E-mail: [email protected]

Responsibility Budget to Customers

Throughout 2018, the Company has budgeted Rp70,000,000

for the implementation of the Customer Responsibility

program, including customer gathering and customer

satisfaction surveys.

This customer complaint program can be accessed by customers through severak channels:

Phone 021 6471 8081

Fax 021 6471 8083

E-mail [email protected]

Through the complaints program provided, the Company has responded to the complaints promptly and resolved them properly

Direksi menganalisis

keluhan

Board of Directors analyzes

the complaints

Pelanggan menyampaikan

keluhan melalui e-mail,

telepon, atau website

Perusahaan

Customer delivers their

complaints via e-mail, phone,

or Company’s website

Direksi menentukan

langkah mitigasi jika

dibutuhkan

Board of Directors determine

the mitigation

Stakeholder Relation

Manager menganalisis

keluhan

Stakeholder Relation Manager

analyzes the complaint


Manager menentukan

langkah mitigasi

Stakeholder Relation Manager

determines the mitigation

Ya

Yes

Dapat diselesaikan?

Can be resolved?

Tidak

No


Manager mengatasi

keluhan

Stakeholders Relations

Manager resolves

the complaints



Dampak Kualitatif Kegiatan Tanggung Jawab di Bidang

Pelanggan

Perusahaan berkomitmen untuk terus memenuhi tanggung

jawab perusahaan terhadap pelanggan dan produk sehingga

manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh tidak

hanya bagi Perusahaan, tetapi juga bagi seluruh pemangku

kepentingan (mutual benefit). Dengan berprinsip pada

penciptaan dampak positif secara komprehensif, Perusahaan

memposisikan implementasi program tanggung jawab

terhadap pelanggan tidak sebagai sarana biaya (cost center)

melainkan sarana mendapatkan keuntungan (profit center)

yang berimplikasi terhadap keberhasilan pembangunan

berkelanjutan (sustainable development).

Qualitative Impact on the Responsibility Activities in

the Customer Field

The company is committed to continuing to fulfill the

company’s responsibilities to customers and products so that

the benefits can be felt thoroughly not only for the Company,

but also for all stakeholders (mutual benefits). With the

principle of creating a positive impact comprehensively, the

Company positions the implementation of a program of

responsibility towards customers not as a means of cost (cost

center) but rather as a means of profit (profit center) which

has implications for the success of sustainable development.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank



suraT pernyaTaan anggoTa dewan Komisaris dan direKsi TenTang Tanggung jawab aTas Laporan Tahunan 2018 pT pengembang peLabuhan indonesiastatement Letter of the members of board of Commissioners and board of directors regarding the responsibility for the 2018 annual report of pT pengembang pelabuhan indonesiaKami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan

bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2018

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia telah dimuat secara

lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi

Laporan Tahunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information

in the 2018 Annual Report of PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia has been presented in its entirety and we are fully

responsible for the accuracy of the contents in this Annual

Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.

direKsiboard of direCTors

RIRI SYERIED JETTAKomisaris Utama

President Commissioner

LUKITA DINARSYAH TUWOKomisaris

Commissioner

ARIF SUHARTONOPresident Director

IRSAL YUNUSKomisaris

Commissioner

WAHYU HARDIYANTOAd Interim Engineering

Director

KIKI M HIKMAT Commercial & Business Development Director

DACHAMER MUNTHEKomisaris

Commissioner

APEP FAJAR KURNIAWANKomisaris

Commissioner

HENRI PANGGABEANFinance & Human Capital

Director

dewan Komisarisboard of Commissioners

260



Laporan KeuanganfinanCiaL reporTs

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018

DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2018

AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

Daftar Isi Table of Contents Halaman/ Page Laporan Auditor Independen Independent Auditors’ Report Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian..…………….. 1-2 ……….. Consolidated Statement of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated Statement of Profit or Loss Komprehensif Lain Konsolidasian…........................... 3 ..........................and Other Comprehensive Income Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian..………….. 4 ………. Consolidated Statement of Changes in Equity Laporan Arus Kas Konsolidasian..……………………… 5 ……………….Consolidated Statement of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian........... 6-64 ……. Notes to the Consolidated Financial Statements Informasi Tambahan: Informasi Keuangan Additional Information: Parent Entity Entitas Induk….…...................................................... 65-71 ............................................... Financial Information

************************


Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

taken as a whole.

1


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)


CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2018 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Catatan/ December 31, 2018 Notes 2017

ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 82.783.889 4,23a,25 73.675.792 Cash and cash equivalents Piutang lain-lain 5,25 Other receivables Pihak ketiga 76.008 66.344 Third parties Pihak berelasi 3.168.396 23b 3.148.821 Related parties Pendapatan yang masih akan diterima - 6 297.376 Accrued Income Uang muka dan beban dibayar Advances and prepaid di muka 399.302 7a 174.453 expenses Pajak dibayar di muka 8.819.881 16a,24c 1.712.255 Prepaid tax Aset lancar lainnya - 9a,23e 16.057.352 Other current assets

Total Aset Lancar 95.247.476 95.132.393 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Uang jaminan 35.109 8,25 25.298 Guarantee deposit Investasi saham 31.042.503 10 9.510.066 Investments in shares Beban pajak dibayar di muka 6.266.343 16d,24c 6.516.214 Prepaid tax expense Uang muka pembangunan Advance for construction properti investasi 4.170.292 7b - of investment property Aset tetap - neto 1.479.550 11 1.555.375 Fixed assets - net Properti investasi 92.742 12 - Investment property Aset takberwujud - neto 393 13 393 Intangible asset - net Aset tidak lancar lainnya 10.794.422 9b,24a 10.794.489 Other non-current assets

Total Aset Tidak Lancar 53.881.354 28.401.835 Total Non-current Assets

TOTAL ASET 149.128.830 123.534.228 TOTAL ASSETS



secara keseluruhan.


taken as a whole.

2


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)


CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)

December 31, 2018 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Catatan/ December 31, 2018 Notes 2017

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang lain-lain 14,25 Other payables Pihak ketiga 144.611 65.140 Third parties Pihak berelasi 47.509.239 23c 1.003.126 Related parties Uang titipan 15,25 Deposits received Pihak ketiga 8.733 9.490 Third parties Pihak berelasi 6.345 23d 37.222 Related parties Utang pajak 1.742.783 16b 1.875.623 Taxes payable Beban akrual 1.678.789 17,23,25 41.599.120 Accrued expenses Bagian lancar atas pendapatan Current recognition of

diterima di muka 16.800.000 18,23f,24c 16.800.000 unearned revenue

Total Liabilitas Jangka Pendek 67.890.500 61.389.721 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITY Pendapatan diterima di muka 62.169.138 18,23f,24c 64.969.138 Unearned revenue

TOTAL LIABILITAS 130.059.638 126.358.859 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY) Ekuitas (defisiensi modal) Equity (capital deficiency) yang dapat diatribusikan attributable to owners kepada pemilik entitas induk of the parent entity Modal saham - nilai nominal Capital stock - Rp10,000 Rp10.000 per saham par value per share Modal dasar - 90.000.000 saham Authorized capital - 90,000,000 shares dan 10.000.000 saham and 10,000,000 shares masing-masing pada tanggal as of December 31, 2018 31 Desember 2018 dan 2017 and 2017, respectively Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid - penuh - 22.500.000 saham 22,500,000 shares and dan 2.500.000 saham 2,500,000 shares masing-masing pada tanggal as of December 31, 2018 31 Desember 2018 dan 2017 16.115.587 19 2.596.593 and 2017, respectively Saldo laba (defisit) 2.788.205 (5.430.960) Retained earnings (deficits) Penghasilan komprehensif lain (1.834.405) (253.362) Other comprehensive income

Ekuitas (defisiensi modal) Equity (capital deficiency) yang dapat diatribusikan attributable to owners kepada pemilik entitas induk - neto 17.069.387 (3.087.729) of the parent entity - net

Kepentingan nonpengendali 1.999.805 263.098 Non-controlling interest

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY) - NETO 19.069.192 (2.824.631) - NET

TOTAL LIABILITAS DAN TOTAL LIABILITIES AND EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) 149.128.830 123.534.228 EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)



secara keseluruhan.


taken as a whole.

3


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018



CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the Year Ended December 31, 2018

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,

Catatan/ 2018 Notes 2017

Pendapatan operasi 60.224.286 20 52.773.024 Operating revenue Beban umum dan administrasi (52.685.402) 21 (44.494.563) General and administration expenses

LABA USAHA 7.538.884 8.278.461 INCOME FROM OPERATIONS Bagian laba entitas asosiasi 197.756 10 152.155 Equity in income of an associate Pendapatan keuangan 4.488.773 22a 1.973.755 Finance income Beban keuangan (2.695) 22b (2.517) Finance costs Pendapatan (beban) operasi lainnya 1.866.618 206.893 Others operating income (expense)

LABA SEBELUM PAJAK FINAL INCOME BEFORE FINAL TAX DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 14.089.336 10.608.747 AND CORPORATE INCOME TAX Beban pajak final (5.852.469) (5.220.228) Final tax expense

LABA SEBELUM PAJAK INCOME BEFORE CORPORATE PENGHASILAN BADAN 8.236.867 5.388.519 INCOME TAX BEBAN PAJAK PENGHASILAN 16c CORPORATE INCOME TAX BADAN EXPENSE Kini (77.598) 16d (350.274) Current Tangguhan - - Deferred

LABA TAHUN BERJALAN 8.159.269 5.038.245 INCOME FOR THE YEAR PENGHASILAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE LAIN INCOME Pos yang dapat direklasifikasi Item that may be reclassified ke laba rugi to profit or loss Selisih kurs atas penjabaran Exchange difference due to laporan keuangan (1.609.004) (36.790) financial statements translation

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE TAHUN BERJALAN 6.550.265 5.001.455 INCOME FOR THE YEAR

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN INCOME FOR THE YEAR KEPADA: ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk 8.219.165 5.049.019 Owners of the parent entity Kepentingan nonpengendali (59.896) (10.774) Non-controlling interest

Total 8.159.269 5.038.245 Total

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE TAHUN BERJALAN YANG DAPAT INCOME FOR THE YEAR DIATRIBUSIKAN KEPADA: ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk 6.638.122 5.012.597 Owners of the parent entity Kepentingan nonpengendali (87.857) (11.142) Non-controlling interest

Total 6.550.265 5.001.455 Total


Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

4

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

For the Year Ended December 31, 2018 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity (capital deficiency) attributable to owners of the parent entity

Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - Modal saham neto/ ditempatkan Penghasilan Equity (capital dan disetor komprehensif deficiency) penuh/ Saldo laba lain/ attributable Kepentingan Ekuitas (defisiensi Issued and (defisit)/ Other to owners of nonpengendali modal) - neto/ Catatan/ fully paid Retained earnings comprehensive the parent Non-controlling Equity (capital Notes capital stock (deficits) income equity - net interest deficiency) - net

Saldo pada tanggal 1 Januari 2017 2.596.593 (10.479.979) (216.940) (8.100.326) 55.709 (8.044.617) Balance as of January 1, 2017 Total laba komprehensif tahun berjalan - 5.049.019 (36.422) 5.012.597 (11.142) 5.001.455 Total comprehensive income for the year Setoran modal pada entitas anak - - - - 218.531 218.531 Capital injection in subsidiary

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 2.596.593 (5.430.960) (253.362) (3.087.729) 263.098 (2.824.631) Balance as of December 31, 2017 Total laba komprehensif tahun berjalan - 8.219.165 (1.581.043) 6.638.122 (87.857) 6.550.265 Total comprehensive income for the year Setoran modal dari entitas induk 13.518.994 - - 13.518.994 - 13.518.994 Capital injection from parent Setoran modal pada entitas anak - - - - 1.824.564 1.824.564 Capital injection in subsidiary

Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 16.115.587 2.788.205 (1.834.405) 17.069.387 1.999.805 19.069.192 Balance as of December 31, 2018



secara keseluruhan.


taken as a whole.

5


LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada



CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2018


Catatan/ 2018 Notes 2017

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERATING OPERASI ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan 57.721.662 57.258.035 Cash receipt from customer Pembayaran kepada pemasok (49.253.055) (3.921.120) Payment to suppliers Pembayaran kepada karyawan (3.888.913) (2.017.818) Payment to employees Pembayaran pajak penghasilan (5.999.644) (4.629.540) Payment for income taxes Penerimaan lainnya 4.766.116 1.973.755 Other income received Pengeluaran lainnya (41.264) (382.923) Other payments

Arus kas neto yang diperoleh Net cash flows provided by dari aktivitas operasi 3.304.902 48.280.389 operating activitites

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTING INVESTASI ACTIVITIES Pencairan deposito yang dibatasi penggunaannya 16.057.352 - Withdraw of restricted term deposits Perolehan properti investasi (92.742) 12 - Acquisitions of investment property Uang muka pembangunan Advance for construction properti investasi (4.170.292) 7b - of investment property Penambahan investasi pada entitas asosiasi (21.334.681) - Additional investment on associates Penempatan deposito yang dibatasi penggunaannya - (16.057.352) Placement of restricted term deposits

Arus kas neto yang digunakan Net cash flows used in untuk aktivitas investasi (9.540.363) (16.057.352) investing activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING PENDANAAN ACTIVITIES Penerimaan setoran modal Proceed of capital injection dari entitas induk 13.518.994 - from parent entity Penerimaan setoran modal dari Proceed of capital injection from kepentingan nonpengendali 1.824.564 218.531 non-controlling interest

Arus kas neto yang diperoleh Net cash flows provided by dari aktivitas pendanaan 15.343.558 218.531 financing activities

KENAIKAN NETO KAS NET INCREASE IN CASH AND DAN SETARA KAS 9.108.097 32.441.568 CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AWAL TAHUN 73.675.792 4 41.234.224 AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AKHIR TAHUN 82.783.889 4 73.675.792 AT END OF YEAR

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language

.


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2018 and for the Year Then Ended

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

6

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian dan informasi umum a. Establishment and general information

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013.

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (the “Company”) was established based on Deed No. 9 dated November 5, 2012 drawn before Yulianti Irawati, S.H., in lieu of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012 and published in the Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang meliputi:

Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company’s activities is in the port business which includes:

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

- To provide and/or serve dock services for tethering;

- Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

- To provide and/or serve refueling and clean water service;

- Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;

- To provide and/or serve passengers and/or vehicles handling facilities;

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

- To provide and/or serve dock services for loading and unloading of products and containers;

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;

- To provide and/or serve warehousing services and products hoarding location, loading and unloading tools and port equipment;

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;

- To provide and/or serve container terminal, liquid bulk, dry bulk and ro-ro services;

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

- To provide and/or serve products loading and unloading services;

- Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan

- To provide and/or serve products distribution and consolidation center; and

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

- To provide and/or serve ship towage services.

Kantor Perusahaan berlokasi di Gedung Kobexindo Lantai 4, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 D, Ancol Timur, Jakarta Utara 14410, Indonesia.

The Company’s office is located at Gedung Kobexindo Lantai 4, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 D, Ancol Timur, Jakarta Utara 14410, Indonesia.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (“IPC”) dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.

The Company’s parent is PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (“IPC”) and its ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.


.








7

1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) a. Establishment and general information (continued)

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anaknya bersama-sama disebut sebagai “Grup”.

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the “Group”.

b. Manajemen kunci dan karyawan b. Key management and employees

Susunan manajemen kunci Perusahaan, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, adalah sebagai berikut:

The composition of the Company’s key management, which consists of Board of Commissioners and Board of Directors, are as follows:

31 Desember 2018 December 31, 2018

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama Riry Syeried Jetta President Commissioner Komisaris Irsal Yunus Commissioner Komisaris Dachamer Munthe Commissioner Komisaris Lukita Dinasyah Tuwo Commissioner Komisaris Apep Fajar Kurniawan Commissioner Direksi Board of Directors Direktur Utama Arif Suhartono President Director Pelaksana Tugas Direktur Teknik Wahyu Hardiyanto Acting Engineering Director Direktur Komersial dan Acting Commercial and Business

Pengembangan Bisnis Kiki M. Hikmat Development Director Direktur Keuangan dan SDM Henri Panggabean Finance and HR Director

31 Desember 2017 December 31, 2017

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama Riry Syeried Jetta President Commissioner Komisaris Irsal Yunus Commissioner Komisaris Bay Mokhamad Hasani Commissioner Komisaris Lukita Dinasyah Tuwo Commissioner Komisaris Albertus Sumardi Commissioner Direksi Board of Directors Direktur Utama Arif Suhartono President Director Direktur Teknik Rizki Widhiono Engineering Director Direktur Keuangan dan SDM Mega Satria Finance and HR Director Pelaksana Tugas Direktur Acting Commercial and Business

Komersial dan Pengembangan Bisnis Kiki M. Hikmat Development Director

Total gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang diakru atau dibayar kepada manajemen kunci Grup adalah sebesar $AS1.416.033 dan $AS1.015.605 (tidak diaudit) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group’s key management amounted to US$1,416,033 and US$1,015,605 (unaudited) for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Grup masing-masing memiliki 121 dan 82 orang karyawan yang terdiri dari karyawan IPC yang ditugaskan di Grup (Catatan 2n), tenaga profesional, karyawan organik dan kerja nonorganik.

As of December 31, 2018, and 2017, the Group has 121 and 82 employees (unaudited), respectively, who are the employees of IPC which are assigned to the Group (Note 2n), professionals, permanent and non-permanent employee.


.








8


c. Entitas anak c. Subsidiaries

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki entitas anak dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

As of December 31, 2018 and 2017, the Company has subsidiaries with effective percentage of ownership as follows:

Nama

Perusahaan/ Company name

Tempat

kedudukan/ Domicile

Kegiatan usaha/

Nature of business activities

Tahun pendirian/

Year of establishment

Persentase kepemilikan/ Percentage

of Ownership

Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination

2018

2017

Kepemilikan Langsung/Direct Ownership

PT Akses Pelabuhan Indonesia (“API)

Jakarta Penyelenggaraan Akses Pelabuhan/

Port Access Organization

2014 99,52% 53.641.592 42.856.603

PT Menara Maritim Indonesia (“MMI”)

Jakarta Pengelolaan Properti/ Property

Management

2018 70,00% 6.112.328 -

Kepemilikan Tidak Langsung/InDirect Ownership Dimiliki melalui/Owned through API

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (“CTP”) (Catatan 10/Note 10)

Jakarta Operasi Jalan Tol/Toll Road

Operation

2006 45,00% 291.233.713 130.761.716

d. Penjabaran dalam mata uang penyajian d. Translation into presentation currency

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup adalah Dolar AS ($AS), yang juga merupakan mata uang fungsional.

The presentation currency of the Group’s consolidated financial statements is in US Dollar (US$), which is also the functional currency.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, laporan keuangan API dan MMI dijabarkan dalam mata uang Dolar AS ($AS) dengan cara sebagai berikut:

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of API and MMI, whose financial currency was IDR, translated to US Dollar (US$) currency based on the following:

- Aset dan liabilitias dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;

- Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;

- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs pencatatan pada saat terjadinya transaksi; dan

- Income and expenses were translated using the exchange rates at the dates of the transactions; and

- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

- All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.

- Investasi saham kepada anak perusahaan dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal akta perusahaan perubahan modal

- Shares of investment in subsidiaries were translated using Bank Indonesia’s middle rates at the dates on the deed of company’s change of capital.


.








9


d. Penjabaran dalam mata uang penyajian (lanjutan)

d. Translation into presentation currency (continued)

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/

December 31, 2018 December 31, 2017

Saldo awal (253.362) (216.940) Beginning balance Selisih kurs atas penjabaran Exchange differences on translation

diatribusikan kepada: attributable to: Pemilik entitas induk (1.609.004) (36.790) Owners of the parent entity Kepentingan nonpengendali 27.961 368 Non-controlling interest

Saldo akhir (1.834.405) (253.362) Ending balance

e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

e. Completion of the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 18 April 2019. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

The management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which were completed and authorized for issuance on April 18, 2019. The Company’s Directors who signed the Directors’ statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

POLICIES

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

The consolidated financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretations of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan dasar biaya historis, kecuali dinyatakan lain dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concept except as otherwise disclosed in the notes to the consolidated financial statements.


.








10

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

konsolidasian (lanjutan) a. Basis of preparation of the consolidated

financial statements (continued)

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan metode langsung.

The consolidated statement of cash flows present receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which are classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are prepared using the direct method.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar AS, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan (Catatan 3). Unsur-unsur laporan keuangan entitas anak yang mata uang fungsionalnya Rupiah dijabarkan ke dalam Dolar AS (Catatan 2d).

The reporting currency used in the consolidated financial statements is US Dollar, which is also the Company’s functional currency (Note 3). Items of the financial statements of subsidiaries of which the functional curreny is Rupiah are translated to US Dollar (Note 2d).

b. Prinsip konsolidasian b. Principles of consolidation

Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang material (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi, jika ada) dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.

All material intercompany transactions and account balances (including unrealized gains or losses, if any) are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Group as a single business entity.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal hilangnya pengendalian tersebut. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas.

The subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns directly or indirectly through subsidiaries more than half of the voting power of an entity.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada kepentingan nonpengendali (KNP), bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Loss of the subsidiaries that is not fully owned by the Company is attributed to the non-controlling interests (NCI), even if this results in a deficit balance for the NCI.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

If it loses control over the subsidiaries, the Group:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;

- derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries;

- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;

- derecognizes the carrying amount of any NCI;

- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;

- derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity, if any;

- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;

- recognizes the fair value of the consideration received;

- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;

- recognizes the fair value of any investment retained;


.








11



b. Prinsip konsolidasian (lanjutan) b. Principles of consolidation (continued)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup (lanjutan):

If it loses control over the subsidiaries, the Group (continued):

- mengakui setiap surplus dan defisit sebagai laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan

- recognizes any surplus or deficit in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and

- mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi atau saldo laba, mana yang sesuai.

- reclassifies the Company’s share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.

KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilik entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable directly or indirectly to owners of the parent entity, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

c. Investasi pada entitas asosiasi c. Investments in associates

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Investasi pada entitas asosiasi termasuk goodwill yang dapat diidentifikasi ketika akuisisi, dikurangi rugi penurunan nilai.

An associate is an entity over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a direct or indirect shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method and are initially recognized at cost. Investments in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss

Pada saat perolehan investasi, setiap selisih lebih bagian Grup atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

On acquisition of the investment, any excess of the Group’s share of the net fair value of the associate’s identifiable assets and liabilities over the cost of the investment is included as income in the determination of the Group’s share of the associate’s profit or loss in the period in which the investment is acquired.


.








12



c. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan) c. Investments in associates (continued)

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laba rugi. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca-akuisisi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Mutasi total laba komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya. Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepemilikannya pada entitas asosiasi, Grup menghentikan pengakuan bagian ruginya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi tersebut. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

The Group’s share of its associates post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss. Its share of post-acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The total post-acquisition comprehensive income is adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group’s share of losses in an associate exceeds its interest in the associate, the Group does not recognize for the losses unless it has incurred an obligation or made payments on behalf of the associate. Dilution gains and losses arising from investments in associates are recognized in profit or loss.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasinya dieliminasi sebesar kepentingan Grup pada entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi, jika ada, juga dieliminasi kecuali terjadi penurunan nilai atas aset yang dialihkan.

Unrealized gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group’s interest in the associates. Unrealized losses, if any, are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan selanjutnya mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, apabila hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 66, “Pengaturan Bersama”. Terhadap hilangnya pengaruh signifikan tersebut, Grup mengukur investasi yang tersisa pada nilai wajar. Grup mengakui dalam laba rugi selisih antara nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi, dengan jumlah tercatat investasi pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan.

The Group discontinues the use of equity method from the date when the Group ceases to have significant influence over an associate and accounts for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK No. 66, "Joint Arrangements”. On the loss of significant influence, the Group measures at fair value any investment it retains in the former associate. The Group recognizes in profit or loss any difference between the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the partial interest in the associate, and the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

When an investment ceases to be an investment in an associate and is accounted for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an investment in an associate is regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014).


.








13



d. Transaksi dan saldo dalam mata uang selain

Dolar AS d. Non-US Dollar transactions and balances

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dicatat dalam Dolar AS berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke dalam Dolar AS dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs neto yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Transactions involving currencies other than US Dollar are recorded in US Dollar at the exchange rates prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollar are translated to US Dollar using average exchange rates of sell and buy published by Bank Indonesia at the last banking transaction day in the year. The resulting net gains or losses are recognized in the current year profit or loss.

Untuk API dan MMI, entitas anak yang mata uang fungsionalnya Rupiah, aset dan liabilitas dijabarkan ke dalam Dolar AS dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis. Unsur-unsur laba rugi dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

For API and MMI, subsidiaries of which the functional currency is Rupiah, assets and liabilities are translated to US Dollars using average exchange rates of sell and buy published by Bank Indonesia at the last banking transaction day in the year. Equity is translated using historical exchange rates. Profit or loss items are translated using exchange rates at the dates of the transactions. All resulting exchange differences are recognized in other comprehensive income.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut: The exchange rates used are as follows:



Rupiah/$AS1 14.481 13.548 Rupiah/US$1 Euro/$AS1 1,14 0,84 Euro/US$1

Grup memiliki transaksi dengan pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

The Group engages in transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), “Related Party Disclosures”. Such transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 23 dan catatan lainnya yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 23 and the other relevant notes.


.








14



e. Kas dan setara kas e. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi atau dijadikan jaminan atas pinjaman dan pinjaman lainnya.

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less from the date of placement and not restricted or pledged as collateral to loans or other borrowings.

Deposito yang dijadikan jaminan pinjaman dan dana yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Time deposit pledged as collateral to loan and restricted fund are presented as restricted cash and cash equivalent.

f. Instrumen keuangan f. Financial instruments

i) Aset keuangan i) Financial assets

Pengakuan awal Initial recognition

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK

No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.

Semua aset keuangan diakui pertama kali

pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets are recognized initially at fair value plus direct attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

Aset keuangan utama Grup yang meliputi kas dan setara kas, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dan uang jaminan diklasifikasikan sebagai “Pinjaman yang diberikan dan Piutang”. Grup juga investasi saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

The main financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, other receivables, accrued income guarantee deposit are classified as “Loans and Receivables”. The Group also has investment in shares which are classified as available-for-sale financial assets.


.








15



f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan) i) Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement

(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang (a) Loan and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Grup memiliki kas dan setara kas, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan uang jaminan dalam kategori ini.

The Group has cash and cash equivalents, other receivables, accrued revenue and guarantee deposit are classified under this category.

(b) Aset keuangan tersedia untuk dijual (b) Available-For-Sale (“AFS”) Financial

Assets

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidakdiklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif akan direklasifikasi sebagai laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

AFS financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the shareholders’ equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

Grup memiliki investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham - tersedia untuk dijual.

The Company has long-term investment in share of stock - available-for-sale.


.








16




i) Aset keuangan (lanjutan) i) Financial assets (continued)

Penghentian pengakuan Derecognition

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan, untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila:

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

(i) hak kontraktual atas arus kas yang

berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

(i) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or

(ii) Grup memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Grup secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Grup secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

(ii) the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

ii) Liabilitas keuangan ii) Financial liabilities

Pengakuan awal Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition.


.








17




ii) Liabilitas keuangan (lanjutan) ii) Financial liabilities (continued)

Pengakuan awal (lanjutan) Initial recognition (continued)

Liabilitas keuangan utama Grup yang meliputi utang lain-lain, uang titipan, dan beban akrual diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman. Liabilitas keuangan tersebut diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

The main financial liabilities of the Group, which include other payables, deposit received, and accrued expenses are classified as loans and borrowings. These financial liabilities are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs.

Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement

Utang dan pinjaman dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya

Loans and borrowings are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Penghentian pengakuan Derecognition

Penghentian pengakuan atas suatu liabilitas keuangan terjadi pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged, cancelled or expired.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang saat ini ada digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

iii) Saling hapus instrumen keuangan iii) Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.


.








18




iv) Nilai wajar instrumen keuangan iv) Fair value of financial instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (arm’s-length market transactions), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

The fair value of financial instruments that are not actively traded in active markets is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm’s-length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

v) Penurunan nilai aset keuangan v) Impairment of financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.


.








19



v) Penurunan nilai aset keuangan

(lanjutan) v) Impairment of financial assets

(continued)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi

melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Grup. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.


.








20



vi) Penghentian pengakuan aset dan

liabilitas keuangan vi) Derecognition of financial assets and

liabilities

Aset keuangan Financial assets

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Grup secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Grup secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Apabila Grup mentransfer hak untuk

menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Where the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group’s continuing involvement in the asset.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk

pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.


.








21



vi) Penghentian pengakuan aset dan

liabilitas keuangan (lanjutan) vi) Derecognition of financial assets and

liabilities (continued)

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas

aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

Liabilitas keuangan dihentikan

pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan

dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

g. Beban dibayar di muka g. Prepaid expenses

Biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat atau kontrak masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are recognized as expenses over their beneficial or contract periods using the straight-line method.


.








22



h. Aset tetap h. Fixed assets

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if the recognition criteria are met. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations for more than 1 (one) year.

Penyusutan dimulai pada saat aset telah siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

Depreciation starts when the asset is already available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the asset as follows:

Tahun/Years

Peralatan teknologi informasi 4 Information technology equipment Peralatan kantor 4 Office equipment

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat konstruksi telah selesai dan tersedia untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Construction in progress is stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the construction in progress. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and available for use. Construction in progress is not depreciated as it is not yet available for use.


.








23



h. Aset tetap (lanjutan) h. Fixed assets (continued)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year in which the asset is derecognized.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Grup melakukan uji penurunan nilai aset tetap bila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

At each end of reporting period, the residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate. The Group conducts impairment test for the fixed assets when there is any indication that the carrying values may not be fully recoverable.

i. Properti investasi i. Investment property

Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan prasarana dan instalasi, yang dikuasai Perusahaan untuk disewakan atau untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal. Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan properti investasi.

Investment property consists of land, buildings, facilities and installations, which are held by the Company to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business. Investment property is stated at cost, including expenditure that is directly attributable to acquisition of the investment property.

Selanjutnya, properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dan penyisihan penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi. Nilai wajar properti investasi ditentukan berdasarkan acuan harga pasar untuk properti sejenis.

Investment property is subsequently measured at cost less accumulated depreciation (except for land which is not depreciated) and allowance for impairment. The carrying amount includes the cost of replacing part of an existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met and excludes the costs of day to day servicing of an investment property. Fair value of the investment property is determined with reference to market value for the same type of property.


.








24



i. Properti investasi (lanjutan) i. Investment property (continued)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Investment property is derecognized either when it has been disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the derecognition or disposal of an investment property are recognized in profit or loss on the date of derecognition or disposal.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan yang bertujuan untuk dijual.

Transfers to investment property are made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner occupation, commencement of an operating lease to another party or completion of construction or development. Transfers from investment property are made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sale.

Untuk transfer dari properti investasi ke aset yang digunakan dalam operasi, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika aset yang digunakan Perusahaan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat aset tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

For a transfer from investment property to an asset used in operations, the Company uses the cost method at the date of change in use. If the asset used by the Company becomes an investment property, the Company accounts for the asset in accordance with the policy stated under fixed assets up to the date of change in use.

j. Perangkat lunak j. Software

Perangkat lunak diamortisasi selama taksiran masa manfaat dan disajikan sebagai aset takberwujud dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Software is amortized over its estimated useful life and presented as intangible asset in the consolidated statement of financial position.


.








25



k. Penurunan nilai aset nonkeuangan k. Impairment of non-financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau apabila pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu disyaratkan, maka Grup membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

At each end of reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for certain asset is required, the Group makes an estimate of the asset’s recoverable amount.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual, dengan nilai pakainya, dan ditentukan secara individual, kecuali apabila aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

An asset’s recoverable amount is the higher of an asset’s or cash generating unit’s fair value less costs to sell, and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Group uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.


.








26



k. Penurunan nilai aset nonkeuangan

(lanjutan) k. Impairment of non-financial assets

(continued)

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.

At each end of reporting period, the Group assesses whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on such asset is adjusted in future periods to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

l. Provisi l. Provisions

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities and a reliable estimate can be made of the amount of the liabilities.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities, the provision is reversed.


.








27



m. Perpajakan m. Taxation

Pajak final Final tax

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Tax regulation in Indonesia determined that certain income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Grup menyajikan beban pajak final atas pendapatan usaha dari sewa sebagai pos tersendiri, sementara beban pajak final atas pendapatan keuangan disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The Group presents final tax expense on operating revenue arising from rent as a separate line item, while final tax expense on finance income is presented as part of general and administrative expenses in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Beban pajak final diakui secara proporsional dengan pendapatan yang diakui dalam laba rugi. Selisih antara jumlah pajak final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada laba rugi diakui sebagai beban pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Final tax expense is recognized proportionately based on revenues recognized in profit or loss. The difference between final tax paid with expense recognized in profit or loss is recognized as prepaid tax expense or tax payable.

Pajak kini Current tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year computed using the prevailing tax rates.

Kekurangan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

Underpayment of income tax are presented as part of current tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Group presented interest/penalty, if any, as part of other operating expenses.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.


.








28



m. Perpajakan (lanjutan) m. Taxation (continued)

Pajak tangguhan Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal pelaporan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai manfaat/beban pajak tangguhan dan termasuk dalam laba rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as deferred tax benefit/expense and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila penghasilan kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Grup mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laba rugi periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period profit or loss, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.


.








29



n. Imbalan kerja karyawan n. Employee benefits

Seluruh karyawan tetap Grup yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan karyawan IPC, pihak berelasi, yang ditugaskan di Grup. Perhitungan dan kewajiban pembayaran dilakukan oleh IPC, sementara Grup memiliki kewajiban membayarkannya kepada IPC sehingga disajikan sebagai utang lain-lain - pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 14).

All the Group’s permanent employees who are qualified for employee benefits accordance with Law No. 13 Year 2003 concerning Labor are the employees of IPC, a related party, which are assigned to the Group. The calculation and obligation to pay are conducted by IPC, while the Group has an obligation to pay them to IPC hence it is presented as other payables - related parties in the consolidated statement of financial position (Note 14).

o. Pengakuan pendapatan dan beban o. Revenue and expense recognition

Pendapatan diakui pada saat jasa dilaksanakan sesuai prestasi. Pembayaran yang diterima di muka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual) atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Revenue is recognized when services are rendered. Payments received in advance are recorded as unearned revenue. Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis) or based on their beneficial period.

p. Peristiwa setelah periode pelaporan p. Events after the reporting period

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal pelaporan (“peristiwa penyesuai”), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan peristiwa penyesuai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.

Post period-end events that provide additional information about the Group’s financial position at the reporting date (“adjusting events”), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post period-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

q. Penerapan standar akuntansi baru q. Adoption of new accounting standards

Efektif tanggal 1 Januari 2018, Grup menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Perusahaan berikut ini:

Effective on January 1, 2018, the Group adopted several new accounting standards which are relevant to the Company as follows:

- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”.

- Amendments to PSAK No. 2, “Statement of Cash Flows on Disclosure Initiative”.

- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”.

- Amandments to PSAK No. 46, “Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses”.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.

- PSAK 15 (2017 Improvement): “Investment in Associates and Joint Ventures”.

- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”.

- PSAK No. 67 (Improvement 2017), “Disclosure of Interest in Other Entities”.


.








30



q. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan) q. Adoption of new accounting standards

(continued)

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

The adaption has no significant impact on the financial reporting and disclosure in the consolidated financial statements.

r. Standar akuntansi yang telah disahkan

namun belum berlaku efektif r. Accounting standards issued but not yet

effective

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup.

The following are several accounting standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants that are considered relevant to the Group’s financial reporting.

· PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”,

yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

· PSAK No. 71: “Financial Instrumen”, adopted from IFRS9, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce more general requirements based on management's judgment.

· PSAK No. 72, “Pendapatan dari Kontrak

Dengan Pelanggan”, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

· PSAK No. 72: “Revenue from Contracts with Customer”, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standard Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

This PSAK is a single standard from a joint project between the International Accounting Standard Board (IASB) and the Financial Accounting Standard Boards (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, where the entity is expected to analyze before recognizing the revenue.


.








31




namun belum berlaku efektif (lanjutan) r. Accounting standards issued but not yet

effective (continued)

· PSAK No. 73, “Sewa”, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.

· PSAK No. 73: “Rent”, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not for before an entity applies PSAK 72 “Revenue from Contracts with Customers”.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease: there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

· ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan

Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

· ISAK 33 - Foreign Currency Transaction and Advance Consideration, effective January 1, 2019 with earlier application is permitted.

Amandemen ini mengklarifikasikan penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

These amendments clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.

· ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan

Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang telah menerapkan PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.

· ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments, effective January 1, 2019 with earlier application permitted, but not before an entity applies PSAK No. 72, “Revenue from Contracts with Customers”.

Interpretasi ini merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

This Interpretation which is the interpretation of PSAK 46: Income Taxes, clarifies and provides guidance to reflex the uncertainty of income tax treatments in the financial statements.

· Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak

Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

· 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes, effective January 1, 2019 with early application permitted.


.








32






Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

This improvement affirming the consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arises when an entity recognizes liabilities to pay dividends. The consequences of the income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the consequences of the income tax in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of the past transaction or event.

· Amandemen PSAK 71 - Instrumen

Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

· Amendments to PSAK 71 - Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

Amendemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

These amendments provide that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

· Amandemen PSAK 15 - Investasi pada

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

· Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

Amendemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

These amendments provide that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.


.








33






· Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

· 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes, effective January 1, 2019 with early application is permitted.

Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

This improvement affirming the consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arises when an entity recognizes liabilities to pay dividends. The consequences of the income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the consequences of the income tax in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of the past transaction or event.

Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

AKUNTANSI SIGNIFIKAN 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,

ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang diakui dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi dan asumsi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat. Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekpektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the recognized amount and disclosures in the consolidated financial statements. Due to uncertainly about these estimates and assumptions, actual results reported in future periods could be different with the estimates made. Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experiences and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable circumstances.


.








34

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Pertimbangan Judgments

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

The following judgments are made by the management in the process of applying the Group’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Penentuan mata uang fungsional Determination of functional currency

Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan mendasar yang relevan terhadap Perusahaan, mata uang fungsional yang ditetapkan adalah Dolar AS. Mata uang tersebut adalah mata uang yang terutama mempengaruhi sebagian besar pendapatan dan biaya pokok pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang serta pendanaan dan beban usahanya.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Company, the functional currency has been determined to be US Dollars. It is the currency that mainly influences the majority of the Company’s future revenue and cost of revenue as well as its financing and operating expenses.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan Classification of financial assets and liabilities

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f.

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group’s accounting policies disclosed in Note 2f.

Estimasi dan asumsi Estimates and assumptions

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next reporting period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstantes and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.


.








35



Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Fair value of financial assets and liabilities

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, saat dan jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metode penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Grup.

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence, timing and amount of changes in the fair values might differ if the Group uses a different valuation method. Any changes in the fair values of these financial assets and liabilities would directly affect the Group’s profit or loss.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 25.

The estimated fair values of financial assets and liabilities are disclosed in Note 25.

Masa manfaat aset tetap Useful lives of fixed assets

Masa manfaat setiap aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, laba rugi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

The useful life of each of the item of the Group’s fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2h. Tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat aset tetap selama periode pelaporan.

The estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2h. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the reporting period.


.








36



Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)

Penurunan nilai aset nonkeuangan Impairment of non-financial assets

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada laba rugi Grup.

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on the Group’s profit or loss.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

The carrying values of fixed assets are disclosed in Note 11. The management believes that there is no indication of fixed assets impairment as of the reporting date.

Pajak kini Current tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan beban pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu dalam kegiatan usaha normal yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak.

Significant judgment is involved in determining the corporate income tax expense. There are certain transactions and computations during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group recognizes liabilities for corporate income tax based on estimated taxable income.

Perhitungan pajak kini diungkapkan dalam Catatan 16e.

The calculation of current tax is disclosed in Note 16e.


.








37

4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/


Kas Cash on hand Rupiah 13.122 8.488 Rupiah

Bank Cash in banks Pihak ketiga Third party Rupiah Rupiah

PT Bank CIMB Niaga Tbk 82.142 - PT Bank CIMB Niaga Tbk Pihak berelasi (Catatan 23) Related parties (Note 23) Rupiah Rupiah PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk 21.393.585 - (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 503.076 872.745 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 59.026 223.216 (Persero) Tbk Dolar AS US Dollar

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 130.667 2.648 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Persero) Tbk 41.003 14.692 (Persero) Tbk

Subtotal bank 22.209.499 1.113.301 Sub-total cash in banks

Deposito berjangka Time deposits Pihak ketiga Third parties Dolar AS US Dollar PT Bank CIMB Niaga Tbk 6.325.000 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 4.000.000 - Nasional PT Bank UOB Indonesia - 13.813.800 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Bukopin Tbk - 8.211.839 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk - 6.661.205 Jawa Barat & Banten Tbk

Subtotal pihak ketiga 10.325.000 28.686.844 Sub-total third parties

Pihak berelasi (Catatan 23) Related parties (Note 23) Rupiah Rupiah PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9.357.089 - (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.204.179 43.867.159 (Persero) Tbk Dolar AS US Dollar PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 28.000.000 - (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 10.675.000 - (Persero) Tbk

Subtotal pihak berelasi 50.236.268 43.867.159 Sub-total related parties

Total 82.783.889 73.675.792 Total

Suku bunga tahunan atas deposito berjangka

adalah sebagai berikut: Annual interest rates on time deposits are as

follows: 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/


Rupiah 6,00% - 8,75% 7,00% - 7,50% Rupiah Dolar AS 1,70% - 3,30% 1,50% - 1,75% US Dollar


.








38

5. PIUTANG LAIN-LAIN 5. OTHER RECEIVABLES 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/


Pihak ketiga 76.008 66.344 Third parties

Pihak berelasi Related party IPC (Catatan 23b) 3.168.396 3.148.821 IPC (Note 23b)

Total 3.244.404 3.215.165 Total

6. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA 6. ACCRUED INCOME

Pada tanggal 31 Desember 2017, akun ini merupakan piutang kepada IPC yang berasal dari pengelolaan proyek Kijing namun belum ditagihkan.

On December 31, 2017, this account represents receivables from IPC related to Kijing project’s management which have not been billed.

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA 7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

a. Uang muka dan beban dibayar di muka - lancar

a. Advances and prepaid expenses - current



Uang muka 16.801 5.600 Advances

Beban dibayar di muka Prepaid expenses Gaji 134.998 133.040 Salaries Sewa 33.640 29.134 Rent Asuransi 26.678 6.657 Insurance Bahan 21 22 Material Lain-lain 187.164 - Others

Subtotal beban dibayar di muka 382.501 168.853 Sub-total prepaid expenses

Total 399.302 174.453 Total

b. Uang muka pembangunan properti investasi b. Advances for construction of investment

property

Akun ini merupakan uang muka kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sehubungan pembangunan Menara Maritim (Catatan 24g).

This account reflects advance to PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk related to construction of Menara Maritim construction (Note 24g).

8. UANG JAMINAN 8. GUARANTEE DEPOSIT

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan uang jaminan kepada PT Kobexindo Tractors atas sewa ruang kantor.

As of December 31, 2018, and 2017, this account reflects guarantee deposit to PT Kobexindo Tractors for office rent.


.








39

9. ASET LAINNYA 9. OTHER ASSETS

a. Aset lancar lainnya a. Other current assets

Pada tanggal 10 November 2016, API menempatkan deposito sebesar Rp106.772.724.900 (setara dengan $AS7.881.069) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan kas (cash collateral) untuk 45% saham di CTP sebagai dana talangan pengadaan tanah jalan tol Cibitung-Cilincing.

On November 10, 2016, API transferred their cash on hand into a deposit account amounting to Rp106,772,724,900 (equivalent to US$7,881,069) on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as a cash collateral for 45% share on CTP for bridging facilities for Cibitung-Cilincing highway development.

Pada tanggal 17 April 2017, API kembali menempatkan deposito sebesar Rp110.772.275.100 (setara dengan $AS8.176.283) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan kas (cash collateral) untuk 45% saham di CTP sebagai dana talangan pengadaan tanah jalan tol Cibitung-Cilincing.

On April 7, 2017, API transferred their cash on hand into a deposit account amounted to Rp110,772,275,100 (equivalent to US$8,176,283) on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as a cash collateral for 45% share on CTP for bridging facilities for Cibitung-Cilincing highway development.

Pada tanggal 10 Januari 2018 dan 23 Januari 2018, API telah mencairkan deposito tersebut.

On January 10, 2018 and January 23, 2018, API has withdrawn the deposit.

b. Aset tidak lancar lainnya b. Other non-current assets

Akun ini merupakan hak konsesi atas pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru (Catatan 24a).

This account represents concession right on the construction work of Kalibaru Terminal (Note 24a).

10. INVESTASI SAHAM 10. INVESTMENTS IN SHARES 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/


Metode ekuitas Equity method PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Harga perolehan 8.590.084 8.590.084 Cost Bagian atas laba 1.069.829 872.073 Share in profit Tambahan investasi 21.334.681 - Additional investment

Nilai tercatat 30.994.594 9.462.157 Carrying value

Metode biaya Cost method PT Pengerukan Indonesia 47.909 47.909 PT Pengerukan Indonesia

Total 31.042.503 9.510.066 Total


.








40

10. INVESTASI SAHAM (lanjutan) 10. INVESTMENTS IN SHARES (continued)

Berdasarkan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (“CTP”) tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di CTP dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200.000 (setara dengan $AS8.590.084) (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan CTP. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45% saham CTP.

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (“CTP”) dated April 14, 2015, which was amended and reconfirmed on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in CTP by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200,000 (equivalent to US$8,590,084) (representing 45% share ownership) issued by CTP. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45% shares in CTP.

Berdasarkan laporan penilaian tanggal 4 September 2015 dari KJPP Rao, Yuhal & Rekan, nilai wajar kepemilikan 45% saham di CTP adalah Rp124.868.451.351. Selisih lebih nilai wajar atas biaya perolehan investasi sebesar Rp6.368.251.351 (setara dengan $AS440.313) dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian API atas laba CTP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Based on an appraisal report dated September 4, 2015 of KJPP Rao, Yuhal & Rekan, fair value of 45% share ownership in CTP amounted to Rp124,868,451,351. Excess of the fair value over the cost of the investment amounting to Rp6,368,251,351 (equivalent to US$440,313) is included as income in the determination of API’s share in CTP’s profit for the year ended December 31, 2015.

Selama tahun 2018, API mengambil bagian atas 349.182 saham baru dengan total nilai nominal Rp317.755.620.000 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan CTP.

During 2018, API subscribed to 349,182 new shares with a total nominal amount of Rp317,755,620,000 (representing 45% share ownership) issued by CTP.

API mengakui bagian atas laba CTP untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.883.797.153 dan Rp2.053.125.086 (setara dengan $AS197.756 dan $AS152.155). Ringkasan informasi keuangan CTP tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (disajikan dalam ribuan Rupiah)

API recognized its share in CTP’s profit for the year ended December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp2,883,797,153 and Rp2,053,125,086 (equivalent to US$197,756 and US$152,155), respectively. The summary of CTP’s financial information as of December 31, 2018 and 2017 and for the years then ended are as follows: (expressed in thousand Rupiah)

31 Desember/ 31 Desember/ December 31, December 31, 2018 2017 ______________________________ ____________________________

Aset lancar Rp 962.939.551 Rp 1.007.816.780 Current assets Aset tidak lancar Rp 3.254.415.853 Rp 763.742.955 Non-current assets

Liabilitas jangka pendek Rp 2.900.090.083 Rp 1.206.487.531 Current liabilities Liabilitas jangka panjang Rp 389.758.830 Rp 350.097.750 Non-current liabilities Pendapatan Rp 2.490.448.726 Rp 336.661.505 Revenues Laba/total laba komprehensif Rp 6.408.438 Rp 4.562.500 Profit/total comprehensive income


.








41


Rincian bagian atas laba CTP adalah sebagai berikut:

The details of share in profit to CTP are as follows:



Bagian atas laba awal 872.073 798.140 Beginning share in profit Bagian atas laba tahun berjalan 199.144 152.155 Share in profit in current year Selisih kurs atas penjabaran (1.388) (78.222) Exchange differences on translation

Bagian atas laba akhir 1.069.829 872.073 Ending share in profit

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 19 Maret 2014 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan mengambil bagian atas 542 saham yang baru diterbitkan oleh PT Pengerukan Indonesia dengan total nilai nominal Rp542.000.000 (setara dengan $AS47.909) atau mewakili 0,1% kepemilikan saham.

Based on Deed No. 5 dated March 19, 2014 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company subscribed to 542 newly issued shares of PT Pengerukan Indonesia with a total nominal amount of Rp542,000,000 (equivalent to US$47,909) or representing 0.1% share ownership.

11. ASET TETAP 11. FIXED ASSETS

31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ December 31, 2017 Additions Deductions Reclassifications 2018

Biaya perolehan Acquisition costs Information technology Peralatan teknologi informasi 106.049 - - 37.956 144.005 equipment Peralatan kantor 332.334 - - (37.956) 294.378 Office equipment Aset dalam penyelesaian 1.344.761 - - (310) 1.344.451 Construction in progress

Total 1.783.144 - - (310) 1.782.834 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Information technology Peralatan teknologi informasi 103.724 18.802 - - 122.526 equipment Peralatan kantor 124.045 56.713 - - 180.758 Office equipment

Total 227.769 75.515 - - 303.284 Total

Nilai buku neto 1.555.375 1.479.550 Net book value

31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ December 31, 2016 Additions Deductions Reclassifications 2017

Biaya perolehan Acquisition costs Information technology Peralatan teknologi informasi 106.049 - - - 106.049 equipment Peralatan kantor 332.334 - - - 332.334 Office equipment Aset dalam penyelesaian 1.346.867 - - (2.106) 1.344.761 Construction in progress

Total 1.785.250 - - (2.106) 1.783.144 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Information technology Peralatan teknologi informasi 77.629 26.095 - - 103.724 equipment Peralatan kantor 44.979 79.066 - - 124.045 Office equipment

Total 122.608 105.161 - - 227.769 Total

Nilai buku neto 1.662.642 1.555.375 Net book value

Aset dalam Penyelesaian Construction in Progress

Aset dalam penyelesaian terutama terkait dengan pembangunan pelabuhan di Kijing, Tanjung Carat dan Tanjung Lesung, serta inland waterway di Sumatera Selatan dan Bekasi.

Construction in progress is mainly related to the development of ports in Kijing, Tanjung Carat and Tanjung Lesung, and inland waterways in South Sumatera and Bekasi.


.








42

12. PROPERTI INVESTASI 12. INVESTMENT PROPERTY

1 Januari/ 31 Desember/ January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ December 31, 2018 Additions Deductions Reclassifications 2018

Harga perolehan Acquisition costs Aset dalam penyelesaian Construction in progress Bangunan - 92.742 - - 92.742 Building

Akumulasi penyusutan - - - - - Accumulated depreciation

Nilai buku neto - 92.742 Net book value

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset dalam

penyelesaian terutama terkait dengan pembangunan Menara Maritim (Catatan 24g).

As of December 31, 2018, construction in progress is mainly related to contruction of Menara Maritim (Note 24g).

13. ASET TAKBERWUJUD 13. INTANGIBLE ASSET

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017/ Year ended December 31, 2018 and 2017

Saldo awal/ Saldo akhir/ Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending balance Addition Deduction balance

Biaya perolehan Acquisition costs Perangkat lunak 19.634 - - 19.634 Software

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Perangkat lunak 19.241 - - 19.241 Software

Nilai buku neto 393 393 Net book value

14. UTANG LAIN-LAIN 14. OTHER PAYABLES



Pihak ketiga Third parties PT Danareksa (Persero) 34.528 - PT Danareksa (Persero) Kopegmar Tanjung Priok 18.392 - Kopegmar Tanjung Priok PT Samuel Reno 5.783 30.456 PT Samuel Reno Lain-lain (masing-masing dibawah $AS10.000) 85.908 34.684 Others (each below US$10,000)

Subtotal pihak ketiga 144.611 65.140 Sub-total third parties

Pihak berelasi (Catatan 23) Related parties (Note 23) IPC 47.499.407 980.358 IPC PT Rumah Sakit Pelabuhan 7.195 3.789 PT Rumah Sakit Pelabuhan PT Pendidikan Maritim dan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia 2.637 4.920 Logistik Indonesia PT Energi Pelabuhan Indonesia - 14.059 PT Energi Pelabuhan Indonesia Subtotal pihak berelasi 47.509.239 1.003.126 Sub-total related parties

Total 47.653.850 1.068.266 Total


.








43

14. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 14. OTHER PAYABLES (continued)

Rincian utang pihak berelasi kepada IPC, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

The details of payables of related party to IPC are as follows:



Beban site lease 46.956.869 - Site lease expense Imbalan kerja karyawan (Catatan 2n) 542.538 382.467 Employee benefits (Note 2n) Lain-lain - 597.891 Others

Total 47.499.407 980.358 Total

Utang beban site lease kepada IPC merupakan biaya sewa sehubungan dengan terminal Kalibaru berdasarkan hasil kajian PT Danareksa (Persero) (Catatan 24d).

Other payables - site lease expense represents site lease expense in relation to Kalibaru terminal based on the assessment of PT Danareksa (Persero) (Note 24d).

15. UANG TITIPAN 15. DEPOSITS RECEIVED

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini seluruhnya merupakan uang titipan karyawan dan dana Corporate Social Responsibilty dari IPC, pihak berelasi.

As of December 31, 2018 and 2017, this account represents employee’s deposit received and Corporate Social Responsibilty fund from IPC, a related party.

16. PERPAJAKAN 16. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka a. Prepaid tax



Pajak Pertambahan Nilai - masukan 7.200.274 47.717 Value Added Tax - in Pajak penghasilan final 1.617.530 1.664.538 Final income taxes Lain-lain 2.077 - Other

Total 8.819.881 1.712.255 Total

b. Utang pajak b. Taxes payable 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/


Pajak penghasilan Income taxes Pasal 4 (2) 126.089 6.464 Article 4 (2) Pasal 21 157.938 157.527 Article 21 Pasal 23 3.265 228.287 Article 23 Pasal 29 14.491 84.069 Article 29 Pajak Pertambahan Nilai - keluaran 1.441.000 1.399.276 Value Added Tax - out

Total 1.742.783 1.875.623 Total


.








44

16. PERPAJAKAN (lanjutan) 16. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expense is as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,

2018 2017

Laba sebelum pajak badan Income before corporate income tax penghasilan Grup 8.236.867 5.388.519 of the Group Ditambah: Rugi sebelum pajak Add: Loss before income tax penghasilan entitas anak 465.824 1.077.407 of the subsidiaries

Laba sebelum pajak penghasilan Income before corporate income tax badan Perusahaan 8.702.691 6.465.926 of the Company

Beban pajak penghasilan pada Income tax expense tarif pajak 25% 2.175.673 1.616.482 at the tax rate of 25% Pengaruh perbedaan permanen pada Effect of permanent differences tarif pajak 25% (2.098.075) (1.266.208) at the tax rate of 25%

Beban pajak penghasilan 77.598 350.274 Income tax expense

d. Pajak kini d. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax and estimated tax income is as follows:


2018 2017

Laba sebelum pajak badan Income before corporate income tax penghasilan Grup 8.236.867 5.388.519 of the Group Ditambah: Rugi sebelum pajak Add: Loss before income tax penghasilan entitas anak 465.824 1.077.407 of the subsidiaries

Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax Perusahaan 8.702.691 6.465.926 of the Company Perbedaan permanen Permanent differences Penghasilan sewa yang dikenakan pajak final (52.947.531) (52.475.306) Rent income subject to final tax Beban terkait penghasilan sewa Expenses related to rent income yang dikenakan pajak final 47.452.274 48.161.144 subject to final tax Penghasilan bunga yang dikenakan Interest income subject to pajak final (3.605.176) (1.093.192) final tax Beban pajak final atas penghasilan bunga 706.309 219.446 Final tax expense on interest income Lain-lain 1.825 123.077 Others

Taksiran laba fiskal tahun berjalan 310.392 1.401.095 Estimated tax income for the year


.








45

16. PERPAJAKAN (lanjutan) 16. TAXATION (continued)

d. Pajak kini (lanjutan) d. Current tax (continued)

Perhitungan taksiran tagihan restitusi dan utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The computations of estimated claims for income tax refund and income tax payable are as follows:


2018 2017

Beban pajak kini 77.598 350.274 Current tax expense Dikurangi : Pajak penghasilan dibayar di muka 63.107 266.205 Less: Prepaid income taxes

Utang pajak penghasilan badan 14.491 84.069 Corporate income tax payable

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018.

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2018 will be used as a basis in filling the 2018 annual corporate income tax return.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

17. BEBAN AKRUAL 17. ACCRUED EXPENSES 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/


Gaji dan tunjangan 1.129.797 734.615 Salaries and benefits Umum 296.830 195.880 General AP account 131.378 424.343 AP account Sewa 29.998 102.959 Rent Administrasi kantor 24.308 25.497 Office administration Bahan 3.211 738 Material Beban site lease - 40.045.916 Site lease expense Pemeliharaan kantor - 177 Office maintenance Lain-lain 63.267 68.995 Others

Total 1.678.789 41.599.120 Total


.








46

18. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 18. UNEARNED REVENUE 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/


Quaterly site rent Quaterly site rent Bagian lancar 14.000.000 14.000.000 Current portion Bagian tidak lancar - - Non-current portion

Subtotal 14.000.000 14.000.000 Total

Advance site rent Advance site rent Bagian lancar 2.800.000 2.800.000 Current portion Bagian tidak lancar 62.169.138 64.969.138 Non-current portion

Total 64.969.138 67.769.138 Total

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan atas biaya sewa dibayar di muka dari NPCT1 yaitu berupa Quarterly Site Rent dan Advance Site Rent (Catatan 24c).

As of December 31, 2018, and 2017 unearned revenue represents receipt of site advance rental fee payment from NPCT1 consisting of Quarterly Site Rent and Advance Site Rent (Note 24c).

19. MODAL SAHAM 19. CAPITAL STOCK

Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

The composition of shares ownership in the Company is as follows:

31 Desember/December 31, 2018

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Persentase Total nilai Number of shares kepemilikan/ nominal/ issued and Percentage of Total nominal Pemegang saham fully paid ownership amount Shareholders

IPC 22.475.000 99,89% 16.089.621 IPC PT Pelabuhan Indonesia Investama 25.000 0,11% 25.966 PT Pelabuhan Indonesia Investama

Total 22.500.000 100,00% 16.115.587 Total

31 Desember/December 31, 2017

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Persentase Total nilai Number of shares kepemilikan/ nominal/ issued and Percentage of Total nominal Pemegang saham fully paid ownership amount Shareholders

IPC 2.475.000 99% 2.570.627 IPC PT Multi Terminal Indonesia 25.000 1% 25.966 PT Multi Terminal Indonesia

Total 2.500.000 100% 2.596.593 Total


.








47

19. MODAL SAHAM (lanjutan) 19. CAPITAL STOCK (continued)

Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp100.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 per saham. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 2.500.000 saham dengan nilai nominal Rp25.000.000.000 (setara dengan $AS2.596.593) terdiri dari 2.475.000 saham dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (setara dengan $AS2.570.627) yang dimiliki oleh IPC dan 25.000 saham dengan nilai nominal Rp250.000.000 (setara dengan $AS25.966) yang dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia.

Authorized shares of the Company amounted to Rp100,000,000,000 divided into 10,000,000 shares with a nominal amount of Rp10,000 per share. Of the authorized shares, 2,500,000 shares with nominal amount of Rp25,000,000,000 (equivalent to US$2,596,593) was issued and fully paid which consist of 2,475,000 shares with a nominal amount of Rp24,750,000,000 (equivalent to US$2,570,627) owned by IPC and 25,000 shares with a nominal amount of Rp250,000,000 (equivalent to US$25,966) owned by PT Multi Terminal Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PPI melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000.000 (setara dengan $AS16.115.587) yang diambil bagian oleh IPC dan PT Multi Terminal Indonesia masing-masing sebesar Rp224.750.000.000 dan Rp250.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-AH.01.03-0230843 tanggal 9 Agustus 2018.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, PPI increased the authorized capital to Rp900,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp225,000,000,000 (equivalent to US$16,115,587) which was subscribed by IPC and PT Multi Terminal Indonesia amounted to Rp224,750,000,000 and Rp250,000,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-AH.01.03-0230843 dated August 9, 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia menjual seluruh saham miliknya sebanyak 25.000 saham kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.000 (setara dengan $AS23.720).

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia sold all of its shares of 25,000 shares to PT Pelabuhan Indonesia Investama with a purchase price of Rp342,000,000 (equivalent tp US$23,720).

20. PENDAPATAN OPERASI 20. OPERATING REVENUE

Akun ini terutama merupakan pendapatan sewa kuartalan atas sewa dermaga 450 meter dan 850 meter dari NPCT1.

This account mainly represents quarterly rent revenue of 450 meter and 850 meter quay from NPCT1.


.








48

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 21. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES


2018 2017

Sewa 45.771.465 39.438.630 Rent Gaji dan tunjangan 4.033.842 3.251.100 Salaries and benefits Pajak 1.106.865 650.507 Taxation Jasa profesional 478.910 335.899 Professional fees Imbalan kerja karyawan 279.576 173.001 Employee benefits Pemeliharaan kantor 153.907 117.073 Office maintenance Administrasi kantor 121.991 78.323 Office administration Perjalanan dinas 114.662 69.406 Travel Pelatihan dan pengembangan 114.123 63.548 Training and development Penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization

(Catatan 11 dan 13) 75.515 105.161 (Notes 11 and 13) Sumbangan dan kontribusi 72.533 49.412 Donations and contributions Asuransi 61.491 56.707 Insurance Promosi 54.513 51.795 Promotion Listrik, air dan komunikasi 23.699 29.637 Electricity, water and communication Lain-lain 222.310 24.364 Others

Total 52.685.402 44.494.563 Total

22. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN 22. FINANCE INCOME AND COSTS

a. Pendapatan keuangan a. Finance income


2018 2017

Bunga deposito berjangka 4.246.609 1.959.760 Interest on time deposits Jasa giro 242.164 13.995 Interest on current accounts

Neto 4.488.773 1.973.755 Net

b. Beban keuangan b. Finance costs

Akun ini seluruhnya merupakan beban administrasi bank.

This account represents the bank administration expenses.


.








49

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI 23. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In the ordinary course of business, the Group engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ Nama pihak berelasi/ Jenis transaksi/ Nature of relationship Name of related parties Nature of transaction

Entitas induk/Parent PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Aktivitas terkait pembangunan dan pengoperasian Terminal Kalibaru (Catatan 23b, 23c dan 23d), pinjaman (Catatan 14) dan penjamin fasilitas pinjaman dan penugasan karyawan/Activities related to the development and operation of Kalibaru Terminal (Notes 23b,23c and 23d), loan (Note 14) and guarantor of loan facility and assigning of employees.

Entitas sepengendalian PT Rumah Sakit Pelabuhan Pembelian layanan kesehatan/ PT Pelabuhan Indonesia II Purchase of health services (Persero)/Entities under PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Pembelian layanan teknologi common control of informasi/Purchase of information PT Pelabuhan Indonesia II technology services (Persero) PT Pelabuhan Tanjung Priok Pembayaran gaji dan bonus/ Salary and bonus payments PT Indonesia Kendaraan Terminal Pembayaran gaji dan bonus/ Salary and bonus payments PT Pendidikan Maritim dan Logistik Jasa pendidikan, hotel dan sewa Indonesia ruang rapat/Training services, hotel and meeting room rent PT Energi Pelabuhan Indonesia Pemanfaatan jasa pemeliharaan infrastruktur ME Container Terminal I Kalibaru/Utilization of infrastructure maintenance services of ME Container Terminal I Kalibaru

Entitas sepengendalian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Transaksi keuangan/Financial Pemerintah Republik transaction Indonesia/Entities under PT Bank Negara Indonesia Transaksi keuangan/Financial common control of the (Persero) Tbk transaction Government of the Republic PT Bank Syariah Mandiri Transaksi keuangan/Financial of Indonesia transaction PT Bank Rakyat Indonesia Transaksi keuangan/Financial (Persero) Tbk transaction PT Telekomunikasi Indonesia Pembelian layanan telekomunikasi/ (Persero) Tbk Purchase of telecommunication services PT Asuransi Jasa Indonesia Pembelian jasa asuransi (Persero) / Purchase of insurance services PT Danareksa Sekuritas Pembelian jasa konsultasi/ Purchase of consultancy services PT Perusahaan Listrik Negara Pembelian jasa instalasi kelistrikan/ (Persero) Purchase of electricity installation services


.








50

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 23. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat relasi/ Nama pihak berelasi/ Jenis transaksi/ Nature of relationship Name of related party Nature of transaction

Pihak berelasi lainnya/ PT New Priok Container Terminal Perjanjian Pembangunan dan Other related party One Pengoperasian Terminal Petikemas 1 (Catatan 23f)/Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1 (Note 23f)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4) a. Cash and cash equivalent (Note 4)



Bank Banks Rupiah Rupiah

PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 21.393.585 - (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 503.076 872.745 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 59.026 223.216 (Persero) Tbk Dolar AS US Dollar

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 130.667 2.648 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 41.003 14.692 (Persero) Tbk

Total 22.127.357 1.113.301 Total

Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah

PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9.357.089 - (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.204.179 43.867.159 (Persero) Tbk

Dolar AS US Dollar

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 28.000.000 - (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 10.675.000 - (Persero) Tbk

Total 50.236.268 43.867.159 Total

b. Piutang lain-lain (Catatan 5) b. Other receivables (Note 5) 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/


IPC 3.168.396 3.148.821 IPC

Piutang lain-lain kepada IPC terutama merupakan penagihan jasa konsultan yang berkontrak dengan IPC yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan..

Other receivables from IPC mainly represents billing consultant services that contract with IPC that has been paid in advance by the Company.


.








51

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 23. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

c. Utang lain-lain (Catatan 14) c. Other payables (Note 14)



IPC 47.499.407 980.358 IPC PT Rumah Sakit Pelabuhan 7.195 3.789 PT Rumah Sakit Pelabuhan PT Pendidikan Maritim dan PT Pendidikan Maritim dan

Logistik Indonesia 2.637 4.920 Logistik Indonesia PT Energi Pelabuhan Indonesia - 14.059 PT Energi Pelabuhan Indonesia

Total 47.509.239 1.003.126 Total

Utang lain-lain kepada IPC terutama merupakan utang sewa terminal Kalibaru (Catatan 24d).

Other payables to IPC mainly represents lease payables of Kalibaru terminal (Note 24d).

d. Uang titipan d. Deposit received

Akun ini merupakan uang titipan kepada IPC.

This account represents deposit received from IPC.

e. Aset lancar lain-lain (Catatan 9) e. Other current assets (Note 9)

Akun ini merupakan penempatan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

This account represent placement of restricted term deposit on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

f. Pendapatan diterima di muka (Catatan 18) f. Unearned revenue (Note 18)

Akun ini merupakan penerimaan sewa di muka dari PT New Priok Container Terminal One berupa Quarterly Site Rent dan Advance Site Rent (Catatan 24c).

This account represent receipt of advance site rental from PT New Priok Container Terminal One consisting of Quaterly Site Rent and Advance Site Rent (Note 24c).


.








52

24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Perjanjian Pelaksanaan Proyek a. Project Implementation Agreement

IPC mendirikan Perusahaan pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1a). Berdasarkan Surat IPC No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, IPC menginstruksikan Perusahaan untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari IPC kepada Perusahaan. Perusahaan juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan advisory yang saat ini dilaksanakan oleh IPC akan dialihkan kepada Perusahaan dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari proceed yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. IPC kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan Perusahaan agar segera memproses pekerjaan Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor.

IPC established the Company on November 5, 2012 (Note 1a). Based on Letter of IPC No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, IPC instructed the Company to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal with PT Pembangunan Perumahan (Persero) as IPC’s contractor to the Company. The Company was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with IPC shall be assigned to the Company in which the consultants’ fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. IPC then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed the Company to process the Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor works.

Pada tanggal 30 Mei 2013, IPC dan

Perusahaan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 (“PIA”), dimana IPC memberikan kepada Perusahaan hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

On May 30, 2013, IPC and the Company entered into Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 (“PIA”), in which IPC granted the Company the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh IPC dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh IPC dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 between IPC and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by IPC and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA.

Sesuai dengan PIA, IPC dan Perusahaan selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh IPC dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada Perusahaan. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses novasi perjanjian tersebut masih belum terjadi.

In accordance with the PIA, IPC and the Company shall then identify the existing agreements signed by IPC and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to the Company. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to the Company. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the process of novating these agreements has not yet occurred.


.








53

24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Perjanjian Pengelolaan Proyek b. Project Management Agreement

Pada tanggal 24 Februari 2014, IPC dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), dimana IPC menunjuk Perusahan untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada pendapatan untuk Perusahaan atas penyediaan jasa ini.

On February 24, 2014, IPC and the Company entered into Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), in which IPC appointed the Company as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru Terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no revenue for the Company for providing this service.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, IPC dan Perusahaan menandatangani Perjanjian tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.02/24/10/1/SPS/TEK.PI.II-17 dan No. PPI-621-004355.

On October 24, 2017, IPC and the Company entered into Construction and Development Cooperation Agreement of Kijing Terminal Pontianak Port in West Kalimantan No. KS.02/24/10/1/SPS/TEK.PI.II-17 and No. PPI-621-004355.

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan IPC dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and IPC in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.

c. Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian c. Construction and Operation Agreement

Berdasarkan PIA (Catatan 24a), pada tanggal 9 Juni 2014, Perusahaan dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana Perusahaan telah bekerjasama dengan NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan.

Based on PIA (Note 24a), on June 9, 2014, the Company and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which the Company has worked with NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meter quay and NPCT1 would pay advance site rent and quarterly site rent to the Company.


.








54


c. Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian (lanjutan)

c. Construction and Operation Agreement (continued)

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 (“SAA”), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan VY 570 meter.

The advance rental fee of USD100,000,000 would be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meter quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meter quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 (“SAA”), the final USD30,000,000 would be paid after the completion of additional yard area VY 570 meter.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 metre quay up to the commencement of operation of 850 metre quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter.

Pada tanggal 17 September 2014, Perusahaan menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1.

On September 17, 2014, the Company received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1.

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, Perusahaan menerima Liquidated Damages Notice dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, Perusahaan menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan Liquidated Damage Event.

The handover of 450 metre quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, the Company received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, the Company responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1’s construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan Perusahaan pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak menerima Liquidated Damages Notice dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

In addition, the handover of 850 metre quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by the Company on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the Company had not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.


.








55




Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh Perusahaan kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

The 450 metre and 850 metre quay have been handed over by the Company to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perusahaan menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian serta dilakukan proses amortisasi selama 25 tahun ke pendapatan sejak serah terima lapangan 850 meter dari Perusahaan ke NPCT1.

On June 24, 2016, the Company received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 metre quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position as well as the amortization process is carried out for 25 years to revenue since the handover field 850 meters from the Company to NPCT1.

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial.

On August 18, 2016, 450 metre quay has started its commercial operation.

Pada tanggal 13 Desember 2016, Perusahaan dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On December 13, 2016, the Company and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows:

- Penyediaan akses oleh Perusahaan kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;

- Provision of access to certain areas within 850 metre quay from the Company to NPCT1;

- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;

- Agreement on the date of commencement of operations of 450 metre quay, which was August 18, 2016;

- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 Meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;

- Site Works Confirmation Notice for 850 metre quay was issued on 16 October 2016 with note on certain outstanding works;

- Perusahaan akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan (PPI Undertaking):

- The Company will complete the following works within the time specified for each item (PPI Undertaking):

- Perkuatan sisi utara tanggal

16 Maret 2017; - Strengthening of north side by March

16, 2017; - Penyediaan dan pemasangan

variable speed water drive dan pressure tank dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;

- Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;

- Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;

- Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;

- Penyelesaian fase kedua dari area common gate tanggal 16 Oktober 2017;

- Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;


.








56




- Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017

- Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.

- Kesepakatan bahwa tanggung jawab

pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;

- Agreement that the maintenance responsibility of the concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer’s report;

- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;

- Agreement that the date of commencement of operations of 850 metre quay will be no later than March 16, 2017;

- Jika PPI Undertaking belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

- If PPI Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;

- Jika terdapat salah satu PPI Undertaking belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh PPI Undertaking telah diselesaikan.

- If any one of the PPI Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 metre quay, which is USD7,000,000 until the date that all PPI Undertakings have been completed.

Pada tanggal 16 Januari 2018, Perusahaan telah berhasil melakukan negosiasi kembali dengan NPCT1 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOA) sehingga Perusahaan tidak dikenakan denda sebesar USD7.000.000 terhadap sewa kuartalan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun MOA mengatur hal-hal sebagai berikut:

On January 16, 2018, the Company has succeeded in renegotiating with NPCT1 which was set forth in Memorandum of Agreement (MOA) so that the Company will not be charged with penalty of USD7,000,000 on the quarterly site rent as mentioned above. The MOA regulates items as follows:

- Perusahaan akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:

- The Company will complete the following works within the time specified for each item:

- Jalan akses keluar sisi timur área CGA tanggal 15 Desember 2017;

- East area access road of CGA by December 15, 2017;

- Pengoperasian Go-live atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;

- Go-live IT system operation by December 31, 2017;

- Pengoperasian Go-live OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;

- Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;

- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;

- Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;

- Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018.

- Entry access road west side CGA by February 28, 2018.

- Tambahan area buffer untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;

- Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018.

- Penyediaan fasilitas untuk

petikemas reefer dan cooling room tanggal 30 April 2018;

- Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018.


.








57




- Pekerjaan perbaikan jalan akses

keluar (lapangan penumupukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;

- Reparation work of exit access road (behandle dockyard north side at CGA) by April 30, 2018.

- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;

- Reparation of behandle dockyard north side at CGA by May 31, 2018.

- Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.

- Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.

- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, Perusahaan akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.

- If the above works have not been completed on the predetermined dates, the Company will pay USD5,000/day for each work;

- Kesepakatan dalam Surat Keputusan

mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

- Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.

Perusahaan telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diminta dalam MOA sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun masih terdapat 2 (dua) item yang sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian belum digunakan karena terdapat kendala administrasi yang perlu diselesaikan antara IPC dengan kontraktor pelaksana pekerjaan.

The company has succeeded in completing all requested work within the MOA before the specified time limit, although there are still 2 (two) items that have not been used until completion of the consolidated financial statements because there are administrative constraints that need to be resolved between IPC and the contractor implementing the work.

d. Perusahaan telah mengirimkan hasil kajian

konsultan PT Danareksa Sekuritas terkait nilai dan skema kerjasama PPI-IPC yang kemudian dituangkan dalam addendum PIA No.KS.02/6/8/1/KSU/UT/PI.II-18 tanggal 6 Agustus 2018, dimana IPC dan Perusahaan sepakat mengenai pembebanan sewa aset terminal Kalibaru yang harus dibayarkan Perusahaan kepada IPC sebesar $AS43.228.000 dan $AS37.500.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

d. The Company has sent the consultant, PT Danareksa Sekuritas assessment result of regarding amount and cooperation scheme of PPI-IPC, which was later set forth in PIA ammendmen No. KS.02/6/8/1/KSU/UT/PI.II-18 dated August 6, 2018, on which IPC and the Company agreed on the imposition of the lease of Kalibaru Terminal which the Company must pay to IPC at the amount of US$43,228,000 and US$37,500,000 for the year ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

e. Perusahaan telah mengadakan polis-polis

asuransi sebagai berikut atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang berlaku selama masa konstruksi sejak tanggal 30 September 2013 hingga 31 Mei 2019:

e. The Company has arranged the following insurance policies in respect of all works in connection with the construction and development of the infrastructures of the Kalibaru Terminal of the Tanjung Priok Port during the whole construction period from September 30, 2013 to May 31, 2019:

- Polis Construction All Risks dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (“Jasindo”), pihak berelasi, sebagai insurer utama dan batas pertanggungan sebesar $AS2.425.000.000.

- Construction All Risks policy with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (“Jasindo”), a related party, as the main insurer and limit of indemnity of US$2,425,000,000.


.








58


- Polis Third Party Liability dengan Jasindo sebagai insurer dan batas pertanggungan sebesar $AS10.000.000 per peristiwa.

- Third Party Liability policy with Jasindo as the insurer and limit of indemnity of US$10,000,000 per one event.

- Polis Excess Third Party Liability dengan PT Asuransi Astra Buana (“AAB”) sebagai insurer dan batas pertanggungan sebesar $AS40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari $AS10.000.000 per peristiwa.

- Excess Third Party Liability policy with PT Asuransi Astra Buana (“AAB”) as the insurer and limit of indemnity of US$40,000,000 per one event in excess of the US$10,000,000 per one event.

- Polis Excess Third Party Liability dengan ABB sebagai insurer dan batas pertanggungan sebesar $AS40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari $AS50.000.000 per peristiwa.

- Excess Third Party Liability policy with ABB as the insurer and limit of indemnity of US$40,000,000 per one event in excess of the US$50,000,000 per one event.

f. Perusahaan telah mengadakan polis asuransi

dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (“Jasindo”) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas Direksi Perusahaan masing-masing berlaku sejak November 2017 hingga November 2018 dan September 2018 hingga September 2023.

f. The Company has arranged insurance policies for company’s Directors with PT Jasa Asuransi Indonesia (“Jasindo”) and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) during the period from November 2017 to November 2018 and September 2018 to September 2023, respectively.

g. Perjanjian Proyek Pembangunan Maritim

Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

g. Construction of Maritim Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Barang dan Jasa Kontraktor Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build) Proyek Pembangunan Maritim Tower tanggal 6 Desember 2018 antara MMI dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PP”), Perusahaan mempekerjakan PP untuk melaksanakan proyek pembangunan Menara Maritim. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 730 hari. Nilai kontrak adalah sebesar Rp664,29 miliar (termasuk PPN) yang akan dibayarkan berdasarkan progres fisik pekerjaan setiap bulan.

Based on Procurement Agreement on Integrated Design and Build of Goods and Contractor Services for Maritim Tower Construction Project dated December 6, 2018, between MMI and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PP”), the Company engaged PP to conduct the construction of Menara Maritim. The period of work is 730 (seven hundred and thirty) days. The contract price is Rp664.29 billion (including VAT) which shall be paid based on monthly physical progress.

h. Perjanjian Proyek Pembangunan Maritim

Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

h. Construction of Maritim Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Pada tanggal 20 Desember 2018, MMI telah melakukan pembayaran uang muka kepada PP sebesar Rp60,39 miliar (setara dengan $AS4.170.292) belum termasuk PPN dan disajikan sebagai uang muka pembangunan properti investasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On December 20, 2018, MMI paid advances to PP amounting to Rp60.39 billion (equivalent to US$4,170,292) excluding VAT and presented as advance for construction of investment property in the consolidated statement of financial position.


.








59

25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN 25. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Nilai wajar didefinisikan sebagai nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki pengetahuan yang memadai dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar, bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi. Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged between knowledgeable and willing parties in an arm’s length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at the fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dengan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The following table presents a comparison between the carrying value and estimated fair value of the Group’s financial instruments as of December 31, 2018 and 2017.

31 Desember 2018/ December 31, 2018

Estimasi nilai wajar/ Nilai tercatat/ Estimated Carying value fair value

Aset keuangan Financial assets Lancar Current Kas dan setara kas 82.783.889 82.783.889 Cash and cash equivalents Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 76.008 76.008 Third parties Pihak berelasi 3.168.396 3.168.396 Related parties

Tidak Lancar Non-current Uang jaminan 35.109 35.109 Guarantee deposit Investasi saham 31.042.503 31.042.503 Investment in share

Total aset keuangan 117.105.905 117.105.905 Total financial assets

Liabilitas keuangan Financial liabilities Jangka pendek Current Utang lain-lain Other payables Pihak ketiga 144.611 144.611 Third parties Pihak berelasi 47.509.239 47.509.239 Related parties Uang titipan Deposits received Pihak ketiga 8.733 8.733 Third parties Pihak berelasi 6.345 6.345 Related parties Beban akrual 1.678.789 1.678.789 Accrued expenses

Total liabilitas keuangan 49.347.717 49.347.717 Total financial liabilities


.








60

25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

25. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

31 Desember 2017/ December 31, 2017

Estimasi nilai wajar/ Nilai tercatat/ Estimated Carying value fair value

Aset keuangan Financial assets Lancar Current Kas dan setara kas 73.675.792 73.675.792 Cash and cash equivalents Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 66.344 66.344 Third parties Pihak berelasi 3.148.821 3.148.821 Related parties

Tidak lancar Non-current Uang jaminan 25.298 25.298 Guarantee deposit Investasi saham 9.510.066 9.510.066 Investment in share

Total aset keuangan 86.426.321 86.426.321 Total financial assets

Liabilitas keuangan Financial liabilities Jangka pendek Current Utang lain-lain Other payables Pihak ketiga 65.140 65.140 Third parties Pihak berelasi 1.003.126 1.003.126 Related parties Uang titipan Deposits received Pihak ketiga 9.490 9.490 Third parties Pihak berelasi 37.222 37.222 Related parties Beban akrual 41.599.120 41.599.120 Accrued expenses

Total liabilitas keuangan 42.714.098 42.714.098 Total financial liabilities

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana

instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan

posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.


.








61



Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk

tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, piutang lain-lain, investasi jangka panjang - entitas asosiasi, utang lain-lain, uang titipan dan beban akrual, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

- The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, other receivables, long-term investments - associates, other payables, deposit received and accrued expenses, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discount.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual yang terdiri dari investasi pada saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dicatat pada biaya perolehan karena investasi pada instrumen ekuitas tersebut tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

- Available-for-sale financial asset that comprised investments in shares with percentage of ownership interest less than 20% are recognized at cost due to such investments in equity instruments have no quoted market price in an active market and their fair value cannot be reliably measureable.

- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

- The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan

melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.

- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

- Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.


.








62



Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan

melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk (lanjutan):

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including (continued):

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.

- Level 1: Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

- Level 2: Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.

- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

- Level 3: Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs).

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko suku bunga. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup.

The main risks arising from the Group’s financial instruments are foreign exchange risk, liquidity risk, credit risk and interest rate risk. The operational activities of the Group are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risiko nilai tukar Foreign exchange risk

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan utang lain-lain dan beban akrual dalam Rupiah.

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group’s exposure to the foreign exchange risk relates primarily to other payables and accrued expenses denominated in Rupiah.

Grup juga memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional Grup. Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

The Group also has foreign currency exposures arising from its operational transaction. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the Group. The Group does not have a formal hedging policy for transactions denominated in foreign currency.


.








63

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko nilai tukar (lanjutan) Foreign exchange risk (continued)

Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 10% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

Sensitivity analysis of a 10% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

(Kenaikan)

penurunan nilai tukar mata

uang/ (Increases)

decreases on foreign

exchange rates

Dampak/

Effect

Perubahan kurs mata uang asing 2018 (+)100bps

(659.223)

Fluctuation in the foreign exchange rates 2018

(-)100bps 659.223

Risiko likuiditas Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Seluruh liabilitas keuangan Grup jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

All the Group’s financial liabilities mature within 1 (one) year.

Risiko kredit Credit risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Grup melakukan pemantauan atas posisi piutang secara teratur. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. The Group monitors the outstanding balances of receivables on a regular basis. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.


.








64

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko suku bunga Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko suku bunga terutama terkait dengan kas dan setara kas.

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group’s exposure to the interest rate risk relates primarily to cash and cash equivalents.

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain tetap:

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income after tax with all other variables constant:

Dampak/Effect

Kenaikan 100 basis poin 583.571 100 basis points increase Penurunan 100 basis poin (583.571) 100 basis points decrease

Manajemen permodalan Capital management

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its businesses and to maximize the shareholders’ value.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

The Company manages its capital structures and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structures, the Company may adjust dividend payments to the shareholders, issue new shares or raise debt financing.

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses manajemen permodalan selama periode pelaporan.

No changes were made in the capital management objectives, policies or processes during the reporting period.

27. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS 27. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Pada tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian Grup.

For the years ended December 31, 2018 and 2017, there are no movement of liabilities which arise from financing activities in the Group’s consolidated statement of cash flows.


. Informasi Tambahan Additional Information

Catatan atas informasi keuangan entitas induk terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan entitas induk

secara keseluruhan.

The accompanying notes to the parent entity financial information form an integral part of this parent entity financial information

taken as a whole.

65

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (ENTITAS INDUK)

LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2018


PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PARENT ENTITY)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION December 31, 2018

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) 31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Catatan/ December 31, 2018 Note 2017

ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 58.771.480 56.446.728 Cash and cash equivalents Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 4.529 4.231 Third parties Pihak berelasi 3.168.396 19.244.164 Related parties Uang muka dan beban dibayar di muka 356.310 139.567 Advances and prepaid expenses Pendapatan yang masih akan diterima 70.370 297.376 Accrued income Pajak dibayar di muka 8.391.502 1.712.255 Prepaid tax

Total Aset Lancar 70.762.587 77.844.321 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Uang jaminan 29.063 19.993 Guarantee deposit Investasi saham 61.658.645 2 28.535.941 Investments in shares Pajak dibayar di muka 6.266.343 6.516.214 Prepaid tax Aset tetap - neto 1.479.550 1.555.375 Fixed assets - net Aset takberwujud - neto 393 393 Intangible asset - net Aset lain-lain 10.794.422 10.794.489 Other assets

Total Aset Tidak Lancar 80.228.416 47.422.405 Total Non-current Assets

TOTAL ASET 150.991.003 125.266.726 TOTAL ASSETS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang lain-lain Other payables Pihak ketiga 24.940 63.437 Third parties Pihak berelasi 47.514.595 1.008.852 Related parties Uang titipan Deposits received Pihak ketiga 8.693 9.490 Third parties Pihak berelasi 6.345 37.222 Related parties Utang pajak 1.579.453 1.638.497 Taxes payable Beban akrual 1.390.156 41.386.494 Accrued expenses Bagian lancar atas pendapatan Current recognition of diterima di muka 16.800.000 16.800.000 unearned income

Total Liabilitas Jangka Pendek 67.324.182 60.943.992 Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITY Pendapatan diterima di muka 62.169.138 64.969.138 Unearned revenue

TOTAL LIABILITAS 129.493.320 125.913.130 TOTAL LIABILITIES




secara keseluruhan.


taken as a whole.

66


LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2018



STATEMENT OF FINANCIAL POSITION December 31, 2018

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) 31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Catatan/ December 31, 2018 Note 2017

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFICIENTY) Modal saham - nilai nominal Capital stock - Rp10,000 Rp10.000 per saham par value per share Modal dasar - 90.000.000 saham Authorized capital - 90,000,000 shares dan 10.000 saham masing- and 10,000 shares masing pada tanggal as of December 31, 2018 31 Desember 2018 dan 2017 and 2017, respectively Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid - penuh - 2.500.000 saham 2,500,000 shares and dan 22.500.000 saham 22,500,000 shares masing-masing pada tanggal as of December 31, 2018 31 Desember 2018 dan 2017 16.115.587 19 2.596.593 and 2017, respectively Saldo laba (defisit) 5.382.096 (3.242.997) Retained earnings (deficit)

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY) - NETO 21.497.683 (646.404) - NET

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 150.991.003 125.266.726 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY




secara keseluruhan.


taken as a whole.

67


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018



STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the Year Ended December 31, 2018


2018 2017

Pendapatan 60.224.286 52.773.024 Revenue General and administrative Beban umum dan administrasi (51.053.194) (43.497.200) expenses Rugi selisih kurs - neto 1.707.309 (188.964) Loss on foreign exchange - net Pendapatan keuangan 3.605.176 1.093.192 Finance income Beban keuangan (2.291) (2.360) Finance costs Lain-lain - neto 73.874 1.508.462 Others - net

LABA SEBELUM PAJAK FINAL INCOME BEFORE FINAL TAX DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 14.555.160 11.686.154 AND CORPORATE INCOME TAX Beban pajak final (5.852.469) (5.220.228) Final tax expense

LABA SEBELUM PAJAK INCOME BEFORE CORPORATE PENGHASILAN BADAN 8.702.691 6.465.926 INCOME TAX BEBAN PAJAK PENGHASILAN CORPORATE INCOME TAX BADAN EXPENSE Kini (77.598) (350.274) Current Tangguhan - - Deferred

LABA TAHUN BERJALAN 8.625.093 6.115.652 INCOME FOR THE YEAR PENGHASILAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE LAIN - - INCOME

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN TOTAL COMPREHENSIVE BERJALAN 8.625.093 6.115.652 GAIN FOR THE YEAR




secara keseluruhan.


taken as a whole.

68


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir pada



STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the Year Ended December 31, 2018

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Saldo laba Ekuitas (defisiensi Issued and (defisit)/ modal) - neto/ fully paid Retained earnings Equity (capital capital stock (deficits) deficiency) - net

Saldo pada tanggal Balance as of 31 Desember 2016 2.596.593 (9.358.649) (6.762.056) December 31, 2016 Total laba komprehensif Total comprehensive tahun berjalan - 6.115.652 6.115.652 income for the year

Saldo pada tanggal Balance as of 31 Desember 2017 2.596.593 (3.242.997) (646.404) December 31, 2017 Setoran modal dari entitas induk 13.518.994 - 13.518.994 Capital injection from parent Total laba komprehensif Total comprehensive tahun berjalan - 8.625.093 8.625.093 income for the year

Saldo pada tanggal Balance as of 31 Desember 2018 16.115.587 5.382.096 21.497.683 December 31, 2018




secara keseluruhan.


taken as a whole.

69


LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir pada



STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2018


2018 2017

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERATING OPERASI ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan 57.651.293 57.258.035 Cash receipt from customer Pembayaran kepada pemasok (48.194.546) (3.667.939) Payment to suppliers Pembayaran kepada karyawan (2.998.538) (1.566.490) Payment to employees Pembayaran pajak penghasilan (5.999.643) (4.045.174) Payment for income taxes Penerimaan lainnya 5.396.718 2.610.760 Other receipt Pembayaran lainnya (2.292) (2.056.712) Other payment

Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by aktivitas operasi 5.852.992 48.532.480 operating activitites

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTING INVESTASI ACTIVITIES Perolehan investasi saham (33.122.704) (21.616.996) Acquisitions of investment in shares

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING PENDANAAN ACTIVITIES Penerimaan setoran modal Proceed of capital injection dari entitas induk 13.518.994 - from parent entity Pelunasan pinjaman dari Repayment of loans from entitas anak 16.075.470 5.014.529 subsidary Pemberian pinjaman kepada entitas anak - (8.529.934) Payments of loan to a subsidiary

Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Net cash flow provided by pendanaan 29.594.464 (3.515.405) (used in) financing activities

KENAIKAN NETO KAS DAN NET INCREASE IN CASH AND SETARA KAS 2.324.752 23.400.079 CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AWAL TAHUN 56.446.728 33.046.649 AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AKHIR TAHUN 58.771.480 56.446.728 AT END OF YEAR

The original parent entity financial information included herein is in the Indonesian language.

Informasi Tambahan Additional Information


(ENTITAS INDUK) CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN



NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION December 31, 2018 and for the Year Then Ended


70

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri Basis of preparation of the separate financial

statements

Perusahaan menerapkan PSAK No. 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri”. Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan tersendiri.

The Company applied PSAK No. 4 (Revised 2013), “Separate Financial Statements”. The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the separate financial statements.

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas induk memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

PSAK No. 4 (Revised 2009) provides that when a parent entity chose to present the separate financial statements, such financial statements should only be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by the parent entity, in which the investments in the subsidiary, associate and joint venture are accounted for at cost or in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk investasi saham.

The accounting policies adopted by the Company in the preparation of the separate financial statements of the parent entity are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in shares.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2013), investasi saham pada entitas anak dicatat berdasarkan biaya perolehan. Entitas induk mengakui dividen dari entitas anak sebagai laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2013), investments in shares of subsidiary are accounted for at cost. The parent entity recognizes dividends from subsidiary in profit or loss in its separate financial statement when its right to receive the dividend is established.

2. INVESTASI SAHAM 2. INVESTMENTS IN SHARES

31 Desember/ 31 Desember/ December 31, December 31, 2018 2017

PT Akses Pelabuhan Indonesia 57.353.420 28.488.032 PT Akses Pelabuhan Indonesia PT Menara Maritim Indonesia 4.257.316 - PT Menara Maritim Indonesia PT Pengerukan Indonesia 47.909 47.909 PT Pengerukan Indonesia

Total 61.658.645 28.535.941 Total

API menempatkan modal dasar sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 per saham, serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp125.000.000 dimana Perusahaan dan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) masing-masing mengambil bagian sebesar Rp123.750.000 (setara dengan $AS10.732) dan Rp1.250.000 atau mewakili 99% dan 1% kepemilikan saham.

API issued authorized capital amounting to Rp500,000,000 which is divided into 50,000 shares with a nominal amount of Rp10,000 per share, and issued and fully-paid capital of Rp125,000,000 in which the Company and PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) subscribed the shares amounting to Rp123,750,000 (equivalent to US$10,732) and Rp1,250,000 or represent 99% and 1% share ownership, respectively.

The original parent entity financial information included herein is in the Indonesian language.

Informasi Tambahan Additional Information


(ENTITAS INDUK) CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN



NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION December 31, 2018 and for the Year Then Ended


71


Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp350.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp90.000.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan PTP masing-masing sebesar Rp89.100.000.000 (setara dengan $AS6.853.480) dan Rp900.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

Based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the authorized capital to Rp350,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp90,000,000,000 which was subscribed by Company and PTP amounting to Rp89,100,000,000 (equivalent to US$6,853,480) and Rp900,000,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000.000 (setara dengan $AS28.488.031) dan Rp3.860.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the authorized capital to Rp1,000,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000,000 which was subscribed by the Company and PTP amounting to Rp382,140,000,000 (setara dengan US$28,488,031) and Rp3,860,000,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000.000 (setara dengan $AS 28.865.356) dan Rp3.860.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000,000 which was subscribed by the Company and PTP amounting to Rp801,900,000,000 (equivalent to US$ 28,865,356) and Rp3,860,000,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

Berdasarkan akta pendirian MMI, modal dasar Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 yang terbagi atas 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp87.500.000.000 dimana Perusahaan dan PT PP Properti Tbk masing-masing mengambil bagian sebesar Rp61.250.000.000 (setara dengan $AS4.257.316) dan Rp26.250.000.000 atau mewakili 70% dan 30% kepemilikan saham.

Based on MMI’s deed of establishment, the Company’s authorized capital is Rp350,000,000,000 which is divided into 3,500,000,000 shares with a nominal amount of Rp100 (full amount) per share, and issued and fully-paid capital of Rp87,500,000,000 in which the Company and PT PP Properti Tbk subscribed the shares amounting to Rp61,250,000,000 (equivalent to US$4,257,316) and Rp26,250,000,000 or representing 70% and 30% share ownership, respectively.

PORT DEVELOPER

LAPO

RAN

TAH

UN

AN

AN

NU

AL REPO

RTP

OR

T D

EV

EL

OP

ER

PORT DEVELOPER


Kobexindo Tower, 4th FloorJl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur,Jakarta 14430, IndonesiaPhone: +62 21 64718081www.portdevco.com

LAPoRAn TAhunAnAnnuAL REPoRT

Me

nin

gk

atk

an

Ka

pa

bilita

s un

tuk

Me

raih

Pe

lua

ng

ya

ng

Le

bih

Ba

ikE

xpan

din

g C

apab

ility to R

each M

ore O

pp

ortu

nities