Nama : Diah Apriani

Program Studi : S-1 Non Reguler

Jurusan : Akuntansi

NPM : 0741031030

No. Hp : 085279891001

Email : apriani_dhie@yahoo.co.id

Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA.

Pembimbing II : Basuki Wibowo, S.E., Akt.

ABSTRAK

ANALISIS EKUALISASI DAN REKONSILIASI ATAS PELAPORAN

SPT MASA TERHADAP SPT TAHUNAN PPH BADAN

DALAM MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

Oleh

Diah Apriani

Sebagai bentuk tindak preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak ekualisasi dan

rekonsiliasi bisa menjadi petunjuk bahwa kewajiban penyampaian SPT Masa dengan

SPT Tahunan PPh Badan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan

perbedaan antara SPT Masa dengan SPT Tahunan PPh Badan dalam menghadapi

pemeriksaan pajak.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa ditemukan faktor-faktor penyebab

perbedaan dari ekualisasi dan rekonsiliasi. Perbedaan ekualisasi dan rekonsiliasi SPT

Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan disebabkan oleh beda kurs valas, objek

PPN tidak dicatat dalam akun penjualan, pemberian diskon tunai, adanya penghasilan

yang dikenakan PPh final, perbedaan pengakuan pembelian. Perbedaan ekualisasi dan

rekonsiliasi antara SPT Masa PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan PPh Badan

disebabkan biaya gaji yang didapat dari penghasilan bukan merupakan objek PPh

Pasal 21. Perbedaan ekualisasi dan rekonsiliasi antara SPT Masa PPh Pasal 23

dengan SPT Tahunan PPh Badan disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan

(human error). Perbedaan juga disebabkan oleh adanya biaya yang tidak

diperkenankan sebagai pengurang PKP dan sumbangan yang bukan merupakan objek

pajak.

Kata Kunci :

Ekualisasi, Rekonsiliasi, Pemeriksaan Pajak.

ABSTRACT

ANALYSIS of EQUALIZATION AND RECONCILIATION UPON

MONTLY CORPORATE TAX REPORT TO THE ANNUAL

CORPORATE TAX REPORT

IN DEALING TAX INVESTIGATION

By

Diah Apriani

As an preventive action in dealing tax investigation, equalization and reconciliation

could be an indication that the submission of monthly an annual corporate tax report

has already done according to the applicable tax regulation.

This research aims find out several factors causing differences between monthly and

annual corporate tax report.

From the analysis can be found several factors causing differences between monthly

and annual corporate tax report as well as as exchange rate differences, VAT object

was not recorded in sales, cash discount awarding, final income tax object,

differences of purchase recognition. Equalization and reconciliation between SPT

Masa PPh Pasal 21 and annual tax report caused by salary expenses is not PPh Pasal

21 object. Equalization and reconciliation between SPT PPh Pasal 23 and annual tax

report caused by human error. This differences also caused by the expenses and

donations that are not allowed as a deduction of taxable income.

Key Words :

Equalization, Reconciliation, Tax Investigation.

1. Pendahuluan

Dalam Pajak Penghasilan (PPh), ekualisasi dan rekonsiliasi seyogianya diterapkan

terhadap masing-masing jenis pajak, termasuk pada PPN, PPh Pasal 23, dan PPh

Pasal 21. Ini dilakukan karena pada kenyataannya, perbedaan sudut pandang antara

PPh badan dan salah satu jenis withholding tax ini adalah suatu hal yang wajar

terjadi. Tergantung bagaimana kita menelusuri di mana letak perbedaan tersebut

melalui ekualisasi dan rekonsiliasi. Sebelum melaporkan pajak penghasilan badan

tahunan, sebaiknya perusahaan membandingkan peredaran usaha di SPT Masa PPN,

biaya-biaya di SPT Masa PPh Pasal 23, dan biaya gaji dan upah tenaga kerja

langsung di SPT Masa PPh Pasal 21 dengan laporan laba rugi akuntansi atau pajak.

Ekualisasi dan rekonsiliasi merupakan salah satu alat kontrol bagi Wajib Pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Ekualisasi dan rekonsiliasi bisa menjadi

petunjuk bahwa kewajiban penyampaian SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23,

dan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sudah

dilakukan dengan benar. Ekualisasi dan rekonsiliasi dibuat Wajib Pajak, khusunya

pemberi kerja, sebagai bentuk tindak preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian ekualisasi dan rekonsiliasi yang

dilakukan oleh Wajib Pajak akan dapat melacak dan memastikan apakah seluruh

omzetnya sudah dipungut PPN, seluruh transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23

telah dipotong pajaknya, dan seluruh biaya gaji dan upah tenaga kerja langsung sudah

sama dengan jumlah biaya gaji pada laporan laba rugi kemudian diperhitungkan saat

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Landasan Teori

2.1 Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak pajak penghasilan dikenakan

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

tahun pajak (Waluyo, 2011). Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau

pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak Penghasilan

dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam tahun pajak (Waluyo, 2011). Subjek PPh terdiri atas orang

pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk (Woro, 2010).

Objek PPh bersifat final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan

sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau

bangunan, penghasilan tertentu lainnya.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan

nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN

termasuk jenis pajak tidak langsung, yaitu PPN disetor oleh produsen yang bukan

penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak adalah konsumen akhir

tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Pajak Pertambahan Nilai

menurut UURI No. 42 Tahun 2009 PPN dan PPnBM adalah pajak atas konsumsi

barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur

produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh

perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan

objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Ciri khas dari PPN adalah setiap penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena

Pajak harus dibuatkan Faktur Pajak. Faktur pajak ini merupakan bukti pemungutan

PPN dan dibagi menjadi dua yaitu faktur pajak bagi penjual adalah bukti dari pajak

keluaran sedangkan bagi pembeli disebut dengan faktur pajak masukan. Dalam PPN

yang menjadi subyek pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengertian

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Pasal 1 angka 14 dan 15 UU No. 42 Tahun

2009 yaitu Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa

pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan

Undang-Undang yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,

melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar

Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan

jasa dari luar Daerah Pabean. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang,

diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai

lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai

dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang dimaksud dengan harga jual,

penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain. Tarif PPN menurut Pasal 7 UU

No. 42 Tahun 2009 adalah (Resmi, 2011) adalah :

1. Tarif PPN 10%

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah

pabean/impor BKP/JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak

berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari

luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Berdasarkan pertimbangan

perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk

pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi

paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif

tunggal.

2. Tarif PPN sebesar 0%

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak

berwujud/ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan

dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak yang telah dibayar untuk

perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan

kegiatan tersebut tetap dapat dikreditkan.

Dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009, pengusaha yang melakukan kegiatan

penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan

menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1)

maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak,

tetapi belum dikukuhkan. Pengertian Jasa Kena Pajak dijelaskan dalam pasal 1 angka

5, 6, 7 dan 8 adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak

tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang

karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa

Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Penyerahan

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak. Dalam Pasal 4

UU No. 42 Tahun 2009, pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena

Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Faktur pajak

adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena

penyerahan barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan

pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan

Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan

Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah Pabean atau ekspor Barang Kena

Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah

pabean. Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak,

karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pengawasan administrasi

terhadap kewajiban perpajakan (Resmi, 2011).

2.3 PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk

usaha tetap dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang

telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah

atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2011). PPh Pasal 23 dipotong

atas penghasilan yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan,

sewa, dan imbalan yang sehubungan atas jasa teknik. Adapun yang menjadi subyek

pajak adalah penerima dari penghasilan tersebut, terdiri dari Wajib Pajak dalam

negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan,

dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu

PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasil. Berdasarkan tarif pajaknya, obyek pajak PPh

Pasal 23 dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain : obyek pajak yang dikenakan tarif

15%, obyek pajak yang dikenakan tarif 2%, dalam hal wajib pajak yang menerima

atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP,

besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dibanding tarif sebagaimana

ditetapkan pada butir 1 dan butir 2. Pengecualian obyek PPh Pasal 23 terdiri atas

penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau

terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian

laba.

2.4 PPh Pasal 21

Subyek pajak PPh Pasal 21 adalah setiap penerima penghasilan yang dipotong PPh

pasal 21 terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima

honorarium, penerima upah, serta orang pribadi lainnya yang menerima atau

memeperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari

pemotong pajak (Woro, 2010).

Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu

perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang

melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pegawai dapat dibedakan menjadi 2, yaitu

pegawai tetap dan pegawai lepas. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja

pada pemberi kerja yang menerima atau memeperoleh gaji dalam jumlah tertentu

secara berkala, termasuk di dalamnya adalah anggota dewan komisaris dan anggota

dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegaiatan

perusahaan secara langsung. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada

pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang

bersangkutan bekerja.

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang

pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan

sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. Berbeda dengan

penerima honorarium, penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah

harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Upah harian adalah upah

yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu, dan upah

satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan

produk yang dihasilkan. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur dan penghasilan yang

diterima secara tidak teratur. Penghasilan yang diperoleh secara teratur berupa gaji,

uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan

komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang

sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi

asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama

apa pun. Penghasilan tidak teratur adalah jasa pruduksi, tantiem, gratifikasi,

tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, serta

penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan

sekali dalam setahun. Pegawai biasanya tidak hanya menerima gaji atau upah saja

dalam satu bulannya, masih ada komponen-komponen lain yang diperhitungkan

dalam pembayaran seoarang pegawai, yaitu uang lembur, tunjangan, komisi,

honorarium, dan gratifikasi. Pengenaan PPh Pasal 21 bersifat pemotongan.

Pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah maka

gaji atau upah yang diterima tidak lagi utuh, tetapi sudah dipotong dengan PPh Pasal

21. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap tahun 2011

didasarkan pada Pasal 17 UU PPh. Dalam hal ini, tariff untuk orang pribadi pegawai

tetap yang ber NPWP dengan tariff pegawai tetap yang belum memiliki NPWP

diberikan perbedaaan. Bagi pegawai tetap yang belum memiliki NPWP, sesuai

dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5a) UU PPh akan dikenal tariff pemotongan PPh

lebih tinggi 20 %. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan

penghasilan yang tidak dikenai PPh bagi orang pribadi. PTKP ini meruakan

gambaran biaya hidup orang pribadi selama satu tahun pajak yang dapat

diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.

2.5 Ekualisasi dan Rekonsiliasi

Dalam ekualisasi dan rekonsiliasi SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN,

pemeriksaan yang dilakukan meliputi peredaran usaha dan pembelian dalam SPT

Tahunan PPh Badan dan total penyerahan dan perolehan dalam SPT Masa PPN, dan

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang menjadi dasar dari ekualisasi

dan rekonsiliasi ini adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan

UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Peredaran usaha dan total

penyerahan yang dibandingkan adalah peredaran usaha dan total penyerahan dalam

satu tahun pajak yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

Sebelum melaporkan pajak penghasilan badan tahunan, sebaiknya

perusahaan membandingkan peredaran usaha di SPT Masa PPN selama satu tahun

(mulai masa Januari sampai dengan masa Desember) dengan peredaran usaha di

laporan laba rugi akuntansi atau pajak. Dalam ekualisasi dan rekonsiliasi SPT

Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Pasal 23, pemeriksaan yang dilakukan

memastikan bahwa seluruh transaksi yang menjadi objek PPh telah dipotong

pajaknya. Ekualisasi dan rekonsiliasi objek PPh Pasal 23 dilakukan dengan

membandingkan objek pajak yang ada dalam bukti potong PPh Pasal 23 dengan

biaya-biaya dalam pembukuan yang akan dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan.

Ekualisasi dan rekonsiliasi tidak bertujuan untuk mencari angka yang sama antara

objek yang terutang dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan. Lebih dari itu, ekualisasi dan rekonsiliasi dilakukan untuk mencari di

mana letak penyebab timbulnya perbedaan. Dalam ekualisasi dan rekonsiliasi SPT

Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, pemeriksaan yang dilakukan

memastikan bahwa seluruh penghasilan bruto pada laporan SPT Masa PPh Pasal

21 telah sama dengan pos biaya gaji yang ada di laporan laba rugi yang telah

dituangkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan.

3. Metode Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian analisis ekualisasi dan rekonsiliasi adalah SPT Masa PPN,

SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 21 dengan yang dilaporkan di SPT

Tahunan PPh Badan dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian yang dari buku-buku literatur yang erat kaitannya dengan

penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi

kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data-data dengan cara mencari dan

mempelajari literatur berupa karya ilmiah, jurnal penelitian, artikel, dan buku-buku

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, sehingga dapat memperdalam

pemahaman mengenai landasan serta konsep yang menjadi dasar penelitian ini serta

menambah informasi-informasi terkait ekualisasi dan rekonsiliasi pajak pada

perusahaan jasa dan perdagangan.

3.4 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu metode analisis data

melalui pendekatan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan

menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian. Metode ini lebih

menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dalam konteks

tertentu sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

4. Analisis dan Pembahasan

Sebagai narasi pembahasan penulis menggunakan PT ABC yang bergerak dalam

bidang jasa dan perdagangan umum. Ekualisasi dan rekonsiliasi dapat menjadi suatu

alat kontrol bagi manajemen untuk membantu memastikan bahwa peredaran usaha

yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa telah benar dan

telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.2. Ekualisasi dan rekonsiliasi SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN

Dalam ekualisasi dan rekonsiliasi SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN,

pemeriksaan yang dilakukan meliputi peredaran usaha dan harga pokok penjualan

dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan total penyerahan dan perolehan dalam SPT

Masa PPN, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang menjadi dasar dari

ekualisasi dan rekonsiliasi ini adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Peredaran

usaha dan total penyerahan yang dibandingkan adalah peredaran usaha dan total

penyerahan dalam satu tahun pajak yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan

dan SPT Masa PPN. Sebelum melaporkan pajak penghasilan badan

tahunan, sebaiknya perusahaan membandingkan peredaran usaha di SPT Masa

PPN selama satu tahun (mulai masa Januari sampai dengan masa Desember) dengan

peredaran usaha di laporan laba rugi akuntansi atau pajak. Pada umumnya perbedaan

yang timbul antara nilai omset menurut SPT Tahunan PPh Badan dengan nilai

penyerahan menurut SPT Masa PPN bisa timbul karena dua kondisi. Pertama, karena

karakteristik transaksi dan yang kedua karena peraturan yang berlaku memang

mengakibatkan timbulnya perbedaan. Perbedaan tersebut bisa diketahui

dengan melakukan analisis equalisasi dan rekonsiliasi . Sebab-sebab

perbedaan omzet di SPT Tahunan PPh Badan dengan Penyerahan BKP di SPT

Masa PPN adalah:

1. Beda kurs valas dalam pengakuan penjualan dan pembuatan faktur pajak.

Penjualan yang menggunakan kurs valas dalam menghitung DPP PPN harus

menggunakan nilai kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan

faktur pajak dengan lampiran II butir 13 PER-13/PJ/2010, sedangkan untuk

menghitung PPh Badan harus menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI)

pada tanggal transaksi sesuai dengan paragraf 20 ED PSAK No. 10, yang

dimaksud dengan tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali suatu

transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan standard akuntansi

keuangan.

Contoh kasus :

Pada tanggal 10 Agustus 2011, PT ABC menyewakan komputer selama 1 (satu)

bulan PT XYZ seharga US$ 20.000 (belum termasuk PPN). Faktur pajak dibuat

pada tanggal 15 September 2011, dan dilunasi pada tanggal 10

Oktober 2011. Kurs tengah BI per 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 8.530. Kurs

Menteri Keuangan (1010/KM.1/2011) per 15 September 2011 sebesar Rp.

8.554, dan kurs pada saat pelunasan tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp. 9.000.

Perbedaan semacam ini seharusnya bisa dijelaskan dengan baik oleh Wajib

Pajak melalui rekonsiliasi.

Jumlah peredaran usaha (PPh)

US$ 20.000 x Rp. 8.530 = Rp. 170.600.000.

Jumlah penyerahan (PPN)

US$ 20.000 x Rp. 8.554 = Rp. 171.080.000

Pelunasan

US$ 20.000 x Rp. 9.000 = Rp. 180.000.000

Sehingga laba kurs = Rp. 180.000.000 – Rp. 171.080.000 = Rp. 8.920.000

Atas perbedaan kurs tersebut, laba kurs dikoreksi fiskal positif dalam laporan

laba rugi fiskal sebagai penambahan pendapatan.

2. Objek PPN tidak dicatat dalam akun penjualan. Tidak semua transaksi

penyerahan BKP yang dilakukan oleh PKP, dapat dicatat sebagai akun

penjualan atau omzet, Pasalnya, tidak semua transaksi penyerahan BKP

memiliki karakteristik sebagai transaksi penjualan. Adapun yang dimaksud

dengan transaksi-transaski disini adalah seperti halnya penjualan aktiva tetap

bekas, pemaikan sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. Hasil atau penerimaan

dari penjualan aktiva tetap sebenarnya tetap dimasukkan ke dalam SPT PPh,

akan tetapi dalam akun penghasilan lain-lain dan bukan akun peredaran usaha.

contoh kasus:

Pada tahun 2011 PT ABC melakukan penjualan aktiva tetap berupa mesin untuk

kepentingan peremajaan dengan nilai perolehan mesin sebesar Rp.

1.650.000.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.127.500.000. Penjualan

mesin tersebut bernilai Rp. 660.000.000 belum termasuk PPN. Pencatatan atas

penjualan tersebut adalah :

Kas/Bank Rp. 726.000.000

Akumulasi Penyusutan Rp. 1.127.500.000

Mesin Rp. 1.650.000.000

Pendapatan lain-lain (laba penjualan mesin) Rp. 137.500.000

PPN Keluaran Rp. 66.000.000

Akibat dari transaksi tersebut, besaran omzet dalam SPT Tahunan PPh WP

Badan dan total penyerahan dalam SPT Masa PPN menjadi timbul selisih.

Pendapatan dari penjualan aktiva tetap mesin yang bersangkutan tidak masuk ke

dalam peredaran usaha penjualan, akan tetapi masuk ke dalam pendapatan lain-

lain. Sementara itu dalam SPT PPN terdapat penyerahan sebesar

Rp. 660.000.000, sehingga akan terdapat perbedaan antara peredaran usaha SPT

PPh dengan total penyerahan dalam SPT PPN sebesar Rp. 660.000.000.

Selisih tersebut dapat ditelusuri melalui rekonsiliasi PPN dengan PPh Badan.

Atas perbedaan tersebut, penjualan aktiva bekas dikoreksi fiskal positif dalam

laporan laba rugi fiskal sebagai penambahan pendapatan.

3. Pemberian diskon tunai penjualan. PKP biasanya memberikan diskon kepada

konsumen yang membayar lebih cepat dari syarat pembayaran yang telah

disepakati sebelumnnya. Dalam parktik, PKP penjual tidak bisa meramal

apakah pembeli akan memanfaatkan diskon atau tidak. Oleh karena faktur pajak

harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, maka secara otomatis PKP

penjual akan membuat faktur pajak dengan nilai penyerahan tanpa diskon. Jika

pembeli memanfaatkan diskon besarnya nilai penyerahan dalam SPT Masa PPN

bisa jadi akan lebih besar dari nilai omzet dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

Badan.

Contoh kasus:

Pada tanggal 1 Desember 2011 PT ABC menjual barang secara kredit kepada

PT XYZ senilai Rp. 500.000.000 belum termasuk PPN, dengan syarat

pembayaran 2/10, n/30. Sesuai Pasal 13 ayat (1a) UU PPN, Faktur Pajak atas

transaksi ini harus dibuat pada saat terjadinya penyerahan BKP, yaitu pada

tanggal 1 Desember 2011. Dari syarat tersebut diketahui bahwa PT XYZ dapat

melunasi dalam periode diskon, yaitu pada tanggal 5 Desember 2011. Dengan

demikian, besaran omzet terakait dengan transaksi tersebut yang harus diakui

dalam pembukuan atau PPh Badan adalah :

PT XYZ

Harga Barang Rp. 500.000.000

Diskon Pembayaran (2% x Rp. 500.000.000) (Rp. 10.000.000)

Harga Neto Rp. 490.000.000

PPN Rp. 50.000.000

Yang Harus Dibayar Rp. 540.000.000

PT ABC

Penjualan Rp. 500.000.000

Diskon Pembayaran (2% x Rp. 500.000.000) (Rp. 10.000.000)

Peredaran Usaha (PPh Badan) Rp. 490.000.000

Penyerahan (SPT Masa PPN) Rp. 500.000.000

Selisih Rp. 10.000.000

Terdapat selisih peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan

penyerahan dalam SPT Masa PPN sebesar Rp. 10.000.000. Perbedaan tersebut

dapat dijelaskan kepada fiskus oleh PT ABC sehubungan dengan pemberian

diskon tunai penjualan.

4. Adanya penghasilan yang dikenakan PPh final tetapi dipungut PPN dan

dilaporkan di SPT Masa PPN.

Contoh kasus :

PT ABC menyewakan bangunan kepada PT XYZ sebesar Rp. 100.000.000

selama 1 (satu) tahun. Pendapatan sewa bangunan merupakan objek PPh Final

sehingga tidak diperhitungkan dalam SPT PPh Badan, sedangkan

penyerahannya adalah objek PPN. Oleh sebab itu, pendapatan sewa bangunan

dikoreksi negatif karena merupakan penghasilan yang didapat dari penghasilan

yang sudah dikenakan PPh final.

5. Perbedaan pengakuan pembelian dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT

Masa PPN. Menurut SPT Tahunan PPh Badan, pembelian diakui menggunakan

metode accrual basis, sedangkan dalam SPT Masa PPN, pajak masukan baru

dapat dikreditkan apabila faktur pajak pembelian telah diterima oleh pembeli.

Contoh kasus:

PT ABC membeli barang dagangan dari PT XYZ pada bulan Desember 2011,

sedangkan PT XYZ akan menyerahkan faktur pajak kepada PT ABC pada bulan

Januari 2012. Dalam SPT Tahunan PPh Badan pembelian diakui pada tahun

2011, tidak berdasarkan kapan faktur pajak diperoleh tetapi dalam SPT Masa

PPN pajak masukan baru dapat dikreditkan pada bulan faktur pajak itu diterima,

yaitu pada bulan Januari 2012. Akibat dari transaksi tersebut faktur pajak

masukan dari PT XYZ tidak dapat dikreditkan pada bulan Desember 2011.

Dalam ekualisasi dan rekonsiliasi SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Pasal

21, pemeriksaan yang dilakukan memastikan bahwa seluruh penghasilan

bruto pada laporan SPT Masa PPh Pasal 21 telah sama dengan pos biaya gaji yang

ada di laporan laba rugi yang telah dituangkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Kesalahan tulis atau hitung (human error) atas Penghasilan yang tidak dipotong PPh

Pasal 21 (bukan objek PPh Pasal 21).

Contoh kasus :

Biaya gaji pada laporan laba rugi PT ABC sebesar Rp. 729.575.926, sedangkan pada

SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp. 650.161.586.

Selisih dari Rp. 729.575.926 - Rp. 650.161.586 = Rp. 79.414.340

Setelah dilakukan ekualisasi perbedaan tersebut disebabkan oleh penghitungan biaya

gaji pada laporan laba rugi adalah adanya penghasilan yang bukan objek pemotongan

PPh Pasal 21 yaitu berupa iuran pensiun.

Prosedur pengecekan yang dilakukan fiskus terhadap jumlah biaya gaji dan tunjangan

serta biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan

dengan hubungan kerja, yang tercantum dalam SPT PPh Badan, dengan jumlah DPP

yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21. DPP ini terdiri dari gaji dan tunjangan yang

dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang menjadi objek PPh Pasal 21.

Perbedaan Rp. 79.414.340 dikoreksi fiskal positif karena iuran pensiun tersebut

dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan dan merupakan biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan

merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf g.

Dalam ekualisasi dan rekonsiliasi SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Pasal

23, pemeriksaan yang dilakukan memastikan bahwa seluruh transaksi yang menjadi

objek PPh telah dipotong pajaknya. Ekualisasi dan rekonsiliasi objek PPh Pasal 23

dilakukan dengan membandingkan objek pajak yang ada dalam bukti potong PPh

Pasal 23 dengan biaya-biaya dalam pembukuan yang akan dilaporkan di SPT

Tahunan PPh Badan. Ekualisasi dan rekonsiliasi tidak bertujuan untuk mencari angka

yang sama antara objek yang terutang dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Lebih dari itu, ekualisasi dan rekonsiliasi

dilakukan untuk mencari di mana letak penyebab timbulnya perbedaan (ITR:Volume

IV/Edisi 05/2011). Penyebab perbedaan antara SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan karena kesalahan pencatatannya (human error),

yaitu :

Contoh kasus :

PT ABC menyewakan mesin selama 1 (satu) bulan kepada PT XYZ sebesar

Rp. 150.000.000,- (belum termasuk PPN). Pencatatan PT ABC atas pendapatan jasa

tersebut adalah :

Jurnal atas transaksi pendapatan PT ABC tersebut adalah :

Piutang/kas Rp. 162.000.000

Pendapatan Rp. 147.000.000

PPN Keluaran Rp. 15.000.000

Pencatatan PT ABC adalah :

Pendapatan Jasa = DPP – PPh Pasal 23

Karena kesalahan pencatatan tersebut peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT

Masa PPN dan tidak dicatatnya uang muka PPh Pasal 23 sebagai kredit pajak

mengakibatkan selisih sebesar Rp. 3.000.000. Pencatatan yang seharusnya atas

pendapatan tersebut adalah:

Pendapatan Jasa + PPh Pasal 23 = DPP (SPT Masa PPN)

Jurnal koreksi atas pendapatan jasa yang dicatat terlalu kecil tersebut adalah :

UM PPh Pasal 23 Rp. 3.000.000

Pendapatan Jasa Sewa Mesin Rp. 3.000.000

Selisih sebesar Rp. 3.000.000 dapat ditelusuri dengan membandingkan pendapatan

jasa menurut laporan keuangan yang diperoleh dari buku pendapatan dan kontrak-

kontrak kerja dengan bukti potong PPh Pasal 23. Atas perbedaan tersebut, pendapatan

jasa sewa mesin dikoreksi fiskal positif dalam laporan laba rugi fiskal sebagai

penambahan pendapatan.

Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP. Adanya beban-beban yang

berdasarkan keputusan manajemen dan standar akuntansi keuangan dapat

diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan, namun secara fiskal tidak dapat

diperhitungkan atau hanya dapat diperhitungkan dengan syarat-syarat tertentu.

Contoh kasus :

1. Penyusutan menurut WP lebih tinggi dalam menghitung penyusutan atas aktiva

yang dimilikinya dapat menggunakan berbagai macam metode. Demikian pula

dalam menentukan masa manfaat aktivanya sesuai dengan perkiraan WP

sendiri. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya perbedaan perhitungan

penyusutan dibandingkan dengan hasil penyusutan yang diakui secara akuntansi

pajak. Apabila besarnya penyusutan yang dihitung oleh WP lebih besar dari

besarnya penyusutan menurut fiskus, maka akan terjadi koreksi fiskal positif.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line

method). Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan

memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam

pengelompokan harta tetap berwujud, keluarlah KMK No. 82/KMK.04/1995

tanggal 7 Februari 1995 yang mengatur tentang pengelompokkan jenis-jenis

Harta Berwujud yang telah diperbarui dengan KMK No. 520/KMK.04/2000

tanggal 14 Desember 2000 diubah dengan KMK No. 138/KMK.03/2002

tanggal 8 April 2002 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berikut ini adalah

perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut laporan keuangan komersil dan

fiskal tahun 2011 :

Penyusutan Bangunan

Penyusutan bangunan permanen termasuk kelompok harta berwujud

golongan II yaitu bangunan permanent dengan masa manfaat 20 tahun dan

tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus (straight line method)

sebesar 5%.

Penyusutan bangunan menurut laporan keuangan komersil tahun 2011 =

7% x Rp. 766.429.000 = Rp. 51.095.267

Penyusutan bangunan menurut laporan keuangan fiskal tahun pajak 2011 =

5% x Rp. 766.429.000 = Rp. 38.321.450

Selisih dari perhitungan penyusutan bangunan komersil dan fiskal adalah:

Rp. 51.095.267 - Rp. 38.321.450 = Rp. 12.773.817

Penyusutan Mesin

Penyusutan mesin termasuk kelompok harta berwujud golongan I kelompok

2 (dua) yaitu mesin dengan masa manfaat 8 (delapan) tahun dan tarif

penyusutan berdasarkan metode garis lurus (straight line method) sebesar

12.5%.

Penyusutan mesin menurut laporan keuangan komersil tahun 2011 =

20% x Rp. 47.532.600.143 = Rp. 9.506.520.029

Penyusutan mesin menurut laporan keuangan fiskal tahun pajak 2011 =

12,5% x Rp. 47.532.600.143 = Rp. 5.941.575.018

Selisih dari perhitungan penyusutan mesin komersil dan fiskal adalah:

Rp. 9.506.520.029 - Rp. 5.941.575.018 = Rp. 3.564.945.011

Penyusutan Kendaraan Kantor dan Kendaraan Yang Disewakan

Penyusutan kendaraan termasuk kelompok harta berwujud golongan I

kelompok 1 (satu) yaitu mesin dengan masa manfaat 4 (empat) tahun dan

tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus (straight line method)

sebesar 25%.

Penyusutan kendaraan menurut laporan keuangan komersil tahun 2011 =

Kendaraan kantor: 20% x Rp. 228.000.000 = Rp. 45.600.000

Kendaraan yang disewakan : 20% x Rp. 35.267.397.981

= Rp. 7.053.479.596

Kendaraan yang disewakan : 25% x Rp. 13.219.968.932

= Rp. 1.880.481.142

TOTAL = Rp. 9.156.755.612

Penyusutan kendaraan menurut laporan keuangan fiskal tahun pajak 2011 =

Kendaraan kantor: 25% x Rp. 228.000.000 = Rp. 57.000.000

Kendaraan yang disewakan: 25% x Rp. 48.487.366.913

= Rp. 10.263.095.690

TOTAL = Rp. 10.320.095.690

Selisih dari perhitungan penyusutan kendaraan komersil dan fiskal adalah :

Rp. 9.156.755.612 - Rp. 10.320.095.690 = (Rp. 1.163.340.078)

Penyusutan Inventaris Komputer dan Inventaris Kecil

Penyusutan inventaris termasuk kelompok harta berwujud golongan I

kelompok 1 (satu) yaitu mesin dengan masa manfaat 4 (empat) tahun dan

tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus (straight line method)

sebesar 25%.

Penyusutan inventaris menurut laporan keuangan komersil tahun 2011 =

Inventaris komputer: 33% x Rp. 8.000.948.272 = Rp. 2.174.057.724

Inventaris komputer: 17% x Rp. 830.047.861 = Rp. 138.341.310

Inventaris kecil: 34% x Rp. 8.750.000 = Rp. 0

Inventaris kecil: 25% x Rp. 32.024.600 = Rp. 8.006.150

Inventaris kecil: 100% x Rp. 7.150.000 = Rp. 600.000

TOTAL = Rp. 2.321.005.185

Penyusutan inventaris menurut laporan keuangan fiskal tahun pajak 2011 =

Inventaris komputer: 25% x Rp. 8.830.996.133 = Rp. 1.911.909.272

Inventaris kecil: 25% x Rp. 47.924.600 = Rp. 9.197.817

TOTAL = Rp. 1.921.107.089

Selisih dari perhitungan penyusutan inventaris komersil dan fiskal adalah :

Rp. 2.321.005.185 - Rp. 1.921.107.089 = Rp. 399.898.096

Jadi penyusutan fiskal tahun pajak 2011 dari perhitungan di atas adalah :

Aktiva Tetap Komersil Fiskal Selisih

Bangunan Rp. 51.095.267 Rp. 38.321.450 Rp. 12.773.817

Alat Berat Rp. 9.506.520.029 Rp. 5.941.575.018 Rp. 3.564.945.011

Kendaraan Rp. 9.156.755.612 Rp. 10.320.095.690 (Rp. 1.163.340.078)

Inventaris Rp. 2.321.005.185 Rp. 1.921.107.089 Rp. 399.898.096

Jumlah 2.814.276.845

Sumbangan adalah berbagai bentuk sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan

yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk bisa mendapatkan

PKP adalah sumbangan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 93 Tahun 2010 Pasal 1 dan Psal 2.

Contoh kasus :

Pada biaya rumah tangga kantor terdapat biaya sumbangan kepada karyawan sebesar

Rp. 30.000.000, maka atas transaksi tersebut perlu adanya koreksi fiskal positif.

Biaya lain-lain sebesar Rp. 15.500.000 terdapat biaya entertainment atau jamuan dan

sejenisnya yang tidak didukung dengan bukti-bukti, maka perlu adanya koreksi fiskal

positif.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat

utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota

koperasi orang pribadi. Pendapatan jasa giro sebesar Rp. 101.448.902 dikoreksi fiskal

negatif karena pendapatan jasa giro tersebut sudah dikenakan pajak final (Pasal 4 (2)

a).

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari bab-bab sebelumnya, ekualisasi dan rekonsiliasi antara SPT

Masa dengan SPT Tahunan PPh Badan dalam menghadai pemeriksaan pajak Wajib

Pajak harus melengkapi pembukuan dengan berbagai dokumen, catatan, dan bukti-

bukti terkait dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka kesimpulan yang dapat

diambil adalah:

1. Untuk objek PPN yang tidak dicatat dalam akun penjualan harus mengacu pada

UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 16D bahwa PPN atas penjualan aktiva

bukan merupakan akun peredaran usaha dan dalam SPT Tahunan PPh Badan

dikategorikan akun penghasilan lain-lain.

2. Penghasilan yang dikenakan PPh final tetapi dipungut PPN dan dilaporkan di

SPT Masa PPN merupakan objek PPh bersifat final sesuai dengan UU No. 36

Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf d bukan merupakan peredaran usaha dalam

SPT Tahunan PPh Badan.

3. Biaya gaji yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek PPh

Pasal 21 sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf g dapat ditelusuri dengan SPT

Masa PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan dengan pos biaya gaji pada laporan

laba rugi perusahaan.

4. Objek PPh Pasal 23 dilakukan dengan membandingkan objek pajak yang ada

dalam bukti potong PPh Pasal 23 dengan biaya-biaya dalam pembukuan yang

akan dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan.

5. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP mengacu pada UU

No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1).

6. Sumbangan dan bantuan tidak boleh dikurangkan karena bagi penerimanya

pada umumnya bukan objek pajak sesuai dengan PP No. 93 Tahun 2010 Pasal 1

dan Pasal 2.

Lampiran

PT ABC

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

31 Desember 2011

Dalam Rupiah (Rp)

Nama Rekening L/R Koreksi L/R

Komersil Positif Negatif Fiskal

PENJUALAN

Penjualan Barang 2,483,675,550 2,483,675,550

PENDAPATAN

Jasa Sewa Komputer 12,477,641,298 8,920,000 12,486,561,298

Jasa Sewa Mesin 24,776,690,218 3,000,000 24,779,690,218

Jasa Sewa Kendaraan 18,553,002,898 18,553,002,898

JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN 58,291,009,965 58,302,929,965

HARGA POKOK PENJUALAN

HPP Barang 1,862,756,663

HPP Sewa Komputer 4,387,599,986 4,387,599,986

HPP Sewa Mesin 10,040,102,619 10,040,102,619

HPP Sewa Kendaraan 15,300,717,643 15,300,717,643

JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN 31,591,176,910 29,728,420,248

BEBAN USAHA

Beban Gaji 729,575,926 79,414,340 650,161,586

Beban Penyusutan 21,035,376,092 2,814,276,845 18,221,099,246

Beban Listrik dan Telepon 272,084,726 272,084,726

Beban ATK 75,658,674 75,658,674

Beban Rumah Tangga Kantor 141,557,053 30,000,000 111,557,053

Beban Perjalanan Dinas 64,957,260 64,957,260

Beban Administrasi Bank 57,060,059 57,060,059

Beban Lain-Lain 32,650,101 15,500,000 17,150,101

JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 22,408,919,890 19,469,728,705

PENDAPATAN DILUAR USAHA

Pendapatan Sewa Bangunan 100,000,000 100,000,000 0

Penjualan Aktiva Tetap Bekas 0 660,000,000 660,000,000

Jasa Giro 101,448,902 101,448,902 0

JUMLAH PENDAPATAN DILUAR USAHA 201,448,902 660,000,000

TOTAL 4,492,362,066 9,764,781,012

PPh Terhutang Rp. 9.764.781.012 x 25% = 2,441,195,253

PPh Pasal 23 (1,071,112,811)

PPh Pasal 25 (859,824,240)

PPh Kurang Bayar 510,258,202

DAFTAR PUSTAKA

Fidel. 2008. Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36/2008 Tentang Pajak

Penghasilan Dengan Komentar Pasal Per Pasal). Cetakan I, Jakarta :

CAROFIN Publishing.

Manihuruk, Wiston. 2010. Pajak Pertambahan Nilai Pokok Pokok Perubahan Sesuai

UU No. 42 Tahun 2009. Jakarta : Kharisma.

Pardiat. 2007. Pemeriksaan Pajak. Edisi : 2, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 Pasal 1 dan Pasal 2.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak

Pertambahan Nilai.

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 6, Yogyakarta :

Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 2 Edisi 6, Yogyakarta :

Salemba Empat.

Roswan, Anton. 2008. Skripsi Rekonsiliasi Omzet PPN dan PPh Badan Pada

PT “X”. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.

Setiawan, Agus. 2008. Teknisi Penghitungan dan Pengisian SPT Pajak Badan

Usaha. Jakarta : T & A Publishing House.

Setiawan, Agus. 2008. Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-

Undang Pajak. Yogyakarta : ANDI.

Sukardji, Untung. 2010. Pajak Pertambahan Nilai Pemahaman Melalui Studi Kasus.

Jakarta : PT Multi Utama Consultindo.

Supramono. Damayanti, Woro Theresia. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan

Perhitungan. Buku I, Yogyakarta : ANDI

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 9, Jakarta : Salemba Empat.

___________. 2007. Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung.

____________. 2011. Indonesian Tax Review (Tax Focus: PemeriksaanPPN dengan

Ekualisasi dan Ekualisasi PPh Pasal 23).Volume IV/Edisi 05/2011, Jakarta :

FORMASI Lembaga Manajemen.

____________. 2011. Indonesian Tax Review (Tax Focus: Mengintip Metode

Pemeriksaan Pajak Sebelum Diperiksa, Pelajari Dulu Strateginya).Volume

IV/Edisi 09/2011, Jakarta : FORMASI Lembaga Manajemen.

____________. 2011. Indonesian Tax Review (Tax Focus: Mengintip Metode

Pemeriksaan Pajak Sebelum Diperiksa, Pelajari Dulu Strateginya). Volume IV/Edisi

09/2011, Jakarta : FORMASI Lembaga Manajemen.