REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KESEHATAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia dan KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA

PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI

DARUSSALAM yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei

Darussalam (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara

bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak").

MENGAKUI kebutuhan untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam hal yang

berkaitan dengan kesehatan atas dasar resiprositas dan saling menguntungkan

bagi kedua negara;

BERKEINGINAN untuk memajukan dan memperkuat hubungan persahabatan yang

telah ada di antara kedua negara;

SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:

PARAGRAFI

TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai 'MSP')

adalah untuk mendorong, memfasilitasi dan memajukan kerjasama sesuai dengan

kemampuan masing-masing di bidang kesehatan.

PARAGRAF II

AREA KERJASAMA

Para Pihak akan melakukan kerja sama dalam area sebagai berikut:

(a) Pertukaran informasi tentang kesehatan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja, obat-obatan tradisional dan regulasi obat­

obatan;

(b) Pertukaran ahli medis pada area yang diputuskan bersama;

(c) Pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran ilmu

pengetahuan;

(d) Penelitian dan pengembangan bersama di bidang medis dan kesehatan;

(e) Area kerjasama lain yang diputuskan bersama oleh Para Pihak secara

tertulis.

PARAGRAF Ill

ALO KASI SUM BER DAY A

Segala aktivitas berdasarkan MSP ini akan bergantung pada ketersediaan dana,

fasilitas dan personil Para Pihak.

2

PARAGRAF IV

PELAKSANAAN

1. Dalam rangka pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan membentuk suatu

Kelompok Kerja, dengan mempertimbangkan peraturan nasional di masing­

masing negara, yang akan:

a. Menentukan bentuk, metode dan ketentuan kerjasama;

b. Melakukan penilaian dan menganalisa hasil kerjasama.

2. Kelompok Kerja akan terdiri dari perwakilan Para Pihak dan perwakilan

organisasi lain di bawah petunjuk Para Pihak dan akan mengadakan

pertemuan secara berkala dan bergantian di Negara Brunei Darussalam dan

di Indonesia.

3. Para Pihak akan memfasilitasi pembentukan kontak langsung antara lembaga

yang ditunjuk oleh Para Pihak.

4. Otoritas yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan MSP ini atas

nama Kerajaan Kebawah Dul i Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan

dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah Kementerian

Kesehatan Negara Brunei Darussalam, dan atas nama Pemerintah Republik

Indonesia adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

PARAGRAFV

HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap hak kekayaan intelektual yang timbul dari

pelaksanaan MSP ini akan dimiliki secara bersama dan:

a. Masing-masing Pihak akan diizinkan untuk menggunakan hak kekayaan

intelektual tersebut untuk tujuan pemeliharaan, pemakaian dan

peningkatan hak kekayaan intelektual yang relevan;

3

b. Dalam hal kekayaan intelektual yang digunakan oleh salah satu Pihak dan

I atau institusi yang bertindak atas nama Pihak untuk tujuan komersial,

Pihak lain berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan royalti yang adil.

PARAGRAF VI

PERJANJIAN ALIH MATERIAL

1. Semua aktivitas penelitian yang melibatkan penggunaan bahan biologis yang

berasal dari Negara Brunei Darussalam akan semaksimal mungkin dilakukan

di Negara Brunei Darussalam.

2. Demikian pula, semua kegiatan penelitian yang melibatkan penggunaan

bahan biologis yang berasal dari Indonesia akan semaksimal mungkin

dilakukan di Indonesia;

3. Setiap kegiatan yang melibatkan transfer spesimen yang dilakukan dalam

kerangka MSP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam perjanjian pelaksanaan yang akan diputuskan secara tertulis oleh Para

Pihak dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing­

masing negara.

PARAGRAF VII

SUMBER DAYA GENETIKA DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

1. Para Pihak akan mengakui keberadaan dan memajukan perlindungan yang

efektif terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

(SDGPT), serta hak eksklusif untuk mencegah eksploitasi, penyelewengan,

dan penyalahgunaan SDGPT Para Pihak

2. Setiap pemanfaatan SDGPT Para Pihak dalam kerangka pelaksanaan MSP

ini akan dilakukan melalui pengaturan khusus yang disepakati oleh Para

Pihak.

4

PARAGRAF VIII

KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak akan senantiasa berusaha untuk mematuhi

kerahasiaan, sifat rahasia dan keamanan fisik dokumen, informasi dan data

lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain selama periode

pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan MSP

ini.

2. Apabila salah satu Pihak berkeinginan memberitahukan informasi rahasia dan

data lain yang dihasilkan dari kegiatan di bawah MSP ini kepada pihak ketiga,

Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain

sebelum pemberitahuan dapat dibuat.

3. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan yang diatur dalam Paragraf ini akan

terus mengikat bahkan setelah berakhirnya MSP ini.

PARAGRAF IX

PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL

Para Pihak akan memastikan bahwa semua personil yang terlibat dalam program di

bawah MSP ini tidak akan mengambil bagian dalam urusan politik dan I atau

kegiatan komersial dan menghormati integritas nasional negara tuan rumah, serta

menahan diri dari melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan tujuan MSP

ini.

PARAGRAF X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi atau pelaksanaan MSP

ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara

Para Pihak.

5

PARAGRAF XI

REVISI DAN PERUBAHAN

MSP ini dapat diubah atau direvisi secara tertulis dengan persetujuan dari kedua

Pihak. Revisi atau perubahan tersebut akan menjadi bagian dari MSP ini pada

tanggal yang telah diputuskan bersama-sama oleh Para Pihak.

PARAGRAF XII

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini akan mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan.

2. MSP ini akan tetap efektif untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat

diperpanjang untuk periode yang sama, kecuali salah satu Pihak

memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP

ini enam puluh (60) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik;

3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program yang

sedang berjalan dan kegiatan yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai

selesainya program dan kegiatan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh

Pemerintah masing-masing telah menandatangani MSP ini.

DITANDATANGANI di Bandar Seri Bagawan pada tanggal J ... ~~tahun ..... ~~~ ...... dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah memiliki

kekuatan hukum sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran MSP ini, maka

naskah bahasa lnggris yang berlaku.

6

UNTUK DAN AT AS NAMA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

YANG MULIA NILA F. MOELOEK

Menteri Kesehatan

Republik Indonesia

7

UNTUK DAN ATAS NAMA

KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG

MAHA MULIA PADUKA SERI

BAGI NOA SUL TAN DAN YANG Dl­

PERTUAN NEGARA BRUNEI

DARUSSALAM

v::k:t~~~~-~~a·~\o ADANAN YUSOF

Menteri Kesehatan

Negara Brunei Darussalam

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN

AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM

IN THE FIELD OF HEAL TH COOPERATION

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA as represented by

the Ministry of Health, the Republic of Indonesia and THE GOVERNMENT OF

HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI

DARUSSALAM as represented by the Ministry of Health, Brunei Darussalam

(hereinafter referred to singularly as "the Participant" and collectively as "the

Participants").

RECOGNISING the need to advocate co-operation and collaboration in matters

relating to health on the basis of reciprocity and mutual benefits for both

countries;

DESIRING to promote and strengthen the friendly relations existing between

the two countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE REACHED the following understandings:

1: PARAGRAPH I

OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as

this 'MOU') is to encourage, facilitate and promote cooperation according to

their respective capabilities in the field of health.

PARAGRAPH 11

AREAS OF CO-OPERATION

The Participants will cooperate in the following areas:

(a) Exchange of information on public health, environmental health,

occupational health, traditional medicines and drugs regulations;

(b) Exchange of health and medical experts in the mutually decided

identified areas;

(c) Development of human resources and exchange of knowledge;

(d) Joint medical and health research and development; and

(e) Other areas of co-operation as may be mutually decided in writing

by the Participants.

PARAGRAPH Ill

ALLOCATION OF RESOURCES

The activities pursuant to this MOU will be subject to the availability of funds,

facilities and personnel of the Participants.

PARAGRAPH IV

IMPLEMENTATION

1. For the purpose of implementation of this MOU, the Participants will set

up a Working Group, taking into account the national regulations of the

respective countries, which will :

I•

It

h I•

2

n(] ) ·" v \

- '•

. .

a. Define forms, methods and terms of cooperation;

b. Asses and analyse the results of the cooperation .

2. The Working Group will consist of representatives of the Participants and

representatives of other organizations under the guidance of the

Participants and will periodically hold joint meetings alternately in Brunei

Darussalam and in Indonesia.

3. The Participants will facilitate the establishment of direct contacts

between the Participants' appointed institutions.

4. The designated authority responsible for the implementation of th is MOU

on behalf of the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di­

Pertuan of Brunei Darussalam will be the Ministry of Health of Brunei

Darussalam, and on behalf of the Government of the Republic of

Indonesia will be the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.

PARAGRAPHV

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Participants agree that any intellectual property rights arising from

under the implementation of this MOU will be jointly owned and:

a. Each Participant will be allowed to use such intellectual property

rights for the purpose of maintaining, adapting and improving the

relevant property;

b. In the event the intellectual property is used by one Participant and/or

institution on behalf of the Participant for commercial purposes other

Participant will be entitled to obtain equitable benefit portion of

royalty;

PARAGRAPH VI

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

1. All research activities that involve the use of biological materials

originating from Brunei Darussalam will to the fullest extent possible be

carried out in Brunei Darussalam.

2. Similarly, all research activities that involve the use of biological materials

originating from Indonesia will to the fullest extent possible be carried out

in Indonesia;

3. Any activities that involve transfer of specimen undertaken within this

MOU will be in accordance with the provisions to be stipulated in an

implementing agreement mutually decided in writing by the Participants

and in accordance with the prevail ing laws and regulations of the

respective countries.

PARAGRAPH VII

GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE

1. The Participants will recognise the existence and promote the effective

protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge (GRTK), as

well as the Participants' exclusive rights to prevent any exploitation,

misappropriation, and misuse of GRTK.

2. Any uti lisation of the Participants' GRTK under the implementation of this

MOU will be carried out through special arrangement to be concluded by

the Participants.

4

PARAGRAPH VIII

CONFIDENTIALITY

1. Each Participant wil l undertake to observe the confidentiality, secrecy

and physical security of documents, information and other data received

or supplied to the other Participant during the period of the

implementation of this MOU or any other agreement made pursuant to

this MOU.

2. Where a Participant wishes to disclose confidential information and any

other data resulting from the activities under this MOU to any third party

that Participant must obtain prior consent from the other Participant

b.efore any disclosure can be made.

3. Both Participants agree that this Paragraph will continue to be binding on

them even after the termination of this MOU.

PARAGRAPH IX

LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

The Participants will ensure that all personnel engaged in the program under

this MOU will not take part in any political affairs and/or commercial activities

and respect the national integrity of the host country, as well as refrain from

conducting any other activities contrary to the objective of this MOU.

PARAGRAPH X

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes between the Participants concerning the interpretation or

implementation of this MOU wil l be settled amicably through consultations or

negotiations between the Participants.

5 VI y ~

PARAGRAPH XI

REVISION AND AMENDMENT

This MOU may be amended or revised in writing with the approval of both

Participants. Such revision or amendment will become part of this MOU on

such date as may be jointly decided by the Participants.

PARAGRAPH XII

EFFECTIVE DATE, DURATION AND TERMINATION

1. This MOU will come into effect on the date of its signing.

2. This MOU wil l remain effective for a period of five (5) years and may be

renewed for the same period. unless either Participant notifies in writing of

its intention to terminate this MOU sixty (60) days in advance through

diplomatic channel ;

3. The termination of this MOU will not affect the implementation of on-going

programmes and activities made under this MOU until the completion of

such programmes and activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by

their respective Governments, has signed this MOU.

SIGNED at Bandar Seri Begawan on this .. .. .. . 7 .. ...... day of ... f:~~'!:> .. ... in the year .. .. ~~ff° ... .... .. . in the Indonesian and English languages, all texts

being equally valid. In the case of any divergence of interpretation of MOU, the

English text will prevail.

6

FOR AND ON BEHALF OF THE

GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA

MOELOEK

Minister of Health

Republic of Indonesia

7

FOR AND ON BEHALF OF THE

GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE

SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF

BRUNEI DARUSSALAM

~LEPE ADANAN YUSOF

Minister of Health

Brunei Darussalam