membaca 17 tahun mahkamah konstitusi: reorientasi
TRANSCRIPT
Membaca 17 Tahun Mahkamah Konstitusi:
Reorientasi Paradigma dan
Rekonstruksi Kelembagaan
Oleh:
Konstitusi dan Demokrasi
Inisiatif
Jakarta, 18 Agustus 2020
Konstitusional Tanpa Paradoks
Konstruksi “konstitusional”
haruslah tanpa paradoks:
ia tuntas membedakan garis
konstitusional dan inkonstitusional,
ia memanifestasikan sepenuhnya
perlindungan hak konstitusional
warga negara, dan ia tidak
membungkus kepentingan-
kepentingan pragmatis dan
terselubung.
Tren Lama Waktu Putusan
START
Tercepat:
rata-rata
3,4 bulan
(tahun
2007)Add Text
START
Add Text
Terlama:
rata-rata
10,2 bulan
(tahun
2016)
Rata-rata
lama waktu
MK memutus:
7 bulan
Tren Lama Putusan 2019-2020
START
Tahun
2019
Rata-rata
4.5 bulan
START
Tahun
2020
Rata-rata
3.5 bulan
Kategori Undang-Undang yang DiujiTerdapat pembagian 24 kategori isu yang didasarkan pada klasifikasi judul
undang-undang dengan total pengujian 1319 kali. Berikut merupakan 10
kategori undang-undang yang paling banyak diujikan di MK:
Penegakan
Hukum (84)
Kekuasaan
Kehakiman
(141)
Pemerintaha
n Daerah
(216)Pemilihan
Umum (179)
Hukum
Pidana
(173)
Perpajakan
(46)
Ketenaga-
kerjaan (52)
Partai Politik,
Parlemen,
Kementerian
Negara (83)Ekonomi
dan Bisnis
(68)
Sumber
Daya
Alam
(56)
10 Undang-Undang yang Paling
Banyak Diuji
MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (53 Pengujian)
Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD (59
Pengujian)
KUHAP (72
Pengujian)
Pemerintahan Daerah
(79 Pengujian)
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota
(82 Pengujian)1
2
3
4
5
Ketenagakerjaan (31
Pengujian)
Mahkamah Agung
(37 Pengujian)
Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden (39
Pengujian)
Mahkamah
Konstitusi (41
Pengujian)
Pemilihan Umum (45
Pengujian)6
7
8
9
10
10 Terbanyak Identitas Pemohon dalam
PUU 2019-2020
29
17
14
11
10
10
4
4
4
3
0 5 10 15 20 25 30 35
Tidak Disebutkan
Advokat
Swasta
Wiraswasta
Mahasiswa
Lembaga Swadaya Masyarakat
Perseroan Terbatas
Pegawai Negeri Sipil
Perkumpulan
Dosen
Amar Putusan MK Selama17 Tahun
AdvokatMemperjuangkan aturan pelaksan
aan tugas dan fungsi advokat; turut
berkontribusi mengoreksi UU yang
dianggap inkonstitusional
MahasiswaKesadaran berkonstitusi
mahasiswa untuk menyuarakan
perbaikan kebijakan negara
melalui judicial review di MK
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
516
516
180
143
91
28
0 100 200 300 400 500 600
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan Sebagian
Ketetapan
Dikabulkan Seluruhnya
Gugur
Amar Putusan MK Selama17 Tahun
Tren Amar Menolak dan Legal Reasoning
Kendati MK lebih banyakmenolak daripada mengabulkanpermohonan, tidak menutupkemungkinan MK memberikanlegal reasoning yangbermanfaat bagi perkembanganpenafsiran konstitusi.Ini menjadi pesan penting,sebab membaca putusan MKbukan hanya membacaamarnya saja, melainkan jugamenyerap makna di balik raisond’etre sebagai satu kesatuanyang tak terpisahkan dariputusan.
Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019Redesain model keserentakan pemilu dan pilkada 5 kotak dan
pedoman konstitusional dalam mencari format desain
keserentakan pemilu yang tepat
Putusan Nomor 32/PUU-XVII/2019 Menegaskan kembali doktrin business judgment rules dalam
pengelolaan BUMN
Putusan Nomor 59/PUU-XVI/2018Menafsirkan kekayaan dana pension BUMN merupakan
bagian dari keuangan negara
17 Tahun Mahkamah Konstitusi
dalam Lintas DiskursusKepatuhan dan Tindak Lanjut terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan
Demokrasi Elektoral
Menggugat Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi
Mengokohkan Konstitusi Ekonomi
162 Putusan dengan Amar Dikabulkan Belum
DitindaklanjutiTerdapat 76 rekomendasi RUU yang dapat mengakomodasikan putusan-
putusan tersebut. Diharapkan, putusan MK ini dapat memperbarui
undang-undang dalam Prolegnas 2020-2024.
Kepatuhan dan Tindak Lanjut terhadap
Putusan MK
31 Putusan MK Dilangkahi dalam Omnibus Law
RUU Cipta Kerja
Ditemukan terhadap 12 UU yang akan diubah dalam RUU Cipta Kerja.
Ketidakpatuhan ditemukan dalam bentuk: (1) penghidupan kembali
aturan yang sudah mati; (2) tidak ditindaklanjuti; atau
(3) ditindaklanjuti sebagian
Pemerintah Tidak Menindaklanjuti Beberapa
Putusan di Bidang Sumber Daya Alam• Pemerintah tidak menindaklanjuti Putusan Nomor 30/PUU-VIII/2010 ke
PP 1/2014 dan PP 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Minerba, ketentuan WIUP dan WIUPK belum diperbarui.
• Pemerintah tidak menindaklanjuti Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014
dengan membentuk lembaga penegak hukum terpadu satu atap untuk
perkara pidana LH.
Kepatuhan dan Tindak Lanjut terhadap
Putusan MK
Dualisme Pandangan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi
• Kepesertaan DPD dengan syarat bukan pengurus parpol. Putusan
Nomor 30/PUU-XVI/2018 diabaikan oleh Putusan MA
65P/HUM/2018 tentang kepesertaan OSO.
• Syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK
Nomor 50/PUU-XII/2014 dan Nomor36/PUU-XVII/2019 diabaikan
Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019
Peran MK dalam Penguatan
Demokrasi Elektoral
Pengujian Undang-Undang• Isu pemilu dan pilkada tetap menjadi isu yang paling banyak diujikan di MK. Peranan dalam mem
bentuk tatanan demokrasi electoral di Indonesia menjadi sangat signifikan
• Sejumlah pengujian UU Pemilu/UU Pilkada masih dianggap sebagai open legal policy, seperti
parliamentary threshold, presidential threshold, ambang batas pengajuan sengketa pilkada ke
MK. Layaknya putusan MK tentang redesain model keserentakan pemilu, MK seyogianya
menanamkan pagar-pagar prasyarat konstitusional, tidak sekadar melemparkan tanggung jawab
ke pembentuk undang-undang.
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu/Pilkada• Proses pemeriksanaan dan pembuktian dalam perkara masih menjadi sorotan public. Misalnya,
MK kerap menghitung sendiri hasil perolehan suara, bukan dalam persidangan.
• Tumpang tindih kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi di proses
rekapitulasi hasil pemilu dengan kewenangan MK menyelesaikan perselisihan hasil pemilu
• Kesiapan MK dalam menghadapi tantangan penanganan PHP Pilkada di tengah Covid-19
Peran MK dalam Penguatan
Demokrasi Elektoral
152
60
72
264
101
171
0 50 100 150 200 250 300
Pilkada 2015
Pilkada 2017
Pilkada 2018
Perbandingan Jumlah Pilkada & Sengketa Hasil
Jml Pilkada Jml Sengketa
• Faktor penurunan kasus 2018
karena berhimpitan dengan
Pemilu 2019
• Pilkada Tahun 2020 berpotensi
mengalami kenaikan, apalagi
ditambah kompleksitas
penyelenggaraannya di tengah
Covid-19
Menggugat Pengujian Formil di MK
• Tercatat terdapat 44 pengujian formil di MK, tetapi tidak ada satupun yang dikabulkan oleh MK.
• Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Formil UU Mahkamah Agung hampir dikabulkan.
MK menemukan ada pelanggaran prosedur akibat kuorum tidak dipenuhi, tetapi atas dasar asas
kemanfaatan, MK menolak permohonan pemohon
• Paradigma MK dalam memutus pengujian formil perlu digugat, batu uji yang digunakan ialah UUD
1945 dengan penafsiran ekstensif.
Mengokohkan Konstitusi Ekonomi
Eko & Bisnis, 33
SDA, 27
Sosbud & Identitas Nasional,
18
Pemda, 16
Kesehatan, 13
*total Prolegnas: 248
**data 5 kategori terbanyak
***sumber: pengolahan data Kode Inisiatif
- RUU Cipta Kerja
- RUU Ketentuan dan Fasilitas
Perpajakan untuk Penguatan
Perekonomian
- RUU Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan
- UU Minerba
Daftar RUU Krusial untuk tentang
Dorongan/Pertumbuhan Ekonomi
Fokus pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi perlu diantisipasi.
Modal MK Mengokohkan
Konstitusi Ekonomi
Constitutional Review Per Kategori
No. KategoriJumlah
Pengujian
7 Ekonomi dan Bisnis 68
8 Sumber Daya Alam 56
Sejumlah Landmark Decision MKNo. Putusan Tentang
1 002/PUU-I/2003 (UU Migas)
, 003/PUU-III/2005 (UU Keh
utanan), 058-059-060-063/
PUU-II/2004 dan 008/PUU-I
II/2005 (Sumber Daya Air),
dan Putusan MK Nomor 00
1-021-022/PUU-I/2003 (UU
Ketenagalistrikan)
Tafsiran “dikuasai oleh negara” ialah rakyat secara
kolektif memberikan mandat kepada negara untuk
mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
2 35/PUU-X/2012, 34/PUU-IX
/2011
PUU 41/1999 tentang Kehutanan. Penguasaan hutan
oleh negara harus tetap memperhatikan, menghormati
, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat
3 3/PUU-VIII/2010 PUU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil. Menghapus pemberian Hak
Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) kepada swasta
yang bersifat private ownership
4 28/PUU-XI/2013 PUU 17/2012 tentang Perkoperasian. UU dibatalkan
seluruhnya karena berjiwa korporasi dan melenceng
dari esensi kegotong-
royongan koperasi
5 85/PUU-XI/2013 PUU 7/2004 tentang Sumber Daya Air. UU dibatalkan
seluruhnya akibat swastanisasi pengelolaan dan
penguasaan sumber daya air
Lama Waktu Memutus
No. Kategori Rata-Rata
7 Ekonomi dan Bisnis 7,9 bulan
8 Sumber Daya Alam 10,1 bulan
Menata Mahkamah Konstitusi Melalui
Revisi UU Mahkamah Konstitusi• Catatan Revisi UU Mahkamah Konstitusi
– Revisi UU MK tidak terdaftar sebagai prolegnas prioritas tiba-tiba muncul dalamdaftar kumulatif terbuka
– Naskah akademik yang dilampirkan tidak komprehensif sebab tidak membahas poin krusialyang diatur dalam batang tubuh UU, seperti kenaikan masa jabatan ketua dan wakil ketuaMK, usia minimal hakim konstitusi, penghapusan periodisasi masajabatan hakim, penghapusan tindak lanjut putusan MK oleh DPR atau presiden,perpanjangan masa jabatan hakim hingga usia pensiun serta menyalahi materipembentukan naskah akademik
– Adanya aturan “pesanan” di luar materi yang dibatalkan atau ditafsirkan oleh MKdengan justifikasi, di antaranya Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, 34/PUU-X/2012, dan7/PUU-Xl/2013 yang tidak memiliki relevansi dengan isu krusial
– Materi muatan dalam draf RUU MK ini tidak substantif, tidak mendesak, dankebanyakan hanya berkutat pada masa jabatan hakim konstitusi
– Panjangnya masa jabatan hakim konstitusi, hakim konstitusi yang saat ini menjabatberpotensi menjabat hingga 15-20 tahun.
Menata Mahkamah Konstitusi Melalui
Revisi UU Mahkamah Konstitusi• Momentum Menyempurnakan Kelembagaan MK
➢ Revisi UU MK tetap diperlukan untuk menjaga agar MK tetap prima dalam
menegakkan konstitusionalisme dan melindungi hak-hak konstitusional warga
negara
➢ Materi pokok dalan revisi UU MK yang perlu ada:
– Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diatur di satu undang-undang secara
komprehensif
– Standar Pakem Rekrutmen Hakim Konstitusi
– Constitutional Complaint dan Constitutional Question
– Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap
