mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/ta...

91
MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TUMANG TUGAS AKHIR Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Jurusan D III Perbankan Syariah Oleh: ABDUL LATIF NIM: 201-14-006 JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA 2017

Upload: nguyenliem

Post on 16-Mar-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS

SYARIAH (DPS) PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL

(BMT) TUMANG

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

Salatiga untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh

Gelar Ahli Madya Jurusan D III Perbankan Syariah

Oleh:

ABDUL LATIF

NIM: 201-14-006

JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SALATIGA

2017

Page 2: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 3: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

i

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS

SYARIAH (DPS) PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL

(BMT) TUMANG

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

Salatiga untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh

Gelar Ahli Madya Jurusan D III Perbankan Syariah

Oleh:

ABDUL LATIF

NIM: 201-14-006

JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SALATIGA

2017

Page 4: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

ii

Page 5: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

iii

Page 6: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

iv

Page 7: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

v

Page 8: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

vi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Man Jadda Wa Jada”

“Proses tidak akan menghianati hasil”

“Yakin bahwa setiap Usaha pasti Sampai pada hasil”

“Selalu bersyukur, belajar adalah upaya kita dalam bersyukur”

PERSEMBAHAN

“Sebagai Ungkapan Rasa Syukurku dan tanda Bakti Kepada Kedua Orang Tuaku”

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu “Siti Nurhayati” dan Bapak “Mudakir” yang telah

membimbing, mendidik, mencurahkan segala usaha dan doa‟anya serta

kasih sayang tanpa lelah dan bosan kepada penulis.

2. Untuk kakakku “Mujib Mubarok” yang telah memberikan dorongan, dan

motivasi baik moral ataupun material hingga penulis bisa menyelesaikan

program DIII.

3. Untuk adik tercinta “Umayah Lailatul Khasanah” yang telah memberikan

dorongan, dan motivasi agar penulis bisa menjadi kakak yang baik.

4. Untuk sahabat-sahabat D-III Perbankan Syariah, khususnya D-III

Perbankan Syariah kelas A angkatan 2014 yang telah berjuang bersama,

dan memberikan masukan dan motivasi.

5. Untuk teman-teman satu Orgnisasi, teman-teman dari KSEI IAIN Salatiga,

teman-teman dari HMJ D-III Perbankan Syariah, teman-teman dari HMI

Cabang Salatiga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada

penulis.

6. Untuk Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan D-III

Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Page 9: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan

rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penelitian yang berjudul “Analisis Peran dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

pada Kepatuhan Syariah Produk BMT di Salatiga” yang diajukan sebagai

penelitian kompetitif mahasiswa yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Sholawat serta salam

penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya

dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara

langsung atau tidak langsung dimungkinkan penelitian ini belum dapat

terselesaikan.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan

penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih

kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hariyadi, M. Pd. selaku Rektor IAIN Salatiga

2. Bapak Dr. Anton Bawono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam IAIN Salatiga

3. Bapak H. Alfred L. M.Si. selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga

4. Ibu Dr. Hikmah Endraswati, M. Si. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir

dan dosen pembimbing Akademik selama kuliah di jurusan D-III

Page 10: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

viii

Perbankan Syariah IAIN Salatiga yang selalu memberikan motivasi belajar

bagi penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan,

serta telah sabar memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada

penulis selama proses penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Akademik IAIN Salatiga terlebih

kepada dosen-dosen di jurusan Perbankan Syariah IAIN Salatiga yang

banyak berjasa kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan moral, do‟a,

spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak dan adik

penulis yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

7. Para responden Dewan Pengawas Syariah dan pihak lain yang

bersangkutan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab

pertanyaan yang penulis ajukan, dan memberikan berkas yang penulis

butuhkan..

8. Seluruh Karyawan BMT Tumang Salatiga, yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian hingga akhir.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penelitian

Tugas Akhir ini dengan memberikan bantuan baik secara langsung

maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu..

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran

yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa

yang akan datang.

Page 11: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

ix

Pada akhirnya semua usaha dan upaya penulis atas karunia dari Allah SWT.

Tugas Akhir ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik dan hanya kepada

Allah-lah semua urusan dikembalikan. Oleh karena itu penulis berharap semoga

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Salatiga, Juni 2017

Penulis,

Abdul Latif

NIM. 201-14-006

Page 12: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

x

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan

Dewan Pengawas Syariah pada BMT. Penelitian ini dilakukan di BMT Tumang.

Penelitian ini menggunakan sistem wawancara langsung dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, adapun teknik

analisis datanya dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini ditemukan

bahwa mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Tumang

melakukan pengawasan setiap bulannya, yakni tiga kali dalam satu bulan. Proses

mekanisme pengawasan DPS atas penerapan prinsip syariah di BMT Tumang dilakukan

secara on the spot, tiba-tiba DPS datang untuk melihat dan meminta data. Aktivitas

utama DPS ada tiga yaitu: murni pengawasan, menjadi bagian untuk sosialisasi

SOM dan SOP, fleksibel.

Kata kunci: Peran, kinerja, dan Dewan Pengawas Syariah

Page 13: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii

PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................. iv

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ................................................................ v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii

ABSTRAK .......................................................................................................... x

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................ 8

D. Metode Penelitian................................................................................. 9

E. Sistematika Penulisan .......................................................................... 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka ...................................................................................... 13

B. Kajian Teoritik ..................................................................................... 19

1. Agensi Teori ................................................................................... 19

2. Dewan Pengawas Syariah .............................................................. 23

Page 14: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

xii

3. Sharia Supervisory Board (SSB) ................................................... 29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah pendirian BMT Tumang .......................................................... 33

B. Kelengkapan Organisasi....................................................................... 35

C. Visi dan Misi BMT Tumang ................................................................ 35

1. Visi ................................................................................................. 35

2. Misi ................................................................................................ 36

D. Struktur Organissasi BMT Tumang ..................................................... 37

E. Tugas dan Wewenang dalam Struktur Organisasi ............................... 37

1. Rapat Anggota ................................................................................ 37

2. Badan Pengurus .............................................................................. 38

3. Dewan Pengawas Syariah .............................................................. 38

4. Pengawas manajemen .................................................................... 38

5. Manajer Utama ............................................................................... 39

6. Manajer Umum .............................................................................. 39

7. Manajer Administrasi ..................................................................... 40

8. Manajer Operasional ...................................................................... 40

9. Devisi Maal .................................................................................... 41

10. Manajer Cabang ............................................................................. 42

11. Marketing ....................................................................................... 42

12. Kasir/Teller .................................................................................... 43

F. Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Tumang ................................. 44

Page 15: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

xiii

BAB IV ANALISIS DATA

A. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah ............................ 45

1. Kedudukan DPS di BMT Tumang ................................................. 45

2. Peran, Hubungan Audit Internal dengan DPS................................ 49

3. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah ...................... 52

B. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah ..................................................... 54

1. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah ............................................... 54

2. Pengamatan Penulis ....................................................................... 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................................... 57

B. Saran ..................................................................................................... 58

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Page 16: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan

lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme,

kekuasaan, ruang lingkup maupun tanggung jawabnya. Setiap institusi

dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem

syariah. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertujuan

membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam (Lasmiatun,

2015: 7-8).

Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) di Indonesia telah

menunjukkan perkembangan pesat selama dekade terakhir ini

(Prasetyoningrum: 2009). Hal tersebut terjadi karena semakin

bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menjauhi riba yang dianggap

ada dalam sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Sistem

bunga dianggap belum bisa mengatasi permasalahan ekonomi secara adil

dan bijaksana, karena dianggap masih memberatkan dan merugikan salah

satu pihak. Untuk itu dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang bisa

memberikan maslahah kepada semua pihak yang bersangkutan. Lembaga

Keuangan Syari‟ah (LKS) hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Selain

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, Lembaga Keuangan Syariah

Page 17: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

2

juga bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat.

Lembaga Keuangan Syari‟ah beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah, yaitu dengan menghilangkan prinsip bunga (riba), maysir

(judi), gharar (ketidak jelasan), dan prinsip lainnya yang dilarang dalam

syariah. Untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) pada

tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip sya‟riah,

maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan

Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS). Sementara, posisi DPS itu sendiri

secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi

LKS, sehingga model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS

mempunyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan

konvesional. Dewan Pengawas Syari‟ah bertugas memastikan semua

produk dan kegiatan lembaga keuangan syari‟ah telah memenuhi prinsip

syari‟ah. DPS dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan

Syari‟ah patuh pada aturan dan prinsip Islam (Huda dan Nasution, 2009:

208).

Dewan Pengawas Syari‟ah adalah suatu badan yang dibentuk

sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (Keputusan Dewan

Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/2000 Tentang

Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Pasal 3 Tata Tertib Kerja No. 6), yang bertugas untuk

mengawasi aktivitas dan operasional Lembaga Keuangan Syari‟ah agar

Page 18: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

3

senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syari‟ah. Menurut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Dewan Pengawas Syariah

adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan

keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam

syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada

koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau

penafsiran terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Bagi Unit Jasa

Keuangan Syariah, DPS melakukan pengawasan tentang transaksi

pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola UJKS kepada

anggota/masyarakat. Sedangkan bagi Unit Sektor Riil, DPS lebih

menekankan pada kehalalan produk yang dihasilkan dan dijual baik jenis

barangnya maupun timbangan atau takarannya. Dengan demikian, maka

Dewan Pengawas Syari‟ah adalah sebuah kunci suatu Lembaga Keuangan

Syari‟ah dalam menjaga aktivitas dan operasionalnya agar sesuai dengan

prinsip syariah.

Lembaga Keuangan dibagi menjadi dua kategori, yaitu bank dan

bukan bank. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk

lembaga keuangan bukan bank yang bersifat informal. BMT mempunyai

peran bisnis yang lebih mengembangkan usahanya di sektor keuangan,

yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni

menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta

menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Page 19: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

4

Perbedaannya dengan bank terletak pada obyek dana, jika bank dapat

menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh

menarik dana dari masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon

anggota (Hasanah dan Yusuf (2013) dalam Lasmiatun, 2015: 68).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri atas dua istilah, yaitu baitul

maal dan bai at-tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha

pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq, dan

shadaqoh, sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan

penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi

masyarakat kecil di atas prinsip syariah (Lasmiatun, 2015: 67). Baitul

Maal wat Tamwil (BMT) adalah suatu Lembaga Keuangan Syari‟ah yang

menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam

bentuk pembiayaan pada usaha berskala kecil dan menengah. Pada

awalnya BMT adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan

pada perkembangannya sebagian besar memilih untuk Berbadan Hukum

Koperasi (Muniarti, 2012: 2).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah satu Lembaga Keuangan

Mikro Syariah yang dapat membantu permodalan UMKM. UMKM

memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di

Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM)

mengatakan, terdapat lebih dari 57,9 juta unit usaha mulai dari usaha

mikro yang memiliki omzet 300 juta sampai usaha makro dengan omzet

Page 20: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

5

tahunan lebih dari 50 miliyar di Indonesia. Hal ini dapat menjadi bukti

bahwa perekonomian di Indonesia dapat didorong menuju anak tangga

yang lebih tinggi melalui UMKM (www.isigood.com, ). Tahun 2016

adalah tahun dimana kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

diberlakukan di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Itu artinya,

baik para pekerja atau produk-produk asal negara-negara Asia Tenggara

dapat bebas keluar masuk Indonesia, begitupun sebaliknya. Oleh karena

itu, sudah sepantasnya UMKM mendapat perhatian dan pengembangan

lebih jauh agar semakin berdaya di Indonesia maupun di era MEA

sekarang ini. Keadaan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai langkah untuk

membumikan keuangan mikro syariah dari Indonesia menuju negara-

negara Asia Tenggara. Dengan mengedepankan keadilan, maka lembaga

keuangan mikro syariah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yang damai dan bermartabat.

Pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat

Keputusan No.91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. SK ini mengatur tentang

Dewan Pengawas Syari‟ah sebagai salah satu syarat koperasi jasa

keuangan syari‟ah. SK tersebut menjelaskan bahwa setiap BMT

diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syaria‟ah sebagai institusi internal

yang independen yang bertugas mengawasi aktivitas dan operasional

KJKS/BMT. Hal tersebut menunjukkan dukungan pemerintah dalam

Page 21: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

6

meningkatkan pengawasan aktivitas dan operasional KJKS/BMT agar

selalu menjaga dan mematuhi sesuai dengan prinsip syari‟ah.

Peran dan kinerja Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS) dalam

mengawasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah saat ini belum berjalan secara

optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya praktik-praktik penyimpangan

dalam menawarkan produk investasi yang dilakukan oleh beberapa

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau dikenal dengan Baitul Maal Wat

Tamwil (www.republika.co.id, 2015). Laporan pemerintah melalui

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa produk

penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa KJKS seperti pemberian

bagi hasil di depan pada produk investasi seperti pemberian motor atau

mobil. Padahal dalam aturannya mengenai penyertaan modal konsep bagi

hasil harusnya diberikan di belakang. Selain itu beberapa KJKS juga

membuat investasi emas seperti menawarkan penghimpunan dana kepada

anggota untuk memiliki emas dan kemudian emasnya meraka pegang

sendiri untuk sektor riil. Tamim Saifuddin, Asisten Deputi Pembiayaan

Kemenkop UKM mengatakan, padahal fungsi Koperasi Jasa Keuangan

Syariah (KJKS) adalah bergerak di sektor jasa keuangan dan bukan di

sektor riil (www.republika.co.id, 2015). Pernyataan tersebut di atas

menunjukkan bahwa masalah kinerja Dewan Pengawas Syari‟ah adalah

salah satu penyebab belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah di

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Page 22: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

7

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara

berkala (biasanya tiap bulan) bahwa bank atau LKS yang diawasinya telah

berjalan sesuai dengan ketentuan syari‟ah. Pernyataan ini dimuat dalam

laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan. Tugas lain Dewan

Pengwas Syari‟ah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru

dari bank yang diawasi. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syari‟ah

bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti

kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Antonio, 2001:

31).

Apabila pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syari‟ah

berjalan secara optimal, maka tidak akan dijumpai penyimpangan produk

seperti yang dilakukan oleh beberapa KJKS/BMT yang disebutkan di atas.

Karena sebagai Lembaga Keuangan Syari‟ah, KJKS/BMT seharusnya

memiliki produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian terhadap pengawasan Dewan Pengawas Syari‟ah yang ada di

Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan judul “Mekanisme

Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT)”.

Page 23: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

8

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ?

2. Apa aktifitas Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi

pengawasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan Dewan

Pengawas Syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

2. Untuk mengetahui aktifitas Dewan Pengawas Syariah dalam

melaksanakan fungsi pengawasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

a. Menambah wawasan mengenai Dewan Pengawas Syariah.

b. Sebagai syarat kelulusan program jurusan Diploma Perbankan

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

2. Bagi IAIN Salatiga

a. Memperkaya literatur dan menjadikan referensi penelitian tentang

mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BMT.

Page 24: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

9

b. Menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas ekonomi dan Bisnis

Islam khususnya jurusan Diploma Perbankan Syariah.

3. Bagi BMT

a. Sebagai masukan dan pengetahuan dengan permasalahan yang

diteliti.

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses mekanisme pengawasan

Dewan Pengawas Syariah.

4. Bagi penelitian mendatang

a. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk penelitian

mendatang.

E. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif deskriptif, di mana subjek

penelitian (informan) tidak harus banyak. Namun, yang lebih penting

dalam penelitian kualitatif adalah adanya anggapan bahwa subjek yang

dipilih adalah pihak yang paling mengetahui tentang informasi yang

diharapkan oleh peneliti (Idrus. 2009: 95).

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

peneliti secara langsung dari sumber datanya (Suryana, 2010). Data

ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Page 25: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

10

dengan subjek penelitian (Dewan Pengawas Syari‟ah atau pihak

yang bersangkutan di setiap BMT yang diteliti).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti

dari berbagai sumber yang telah ada (Suryana, 2010). Data ini

bersumber dari buku-buku, penelitian terdahulu, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data melalui proses

tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan diajukan

dari pihak yang mewawancarai (peneliti) dan jawaban diberikan oleh

pihak yang diwawancara (responden). Peneliti juga dapat

menyediakan berbagai pertanyaan yang akan diajukan dengan

membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu (Fathoni, 2011: 105).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Dewan

Pengawas Syariah atau pihak yang bersangkutan di setiap BMT yang

diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan

cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan

sebagainya (Suharsimi, 2006: 231).

Page 26: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

11

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan

dengan cara mengambil data dokumen pendukung yang berkaitan

dengan persoalan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau

gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1986:10).

Penelitian deskriptif (descriptive researce) hanya menggambarkan

dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.

Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk

memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga

menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek

penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu

organisasi dan sebagainya. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan

melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode

observasi.

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu

masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Sifatnya sekedar

mengungkap fakta (fact finding). Hasil penelitian lebih ditekankan pada

pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari

obyek yang diselidiki. Akan tetapi, guna mendapatkan manfaat yang lebih

Page 27: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

12

luas, di samping mengungkap fakta, diberikan interpretasi yang cukup

kuat (Wiratha, 2005: 154).

F. Sistematika Penulisan

Pada Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab, setiap bab saling

berkaitan satu sama lain. Sestematika penulisan dalam penelitian ini

adalah :

Bab I Pendahuluan dalam bab pendahuluan terdiri dari hal-hal

yang berkaitan dan berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan

Bab II Pembahasan teori dalam bab ini dimaksudkan sebagai bab

untuk mengantarkan pada pembahasan-pembahasan teori dan penelitian

sebelumnya yang digunakan dalam Dewan Pengawas Syariah.

Bab III laporan penelitian yang berisi tentang gambaran umum

objek penelitian, dalam hal ini yaitu BMT Tumang dan informasi lainnya

yang dianggap perlu.

Bab IV Analisis data merupakan bagian inti dari penelitian,

didalamnya memberikan suatu analisis data dari data-data yang telah

diteliti.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap

penelitian yang dilakukan.

Page 28: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2010) dengan judul

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia

terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta menunjukkan bahwa

mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah meliputi analisis

operasional, menilai kegiatan, dan produk bank tersebut. Mekanisme

pengawasan Bank Indonesia yaitu pengawasan hal-hal yang bersifat

administratif, yang berkaitan dengan eksistensi bank, laporan-laporan,

pembukuan, dokumen dan sarana fisik. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah

melaporkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya enam bulan sekali

kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Aktifitas Bank Indonesia melakukan pemeriksaan secara berkala untuk

melihat data, dokumen, pembukuan dan sarana fisik serta hal-hal lain yang

diperlukan kemudian dianalisis yang akhirnya dapat memastikan bahwa

Bank Jateng Syariah di Surakarta telah sesuai dengan mekanisme yang

diamanatkan oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia dan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6

Tahun 2004.

Page 29: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

14

Suhendi (2010) dengan judul Peran dan Tanggung Jawab Dewan

Pengawas Syari‟ah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) di Yogyakarta mengungkapkan bahwa pengawasan yang

dilakukan oleh DPS di BPRS Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal.

Hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan pengawasan

dengan baik. Komunikasi yang dibangun antara BPRS dengan DPS nya

sampai sekarang ini masih sangat lemah, kemudian kesadaran bahwa DPS

adalah bagian terpenting dan sangat berpengaruh dalam BPRS tersebut

masih belum sepenuhnya juga disadari, yang pada akhirnya keikutsertaan

DPS dalam kegiatan sehari-hari tidak bisa dilakukan, bahkan kedatangan

DPS di BPRS untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang dilakukan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab Dewan

Pengawas Syari‟ah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

di Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal dilakukan.

Hayyi (2011) dengan judul Efektivitas Pengawasan Bank Syari‟ah

Studi terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syari‟ah BPR Syari‟ah di

Kota Mataram, mengungkapkan bahwa pengawasan Dewan Pengawas

Syari‟ah BPR Syari‟ah di Kota Mataram berjalan kurang efektif. Faktor

yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas pengawasan ini

adalah intensitas pengawasan yang masih minim, sehingga DPS BPR

Syari‟ah Patuh Beramal tidak melihat secara riil transaksi operasional

yang terjadi di bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya

efektivitas pengawasan DPS di kota Mataram adalah: faktor fasilitas dan

Page 30: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

15

honoranium, produk yang tidak variatif, DPS sebagai sekunder, kurangnya

koordinasi antara DPS, DSN dan BI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

efektivitas pengawasan Bank Syari‟ah berjalan kurang efektif pada

pengawasan Dewan Pengawas Syari‟ah BPR Syari‟ah di Kota Mataram.

Penelitian dengan judul Analisa Efektifitas Keputusan DSN-MUI

NO. 3 Tahun 2000 Berkaitan Tentang Dewan Pengawas Syariah di Baitul

Mal Wat Tamwil (BMT) BIMA MAGELANG oleh Sofiyah (2011). Hasil

penelitiannya menjelaskan bahwa syarat yang terakhir dari Keputusan DSN-

MUI No. 3 Tahun 2000 belum bisa diberlakukan di BMT Bima Magelang

yaitu syarat tiap anggota BMT minimal memiliki tiga orang anggota DPS

serta syarat untuk memenuhi kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah

harus memiliki surat/sertifikasi dari DSN, tetapi fungsi DPS pada BMT Bima

Magelang telah mampu dilaksanakan sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Hal

itu dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun

2000 belum efektif terhadap Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa

Tamwil (BMT) Bima Magelang.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Silvino (2013) dengan

judul Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Berdasarkan Surat

Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (Studi Kasus: PT.

Bank XYZ) mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah

menjalankan fungsi, tugas, dan kriteria dengan baik dan sesuai. Salah satu

tugas DPS yang terdapat pada Surat Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun

2000 dan PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah memberikan nasihat dan saran

kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang

Page 31: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

16

lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek

syariah. DPS Bank XYZ akan menegur pihak direksi dan pimpinan kantor

cabang Bank XYZ jika diketahui ada hal-hal yang melanggar aturan

syariah. Disamping ada beberapa hal yang belum dipenuhi, seperti

terbatasnya SDM dan regulasi yang belum memadai mendorong kualitas

implementasi dari peran DPS di Bank XYZ masih kurang . Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di

Bank XYZ telah sesuai berdasarkan SK DSN-MUI No. 02 Tahun 2000

tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI dan Peraturan Bank

Indonesia No. 11/33/PBI/2009.

Penelitian dengan judul Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas

Syariah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa

Yogyakarta Syari‟ah oleh Qori (2014) mengungkapkan secara umum DPS

di Bank Pembangunan Daerah DIY Syari‟ah telah menjalankan tugasnya

di bidang pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan yang ada

dalam PBI No.11/33/PBI/2009, DPS bertanggung jawab memberikan

nasihat dan saran kepada direktur Bank Syariah, serta melakukan

pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasional Bank

Syariah. DPS Bank BPD Syariah memberikan nasihat dan saran kepada

direksi setiap rapat bulanan direksi Bank BPD DIY Syariah. Namun, DPS

tidak dapat menjalankan manajemen kontrol dengan baik, terutama dalam

hal perencanaan dan pengawasan. Dengan metode pengawasan yang

menitikberatkan pada penelitian berkas akad, Pengawasan yang dilakukan

Page 32: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

17

DPS di BPD DIY Syariah kurang efektif. Terbukti masih adanya

penyimpangan akad dari regulasi DSN dalam bank tersebut. Pengawasan

perencanaan juga tidak berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan

oleh DPS masih dilakukan secara sporadic tanpa adanya perencanaan

yang matang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan

Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah

telah dilakukan sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009.

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Tahun Perbedaan

1 Anwar 2010 -Metode: Non-doktrinal

-Obyek: Bank Syariah

-Yang diteliti: DPS dan BI

-Fokus: Mekanisme pengawasan

DPS sesuai PBI Nomor 6 Tahun

2004

2 Suhendi 2010 -Metode: Empiris analitik

-Obyek: BPRS

- Fokus: Peran dan tanggung

jawab DPS sesuai PBI dan Fatwa

DSN MUI

3 Hayyi 2011 -Metode: Kualitatif-normatif

-Obyek: BPRS

-Fokus: Efektifitas pengawasan

Page 33: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

18

DPS

4 Sofiyah 2011 -Fokus: Efektifitas keputusan

DSN-MUI No. 3 Tahun 2000

berkaitan DPS

5 Putri dan Silvino 2013 -Metode: Wawancara

-Obyek: Bank Syariah

-Fokus: Peran DPS sesuai SK

DSN-MUI dan PBI

6 Qori 2014 -Obyek: Bank Syariah

-Fokus: Mekanisme pengawasan

DPS sesuai PBI

No.11/33/PBI/2009

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, perbedaan pada penelitian

dan diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah:

Tabel 3.2 Perbedaan Penelitian Peneliti dan Penelitian Terdahulu

No Pembeda

1 Metode Deskriptif-kualitatif

2 Obyek BMT/KSPPS

3 Yang diteliti DPS

4 Fokus Mekanisme pengawasan DPS

sesuai peraturan koperasi

Page 34: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

19

B. Kajian Teoritik

1. Teori Agensi

Penelitian tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan

bagian dari Good Corporate Governance (GCG), sehingga teori yang

digunakan adalah Teori Agensi.

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik

bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari

sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi.

Hal yang dibahas dalam teori ini adalah hubungan antara pemilik dan

pemegang saham (principal) dan manajemen (agent). Jensen and

Meckling (1976) dalam Putri (2011) Dalam hal ini hubungan keagenan

merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (principal)

yang mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa

dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan

kepada agent tersebut.

Teori keagenan mendiskripsikan hubungan antara pemegang

saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen.

Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham

untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka

dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan

semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Hubungan keagenan

merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal)

memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama

Page 35: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

20

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan

yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut

mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai

perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang

sesuai dengan kepentingan principal (Ichsan, 2013).

Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan

manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi,

2005) dalam Ichsan (2013). Dengan proporsi kepemilikan yang hanya

sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk

kepentingan pribadi dan bukan memaksimumkan perusahaan. Inilah

yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (agency cost).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Putri (2011) mendefinisikan

agency cost sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal

untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi

perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin

manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan

shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar

diantara mereka.

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen

dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal

dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (insider

ownership) dapat digunakan untuk mengurangi agency cost yang

berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan

Page 36: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

21

diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan

yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan bonding mechanism,

yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui

program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal

dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan

aliran kas (excess cash flow). Kelebihan arus kas cenderung

diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan

utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena

pemegang saham lebih menyukai investasi yang beresiko tinggi yang

juga menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih

investasi dengan risiko yang rendah.

Menurut Bethala et al, (1994) dalam Ichsan (2013) terdapat

beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan,

yaitu :

a) meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (insider

ownership)

b) meningkatkan rasio deviden terhadap laba bersih (earning after tax)

c) meningkatkan sumber pendanaan melalui utang

d) kepemilikan saham oleh institusi (institutional holding).

Sedangkan menurut Masdupi (2005) dalam Ichsan (2013)

dikemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi

masalah keagenan. Pertama, dengan meningkatkan insider ownership.

Page 37: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

22

Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk

mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga

berindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan

meningkatkan presentase kepemilikan, manajer menjadi termotivasi

untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan

kemakmuran pemegang saham. Kedua, dengan pendekatan

pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang.

Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi

penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas.

Akan tetapi, perusahaan memiliki kewajiban untuk memgembalikan

pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik. Selain itu

penggunaan hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan konflik

keagenan antara shareholders dan debtholders sehingga memunculkan

biaya keagenan hutang. Ketiga, institutional investor sebagai

monitoring agent. Moh‟d at al, (1998) menyatakan bahwa bentuk

distribusi saham dari luar (outside shareholders) yaitu institutional

investor dan shareholders dispersion dapat mengurangi biaya

keagenan ekuitas (agency cost). Hal ini disebabkan karena

kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan

untuk mendukung atau menantang keberadaan manajemen, maka

konsentrasi atau penyebaran power menjadi suatu hal yang relevan

dalam perusahaan.

Page 38: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

23

2. Dewan Pengawas Syariah

Untuk memastikan bahwa operasional BMT telah memenuhi

prinsip-prinsip syariah, maka BMT harus memiliki institusi internal

independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu

Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah

merupakan institusi independen dalam BMT yang fungsi utamanya

adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional

BMT. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah

dalam BMT memiliki landasan hukum baik dari fiqih maupun undang-

undang perbankan di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah merupakan

istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi

pengawasan internal syariah di BMT, karena di luar negeri DPS

disebut juga sebagai shari’a supersory board (SSB) (Prasetyoningrum,

2009).

Pengertian DPS menurut Arifin (2005) dalam Prasetyoningrum

(2009) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan

Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah termasuk

BMT. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah

muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang

perbankan. DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk

mengawasi jalannya perusahaan sehingga senantiasa berjalan sesuai

dengan prinsip syariah (Perwataatmadja dan Antonio, 1992: 2).

Sedangkan pengertian DPS menurut Peraturan Bank Indonesia No.

Page 39: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

24

06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat 10 menyatakan

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang melakukan

pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai DPS di atas maka DPS

merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk

melakukan pengawasan atas kepatuhan aturan dan prinsip-prinsip

syariah dalam keseluruhan aspek operasional Bank Syariah dan BMT.

DPS merupakan unit yang hanya dimiliki oleh perusahaan/organisasi

yang dijalankan sesuai syari‟ah Islam. Laporan DPS untuk

meyakinkan bahwa operasional, transaksi, bisnis lembaga keuangan itu

dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari‟ah Islam

(Harahap, 2002) dalam Prasetyoningrum (2009). Keanggotaan Dewan

Pengawas Syari‟ah ini seharusnya terdiri dari ahli syari‟ah, yang

menguasai hukum dagang dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak

bisnis (Prabowo, 2000) dalam Prasetyoningrum (2009). Harahap

(2002) dalam Prasetyoningrum (2009) memberikan definisi DPS

sebagai lembaga Independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat

(fiqh almuamalat). Namun DPS bisa juga anggota di luar fikih tetapi

ahli juga di dalam bidang lembaga keuangan Islam dalam fikih

muamalat. DPS merupakan suatu lembaga keuangan yang

berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktivitas

lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan

Page 40: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

25

dan prinsip syari‟ah Islam, fatwa anggota DPS akan mengikat lembaga

keuangan Islam (Prasetyoningrum, 2009).

Dalam Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No

16/Per/M.KUKM/IX/2015 Dewan Pengawas Syariah adalah dewan

yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan

rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah

yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada

koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan

atau penafsiran terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001

tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005

bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan

syariah.

2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah

kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga

keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-

kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan

DSN.

Page 41: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

26

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal

27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

adalah :

a. Memastikan dan mengawasi kesesuian kegiatan operasional bank

terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk

yang dikeluarkan bank.

c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan

operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk

dimintakan fatwa kepada DSN.

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-

kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan

Bank Indonesia.

Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi

tentang produk baru dari BMT yang diawasinya. DPS bertindak

sebagai penyaring pertama tentang subuah produk sebelum diteliti dan

difatwakan oleh DSN (Nurhasanah, 2011).

Sedangkan fungsi Dewan pengawas Syariah (DPS) menurut

Nurhasanah (2011) adalah :

1. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank atau BMT sehari-

hari agar sesuai dengan ketentuan syari‟ah.

Page 42: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

27

2. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun)

bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan

ketentuan syari‟ah.

3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari BMT

yang diawasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

pasal 14 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Syariah adalah :

1) KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha

simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan

Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

2) Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang

dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah

meliputi:

a) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang

berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatan;

b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda

sampai derajat kesatu dengan pengurus.

Page 43: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

28

4) Dewan Pengawas Syariah diutamakan dari anggota koperasi dan

dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan

paling lama 2 (dua) tahun.

5) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan

pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai

dengan prinsip syariah.

b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas

pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh

KSPPS.

c. Mengawasi pengembangan produk baru.

d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang

belum ada fatwanya.

e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk

simpanan dan pembiayaan syariah.

Menurut Anggadini (2014) mekanisme pengawasan Dewan

Pengawas Syariah, setidak-tidaknya setiap enam bulan sekali Dewan

Pengawas Syariah menganalisa operasional Bank Syariah/Lembaga

Keuangan Syariah dan menilai kegiatan maupun produk

bank/Lembaga Keuangan Syariah tersebut yang pada akhirnya Dewan

Pengawas Syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank

Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

Page 44: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

29

Nasional kemudian menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada

pihak yang bersangkutan.

3. Sharia Supervisory Board (SSB)

a. Pengertian Shariah Supervisory Board (SSB)

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic

Financial Institutions (AAOIFI dalam Toufik (2015) Shariah

Supervisory Board (SSB) merupakan badan hukum independen

yang mengkhususkan diri dalam Fiqh Muamalah (Islamic

commercial jurisprudence). SSB terdiri dari sekurang-kurangnya tiga

anggota yang ditunjuk oleh pemegang saham dalam rapat umum

tahunan mereka atas rekomendasi dewan direksi. Namun, anggota

SSB selain mengkhususkan diri pada Fiqh al-Muamalat, tapi juga

harus ahli di bidang Islamic Financial Institution (IFI) .

b. Tujuan Shariah Supervisory Board (SSB)

Tujuan yang paling jelas dan langsung dari Shariah

Supervisory Board (SSB) menurut Toufik (2015) adalah untuk

menegaskan kepada nasabah dan masyarakat Muslim bahwa

produk atau layanan keuangan yang ditawarkan kepada mereka

dapat diterima dari perspektif hukum Islam dan halal sesuai dengan

ajaran mereka. Sertifikasi semacam itu umumnya

didokumentasikan dalam fatwa formal (kertas label syariah), dapat

dianggap sebagai bentuk due diligence. Penerima manfaat utama

pengawasan syariah adalah konsumen Muslim atau investor yang

Page 45: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

30

mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang

diperlukan untuk mengevaluasi produk perbankan Islam

berdasarkan ajaran syariah. Ini juga memberikan bentuk jaminan

dan advokasi bahwa uang yang diinvestasikan dalam Lembaga

Keuangan Islam (LKI) telah digunakan sesuai dengan peraturan

syariah dan sistem haram dihapuskan. Dari sudut pandang tata

kelola perusahaan, IFI mewujudkan sejumlah fitur menarik sejak

pembagian ekuitas, pengaturan pembagian keuntungan dan

keuntungan dari basis keuangan Islam. SSB berfungsi sebagai

lapisan tambahan tata kelola dalam LKI untuk membawa transaksi

sesuai dengan hukum Islam dan harapan masyarakat Muslim.

c. Peran Shariah Supervisory Board (SSB)

Menurut Toufik (2015) peran SSB dipandang sama dengan

auditor perusahaan dari beberapa Islamic Financial Institution (IFI).

Di sisi lain, beberapa IFI menyatakan bahwa SSB memiliki tugas

untuk mengawasi bank dan memastikan bahwa produk dan

operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Namun, harus jelas

bahwa SSB tidak memiliki pengaruh langsung pada keputusan

dewan pengelola. Selanjutnya, SSB hanya membahas mengenai

kesesuaian dan ketidaksesuaian produk keuangan. Dalam kasus

non-syariah compliant, SSB harus menyoroti berbagai cara untuk

memecahkan masalah sehingga dewan pengelola dapat memilih

berbagai cara alternatif yang berbeda. Ada dua organisasi non-

Page 46: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

31

pemerintah yang berkontribusi pada standarisasi keuangan Islam.

Selain Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

Institutions (AAOIFI), yang didirikan pada tahun 1991 untuk

menetapkan standar akuntansi dan auditing syariah yang dapat

digunakan oleh lembaga keuangan Islam di seluruh dunia, Islamic

Financial Services Board (IFSB) menerbitkan standar Termasuk

panduan mengenai elemen kunci dalam proses tinjauan

pengawasan lembaga yang menawarkan layanan keuangan syariah.

Singkatnya, Peran SSB dapat dikategorikan secara luas dalam

kategori berikut (Toufik, 2015):

1) Peran Penasehat

Peran penasehat SSB adalah memberikan pendapat apakah

tindakan spesifik yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip

syariah atau tidak. Pada tahap ini SSB hanya memberikan nasehat

dan membantu semua pihak terkait mengenai urusan syariah pada

kegiatan bank.

2) Peran Kepatuhan

Peran SSB dalam memastikan kepatuhan syari'ah pada bank-

bank Islam mulai dari penerbitan, diseminasi resolusi syari'ah dan

diakhiri dengan tinjauan syari'ah tahunan. Singkatnya, SSB harus

memastikan ketepatan mekanisme yang diterapkan di bank agar

senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syari'ah. Proses mekanisme

pengawasan harus mencakup persetujuan produk, yang terdiri dari

Page 47: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

32

proses produk, penataan dan pengembangan sebelum produk

ditawarkan kepada masyarakat (pasar) dan pasca-produk, yang

terdiri dari proses setelah produk ditawarkan kepada pelanggan.

3) Peran Audit

Audit mengacu pada semua tindakan yang diambil oleh auditor

untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank disusun dalam

semua hal yang material sesuai dengan standar pelaporan keuangan

yang diterima secara profesional. Namun, Bank mendapatkan dua

jenis audit, audit internal dan eksternal. Auditor pada umumnya

mengikuti prosedur tertentu, termasuk pemeriksaan, observasi,

inquiry dan konfirmasi, perhitungan dan analisis untuk memenuhi

tanggung jawabnya. Sasaran utama audit syariah adalah

memastikan bahwa layanan deposito, pembiayaan, investasi dan

layanan lainnya yang ditawarkan oleh bank telah sesuai dengan

prinsip Syariah.

Page 48: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

33

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah pendirian BMT Tumang

Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada

masa orde baru ternyata tidak bisa memberikan jawaban akan harapan

terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berangkat dari keprihatinan akan nasib

masyarakat desa yang justru merupakan jumlah mayoritas penduduk di Indonesia,

khususnya di daerah Boyolali. Juga, apabila melihat perputaran uang yang

sebagian besar ada di kota serta sulitnya pengusaha mikro dan kecil di pedesaan

dalam mengakses permodalan dari perbankan.

Perbankan dalam hal ini dinilai lemah dalam komitmennya menciptakan

lingkungan usaha yang lebih adil dan lebih menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu, terkait dengan bunga perbankan juga telah menjadi kajian

tersendiri di kalangan umat Islam. Hal-hal tersebut juga sangat dirasakan oleh

masyarakat Desa Tumang. Terutama beberapa orang yang dalam menjalankan

ekonominya berkutat dengan rentenir atau istilah masyarakat setempat adalah

bank plecit.

Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi

warga setempat, maka pada bulan Februari 1997 bertempat di rumah dinas Bapak

Suryanto SH. di Jakarta, munculah gagasan untuk pendirian BMT di Desa

Tumang. BMT TUMANG didirikan pada 30 September 1998 oleh Kakandep

Koperasi Kab. Boyolali. Setelah dilakukan pemilihan calon pengelola pada

Page 49: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

34

tanggal 1 oktober 1998, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang mulai

beroperasi dengan modal awal 7.050.000 rupiah di desa Tumang, Cepogo,

Boyolali. Kemudian, pada tanggal 10 April 1999, BMT Tumang mendapatkan

badan hukum dari departemen koperasi dengan nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/

1999 yang kemudian lebih dikenal dengan nama KSU “BMT TUMANG”. Alamat

kantor pusat BMT TUMANG berada diJalan Boyolali-Magelang Km. 10,

Cepogo, dan memiliki beberapa kantor cabang, antara lain:

1) Kantor Cabang Cepogo

2) Kantor Cabang Boyolali

3) Kantor Cabang Ampel

4) Kantor Cabang TUMANG

5) Kantor Cabang Andong

6) Kantor Cabang Kartasura

7) Kantor Cabang Salatiga

8) Kantor Cabang Delanggu.

9) Kantor Cabang Selo

10) Cabang Kartasura Jl. Ahmad Yani No.83 (Depan Pasar Kartasura) Telp.

(0271)784385

11) Cabang Suruh Jl. Raya Suruh-Salatiga, Kab. Semarang (Timur Pasar

Suruh) Telp. (0298) 317434

12) Cabang Solo Jl. Brigjen Sudiarto 5/2, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta

Telp. (0271) 642257

13) Cabang Grabag Jl.KH Siraj, Desa Krajan I, Grabag, Magelang

Page 50: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

35

14) Cabang Karangpandan Jl. Lawun No 85, Karangpandan Karanganyar

15) Cabang Jatinom Jl. Raya Pasar Gabus, Jatinom, Klaten

B. Kelengkapan Organisasi

a. Aturan tertulis Organisasi : Anggaran Dasar

b. Perubahan Anggaran Dasar : 02/PAD/XIV/I/2011

c. Nomor Badan Hukum : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999

d. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.014.0381.4-526.000

e. Jangkauan pelayanan : Jawa Tengah

f. Waktu Operasional : Hari Senin – Jumat : pukul 07.30 – 16.30

WIB

C. Visi dan Misi BMT Tumang

1. Visi

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, dan sejahtera”.

Makna VISI : Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk

membangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syariah, dalam rangka

mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik, tangguh, modern

menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT.

Page 51: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

36

2. Misi

1. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, amanah,

dan sejahtera. Penjelasan : BMT TUMANG berupaya mewujudkan sebuah

lembaga keuangan syariah yang mandiri, secara terus menerus

meningkatkan jati diri, mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki, serta

mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan bekerja keras, cerdas,

tuntas dan ikhlas. Modern dari segi pelayanan, daya dukung operasional,

dan sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga keuangan terkemuka.Dalam

melaksanakan jasa layanan lebih mengutamakan norma-norma kebaikan

(amanah), memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga keberadaannya

dapat memberikan nilai tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan

bagi anggota serta masyarakat luas.

2. Mengembangkan SDM yang tangguh, professional dan berdaya saing

tinggi. Penjelasan : Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, BMT

berupaya mengembangkan SDM yang profesional, kompeten, memiliki

integritas tinggi, berdaya saing sehingga mampu menghadapi tantangan

masa kini dan masa depan.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung

operasional BMT. Penjelasan: Untuk mendukung layanan keuangan

syariah yang modern, BMT berupaya meningkatkan sarana dan prasarana

yang memadai dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi

informasi yang modern sesuai perkembangan zaman.

Page 52: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

37

D. Struktur Organisasi BMT TUMANG

Gambar 1.1

E. Tugas dan Wewenang dalam Struktur Organisasi

1. Rapat Anggota

a. Kewenangan : berhak memilih dan memberhentikan

pengurus.

b. Tugas : menerima laporan pertanggung jawaban tahunan.

Page 53: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

38

2. Badan Pengurus

a. Kewenangan : mewakili anggota (pendiri), pengurus berwenang untuk

memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta

melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga sesuai

dengan tujuan.

b. Tugas :

Menyusun kebijakan umum BMT

1) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan

pembiayaan untuk suatu tujuan tertentu dan melakukanpengawasan

tugas manajemen (pengelola).

2) Memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan

ditawarkan kepada organisasi.

3. Dewan Pengawas Syariah

a. Kewenangan : memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus

sebagai saran dan masukan kepada pengelola dan jajaran manajemen

serta merumuskan konsep good corporate government.

b. Tugas : mengawasi jalannya sirkulasi keuangan apakah menyimpang

dari ajaran syariah atau tidak.

4. Pengawas Manajemen

a. Kewenangan : merekomendasikan akuntan publik kepada pengurus.

Page 54: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

39

b. Tugasnya :

1) Mengawasi jalannya sirkulasi setiap bulan maju tidaknya sirkulasi

keuangan.

2) Menerima laporan tiap bulan untuk mengukur perkembangan BMT

secara berkala.

5. Manajer Utama

a. Fungsi Manajer Utama adalah menampung aspirasi, saran, kritik dan

menentukan sikap untuk kemajuan BMT Tumang.

b. Tugas Manajer Utama adalah :

1) Mengatur dan mengkoordinasi manajer cabang.

2) Menentukan keputusan dalam RAT.

3) Mengkoordinasi kinerja tiap-tiap staf, karyawan, karyawati,

manajer cabang dan seluruh yang terlibat pada KSU BMT Tumang

untuk kemajuan yang lebih baik.

6. Manajer Umum

a. Fungsi Manajer Umum adalah memimpin jalannya BMT sehingga

sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh

pengurus.

b. Tugas Manajer Umum :

1) Membuat rencana kerja secara periodic, meliputi : rencana

pemasaran, pembiayaan, biaya operasi, dan rencana keuangan.

Page 55: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

40

2) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang

digariskan oleh pengurus.

3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh

stafnya.

4) Membuat laporan secara periodic kepada pengurus berupa :

laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, laporan

keuangan.

5) Memberikan tanda tangan validasi.

7. Manajer Administrasi

a. Fungsi Manajer Administrasi adalah menangani administrasi keuangan,

menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.

b. Tugas dari manajer administrasi adalah :

1) Mengerjakan jurnal buku besar.

2) Menyusun rencana percobaan.

3) Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan.

8. Manajer Operasional

a. Fungsi dari manajer operasional adalah Merencanakan, mengarahkan,

mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang operasional

baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang

dapat meningkatkan profesionalisme BMT khususnya dalam pelayanan

terhadap mitra maupun anggota BMT.

Page 56: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

41

b. Tugas dari manajer operasional adalah :

1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service excellence)

kepada mitra atau anggota BMT.

2) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada

dalam operasional BMT.

3) Terarsipnya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat manajemen

dan rapat operasional.( Buku Standart Operasional Prosedur).

9. Devisi Maal

a. Fungsi dari devisi maal adalah menyalurkan pembiayaan qordhul hasan

dengan tanpa bagi hasil untuk masyarakat atau pedagang kecil miskin

dan yang produktif melalui POKUSMA (Kelompok Usaha

Masyarakat).

b. Tugas dari devisi maal adalah :

1) Melakukan survey untuk pengalokasian dana qordhul hasan.

2) Melakukan pembinaan dan pemberian subsidi untuk ustad/guru

TPA.

3) Memberikan bea siswa untuk anak SD,SMP dan SMA.

4) Membantu kegiatan social keagamaan (mengaji, kajian umum,

pembangunan masjid, dll).

5) Memberikan santunan untuk fakir miskin yang dilaksanakan

setahun sekali di bulan ramadhan.

Page 57: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

42

6) Memberikan santunan untuk yatim piatu yang dilaksanankan di

bulan muharom.

7) Membuat bulletin dakwah.

8) Melakukan pembinaan kepada ta‟mir masjid FOTAMAS (Forum

Ta‟mir Masjid ).

Sumber : Draf Program Kerja Divisi Maal KSU BMT Tumang

10. Manajer Cabang

a. Fungsi manajer cabang adalah melaksanakan kegiatan pelayanan

kepada anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang

diberikan tidak macet.

b. Tugas manajer cabang adalah :

1) Menyusun rencana pembiayaan.

2) Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa biaya.

3) Menganalisa proposal pembiayaan anggota, melakukan

administrasi pembiayaan.

4) Melakukan pembinaan terhadap anggota.

5) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

11. Marketing

a. Fungsi dari marketing adalah mengusulkan strategi pemasaran untuk

jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan kebijakan

pemasaran.

Page 58: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

43

b. Tugas dari marketing adalah :

1) Mempromosikan lembaga serta mencari nasabah baru.

2) Menjalankan tugas lapangan untuk menawarkan produk BMT.

3) Mengatur rute kunjungan harian.

4) Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan kepada

manajer cabang.

12. Kasir/Teller

a. Fungsi kasir/teller adalah bertindak sebagai penerima uang dan juru

bayar, serta diharuskannya mengetahui semua jenis pekerjaan.

b. Tugas dari teller adalah :

1) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.

2) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah keluar.

3) Melayani dan membayar pengambilan simpanan.

4) Membuat buku kas harian.

5) Bertanggung jawab penuh pada asset BMT yaitu uang brankas,

surat jaminan nasabah dan teller room.

6) Melaporkan hasil progress harian.

7) Membuat input data, daftar kolektibilitas pembiayaan dan surat

akad pembiayaan

8) Setiap akhir kerja menghitung uang yang ada dan meminta

pemeriksaan kepada manajer cabang.

Page 59: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

44

F. Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Tumang

Bmt Tumang memiliki 3 anggota DPS, yaitu:

1. Nama : Drs. H. M. Munir Asrori Ketua DPS

Alamat : Bandung

Telepon/HP : 08157186815

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1. Sosial Politik

Lama bekerja sebagai Dewan Pengawas Syariah : 18 tahun

2. Nama : H. Ali Sya‟ni BA

Alamat : Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kec. Cepogo

Kab. Boyolali

Telepon/HP : -

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Sarjana / BA

Lama bekerja sebagai Dewan Pengawas Syariah : 18 tahun

3. Nama : H. M. Saifudin Zuhri SPG

Alamat : Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kec. Cepogo

Kab. Boyolali

Telepon/HP : -

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Lama bekerja sebagai Dewan Pengawas Syariah : 18 tahun

Page 60: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

45

BAB IV

ANALISIS DATA

Berdasarkan wawancara dengan para informan di BMT Tumang antara

lain dengan pengelola yaitu, Adib Zuhairi selaku Direktur utama BMT Tumang

dan Trijoko selaku Audit Internal, serta M Munir Asrori selaku Dewan Pengawas

Syariah di BMT Tumang. Dalam wawancara penulis mencocokkan data yang

diperoleh dari sumber data satu dengan sumber data yang lainnya untuk

mendapatkan kesesuaian data tersebut.

Hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut diperoleh data yang

penulis sajikan sebagai berikut:

A. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BMT Tumang

BMT Tumang didirikan dengan komitmen untuk menegakkan

ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu ekonomi yang adil dan

dapat mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan sejak awal

berdirinya BMT Tumang sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Adib Zuhairi selaku

Direktur Utama BMT Tumang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul

09.49 berikut ini:

“Sejak berdiri pada tahun 1998, BMT Tumang sudah memiliki Dewan

Pengawas Syariah, dahulu namanya bukan Dewan Pengawas Syariah,

tetapi pengawas syariah.”

Page 61: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

46

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan

kepatuhan syariah dalam operasional BMT (Prasetyoningrum, 2009).

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 14

ayat 5, tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:

a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta

mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah.

b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman

operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.

c. Mengawasi pengembangan produk baru.

d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada

fatwanya.

e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan

pembiayaan syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan agensi teori yang dikemukakan oleh

Jensen and Meckling dalam Putri (2011) dalam hal ini hubungan keagenan

merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (principal) yang

memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent

tersebut. Di sini DPS bertindak sebagai agent untuk dimintai jasa sebagai

pengawas syariah BMT dan memiliki wewenang untuk menjaga agar kegiatan

operasional BMT Tumang sesuai dengan prinsip syariah.

Page 62: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

47

Saat ini BMT Tumang memiliki tiga anggota Dewan Pengawas

Syariah (DPS), yaitu: Drs. H. M Munir Asrori, H. Ali Sya‟ni B A, H. M

Syaifudin Zuhri. Drs. H. M Munir Asrori menjabat sebagai ketua sekaligus

merangkap sebagai anggota DPS. Beliau adalah satu-satunya DPS di BMT

Tumang yang sudah memiliki sertifikasi untuk menjadi DPS. Sedangkan H.

Ali Sya‟ni B A dan H. M Syaifudin Zuhri menjabat sebagai anggota DPS.

Mereka berdua adalah tokoh lokal yang memiliki kapasitas di bidang

keagamaan. Seperti yang disampaikan oleh Adib Zuhairi mengenai

pengangkatan DPS di BMT Tumang.

“Tahap awal, BMT Tumang itu kan dari kampung. Jadi kita memilih tokoh

lokal yang memiliki kapasitas keagaaan istilahnya tokoh agama. Jadi

secara spesifik belum punya kapasitas di syariahnya. Secara umum dia

jadi ustad, atau tokoh dakwah yang ada di Tumang. Setelah itu kita

menysuaikan secara kapasitas. Pak Munir itu salah satu yang kita rekrut

dari awal si, akhirnya kita minta untuk lebih fokus di bidang syariah.

Beliau sudah mngikuti pelatihan DPS dan lulus. Intinya, itu adalah

komitmen kita supaya dalam pengawasan ini, pertama adalah orang yang

memiliki kapasitas, yang kedua diakui secara nasional sesuai standar

kompetensi dalam hal ini mengikuti pelatihan DPS nasional dengan

mendapatkan sertifikasi atau lisensi untuk menjadi DPS di BMT. Jadi

secara legal formal ada.

Pernyataan di peraturan Mentri itu kan DPS minimal dua dan

setengahnya harus sertikasi. Kalo di kita ada tiga, setengahnya kan bukan

berarti satu setengah. Saya kira satu lah, sehingga sudah mengikuti

syarat.”

Penelitian diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

pasal 14 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah oleh Koperasi Bagian Ketiga Dewan Pengawas Syariah, ayat 2 yang

Page 63: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

48

berbunyi: Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang

dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Adib Zuhairi selaku Direktur

Utama BMT Tumang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul 09.49

mengenai masa jabatan dan prosedur pengangkatan DPS di BMT Tumang

adalah:

“Masa jabatan meyesuaikan dengan catatan kepengurusan. Kalo dulu

tiga tahun, tapi setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT terakhir, RAT)

tahun 2015 telah disepakati bahwa masa jabatan DPS menjadi lima

tahun. Jika masa jabatan DPS sudah selesai, DPS bisa diangkat kembali

menjadi DPS pada saat RAT selama secara fisik, kemampuan dan

kapasitas masih memenuhi syarat.

Hal serupa juga disampaikan oleh M Munir Asrori selaku DPS BMT

Tumang pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 bahwa:

“BMT Tumang merupakan badan hukum koperasi sehingga pengurus dan

pengawas termasuk Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui Rapat

Anggota Tahunan (RAT). Dan masa jabatan DPS adalah lima tahun, jika

masa jabatan DPS sudah berakhir, DPS bisa diangkat kembali menjadi

DPS pada saat RAT.”

Untuk syarat-syarat menjadi DPS di BMT Tumang, seperti yang

disampaikan Adib Zuhairi sebagai berikut.

“Secara personal memiliki pengetahuan agama yang cukup, artinya tidak

sembarangan orang bisa menjadi DPS di BMT Tumang.

Riwayat hidup tidak bermasalah.

Secara aplikatif paham syariah, paham apa itu mudharabah, murabahah

dan lain sebagainya, dan paham apa perbedaannya.”

Penelitian diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

pasal 14 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Page 64: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

49

Syariah oleh Koperasi Bagian Ketiga Dewan Pengawas Syariah, ayat 3 yang

berbunyi: Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah

meliputi:

a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor

keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat

kesatu dengan pengurus.

2. Peran DPS, Hubungan Audit Internal dengan DPS di BMT Tumang

Sebagai koperasi yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip

syariah, maka BMT Tumang harus memiliki DPS dalam struktur

organisasinya. Hal ini dikarenakan peran DPS di BMT Tumang sangat

penting, yaitu untuk memastikan dan mengawasi operasional BMT Tumang

agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peran DPS inilah yang

kemudian dapat membangun kepercayaan masyarakat bahwa BMT Tumang

selalu berkomitmen menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Berkat kepercayaan dari masyarakat, maka BMT Tumang bisa

berkembang dan memiliki eksistensi di masyarakat hingga sekarang. BMT

Tumang juga dapat menjalankan kedua fungsinya yaitu sebagai lembaga

bisnis (baitul maal) dan lembaga sosial (baitul tamwil).

Page 65: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

50

Berdasarkan wawancara penulis dengan Trijoko selaku Koordinator

Audit Internal di BMT Tumang pada hari Selasa tanggal 25 April 2017

mengenai peran DPS di BMT Tumang, dijelaskan bahwa:

“DPS idealnya sebenarnya melakukan pengawasan disitu dan juga

memberikan fatwa. Disini belum begitu ideal. Cuma sebenarnya untuk

DPS ini, tiga itu yang aktif cuma yang di Bandung itu.”

Terkait jawaban peran DPS di BMT Tumang belum optimal, Trijoko

menjelaskan bahwa:

“Satu terkendala usia yang dua itu ya, yang satu lagi terkendala jarak.

Tapi sebenarnya jarak itu pun masih bisa sebulan tiga kali tapi cuma satu

hari untuk audit, tergantung jadwalnya.”

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Nurhasanah (2011)

yang menyatakan bahwa masalah SDM dan kinerja merupakan penyebab

belum optimalnya peran DPS di lembaga keuangan syari‟ah. Menurut

Agustianto dalam Nurhasanah (2011), kinerja ulama, ustadz yang

dicantumkan sebagai DPS di bank syari‟ah belum optimal, bahkan banyak

diantara mereka yang tidak berperan sama sekali mengawasi operasional

perbankan syari‟ah, bahkan meja saja tidak diberikan kepada DPS tersebut.

Menurutnya, dominannya ulama senior yang kurang memainkan perannya di

DPS, sedangkan ulama-ulama muda yang kuat dan berkapasitas di bidang

perbankan jarang dilibatkan sebagai DPS.

Sedangkan untuk hubungan antara audit internal dan DPS di BMT

Tumang, Bapak Trijoko menjelaskan bahwa:

“Audit internal memiliki tiga tugas yaitu audit cabang dan pusat,

administrasi umum, dan di bidang syariah. Jadi tugas mengenai

Page 66: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

51

pengawasan di bidang syariah di BMT Tumang tidak hanya dilakukan

oleh DPS, tetapi juga dilakukan oleh audit internal. Disini tugas audit

internal dalam melakukan pengawasan di bidang syariah tidak seluas

tugas DPS. Karena secara struktur organisasi audit internal di bawah

direktur utama, sedangkan DPS termasuk pengurus. Audit internal

merupakan tangan panjang dari DPS untuk mengaudit di bidang syariah,

sehingga laporan yang masuk nantinya akan dilaporkan ke DPS. Laporan

tersebut akan diliahat oleh DPS sudah sesuai dengan prinsip syariah atau

belum, masih kurang, dan sebagainya. Sehingga tugas audit internal di

bidang syariah sifatnya untuk membantu memudahkan tugas DPS dalam

melakukan pengawasan operasional BMT Tumang agar sesuai dengan

prinsip syariah.”

Menurut peneliti, tugas audit internal sebagai tangan panjang dari DPS

ini tidak ada garis struktur kepengurusannya. Berdasarkan struktur organisasi

BMT Tumang (Gambar 1.1) Audit Internal di bawah Direktur Utama,

sedangkan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengurus. Jadi tidak ada garis

struktur kepengurusan yang membuktikan bahwa tugas Audit Internal sebagai

tangan panjang Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan M Munir Asrori selaku ketua

Dewan Pengawas Syariah BMT Tumang pada hari Jumat tanggal 28 April

2017, disebutkan bahwa hubungan antara audit internal dengan DPS sebagai

berikut:

“Tugas audit internal lebih kearah operasional pengelolaan di BMT,

karena audit internal secara struktur organisasi di bawah direktur utama.

Audit internal melakukan tugas-tugas sesuai dengan job description dan

sesuai dengan permintaan direksi di direktur utama salah satunya adalah

tugas di bidang syariah. Sedangkan DPS tugasnya adalah melakukan

pengawasan lembaga BMT dalam konteks keseluruahan. Namun, agar

tidak tumpang tindih apa yang dilakukan oleh DPS sebaiknya

dikoordinasikan dengan audit internal, begitu juga sebaliknya.”

Page 67: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

52

3. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Tumang melakukan

pengawasan setiap bulannya, yakni tiga kali dalam satu bulan. Proses

mekanisme pengawasan DPS atas penerapan prinsip syariah di BMT Tumang

dilakukan secara on the spot.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan M Munir Asrori

selaku ketua DPS BMT Tumang pada hari Jumat tanggal 28 April 2017

sebagai berikut:

“Mekanisme pengawasan DPS tidak terjadwal seperti pengawasan yang

dilakukan oleh audit internal, pengawasan DPS lebih fleksibel.

Pengawasan DPS ya on the spot aja. Tiba-tiba muncul melihat data,

melakukan wawancara, ada keluhan apa kemudian kita cek. Jadi tidak

terlalu kaku, disini DPS mengambil jadwal yang termudah dan sama-

sama longgar antara pihak pengelola BMT dan DPS.”

Dalam mengambil data, DPS tidak hanya mengambil data secara lisan

dari pihak yang bersangkutan, tetapi juga meminta dokumen. Dalam mencari

dokumen DPS menggunakan sistem sampling, dan data tidak boleh diatur. Hal

ini sebagai upaya untuk menghindari kecurangan pengurus dalam menyiapkan

sample.

Setelah melihat sample, DPS akan memberikan opini terhadap sample

tersebut. Misal sample yang diambil DPS mengenai pembiayaan mudhorabah,

pembiayaan mudhorabah tersebut sudah sesuai atau belum itu akan di

sampaikan DPS dalam opini yang akan di sampaikan kepada pengurus.

Penelitian diatas tidak sesuai dengan teori Shari’a Supervisory Board

(SSB) oleh Toufik (2015) yang menyatakan bahwa pada peran kepatuhan

Page 68: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

53

SSB, SSB harus memastikan ketepatan mekanisme yang diterapkan di bank

agar senantiasa mematuhi prinsip-prinsip Syari'ah. Proses mekanisme

pengawasan harus mencakup persetujuan produk, yang terdiri dari proses

produk, penataan dan pengembangan sebelum produk ditawarkan kepada

masyarakat (pasar) dan pasca-produk, yang terdiri dari proses setelah produk

ditawarkan kepada pelanggan. Meskipun dalam pengambilan sample oleh

DPS dilakukan secara acak tetap saja pengawasan yang dilakukan DPS BMT

tumang tidak berjalan dengan maksimal. Karena dalam pengawasan

operasional DPS hanya melihat data tidak melihat secara riil transaksi

operasional yang terjadi di BMT Tumang.

Teori diatas didukung hasil penelitian terdahulu oleh Qori (2014) yang

melakukan penelitian tentang mekanisme pengawasan Dewan Pengawas

Syariah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Syariah. Dari hasil

penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan DPS di BPD

DIY Syariah dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data,

Reviue operasional produk Bank Syariah, pembuatan hasil laporan

pengawasan. Selanjutnya penelitian oleh Hayyi (2011) yang melakukan

penelitian tentang efektivitas pengawasan Bank Syariah studi terhadap Dewan

Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram. Hasil penelitian ini

menjelaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya

efektifitas pengawasan DPS adalah intensitas pengawasan yang masih minim,

Sehingga DPS BPR Syariah di Kota Mataram tidak melihat secara riil

transaksi operasional yang terjadi di Bank Syariah.

Page 69: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

54

B. Aktivitas Dewan Pengawas Syariah

1. Aktivitas Dewan Pengawas Syariah

Untuk mencocokkan data mengenai aktivitas yang dilakukan oleh

DPS, maka peneliti memaparkan hasil wawancara dengan ketiga sumber data

sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Trijoko selaku koordinator

audit internal di BMT Tumang pada hari Selasa tanggal 28 April 2017, bahwa:

“BMT Tumang memiliki tiga orang DPS. Yang dua adalah lokal atau

diambil dari daerah sekitar kantor BMT, yaitu Bapak H. Ali Sya’ni dan

Bapak M Saifudin Zuhri, sedangkan yang satu lagi dari Bandung yaitu

Bapak M Munir Asrori selaku ketua DPS. Kehadiran DPS ke kantor BMT

Tumang tiga kali atau tiga hari dalam satu bulan, biasanya DPS hadir ke

kantor BMT Tumang pada akhir bulan. Jadwal tersebut disesuaikan

dengan aktifitas DPS dan aktifitas para pengurus BMT Tumang.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan M Munir Asrori selaku DPS

BMT Tumang pada hari Jumat tanggal 25 April 2017 aktivitas utama DPS ada

tiga agenda yaitu:

1) “Murni pengawasan, dalam praktiknya ke cabang-cabang BMT

Tumang.

2) Menjadi bagian untuk sosialisasi Standar Operasional Manajemen

(SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Tumang. DPS

juga ikut andil dalam pembuataan SOM dan SOP.

3) Fleksibel, kadang diskusi dengan pihak manajemen atau hal yang

lainnya.

DPS juga berperan sebagai konterpat mengenai kesyariahan produk BMT

Tumang. Disini DPS menjadi sumber atau konterpat tidak murni ketika

diskusi mengenai kesyariahan produk di BMT dan mengenai konsep yang

sedang di kembangkan agar tidak melanggar prinsip syariah.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Trijoko selaku koordinator

audit internal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, mengenai agenda DPS

dengan tim audit internal.

Page 70: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

55

“DPS memiliki agenda khusus dengan tim audit internal yaitu satu hari

untuk membahas mengenai pengawasan di bidang syariah. Dalam agenda

pengawasan ini, DPS mengikuti agenda yang dilakukan oleh audit

internal yaitu kunjungan ke cabang-cabang. Dalam melakukan kunjungan

ini DPS sekaligus melakukan pengawasan terhadap cabang yang

dikunjungi.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Adib Zuhairi selaku Direktur

Utama BMT Tumang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 mengenai aktifitas

utama DPS bahwa:

“DPS memiliki jadwal untuk rapat bulanan yang membahas mengenai

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dinamakan sebagai bahasan

khusus. Bahasan khusus ini hanya dihadiri oleh orang-orang khusus dan

materi yang dibahas juga fokus pada SOP. Selanjutnya DPS memiliki

jadwal untuk ke cabang-cabang yang akan di dampingi oleh tim audit

atau bisa juga di damping oleh direktur utama. Aktifitas terakhir DPS

adalah bagian on the spot atau ada bagian ferifikasi.”

Dari hasil wawancara dengan ketiga sumber data tersebut, mengenai

aktivitas DPS di BMT Tumang antara sumber data satu dengan sumber data

yang lainnya mendapatkan kesesuaian data, dan data yang satu dengan data

yang lainnya juga saling menguatkan.

2. Pengamatan Penulis

Dari pengamatan penulis waktu praktikum magang di BMT Tumang

pada tanggal 6 Maret s.d 28 April 2017 ada upaya peningkatan pemenuhan

praktik syariah dalam menawarankan produk BMT Tumang kepada anggota.

Seperti, dalam satu bulan harus ada minimal empat akad pembiayaan murni

yang terdiri dari murabahah murni, dan mudharabah murni. Setiap bulan akad

pembiayaan murni tersebut harus mengalami peningkatan. Hal tersebut

bertujuan untuk mengurangi akad wakalah yang biasa dilakukan oleh BMT

Page 71: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

56

dan juga untuk mengedukasi kepada anggota agar mengerti dan paham serta

dapat terbiasa dengan akad murabahah murni, mudharabah murni dan akad-

akad lain sebagainya.

Hal tersebut menunjukan aktivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah

memberikan pengaruh positif dalam pemenuhan operasional BMT Tumang

agar sesuai dengan prinsip syariah. Serta memberikan motivasi agar BMT

Tumang terus berupaya meningkatkan pemenuhan operasional sesuai dengan

prinsip syariah. Dalam hal ini tidak sekedar dalam hal praktik sesuai syariah

saja tetapi juga menggunakan akad murni, sehingga dapat mengedukasi

kepada anggota BMT Tumang agar mengerti dan paham akad syariah murni

serta dapat terbiasa dengan akad syariah murni.

Page 72: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Sejak berdiri pada tahun 1998, BMT Tumang sudah memiliki

Dewan Pengawas Syariah. Saat ini BMT Tumang memiliki tiga anggota

Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari tiga DPS yang ada hanya satu yang

sudah memiliki sertifikasi dari DSN. Peran DPS di BMT Tumang tidak

optimal, dari tiga DPS yang ada hanya satu DPS yang aktif.

Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT

Tumang melakukan pengawasan setiap bulannya, yakni tiga kali dalam

satu bulan. Proses mekanisme pengawasan DPS atas penerapan prinsip

syariah di BMT Tumang dilakukan secara on the spot, tiba-tiba DPS

datang untuk melihat dan meminta data.

2. Aktivitas Dewan Pengawas Syariah

Aktivitas utama DPS di BMT Tumang adalah:

1) Murni pengawasan, dalam praktiknya ke cabang-cabang BMT

Tumang agenda dengan audit internal.

2) Menjadi bagian untuk sosialisasi Standar Operasional Manajemen

(SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Tumang.

DPS juga ikut andil dalam pembuataan SOM dan SOP.

Page 73: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

58

3) Fleksibel, kadang diskusi dengan pihak manajemen atau on the

spot atau ada bagian ferifikasi.

B. Saran

1. Peran DPS adalah mengawasi aktivitas dan operasional BMT agar

senantiasa sesuai dengan prinsip syariah, serta meneliti dan mengawasi

agar produk yang dihasilkan oleh BMT tidak bertentangan dengan

prinsip syariah. Berkaitan dengan peran tersebut, diharapkan DPS

benar-benar mengerti dan paham akan tugasnya yang sangat penting

terkait dengan pengawasan operasional BMT. Untuk itu harus ada

implementasi yang sesuai agar peran DPS bisa dilaksanakan dengan

maksimal. Untuk itu diharapkan DPS BMT Tumang untuk segera

menyempurnakan peran dan pengawasannya agar operasional BMT

Tumang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Terkait dengan keaktifan DPS dalam pengawasan, dari tiga anggota

DPS di BMT Tumang hanya satu Anggota DPS yang aktif. Penulis

merekomendasikan untuk mengganti dua anggota DPS yang tidak aktif

tersebut. Agar pengawasan operasional BMT Tumang bisa lebih

maksimal.

Page 74: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

59

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah. 2015. Beberapa KJKS Dinilai Lakukan Penyimpangan Investasi.

www.republika.co.id. diunduh 26 Juni 2016.

Anggadini, Sri Dewi. 2014. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah. Majalah Ilmiah Unikom. Vol.

12. No. 1.

Antonio, Muhamad Syafi‟i, 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta:

Gema Insani.

Anwar, Choirul. 2010. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan

Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta. Tesis. Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Fathoni, Abdurrahmat. 2011. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan

Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.

Hayyi, Abdul. 2011. Efektivitas Pengawasan Bank Syari‟ah Studi terhadap

Pengawasan Dewan Pengawas Syari‟ah BPR Syari‟ah di Kota Mataram.

Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Huda, Nurul dan Edwin Nasution, Edwin. 2009. Current Issues Lembaga

Keuangan Syariah. Jakarta.: Prenada edia Group.

Ichsan, Randhy. 2013.Teori Keagenan (Agency Theory). www.wordpress.com.

diunduh 8 September 2016.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga.

2016. Inilah Alasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Cocok Sebagai

Pemberdaya Usaha Mikro Kecil Menengah (1). www.isigood.com. diunduh

15 Desember 2016.

Keputusan Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/2000

Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Pasal 3 Tata Tertib Kerja No. 6.

Lasmiatun. 2015. Keadilan Distributif: Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro

Syariah (LKMS) di Jawa Tengah. Salatiga: Satya Wacana University Press

Murniati, Tri. 2012. Prosedur Pemberian Pembiayaan dan Upaya Mencegah

Pembiayaan Bermasalah. Tugas Akhir. STAIN Salatiga.

Nurhasanah, Neneng. 2011. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

di Lembaga Keuangan Syari‟ah. Syiar Hukum. Vol. XIII. No. 3.

Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27 tentang Tugas, Wewenang,

dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 14 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Syariah.

Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi„i. 1992. Apa dan

Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Page 75: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

60

Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2009. Analisis Pengaruh Independensi dan Dan

Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank

Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. Aset. Vol. 12. No. 1: 27-36.

Putri, Destika Maharani. 2011. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap

Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2009). Skripsi. Universitas

Diponegoro.

Putri, Dini Ramadani dan Silvino, Evony Violita. 2013. Analisis Peran Dewan

Pengawas Syariah (DPS) Berdasarkan Surat Keputusan DSN-MUI dan

Peraturan Bank Indonesia (Studi Kasus: PT. Bank XYZ). Skripsi. Universitas

Indonesia.

Qori, Dani El. 2014. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Syari‟ah. Miraji:

Jurnal Studi Keislaman. Vol. 1. No. 1.

Sofiyah. 2011. Analisa Eektivitas Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000

Berkaitan Tentang Dewan Pengawas Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT) Bima Magelang . Tugas Akhir. STAIN Salatiga.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis.

Jakarta: Rineka Cipta.

Suhendi, Yusuf. 2010. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta. Skripsi. UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus

DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005.

Surat Keputusan No.91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Suryana, Cahya. 2010. Data dan Jenis Data Penelitian. www.wordpress.com.

diunduh 16 Agustus 2016.

Toufik, Bedj Bedj. 2015. The Role Of Shari‟ah Supervisory Board In Ensuring

Good Corporate Governance Practice In Islamik Banks. International

Journal of Contemporary Applied Sciences. Vol. 2. No. 2..

Wiratha, I Made. 2005. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi.

Page 76: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 77: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 78: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 79: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 80: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 81: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 82: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 83: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 84: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 85: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 86: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 87: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 88: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 89: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 90: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak
Page 91: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2410/1/TA ABDUL LATIF 201-14... · spiritual, materi dan kasih sayang kepada penulis, serta kakak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abdul Latif

Tempat/tgl. Lahir : Wonosobo, 26 Februari 1996

Alamat Rumah : Dsn. Kemiri Rt/Rw: 01/06

Desa/Kelurahan : Bumiroso

Kecamatan : Watumalang

Kabupaten : Wonosobo

Provinsi : Jawa Tengah

Nama Ayah : Mudakir

Nama Ibu : Siti Nurhayati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SDN Bumiroso, tahun lulus 2008

b. SMP Islam Wonosobo, tahun lulus 2011

c. MA Negeri Wonosobo tahun lulus 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Ambalan Wirosobo MA Negeri Wonosobo tahun 2012-2013

2. Himpunan Mahasiswa Jurusan D III Perbankan Syariah IAIN Salatiga

tahun 2015-2016

3. UKM Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) IAIN Salatiga tahun

2015-2017

Salatiga, 12 Juni 2017

( Abdul Latif )