A. Latar BelakangJurusan Administrasi Bisnis Program Studi Administrasi Negara pada Politeknik Negeri Pontianak merupakan perguruan tinggi vokasional yang mempersiapkan mahasiswa agar dapat bersaing memasuki dunia kerja dan mencetak lulusan yang mampu bersaing secara professional. Bentuk nyata yang dilakukan dengan membentuk sikap dan tindakan pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dan pemerintahan salah satunya dengan melaksanakan program Kegiatan Kuliah Kerja Pamong pada Instansi Pemerintah. Kuliah Kerja Pamong yang selanjutnya disebut KKP merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari selama perkuliahan di Politeknik Negeri Pontianak khususnya Jurusan Administrasi Bisnis pada Program studi Administrasi Negara Diploma IV. Kegiatan KKP dilaksanakan di dinas/badan/kantor pemerintah daerah pada mahasiswa semester 8 selama 6 minggu. Ilmu yang didapat dari perkuliahan dapat segera diterapkan dan dikembangkan dalam kegiatan KKP. KKP ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kubu Raya. Dispenda Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu satuan perangkat kerja daerah (SKPD) atau organisasi pemerintah yang ada pada Kabupaten Kubu Raya. Pada kegiatan KKP ini, penulis ditempatkan di Bidang Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Lainnya.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 03 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu penyusunan program di bidang Pendapatan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah.Selama melaksanakan KKP, penulis melakukan pengamatan yang berkaitan dengan kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu tentang pelayanan pajak reklame dimana Dispenda Kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana dan tempat pelayanan pajak reklame. Setiap wajib pajak yang akan memasang semua jenis reklame di kawasan Kabupaten Kubu Raya harus meminta izin dan membayar pajaknya terlebih dahulu.Tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Selanjutnya Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik atas nama sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Pajak Reklame adalah adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.Mengingat banyaknya potensi subjek dan objek pajak reklame serta pemasangan reklame yang ada di kawasan Kabupaten Kubu Raya yang memiliki kawasan strategis untuk mendapatkan objek dan subjek pajak reklame yang lebih banyak apabila dilihat dari potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Kubu Raya dan cukup besarnya dasar pengenaan dan tarif pajak reklame yang ditetapkan Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 17% (tujuh belas persen) dan untuk reklame produksi rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif tambahan sebesar 21% (dua puluh satu persen). Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor jenis,bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Banyaknya objek pajak reklame yang meliputi : reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/ slide, dan reklame peragaan. Dilihat dari kawasan yang strategis, objek, dan nilai sewa reklame yang ditetapkan Kabupaten Kubu Raya tentu akan banyak mendatangkan subjek pajak reklame apabila ada pengelolaan secara optimal. Adapun data realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kubu Raya hingga tahun 2014 :

TABEL 1Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklamedi Kabupaten Kubu Raya

NoTahunTarget(Rp)Realisasi(Rp)%

12011442.500.000,00474.194.914,00107,16

22012523.000.000,00706.403.539,00135,07

32013628.950.000,00764.396.981,00121,54

420141.000.000.000,001.031.353.327,00103,14

Sumber: Dispenda Kabupaten Kubu Raya TA. 2014Dari tabel diatas menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kubu Raya dalam pemungutan pajak reklame dari tahun 2011 2014 memiliki target dan realisasi terbilang cukup rendah yang sebenarnya memiliki potensi mendapatkan pendapatan lebih besar apabila dioptimalkan secara maksimal dengan memperhatikan kawasan, objek dan subjek dari pajak reklame serta Nilai Sewa Reklame.Dari uraian diatas dilihat cukup besar potensi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya yang dalam hal ini Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah otonomi baru yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan sehingga memerlukan dana yang cukup besar bagi pembiayaan pembangunan daerahnya. Setiap pembangunan daerah yang ada sebagai basis peningkatan serta upaya peningkatannya harus diperhatikan secara optimal.Dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kubu Raya khususnya pada pajak reklame, pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendukung agar pendapatan dari pajak reklame tersebut meningkat setiap tahunnya. Dispenda Kabupaten Kubu Raya memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan pada pajak reklame yang secara potensi memiliki potensi yang cukup besar. Upaya yang dilakukan Dispenda Kabupaten Kubu Raya dalam implementasinya mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak reklame, penentuan besar pajak, sampai kegiatan penagihan pajak reklame serta pengawasan penyetorannya yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak reklame.Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Reklame. B. Fokus KKPSesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 tahun 2011 maka penulis merasa perlu mengetahui upaya yang dilakukan Dispenda Kabupate Kubu Raya dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame. pembahasan KKP ini berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan hanya pada Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Reklame.C. Tujuan dan Manfaat KKP1. Tujuan KKPTujuan Kuliah Kerja Pamong adalah sebagai berikut :a. Tujuan Teoretis1) Kuliah Kerja Pamong merupakan salah satu kegiatan wajib mahasiswa semester 8 Program Studi Administrasi Negara untuk dapat menyelesaikan program pendidikan di jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak.2) Kuliah Kerja Pamong bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama melaksanakan perkuliahan pada instansi tempat melakukan KKP guna menjadi tenaga professional di bidang administrasi negara.3) Kuliah Kerja Pamong bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan antara teori dengan kegiatan di lapangan/ instansi.b. Tujuan Praktis1) Kuliah Kerja Pamong bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame.2) Kuliah Kerja Pamong bertujuan untuk mengetahui kendala dalam upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame.3) Kuliah Kerja Pamong bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan meningkatkan pendapatan pajak reklame.2. Manfaat KKPManfaat Kuliah Kerja Pamong (KKP) adalah sebagai berikut :a. Bagi MahasiswaPenerapan ilmu yang sudah diperoleh saat melaksanakan perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan baru khususnya mengenai upaya peningkatan pajak reklame.b. Bagi Perguruan TinggiMeningkatkan kerjasama dengan instansi dan sebagai sarana pengenalan Jurusan khususnya Program Studi Diploma IV Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak.c. Bagi InstansiMemperoleh bantuan pemikiran, saran dan ilmu dari pelaksanaan KKP.D. Waktu dan Pelaksaaan KKPKegiatan Kuliah Kerja Pamong yang penulis laksanakan yaitu selama 6 (enam) minggu terhitung mulai tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan 3 April 2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya beralamat di Jalan Supadio, Telp (0561) 722744 - 722774 Fax.(0561) 723443 Kode Pos 78391 SUNGAI RAYA.Tabel 2Jadual kegiatan KKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu RayaHariJam Kerja

MasukIstrirahatPulang

Senin07.3011.30 s.d. 12.3015.30

Selasa07.3011.30 s.d. 12.3015.30

Rabu07.3011.30 s.d. 12.3015.30

Kamis07.3011.30 s.d. 12.3015.30

Jumat07.3011.00 s.d. 13.3015.30

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

E. Metode KKPDalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa :1. WawancaraWawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian, responden, narasumber, atau informan.Menurut Lerbin dalam Sugiyono (2013:147) Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.Penulis dalam melaksanakan KKP melakukan Tanya jawab pada informan yaitu kepada Bendahara Penerimaan Pajak, Kasi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya, dan Kabid Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya untuk informasi secara lengkap terkait upaya meningkatkan pendapatan pajak reklame.2. ObservasiMenurut Komariah (2011 :112) Observasi adalah bagian dalam dalam mengumpulkan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sedangkan menurut Gulo (2007 : 116) Observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolabolatornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengar, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.Selama KKP, Penulis mengamati kinerja pegawai terkait dengan penyelenggaraan pajak reklame.3. Studi DokumentasiStudi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Menurut Komariah (2011:149) studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.Studi dokumentasi yang digunakan dalam pelaksanaan KKP oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.F. Tinjauan Pustakaan1. Konsep Pendapatan Asli Daeraha. Pengertian Pendapatan Asli DaearahMenurut Mardiasmo (2006:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:1. pajak daerah,2. retribusi daerah,3. hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah salah satu penerimaan daerah yang hasil penerimaannya digunakan dalam anggaran APBD untuk pembangunan daerah tersebut.2. Konsep Pajak Daeraha. Pengertian Pajak DaerahMenurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daearah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.b. Jenis Jenis Pajak DaerahDi Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi disebut juga pajak daerah provinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan Undang Undang nomor 28 tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas 7 jenis pajak yaitu:1.Pajak Hotel .2.Pajak Restoran3.Pajak Hiburan.4.Pajak Reklame.5.Pajak Penerangan Jalan.6.Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.7.Pajak Parkir.Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah propinsi sebanyak 4 jenis yang terdiri dari:1.Pajak Kendaraan Bermotor.2.Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .3.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.4.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.3. Konsep Pajak Reklamea. Pengertian Pajak ReklameMenurut Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame, jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaran, jumlah dan ukuran media reklame.Pajak reklame dilihat dari objek pajak reklame dan jangka waktu izinnya dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu :a. Reklame Tetap/ PermanenNOJENIS REKLAMEMASA PAJAKSATUAN

1.Megatron/ Videotron/ LEDPer TahunM2

2.Billboard/ Papan

a. Billboard dengan PeneranganPer TahunM2

b. Billboard tanpa PeneranganPer TahunM2

c. Papan dengan PeneranganPer TahunM2

d. Papan Tanpa PeneranganPer TahunM2

3.Berjalan Termasuk pada KendaraanPer TahunBuah

b. Reklame Tidak Tetap/ InsidentilNOJENIS REKLAMEMASA PAJAKSATUAN

1.BalihoPer HariM2

2.Kain/ Spanduk/ Umbul-UmbulPer HariM2

3.Selebaran/ Brosur/ LeafletPer BulanLembar

4.Melekat/ StickerPer BulanLembar

5.UdaraPer BulanUnit

6.Film/ Slide

a. Dengan SuaraPer PenyelenggaraJam

b. Tanpa SuaraPer PenyelenggaraJam

7.Peragaan

a. Diluar Ruangan bersifat PermanenPer BulanKegiatan

b. Diluar Ruangan bersifat Tidak PermanenPer BulanKegiatan

8.SuaraPer BulanKegiatan

b. Kawasan (Zone) Pemasangan ReklameBerdasarkan Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2011 Kawasan (Zone) adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaataan wilayah tersebut yang dapat dipergunakam untuk pemasangan reklame. Kawasan (Zone) dalam pemasangan Reklame merupakan jalan atau titik lokasi pemasangan reklame. Dalam menentukan kawasan pemasangan reklame menjadi salah satu strategi serta pengelolaan terhadap penyelenggaraan reklame. Wilayah Kabupaten Kubu Raya telah menentukan klasifikasi pemanfaatan kawasan pemasangan reklame untuk dijadikan nilai strategis dalam penyelenggaraan serta penetapan nilai sewa pajak reklame.Berikut adalah klasifikasi kawasan pemasangan pajak reklame dilihat dari nilai strategis :

NoKawasan IKawasan IIKawasan IIIKawasan IVKawasan v

1Jl. A. Yani II/ SupadioJl. SiagaJl. Lingkungan di KecamatanJl. Antar Desa di KecamatanYang tidak masuk kategori Kawasan I, II, III, dan IV

2Jl. Adi SuciptoJl. HusadaKomplek PendidikanKomplek Perumahan Penduduk

3Jl. Sungai Raya Dalam IJl. NurhudaKomplek Pasar Batu Ampar

4Jl. Sungai Raya Dalam IIJl. Cempaka PutihKomplek Pasar Padang Tikar

5Jl. Trans KalimantanJl. Parit BugisKomplek Pasar Kubu

6Jl. Jembatan Kapuas IIJl. PilKomplek Pasar Terentang

7Jl. Desa KapurJl. Kuala II Kumpai

8Jl. Sungai KakapJl. Kumpai Sunngai Ambangah

9Jl. Nipah Kuning / PramukaJl. Kalimas

10Jl. Kuala II / Rasau JayaJl. Punggur

11Jl. Sultan Agung Rasau JayaJl. Sungai Itik

12Jl. Sudirman Rasau JayaJl. Jeruju Besar

13Komplek Pasar Parit BaruJl. Pelita Besar

14Komplek Pasar Sungai KakapJl. Pembangunan Punggur

15Komplek Pasar PunggurKomplek Pasar Teluk Pakedai

16Komplek Pasar Sungai AmbawangKomplek Pasar Kumpai

17Komplek Pasar Kota BaruDalam ruangan yang bersifat tidak permanen

18Komplek Pasar Rasau Jaya

19Komplek Pasar Jeruju Besar

20Berjalan termasuk pada kendaraan

21Daerah Perairan

22Daerah Udara

23Dalam ruangan bersifat permanen

c. Objek Pajak ReklameDalam Peraturan Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi :a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron merupakan Reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.b.Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED) merupakan Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrikc. Reklame kain yakni Reklame yang diselenggarakan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.d. Reklame melekat/stiker yakni Reklame yang berbentuk lembaran yang lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar.e.Reklame selebaran merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.f.Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yakni Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.g. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.h.Reklame suara yakni Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan lain.i.Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lainnya yang ada di ruangan.j.Reklame peragaan yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara peragaan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.k. Panggung/ Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.m.Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame.n.Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfataan tata ruang kabupaten/mkota untuk berbagai aspek kegiatan usaha. Selain itu objek pajak reklame yang dikecualikan atau yang bukan objek Pajak Reklame yakni:a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang penyelenggaraannya tidak menggunakan sponsorb. Penyelenggara reklame melalui internet, televise, radio, warta harian,warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnyac. Semata-mata memuat sebutan mengenai kepemilikan dan/atau peruntukan, pekerjaan atau perusahaan dan diselenggarakan diatas tanah/ bangunan dimana reklame papan tersebut ditempatkan dan luasnya tidak melebihi dari 0,5 meter persegi.d. Diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut dan/atau perorangan yang semata-mata mengenai nama dan sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak melebihi dari 0,5 meter persegi.e. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainya;f. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang menggatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;g. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang bersifat komersil.h. Penyelenggaraan reklame untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan/atau kegiatan social yang tidak komersil.d. Subjek Pajak ReklameSubjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.e. Dasar HukumPajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/ Kota. Khusus Pajak Reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan Pajak Reklame tersebut diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini berdasar pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.3.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame. Teruntuk di Kabupaten Kubu Raya Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.G. Simpulan dan Saran1. Kesimpulan2. Saran

DAFTAR PUSTAKASugiyono, (2013). Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta, Bandung.Komariah, Aan dan Djaman Satori. (2011). Metodelogi Penellitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.Gulo, W. 2007. Metodelogi Penelitian, Grasindo, Jakarta.TMbooks, (2014). Perpajakan Esensi dan Aplikasi, Andi Publisher, Yogyakarta.Mardiasmo, 2006. Perpajakan edisi revisi, Andi. YogyakartaUndang Undang dan Peraturan PemerintahUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 03 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya