laporan tim kerja konektivitas kp3ei tahun anggaran 2013
TRANSCRIPT
-
LAPORAN TIM KERJA KONEKTIVITAS 2013
-
2013
Locally Integrated Globally Connected
LAPORAN TIM KERJA KONEKTIVITAS
-
Struktur laporan 1. Pendahuluan
4. Perkembangan ICT
3. Perkembangan SISLOGNAS
2. Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI
6. Perkembangan ASEAN Connectivity
5. Perkembangan Greening MP3EI
7. Kebijakan Nasional Transportasi
8. Kebijakan Nasional Energi
9. Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut
-
1 PENDAHULUAN
-
| Pendahuluan 5
Tujuan dan Strategi Penguatan Konektivitas Nasional
TUJUAN
1. Memastikan tersedianya dukungan konektivitas yang dibutuhkan bagi investasi kegiatan usaha di berbagai koridor
2. Tercapainya mobilisasi penumpang/barang/jasa/informasi yang lancar, aman, handal, dan efisien
3. Terwujudnya Indonesia yang locally integrated, globally connected
STRATEGI
OPTIMALISASI (Value Creation) Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan
integrasi transportasi, logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster industri
Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi
Peningkatan produktivitas prasarana yang tersedia
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BARU (Asset Creation) Pengembangan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan
kebutuhan industri Pembangunan proyek-proyek debottlenecking
-
| Pendahuluan 6
Penguatan konektivitas nasional merupakan STRATEGI UTAMA dalam kerangka kerja MP3EI
Fase 1: Implementasi quick wins
Fase 2: Memperkuat basis ekonomi & investasi
Fase 3: Melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan
Pembentukan & operasionalisasi insEtusi pelaksana MP3EI
Penyusunan rencana aksi untuk debo&lenecking regulasi, perizinan, insenEf, dan pembangunan dukungan inrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (quick wins)
Penetapan internasional hub untuk pelabuhan dan bandar udara
Penguatan lembaga litbang dan pelaksanaan riset di masing-masing koridor
Pengembangan kompetensi SDM sesuai kegiatan ekonomi utama koridor
Mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang
Memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI
Peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang
Perluasan pengembangan industri penciptaan nilai tambah
Pemantapan daya saing industri untuk memenangkan persaingan global
Penerapan teknologi Enggi untuk pembangunan berkelanjutan
2011 2015 2020 2025
-
| Pendahuluan 7
KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS akan menghubungkan intra koridor ekonomi, antar koridor ekonomi, dan internasional
Dalam pelaksanaannya perlu diperhaEkan beberapa prinsip utama:
Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi
Menurunkan biaya logistik
Mengurangi ekonomi biaya tinggi
Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah
Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1
23
4
5
-
2 REVISI MASTERLIST INFRASTRUKTUR MP3EI
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 9
Proses Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI
AKOMODASI USULAN BARU VALIDASI EVALUASI
K/L
Pemerintah Daerah
Rapat Koordinasi
Sekretariat KP3EI
Sekretariat Tim Kerja
KonekEvitas
PIC Tim Kerja Koridor Ekonomi
Kementerian/ Lembaga
Sekretariat KP3EI
Sekretariat Tim Kerja
KonekEvitas
Sekretariat Tim Kerja
KonekEvitas
Kriteria Penilaian Evaluasi
Usulan Revisi
Sekretariat KP3EI
Usulan Perubahan Usulan Revisi
FINALISASI (REVISI MASTERLIST)
Nilai Strategis Lokasi
Kesiapan Status
Keterangan: 1. Tim Kerja KonekEvitas mengakomodasi semua proyek usulan baru, baik dari luar
(K/L, Pemda, Sekretariat KP3EI) maupun usulan baru dari internal Bappenas. 2. Tim Kerja KonekEvitas berkoordinasi dengan K/L, Tim kerja Koridor dan Sekretariat KP3EI
untuk melakukan validasi kesesuaian data-data proyek. 3. Tim Kerja KonekEvitas melakukan evaluasi untuk memutuskan proyek-proyek yang akan
direvisi dan proyek-proyek usulan baru yang akan dimasukkan ke dalam revisi Perpres. 4. Tim Kerja KonekEvitas mengusulkan revisi masterlist infrastruktur MP3EI
kepada sekretariat KP3EI.
1 2 3
4
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 10
Dalam memilih proyek-proyek yang akan dimasukkan ke dalam revisi masterlist digunakan beberapa kriteria bersifat kualitaEf, termasuk diantaranya: 1. Nilai Strategis Proyek: Diprioritaskan bagi proyek-proyek yang memiliki ruang lingkup
dan nilai investasi yang signikan.
2. Lokasi Proyek: Diutamakan bagi proyek-proyek yang berada atau berdekatan dengan 6 koridor ekonomi, KPI, KEK dan KSPN.
3. Kesiapan Proyek: Aspek yang diperEmbangkan diantaranya adalah kesiapan lahan, kejelasan sumber pendanaan, komitmen pelaksana dan tahapan pelaksanaan proyek.
4. Kesesuaian dengan rencana induk dan kriteria teknis pengembangan masing-masing sektor (misalnya kesesuaian dengan RUPTL untuk proyek sektor energi dan ketersediaan sumber air baku untuk proyek sumber daya air).
Proses Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 11
Proses Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Februari Maret 2013
Tim Kerja KonekEvitas mengakomodasi usulan-susulan baru dari K/L, KSPN, Daerah, Rakor Koridor Ekonomi dan Sekretariat KP3EI.
Maret April 2013 Tim Kerja KonekEvitas melakukan validasi dan evaluasi masterlist infrastruktur MP3EI
22 April 2013 Tim Kerja KonekEvitas mengirimkan dokumen revisi masterlist infrastruktur kepada Sekretariat KP3EI.
22 April 15 Mei 2013
Atas kesepakatan Ketua Tim Kerja KonekEvitas dan Sekretaris KP3EI, proses nalisasi dokumen revisi masterlist akan ditunda untuk menunggu proyek-proyek usulan baru dari Rakor koridor dan daerah.
Adanya proses adjustment dari Sekretariat KP3EI mengenai validitas data revisi masterlist.
16 Mei 2013 Tim Kerja KonekEvitas mengirimkan kembali dokumen revisi masterlist infrastruktur MP3EI kepada Sekretariat KP3EI, namun masih terdapat proyek-proyek usulan baru yang belum dievaluasi.
Post 16 Mei 2013
Masih terdapat proyek-proyek usulan baru yang belum terakomodasi di dalam dokumen revisi masterlist infrastruktur MP3EI dan perlu dilakukan validasi dan evaluasi ulang .
3 Juni 2013 Rapat koordinasi antara Tim Kerja KonekEvitas dengan Tim Kerja Koridor untuk melakukan validasi terhadap proyek-proyek usulan baru yang belum terlampir di dalam dokumen revisi masterlist.
29-31 Juli 2013
Tim Kerja KonekEvitas mengirimkan lampiran reivsi masterlist infrastruktur MP3EI nal kepada Sekretariat KP3EI untuk dimasukkan kedalam buku baru MP3EI.
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 12
Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekapitulasi Perbandingan Masterlist Perpres No. 32/2011 dan Perpres (clear)
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 13
Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekapitulasi Masterlist Usulan Baru
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 14
Perkembangan Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Sumatera
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 15
Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Jawa
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 16
Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Kalimantan
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 17
Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Sulawesi
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 18
Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
-
| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M
P3EI 19
Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Maluku-Papua
-
3 PERKEMBANGAN SISLOGNAS
-
| Laporan Perkembangan SISLO
GNAS
21
Laporan Perkembangan SISLOGNAS
Revisi Narasi Bab 2 Dokumen MP3EI Menyempurnakan narasi dengan memasukkan: Cetak Biru Sislognas (target, milestone, bigwins serta 6 key drivers) dan hubungannya dengan MP3EI. Harmonisasi renaksi sislognas dengan MP3EI dalam sub bab Penguatan KonekEvitas Nasional.
1
Revisi Masterlist Proyek MP3EI Terdapat Lga proyek usulan baru yang sudah dimasukkan dalam masterlist proyek MP3EI : Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR). Pengembangan INALOG (extended INSW). Pembangunan sarana pendidikan untuk pengembangan SDM bidang logisEk. Total terdapat 14 proyek Sektro LogisEk di dalam MP3EI.
2
-
| Laporan Perkembangan SISLO
GNAS
22
Perhitungan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok Saat ini terdapat beberapa instansi yang telah melakukan perhitungan dwelling 9me, antara lain Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai dan JICT, namun belum ada satu perhitungan resmi yang dapat digunakan sebagai acuan perkembangan angka dwelling 9me.
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2012 2013
JICT (OP) 6.4 6.3 6.1 6.3 6.1 6.4 6.5 8.5 7.7 6.9 6.7 7.2 7.8 8.9
JICT (Perhitungan) 6 6.34 5.91 6.34 6.2 6.46 6.34 8.32 7.31 6.48 6.78 7.48 7.73
Data JICT 6.4 6.3 6.1 6.3 6.1 6.4 6.5 8.3 7.6 6.8 6.7 7.0
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
PROPORSI DWELL-TIME OP Hitungan ITB (Af)-Jan Hitungan ITB (Af)-Feb Pre-clearance 53% 56.40% 62.40% Custom clearance 27% 13.30% 11.30% Post-clearance 20% 30.30% 26.30%
-
| Laporan Perkembangan SISLO
GNAS
23
Perhitungan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok Pada bulan April-Mei tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa pertemuan dengan pihak World Bank, selaku insEtuE yang mengembangkan metode perhitungan dwelling Eme, guna mempelajari metode perhitungan yang telah dikembangkan. Pada 26 Juni dan 1 Juli 2013 telah dikirimkan surat permohonan data untuk perhitungan dwelling Eme kepada Bea Cukai dan JICT. Data tersebut telah diterima pada akhir Juli tahun 2013 dengan periode data Juni 2012 Juli 2013. Berdasarkan data yang telah diberikan oleh Bea Cukai dan JICT, dan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh World Bank, berikut hasil perhitungan dwelling Eme untuk periode Juni 2012 Juni 2013:
6.00 6.34 5.91 6.34 6.20 6.46 6.34
8.32
7.31 6.48 6.78
7.48 7.73
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
2012 2013
-
| Laporan Perkembangan SISLO
GNAS
24
Updating Perhitungan Biaya Logistik Nasional Terhadap PDB Latar Belakang Perhitungan biaya logisEk nasional terhadap PDB merupakan indikator pencapaian upaya penurunan biaya logisEk. Target penurunan persentase biaya logisEk nasional terhadap PDB adalah 1-2% di tahun 2014 (terhadap 2010). Perkembangan Tim Ahli Sislognas (dalam hal ini Pak Senator Nur Bahagia dan Em) telah melakukan perhitungan biaya logisEk nasional terhadap PDB sejak 2004-2011
0
5
10
15
20
25
30
35
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Transportasi Inventory Administrasi
Cost (%
of G
DP)
-
| Laporan Perkembangan SISLO
GNAS
25
Penetapan Unit Pengkaji Penurunan Biaya Kepelabuhan Latar Belakang : Salah satu upaya menurunkan biaya logisEk Nasional adalah dengan menurunkan biaya logisEk di Pelabuhan. Oleh karena itu dibutuhkan kajian dalam menurunkan biaya kepelabuhan. Tugas Unit Pengkaji Penurunan Biaya Kepelabuhan :
1. MengidenEkasi struktur tarif pelayanan kepelabuhan yang telah diterapkan di beberapa pelabuhan utama di Indonesia; 2. Mengevaluasi esiensi struktur tarif pelayanan kepelabuhan saat ini; 3. Menyusun rekomendasi acuan baku biaya pelayanan kepelabuhan yang esien sehingga dapat mengurangi biaya logisEk di pelabuhan.
Perkembangan :
Proses administrasi Pak Tri Achmadi selaku Ketua Unit dengan ADB telah sampai pada tahap terakhir, yaitu melengkapi berkas pelengkap. Laporan awal rencananya akan diberikan pada minggu ini.
-
4 PERKEMBANGAN ICT
-
| Laporan Perkembangan ICT
27
Indonesia Broadband Plan (IBP)
USO Fund untuk broadband
FGD 1: Review skema USO yang berjalan Hasil: USO saat ini sudah dipergunakan untuk akses telekomunikasi dan internet. Penggunaan Dana USO untuk pengembangan broadband sangat mungkin dilakukan. Skema dan regulasi USO yang ada akan dikaji lebih lanjut apakah memadai untuk mendorong broadband atau perlu perubahan. FGD 2: Pengembangan skenario dan pilihan strategis untuk skema pelaksanaan USO untuk broadband Hasil: USO bukan hanya fokus pada penyelenggaraan infrastruktur broadband tetapi juga ekosistem. Sehingga membutuhkan pembaruan model pengelolaan USO fund. FGD 3: Pemilihan skenario dan pilihan skema yang bisa diterima dan diterapkan Hasil: Mendenisikan kembali penggunaan dana USO dalam Peraturan Pemerintah sebagai langkah jangka panjang. Serta sinkronisasi program kegiatan di internal Kominfo sebagai langkah jangka pendek-menengah.
Sudah dilakukan idenEkasi permasalahan dan kebijakan/regulasi yang diperlukan. Saat ini dalam tahap penyusunan. Sudah dilakukan konsultasi publik pada 20 Juni 2013. Dokumen Indonesia
Broadband Plan
-
| Laporan Perkembangan ICT
28
Perkembangan Indonesia Broadband Plan (IBP)
Telah dilakukan KONSULTASI PUBLIK DOKUMEN IBP
pada tanggal 20 Juni 2013
Telah dilakukan PENJARINGAN MASUKAN secara online sejak
19-31 Juli 2013
Penajaman Prinsip Dasar Denisi Broadband Penambahan Alokasi Frekuensi Peningkatan target kecepatan data KepasEan Hukum Mengusulkan untuk memasukkan isu angkatan
muda (youth), aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, pengurangan kemiskinan dan ketahanan pangan, serta gender.
Hasil konsultasi publik sudah direkap dan disirkulasikan ke anggota Em dan sedang menunggu masukan
Diskusi sektor prioritas uElisasi (e-government, e-pendidikan, e-kesehatan, e-logisEk, dan e-procurement) sudah dilakukan
Dokumen IBP direncanakan akan di-launching akhir tahun 2013
-
| Laporan Perkembangan ICT
29
Palapa Ring
Groundbreaking Palapa Ring
Sudah dilakukan groundbreaking pertama di Ternate pada 28 Mei 2013 yang merupakan bagian dari Palapa Ring segmen Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS).
ICT Fund untuk Palapa Ring
Kementerian Kominfo sudah menetapkan 66 kab/kota yang akan dibiayai ICT Fund melalui Perdirjen PPI No. 385 Tahun 2012.
Akan dilakukan penyesuaian jumlah kab/kota karena adanya penambahan target kab/kota oleh PT. Telkom hingga tahun 2015
Persiapan yang dilakukan Kominfo/BP3TI No Kegiatan Target Status
1 Lelang konsultan penyediaan Palapa Ring
15 Februari 2013 Sudah dilakukan
2 Pembentukan Tim Pengarah 15 Februari 2013 Sudah dilakukan
3 Pengumuman lelang konstruksi Palapa Ring
Agustus/ September 2013
ongoing
4 Penetapan pemenang konstruksi
Desember 2013 ongoing
Palapa Ring yang dibangun menggunakan dana APBN saat ini sedang dalam proses tender dan akan GB tahun 2014.
-
| Laporan Perkembangan ICT
30
Pengintegrasian Sistem Komunikasi dan Informasi Instansi Pemerintah
Government Service Bus (GSB) merupakan sistem
manajemen integrasi informasi dan pertukaran
data
Implementasi saat ini: GSB untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
Menghubungkan 10 K/L, yaitu:
Rancangan Peraturan Presiden tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Instansi
Pemerintah (e-Government)
Kominfo kembali melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden. Dalam Rancangan Peraturan Presiden tersebut, penyediaan infrastruktur
nasional berupa fasilitas pusat data nasional dan pusat pemulihan data yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas pusat data akan dilakukan oleh Kominfo
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kementerian Komunikasi dan InformaEka Kementerian PPN/Bappenas Kepolisian Negara RI Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Koordinasi Bidang
Perekonomian
-
| Laporan Perkembangan ICT
31
Penggunaan Duct Fiber Optic Bersama Merupakan program quickwins tambahan sub-Em ICT yang telah disepakaE sebagai bagian dari revisi Perpres No.32/2011 untuk mendukung pembangunan sektor ICT.
Pilot Project Dilakukan di Kota Cimahi dan Kota Bandung, serta telah mendapat
dukungan dari Gubernur Jawa Barat Telah dilakukan groundbreaking di Kota Bandung pada 29 Mei 2013
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Fasilitator Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Pelaksana
Latar Belakang Pemasangan ber op9c di udara dan bawah tanah yang diterapkan telah mengakibatkan dampak buruk terhadap infrastrukstur dan esteEka perkotaan.
Telah dikembangkannya teknologi microduct yang memungkinkan instalasi ber op9c dapat dilaksanakan lebih cepat dan berbiaya relaEf ringan.
Komitmen dari Kementerian Kominfo, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Peran dalam Pembangunan
-
5 PERKEMBANGAN GREENING MP3EI
-
| Laporan Perkembangan Greening M
P#EI 33
Menghemat pemanfaatan SDA (resource ecient), meningkatkan kapasitas SDM, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (prinsip ekonomi);
1Prinsip Keberlanjutan dalam MP3EI Tujuan KLHS untuk MP3EI
MemperEmbangkan daya dukung lingkungan dan menurunkan emisi GRK (prinsip lingkungan);
2
Meningkatkan dan memperkuat modal sosial serta mencegah/ mengendalikan konik sosial (prinsip sosial).
3
Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemahaman terhadap implikasi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi dari pelaksanaan MP3EI dan langkah anEsipasinya.
1
Mengendalikan dampak negaEf dari pelaksanaan MP3EI (terhadap eksosistem) dan memasEkan tercapainya dampak posiEf;
2
Memperkuat peran non-pemerintah, terutama masyarakat dalam pelaksanaan MP3EI melalui mekanisme KP3EI.
3
Pengkajian dampak kebijakan, rencana dan program (RKP) terhadap isu-isu strategis MP3EI untuk mendalami karakterisEk dampak ataupun resiko lingkungan
4
-
KLHS Dokumen MP3EI
KLHS Koridor Ekonomi
KLHS Pusat Pertumbuhan dalam MP3EI
AMDAL -AMDAL GREEN MP3EI
| Laporan Perkembangan Greening M
P#EI 34
Tahap Greening MP3EI dan Dukungan Mitra Pembangunan
Kerjasama DANIDA/ESP3
Kerjasama GGGI
(green strategy)
1. Kegiatan Greening MP3EI yang dilaksanakan secara paralel dalam dua kegiatan, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) MP3EI kerjasama Tim Kerja KonekEvitas MP3EI dengan Danida dan Green Growth Assessment Proses (GGAP) kerjasama Sekretariat KP3EI dengan Global Green Growth InsEtute (GGGI).
2. Kedua kegiatan ini memiliki perbedaan pada level dan cakupannya. KLHS dilakukan pada level kebijakan dan enam koridor, sedangkan GGAP dilakukan pada level proyek strategis baik yang termasuk dalam MP3EI maupun Edak.
-
| Laporan Perkembangan Greening M
P#EI 35
Kaidah Pelaksanaan Greening MP3EI
Pelaksanaan greening MP3EI akan menggunakan KLHS dan dilakukan pada seEap jenjang, yaitu keseluruhan dokumen, seEap koridor ekonomi, dan pusat-pusat pertumbuhan. 13 Des 2012
16 Jan 2013 KLHS MP3EI akan mempelajari proses dan hasil KLHS-KLHS sebelumnya sebagai protoEpe serta menjadikan kajian Kementerian LH sebagai lesson learn dalam penyusunan kaidah pelaksanaannya
29 Jan 2013 Harus sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen KLHS MP3EI dengan dokumen perencanaan yang telah ada
25 Feb 2013 Denisi green disepakaE mengacu pada konsep dan prinsip green economy
14 Mar 2013 Penyusunan kaidah mengacu pada pengalaman dalam menyusun pedoman Greening MP3EI bidang REDD+.
26 Mar 2013 Sisi kelembagaan dalam pelaksanaan KLHS harus menjadi perhaEan baik dalam penyusunan kaidah pelaksanaan hingga tahap implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh KLHS MP3EI
25 Apr 2013 Finalisasi bahan masukan Kaidah Penerapan Prinsip Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MP3EI yang akan menjadi bagian dari revisi Bab 2 (Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI) dokumen MP3EI
-
| Laporan Perkembangan Greening M
P#EI 36
KLHS MP3EI dan KLHS 6 Koridor Ekonomi
Pelaksanaan proses procurement (pengadaan) konsultan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk MP3EI Mei 2013
Juni 2013 Penyelenggaraan incep9on mee9ng sebagai awal dilaksanakannya kegiatan KLHS untuk MP3EI serta pembahasan rencana kerja penyusunan KLHS-MP3EI dan pre-scoping terhadap isu-isu konseptual terkait pelaksanaan MP3EI.
Juli 2013 Kick-of mee9ng kegiatan KLHS-MP3EI yang mengundang seluruh pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan ini
Agustus 2013 Penyusunan incep9on report KLHS MP3EI Pengumpulan baseline data KLHS MP3EI
Oktober 2013 Workshop Pre-scoping KLHS MP3EI di masing-masing Koridor
-
6 PERKEMBANGAN ASEAN CONNECTIVITY
-
| Laporan Perkembangan ASEAN
ConnecEvity 38
PHYSICAL CONNECTIVITY
INSTITUTIONAL CONNECTIVITY
PEOPLE TO PEOPLE
CONNECTIVITY
Cross-Pillar CoordinaEon
-
| Laporan Perkembangan ASEAN
ConnecEvity 39 Physical Pillar Updates
ASEAN Ro-Ro Network
Pelabuhan Belawan Dermaga mulEfungsi yang sudah eksisEng di Belawan akan digunakan
Belawan Lama akan diperuntukkan bagi penumpang dan pelayaran RO-RO
Belawan Lama terhubung dengan jalan tol/ASEAN highways
Pelabuhan Dumai Terminal eksisEng akan diperluas untuk mengakomodasi RO-RO
Jalan tol Pekanbaru Dumai (135 km) sedang dalam tahap pembangunan. Dijadwalkan dibuka pada tahun 2015.
Pelabuhan Bitung Pelabuhan Bitung dapat menggunakan dermaga mulEfungsi yang sudah ada
Rencana pembangunan jalan tol Manado Bitung (49km) Kategori Unit Dumai
--Malacca Belawan --Penang
Penang --Phuket
Bitung --GenSan
FIRR (Type 1) % 13.3 18.4 5.6
FIRR (Type 2) % 8.9 10.7 1.2
FIRR (Secondhand)
% 42.4 60.3 26.8
Hasil F/s JICA
Kesiapan Indonesia
Tindak Lanjut Koordinasi yang lebih intensif untuk persiapan SOP lintas batas kendaraan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan (Dirjen Perhubungan Laut), dan Kementerian Perindustrian
-
| Laporan Perkembangan ASEAN
ConnecEvity 40 Physical Pillar Updates
West Kalimantan Sarawak Interconnection Project Power Exchange Agreement telah ditandatangani pada 5 September 2012
INDONESIA
Transmisi listrik diharapkan mulai dilaksanakan tahun 2015 dengan kapasitas hingga 200 MW STATUS PER AGUSTUS 2013 Interconnec9on project dibagi ke dalam 4 paket, 3 diantaranya sudah dikontrak.
WEST KALIMANTAN ELECTRICITY SYSTEM DEVELOPMENT PLAN FOR 2011-2020
-
| Laporan Perkembangan ASEAN
ConnecEvity 41 Physical Pillar Updates
Sumatera Peninsular Interconnection Project Joint development agreement telah ditandatangani pada 15 Oktober 2012 diantara
PT PLN, PTBA and Tenaga Nasional, Bhd (TNB)
Garuda SakE
Teluk Gong
170 km
30 km
52 km
PROJECT OVERVIEW
Status per July 2013 Joint procurement agreement untuk konsultan seabed
survey ditandatangani pada13 Juni 2013
Joint development agreement ditandatangani pada 15 Oktober 2012 oleh PT PLN, PTBA dan Tenaga Nasional, Bhd (TNB)
CFPP 2x600 Peranap telah mendiskusikan persetujuan kontak, Coal Mining dalam proses pengadaan, Engineering Service of HVDC Transmission dalam proses evaluasi tender.
-
| Laporan Perkembangan ASEAN
ConnecEvity 42 Ins9tu9onal Pillar Updates
Progress Ratifikasi Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (AFAGIT)
Indonesia Telah MeraEkasi 6 dari 9 Protokol AFAGIT
Protocol 1 DesignaEon of Transit Transport Routes and FaciliEes
Protocol 3 Types and QuanEty of Road Vehicles
Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles
Protocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Third-Party Liability Insurance
Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures
Protocol 9 Dangerous Goods.
-
| Laporan Perkembangan ASEAN
ConnecEvity 43 Ins9tu9onal Pillar Updates
Perjanjian Institutional Untuk Meningkatkan Hubungan Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya
Inter-State Passenger Land TransportaEon
Terdapat jalur bus dengan rute PonEanak-Kuching-Brunei
MulElateral Agreement on Air Services (MAAS)
MAAS , Protocol 1-5 telah diratifikasi (status per Okt 2013)
ASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS)
AFAS 7 telah diraEkasi oleh Peraturan Pemerintah No. 1/2012, 5 Januari 2012
7 dari 9 subsektor logisEk dalam AFAS 8 telah selesai
Technical Assistance to CLMV Countries under
IAI Work Plan 2012-2015
Per Maret 2012, Indonesia telah berkontribusi dalam technical assistance 17 proyek dengan nilai investasi US$ 623.623,00
-
| Laporan Perkembangan ASEAN
ConnecEvity 44 People to People Pillar Updates
ASEAN Virtual Learning Resource Centre
South East Asian Virtual Campus or SEA-VC www.virt-campus.seameo.org
SEA-VC adalah aplikasi website 3D untuk memperkenalkan museum nasional dari negara-negara Asia Tenggara, informasi edukaEf, dan pendidikan berbasis web TV channel dari Southeast Asian Ministers of
Educa9on Organiza9on (SEAMEO)
SEAMOLEC QITEP in Language RECFON
Featured Buildings
-
| Laporan Perkembangan ASEAN
ConnecEvity 45 People to People Pillar Updates
Promosi Sejarah dan Budaya Antar Negara ASEAN
Mempromosikan budaya dan sejarah antar negara-negara ASEAN yang memiliki kemiripan melalui acara seni dan budaya.
Musik dan tari dari Philipina dalam Pertunjukkan Seni ASEAN, Jakarta (April 2013)
-
7 KEBIJAKAN NASIONAL TRANSPORTASI
-
| Laporan Kebijakan Nasional Transportasi
47
Kebijakan Nasional Transportasi Sektor Perhubungan Udara
Isu Strategis Deskripsi Implementasi Proyek MP3EI
Mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas guna mendukung kegiatan bisnis
Esiensi dan efekEtas moda transportasi udara menjadikan pilihan utama dalam hal aksesibilitas tenaga kerja dan bisnis
1. Pembangunan Bandara Kuala Namu 2. Pembangunan Bandara KertajaE
Perluasan Pelabuhan Belawan 3. Pembangunan Bandara Samarinda Baru
Menghubungkan daerah-daerah sentra industri dan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan bandara
Mempermudah dan mempercepat akses menuju daerah-daerah sentra industri dan pariwisata
1. Pembangunan Bandara Banten Selatan 2. Pembangunan Bandara Internasional
Yogyakarta 3. Pembangunan Bandara Bali Utara
Peningkatan fasilitas bandara-bandara di Indonesia untuk menghadapi Asean Open Sky Policy 2015
Bandara sebagai penghubung utama antar negara merupakan hal utama yang harus Indonesia siapkan dalam menghadapi Asean Open Sky Policy 2015
1. Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Haqa
2. Pengembangan Bandara Juanda 3. Pengembangan Bandara Ngurah Rai 4. Pengembangan Bandara Balikpapan
(Sepinggan)
-
| Laporan Kebijakan Nasional Transportasi
48
Kebijakan Nasional Transportasi Sektor Perkeretaapian
Isu Strategis Deskripsi Implementasi Proyek MP3EI Mengintegrasikan KA dengan Bandara
Mempermudah mobilitas orang dan barang yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah ekonomi
1. Pengoperasian KA Medan Bandara Kualanamu
2. Pembangunan Jalur Ganda KA Medan - Kualanamu
3. Pengembangan Kereta Api Bandara Soekarno Haqa (saat ini sedang dalam proses tender)
Mengintegrasikan KA dengan Pelabuhan
Sebagai moda transportasi barang yang esien karena dapat mengangkut dalam jumlah banyak dan murah
1. Pembangunan rel Pasoso-Tanjung Priok 2. Pembangunan Rel KA Ruas : Bandar Tinggi -
Kuala Tanjung 3. Peningkatan Rel KA Kawasan Sei Mangke
Simpang Perlanaan 4. Pembangunan Spoor Simpang (Gunung Bayu)
menuju KISMKK
Pengembangan KA sebagai angkutan massal perkotaan unggulan untuk mengatasi kemacetan dan pengurangan konsumsi BBM melalui eletrikasi dan pembangunan jalur ganda KA
KA memiliki daya angkut banyak, cepat, aman dan relaEf lebih murah
1. Pembangunan jalur ganda dan elektrikasi lintas Duri Tanggerang (Commuter Line)
2. Pembangunan Double Track dan elektrikasi lintas Manggarai Bekasi Cikarang
3. Pembangunan jalur ganda dan elektrikasi Serpong-Maja-Rangkasbitung
4. Pembangunan MRT Lebak Bulus - Dukuh Atas 5. Pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa 6. Pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa
Sistem transportasi KA yang baik dapat mengurai kemacetan dan konsumsi BBM berlebih dari kendaraan pribadi
Peningkatan share angkutan barang melalui transportasi KA
-
| Laporan Kebijakan Nasional Transportasi
49
Isu Strategis Deskripsi Implementasi Proyek MP3EI
Ekspansi kapasitas pelabuhan guna memperlancar monilitas manusia dan barang
Memperlancar lalu lintas distribusi barang, menekan transac9on cost dan menghasilkan mul9plier eect bagi perekonomian suatu daerah
1. Pengembangan kapasitas Pelabuhan Maloy (Kalimantan Timur)
2. Perluasan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Bitung)
3. Perluasan Pelabuhan Belawan 4. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung
Pengurangan biaya logisEk dengan pembangunan pelabuhan baru pengumpan dan pengumpul
Adanya pelabuhan baru dapat mengurai kepadatan lalu lintas barang di pelabuhan eksisEng
1. Pelabuhan kontainer Kep.Riau - Batam 2. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton 3. Pembangunan Terminal MulE Purpose Teluk
Lamong
Peningkatan fasilitas pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk menghadapai AFTA 2015
Kesiapan pelabuhan-pelabuhan di Indoensia akan menjadi keunggulan dalam menghadapi AFTA 2015, mengingat Indoesia sebagai negara mariEm
1. Perluasan Pelabuhan Dumai 2. Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang 3. Pembangunan konstruksi pelabuhan
Cilamaya 4. Pembangunan dermaga Kali Baru Utara
(Tahap 1) - New Priok
Kebijakan Nasional Transportasi Sektor Perhubungan Laut
-
| Laporan Kebijakan Nasional Transportasi
50
Kebijakan Nasional Transportasi Sektor Perhubungan Darat
Isu Strategis Deskripsi Implementasi Proyek MP3EI Pembangunan pelabuhan penyeberangan untuk kawasan-kawasan strategis (meningkatkan waktu tempuh dan volume agkut)
Menghubungkan kawasan-kawasan strategis nasional merupakan salah satu langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia
1. Pembangunan Dermaga Bakauheni VI 2. Peningkatan Dermaga ferry Ketapang
Gilimanuk
Pengadaan kapal penyeberangan (Ro-Ro) pada lintas non komersial untuk mobilitas masyarakat
Tidak semua rute penyebrangan bersifat komersil, sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam penyediaannya
1. Penambahan Armada Kapal Ferry Roro Lintas Merak - Bakauheni sebanyak 13 unit kapal
2. Penambahan Armada Kapal cadangan Ferry Ro-ro di wilayah Barat (Padang) 1 unit (2000 GT)
-
| Laporan Kebijakan Nasional Transportasi
51
Permasalahan dan Usulan Tindak Lanjut Sub-Sektor Perhubungan Permasalahan Usulan Tindak Lanjut
Kebijakan mulLmoda Belum adanya kebijakan transportasi mulEmoda dalam rangka pengurangan beban jalan
Kementerian Perhubungan sedang menyusun kelembagaan dalam merealisasikan kebijakan transportasi mulEmoda
Percepatan pembangunan hub internasional Proses pembangunan rencana pembangunan pelabuhan sebagai hub internasional masih terhambat masalah lahan
Kementerian Perhubungan perlu melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan pelabuhan hub internasional
Akses jalan ke pelabuhan Masih banyak pelabuhan yang belum memiliki akses jalan dengan penanggungjawab penanganannya bervariasi
Perlu koordinasi Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Pemda Propinsi dan Kabupaten untuk idenEkasi pelabuhan tanpa akses.
Penanganan Overloading Mengintegrasikan penegakan aturan muatan lebih pada implementasi Performance Based Contract (PBC) yang pelaksanaannya selama ini terbatas untuk pemeliharaan jalan
Peningkatan Sarana Kapal Penghubung Masih kurangnya sarana prasarana kapal penghubung di Indonesia Timur
Meningkatkan pembiayaan pengadaan kapal periinEs untuk wilayah Emur Indonesia
Meningkatkan kapasitas galangan kapal nasional Meningkatkan jumlah subsidi angkutan perinEs baik
penyeberangan maupun kapal laut MengganE kapal-kapal yang telah berusia di atas 25 tahun
-
| Laporan Kebijakan Nasional Transportasi
52
Permasalahan dan Usulan Tindak Lanjut Sub-Sektor Jalan
Permasalahan Usulan Tindak Lanjut
Skema Pembiayaan Belum Matang Penguatan koordinasi dan regulasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dan Bappenas untuk menentukan skema pendanaan yang paling esien
Aspek Pendanaan terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Sebagian dari jalan yang mendukung KPI berstatus jalan daerah namun Pemda setempat belum mampu mendanai sehingga meminta agar kewenangan jalan daerah dialihkan menjadi kewenangan nasional
Percepatan terbitnya payung hukum untuk pembangunan infrastruktur daerah untuk dapat dibiayai oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini berupa finalisasi revisi dokumen MP3EI agar dapat menjadi dasar hukum penanganan kewenangan proyek
Tumpang Tindih Kawasan Percepatan proses perizinan penerbitan surat izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan.
Percepatan penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari Kementerian PU dan rekomendasi teknis dari BPN.
Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sosialisasi dan implementasi UU, Perpres, dan peraturan pelaksana pengadaan tanah, salah satunya UU No 2 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan dalam rangka kepenEngan umum
Penyesuaian aturan pelaksanaan pengadaan lahan sesuai Undang Undang (UU No 2 2012 dan SE Kepala BPN 2 2011
-
8 KEBIJAKAN NASIONAL ENERGI
-
| Laporan Kebijakan Nasional Energii
54
Kebijakan Nasional Energi
Isu Strategis Deskripsi Implementasi Proyek MP3EI
Memperluas jangkauan dan memberikan ketersediaan pasokan listrk
Pembangunan pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, gardu distribusi
1. Pembangunan PLTU 2. Pembangunan PLTP 3. Pembangunan PLTA 4. Pembangunan PLTMH 5. Pembangunan jaringan transmisi dan
distribusi
Memfasilitasi pembangunan listrik swasta serta memfasilitasi pembelian produksi listriknya
Penyediaan gas dan infrastrukturnya
Memfasilitasi pembangunan infrastruktur gas
1. Pembangunan FSRU 2. Pembangunan Pipa Gas
Memfasilitasi pembebasan lahan, perizinan. Penyempurnaan regulasi pembelian listrik swasta khususnya dari renewabel energi
1. Penerapan feed in tarif untuk pembangkit listrik energi terbarukan
2. Penuntasan sikronisasi regulasi pembebasan lahan
3. Fasilitasi melalui pola PPP 4. Fasilitasi untuk proses perijinan
-
| Laporan Kebijakan Nasional Energii
55
Contoh Kasus Usulan Tindak Lanjut
Memerlukan bantuan fasilitasi dari Pemda dan BPN dan memerlukan pendekatan sosial Catatan : (1) Amdal sudah dapat diselesaikan; (2) Telah dilakukan perpajangan untuk batas waktu financial close
Memerlukan koordinasi tentang kejelasan hukumnya (bersama BPN, PII dll) .
Belum jelasnya status hukum tentang pembebasan lahan proyek PPP PLTU Mulut Tambang sumsel 9 dan 10 (Proyek PPP), yaitu : PT. Pejaminan Infrastruktur Indonesia kewajiban penyediaan tanah oleh PT. PLN,
dalam proses PLTU Mulut Tambang sulit penyediaan tanah dilakukan oleh PT. PLN
Dalam Perpres 67/2005 tentang PPP (direvisi thn 2010, 2011,2013) dinayatkan bahwa lahan harus tersedia sebelum dilakukan tender, untuk PLTU mulut tambang sulit dilakukan.
Sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah (2x1000 MW) karena masalah sosial
Catatan: juga terdapat berbagai rencana pembangunan pembangkit listrik lainnya yang pembebasan terkendala masalah sosial
Sinkronisasi regulasi dengan kehutanan terutama untuk lahan, seperti: Memerlukan penyempurnaan regulasi dan koordinasi lintas sektoral (terutama kehutanan)
Perlu mencari lokasi lain
Penguasaan tanah oleh pihak swasta setelah diketahui akan dibangun PLTU Pangkalan Susu 2x100 MW Sumut
Permasalahan: SULITNYA PEMBEBASAN LAHAN
PLTP Rajabasa PLTP Rantau Dedap PLTP Lumut Balai 1, 2, 3 & 4 di Sumsel PLTP Kamojang unit 5 dan 6 di Jabar PLTP Karaha Bodas unit 1 dan 2 di Jawa
Barat PLTP I Argopuro Unit 1 di JaEm
PLTP Kotamobagu 1,2,3 dan 4 di Sulut PLTP Sembalun di NTB PLTP Bedugul 1,2 dan 3 di Bali PLTP Sukoria di NTT PLTA Upper Cisokan Jabar PLTA Asahan III PLTA Poigar Sulsel, dll
-
| Laporan Kebijakan Nasional Energii
56
Contoh Kasus Usulan Tindak Lanjut
Terdapat proyek yang bermasalah dengan proses lelang maupun kontrak dengan pengembang. Contoh: Pembangunan PLTU Gorontalo (FTP1) 50 MW Pembangunan PLTP Bora 5 MW (FTP-2) Pembangunan PLTP Marana/Masaingi 2 x 10 MW Pembangunan PLTU Klalin Makbusun-Sorong 2x15 MW
Pembangunan PLTP Arjuno 2x55 MW
Pada beberapa proyek energi, pembahasan tertunda karena pengembang ingin mengacu pada Permen ESDM No.22 tahun 2012 tentang Feed in Tariff Contoh: Pembangunan PLTP Cisolok - Cisukarame 50 MW Pembangunan PLTP Tampomas 45 MW Pembangunan PLTP Tangkuban Perahu 1 - 2x55 MW (FTP2)
Evaluasi harga dan jika perlu renegosiasi harga jual beli listrik
Terhambatnya penerbitan ijin prinsip dari Pemda Contoh: PLTU Indramayu 1000 MW
Memerlukan pendekatan lebih lanjut kepada Bupati Indramayu
Evaluasi terhadap proses tender, jika perlu dilakukan tender ulang
Permasalahan: PERSIAPAN PROYEK
-
| Laporan Kebijakan Nasional Energii
57
Sebagian investasi sektor ketenagalistrikan harus dilakukan sendiri oleh PT. PLN (tidak dapat seluruhnya diserahkan kepada swasta. Namun kemampuan investasi PT. PLN masih sangat rendah sekitar sekitar Rp175 triliun (dari pinjaman, dana internal dan APBN) dibandingkan kebutuhan investasi PT. PLN yang diperlukan sekitar 300 triliun, dari total kebutuhan investasi MP3EI untuk ketenagalistrikan yang sekitar Rp 428 triliun
Masih lemahnya kemampuan investasi Pemerintah/BUMN/Swasta
Fluktuasi nilai kurs USD dewasa ini mengakibatkan banyak pihak pengembangan yang menunda pembangunannya
Permasalahan: LEMAHNYA KEMAMPUAN INVESTASI
Memerlukan evaluasi ulang terhadap kemampuan keuangan PT. PLN dalam berinvestasi, termasuk kebijakan penyesuain margin PT. PLN.
Stabilitas moneter Evaluasi harga kontrak jual beli listrik, jika
diperlukan renegosiasi harga
-
9 ISU STRATEGIS DAN USULAN TINDAK LANJUT
-
| Laporan Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut
59
Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut PERSIAPAN PELAKSANAAN PROYEK
Terdapat proyek yang belum sesuai dengan RTRW, bermasalah dengan AMDAL, ataupun terdapat perbedaan rencana pembangunan proyek antara Kemenhub dan Pemerintah Provinsi. Contoh : Pembangunan Rel Kereta Api Lingkar Luar Jabodetabek (Parung Panjang-Citayam) Pembangunan PLTU Indramayu #4 1x1000 MW Pembangunan Jalan Waru - Wonokromo - Tj.Perak Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 2x200 MW
1 Kesiapan dan Persiapan Dokumen Terdapat proyek yang bermasalah dengan proses lelang maupun kontrak dengan pengembang. Contoh : Pembangunan PLTU Gorontalo (FTP1) 50 MW Pembangunan PLTP Bora 5 MW (FTP-2) Pembangunan PLTP Marana/Masaingi 2 x 10 MW Pembangunan PLTU Klalin Makbusun-Sorong 2x15 MW Pembangunan PLTP Arjuno 2x55 MW
2 Persoalan Kontrak/Lelang
Pada beberapa proyek energi, pembahasan tertunda karena pengembang ingin mengacu pada Permen ESDM No.22 tahun 2012 tentang Feed in Tari). Contoh : Pembangunan PLTP Cisolok - Cisukarame 50 MW Pembangunan PLTP Tampomas 45 MW Pembangunan PLTP Tangkuban Perahu 1 - 2x55 MW (FTP2)
3 Kesiapan Regulasi Perlunya koordinasi Engkat daerah dan pusat dalam proses pembuatan F/S, DED, AMDAL, dilakukan oleh siapa dan legalitas terhadap dokumen perencanaan tersebut. Sehingga dapat termonitor dan Edak saling menunggu Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara kermenterian dan lembaga
Usulan Tindak lanjut
-
| Laporan Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut
60
Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut LAHAN
Masih terdapat lokasi proyek yang belum ditetapkan. Contoh : Pembangunan bandara internasional di Propinsi DI Yogyakarta Pembangunan Bandara Bali Utara, Buleleng Pembangunan Jalan Pintas Palu-Parigi Pembangunan Bandara Banten Selatan
1 Penetapan Lahan Masalah pembebasan lahan yang terhambat, umumnya karena harga yang mahal. Contoh : Pembangunan PLTU Batang, Pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari Pengembangan jalan akses Kualanamu Penanganan Jalan Muara Tembesi - Jambi Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing Konstruksi Akses Kereta Api Bandara Soekarno-Haqa (Express) Penanganan banjir DKI Jakarta (Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter)
2 Pembebasan Lahan
Konsultasi publik bersama masyarakat Sosialisasi UU, Perpres, dan peraturan pelaksana pengadaan tanah bagi kepenEngan umum Penyesuaian aturan pelaksanaan pengadaan lahan sesuai Undang Undang (UU No 2 2012 dan SE Kepala BPN 2 2011)
Usulan Tindak lanjut
Pembahasan bersama terkait masterplan pembangunan proyek
Usulan Tindak lanjut
-
| Laporan Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut
61
Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut LAHAN
Terkendala sengketa lahan, hal ini dapat terjadi misalnya antara masyarakat dengan TNI AU, ataupun antara pemerintah kota/kabupaten yang menyebabkan stagnannya pembangunan
3 Sengketa Lahan Masalah tumpang Endih kawasan hutan karena melewaE hutan lindung dan/atau kawasan konservasi.
4 Tumpang Tindih Kawasan
Percepatan proses perizinan penerbitan surat izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bekerjasama denan Kementerian Kehutanan. Percepatan penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari Kementerian PU dan rekomendasi teknis dari BPN.
Usulan Tindak lanjut
Pembahasan antara pihak yang bersengketa dengan penengah pada Engkatan yang lebih Enggi, misalnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi
Usulan Tindak lanjut
Contoh : Rehabilitasi Bandara termasuk Perpanjangan Runway Bandar Udara Morotai Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Haqa
Contoh : Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Prupuk (Pelabuhan Hub Kuala Tanjung) Pembangunan PLTA Asahan III (FTP2) Pembangunan Jalur KA Tj Enim Lampung Pembangunan Rel Kereta Api Muara Wahau
-
| Laporan Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut
62
Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut PENDANAAN
Kompleksitas regulasi skema KPS. Kualitas penyiapan proyek KPS rendah dikarenakan belum teralokasikan anggaran penyiapan proyek pada masing-masing KL. Penentuan Viability Gap Fund (VGF) yang seringkali bermasalah.
1 Skema Pembiayaan Belum Matang
Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dan Bappenas melakukan idenEkasi skema pendanaan yang paling esien untuk masing-masing proyek Penugasan BUMN (seperE penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah Peningkatan kelembagaan dalam proses pengalokasian pagu anggaran untuk penerapan skema KPS pada masing-masing KL.
Usulan Tindak lanjut
Contoh : 1. Sistem pendanaan masih berubah-ubah. Salah satunya
dalam skema pendanaan Jalan Tol Manado Bitung yang semula dari APBN + KPS menjadi skema KPS dengan dukungan VGF.
2. Belum ada investor yang bersedia menginvestasikan dananya untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang dan Pejagan-Pemalang
-
terima kasih
Locally Integrated Globally Connected