putusan pengadilan no 29 pk_pdt.sus_2010
DESCRIPTION
Putusan Pengadilan No 29 PK_PDT.SUS_2010. PKWT menjadi PKWTT.TRANSCRIPT
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 29
PK/PDT.SUS/20 10
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memer iksa perkara Perse l i s i h an Hubungan Indus t r i a l da lam
Penin jauan Kembal i te lah mengambi l putusan sebaga i ber i ku t
da lam perkara :
NICHOLAS MICHAEL FINCHER, kewarganegaraan
Inggr i s , Pemegang Paspor No. 761050986, ber tempat
t i ngga l d i Ja lan Hang Tuah I No. 8 Kebayoran
Baru , Jakar ta Sela tan , da lam hal in i member ikan
kuasa kepada : 1. IRWAN RASJID, LLM, 2. ALI
MUKNI, SH, 3. EDDIE MOERAS, SH. MM, 4. TONY
BUSTARUDDIN, SH, 5. HERDINO SAMUDRA, SH, ke l ima-
l imanya Advokat dan Penas iha t Hukum pada kanto r
“ I rwan Rasj i d & Par tne rs Law Fi rm” , berkan to r d i
Komplek Execut i ve Gol f Mansion Kav. 20, J l . Rs.
Fatmawat i , Ci landak Bara t , Jakar t a Sela tan ,
berdasarkan Sura t Kuasa Khusus tangga l 22 Apr i l
2009.
Pemohon Penin jauan Kembal i dahu lu Pemohon
Kasas i /Penggugat .
melawan :
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA, TBK, bera lamat di
Kanto r Cabang Jakar t a , Plaza Bapindo , Mandi r i
Tower Lanta i 18 Ja lan Jendera l Sudi rman Kav. 54-
Hal . 1 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
55, diwak i l i o leh YOS ADIGUNA GINTING dan PAUL
NORMAN JANELLE, se laku Di rek tu r dan oleh
karenanya ber t i ndak untuk dan atas nama PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, bera lamat di Ja lan
Rungkut Indus t r i Raya 18, Surabaya, da lam hal in i
member ikan kuasa kepada : 1. HOTMA P. D.
SITOMPOEL, SH. , MHum, 2. SOPAR A. SIT INJAK, SH,
3. RUTH A. M. PASARIBU, SH, 4. JOHN I . M.
PATTIWAEL, SH, 5. ANDROBIN SEMBIRING, SH, 6.
KETUT SUHARTON CAHYADI, SH. , MKn, 7. HUSIN
WIWANTO, SH, 8. RUTH OLIVIA TOBING, SH, 9. MONANG
C. SAGALA, SH, 10. SUMANTI DISCA FERLI , SH,
kesepu luhnya Advokat dan Pengacara pada Kanto r
Hukum HOTMA SITOMPOEL & Assoc ia tes , berkan to r d i
Ja lan Martapura No. 3, Jakar ta Pusat , berdasarkan
Sura t Kuasa Khusus No. 100/MT/SS/X I / 2009 tangga l
6 November 2009.
Termohon Penin jauan Kembal i dahu lu Termohon
Kasas i / Tergugat .
Mahkamah Agung te rsebu t ;
Menimbang bahwa dar i sura t - sura t yang bersangku tan
te rnya ta Pemohon Penin jauan Kembal i dahu lu Pemohon
Kasas i /Peng gugat te lah mengajukan permohonan Penin jauan
Kembal i te rhadap putusan Mahkamah Agung No. 294
K/Pdt .Sus /2007 , tangga l 27 Maret 2008 yang te l ah berkekua tan
hukum te tap dalam perkaranya melawan Termohon Penin jauan
Kembal i dahu lu Termohon Kasas i /Te rguga t dengan pos i t a perkara
Hal . 2 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebaga i ber i ku t :
Bahwa sebe lum gugatan in i d ia j ukan , proses medias i d i
Dinas Tenaga Ker ja dan Transmig ras i Prop ins i DKI Jakar t a te l ah
di t empuh o leh Para Pihak dengan has i l t i dak te rcapa i
perse tu j uan bersama, seh ingga karenanya Media to r menerb i t kan
Anju ran No. 014/ANJ/D/ IX /2006 tangga l 19 September 2006 (Buk t i
P- 1) yang is i n ya sebaga i ber i ku t :
1. Agar Penggugat dapat mener ima hubungan ker janya te l ah
berakh i r pada tangga l 29 Mei 2006 sesua i Sura t Per jan j i a n
Ker ja yang d isepaka t i ber l aku se jak tangga l 23 Jun i 1997.
2. Agar Penggugat dapat mener ima tun tu tan sen i l a i US
$702,893 (gross ) t i dak dapat d ikabu l kan karena t i dak
mempunya i dasar hukum.
3. Agar kedua belah p ihak member ikan jawaban secara te r t u l i s
atas an ju ran te rsebu t d i atas se lambat - lambatnya dalam
jangka waktu 10 (sepu luh ) har i ker j a sete lah mener ima
Sura t Anju ran in i , dengan cata tan :
a. Apabi l a pihak- p ihak mener ima Anju ran in i , maka
Media to r Hubungan Indus t r i a l akan membantu membuat
Per jan j i a n Bersama dan dida f t a r kan ke Pengad i l an
Hubungan Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar ta
Pusat .
b. Apabi l a sa lah satu p ihak atau para p ihak menolak
Anju ran , maka para pihak atau sa lah satu p ihak dapat
mengajukan gugatan ke Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l
pada Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat dengan tembusan ke
Media to r Hubungan Indus t r i a l .
Hal . 3 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa te rhadap Anju ran dar i Media to r te rsebu t da lam but i r
1 di atas (v i de Bukt i P- 1) Penggugat te l ah menyampaikan
jawaban secara te r t u l i s (Buk t i P- 2) kepada Media to r yang pada
in t i n ya menolak Anju ran dar i Media to r te rsebu t karena Media to r
te lah ke l i r u da lam member ikan pendapatnya maupun
per t imbangannya d i da lam Anjuran te rsebu t .
Bahwa media to r te l ah melakukan banyak keke l i r u an dan
t i dak mengacu kepada keten tuan hukum ketena gaker j aan yang
ber laku di Indones ia da lam Anju rannya te rsebu t , d imana dala m
but i r 1 Anju rannya , Media to r menganju rkan agar Penggugat
dapat mener ima hubungan ker j anya te l ah berakh i r pada tangga l
29 Mei 2006 sesua i Sura t Per jan j i a n Ker ja yang d isepaka t i
ber laku se jak tangga l 23 Jun i 1997, padaha l sesua i sura t
Tergugat tangga l 7 Ju l i 2006, je l as - je l as dinya takan bahwa
Tergugat memutuskan hubungan ker j a sep ihak te rhadap Penggugat
te rh i t u ng dar i se jak tangga l 30 Jun i 2006.
Bahwa pendapat dan per t imbangan Media to r d i da lam
Anju rannya yang menyatakan "bahwa anta ra Penggugat dan
Tergugat te l ah membuat sura t per jan j i a n yang mengatur hubungan
ker ja dan syara t - syara t ker j a , maka menuru t Media to r Hubungan
Indus t r i a l sebaga imana Pasal 1338 KUH Perdata bahwa per i ka tan
ber laku sebaga i undang- undang d ian ta ra para pembuatnya , maka
sura t per jan j i a n te rsebu t yang menjad i pedoman kedua belah
pihak" (v ide Bukt i P- 1) adalah pendapat dan per t imbangan yang
sama seka l i t i dak dapat d i te r ima , oleh karena sega la sesua tu
yang mengenai persoa lan ketenagaker j aan di Indones ia ada lah
dia tu r dan tunduk pada keten tuan Undang- Undang No. 13 Tahun
Hal . 4 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2003 ber i ku t pera tu ran pe laksanaannya ser ta pera tu ran
perundang- undangan te rka i t la i nnya dengan Undang- Undang No. 13
Tahun 2003 yang merupakan keten tuan khusus ( lex spec ia l i s )
yang mengesampingkan /menga lahkan keten tuan hukum ( lex
genera l i s ) sebaga imana dia tu r da lam Pasal 1338 KUH Perdata
te rsebu t ( l ex spec ia l i s leg i genera l i s ) .
Bahwa demik ian juga te rhadap pendapat dan per t imbangan
Media to r da lam Anju rannya yang menyatakan "bahwa Penggugat
ada lah tenaga ker j a as ing warga negara Inggr i s dan menuru t
Pasa l 42 ayat (4 ) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang
Ketenagaker j aan , tenaga ker j a as ing dapat d ipeker j akan di
Indones ia hanya dalam hubungan ker j a untuk jaba tan dan waktu
te r t en tu (v ide Bukt i P- 1) . Pendapat dan per t imbangan Media to r
te rsebu t t i dak memper t imbangkan bahkan mengabaikan fak ta - fak ta
hukum yang ada meskipun o leh Penggugat bukt i - bukt i te r sebu t
te lah disampaikan pada saat proses medias i te r sebu t
ber langsung , te rmasuk ten tang adanya pelanggaran dalam jaba tan
yang te r t e r a da lam KITAS (Buk t i P- 3) dan di da lam st ruk tu r
organ isas i Terguga t (P- 4) ser ta da lam kar tu nama Penggugat
(Buk t i P- 5) yang dibua t o leh Tergugat send i r i untuk
kepent i ngan Tergugat i t u send i r i , d i samping i t u Media to r
te lah ke l i r u da lam member i kan pendapat dan
per t imbangannya te rsebu t karena menafs i r kan is i Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 te rsebu t secara pars ia l ( te rp i s ah )
dan t i dak melakukannya secara komprehens i f (menye lu ruh )
sebaga i satu kesatuan yang sa l i ng berka i t an anta ra satu pasa l
dengan pasa l la i nnya , seh ingga Anju ran Media to r te rsebu t
Hal . 5 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sangat t i dak bera lasan dan karenanya Penggugat menolak Anju ran
te rsebu t .
Bahwa ada lah suatu fak ta bahwa Penggugat te l ah beker j a
pada Tergugat se lama 9 (sembi l an ) tahun te rh i t u ng se jak
tangga l 23 Jun i 1997 sampai dengan 30 Jun i 2006 dengan jaba tan
te rakh i r sebaga i Head of In te l l i g e nce berdasarkan sura t
per jan j i a n anta ra Tergugat dan Penggugat tangga l 7 Apr i l 1997
yang dibua t t i dak dalam Bahasa Indones ia dengan jangka waktu
per jan j i a n adalah 3 ( t i ga ) tahun ya i t u s ampai dengan Jun i 2000
(Buk t i P- 6) .
Bahwa is i sura t per j an j i a n yang dibua t o leh dan anta ra
Tergugat dengan Penggugat te rsebu t (v i de Bukt i P- 6) pada
pokoknya mengatu r hubungan ker j a ber i ku t syara t - syara t ker j a
seh ingga oleh karenanya sudah semest i nya di t a f s i r k an dan
dianggap sebaga i sura t per jan j i a n ker j a anta ra Tergugat dan
Penggugat sesua i keten tuan Pasa l 52 ayat (1 ) Undang- Undang No.
13 Tahun 2003, seh ingga karenanya yang ber laku adalah atu ran
dan keten tuan hukum ten tang ketenagaker j aan di Indones ia oleh
karena Tergugat adalah suatu badan hukum yang tunduk pada
hukum Indones ia dan lokas i ker j a berada da lam wi layah hukum
Indones ia .
Bahwa ada lah suatu fak ta yang t i dak te rban tahkan bahwa
sete lah jangka waktu per jan j i a n (v i de Bukt i P- 6) berakh i r pada
Tahun 2000, Tergugat t i dak pernah membuat perpan jangan dan
atau pembaharuan per jan j i a n atau kont rak ker j a te rhadap
Penggugat h ingga Penggugat dipu tuskan hubungan ker janya secara
sep ihak o leh Tergugat pada 30 Jun i 2006 berdasarkan sura t
Hal . 6 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat tangga l 7 Ju l i 2006 (Buk t i P- 7) .
Bahwa dengan demik ian Tergugat te l ah mempeker jakan
Penggugat dar i se jak 24 Jun i 2004 hingga 30 Ju l i 2006 dengan
tanpa adanya suatu dasar per jan j i a n te r t u l i s apapun, kecua l i
sura t per jan j i a n ker j a awal (v ide Bukt i P- 6) yang jangka
waktunya te l ah lama berakh i r pada tangga l 23 Jun i 2000 yang
la l u , seh ingga dengan demik ian hubungan ker ja yang demik ian
harus lah dianggap bahwa Tergugat ing in melangsungkan hubungan
ker janya dengan Penggugat da lam waktu se lama- lamanya/ t i d ak
te r t en tu karenanya sta tus Penggugat ada lah menjad i peker j a
te tap permanen.
Bahwa berdasarkan Bukt i P- 6, Bukt i P- 7 dan fak ta hukum
bahwa anta ra Penggugat dan Tergugat t i dak pernah membuat
perpan jangan dan atau pembaharuan sura t per jan j i a n ker j a
dian ta ra mereka dar i se jak Tahun 2000 hin gga Jun i 2006, maka
sesua i keten tuan Pasa l 57 ayat (2 ) dan Pasal 59 ayat (7 )
Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagaker j aan , demi
hukum pen jan j i a n ker j a anta ra Tergugat dan Penggugat te r sebu t
berubah menjad i per jan j i a n ker j a untuk waktu t i dak te r t en tu .
Keten tuan Pasa l 57 ayat (2 ) dan Pasa l 59 ayat (7 ) Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 te rsebu t t i dak membedakan anta ra
per jan j i a n ker j a yang dibua t o leh badan hukum yang tunduk pada
hukum di Indones ia dengan warga Negara Indones ia atau
per jan j i a n ker j a yang dibua t o leh badan hukum yang tunduk pada
hukum di Indones ia dengan warga negara as ing . Keten tuan -
keten tuan te rsebu t mengatu r ten tang perubahan jen i s per jan j i a n
ker ja dar i waktu te r t en tu menjad i waktu t i dak te r t en t u , ak iba t
Hal . 7 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
t i dak dipenuh inya is i keten tuan pasa l - pasa l la i nnya yang
te rdapa t da lam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003, seh ingga
karenanya sta tus Penggugat berubah menjad i peker j a te tap
(permanen) .
Bahwa ol eh karena per jan j i a n ker j a anta ra Tergugat dan
Penggugat te rsebu t , demi hukum menjad i per jan j i a n ker j a untuk
waktu yang t i dak te r t en tu , maka Tergugat berkewa j i ban untuk
memenuhi se lu ruh hak- hak Penggugat pada saat Terguga t
memutuskan hubungan ker j a te rhadap Penggugat dengan tanpa
kesa lahan (v ide Bukt i P- 7) sesua i keten tuan dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagaker j aan , khususnya
yang mengatur ten tang Pemutusan Hubungan Ker ja .
Bahwa sesua i Pasal 163 ayat (2 ) Undang- Undang No. 13
Tahun 2003, Terguga t berkewaj i ban untuk memenuhi hak- haknya
Penggugat ak iba t pemutusan hubungan ker j a sep ihak oleh
Tergugat dengan to ta l haknya Penggugat yang harus d ipenuh i
o leh Terguga t ada lah US $702,893 ( tu j uh ra tus dua r i bu de lapan
ra tus sembi lan pu luh t i ga dol l a r Amer ika Ser i ka t ) , dengan
per inc i an sebaga i ber i ku t :
a. uang pesangon : 2 x 9 US $ 24,406
= US $ 439,308 .
b. uang penghargaan masa ker ja : 1 x 4 x US $ 24,406 = US
$ 97,624 .
c . uang penggant i an hak :
- cut i yang belum diambi l : 12/20 x US $ 24,406
= US $ 14,644 .
- b iaya reparas i (b iaya
Hal . 8 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepulangan ke tempat asa l ) : US $24,406x0 ,5% = US
$ 12,203 .
- penggant i an perumahan
dan pengobatan : 15% x US $439,308 = US $
65,892 .
- Uang pember i t ahuan 3 bulan
sebe lumnya =
US $ 73,218 . Jumlah
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . = US $ 702,893 .
Bahwa Media to r te l ah mengaba ikan demik ian banyak bukt i -
bukt i hukum yang te l ah d isampaikan Penggugat se lama proses
medias i ber langsung , anta ra la i n Tergugat pada tangga l 11
Apr i l 2006 menyampaikan sura t pember i t ahuan kepada Penggugat
per iha l kena ikan gaj i Penggugat (Buk t i P- 8) , namun pada
tangga l 30 Mei 2006 Terguga t mengajukan sura t per jan j i a n
pemutusan hubungan ker j a kepada Penggugat dengan lampi rannya
berupa penawaran paket kompensas i ak iba t PHK yang d i t awarkan
oleh Tergugat beser ta rev i s i n ya (Buk t i P- 9) kepada Penggugat
yang te rnya ta ni l a i n ya leb ih rendah dar ipada keten tuan
normat i f yang dia tu r da lam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003.
Dida lam penawaran paket kompensas i PHK te rsebu t ,
perh i t ungannya yang di l akukan oleh Tergugat je l as - je l as
mengacu kepada keten tuan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003,
namun penerapannya perh i t ungan yang d i l akukan oleh Tergugat
leb ih rendah ni l a i n ya dar i keten tuan normat i f da lam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003, namun Tergugat mengingkar i ha l
Hal . 9 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
te rsebu t dengan menyatakan bahwa hukum ketenagaker j aan d i
Indones ia t i dak ber l aku dalam hubungan ker ja anta ra Tergugat
dan Penggugat (v i de Bukt i P- 7) . Dengan demik ian te rbuk t i bahwa
Tergugat te l ah merendahkan dan melecehkan keber l akukan dan
keberadaan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang
Ketenagaker j aan yang khusus mengatu r ten tang hal - ha l yang
berka i t an dengan ketenagaker j aan di Indones ia .
Bahwa di da lam k lausu l I I I . 3 . 3 sura t per j an j i a n te rsebu t
(v i de Bukt i P- 6) menyatakan bahwa Tergugat pada akh i r tahun ke
2 akan dan harus melakukan rev iew te rhadap pres tas i ker j a
Penggugat sebaga i dasar untuk menentukan apakah Tergugat akan
melan ju t kan hubungan ker j a dengan Penggugat atau berakh i r
sete lah jangka waktu sura t per jan j i a n berakh i r , namun Tergugat
t i dak pernah melakukan rev iew te rhadap Penggugat dan sete lah
berakh i r nya jangka waktu sura t per jan j i a n , Tergugat t i dak
pernah membuat perpan jangan ataupun pembaharuan sura t
per jan j i a n dengan Penggugat dan Penggugat te rus beker j a dengan
mener ima hak- haknya sebaga imana biasanya hingga Mei 2006.
Bahwa di da lam KI TAS (Kar tu I j i n Tingga l Sementara )
Penggugat , je l as t er tu l i s bahwa jaba tan Penggugat ada lah
sebaga i T.A Bid . Market Research , sedangkan fak tanya Penggugat
menjaba t sebaga i Head of Market In te l l i g e nce (Buk t i P- 4)
seh ingga dengan demik ian je l as - je l as te rbu kt i bahwa Tergugat
te lah melanggar keten tuan Pasa l 42 ayat (4 ) Undang- Undang No.
13 Tahun 2003 ten tang Ketenagaker j aan , seh ingga sudah
seharusnya Penggugat mener ima hak- haknya ak iba t d ipu tuskan
hubungan ker janya secara sep ihak oleh Tergugat sesua i
Hal . 10 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keten tuan pesangon sebaga imana dia tu r da lam Undang- Undang No.
13 Tahun 2003.
Bahwa dar i se jak bu lan Jun i 2006 hingga sekarang Terguga t
t i dak pernah member ikan hak- hak yang seharusnya di te r ima oleh
Penggugat se lama proses perse l i s i h an PHK in i ber langsung (upah
proses) , seh ingga cukup alasan bag i Penggugat untuk mengajukan
permohonan se la kepada Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat mela lu i
Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l agar member ikan penetapan yang
menghukum Tergugat untuk member ikan upah proses kepada
Penggugat se lama proses PHK in i ber langsung .
Bahwa oleh karena Penggugat ada lah seorang warga negara
as ing dengan i j i n t i ngga l te rba tas di Indones ia dan adanya
upaya- upaya i t i k ad yang t i dak baik dar i Terguga t te rhadap
Penggugat , maka cukup lah alasan yang mendesak bag i Penggugat
untuk memohon agar k i r anya te rhadap sengketa in i d iadakan
pemer iksaan dengan Acara Cepat .
Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d i atas Penggugat
mohon kepada Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l pada Pengad i l an
Neger i Jakar t a Pusat supaya menja tuhkan putusan yang dapat
d i l aksanakan leb ih dahu lu sebaga i ber i ku t :
Dalam Permohonan :
1. Menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar upah
proses kepada Penggugat se lama proses sengketa in i
ber l angsung .
2. Menetapkan agar pemer iksaan sengketa in i
d i l angsungkan dengan Acara Cepat .
Dalam Pokok Perkara :
Hal . 11 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Menetapkan pemutusan hubungan ker j a anta ra Penggugat
dan Tergugat te rh i t u ng se jak tangga l 30 Jun i 2006.
2. Mewaj ibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon
sebesar 2 (dua) ka l i keten tuan Pasal 156 ayat (2 ) , uang
penghargaan masa ker j a 1 (sa tu ) ka l i keten tuan Pasa l 156
ayat (2 ) dan uang penggant i an hak sesua i keten tuan Pasa l
156 ayat (4 ) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 ten tang
Ketenagaker j aan secara tuna i dan seka l i gus .
3. Menghukum Terguga t untuk membayar biaya perkara .
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat te rsebu t ,
Tergugat te lah mengajukan ekseps i yang pada pokoknya berbuny i
sebaga i ber i ku t :
Bahwa Anjuran Dinas Tenaga Ker ja dan Transmig ras i
Prop ins i DKI Jakar ta se laku Media to r No.014/ANJ/D/ IX /2006
te r t angga l 19 September 2006 dalam perkara in i , jus t r u sudah
tepa t dan benar per t imbangan dan penerapan hukumnya, seh ingga
gugatan Penggugat da lam perkara in i sudah sepatu tnya untuk
di t o l a k .
A. Kuasa Penggugat t i dak sah.
- Sura t Kuasa Penggugat t i dak bers i f a t khusus seh ingga
t i dak sah. Berdasarkan Pasa l 57 Undang- Undang No. 2
Tahun 2004 ten tang Penye lesa ian Hubungan Indus t r i a l
menyatakan bahwa hukum acara yang ber laku di Pengad i l an
Hubungan Indus t r i a l in i adalah hukum acara perda ta yang
ber laku d i l i ngkungan pengad i l an pada perad i l an umum,
kecua l i d ia tu r da lam Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 i t u
send i r i . Mengenai sura t kuasa berdasarkan Pasal 123
Hal . 12 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ayat (1 ) HIR maka Sura t Kuasa Khusus yang digunakan di
pengad i l an harus lah yang bers i f a t khusus . Hal in i
d ipe r t egas da lam prak tek pengad i l an dan Yur i sp rudens i
Mahkamah Agung anta ra la i n putusan Mahkamah Agung
No.83K/S ip / 1966 tangga l 6 Agustus 1957 dan putusan
Mahkamah Agung No.296K/S ip /1970 tangga l 9 Desember
1970.
Sela in HIR dan Yur i sp rudens i , Mahkamah Agung juga te l ah
mengeluarkan beberapa Sura t Edaran Mahkamah Agung
mengenai syara t Sura t Kuasa Khusus untuk di pengad i l an
anta ra la i n : SEMA No. 2 Tahun 1959 tangga l 19 Januar i
1959, SEMA No. 01 Tahun 1971 tangga l 23 Januar i 1971
dan te rakh i r SEMA No. 6 Tahun 1994 tangga l 14 Oktober
1994.
Bahwa berdasarkan HIR, Yur i sp rudens i dan SEMA te rsebu t
d i atas te l ah menjad i ka idah da lam hukum acara bahwa
Sura t Kuasa Khusus di pengad i l an harus bers i f a t khusus
dalam ar t i menunjuk pengad i l an te r t en t u , dengan t i dak
menggabungkannya dengan kuasa di lua r pengad i l an .
Bahwa te rnya ta da lam kuasa Penggugat dican tumkan :
" . . . . . b a i k d i t i ngka t Medias i atau Arb i t r a se maupun
Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l (PHI ) pada Pengad i l an
Neger i Jakar ta Pusat " .
Dengan dican tumkannya t i ngka t Medias i atau
Arb i t r a se maka Sura t Kuasa Khusus dimaksud menjad i
h i l ang s i f a t khususnya .
Dengan demik ian sebaga imana Yur i sp rudens i te rsebu t d i
Hal . 13 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atas , gugatan yang d ia j ukan berdasarkan kuasa dimaksud
harus dinya takan t i dak dapat di t e r ima .
Bahwa Sura t Kuasa Penggugat bahkan juga t i dak
mencantumkan kedudukan Pember i Kuasa se laku apa dan
melawan s iapa dalam kapas i t as sebaga i apa, Sura t Kuasa
Penggugat sama seka l i t i dak menyebutkan secara khusus ,
apakah Pember i Kuasa member ikan kuasa te rmaksud untuk
melawan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. se laku
Tergugat .
Sura t Kuasa Penggugat bahkan menyebut adanya pihak la i n
yakn i ke lompok Perusahaan Sampoerna yang te rnya ta sama
seka l i t i dak menjad i p ihak dalam gugatan perkara in i .
Tergugat juga khawat i r bahwa Penggugat member ikan kuasa
te rmaksud hanya untuk mewaki l i Pember i Kuasa di t i ngka t
Medias i pada Disnaker , te r l eb i h l ag i menginga t sura t
kuasa te rsebu t te l ah d ibe r i k an pada tangga l yang sudah
lama tangga l 23 Jun i 2006.
Berdasarkan ura ian te rsebu t d i atas , je l as l ah bahwa
Sura t Kuasa Penggugat da lam perkara in i merupakan sura t
kuasa yang t i dak memenuhi syara t sebaga i Sura t Kuasa
Khusus sebaga imana dipe rsya ra t kan dalam hukum acara
perda ta , dan karenanya gugatan yang d ia j ukan
berdasarkan sura t kuasa te rsebu t harus d inya takan t i dak
dapat d i te r ima .
B. Sura t Gugatan Penggugat Cacat Hukum.
- Penggugat t i dak mencantumkan a lamat da lam sura t
gugatan . Penggugat da lam gugatan a quo sama seka l i
Hal . 14 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
t i dak mencantumkan a lamatnya . Hal te rsebu t je l as t i dak
sesua i dengan keten tuan Pasal 118 ayat (1 ) HIR yang
mensyara t kan per l unya ke je l asan iden t i t a s para pihak
dalam gugatan anta ra la i n pencantuman alamat Penggugat .
Tidak je l asnya iden t i t a s Penggugat yang t i dak
mencantumkan alamatnya da lam gugatan , je l as menjad ikan
gugatan a quo sebaga i gugatan yang t i dak lengkap dan
demi hukum harus d i to l ak atau set i dak - t i daknya
dinya takan t i dak dapat d i te r ima .
- Pasa l da lam pos i t a berbeda dengan pasa l da lam pet i t um.
Gugatan a quo mencantumkan pasa l yang berbeda anta ra
Posi t a dan pet i t um. Dalam pos i t a angka 12 Penggugat
mencantumkan Pasa l 163 ayat (2 ) Undang- Undang No. 13
Tahun 2003 sebaga i dasar per hi t ungannya atas hak- hak
Penggugat .
Namun te rnya ta da lam pet i t umnya halaman 6 angka 2 pokok
perkara Penggugat sama seka l i t i dak menyebutkan Pasa l
163 ayat (2 ) in i sebaga i dasar perh i t ungannya ,
mela in kan memint a di te rapkannya Pasal 156 ayat (2 ) dan
(4 ) .
Dican tumkannya perbedaan pasa l yang di j ad i kan dasar
anta ra pos i t a dan pet i t um tanpa adanya junc to , je l as
mengak iba t kan gugatan a quo obscuur l i be l dan karenanya
harus di to l ak , atau set i dak - t i daknya dinya takan t i dak
dapat d i te r ima .
- Penggugat t i dak menyebutkan jumlah uang yang
dimin ta Penggugat . Bahwa sebaga imana hukum acara
Hal . 15 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perda ta dalam l i ngkungan perad i l an umum, sebuah sura t
gugatan harus memuat dengan je l as permin taan Penggugat ,
yang apabi l a berupa uang, harus menyebut jumlah uang
dimaksud. Seandainya hal te rsebu t t i dak d ipenuh i da lam
penyusunan gugatan , maka gugatan demik ian harus
dinya takan t i dak dapat d i te r ima . Faktanya bag ian
pet i t um Penggugat sama seka l i t i dak mencantumkan jumlah
uang yang dimin ta , seh ingga gugatan Penggugat harus
dinya takan di to l a k atau set i dak - t i daknya t i dak dapat
d i t e r ima .
C. Mengenai s ta tus Penggugat sewaktu beker j a pada Terguga t .
- Bahwa Penggugat t i dak kons is t en dalam mengajukan
dal i l n ya , Penggugat berusaha menyatakan bahwa keten tuan
yang mengika t da lam suatu hubungan ketenagaker j aan
hanya lah Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 (angka 4
gugatan) , namun kemudian te rnya ta Penggugat da lam
gugatan a quo te lah mengut i p keten tuan - keten tuan dalam
Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 hanya untuk berusaha
membenarkan dal i l - da l i l tun tu tannya .
- Tidak ada hal baru yang disampaikan da lam sura t
gugatan .
Penggugat mendai i l k an bahwa Tergugat dan Penggugat
te lah te r i k a t da lam suatu hubungan ker ja waktu t i dak
te r t en tu (pe rmanen) , seh ingga karenanya Terguga t juga
harus memenuhi hak- hak Penggugat sesua i dengan yang
di t un tu t nya .
Hal in i kami to l ak dengan tegas sebaga imana ura ian -
Hal . 16 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ura ian kami ber i ku tnya .
Per lu kami sampaikan bahwa da l i l Penggugat in i hanya lah
merupakan pengu langan dal i l n ya yang te l ah disampaikan
dalam kesempatan pemer iksaan perse l i s i h an hubungan
indus t r i a l in i d i t i ngka t Dinas Tenaga Ker ja dan
Transmig ras i Prop ins i DKI Jakar ta .
- Tenaga ker ja as ing hanya dapat beker j a da lam hubungan
ker ja waktu te r t en tu .
Bahwa fak tanya sesua i dengan per t imbangan da lam Anjuran
yang diber i kan oleh Disnaker t r ans Prop ins i DKI , bahkan
diaku i send i r i o leh Penggugat , Penggugat ada lah warga
negara as ing ( Ingg r i s ) yang karenanya demi hukum tunduk
pada keten tuan Pasa l 42 ayat (4 ) Undang- Undang No. 13
Tahun 2003 yang secara je l as dan tegas te l ah menentukan
: "Tenaga ker j a as ing dapat d ipeker j a kan di Indones ia
hanya dalam hubungan ker ja untuk jaba tan dan waktu
te r t en tu .
Oleh karena i t u pu la maka yang mengika t para pihak
ada lah mater i per jan j i a n yang pernah disepaka t i anta ra
Penggugat dan Tergugat dalam per j an j i a n ker ja awal .
Dengan demik ian je l as l ah bahwa da l i l Penggugat angka 6-
12 gugatan aquo merupakan dal i l yang ke l i r u dan harus
di t o l a k , karena fak tanya sesua i keten tuan Undang- Undang
No. 13 Tahun 2003, Penggugat hanya dapat te r i k a t dengan
Tergugat da lam suatu hubungan ker j a untuk jaba tan dan
waktu te r t en tu . Dalam perkara in i hubungan ker j a untuk
waktu te r t en t u te rsebu t te lah dia tu r da lam per jan j i a n
Hal . 17 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ker ja yang mula i ber l aku se jak tangga l 23 Jun i 199 7,
per jan j i a n mana juga te l ah diaku i dan t i dak dapat
d iban tah keben ar annya oleh Penggugat (angka 3, 6 dan 7
gugatan a quo) .
Bahwa dal i l Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan
keten tuan Pasa l 57 ayat (2 ) dan Pasa l 59 ayat (7 )
Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 maka per jan j i a n ker j a
anta ra Tergugat dan Penggugat demi hukum te lah berubah
menjad i per j an j i a n ker j a untuk waktu t i dak te r t en t u
ada lah dal i l yang ke l i r u karena :
- Ber ten tangan dengan ka idah Pasal 42 ayat (4 )
Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 yang kedudukannya
dih i r a r k i perundang- undangan sama dengan Pasa l 57
ayat (2 ) dan Pasa l 59 ayat (7 ) Undang- Undang No. 13
Tahun 2003 d imaksud.
- Karena permasa lahan aquo ada lah mengena i tenaga ker j a
as ing , maka yang ber laku ada lah keten tuan khusus
dalam Bab VI I I ten tang penggunaan tenaga ker ja as i ng
di Undang- Undang No. 13 Tahun 2003. Bab la i n da lam
undang- undang te rsebu t ada lah bers i f a t umum ( t i dak
khusus te rhadap tenaga ker j a as ing ) ( l ex spec ia l i s
deroga t lex genera l i s ) .
- Ber ten tangan dengan ka idah hukum perburuhan di
Indones ia bahwa maksud dar i t i dak dibo lehkannya
tenaga ker j a as ing d ipeker j a kan sebaga i karyawan
te tap (waktu t i dak te r t en t u ) ada lah agar t rans fe r of
knowledge dar i tenaga ker j a as ing te rsebu t d ikemudian
Hal . 18 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
har i peker j aan t ersebu t dapat d ike r j a kan o leh tenaga
ker ja berkewarga negaraan Indones ia send i r i .
- Tergugat mengaku i keabsahan bahkan menuntu t
pember lakuan keten tuan- keten tuan dalam per jan j i a n
ker ja awal anta ra Penggugat dan Tergugat .
Dal i l Penggugat yang mencoba menyatakan bahwa
per jan j i a n ker j a awal anta ra Penggugat dan Tergugat
te r t angga l 23 Jun i 1997 t i dak ber laku dalam hal
pemutusan hubungan ker j a a quo adalah ke l i r u .
Fakta yang t i dak te rban tah da lam perkara in i adalah
bahwa Penggugat dan Terguga t t i dak pernah mengakh i r i
atau membata lkan per jan j i a n ker ja dimaksud.
Fakta la i n yang t i dak te rban tah dalam perkara in i
ada lah Penggugat ing in member lakukan keten t uan-
keten tuan dalam per jan j i a n ker j a awal mengenai
pengakh i r an hubungan ker j a anta ra Penggugat dengan
Tergugat ya i t u dengan menuntu t pembayaran 3 ( t i ga )
bu lan gaj i sebaga i uang pember i t ahuan , sebaga imana
hal te rsebu t hanya dipersya ra t kan dalam Per jan j i a n
Ker ja awal te r t angga l 23 Jun i 1997 angka 3, 4 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa sa lah satu pihak (ba i k
Penggugat maupun Terguga t ) dapat melakukan
pengakh i r an hubungan ker j a dengan adanya
pember i t ahuan kepada pihak la i nnya se lambat - lambatnya
3 ( t i ga ) bu lan sebe lum pengakh i r an dimaksud. Namun
demik ian Penggugat dan Tergugat juga sepakat bahwa
Tergugat (se laku Pengusaha) berhak mengakh i r i
Hal . 19 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hubungan ker j a dengan Penggugat tanpa adanya 3 ( t i g a )
bu lan pember i t ahuan , dengan cata tan kompensas inya
Ter gugat berkewaj i ban membayar 3 ( t i ga ) bu lan gaj i
Penggugat .
Faktanya sebaga imana dal i l Penggugat angka 12 huru f d
Penggugat menuntu t uang pember i t ahuan 3 ( t i g a ) bu lan
sebe lumnya se jumlah US$ 73,218 ( tu j uh puluh t i ga r i bu
dua ra tus delapan belas do l l a r Amer ika Ser i ka t ) .
Dengan demik ian Penggugat mengaku i keabsahan ( mas ih
ber lakunya) dan menuntu t pember lakuan keten tuan dalam
Per jan j i a n Ker ja awal te r t angga l 23 Jun i 1997
te rhadap pengakh i ran hubungan ker j a a quo.
Merupakan fak ta tak te rban tahkan bahwa dengan i t i k ad
baik , Terguga t te lah membayar uang pember i t ahuan
se jumlah 3 ( t i ga ) bu lan gaj i kepada Penggugat dan
Penggugat te l ah mener ima pembayaran dimaksud .
Dengan demik ian maka sebaga imana keten tuan dalam
per jan j i a n ker j a awal yang disepaka t i Penggugat dan
Tergugat te r sebu t , pengakh i ran hubungan ker j a anta ra
Penggugat dan Tergugat te l ah sah secara hukum dan
Tergugat te lah memenuhi se lu ruh kewaj i bannya te rka i t
pengakh i r an hubungan ker j a dengan pembayaran uang
pember i t ahuan se jumlah 3 ( t i ga ) bu lan gaj i ke
Penggugat .
Bahwa se la i n uang pembayaran 3 ( t i ga ) bu lan gaj i ,
dengan i t i k ad baik pihak Terguga t te l ah menyiapkan
hal - ha l la i n sehubungan dengan pengakh i ran hubungan
Hal . 20 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ker ja dan te lah menyura t i p ihak Penggugat untuk
mengambi lnya ya i t u berupa :
- 3 ( t i ga ) t i ke t pesawat ke London atas nama Kl ien
Rekan beser ta is t r i dan anak Kl ien Rekan.
- uang tuna i sebesar Rp 3.000 .000 , - ( t i ga ju ta
rup iah ) untuk pembayaran f i s ka l .
- uang tuna i sebesar Rp 300.000 , - ( t i ga ra tus
r i bu rup iah ) untuk pembayaran ai rpo r t tax .
namun hingga k in i be lum d iambi l p ihak Penggugat .
- Paket kompensas i yang pernah di tawarkan Tergugat
te lah di to l ak oleh Penggugat , t i dak ada kesepaka tan .
Tergugat menolak dengan t egas dal i l Penggugat da lam
angka 13 gugatannya , karena da l i l te rsebu t je l as
merupakan penafs i r an sep ihak tanpa dasar dar i
Penggugat , Tergugat sama seka l i t i dak pernah
melecehkan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003, namun
paket kompensas i yang sebe lumnya di tawarkan merupakan
keb i j aksanaan (bukan kewaj i ban berdasarkan undang-
undang) Terguga t se laku perusahaan yang memperhat i kan
juga karyawannya, te rmasuk yang warga negara as ing
seper t i Penggugat .
Namun da lam paket keb i j a ksanaan kompensas i te rsebu t ,
sebaga imana te l ah dipe r t imbangkan da lam angka 4
halaman 6 Anju ran Disnaker t r ans Prop ins i DKI Jakar ta ,
penawaran te rsebu t b i l a t i dak di te r ima maka penawaran
te rsebu t bata l .
Faktanya Penggugat menolak dan jus t r u membawa
Hal . 21 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
permasa lahan in i mela lu i mekanisme hukum, seh ingga
seharusnya Penggugat menyadar i bahwa keten tuan hukum
yang mengika t dengan Tergugat l ah yang menjad i dasar
hubungan ker j a dian ta ra keduanya, in casu Per jan j i a n
Ker j a tangga l 23 Jun i 1997. Dengan kata la i n
penawaran te rsebu t t i da k pernah disepaka t i seh ingga
t i dak mempunyai kekuatan mengika t .
D. Terhadap dal i l Penggugat mengenai upah dan pesangon.
Bahwa da l i l Penggugat in i hanya lah merupakan pengu langan
dal i l n ya yang te l ah disampaikannya dalam kesempatan
pemer iksaan perse l i s i h an hubungan indus t r i a l in i d i
t i ng kat Dinas Tenaga Ker ja dan Transmig ras i Prop ins i DKI
Jakar t a .
Dal i l Penggugat mengenai upah dan pesangon yang harus
di te r imanya
te lah dipe r t imbangkan dengan tepa t dan benar da lam
halaman 7 Anjuran Disnaker t r ans Prop ins i DKI Jakar ta .
Fakta hukumnya Penggugat dan Tergugat se lama in i
mendasarkan hubungan ker ja berdasarkan Per jan j i a n Ker ja
awal tangga l 23 Jun i 1997, dan sebaga imana ura ian - ura ian
Tergugat d ia tas , keten tuan dalam per jan j i a n ker j a awal
te rsebu t l ah yang mengika t keduanya .
Dengan demik ian Tergugat berhak untuk melakukan
pengakh i ran hubungan ker ja te rhadap Penggugat sepan jang
memenuhi keten tuan Pasa l 3, 4 Per jan j i a n te rmaksud .
Bahwa fak tanya Penggugat te l ah mener ima uang se jumlah US$
73,218 ( tu j uh puluh dua r i bu dua ra tus delapan be l as
Hal . 22 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dol l a r Amer ika Ser i ka t ) sebaga i pembayaran 3 ( t i ga )
bu lan gaj i yang dibe r i k an oleh Tergugat .
Dengan demik ian permohonan Penggugat mengenai upah dan
pesangon je l as harus d i t o l a k , karena dia j ukan tanpa
dasar .
Ter leb i h lag i sebaga imana te lah kami sampaikan dia tas
dalam angka 6 mengenai gugatan cacat hukum, Penggugat
te l ah mengaku i adanya pembayaran yang menjad i haknya,
seh ingga dalam pet i t umnya t i dak lag i menuntu t pembayaran
3 ( t i ga ) bu lan gaj i , namun dalam pos i t anya masih
mencantumkan uang sebesar US$ 73,218 ( tu j uh puluh t i ga
r i bu dua ra tus delapan belas dol l a r Amer ika Ser i ka t ) yang
sudah di te r imanya tap i masih d ipe rh i t u ngkannya .
E. Terhadap permohonan Penggugat untuk pemer iksaan
acara cepat .
Tergugat menolak dan seka l i gus mohon akta atas dal i l
Penggugat da lam angka 17 halaman 6 dal i l gugatannya yang
menyatakan bahwa ada upaya- upaya i t i k ad t i dak baik dar i
Tergugat te rhadap Penggugat dengan maksud agar t i dak
per l u member ikan hak- hak Penggugat .
Terg ugat t i dak pernah melakukan upaya- upaya i t i k ad t i dak
baik te rhadap Penggugat , jus t r u Penggugat l ah yang
berusaha menyalahgunakan i j i n t i n gga l te rba tas (KITAS)
yang sebe lumnya disponsor i o leh Tergugat , ha l mana te l ah
dan akan te rus dip roses oleh ins tans i yang berwenang,
yakn i Di t j en Imig ras i dan t i dak ada re levans inya dengan
proses pemer iksaan perkara in i .
Hal . 23 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demik ian dal i l Penggugat yang meminta agar
pemer iksaan perse l i s i h an hubungan indus t r i a l in i
d i l aksanakan dengan acara cepat , sama seka i i t i dak
berdasar dan t i dak memenuhi keten tuan Pasa l 98 dan 99
Paragra f 3 Undang- Undang No. 2 Tahun 2004.
Bahwa berdasarkan ha l - ha l te rsebu t d i atas
kami mohon kepada
Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l pada Pengad i l an
Neger i Jakar t a Pusat
memutuskan sebaga i ber i ku t :
- Menolak gugatan Penggugat untuk se lu ruhnya atau set i dak -
t i daknya menyatakan gugatan t i dak dapat d i te r ima .
- Menyatakan Anju ran No.014/ANJ/D/X I / 2006 te r t angga l 19
September 2006 yang dike lua r kan o leh Dinas Tenaga Ker ja
dan Transmig ras i Prop ins i DKI Jakar t a sudah tepa t dan
benar .
- Menyatakan Pengakh i ran Hubungan Ker ja yang
di l akukan Tergugat te rhadap Penggugat sudah sesua i
keten tuan yang ber laku .
- Menyatakan Tergugat te lah member ikan se lu ruh hak
Penggugat da lam Pengakh i ran Hubungan Ker ja in i , yakn i
pembayaran 3 bulan gaj i sebesar US$ 73,218 ( tu j uh pu luh
t i ga r i bu dua ra tus delapan bel as do l l a r Amer ika
Ser i ka t ) .
- Menghukum Penggugat untuk membayar b iaya perkara .
At au : mohon putusan yang sead i l - adi l nya (ex aequo et
bono) .
Hal . 24 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa amar putusan Pengad i l a n Hubungan
Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat
No.169/PHl /G /2006 /PHI .PN.JKT.PST. tangga l 04 Januar i 2007
ada lah sebaga i ber i ku t :
- Menolak gugatan Penggugat untuk se lu ruhnya .
- Menghukum Penggugat untuk membayar b iaya perkara
sebesar Rp 249.000 , - (dua ra tus
empat pu luh sembi lan r ibu rup iah ) .
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 294
K/Pdt .Sus / 2007 tangga l 27 Maret 2008 ada lah sebaga i ber i ku t :
- Menolak permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i :
NICHOLAS MICHAEL FINCHER te rsebu t .
- Menghukum Pemohon Kasas i /Pengguga t /Peker j a untuk
membayar biaya perkara dalam t i ngka t kasas i in i
sebesar Rp 500.000 , - ( l ima ra tus r i bu rup iah ) .
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang te lah berkekua tan
hukum te tap te rsebu t , ya i t u putusan Mahkamah Agung No. 294
K/Pdt .Sus /2007 tangga l 27 Maret 2008 dibe r i t a hukan kepada
Pemohon Penin jauan Kembal i dahulu Penggugat pada tangga l 27
Maret 2009, kemudian te rhadapnya o leh Pemohon Kasas i dahu lu
Penggugat mela lu i kuasanya berdasarkan Sura t Kuasa Khusus
tangga l 22 Apr i l 2007 d ia j ukan permohonan Penin jauan Kembal i
secara l i s an pada tangga l 28 Ju l i 2009 sebaga imana te rnya ta
dar i Akte Permohonan Penin jauan Kembal i No.
21/Sr t .PK /200 9/PHI .PN.JKT.PST yang dibua t o leh Pani te ra Muda
Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar ta
Pusat , permohonan mana dise r t a i dengan a lasan- alasannya yang
Hal . 25 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
di t e r ima di Kepani t e r aan Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l
te rsebu t pada tangga l 28 Ju l i 2009.
Menimbang, bahwa ten tang permohonan Penin jauan Kembal i
te rsebu t te l ah d ibe r i t a hukan kepada pihak lawannya dengan
seksama pada tangga l 21 Oktober 2009 kemudian te rhadapnya oleh
pihak lawannya te l ah d ia j ukan jawaban yang d i t e r ima di
Kepani te r aan Pengadi l an Hubungan Indus t r i a l pada Pengadi l an
Neger i Jakar ta Pusat pada tangga l 18 November 2009.
Menimbang bahwa oleh karena i t u sesua i dengan Pasal 68,
69, 71, dan Pasa l 72 Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985
sebaga imana te l ah diubah dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun
2009 permohonan Penin jauan Kembal i a quo beser ta a lasan-
alasannya yang d ia j ukan da lam tenggang waktu dan dengan cara
yang di t en tukan oleh undang- undang, fo rma l dapat d i te r ima .
Menimbang, bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i te l ah
mengajukan alasan- alasan pada pokoknya ia l ah :
Di temukann ya bukt i baru atau Novum yang te rka i t secara era t
dengan perkara a quo.
Bahwa sete lah Perkara Perse l i s i h an Hubungan Indus t r i a l d ipu tus
oleh Maje l i s Hakim Kasas i Mahkamah Agung Republ i k Indones ia
pada tangga l 27 Maret 2008 sebaga imana Putusan No. 294
K/PDT.SUS/2007, yang re laas pember i tahuannya kami te r ima dar i
Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l pada Pengad i l an Neger i Jakar ta
Pusat pada tangga l 27 Maret 2009 dan sa l i nan resmi Putusannya
baru kami te r ima pada tangga l 27 Apr i l 2009, kami menemukan
suatu bukt i baru (novum) ya i t u I j i n Menggunakan Tenaga Asing
Hal . 26 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
( IMTA) yang kami pero leh dar i Depar temen Tenaga Ker ja dan
Transmig ra r i Republ ik Indones ia pada tangga l 24 Mei 2009,
sebaga imana copy IMTA yang te lah disesua i kan dengan as l i nya
dan di l ega l i s i r o leh Di rek tu r Jend era l Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Ker ja Depar temen Tenaga Ker ja dan
Transmig ras i Republ i k Indones ia (Buk t i baru P- 1) menginga t
as l i dar i IMTA te rsebu t berada pada penguasaan Termohon
Penin jauan Kembal i .
Bahwa sel ama pers idangan bai k pada t i ngka t per tama maupun pada
t i ngka t Kasas i , mengena i bukt i IMTA te rsebu t be lum pernah
di kemukakan bai k o leh Pemohon Penin jauan Kembal i maupun oleh
Termohon Penin jauan Kembal i , dan Pemohon Penin jauan Kembal i
baru menemukannya pada tangga l 24 Mei 2009, seh ingga oleh
karenanya IMTA te rsebu t menuru t hukum ada l ah merupakan Bukt i
baru atau Novum.
Bahwa IMTA yang kami temukan sebaga i bukt i baru ada l ah IMTA
te rakh i r yang dibe r i k an oleh Di rek tu r Jend era l Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Ker ja Depar temen Tenaga Ker ja dan
Transmig ra si Republ i k Indones ia kepada Termohon Penin jauan
Kembal i untuk menggunakan Tenaga Ker ja Asing yakn i Pemohon
Penin jauan Kembal i , dengan jaba tan T.A. BID. Mar ket Research
dan IMTA te rsebu t ber laku se jak tangga l 29 Mei 2005 sampai
dengan 28 Mei 2006 (v i de bukt i baru P- 1) .
Bahwa berdasarkan pera tu ran ketenagaker j aan Indones ia
khususnya Keputusan Menter i Tenaga Ker ja dan Transmigras i
Republ i k Indones ia No. KEP-20/MEN/ I I I / 2 004 Tentang Tata Cara
Mempero leh I j i n Mempeker jakan Tenaga Ker ja Asing , I j i n
Hal . 27 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menggunakan Tenaga Ker ja Asing hanya dapat d ibe r i kan untuk
jangka waktu 1 (sa tu ) tahun dan se lan ju t nya dapat d ipe rpan jang
set i ap 1 (sa tu ) tahun seka l i , seh ingga dengan di temukannya
IMTA yang ber l aku se jak tangga l 29 Mei 2005 sampai dengan 28
Mei 2006 menunjuk kan fak ta yang t i dak dapat d isangka l lag i
bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i te l ah d ipeker j a kan oleh
Termohon Penin jauan Kembal i se lama 9 (sembi l an ) tahun
te rh i t u ng se jak Kont rak Ker ja di tanda tangan i tangga l 23 Jun i
1997 (v i de Bukt i P- 6) se l ain i t u di tun j ang juga oleh bukt i
s l i p ga j i dan pembayaran pajak penghas i l an Pemohon Penin jauan
Kembal i se lama d ipeker j a kan oleh Termohon Penin jauan Kembal i .
Bahwa Depar temen Tenaga Ker ja dan Transmig ras i Rl Di rek to ra t
Jendera l Pembinaan Penempatan Tenaga Ker ja sebaga i ins tans i
yang pal i ng berkompeten dalam hal per i j i n an dan pengawasan
Tenaga Ker ja Asing , mela lu i Di rek tu r Pengenda l i an Penggunaan
Tenaga Ker ja Asing te lah member ikan kete rangan sehubungan
dengan Data Resmi IMTA ( I j i n Menggunakan Tenaga Asing) atas
nama Nicho las M. Fincher mela lu i sura t No. B.104 /PPTK-
TKA/VI I /2009 te r t angga l 6 Ju l i 2009, per iha l : Data Resmi IMTA
atas nama Nicho las M. Fincher (Buk t i baru P- 2) , da lam sura t
te rsebu t d i tegaskan bahwa data base penerb i tan IMTA atas nama
Nicho las M. Fincher yang te rsed ia hanya dar i Tahun 2004 sampai
dengan Tahun 2006 dan dat a sebe lumnya t i dak te rsed ia , ha l in i
memperkuat fak ta hukum bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i te l ah
beker j a pada Termohon Penin jauan Kembal i se lama 9 (sembi l an )
tahun ber tu ru t - tu ru t , se jak Tahun 1997 sampai dengan Tahun
2006 tanpa jeda dan t i dak pernah dipu langkan .
Hal . 28 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan adanya/d i t emukannya Bukt i baru P- 1 dan Bukt i baru
P- 2, Per t imbangan Hukum Maje l i s Hakim ba ik pada t i ngka t
Per tama maupun pada t i ngka t Kasas i yang menyatakan " t i dak
di t emukan bukt i l a in se la i n per j anj ian ker j a tangga l 23 Jun i
1997" anta ra Pemohon Penin jauan Kembal i dengan Termohon
Penin jauan Kembal i menjad i ke l i ru dan dapat
d iaba i kan /d i k esampingkan apa lag i Per t imbangan hukum te rsebu t
d i j ad i kan dasar yang kuat o leh Maje l i s Hakim da lam Putusannya
baik Maje l i s Hakim pada t i ngka t Per tama maupun Maje l i s Hakim
pada t i ngka t Kasas i seh ingga berdasar dan bera lasan hukum
apab i l a Maje l i s Hakim Penin jauan Kembal i membata lkan Putusan
Maje l i s Hakim Mahkamah Agung Rl No. 294 K/PDT. SUS/2007,
Tangga l 27 Maret 2008.
Bahwa berdasarkan bukt i dan fak ta hukum te rsebu t d imana
Termohon Penin jauan Kembal i te l ah mempeker jakan Pemohon Kasas i
se lama 9 (sembi l an ) tahun ber tu ru t - tu ru t (ha l in i je l as - je l as
melanggar keten tuan pera tu ran perundang- undangan ten tang
ketenagaker j aan yang ber l aku di Indones ia ) maka sudah
se layaknya dan merupakan konsekuens i hukum sebaga imana dia tu r
da lam Pasal 156 ayat (1 ) dan Pasa l 163 ayat (2 ) Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 bahwa Termohon Penin jauan Kembal i
harus membayar uang pesangon kepada Pemohon Penin jauan kembal i
(v i de sura t gugatan Pemohon Penin jauan Kembal i ) .
Menimbang, bahwa te rhadap a lasan- a lasan pen in jauan
kembal i te rsebu t Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan- alasan permohonan Penin jauan Kembal i a quo
dapat d ibenarkan , karena di da lam putusan Judex Jur i s a quo
Hal . 29 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
te rdapa t kekh i l a f an hak im atau suatu keke l i r u an nyata dengan
per t imbangan sebaga i ber i ku t :
- Bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i /Pemohon
Kasa i /Penggugat sebaga i Warga Negara Asing hanya
dibenarkan untuk beker j a di Indones ia da lam hubungan
ker ja dengan Per jan j i a n Ker ja Waktu Ter ten tu (PKWT)
dia tu r da lam Pasa l 42 (4 ) Undang- Undang No. 13 Tahun
2003.
- Bahwa namun demik ian , kecua l i buk t i yang baru di temukan
yang bers i f a t menentukan yang pada waktu pers idangan
Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l belum pernah
dipe r t imbangkan , te rnya ta oleh Termohon Penin jauan
Kembal i /PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk te lah
mempeker jakan Pemohon Penin jauan Kembal i se lama 9 tahun
sesua i bukt i PKWT dengan IMTA 23 Jun i 1997 sampai
dengan 23 Jun i 2000. Selan ju t nya hubungan ker j a
ber lan j u t dengan dike tahu i adanya bukt i s l i p ga j i dan
IMTA 29 Mei 2005 sampai dengan 29 Mei 2006 (P1 bukt i
baru /novum) .
- Bahwa hubungan ker j a dengan PKWT se jak 23 Jun i 1997
ber lan j u t tanpa berpu tus sampai dengan 30 Jun i 2006
se lama 9 tahun , merupakan fak ta bahwa Termohon te l ah
melanggar Pasa l 42 (4 ) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003
jo . Pasa l 57 (1 ) ; (2 ) dan Pasa l 59 (4 ) Undang- Undang
No. 13 Tahun 2003, yang pada pr ins i pnya PKWT te lah
di l anggar , maka demi hukum PKWT menjad i PKWTT (hubungan
ker ja te tap ) sesua i Pasal 59 (7) Undang- Undang No. 13
Hal . 30 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2003.
- Bahwa penerapan Pasa l 59 (7 ) Undang- Undang No. 13 Tahun
2003 t i dak membedakan pelanggaran atas Pasal 59 (1 ) ;
(2 ) dan Pasa l 59 (4 ) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003
te rhadap Warga Negara Indones ia atau Warga Negara Asing
yang beker j a di Indones ia , te tap i ber laku bag i set i ap
peker j a yang beker j a di Indones ia yang hubungan
ker janya dengan PKWT.
- Bahwa Termohon sebaga i Peker j a PKWT yang dipeker j a kan
tanpa te rpu tus se lama 9 tahun , maka demi hukum te lah
menjad i Peker j a Tetap /PKWTT, seh ingga j i ka hubungan
ker ja d ipu tus oleh Pemohon tanpa kesa lahan sebaga imana
dia tu r Pasal 27 Keputusan Menter i Tenaga Ker ja Tahun
2000 jo . Pasal 191 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 maka
berhak 2 x Uang Pesangon Pasa l 156 (2 ) ; UPMK dan UPH
ser ta hak la i nnya yang belum dibayar oleh Termohon
sesua i dengan keten tuan dalam gugatan Pemohon
Penin jauan Kembal i /Pengguga t .
Bahwa, berdasarkan per t imbangan te rsebu t d i atas menuru t
pendapat Mahkamah Agung te rdapa t cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan Penin jauan Kembal i yang d ia j ukan oleh
Pemohon Penin jauan Kembal i : NICHOLAS MICHAEL FINCHER dan
membata lkan putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Pdt .Sus /2007 tangga l
27 Maret 2008 ser ta Mahkamah Agung mengadi l i kembal i perka ra
in i dengan amar per t imbangan seper t i yang akan disebu tkan
dibawah in i ;
Menimbang, bahwa karena permohonan Penin jauan Kembal i
Hal . 31 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dikabu l kan , dan Termohon Penin jauan Kembal i sebaga i p ihak yang
dika lahkan , maka Termohon Penin jauan Kembal i d ihukum membayar
biaya perkara dalam semua t i ngka t perad i l a n dan dalam
Penin jauan Kembal i in i .
Menimbang, bahwa dalam pengambi lan putusan a quo sa lah
seorang Hakim Ad Hoc (Jono Sihono , SH) mempunyai pendapat la i n
(d i ssen t i ng op in i on ) ya i t u sebaga i ber i ku t :
1. Bahwa Pemohon Penin jauan Kembal i /Pemohon Kasas i /Pengguga t
ada lah Tenaga Ker ja Warga Negara Asing (TKWNA) yang
beker j a d i Indones ia dan hak ser ta kewaj i bannya te lah
dia tu r dalam Bab VI I I Pasal 42 sampai dengan Pasal 49
Undang- undang No. 13 Tahun 2003.
Keten tuan Pasal 42 ayat (4 ) Undang- undang No. 13 Tahun
2003 secara tegas mengatu r bahwa TKWNA hanya boleh
beker j a untuk jaba tan te r t en tu dan waktu te r t en tu , dengan
demik ian hubungan ker j anya t i dak dapat d ia r t i k an dan/a tau
dibe r l a kukan sebaga i hubungan ker j a untuk waktu t i dak
te r t en tu atau te tap /pe rmanen.
2. Menerapkan kewaj i ban member ikan Uang Pesangon kepada
TKWNA bera r t i member i pe luang TKWNA untuk dapat beker j a
di Indones ia dengan atau dalam hubungan ker j a waktu t i dak
te r t en tu , ha l demik ian ber ten tangan dengan Pasal 42 ayat
(4 ) Undang- undang No. 13 Tahun 2003 dan t i dak mendukung
tu juan untuk memper luas lapangan ker ja dan mendid i k ser ta
mel indung i bag i TKWN Indones ia sebaga imana diamanatkan
oleh Undang- undang Dasar Tahun 1945.
3. Pelanggaran te rhadap Bab VI I I Undang- undang No. 13 Tahun
Hal . 32 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2003 merupakan kesa lahan yang di l akukan baik oleh
Perusahaan maupun TKWNA dan sanks inya te l ah d ia tu r da lam
Pasa l 185, Pasa l 187, dan Pasal 190 Undang- undang No. 13
Tahun 2003 (sanks i p idana dan admin is t r a s i ) dan
kompensas i atas pe langgaran a quo harus lah d i t e r apkan
Pasa l 62 Undang- undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 1603 f
KUHPerdata jo . Pasal 100 jo . Pasa l 191 Undang- undang No.
13 Tahun 2003 (Pembayaran Upah dengan maksimal sebesar 1
tahun) bukan kompensas i Uang Pesangon, Uang Penggant i
Masa Ker ja dan Uang Penggant i an Hak v ide Pasa l 156
Undang- undang No. 13 Tahun 2003.
4. Bahwa berdasarkan per t imbangan hukum di atas dan
berdasarkan Pasal 100 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004,
maka perse l i s i h an Pemutusan Hubungan Ker ja a quo dipu tus
dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebag ian ,
membata lkan putusan Pengad i l an Hubungan Indus t r i a l pada
Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat No. 169/PHI /G /2006 /
PHI .PN.JKT.PST tangga l 4 Januar i 2007 dan putusan
Mahkamah Agung No. 294 K/Pdt .Sus /2007 tangga l 28 Maret
2007 ser ta mengadi l i kembal i dengan putusan menyatakan
hubungan ker j a anta ra Penggugat dengan Tergugat putus
te rh i t u ng se jak akh i r bu lan Ju l i 2007, menghukum Tergugat
untuk membayar kepada Penggugat : Upah bu lan Jun i 2006
sampai dengan bulan Mei 2007 sebesar 12 x US$ 24.406 =
USS 292.872 , dan Biaya Kepulangan ke Negara asa l sebesar
US$ 12.203 , dan jumlahnya sebesar US$ 305.075 (T iga ra tus
l ima r ibu tu j uh pu luh l ima Dol la r Amer ika Ser i ka t ) ,
Hal . 33 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menolak tun tu tan Penggugat se la i n dan se leb ihnya ,
menghukum Termohon Kasas i membayar b iaya perkara .
Hubungan Ker ja anta ra Pemohon Penin jauan Kembal i /Pemohon
Kasas i /Pengguga t dengan Termohon Penin jauan
Kembal i / Te rmohon Kasas i /Te rguga t d inya takan dipe rpan jang
secara d iam- diam sampai dengan akh i r bu lan Jun i 2007 dan
dinya takan putus te rh i t u ng mula i akh i r bu lan Jun i 2007
dengan menghukum Termohon Penin jauan Kembal i / Te rmohon
Kasas i /Te rguga t membayar upah bulan Jun i 2006 sampai
dengan Jun i 2007 dan biaya pemulangan ke Negara asa l yang
se lu ruhnya sebesar US$ 305.075 (T iga ra tus l ima r i bu
tu juh puluh l ima Dol la r Amer ika Ser i ka t ) .
Memperhat i kan , Pasa l - pasa l dar i Undang - undang Nomor
48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebaga imana
te lah diubah dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 dan
Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang- undang Nomor 13 Tahun
2003 ser ta pera tu ran perundang- undangan la i n yang
bersangku tan .
M E N G A D I L I
Mengabulkan permohonan Penin jauan Kembal i dar i : Pemohon
Penin jauan Kembal i : NICHOLAS MICHAEL FINCHER, te rsebu t ;
Membata lkan putusan Mahkamah Agung tangga l 27 Maret 2008
No. 294 K/Pdt .Sus /2007 .
MENGADILI KEMBALI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebag ian .
2. Menyatakan hubungan ker ja anta ra Tergugat PT Hanjaya
Hal . 34 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mandala Sampurna Tbk dengan Penggugat Nicho las Michae l
Fincher putus te rh i t u ng se jak 30 Jun i 2006.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat sebaga i
ber i ku t :
- Uang pesangon 2 x 9 x US$ 24.406 = US$
439.308 , -
- Uang penghargaan masa ker j a 1 x 4 x USS 24.406 = US$
97.624 , -
- Uang penggant i an perumahan dan pengobatan
15% x (US$ 439.308 + US$ 97.624) = US$
80.539 ,8 , -
- Biaya kepu langan ke tempat asa l
0,5% x US$ 24.406 = US$
12.203 , -
Jumlah = US$
629.674 ,8 , -
4. Menolak gugatan Penggugat se la i n dan se leb ihnya .
5. Menghukum Termohon Kasas i membayar b iaya perkara dalam
semua t i ngka tan dan dalam Penin jauan Kembal i .
Demik ian lah dipu tuskan da lam rapa t permusyawara tan
Mahkamah Agung pada har i Selasa tangga l 24 Agustus 2010 oleh
Dr. H. Abdur rahman, SH. , MH Hakim Agung yang di te t apkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebaga i Ketua Maje l i s , Ar ie f Soedj i t o ,
SH. , MH dan Jono Sihono, SH Hakim- Hakim Ad Hoc PHI pada
Mahkamah Agung sebaga i Hakim- hak im Anggota dan d iucapkan
dalam s idang te rbuka untuk umum pada har i i t u juga oleh
Ketua Maje l i s te rsebu t beser ta Hakim- Hakim Anggota te rsebu t
Hal . 35 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan diban tu o leh Benar Sihombing , SH. , MHum Pani te ra Penggant i
dengan t i dak dihad i r i o leh kedua belah p ihak .
Hakim- Hakim Anggota : K e t u a :
Ttd . Ttd .Ar ie f Soedj i t o , SH. , MH Dr . H. Abdur rahman, SH. , MH
Ttd .Jono Sihono , SH
Pani te ra Penggant i :
Ttd . Benar Sihombing ,
SH.MHum.
Untuk Sal i nanMahkamah Agung RI
a.n . Pani te ra Pani te ra Muda Perdata Khusus
RAHMI MULYATI , SH. MHNIP. 040.049 .629
Hal . 36 dar i 28 hal . Put . No. 29 PK/PDT.SUS/ 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36